“Kami sampaikan karena adanya konstraksi anggaran yang cukup besar, kami mendapat arahan dari Menteri untuk menggunakan metode OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi). Kita akan fokus menyelesaikan infrastuktur yang sudah dimulai dan memanfaatkan yang sudah terbangun. Untuk program-program yang baru akan dibatasi,” jelas Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada hari Rabu (9/6/2021).
Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat pagu indikatif anggaran tahun 2022 sebesar Rp 39,7 triliun. Dari besaran tersebut dialokasikan Rp 37,3 triliun untuk program konektivitas dan Rp 2,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Program konektivitas terdiri dari program committed (Rp 18,2 triliun) dan program non committed (RP 19,28 triliun), sedangkan untuk kegiatan baru tidak dialokasikan.
Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Marga akan memprioritaskan pembangunan dan duplikasi jembatan (4.937 m), preservasi dan penggantian jembatan (88.039 m), pembangunan jalan (239 km), peningkatan kapasitas dan preservasi struktur jalan (2.230 km), penanganan mendesak dan tanggap darurat, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan (427 m), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan (16,2 km), preservasi rutin jalan dan jembatan nasional, serta revitalisasi drainase.
Dari total anggaran program padat karya Kementerian PUPR sebesar Rp 13,6 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat alokasi sebesar Rp 4,5 triliun. Alokasi anggaran padat karya yang diterima Direktorat Jenderal Bina Marga untuk tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp 3,1 triliun.
“Anggaran padat karya Rp 4,5 triliun digunakan baik untuk program khusus padat karya, maupun juga program-program lainnya yang menggunakan metode padat karya,” kata Hedy. Program padat karya bidang bina marga nantinya akan digunakan untuk preservasi jalan, preservasi jembatan, dan revitalisasi drainase. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar