Deklarasi Jakarta tentang Krisis Rohingya

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta
Perwakilan dari berbagai negara negara  di Asia Tenggara menghadiri pertemuan pra-pembukaan komite kemanusian se-Asia tenggara atau SEAHUM ( Southeast Asia Humanitarian Committee).Pada tahun 2019, SEAHUM telah  Memasuki pagelaran ke-3 yang dilaksanakan di Grand Inna Hotel Malioboro, Yogyakarta. Jumat ( 22/02)

“Dukungan kepedulian terhadap kasus genosida seperti ini dirasa tidak merata seperti yang dilakukan negara Indonesia & Malaysia untuk Rohingya. Karena bahwa ini sebenarnya bukan semata-mata hal kesamaan agama, namun harus terdorong lebih dasar lagi, yaitu hal kemanusiaan, agar semua dukungan sama rata dari negara lain di Asia,” tegas Imam Rulyawan, yang sekaligus Direktur Utama Filantropi Dompet Dhuafa.

SEAHUM merupakan jaringan organisasi kemanusiaan di Asia Tenggara. Jaringan ini bertujuan untuk berkolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan di Asia dan dunia, seperti mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan. Sebanyak 55 partisipan dari negara-negara di Asia Tenggara, bertandang ke Indonesia hari Kamis (21/2/2019) untuk menghadiri pertemuan pra-pembukaan komite kemanusiaan se-Asia Tenggara alias SEAHUM (Southeast Asia Humanitarian Committee).

Gelaran SEAHUM 2019 ini  bertajuk ‘Energi Kemanusiaan’, dan  dihadiri oleh aktivis kemanusiaan dari negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar, juga Bangladesh.

Pada tahun 2013, perwakilan dari berbagai negara asia tenggara  berkumpul di Jakarta Untuk menanggapi konflik kemanusiaan  di Myanmar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 organisasi dari Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh serta mengeluarkan deklarasi yang disebut “Deklarasi Jakarta tentang Krisis Rohingya.” Deklarasi ini dikeluarkan untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi-organisasi kemanusiaan dengan mendirikan Asia Tenggara Humanitarian (SEAHUM).

Dalam Pertemuan ini, mengangkat kembali isu kemanusiaan Rohingya ke kancah internasional yang  mendapat perhatian serius dari banyak negara ASEAN. karena krisis ini tidak dilihat sebagai bencana kemanusiaan, namun konflik agama. Sebagai negara yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa Indonesia  untuk dapat  mendorong investigasi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap kasus kemanusiaan seperti Rohingya, paling tidak se-Asia Tenggara.

Krisis kemanusiaan Rohingya menjadi perhatian dunia. Saat ini, penduduk Rohingya yang masih berada di Rakhine terus menghadapi kebijakan dan praktik diskriminatif, termasuk pemisahan, pembatasan pergerakan yang parah, dan penolakan hak. Lebih dari 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu) orang terlantar tetap berada di kamp-kamp, serta ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh selatan.

Presiden SEAHUM, sekaligus Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, drg. Imam Rulyawan MARS, dalam sambutannya memaparkan, “Terus dorong sinergi agar pertemuan komite SEAHUM ketiga semakin memperkuat kemitraan dalam diplomasi kemanusiaan dan manajemen bencana”.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 21 hingga 23 Februari 2019 ini diikuti lebih dari 50 delegasi. Sebanyak 30 delegasi diantaranya adalah pegiat kemanusiaan dari negara-negara Asean. Lembaga Kemanusiaan dan Lembaga berbasis zakat di Indonesia yang tergabung dalam SEAHUM yaitu Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), PKPU Human Initiative, Yayasan Dana Sosial Al Falah, PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Indonesia, Lazis Dewan Da’wah,  dan SNH Law Office.Sedangkan dari Malaysia yaitu MyCARe Malaysia, Pertubuan Haluan Malaysia, dan Yayasan Amal Malaysia.

Pada pertemuan ini juga akan dilakukan penerimana anggota baru.Disisi lain, lembaga yang akan hadir dan menjadi anggota adalah: HARFA Foundation Banten, YBM PLN, Laznas LMI, Lazis Wahdah, LAZ Al-Azhar, Laznas BSM, STF UIN Jakarta. Sementara dari luar negeri adalah Council for Humanitarian Network of Shekhul I.

                                                               Reporter : Arianto