FMB 9 Gelar Diskusi Bertajuk "SP2020: Satu Data Indonesia"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keberhasilan pembangunan sedikit banyak ditentukan dari keseimbangan demografis di suatu wilayah, baik itu terkait tingkat kelahiran maupun kematian. Keseimbangan demografispun tidak hanya terkait angka kelahiran dan kematian semata. Tapi juga meliputi jumlah tenaga kerja produktif, non-produktif, tingkat pendidikan, dan beberapa hal lainnya.

Untuk itu, diperlukan data kependudukan yang valid dan terbarukan. Ini salah satu indicator yang akan memberikan patokan dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan sektor penting lainnya.

Ambil contoh, dengan data penduduk yang valid menurut kelompok umur, pemerintah dapat memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah menurut wilayah tempat tinggal atau domisili. Ini akan dijadikan acuan perencanaan pembangunan infrastruktur sekolah serta sarana prasarana pendukung lainnya.

I Gede Suratha, Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam diskusi mengatakan, data kependudukan ini dapat dijadikan referensi para pelaku usaha. Misalnya dengan melihat pola sebaran penduduk baik menurut usia maupun gender, akan diperoleh informasi wilayah mana saja yang berpotensi dijadikan target prioritas dalam melakukan pemasaran atau pendistribusian produk.

Margo Yuwono, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku garda terdepan telah menyiapkan terobosoan baru, diantaranya penerapan metode kombinasi konvensional (door to door) dengan metode berbasis registrasi (administrasi penduduk). Data administrasi yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan.

"Dengan demikian, data kependudukan yang dihasilkan nantinya tidak hanya didapatkan secara de jure (berdasarkan administrasi/kartu keluarga tetapi juga secara de facto (berdasarkan tempat tinggal)," ujar Margo Yuwono di sela-sela Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "SP2020:Satu Data Indonesia" bertempat di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (13/2/2020)

Langkah ini, lanjutnya, tentu jadi upaya penting sekaligus keseriusan BPS mewujudkan cita-cita nasional "Satu Data Indonesia" dengan di awali "Satu Data Kependudukan Indonesia'.

Selain itu, lanjutnya, Terobosan kedua adalah untuk pertama kalinya SP menerapkan system Online atau yang disebut juga Sensus Mandiri yang akan dimulai pada Februari hingga Maret 2020 mendatang. Metode ini menjadi tahapan awal dari SP2020.

Dengan memanfaatkan informasi serta jaringan internet, tegasnya, Sensus Penduduk Online ini diharapkan mampu mengakomodir setiap orang agar bisa turut berpartisipasi meng-update data dirinya masing-masing kapan pun dan dimana pun selama periode pencacahan. Masyarakat cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa mengakses website Sensus Online dengan alamat sensus.bps.go.id.

"Masyarakat tak perlu khawatir ketika tahapan pertama terlewatkan, karena pada tahapan kedua, adalah pencacahan lanjutan secara konvensional oleh para petugas BPS door to door pada bulan Juli 2020 yang disebut Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara)," imbuhnya.

Dari dua tahapan ini, ujarnya lagi, hal yang ingin ditegaskan BPS adalah semua penduduk Indonesia tercatat. Tidak ada satupun yang terlewat atau terdata lebih dari satu kali (data ganda), yang sekali lagi, ini untuk dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Untuk mendukung ini semua, Tahun 2019 BPS telah melaksanakan kegiatan Pemetaaan dai Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik.

Dengan memanfaatkan teknologi GPS pada perangkat andriod, jaringan internet, serta citra satelit, BPS berhasii memetakan dengan memb:gi habis seluruh wilayah Indonesia hingga level satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, atau dalam hal ini wilayah Rukun Tetangea (RT).

Integrasi data menjadi kata kunci lainnya menuju kedaulatan data seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh pun telah memerintahkan jajarannya bahkan hingga ke Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan, bersama BPS.

"Hasil SP2020 ini akan memperkuat data kependudukan kita Saya mengajak seluruh jajaran Dukcapil dan BPS di semua tingkatan untuk memperkuat kelembagaan, membangun chemistry serta merapikan semua prosesnya, sehingga nanti pas pelaksanaan sensus apabila terjadi bias data tidak saling menyalahkan," katanya.

Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun tanpa data yang valid, kebijakan tersebut besar kemungkinan akan menjadi tanggung jawab BPS atau lembaga terkait lainnya, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Terbangunnya kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dari suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020.

Hadir dalam FMB 9 kali ini adalah Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian
Margo PPN/Bappenas Pungky Sumadi, dan Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, I Gede Suratha. (Arianto)