Praktik prostitusi online di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Desa Bumi Harapan, kian mengkhawatirkan. Meski sudah dua kali digerebek oleh Satpol PP, aktivitas ini tetap marak, memanfaatkan celah digital dan lemahnya pengawasan.
Modus operandi para pekerja seks komersial (PSK) dilakukan melalui aplikasi digital populer seperti Michat. Para pelaku memanfaatkan guest house murah sebagai lokasi transaksi seksual, menggantikan hotel-hotel konvensional demi menghemat biaya operasional.
Satpol PP PPU mengungkapkan bahwa PSK yang beroperasi kebanyakan berasal dari luar daerah, seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung. Mereka menyasar para pekerja proyek IKN yang rata-rata tinggal jauh dari keluarga. Tarif yang ditawarkan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per transaksi.
Rakhmadi, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP PPU, menyatakan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut moral, sosial, dan kesehatan masyarakat.
"Jika dibiarkan, ini bisa jadi bom waktu. Kita butuh kerja sama semua pihak—tokoh masyarakat, agama, dan media untuk memberikan edukasi serta menekan aktivitas ini,” jelasnya.
Warga setempat pun mulai resah. Mereka khawatir bahwa pembangunan IKN justru disertai peningkatan praktik prostitusi terselubung, yang merusak citra daerah dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
Pemerintah daerah didesak untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penginapan murah, aplikasi perantara, serta memberdayakan masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Pencegahan dini dinilai krusial sebelum masalah ini berkembang menjadi krisis sosial yang lebih kompleks.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar