Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam beberapa minggu terakhir ini hampir tidak ada pemberitaan yang paling menyita perhatian masyarakat dunia kecuali sederet pernyataan ataupun keputusan/kebijakan kontroversial yang diambil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump.
Setelah berselang beberapa hari pasca dilantik, Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang terbilang di luar dari dugaan banyak orang.
Sebut saja keputusan tentang penarikan diri AS dari pakta yang melawan perubahan iklim, yakni Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Kebijakan ini dinilai banyak pihak termasuk paling kontroversial dari yang pernah diambil Presiden AS ke-45 dan ke-47 itu.
Bagaimana tidak, implikasi dari keputusan tersebut dapat menyebabkan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim (climate financing) menjadi lebih sulit terwujud.
Hal ini secara tidak langsung dapat memicu hilangnya komitmen negara-negara maju terhadap pendanaan dan penanganan perubahan iklim yang belakang semakin memburuk.
Dan tentu saja, dampak ekonomis paling parah akan dirasakan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal pembiayaan rehabilitasi kerusakaan ekologis akibat industrialisasi karena minimnya bantuan dana internasional serta menghadapi tantangan serius dalam upaya transisi energi ramah lingkungan.
Di samping keputusan debatable di atas, juga terdapat sejumlah keputusan lain yang tak kalah kontroversial yang diprediksi bakal memberikan dampak signifikan terhadap politik maupun ekonomi.
Kendati terkesan bias publik, apa yang diputuskan Trump tentu punya landasan yang kuat. Sebut saja, peran AS sebagai negara superpower yang juga bertindak sebagai polisi dunia sebagai satu-satunya pertimbangan di balik keluarnya kebijakan-kebijakan tersebut.
Trump, seperti jamak diketahui, merupakan sosok pemimpin AS dengan sederet keputusan yang sulit ditebak sejak menjabat presiden periode pertama.
Bertolak pada gagasan "Make America Great Again" saat kampanye Trump di periode pertama pencalonan presiden menunjukkan ada kecenderungan mengembalikan kejayaan Negeri Paman Sam yang sempat melemah.
Trump menyadari bahwa selama beberapa dekade belakangan, konsentrasi kebijakan AS lebih berorientasi keluar, sehingga membuat ketahanan dalam negeri sedikit keropos.
Melihat hal itu, Trump mencoba menarik kembali AS yang terlalu condong mengurusi dapur negara lain, untuk lebih fokus ke dalam untuk membangun kembali kedigdayaan ekonomi dan kekuatannya.
Semangat yang sama kembali ia dengungkan di periode keduanya. Terbaru, untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam negeri Trump berencana akan membangun sistem pertahanan udara “Iron Dome" di AS. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk serangan dari luar akibat meningkatnya eskalasi konflik global.
Dari sinilah, kita bisa memahami latar belakang munculnya sederet kebijakan atau keputusan Trump yang terkesan pro-kontra.
Lantas, seperti apa implikasi politik dan ekonomi dari keputusan-keputusan Trump terhadap dinamika dan percaturan global?
*Implikasi Politik*
Selain kuputusan mengeluarkan AS dari Paris Agreement, Trump juga diketahui membuat beberapa kebijakan yang punya implikasi serius terhadap politik global. Mulai dari deportase massal imigran hingga upaya membuka kasus kematian Presiden AS ke-35, John F. Kennedy.
Terkait kebijakan imigran, misalnya, sejak pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, kurang lebih 2.400 migran ditangkap. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum. Menariknya, kasus deportasi ini termasuk yang paling massal dalam sejarah deportase di AS.
Tidak hanya itu, Trump juga rencana menyingkap dokumen rahasia pembunuhan J.F. Kennedy yang selama ini ditutup-tutupi.
Jika saja ini dibuka ke publik, maka tidak menutup kemungkinan misteri di balik kasus kematian Kennedy bakal terkuak, dan siap-siap menyeret siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus misterius ini.
Masih mengenai kontroversi Trump, belum lama ini dirinya berniat merelokasi warga Gaza, Palestina ke Mesir dan Yordania – sebelumnya sempat muncul wacana Indonesia sebagai salah satu opsi negara tujuan relokasi – yang banyak ditentang oleh sejumlah negara termasuk Inggris bahkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).
Alasan di balik penolakan usulan Trump ini bisa dipahami lantaran ide tersebut secara tidak langsung mendukung kepentingan Israel yang sejak awal ingin menguasi penuh wilayah Palestina serta tindakan tersebut bernuansa pembersihan etnis yang mana sangat bertentangan dengan HAM itu sendiri.
Ikatan Media Online (IMO) Indonesia sendiri menolak ide tersebut, karena tidak selaras dengan spirit bangsa Indonesia yang menghendaki perikemanusiaan (kemanusiaan yang beradab) dan perdamaian dunia.
Sebab, jika ide tersebut disetujui, maka itu sama artinya dengan turut serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Satu tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan semangat nilai-nilai Pancasila yang sangat kita junjung tinggi.
Dengan demikian, sikap Indonesia menolak wacana pengosongan Gaza merupakan sebuah langkah yang tepat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai refleksi dari aktualisasi Pancasila dalam laku kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab, jika Indonesia memilih bungkam apalagi sampai mendukung ide "pembersihan warga Gaza" maka komitmen terhadap Pancasila patut dipersoalkan.
Termasuk dalam hal ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah dialogis dan komunikatif bersama negara-negara di dunia, utamanya yang kontra terhadap usulan Trump terkait relokasi masyarakat Gaza untuk bersatu dalam barisan perjuangan membela hak-hak Palestina atas tempat tinggal mereka.
Dan langkah ini belakangan telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa gencar membangun relasi dan komunikasi dengan negara-negara sahabat seperti Malaysia untuk tetap menyuarakan kemerdekaan Palestina.
*Dampak Ekonomi*
Selain dampak politik, sejumlah kebijakan Trump seperti keputusan menarik AS dari World Health Organisation atau WHO juga berpengaruh besar terhadap dimensi ekonomi global.
Pasalnya, dengan keluarnya Negeri Paman Sam maka akan berdampak serius terhadap isu pembiayaan kesehatan global melalui WHO.
Ini antara lain dikarenakan AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana yang disumbang AS adalah untuk memerangi sejumlah penyakit menular seperti tuberkulosis, yang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat global.
Perlu diketahui bahwa AS sejauh ini merupakan pendonor kesehatan global teratas di dunia. AS tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022. Jika Washington keluar dari WHO maka beban pembiayaan mulai dari penelitian, vaksin, kampanye kesehatan hingga pembiayaan penanganan penyakit menular lainnya akan terganggu dan bisa berakibat buruk.
Tidak hanya itu, naiknya Trump juga nyatanya memicu perang dagang yang amat serius antara AS dengan Tiongkok.
Memang kedua negara ini kini terlibat dalam persaingan sengit dalam upaya pengembangan bisnis dan kekuatan global. Kedua negara terus berlomba untuk memperkuat fondasi baik ekonomi maupun militer.
Wajar ketika salah satu merasa terancam atau tersaingi maka timbul reaksi tak biasa sebagai respons alamiah. Dan ini lah yang saat ini terjadi antara AS dan China.
Di awal masa pelantikannya, Trump langsung mengeluarkan pernyataan yang terkesan siap mengambil langkah serius untuk mencegah upaya China dalam menguasai pasar atau bisnis global.
Hal itu direspon Trump melalui rencana pengenaan tarif 10% atas produk impor dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini menimbulkan reaksi negatif oleh pemerintah China. Sebab, langkah tersebut dinilai bakal menciptakan situasi pelik dalam hubungan dagang antara China dan AS.
Menariknya, AS juga ternyata memberikan ancaman serupa terhadap negara tetangganua seperti Kanada dan Mexico. Ia memperingatkan kedua negara perbatasan jika gagal membantu AS mengamankan wilayah perbatasan maka bersiap-siap dikenakan tarif sebesar 25% terhadap produk dari Meksiko dan Kanada yang masuk ke AS.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia di tengah ketidakpastian global akibat sederet kebijakan kongroversial yang diambil Trump?
Indonesia, ikut ataupun tidak dalam permainan ini, tetap akan menerima dampak. Ibarat sebuah sistem global yang menghubungkan semua negara bangsa dalam satu rumus permainan, maka tak satupun yang bisa mengelak dari setiap perubahan atau gangguan yang terjadi di dalamnya.
Indonesia pada kenyataannya terlibat dalam relasi bisnis dengan hampir seluruh negara di dunia, terutama dengan China dan AS sebagai representasi dua negara adidaya sekarang ini.
Pemerintah Indonesia karenanya harus berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan merespons impuls negatif yang diciptakan dari situasi memanas antara AS dan China. Lebih khususnya lagi atas sejumlah kebijakan Trump.
Salah mengambil langkah atau salah menempatkan posisi di tengah percaturan global yang sengit dan pelik ini tidak hanya berdampak pada kerentanan ekonomi Indonesia ke depan. Lebih dari itu, ia juga berpotensi berakibat fatal terhadap seluruh kebijakan ekonomi politik nasional.
Penulis: Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia
