Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Danlanud Husein Sastranegara Berikan Bingkisan Lebaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., secara simbolis menyerahkan bingkisan Lebaran kepada personel, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga honorer di depan Masjid Al Mu'minun. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian serta rasa syukur atas kebersamaan selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Danlanud Husein Sastranegara menyampaikan bahwa pembagian bingkisan ini dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara.

"Bingkisan ini merupakan ungkapan terima kasih dan bentuk perhatian kami kepada seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara. Semoga dapat menambah kebahagiaan di hari yang fitri," ujar Danlanud, Rabu (19/03/2025).

Danlanud juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M kepada seluruh keluarga besar Lanud Husein Sastranegara.

"Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin," tutur Danlanud.

Penyerahan bingkisan Lebaran ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan Lanud Husein Sastranegara. 

Dengan semangat kebersamaan, perayaan Idul Fitri diharapkan dapat berlangsung dengan penuh sukacita dan rasa syukur. (Ar)

Read More

Dukung Pemberdayaan Masyarakat, Kapolri Resmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten, sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Peresmian dilaksanakan pada Selasa (18/03).

Kapolri menyatakan, Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra.

“Balai Poliran adalah tempat yang sangat bermanfaat karena bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kerja sama. Di sini, tenaga kerja akan diberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang siap pakai,” ujar Kapolri, Selasa (18/3/2025).

“Selain itu, ada juga pendidikan kewirausahaan, termasuk pelatihan pengolahan limbah menjadi produk ekspor, peternakan ikan dan ayam, serta pembuatan pupuk dan tanaman hidroponik. Saya mendapat laporan bahwa pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta, dan progresnya ditargetkan mencapai 3.000 peserta dalam tahun ini,” lanjut Kapolri.

Adapun tiga sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran:

1. Sektor Industri – Melatih keterampilan khusus dan soft skill bagi tenaga kerja.

2. Sektor Ketahanan Pangan – Memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.

3. Sektor Lingkungan Hidup – Mendidik peserta tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Dalam acara peresmian ini, juga dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 2 Juta Bibit Cabai, sebagai bagian dari Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

“Bahwa saya mendukung penuh kegiatan Poliran diharapkan Poliran dapat melatih masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga Balai Poliran dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan yang ada,” tutur Kapolri.

Dalam peresmian ini, Kapolri didampingi oleh PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, serta dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kajati Banten Siswanto dan Pejabat Utama Polda Banten. (Ar)

Read More

Dasco dan Komisi I Terima Koalisi Masyarakat Sipil Bahas RUU TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I Budi Djiwandono menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembahasan RUU TNI. Koalisi ini diwakili sejumlah tokoh, antara lain Halida Hatta, Sumarsih, Natalia Soebagjo, Saor Siagian, Rial Hayat (Gusdurian Jakarta), Usman Hamid (Amnesty International), dan Bedjo Untung (YPKP 1965).

“Kami menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil. Pertemuan berlangsung hangat dan membangun, serta ada kesepahaman dari kedua belah pihak,” ujar Dasco usai pertemuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menambahkan bahwa diskusi mengenai RUU TNI telah berlangsung sejak lama dengan melibatkan berbagai pihak. “InsyaAllah ada titik temu, dan pembahasan ini tidak berhenti di sini. Setiap revisi dan tahapan berikutnya akan terus melibatkan berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Dasco menegaskan bahwa DPR tetap terbuka terhadap masukan dan aspirasi publik dalam proses legislasi. “Kami tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengakomodasi berbagai pandangan yang telah didiskusikan sejak awal,” pungkasnya.

(Ar) 

Read More

Menteri Nusron: Pemerintah Tetapkan 87% Lahan Baku Sawah sebagai LP2B

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pelaksanaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Selasa (18/03/2025). Salah satu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah penetapan 87% dari total lahan baku sawah (LBS) untuk dimasukkan dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keputusan diambil berdasarkan dukungan dari Kepala Bappenas yang menilai hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan.

“Karena, jika sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya, kecuali dengan mengganti lahan tersebut dengan tingkat produktivitas yang setara,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan penetapan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ke depannya tidak hanya sawah teknis yang akan ditetapkan menjadi LP2B melainkan lahan sawah tadah hujan turut dijadikan LP2B. “Lahan sawah tadah hujan, meskipun tidak produktif untuk padi, bisa untuk tanaman lain yang lebih sesuai dengan ketersediaan air,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. “Kami akan segera membuat sawah baru dan mengoptimalkan sawah yang ada untuk memastikan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko. Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya 8 provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (Ar) 

Read More

Menginspirasi untuk Terus Menempuh Pendidikan, Ikatan Alumni ITS Gelar Buka Puasa Bersama dengan Anak Kaum Marjinal

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Di tengah hiruk pikuk ibu kota, buka puasa bersama di bulan suci Ramadhan sering kali menjadi ajang berburu tempat mewah hingga hidangan estetik demi unggahan media sosial. Tak jarang pada momen tersebut kerap terjebak dalam ritual formalitas belaka. Esensi buka puasa bersama yang seharusnya sebagai ajang silaturahmi justru menjadi ajang saling pamer menu atau jumlah tamu.

Lebih dari sekadar tradisi, buka puasa bersama sejatinya bisa menjadi ajang silaturahmi dan meningkatkan rasa sosial kepada sesama. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ITS yang memilih buka puasa bersama dengan para kaum marjinal.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum IKA ITS bidang Kepemudaan dan Kemasyarakatan Hasanuddin Ali. Hasanudin juga menyebutkan bahwa tahun ini buka puasa bersama dikemas dengan acara yang berbeda. Pihaknya tidak ingin terjebak dalam rutinitas semata, namun kali ini ingin meningkatkan rasa sosial kepada sesama.

"Biasanya acara buka puasa bersama kami adakan dengan mengundang anak kurang mampu. Tapi kali ini kami yang datang menghampiri mereka," kata Hasanuddin kepada SEVIMA, Sabtu (15/03).

*Berikan Santunan di Sekolah Master Depok*

Tahun ini IKA ITS yang berada di Jakarta dan sekitarnya memilih untuk berbagi dengan siswa Sekolah Masjid Terminal atau lebih dikenal Sekolah Master yang ada di Depok. Di sebuah masjid sederhana, puluhan anak-anak antusias mengikuti rangkaian acara yang dikemas cukup hangat. Mereka merupakan anak-anak kaum marjinal seperti anak jalanan, pengasong, pemulung, anak tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Pemilihan lokasi di Sekolah Master ini bukan tanpa alasan, karena menjadi salah satu sekolah yang membina anak-anak dari kaum marjinal dengan jumlahnya cukup banyak. "Kami melihat Sekolah Master ini adalah salah satu sekolah yang membina anak-anak dari kaum marjinal yang ada di Depok dan ternyata setelah sampai di sini luar biasa sekolah ini memang membantu kelompok marjinal," ucapnya.

Tak hanya buka puasa bersama, IKA ITS juga memberikan santunan dan bantuan untuk TK dan SD Sekolah Master. Suasana buka puasa lebih meriah dengan kehadiran Kak Oki, seorang pendongeng dari Gerakan Pendongeng untuk Kemanusiaan GePPuK. "Semoga santunan dan bantuan ini menjadi inspirasi untuk anak-anak marjinal bisa terus menempuh pendidikan," harap Hasanudin.

*Angkat Tema Satu Hati Berbagi*

Hasanuddin Ali juga menambahkan kegiatan ini merupakan rangkaian Idul Fitri Funfest 2025 yang mengangkat tema "Satu Hati Berbagi." Acara mencakup kegiatan sosial yang dikemas dalam acara Cahaya Ramadhan Bersama Anak Jalanan dan Kaum Dhuafa yang diadakan di dua lokasi berbeda yakni di Sekolah Master Depok dan Bintara Bekasi. Kemudian, ada kegiatan donor darah dan halalbihalal pada 26 April 2025.

"Di bulan April kami akan adakan halalbihalal, termasuk kegiatan donor darah, bazar, tausiah, dan lainnya. Ini memang satu rangkian dari bulan Ramadhan hingga Syawal," ucapnya.

Pembina Sekolah Master Depok, Nurokhim memberikan apresiasi kepada IKA ITS yang memberikan santunan kepada puluhan siswanya. Bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu meringankan beban keluarga siswa, yang berasal dari kaum marjinal.

"Kami hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi karena sudah berkunjung dan meluangkan waktu memberikan support kepada anak-anak di Sekolah Master," kata Nurokhim.

Nurokhim mulai merintis sekolah gratis ini sejak 1996. Namun, Sekolah Master secara resmi berdiri pada 2000. Pengabdian berpuluh-puluh tahun yang dilakukan oleh Nurokhim berawal dari pengalamannya sendiri yang kesulitan mengenyam pendidikan saat kecil.

Kini setelah 25 tahun berdiri, Sekolah Master telah meluluskan 20 ribu alumni yang berkarya di bidangnya masing-masing. Sekolah Master merupakan sekolah informal yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak TK hingga pendidikan untuk orang dewasa. (Ar)

Read More

Rakernas APKASINDO 2025: Dorong Keberlanjutan Industri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Energi "Melalui Stabilitas serta Keberlanjutan Sawit Indonesia". Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, dan para petani sawit dari seluruh Indonesia.

Rakernas ini dibuka secara resmi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Prof. Rachmat Pambudy, yang menegaskan pentingnya peran APKASINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung stabilitas industri sawit dan kesejahteraan petani.

“Saya mengapresiasi APKASINDO sebagai organisasi petani yang mengelola komoditas besar seperti sawit. Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan petani sawit dan siap menindaklanjuti setiap persoalan yang dihadapi,” ujar Prof. Rachmat di Jakarta, Selasa (18/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina APKASINDO, Jend TNI (Purn) Moeldoko, menekankan bahwa organisasi ini harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kepentingan petani sawit.

“Apkasindo harus menyeimbangkan posisinya. Jika ada kebijakan pemerintah yang baik untuk petani, kita dukung. Namun, jika ada kebijakan yang merugikan, kita tidak boleh diam dan harus bersuara,” tegas Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi petani sawit, termasuk isu klaim lahan sawit dalam kawasan hutan yang masih menjadi polemik di lapangan.

“Persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi menyangkut masa depan petani sawit. Kami meminta perhatian serius dari pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada petani,” ungkap Gulat.

Diskusi ini membahas solusi atas klaim lahan sawit yang berada dalam kawasan hutan, yang selama ini menjadi tantangan bagi petani dalam memperoleh legalitas dan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Dengan adanya Rakernas APKASINDO ini, diharapkan industri sawit Indonesia dapat semakin berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Resmikan 17 Stadion, Menteri PU: Transformasi Infrastruktur Sepak Bola Nasional untuk Standar Keselamatan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meresmikan Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion di Indonesia. Peresmian ini dilakukan secara terpusat di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/03/2025). 

Presiden Prabowo berterimakasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion yang telah memiliki standar internasional dan telah diinspeksi dan memenuhi standar FIFA. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung sepak bola nasional.

“Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk piala dunia, itu tekad kita. Pemerintah sudah membuktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Akan kita dorong dan teruskan, dengan berbagai upaya seperti mencari kebijakan yang bisa mendorong supaya para atlet berprestasi dengan baik. Dan saya minta semua unsur mendukung ini,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengatakan, keberhasilan renovasi dan pembangunan 17 stadion ini merupakan sebuah awal untuk melanjutkan pembangunan stadion-stadion lainnya di Indonesia. 

“Setiap Kabupaten/ Kota harus punya stadion yang baik, itu sasaran kita. Klub amatir juga harus kita dorong, setiap sekolah harus punya lapangan yang baik. Dan yang terpenting, keinginan dan tekad dulu, nanti langkah-langkahnya akan tercapai,” kata Presiden Prabowo. 

Ikut mendampingi Presiden Prabowo saat peresmian tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Menteri Dody menerangkan, Kementerian PU memastikan seluruh stadion yang telah dibangun dan direnovasi ini telah dilengkapi dengan akses dan sistem evakuasi yang lebih baik, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kenyamanan serta keselamatan penonton. 

“Kementerian PU bekerja cepat dan tepat dalam merancang serta merehabilitasi stadion sesuai standar internasional. Keselamatan supporter dan pemain yang merupakan prioritas dalam pembangunan seluruh stadion ini. Kami memastikan, bahwa seluruh stadion telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik, jalur evakuasi yang optimal, serta fasilitas yang memadai untuk seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menteri Dody.

Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion ini meliputi Stadion Bumi Sriwijaya (Kota Palembang), Stadion Indomilk Arena (Kab Tangerang), Stadion Pakansari (Kab Bogor), Stadion Wibawa Mukti (Kab Bekasi), Stadion Patriot Candrabhaga (Kota Bekasi), Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Kota Bandung), Stadion Maguwoharjo (Kab Sleman), Stadion Jatidiri (Kota Semarang), dan Stadion Gelora Bumi Kartini (Kab Jepara). 

Kemudian, Stadion Kanjuruhan (Kab Malang), Stadion Gelora Delta (Kab Sidoarjo), Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (Kab Pamekasan), Stadion Joko Samudro (Kab Gresik), Stadion Demang Lehman (Kab Banjar, Kalimantan Selatan), Stadion Segiri (Kota Samarinda), serta Stadion BJ Habibie (Kota Parepare) untuk stadion yang direnovasi. Sementara, Stadion Surajaya (Kab Lamongan) dilakukan pembangunan baru. 

“Kita bangun kurang lebih selama 12 bulan dengan total anggaran yang kita gunakan untuk merenovasi 16 stadion dan membangun 1 stadion baru sebesar Rp1,7 triliun. Semua stadion telah certified PSSI dan FIFA. Baik dari segi tempat duduk, rumput dan fasilitas lainnya. Harapan kami, kedepannya akan benar-benar men-support olahraga khususnya sepak bola sehingga talenta-talenta muda bisa bertumbuh. Dan juga, harapan besar Presiden Prabowo untuk meraih Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” jelas Menteri Dody.

Turut hadir dalam peresmian ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Kabupaten Sidoarjo Subandi. (Ar)

Read More

FGD Bahas Kewenangan Pelantikan Hakim oleh Ketua MA RI: Menuju Penyesuaian Regulasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan pelantikan hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas naskah kebijakan pelantikan calon hakim (cakim) menjadi hakim. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai ahli hukum dan pejabat terkait, serta dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, diikuti dengan laporan kegiatan oleh Kepala Pustrajak Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. Dalam paparannya, Suharto menekankan pentingnya penyesuaian pelantikan hakim agar dapat dibedakan dari pelantikan pejabat PNS lainnya. "Kewenangan pelantikan cakim menjadi hakim oleh Ketua MA RI adalah isu hukum yang sangat relevan saat ini," ujarnya.

Suharto menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menunjukkan bahwa pelantikan pejabat negara dapat dilakukan secara serentak. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak memberikan kewenangan atributif kepada Ketua MA RI untuk melantik hakim. "Dalam UU Peradilan Umum, hakim pengadilan tingkat pertama diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tingkat pertama," tambahnya.

Meskipun demikian, Suharto menegaskan bahwa kedudukan hakim sebagai pejabat negara seharusnya memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelantikan. "Kami perlu mendiskusikan bagaimana pelantikan hakim dapat dilakukan dengan cara yang lebih sesuai dengan kedudukan mereka," ungkapnya.

Dalam FGD ini, terdapat tiga pilihan kebijakan yang diusulkan untuk pelantikan hakim oleh Ketua MA, yaitu pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Ketua MA, pelantikan tanpa pengambilan sumpah, dan pengukuhan pascaterbitnya Keppres Pengangkatan Hakim. "Kegiatan ini melibatkan para ahli hukum untuk memperkuat usulan kebijakan yang dihasilkan," kata Suharto.

Pemaparan materi dalam FGD ini disampaikan oleh beberapa narasumber, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., serta dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara MA.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan mengenai pelantikan hakim yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat posisi hakim sebagai pejabat negara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Habco Trans Maritima Cetak Pendapatan Rp748,19 Miliar di 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) melaporkan pencapaian pendapatan yang signifikan pada tahun 2024, dengan total pendapatan mencapai Rp748,19 miliar hingga periode 31 Desember 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pendapatan Rp575,67 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Meskipun pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Beban pokok pendapatan naik menjadi Rp539,17 miliar dari Rp338,72 miliar, sehingga laba kotor kami turun menjadi Rp209,02 miliar dari laba kotor Rp236,95 miliar," ungkap Direktur Utama HATM, Andrew Kam saat Public Expose Tahunan yang diadakan di Jakarta, Selasa (18/03/2025).

Adapun, Kenaikan beban usaha juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Beban usaha meningkat menjadi Rp46,15 miliar dari Rp27,54 miliar, yang menyebabkan laba usaha turun menjadi Rp162,87 miliar dari laba usaha Rp209,40 miliar pada tahun sebelumnya. "Kami menyadari bahwa peningkatan beban ini perlu dikelola dengan baik untuk menjaga profitabilitas perusahaan," tambahnya.

Laba sebelum pajak HATM juga mengalami penurunan, tercatat sebesar Rp141,53 miliar, turun dari Rp198,17 miliar pada tahun sebelumnya. Akibatnya, laba bersih perusahaan juga turun menjadi Rp141,53 miliar dari laba bersih Rp198,17 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan di tengah meningkatnya biaya operasional.

Di sisi lain, jumlah liabilitas HATM mengalami lonjakan tajam menjadi Rp402,34 miliar hingga periode 31 Desember 2024, meningkat dari Rp176,74 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah aset perusahaan juga meningkat menjadi Rp1,37 triliun, naik dari Rp1,04 triliun hingga 31 Desember 2023. "Peningkatan aset ini menunjukkan bahwa kami terus berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang," jelas Andrew.

HATM berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola biaya dengan lebih baik untuk memaksimalkan laba di masa depan. "Kami percaya bahwa dengan strategi yang tepat, kami dapat mengatasi tantangan ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif," tutup Andrew.

Dengan pencapaian ini, HATM menunjukkan potensi yang kuat untuk berkembang di industri maritim, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya dan profitabilitas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tausyiah Sosial Bukti Masih Ada Ustadz Yang Pahami Tentang Gejolak Sosial Yang Mungkin Muncul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Usai Taraweh di sebuah surau di bilangan Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ternyata tidak selesai setelah mendengar ceramah menjelang sholat Witir saja. Yang menarik pembicaraan bukan lagi mengenai soal pahala dan dosa. Tapi tentang kekuatiran terjadinya gejolak sosial seperti 1998 lalu. 

 

Sang ustadz menguatiri atas  ketidakstabilan dan ketegangan dalam masyarakat yang  memicu konflik, protes. Dan berbagai faktor telah terlihat, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, diskriminasi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan krisis ekonomi.

 

Menurut sang Ustadz ada beberapa ciri-ciri gejolak sosial:

 

- Ketidakpuasan: Masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, atau politik.

 

- Protes: Masyarakat melakukan protes, demonstrasi, atau aksi lainnya untuk menyatakan ketidakpuasan mereka.

 

- Kekerasan: Gejolak sosial dapat memicu kekerasan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

 

- Kerusuhan: Gejolak sosial dapat berujung pada kerusuhan, penjarahan, dan kerusakan properti.

 

"Beberapa penyebab gejolak sosial meliputi: Ketidakadilan sosial dimana telah terjadi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya. Disparitas antara Kemiskinan dan Kekayaan yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan dan frustrasi." Ujar sang Ustadz yang biasa dipanggil Ustadz Tengku. 

Belum lagi terjadi diskriminasi dimana perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial mengemuka tanpa ada Pemecahan yang memadai. Ditambah dengan praktek korupsi  dalam pemerintahan dapat memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dimana-mana..

Korupsi Pertamina merupakan skandal terbesar yang mengguncang Negeri ini. Dimana Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), periode 2018-2023. 

Dugaan korupsi ini diperkirakan telah menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun. 

 

"Baru di tingkat petinggi Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; dan Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dua pejabat dari Kementerian ESDM."lanjut sang Ustadz. 

 

Menurut Ustadz korupsi Pertamina ini telah memicu kemarahan publik, yang merasa uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru dikorupsi oleh oknum pejabat. Kasus ini juga menjadi sorotan media dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. 

Ia berharap Kejagung dapat mengungkap kasus ini secara tuntas dan menjerat para pelaku korupsi, serta mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan. 

 

Beberapa kiat untuk menghindari terjadinya gejolak sosial antara lain:

 

 Pertama, meningkatkan keadilan sosial dengan membenahi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya. Kedua, mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi yang tepat. 

Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yaitu dengan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Keempat, terdakwa membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Kelima, melindungi hak-hak kaum pribumi setempat atas tanah mereka yang telah dirampas dengan harga murah oleh para oligarki hitam bekerja sama dengan aparat desa dan institusi negara. 

 

"Menurut kami, gejolak sosial adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi untuk mengatasinya. Perlu dibangun toleransi dan persatuan masyarakat yang  sebagai yang ada dalam sila ketiga dari Pancasila,"  tutup Ustadz Tengku. **

Read More

Komunitas BAPER Tangsel Apresiasi Program Koperasi Desa Merah Putih Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan

Komunitas BAPER (Batu Akik dan Permata) Tangsel bersama para anggota telah menggelar bagi-bagi takjil dan buka bersama (bukber) di depan sekretariat Baper  jalan Ciputat, Tangerang Selatan, pada hari  Sabtu,(16/3/2025), acara ini dihadiri oleh para anggota dari seluruh wilayah Tangsel. Buka puasa bersama ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota dan persaudaraan dengan sesama masyarakat.

Ketua Baper Tangsel Sahadah Gayo  mengatakan, bagi-bagi takjil dan buka bersama bersama merupakan Kegiatan yang sangat positif, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan berbagi. Apalagi berbagi takjil untuk berbuka puasa, sangat luar biasa dan merupakan bagian dari amaliyah ramadan. “Saya berharap yang kita laksanakan kemarin sore bersama, akan  membawa berkah bagi kita semua dan kedepannya Komunitas Baper Tangsel bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah. 

Selain itu juga komunitas Baper Tangsel menyambut positif program Pemerintahan yang berencana memutuskan membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, koperasi Merah Putih dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan. Program ini juga untuk melindungi masyarakat dari praktik tengkulak dan rentenir yang merugikan. Kami berharap program baru ini, dapat melibatkan lebih banyak para pelaku usaha mikro.

Elemen Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan mereka harus aktif terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, baik melalui partisipasi langsung dalam  organisasi masyarakat, gerakan sosial, atau forum-forum publik. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, masyarakat dapat menjadi penggerak  langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Kami para pelaku usaha UMKM di bidang perdagangan dan pengrajin batu akik dan permata sangat berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dapat di andalkan menjadi solusi yang jitu dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah dengan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Dan kami yakin menkop dapat segera  merealisasikan program ini sebagai solusi untuk  memberdayakan masyarakat kelas menengah bawah yang sering kali terkendala dengan persoalan permodalan, pembiayaan serta promosi untuk meningkatkan volume penjualan.**

Read More

Harun Al Rasyid : Sekolah Muhammadiyah Di Cabang Medan Denai Harus Berbenah

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I menyampaikan bahwa Sekolah - Sekolah Muhammadiyah Di Cabang Medan Denai harus terus melakukan Pembenahan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sekolah Muhammadiyah di Cabang Medan Denai, hal itu disampaikan Usai Melakukan Silaturrahim dan Kunjungan Bersama Majelis Dikdasmen & PNF Cabang Medan Denai ke PRM Denai yang mengelola SD Terpadu Muhammadiyah 36 Medan.

Harun menegaskan bahwa persaingan antar sekolah di Kecamatan Medan Denai semakin ketat, sehingga sekolah Muhammadiyah harus bangkit dengan meningkatkan layanan pendidikan, inovasi pembelajaran, serta kedekatan dengan masyarakat.

Kolaborasi antara Kepala sekolah, guru, dan karyawan harus bekerja keras, Layani peserta didik dan orang tua dengan baik, lakukan inovasi dalam pembelajaran, sehingga sekolah Muhammadiyah unggul dan menjadi pilihan utama masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada  4 sekolah Muhammadiyah di Kecamatan Medan Denai yang dikelola Oleh PCM Medan Denai yakni SMP Muhammadiyah 48 Medan, SD Muhammadiyah 19 Medan dan SD Muhammadiyah 23 Terpadu Full Day Medan memiliki jumlah murid di bawah seratus lima puluh siswa, kecuali SDT Muhammadiyah 36 Medan yg dikelola PRM Denai memiliki jumlah siswa diatas 600 lebih, Tegas Harun Al-Rasyid yang juga Ketua PCM Termuda se Kota Medan.

Hadir dalam Pertemuan tersebut Wakil Ketua PCM Medan Muhammad Amin, Ketua Dikdasmen & PNF Medan Denai Dr. Edy Suprayetno, M.Pd dan Sekretaris Marataon Ritonga, serta Bendahara Yogie Eka Sujatmoko yang disambut hangat oleh Seluruh Unsur Pimpinan Ranting Muhammadiyah Denai. **

Read More

RUU TNI: Dorong Profesionalisme dan Keamanan Nasional yang Lebih Baik

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dinilai penting untuk segera diselesaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami dampak positif dari RUU TNI, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas nasional. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, TNI diharapkan dapat menjalankan tugas pertahanan negara secara lebih profesional, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan nasional bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama RUU TNI adalah perlindungan dari ancaman keamanan, termasuk ancaman non-militer seperti terorisme, bencana alam, dan konflik perbatasan. RUU ini juga mendorong kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil, yang selama ini telah terlihat dalam berbagai situasi bencana. "TNI selalu hadir dalam membantu masyarakat saat bencana, dan RUU ini akan memperkuat kerja sama tersebut," ungkap seorang anggota DPR.

RUU TNI juga diharapkan dapat meningkatkan program-program pembinaan teritorial, seperti pelatihan bela negara, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan adanya pengaturan yang lebih baik, masyarakat akan lebih terlibat dalam program-program tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus dalam RUU TNI. Dengan adanya aturan terkait transparansi anggaran dan operasional TNI, masyarakat diharapkan dapat lebih percaya terhadap institusi pertahanan ini. "Kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat penting untuk menciptakan stabilitas nasional," tambahnya.

Bukan hanya bagi masyarakat, RUU TNI juga berdampak positif bagi TNI itu sendiri. Dengan memperjelas batasan peran dan tanggung jawab TNI, prajurit dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pertahanan negara, tanpa campur tangan politik atau bisnis yang dapat mengganggu profesionalisme mereka.

Penguatan kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian dalam RUU ini. Jika ada ketentuan terkait peningkatan kesejahteraan personel TNI, seperti kenaikan tunjangan atau fasilitas sosial, maka ini akan meningkatkan moral dan kinerja prajurit. Selain itu, regulasi baru ini juga mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), sehingga TNI lebih siap menghadapi ancaman pertahanan di masa depan.

Peningkatan koordinasi antar lembaga juga menjadi salah satu poin penting dalam RUU ini. Diharapkan, RUU TNI dapat memperkuat koordinasi antara TNI, kementerian, Polri, dan lembaga lainnya, sehingga sinergi dalam penanganan ancaman semakin efektif.

Dengan demikian, RUU TNI diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan profesionalisme TNI dan menciptakan keamanan nasional yang lebih baik bagi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Transformasi Polri di Era 4.0: Responsivitas, Inovasi dan Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Era digital telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk Kepolisian. Polri dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Irjen. Pol. Dadang Hartanto dalam Seminar Nasional bertajuk "Mewujudkan Pelayanan Polri yang Responsif dan Berorientasi pada Harapan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital" menegaskan bahwa keberhasilan Polri dalam menjawab tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan teknologi serta mengedepankan pendekatan humanis.

Ketua STIK menekankan bahwa responsivitas Kepolisian harus lebih dari sekedar kecepatan dalam menangani laporan. “Membangun Polri yang responsif berarti memastikan setiap interaksi dengan masyarakat mencerminkan profesionalisme, akuntabilitas, dan empati. Teknologi hanya menjadi alat bantu, tetapi kunci utamanya adalah komitmen dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Ketua STIK Irjen. Pol. Dadang Hartanto di Jakarta, Senin (17/03/2025).

Seminar ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan kepolisian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Tak hanya menyoroti aspek teknologi, seminar ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis empati dalam praktik Kepolisian. Hasil penelitian mahasiswa STIK angkatan ke-82 mengungkap bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada bagaimana aparat kepolisian memperlakukan masyarakat dengan sikap yang lebih humanis.

Dengan berbagai gagasan yang lahir dari seminar ini, diharapkan Polri dapat mempercepat reformasi pelayanan yang tidak hanya responsif dan berbasis teknologi, tetapi juga lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepercayaan publik. Di era 4.0. “ Keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari keberanian dalam menegakkan hukum, tetapi juga dari kemampuannya dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat “ imbuh Ketua STIK Irjen. Pol. Dadang Hartanto

Polri yang inovatif, profesional, dan humanis adalah kunci untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Indonesia. (Ar)

Read More

BRWA Gelar Pameran untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menggelar kegiatan "BRWA Exhibition 2025" dengan slogan "Mengabadikan Jejak dan Menggerakkan Aksi". Acara ini bertujuan untuk menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia, melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta, Senin (17/03/2025), dan berkolaborasi dengan Komunitas Film Bogor.

Ketua Dewan Pembina BRWA, Rukka Sombolinggi, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap wilayah adat. "Sebelum kongres 17 Maret 1999, peta-peta wilayah adat tidak terkonsolidasi, sehingga sulit untuk diakui. Kami ingin memastikan bahwa wilayah adat diakui oleh pemerintah," ujarnya. Rukka menambahkan bahwa BRWA berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat, dan mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Rukka juga mengingatkan bahwa sejak 2012, BRWA telah menyerahkan peta wilayah adat seluas 2,4 juta hektar kepada pemerintah. "Ini adalah tonggak sejarah bagi masyarakat adat, karena untuk pertama kalinya wilayah adat diakui dalam peta negara," jelasnya. Ia berharap peta wilayah adat dapat menjadi penanda dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat adat tidak terpinggirkan.

Pada kesempatan yang sama, Ariya Dwi Cahya dari Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menggerakkan publik agar lebih memahami keberadaan masyarakat adat. "Kami ingin merilis data yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakat adat," katanya.

Sementara itu, Dara Bunga Rembulan, sutradara film "Harmoni di Lembah Grime", juga berbagi pandangannya tentang masyarakat Papua. "Papua tidak seburuk yang dibayangkan. Masyarakat di sana sangat terbuka dan dapat hidup berkelanjutan," ujarnya. Film ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi akademisi dan pemangku kebijakan.

Dengan kegiatan ini, BRWA berharap dapat memperkuat posisi masyarakat adat di Indonesia dan mendorong pengakuan serta perlindungan hak-hak mereka. "Kami ingin agar masyarakat adat tidak hanya diakui, tetapi juga diberdayakan dalam pembangunan yang berkelanjutan," tutup Rukka.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tingkatkan Transparansi, OJK Luncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk memuat berbagai data yang dibutuhkan oleh internal OJK serta pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa portal ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan data dan transparansi dalam sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan disiplin pasar yang lebih baik.

Mahendra menekankan pentingnya data yang tidak hanya lengkap, tetapi juga disajikan dalam format yang interaktif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. "Portal ini menjadi pusat informasi bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh data serta statistik resmi yang dikeluarkan oleh OJK," ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Senin (17/03/2025).

Sebelum adanya portal ini, data disajikan secara statis dalam bentuk dokumen PDF atau Excel. Kini, data dapat diakses dalam format tabel dinamis yang interaktif dan lebih cepat. Cakupan data dalam portal ini mencakup berbagai sektor industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian, dan produk pasar modal lainnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ke depan, portal ini akan dilengkapi dengan data terkait industri teknologi keuangan, aset digital, dan kripto, yang semakin diminati oleh masyarakat. "Portal ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga membawa manfaat bagi ekosistem keuangan nasional," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus Edy Siregar, mengungkapkan bahwa aplikasi ini telah dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2022. "Portal Data telah menyajikan data keuangan dari berbagai industri, termasuk lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya," katanya.

Agus menjelaskan bahwa pengembangan portal ini merupakan implementasi dari Arsitektur Pengelolaan Data SJK Terintegrasi 2023-2027. "Sebelum adanya portal, publikasi data statistik OJK dilakukan secara manual dan belum memiliki fitur interaktif," tuturnya.

Dengan adanya sistem data yang lebih terintegrasi, diharapkan akses informasi menjadi lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat, industri, serta regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan transparan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sambut Lebaran 2025, Jalan Nasional Jateng-DIY Siap 92,31 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengabarkan kesiapan jalan nasional di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai angka 92,31% pada Minggu (16/3/2025) menjelang puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

Kepada awak media, Dody menekankan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi lintas instansi dalam memelihara serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.

“Sepanjang total 1.887,29 km jalan nasional yang kami tangani di dua provinsi ini, 92,31%-nya sudah berstatus mantap. Artinya, rute-rute utama mudik sudah optimal untuk dilalui. Kami ingin pastikan pemudik merasa nyaman,” tutur Dody.

Dody menambahkan capaian ini juga tercermin dari data BBPJN yang ia terima di Provinsi Jateng: 1.580,95 km dengan kemantapan 91,28% dan di Provinsi DIY: 306,34 km dengan kemantapan 97,65%.

Selain itu, Dody menggarisbawahi upaya masif yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun. Menurutnya, pemeliharaan rutin jalan—seperti penambalan lubang dan perbaikan drainase—terus diakselerasi agar siap menghadapi curah hujan serta lonjakan volume kendaraan saat mudik. 

"Dari total 21.476 lubang yang terdeteksi sejak 1 Januari 2025, sebanyak 20.649 telah diperbaiki, menyisakan 827 lubang yang ditarget rampung sebelum H-10 Lebaran," jelas Dody.

Dody juga menyoroti kolaborasi intens dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dalam mengatasi potensi banjir, terutama di daerah Kaligawe dan Sayung (Demak). 

“Kita rutin bersihkan saluran, normalisasi sungai, dan siagakan pompa di beberapa titik. Jangan sampai genangan air merusak kualitas jalan yang sudah diperbaiki,” jelas Dody.

Lebih lanjut, Menteri PU mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati di titik rawan kecelakaan. Di Jateng tercatat 23 titik, sementara di DIY ada 7 titik. 

“Walaupun jalannya mantap, kalau pengguna tidak waspada ya bisa bahaya juga. Kami sudah pasang rambu-rambu tambahan di sana, tapi tetap perlu kesadaran penuh dari pengendara,” ungkap Dody.

Dody pun menyatakan, tim pemantau jalan akan disebar di sepanjang jalur utama dan jalur alternatif selama masa mudik. 

“Kami mau memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program kemantapan jalan ini. Jadi kalau ada komplain, langsung lapor ke petugas di lapangan atau ke Posko Lebaran terdekat,” tambahnya.

Melalui persiapan intensif yang mencakup peningkatan infrastruktur dan dukungan posko, Kementerian PU menargetkan arus mudik tahun ini bebas dari kendala berarti. 

“Kita semua pengin Lebaran berlangsung lancar dan aman. Inilah persembahan kita untuk masyarakat. Semoga dengan jalan yang lebih mulus dan drainase yang terawat, mudik kali ini makin menyenangkan,” tutup Dody. (Ar) 

Read More

THR ASN 2025 Cair Mulai Besok 17 Maret

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 mencapai Rp49,9 triliun. Pencairan THR akan dilakukan secara bertahap mulai Senin, 17 Maret 2025, atau dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.

"THR ini akan diberikan tanpa pemotongan tunjangan kinerja dalam komponen THR, sehingga dipastikan akan dibayarkan 100 persen," ujar Suahasil dalam keterangannya, Jumat (14/3).

Komponen THR yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. Dasar perhitungan pemberian THR mengacu pada besaran gaji ASN pada Februari 2025.

Adapun rincian anggaran THR 2025 adalah sebagai berikut:

1.ASN Pusat, TNI, dan Polri sebanyak 2 juta orang dengan anggaran Rp17,7 triliun

2.Pensiunan sebanyak 3,6 juta orang dengan anggaran Rp12,4 triliun.

3.ASN Daerah dengan anggaran Rp19,3 triliun yang bersumber dari APBN.

Suahasil menegaskan bahwa seluruh persiapan pembayaran untuk ASN Pusat telah rampung. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 telah ditetapkan oleh Presiden, sedangkan tata cara pembayaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Dengan regulasi yang sudah diterbitkan, THR bisa segera dibayarkan oleh seluruh kementerian dan lembaga," tutupnya. (Ar)

Read More

Seminar STIK 2025 : Bangun Pelayanan Polri yang Responsif di Era 4.0

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) menggelar Seminar Nasional bertajuk "Mewujudkan Pelayanan Polri yang Responsif dan Berorientasi pada Harapan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital". Seminar ini diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (1703/2025), dan dihadiri lebih dari 800 peserta, baik secara langsung maupun daring.

Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya evaluasi terhadap sistem manajemen Polri guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik.

Dengan tantangan kompleksitas tugas dan keterbatasan sumber daya yang ada, Potri dituntut untuk lebih responsif.seminar ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk perbaikan sistem pelayanan kepolisian.

Acara dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, yang menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis digitalisasi dan meritokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Dr. Vita Mayastinasari (Pakar Manajemen SDM STIK), Neneng Goenadi (Country Managing Director Grab Indonesia), dan Komjen Pol. Nakanishi Akira (JICA Program Manager), yang membagikan strategi dan best practices dari sektor swasta dan kepolisian internasional.

Seminar juga menampilkan hasil penelitian mahasiswa STIK angkatan ke-82 terkait dinamika pelaporan kejahatan dan pentingnya pendekatan empati dalam praktik pemolisian. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik Polri, termasuk optimalisasi sistem pengaduan dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat.

Diharapkan hasil seminar ini dapat menjadi pijakan penting bagi reformasi kepolisian, meningkatkan responsivitas Polri, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Indonesia. (Ar)

Read More

Luncurkan Dua Desk, Kemenko Polkam Targetkan Penanganan Kebakaran Hutan dan Perdagangan Orang Lebih Efektif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi dan meluncurkan dua desk, yaitu Desk Koordinasi Penanganan Karhutla serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Untuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sector-nya adalah Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan pada konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah lintas negara. 

Selain itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking/people smuggling,” kata Menko Polkam.

Untuk kebakaran hutan, berdasarkan prediksi BMKG, meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun sudah mulai ada beberapa titik hotspot di beberapa daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan.

“Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla dan membangun sistem mitigasi serta pencegahan yang baik. Kebakaran hutan tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di Kawasan,” kata Menko.

Terkait pekerja migran, Presiden memberikan perhatian besar kepada para pekerja migran Indonesia, yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan. 

Sebagaimana diketahui, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, dengan remitansi mencapai Rp255 triliun pada 2024.

Kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/TPPO. 

Untuk tahun 2024, tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.

“Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di data BP2MI yaitu hampir 5,3 juta untuk tahun ini. Sementara data pekerja migran yang illegal ada 4,3 juta untuk tahun 2017 berdasarkan survey Bank Dunia.

Karding menyampaikan, rata-rata masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia yaitu kekerasan, eksploitasi, bahkan human trafficking. Sementara sumber utamanya salah satunya adalah pekerja migran yang berangkat secara illegal atau non prosedural yang jumlahnya sekitar 90-95%.

“Jadi sebenarnya kunci masalah kalau kita bisa tutup yang non prosedural ini, maka tidak akan terlalu banyak masalah pekerja migran,” katanya.

Masalah lainnya adalah skill atau keterampilkan di mana rata-rata pekerja migran yang berangkat ke luar negeri penempatannya berdasarkan data BP2MI yaitu 80% adalah domestic worker atau pekerja di lingkungan rumah tangga dan 70% nya adalah Perempuan. Selain itu, rata-rata pendidikannya SD dan SMP, dan sedikit SMA.

Masalah lainnya itu terkait Bahasa dan mental para pekerja migran sehingga tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri pindah atau cepat ingin pulang.

“Kita bersyukur bahwa Pak Menko hari ini berinisiasi membentuknya desk. Desk ini kita harapkan akan menjadi forum kolaborasi dan sinergi kami untuk ikut menangani masalah-masalah terkait dengan kualitas atau tata kelola pekerja migran kita,” kata Karding.

Tergabung dalam kedua desk ini kementerian/lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, yakni Kemen Setneg, Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kemen Komdigi, Kemen Imigrasi dan Paspor, Kemen ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker, Kementan, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK, BIN, BNPB, BMKG, Bakamla, BNPT, Badan Informasi Geospasial, dan Gubernur Lampung, Jambi, Sumsel, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati yang hadir melalui Zoom Meeting. (Ar)

 

Read More