Sekolah Rakyat: Pertautan Astacita dan Pengusaha Mengajar APINDO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia pendidikan tanah air terus menjadi fokus perhatian dan pengkajian berbagai elemen sosial. Problem keterbelakangan dan ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot.

Mengutip data yang dirilis Worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. 

Indonesia hanya berdampingan dengan Albania yang berada satu tingkat di atas Indonesia dengan menempati posisi di ke-66 dan satu level di atas Serbia dengan peringkat ke-68 dunia. 

Ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. 

Jangan jauh-jauh mencari perbandingannya, di skala regional ASEAN saja kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.

Mirisnya, pendidikan Indonesia berdasarkan penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) justru menempati peringkat ke-6 di ASEAN di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Itu baru soal mutu, belum soal keadilan akses. Dalam hal keterjangkauan terhadap pendidikan formal, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Faktor ketidakmerataan institusi pendidikan seperti sekolah dan tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara, di saat bersamaan, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045, yang berarti dalam dua puluh tahun akan datang Indonesia akan mencetak generasi-generasi muda penerus bangsa yang produktif dan berdaya saing global.

Visi tersebut tentu hanya akan digapai manakala kualitas dan akses pendidikan benar-benar sesuai yang diharapkan.

Artinya, mutu pendidikan kita harus ditingkatkan dan kesempatan mengenyam pendidikan bagi putra-putri terbaik bangsa tidak lagi mengalami kendala berarti.

Sedangkan, situasi hari ini di Indonesia menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan harapan tersebut.

Hal itulah yang mengilhami Presiden Prabowo Subianto menginisiasi Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas pemasalahan pendidikan di tanah air.

Dan, menariknya, spirit mencerdaskan anak bangsa itu telah dimulai oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui program “Pengusaha Mengajar”.

Program APINDO ini selaras, senafas dan sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan generasi emas akan datang.

*Apa dan Bagaimana dengan Sekolah Rakyat* 

Masih seputar data tentang kondisi pendidikan di Indonesia, data yang sempat dirilis UNESCO pada tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Indeks), yaitu komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan, Indonesia masih menghadapi kendala besar dari segi kemerataan.

Problem ketidakmerataan pendidikan di tanah air adalah salah satu yang paling kompleks di antara negara-negara lain di dunia.

Salah satu faktor krusial yang memicu kondisi tersebut yakni masalah sosio-ekonomi. Kita ketahui bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor pendidikan, melainkan juga pada sektor ekonomi.

Hampir sebagian besar masyoritas anak-anak miskin di Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Hal ini dengan jeli dibaca oleh pemerintah, terutama di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab anak-anak tidak mampu mengakses sekolah-sekolah yang ada.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada seluruh anak negeri untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, pemerintah melalui visi Astacita, mencoba menghadirkan sebuah program baru dengan nama “Sekolah Rakyat”.

Sekolah Rakyat ini lahir sebagai bagian tidak terpisahkan dari keprihatinan Presiden Prabowo atas kondisi ketimpangan akses pendidikan yang dialami anak-anak kurang mampu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Rencananya, pemerintah akan membangun 200 sekolah berasrama per tahun dengan target seribu siswa per sekolah. 

Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibuat berjenjang layaknya sekolah formal pada umumnya mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

Dalam pidatonya, Presiden menargetkan 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program ini. Sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. 

Untuk mewujudkan itu, tentu pemerintah butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pengusaha dalam negeri.

Alhasil, APINDO yang selama ini lebih dulu menginisiasi Pengusaha Mengajar, tentu sangat siap untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan visi Sekolah Rakyat.

*APINDO Siap Bangun Bangsa*

Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Prinsip ini telah menjadi spirit APINDO sejak awal berdiri hingga sekarang.

Lahirnya program Pengusaha Mengajar juga bagian dari menjaga spirit kolaboratif tersebut. Bahwa membangun bangsa adalah bagian dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa kecuali.

Dan membangun pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa yang harus dijadikan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan.

Mengenal lebih dalam Pengusaha Mengajar atau juga dikenal dengan sebutan “Mentoring Program”, adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia usaha kepada generasi muda Indonesia. 

Program ini diharapkan mampu mencetak pengusaha (mentor) yang dapat berinteraksi langsung dengan anak muda (mentee) dalam berbagi pengalaman dan memberikan bimbingan dalam berbagai hal terkait bisnis dan karier. 

Sebagaimana tujuan utama dari program ini yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda tentang dunia usaha, membangun jiwa kewirausahaan, dan memberikan inspirasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. 

Adapun sasaran dari program Pengusaha Mengajar ialah anak-anak muda Indonesia dengan rentang usia antara 17 hingga 25 tahun. 

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan interaksi langsung antara pengusaha (mentor) dan anak muda (mentee) melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan bimbingan personal. 

Dalam hal keterlibatan, para pengusaha yang tertarik dengan program ini dapat mendaftarkan diri sebagai mentor untuk berbagi keahlian dan pengalaman mereka kepada generasi muda. 

Menelisik ke belakang, bahwa program ini diinisiasi oleh APINDO sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun generasi penerus yang tangguh dan berwawasan bisnis. 

Program ini termasuk bagian dari upaya APINDO dalam, tidak hanya, mendukung perkembangan dunia usaha dalam negeri, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penguatan kapasitas pendidikan. 

Melihat hakikat dan tujuan dari Pengusaha Mengajar yang senafas-seirama dengan Sekolah Rakyat, maka keduanya diharapkan bisa menjadi satu inspirasi dan kolaborasi yang produktif demi membangun Indonesia yang maju dan berawasan global di masa akan datang.

Penulis: Yakub F. Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Read More

Indonesia Tuan Rumah World of Coffee 2025: Peluang Emas Kopi Nusantara Tampil di Panggung Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia bersiap mencetak sejarah baru dalam industri kopi dunia. Untuk pertama kalinya, ajang kopi paling bergengsi di dunia, World of Coffee, akan digelar di Jakarta, tepatnya pada 15–17 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah ajang ini, sekaligus negara produsen kopi pertama yang dipilih oleh Specialty Coffee Association (SCA).

Ketua Umum Asosiasi Spesialti Kopi Indonesia (SCAI), Daryanto Witarsa, menyebut momen ini sebagai kebanggaan besar bagi Indonesia. “Biasanya World of Coffee diselenggarakan di negara konsumen seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, atau Uni Emirat Arab. Kali ini, dunia datang ke rumah kita—produsen kopi keempat terbesar di dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di Excelso Central Park, Jakarta Barat, Jum'at (09/05/2025).

Tak hanya menjadi pameran kopi global, World of Coffee Jakarta 2025 juga menjadi panggung bagi World Brewers Cup Championship, di mana 50 penyeduh kopi dari 50 negara akan bertanding. Indonesia akan diwakili Bayu Prawiro Utama Putra, juara Indonesia Brewers Cup 2025. Ajang ini membuka kesempatan emas bagi petani kopi dan pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke untuk bertemu langsung dengan buyers dan pelaku industri kopi dunia.

Pada kesempatan yang sama, CEO Excelso, Kevin Mergonoto, menilai ajang ini sebagai tonggak penting dalam ekosistem kopi nasional. “Kami akan memperkenalkan lebih luas kopi-kopi Indonesia, baik specialty maupun kopi rakyat. Ini juga momentum membangun kolaborasi dan meningkatkan ekspor,” katanya.

Diperkirakan lebih dari 30 ribu pengunjung dan 300 peserta pameran dari berbagai negara akan hadir. Penyelenggaraan ini turut didukung Kementerian BUMN, melalui program Kopi Nusantara yang mendorong ekspor kopi Indonesia dan memperkuat kesejahteraan petani.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan UMKM, Loto Srinaita Ginting, menekankan pentingnya momen ini untuk memberdayakan petani. “Petani bisa langsung menunjukkan hasil panen mereka ke importir dari Eropa, Amerika, Asia, bahkan Afrika. Harapannya ekspor meningkat dan harga jual petani ikut naik,” ucapnya.

Sementara itu, Dwi Sutoro dari PTPN Group menegaskan bahwa pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan hasil perjuangan panjang. “Kita melewati seleksi ketat dan mengalahkan beberapa negara. Ini adalah hasil kolaborasi SCAI, pemerintah, dan pelaku industri kopi nasional,” jelasnya.

Disisi lain, Michael Bayu Sumarijanto, Direktur Dyandra Promosindo selaku co-organizer, menyatakan komitmennya membawa World of Coffee Jakarta 2025 menjadi etalase utama kopi Nusantara. “Ini platform penting untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya kopi berkualitas dengan ragam rasa dan budaya yang luar biasa,” ujarnya.

World of Coffee Jakarta 2025 diharapkan tidak hanya mempromosikan kopi Indonesia, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, membuka pasar ekspor baru, serta menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri kopi global. Dari kebun hingga cangkir, dunia akan mencicipi kekayaan rasa kopi Nusantara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Paus Leo XIV: Pemimpin Baru Gereja Katolik dari Amerika Serikat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Paus bukan hanya peristiwa religius, tetapi juga simbol dinamika sosial dan politik global. Dengan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV, Gereja Katolik memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya—lebih inklusif, global, dan progresif.

Paus Leo XIV dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh empati. Sebelum menjabat di Vatikan, ia merupakan Uskup di Chicago dan dikenal sebagai pengayom komunitas urban serta pembela hak-hak migran. Karier pastoralnya membawanya menjelajah berbagai wilayah, termasuk Peru dan Filipina, memberinya pengalaman lintas budaya yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan global Gereja Katolik.

Rekam Jejak Internasional dan Kepemimpinan Global

Terpilihnya Paus Leo XIV mencerminkan kesadaran Gereja Katolik akan perlunya kepemimpinan global yang lebih inklusif. Ia memiliki rekam jejak internasional yang panjang, mulai dari keterlibatannya di Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong dialog antaragama, toleransi, serta transformasi sosial berbasis ajaran kasih dan kemanusiaan.

Sebagai Prefek Kongregasi untuk Para Uskup sejak 2023, Leo XIV telah mendorong penunjukan uskup-uskup progresif yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kaum marjinal. Visi ini sangat dinantikan untuk dibawa ke tingkat kepemimpinan tertinggi Gereja Katolik.

Harapan Baru Bagi Umat Katolik

Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta degradasi nilai kemanusiaan, Paus Leo XIV diharapkan mampu membawa Gereja Katolik pada peran yang lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. Banyak umat Katolik—khususnya dari generasi muda—menyambut hangat terpilihnya Paus asal Amerika ini sebagai simbol perubahan dan modernisasi.

Kehadirannya juga menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang. Dengan pengalaman pelayanan di negara-negara Selatan, Paus Leo XIV diharapkan dapat menjadikan suara-suara dari pinggiran lebih terdengar di pusat kekuasaan Vatikan.

Simbol Rekonsiliasi dan Persatuan Dunia

Sebagai pemimpin Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, Paus Leo XIV menghadapi tantangan besar: bagaimana menjadikan Vatikan sebagai ruang dialog dan bukan hanya simbol otoritas rohani. Ia telah berulang kali menyuarakan pentingnya inklusivitas dalam gereja, keterbukaan terhadap isu LGBTQ+, serta perlunya tata kelola gereja yang lebih transparan dan akuntabel.

Paus Leo XIV juga dikenal dekat dengan prinsip-prinsip Ekonomi Fransiskus—konsep pembangunan berkelanjutan berbasis solidaritas yang digagas oleh pendahulunya. Ia diyakini akan melanjutkan visi ekonomi yang pro-lingkungan dan pro-kaum miskin ini ke dalam kebijakan-kebijakan pastoral yang lebih konkret.

Respon Dunia dan Antusiasme Umat

Kabar terpilihnya Paus Leo XIV disambut antusias oleh berbagai kalangan. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dari Eropa hingga Asia, umat Katolik menyambut momen ini dengan penuh harap. Media internasional menyoroti bahwa ini pertama kalinya seorang Paus berasal dari Amerika Serikat—negara yang selama ini menjadi episentrum geopolitik dunia, namun belum pernah melahirkan pemimpin tertinggi Gereja Katolik.

Uskup-uskup dari Asia dan Afrika juga memberikan pernyataan positif, menyebut Paus Leo XIV sebagai figur yang memahami realitas global dan tantangan umat Katolik di negara berkembang. Para pemimpin lintas agama pun menyambut baik figur Paus baru yang dikenal moderat dan terbuka terhadap dialog lintas iman.

Tantangan Kepemimpinan di Era Digital dan Krisis Kepercayaan

Tak dapat dipungkiri, Paus Leo XIV mewarisi gereja yang sedang menghadapi krisis kepercayaan akibat berbagai skandal yang mencoreng institusi suci ini. Tantangan lainnya adalah disrupsi era digital, di mana informasi menyebar tanpa kendali, dan Gereja harus mampu berkomunikasi lebih cepat, jujur, dan relevan dengan umatnya.

Paus Leo XIV diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan membumi. Ia telah menunjukkan sinyal ke arah itu lewat pidato pertamanya di Balkon Basilika Santo Petrus yang menekankan tiga nilai utama: belas kasih, keadilan, dan keterbukaan.

Awal Baru Gereja Katolik

Pemilihan Paus Leo XIV bukan sekadar suksesi rohani, tetapi juga momentum kultural dan spiritual global. Dunia menyaksikan bahwa Gereja Katolik kini benar-benar bergerak ke arah inklusivitas dan keberagaman. Dari Chicago ke Vatikan, dari altar ke mimbar dunia—Paus Leo XIV membawa harapan baru.

Dengan membawa semangat persatuan dan keberpihakan pada yang tertindas, Paus Leo XIV diharapkan mampu menjembatani jurang antara tradisi dan modernitas, antara kekuasaan dan pelayanan, antara institusi dan nurani.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hercules dan Politik Makelar Kekerasan: Di Mana Peran Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nama Hercules Rosario Marshall pernah menggema sebagai legenda jalanan. Namun, bagi ilmuwan sosial seperti Ian Douglas Wilson, Hercules bukan sekadar sosok kontroversial. Ia adalah simbol dari absennya negara—sebuah fenomena yang terus tumbuh dalam demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Dalam buku Politik Jatah Preman, Wilson menggambarkan Hercules bukan sebagai anomali, tetapi manifestasi dari struktur kekuasaan informal yang mengisi ruang kosong yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara yang absen, hukum yang lemah, dan ketidakpastian keamanan sosial menciptakan ruang subur bagi makelar kekerasan.

Absennya Negara, Tumbuhnya Premanisme

Premanisme bukan sekadar cerita kriminalitas. Ia adalah sistem kekuasaan alternatif yang tumbuh ketika otoritas formal gagal melindungi rakyat. Di tempat-tempat di mana keadilan tak hadir, dan hukum tak ditegakkan, orang seperti Hercules hadir sebagai solusi alternatif, meski penuh ironi.

Kekuasaan informal, kata Wilson, adalah bentuk coercive capital atau modal koersif yang dijalankan oleh aktor-aktor non-negara untuk memperoleh pengaruh, sumber daya, dan legitimasi sosial. Ini bukan kekerasan semata, melainkan permainan rumit antara ketakutan, loyalitas, dan kekosongan hukum.

Makelar Kekerasan dalam Demokrasi Pincang

Dalam kasus Hercules, kita melihat bagaimana seorang mantan preman bisa bersalin rupa menjadi "mitra lingkungan", "relawan ormas", atau bahkan tokoh politik. Perubahan wujud ini tidak menghapus esensi kekuasaan informal yang ia bawa: kekuatan yang lahir bukan dari hukum, tetapi dari reputasi.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di lorong-lorong pasar atau jalanan. Wilson mencatat bahwa makelar kekerasan kini bahkan masuk ke ruang-ruang formal: perkantoran, pertemuan bisnis, hingga arena politik. Preman hari ini tak harus membawa senjata tajam—cukup membawa proposal, surat resmi, atau foto bersama politisi.

Studi Kasus: BYD dan “Mitra Lingkungan”

Contoh mutakhir adalah kisah perusahaan otomotif asal Tiongkok, BYD, yang didatangi oleh sekelompok orang mengaku sebagai “mitra lingkungan.” Mereka tak membawa ancaman terbuka, namun membawa bahasa samar seputar keamanan, harmoni, dan ketertiban.

Di balik kata-kata tersebut, tersimpan praktik lama: permintaan “jatah” atau kontribusi tidak resmi sebagai “biaya perlindungan.” Inilah invisible coercion—paksaan tak terlihat yang sering dibungkus dengan istilah modern.

Mengapa Premanisme Tak Pernah Mati?

Premanisme bertahan karena negara tak kunjung hadir secara menyeluruh. Ketika hukum tidak menyentuh masyarakat akar rumput, ketika keadilan hanya menjadi narasi elitis, maka kekuasaan informal menjadi alternatif.

Kekuasaan informal tumbuh dari logika kelangsungan hidup. Bagi banyak pelaku usaha kecil, pengusaha lokal, bahkan perusahaan multinasional, membayar jatah adalah cara tercepat untuk menghindari konflik. Maka preman berubah dari ancaman menjadi “mitra strategis”—sebuah pergeseran yang menunjukkan kegagalan negara dalam menata otoritasnya.

Preman: Musuh atau Mitra Negara?

Wilson menekankan bahwa dalam banyak kasus, kekuasaan informal tidak selalu menjadi lawan negara. Bahkan, tak jarang preman menjadi mitra elite untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dilakukan secara sah.

Inilah yang disebut Wilson sebagai “demokrasi bayangan”—sistem di mana aktor non-negara memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum, keamanan, dan bahkan pengambilan keputusan politik.

Apa Solusinya?

Menumpas premanisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Negara harus kembali hadir—secara utuh. Hadir dengan keadilan, dengan perlindungan nyata, dengan sistem hukum yang dipercaya rakyat.

Pemerintah perlu memperkuat aparat hukum yang bersih dan transparan. Pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat sipil harus ditingkatkan agar ruang kekuasaan informal tidak lagi menjadi pilihan rasional.

Negara Harus Hadir, Bukan Hanya Ada

Premanisme hari ini bukan sekadar warisan masa lalu, tapi penanda bahwa negara belum benar-benar hadir di ruang-ruang paling penting kehidupan warga. Hercules, dan para penerusnya, akan terus muncul selama negara membiarkan kekuasaan berserakan.

Pertanyaannya kini: apakah kita masih ingin hidup dalam sistem di mana ketakutan lebih dihargai daripada hukum? Atau saatnya negara kembali mengambil alih ruang-ruang yang telah lama ditinggalkan?

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kejagung Sita Rp6,8 Triliun dari Duta Palma, Begini Dampaknya pada Industri Sawit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) kembali membuat gebrakan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terbaru, penyidik Jampidsus menyita dana senilai Rp479 miliar dari kasus perkebunan sawit ilegal milik PT Duta Palma Group, Kamis (8/5/2025).

Dengan tambahan ini, total uang yang berhasil disita Kejagung dari perkara Duta Palma mencapai Rp6,8 triliun. “Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami serius menindak kasus TPPU dan memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar.

Korupsi sawit ini menyeret nama pengusaha besar Surya Darmadi dan lima korporasi: PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Kelimanya diduga menyerobot lahan hutan negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, kerugian negara akibat praktik perkebunan ilegal ini mencapai Rp4,7 triliun dan 7,8 juta dolar AS. Audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat nilai kerugian tersebut.

Seluruh dana hasil sitaan langsung disimpan dalam rekening penitipan (RPN) di bank persepsi. “Tidak ada uang yang dibawa pulang atau disimpan secara pribadi. Semua langsung masuk rekening resmi,” tegas Harli.

Kasus ini mengundang perhatian luas karena melibatkan praktik sistematis pencucian uang, penggelapan pajak, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Surya Darmadi sebagai pemilik Duta Palma, disebut mengendalikan seluruh aliran dana dan aset ilegal tersebut.

Tak hanya menjadi peringatan bagi pelaku usaha, kasus Duta Palma ini menjadi momentum penting dalam reformasi tata kelola industri sawit Indonesia. Penyitaan Rp6,8 triliun bukan hanya angka, tapi bentuk nyata pemulihan kerugian dan efek jera.

Pemerintah pun didesak untuk memperkuat pengawasan di sektor perkebunan serta mempercepat digitalisasi perizinan lahan. “Kasus ini harus menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korporasi menyalahgunakan izin,” kata pakar hukum agraria.

Publik berharap proses hukum Duta Palma berjalan transparan, akuntabel, dan memberi dampak jangka panjang terhadap tata kelola perkebunan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Di Munas VII APEKSI, Wamendagri Bima Arya Atensi Pemda Tingkatkan Realisasi APBD

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, peningkatan realisasi ini akan memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah semakin berkembang.

“Semangat, ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” jelasnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (8/5/2025).

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD. "Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah," imbaunya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan agar Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita," ujarnya.

Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Sebab, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan mengutamakan program-program strategis.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Setiap minggu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali. “Mari kita pertahankan, jangan pernah [inflasi] di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan Pemda untuk menyampaikan kondisi di daerahnya saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Bima mengimbau agar Pemda dapat memanfaatkan forum tersebut dengan baik. "Ketika Rakor Inflasi, jangan sungkan-sungkan japri (menghubungi melalui pesan pribadi), kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Munas VII APEKSI tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jatim, serta pejabat terkait lainnya. (Ar)

Read More

Ritel Asing Gulung Tikar, GS Supermarket dan LuLu Hypermarket Tutup Semua Gerai di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri ritel modern di Indonesia kembali menghadapi tantangan besar. Setelah sebelumnya beberapa pusat perbelanjaan tutup, kini giliran dua raksasa ritel asing, GS Supermarket asal Korea Selatan dan LuLu Hypermarket asal Timur Tengah, resmi menghentikan operasionalnya di Tanah Air.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa GS Supermarket akan menutup seluruh gerainya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Gerai-gerai yang terdampak tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu karyawan GS Supermarket cabang Mampang, Jakarta Selatan, mengonfirmasi hal tersebut. “Iya sudah mau tutup semua akhir bulan ini,” ujar Mawar (bukan nama sebenarnya), Senin (5/5).

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa penutupan ini disebabkan oleh proses akuisisi oleh pihak lain. “GS Supermarket ditutup karena telah di-take over supermarket lain,” jelasnya.

Tidak hanya GS, sebelumnya LuLu Hypermarket juga mengakhiri kiprahnya di Indonesia. Gerai pertama LuLu Hypermarket di Cakung yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2016, kini menjadi satu-satunya cabang yang tersisa, setelah kabar tutupnya cabang di Bekasi dan Tangerang.

Dalam kunjungan ke cabang Cakung, salah satu pegawai menyebutkan bahwa mereka tengah menerima barang dari cabang lain yang akan ditutup terlebih dahulu. “Karena kabarnya kedua tempat itu yang akan lebih dulu tutup,” ujarnya. Meski sepi pengunjung, LuLu Cakung tetap buka hingga akhir April lalu.

LuLu Group sebelumnya berkomitmen untuk menanamkan investasi sebesar 500 juta dolar AS dan menyerap 5.000 tenaga kerja Indonesia dalam tiga tahun. Sayangnya, persaingan pasar ritel lokal dan perubahan perilaku konsumen tampaknya menjadi hambatan bagi keberlanjutan ekspansi mereka.

Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa industri ritel modern di Indonesia tengah bertransformasi. Meningkatnya tren belanja online, efisiensi biaya operasional, dan kemampuan beradaptasi terhadap preferensi konsumen lokal menjadi kunci utama bertahan di tengah persaingan.

Pakar ekonomi menyarankan agar pelaku usaha ritel, baik lokal maupun asing, harus mengadopsi pendekatan digital, memperkuat distribusi, dan memahami pola konsumsi masyarakat Indonesia yang makin dinamis.

Dengan tutupnya GS Supermarket dan LuLu Hypermarket, para pelaku ritel lokal diharapkan dapat mengambil momentum untuk tumbuh dan mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan dua pemain besar tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bareskrim Sita Aset Rp530 M dari TPPU Judi Online, Dua Pelaku Diciduk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil kejahatan judi online. Dua tersangka, OHW dan H, ditangkap karena diduga kuat menyamarkan dana hasil judi melalui skema perusahaan cangkang berbasis teknologi informasi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., menyebutkan bahwa para tersangka menjalankan peran strategis sebagai Komisaris dan Direktur PT A2Z Solusindo Teknologi. “Mereka mendirikan perusahaan cangkang untuk menerima dan mentransfer dana hasil judi online melalui rekening nominee,” jelas Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/5). 

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian menyita aset senilai Rp530 miliar. Rinciannya mencakup 4.656 rekening dari 22 bank senilai Rp250,5 miliar, obligasi negara sebesar Rp276,5 miliar, serta empat kendaraan mewah, termasuk satu Mercedes-Benz dan tiga mobil BYD.

Penyidik juga membekukan 197 rekening dari delapan bank tambahan untuk mencegah aliran dana mencurigakan. Modus operandi para pelaku termasuk penggunaan payment gateway, QRIS, dan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat layering guna menyamarkan asal-usul uang.

“Uang hasil judi disalurkan ke rekening atas nama pihak lain, kemudian dikirim ke pihak terafiliasi melalui perusahaan teknologi untuk membeli obligasi dan aset pribadi,” ungkap Wahyu.

Tersangka dijerat Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Kasus ini menegaskan bahwa Polri serius memberantas TPPU dan kejahatan digital yang memanfaatkan celah teknologi keuangan. Penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang, dan kripto menjadi tren baru dalam skema pencucian uang.

Masyarakat diminta waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan platform judi online yang makin canggih dalam menyembunyikan transaksi. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan digital.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

White Paper OGP Buka Jalan Indonesia Menuju Pemerintahan Inklusif dan Akuntabel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai negara deklarator Open Government Partnership (OGP), Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip pemerintahan terbuka melalui peluncuran dan diseminasi White Paper bertajuk "Open Government Partnership sebagai Instrumen untuk Mencapai Target Pembangunan Asta Cita". Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi kebijakan pemerintahan.

Aryanto Nugroho, perwakilan Tim Penulis White Paper, menekankan bahwa OGP merupakan sarana strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “White Paper ini menjadi panduan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (08/05/2025).

Sejak bergabung pada 2011, Indonesia telah mencatat berbagai pencapaian dalam kerangka OGP. Beberapa penghargaan internasional seperti OGP Awards 2016, 2021, hingga Juara 1 OGP Awards 2023 membuktikan kiprah nyata Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan partisipasi.

Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI yang terus diperbarui menjadi dasar komitmen pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai open government. Hingga kini, telah diterbitkan tujuh RAN, dengan RAN OGI ke-8 tengah dalam penyusunan. Delapan pemerintah daerah telah tergabung dalam OGP Local, termasuk Provinsi NTB, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Keterlibatan daerah ini menunjukkan bahwa semangat keterbukaan tak hanya menjadi agenda pusat, namun juga ditransformasikan ke level lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Minimnya dasar hukum yang mengikat, belum optimalnya forum multi-stakeholder, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, Aryanto menegaskan pentingnya regulasi seperti Peraturan Presiden dan integrasi nilai OGP dalam undang-undang sektoral seperti RUU Keterbukaan Informasi dan RUU Pelayanan Publik.

“Tanpa dukungan politik dari pucuk pimpinan dan keberlanjutan pendanaan, keterbukaan hanya akan menjadi slogan,” tegasnya. Oleh karena itu, strategi mainstreaming atau pengarusutamaan nilai-nilai OGP dalam APBN/APBD dan RPJMN menjadi prioritas yang terus didorong.

Maharani Putri S. Wibowo dari Kementerian PPN/Bappenas selaku OGP Point of Contact for Indonesia, menjelaskan bahwa White Paper ini menjadi hasil refleksi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil. “Kami ingin membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, terbuka, dan solutif untuk menjawab tantangan zaman,” kata Maharani.

Tema Asta Cita yang menjadi acuan pembangunan nasional 2025–2029—seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, hingga penurunan emisi karbon—hanya dapat tercapai jika nilai transparansi, inklusi, dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses kebijakan.

Dengan peluncuran White Paper ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta semakin kuat. Ke depan, pembentukan regulasi yang inklusif, forum partisipatif yang berkelanjutan, serta sistem insentif bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi langkah nyata untuk memastikan keterbukaan bukan hanya komitmen, tetapi juga aksi.

Peluncuran ini sekaligus menjadi ajakan terbuka kepada publik untuk aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Sebab, hanya dengan kolaborasi, pembangunan berkelanjutan dan demokrasi yang sehat bisa benar-benar terwujud.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Trump vs Xi Jinping: Akankah Pertemuan Jenewa Akhiri Perang Tarif Global

Duta Nusantara Merdeka | Jenewa 

Ketegangan dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China tampaknya akan memasuki babak baru. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, bersama kepala negosiator perdagangan, Jamieson Greer, dijadwalkan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, akhir pekan ini di Jenewa, Swiss.

Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal menuju penyelesaian perang tarif yang telah memicu ketidakstabilan dalam perdagangan internasional dan berdampak pada rantai pasok global. Bessent menegaskan bahwa fokus utama pembicaraan adalah de-eskalasi, termasuk potensi pengurangan tarif secara menyeluruh atas produk-produk tertentu.

“Menurut saya ini akan menjadi de-eskalasi. Kita harus meredakan eskalasi sebelum kita dapat bergerak maju,” ujar Bessent.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping membalas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, yang menyebabkan lonjakan bea masuk impor barang hingga melampaui 100 persen. Kebijakan Trump terbaru untuk mengakhiri pengecualian ‘de minimis’ juga memicu ketegangan.

Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa pertemuan ini adalah bentuk tanggapan atas ekspektasi global, kepentingan strategis China, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen AS.

Apabila negosiasi ini berhasil, maka dunia dapat menyaksikan titik terang dari konflik dagang terlama dan paling berpengaruh dalam sejarah modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pencuri Motor Kalideres Nyebur ke Kali Daan Mogot, Diselamatkan Polisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Seorang pria berinisial AS (22) nyaris menjadi korban amukan massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (7/5/2025). Untuk menyelamatkan diri, pelaku nekat menceburkan diri ke Kali Daan Mogot.

Beruntung, polisi dari Polsek Kalideres yang tengah berpatroli cepat tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku dari kerumunan warga yang emosi.

Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak, menjelaskan bahwa aksi pencurian terjadi di area parkir lapangan futsal Jalan Raya Utan Jati. Pelaku AS dan rekannya, HM (buron), telah merencanakan pencurian motor milik penjual soto yang sedang sibuk melayani pembeli.

"AS turun tangan langsung mengeksekusi motor menggunakan kunci letter T, sementara HM menunggu di atas motor," ungkap Kompol Arnold.

Aksi mereka gagal setelah korban meneriaki pelaku, memicu perhatian warga sekitar. Dalam kepanikan, pelaku jatuh dan kabur ke arah kali.

Kini, AS telah diamankan dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sementara HM masih diburu polisi.

Polsek Kalideres mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, serta segera melaporkan tindak kriminal ke pihak berwajib.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mengapa Pemain Judi Online Selalu Kalah, Ini Trik Algoritmanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nilai perputaran uang dari bisnis judi online diperkirakan menembus angka fantastis, yakni Rp1.200 triliun pada tahun 2025. Di balik angka menggiurkan tersebut, terdapat sistem algoritma canggih yang dirancang bukan untuk memberi kemenangan, melainkan untuk memastikan pemain selalu kalah dalam jangka panjang.

Menurut para ahli teknologi digital dan keamanan siber, algoritma pada platform judi online dirancang dengan prinsip house edge atau keunggulan bandar. Dengan kata lain, setiap permainan, mulai dari slot digital, poker online, hingga taruhan bola virtual, memiliki rumus matematika tersembunyi yang membuat pemain hanya menang sesekali, tapi kalah secara konsisten.

Bagaimana Cara Kerja Algoritma Judi Online?

Pada dasarnya, permainan judi online menggunakan Random Number Generator (RNG) yang tampak acak bagi pemain. Namun, sistem ini dapat dikendalikan untuk menghasilkan pola tertentu yang hanya diketahui pengelola situs. Tujuannya? Memberikan ilusi kesempatan menang agar pemain terus bertaruh.

“Ini yang disebut algoritma jebakan. Pemain merasa sedang beruntung, padahal sistem sudah mengatur kapan mereka akan kalah,” jelas Roy Bintoro, pakar keamanan data digital dari sebuah universitas ternama di Jakarta.

Mengapa Pemain Selalu Kalah?

Masalahnya bukan pada keberuntungan, melainkan pada sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Beberapa pola kekalahan terstruktur antara lain:

• Kemenangan awal yang memancing adrenalin pemain,

• Kekalahan beruntun untuk mendorong top-up saldo,

• Jackpot semu yang tak pernah benar-benar cair.

Tidak heran jika efek ketagihan dari judi online begitu kuat. Otak pemain dibanjiri dopamin dari kemenangan sesaat, lalu terus dikecewakan oleh kekalahan yang sudah dikondisikan algoritma.

Solusi: Literasi Digital dan Pencegahan Dini

Melihat dampak masif dari algoritma judi online, solusi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, tapi juga edukatif. Masyarakat perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa mustahil menang dalam jangka panjang.

“Judi online bukan soal untung-rugi semata, tapi soal manipulasi digital yang menghisap psikologi pemain,” kata Ratna Devi, pengamat media digital dan advokat perlindungan konsumen.

Peran Pemerintah dan Regulator

Pemerintah Indonesia telah berupaya memblokir ribuan situs judi online, namun selama permintaan tinggi dan algoritma terus dikembangkan, ancaman tetap ada. Regulasi berbasis teknologi, kerja sama lintas negara, serta penindakan terhadap pelaku perlu diperkuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Puluhan Kontraktor Segel RSD Madani, Tuntut Pembayaran Proyek Rp54 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Puluhan rekanan kontraktor melakukan aksi penyegelan dan pemadaman listrik di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Pekanbaru. Aksi ini dipicu oleh belum dibayarkannya proyek-proyek yang telah mereka kerjakan sejak tahun 2022 hingga 2024, dengan total nilai mencapai Rp54 miliar.

Salah satu perwakilan kontraktor, Arlek Setyanto, menyatakan bahwa aksi penyegelan akan berlangsung selama satu minggu. Jika tidak ada respon tegas dari pemerintah, mereka mengancam akan melakukan penyegelan permanen, bahkan membongkar ruangan-ruangan yang sudah dibangun.

"Aksi ini bentuk tuntutan atas hak kami. Kami minta Wali Kota Pekanbaru, Pak Agung Nugroho, turun langsung menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kami akan permanenkan penyegelan,” tegas Arlek.

Nofrizal, kontraktor lainnya, menambahkan bahwa pihaknya sudah tidak percaya pada janji-janji Pemko Pekanbaru dan manajemen rumah sakit. Ia menyebutkan, Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, sempat menjanjikan penyelesaian, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut.

“Kami beri waktu satu minggu. Kalau tidak ada keputusan, kami akan minta seluruh ruangan dikosongkan agar penyegelan permanen bisa dilakukan tanpa mengganggu pasien,” ujarnya.

Perwakilan RSD Madani, drg. Aznar, mengaku sudah tidak menjabat sebagai direktur karena masa tugasnya telah berakhir. Meski begitu, ia menyebut akan segera menggelar rapat internal untuk menyusun langkah penyelesaian masalah ini.

Pantauan di lapangan menunjukkan penyegelan telah dilakukan di beberapa ruangan seperti Maqomul Amin, Firdaus, dan area parkir. Beberapa ruangan juga mengalami pemadaman listrik, termasuk bagian manajemen.

Para kontraktor menuntut lima hal utama, di antaranya adalah pertanggungjawaban Wali Kota Pekanbaru, pelunasan pekerjaan sejak 2022 hingga 2024, larangan penggunaan barang yang belum dibayar, ancaman pendudukan RS, hingga pembongkaran pekerjaan jika tidak ada keputusan.

Krisis pembayaran ini bukan hanya merugikan kontraktor, tapi juga mengancam stabilitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Pemerintah Kota Pekanbaru didesak segera turun tangan agar layanan pasien RSD Madani tidak terganggu lebih lanjut.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I-2025, CSRA Pendapatan Rp276 Miliar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) kembali membuktikan ketangguhannya di industri kelapa sawit nasional dengan membukukan kinerja keuangan dan operasional yang solid pada kuartal pertama 2025 (1Q25). Dengan pendekatan berbasis efisiensi operasional dan komitmen keberlanjutan, CSRA mencatat lonjakan pendapatan dan laba yang signifikan.

"Selama 1Q25, CSRA mencatatkan pendapatan sebesar Rp275,53 miliar, naik 44,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan Crude Palm Oil (CPO), Tandan Buah Segar (TBS), dan Kernel. Produksi CPO mencapai 13.007 ton, meningkat 26,2% YoY, berkat optimalisasi operasional pabrik," kata Seman Sendjaja, Direktur Utama CSRA, saat paparan publik usai RUPS Tahunan di Jakarta, Rabu (7/5/2025), 

Tak hanya itu, laba bersih perusahaan melesat 255,2% menjadi Rp78,96 miliar, sementara laba usaha tumbuh 122,2% menjadi Rp68,49 miliar. Margin keuntungan bersih tercatat 28,7%, menunjukkan efektivitas strategi efisiensi dan penggunaan teknologi yang diterapkan perusahaan.

Menurut dia, CSRA menunjukkan performa finansial yang sehat dengan total aset mencapai Rp2,34 triliun per 31 Maret 2025, meningkat 3,9% dibandingkan akhir tahun 2024. Ekuitas naik 6,1% menjadi Rp1,38 triliun, sementara kewajiban tercatat sebesar Rp961,48 miliar. Rasio utang bersih terhadap ekuitas tetap stabil di angka 0,63x.

Peningkatan aset lancar sebesar 8,3% didorong oleh meningkatnya penjualan dan persediaan. Perusahaan juga berhasil menekan beban usaha menjadi Rp52,06 miliar, turun 1,4% dari tahun lalu, meski produksi dan pendapatan meningkat.

CSRA terus fokus pada efisiensi produksi melalui adopsi teknologi dan mekanisasi. Yield TBS meningkat dari 3,5 ton/ha menjadi 3,6 ton/ha, meski Oil Extraction Rate (OER) dan Kernel Extraction Rate (KER) mengalami sedikit penurunan akibat faktor teknis yang telah diantisipasi. Evaluasi dan perbaikan produksi terus dilakukan untuk menjamin peningkatan di kuartal mendatang.

“Penguatan mekanisasi panen dan transportasi menjadi bagian dari strategi kami untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan akurasi serta kecepatan distribusi,” ujar Seman.

Dalam menghadapi dinamika industri sawit global dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang, CSRA menekankan pentingnya strategi keberlanjutan dan penerapan harga yang kompetitif. Permintaan biodiesel domestik yang tinggi serta kebijakan campuran biodiesel menjadi peluang pertumbuhan yang terus dimanfaatkan perusahaan.

“Peningkatan hasil tanaman dan strategi harga yang cermat memastikan kami tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari ekspansi berkelanjutan, CSRA akan meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ketiganya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Juli 2025. Pabrik ini akan dikelola oleh entitas anak, PT Sukses Sawit Gasing (SSG), dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta rasio OER dan KER di kuartal ketiga.

Ke depan, Seman menegaskan, CSRA berkomitmen untuk menjaga keseimbangan posisi modal, meningkatkan hasil pertanian, serta melakukan investasi berkelanjutan demi menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Industri kelapa sawit Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan sepanjang 2025. Dukungan pemerintah melalui kebijakan biodiesel dan peremajaan tanaman memperkuat daya saing nasional. Harga CPO pun diproyeksi tetap stabil dengan tren kenaikan seiring pertumbuhan konsumsi energi berbasis sawit.

"Dengan strategi yang matang, efisiensi tinggi, dan komitmen terhadap keberlanjutan, CSRA menatap 2025 sebagai tahun penuh peluang," pungkasnya. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kenali 5 Love Language, Kunci Cinta Langgeng Seperti Luna dan Maxime

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasangan selebritas Luna Maya dan Maxime Bouttier membagikan cerita menarik seputar dinamika hubungan mereka. Dalam sebuah wawancara, keduanya mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar di awal hubungan mereka adalah perbedaan love language atau bahasa cinta. Namun, dengan komunikasi yang sehat dan saling memahami, pasangan ini kini siap mengikat janji suci pada 7 dan 8 Mei 2025 di Ubud, Bali.

Love language menjadi salah satu konsep penting dalam membangun hubungan yang kuat. Diperkenalkan oleh Dr. Gary Chapman dalam bukunya The Five Love Languages, konsep ini menjelaskan cara seseorang mengekspresikan dan menerima cinta. Ada lima jenis love language yang umum dikenal, yaitu words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, dan receiving gifts.

Luna dan Maxime berhasil menjembatani perbedaan bahasa cinta mereka melalui keterbukaan dan kompromi. Mereka menyadari bahwa perbedaan bukan untuk dihindari, tetapi dipahami dan dihargai. Komunikasi dan empati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka.

Bagi banyak pasangan, memahami love language masing-masing dapat menjadi solusi untuk menghindari salah paham dalam hubungan. Misalnya, seseorang yang memiliki love language words of affirmation akan merasa sangat dihargai melalui pujian atau kata-kata positif. Sementara itu, pasangan dengan bahasa cinta quality time merasa paling dicintai saat diberi perhatian penuh tanpa gangguan.

Bagi yang dominan pada physical touch, sentuhan fisik seperti pelukan atau gandengan tangan menjadi bentuk cinta yang nyata. Sementara itu, acts of service lebih menghargai tindakan sederhana seperti membantu tugas rumah. Terakhir, receiving gifts tidak hanya soal hadiah, tetapi juga tentang perhatian dan makna di baliknya.

Luna dan Maxime membuktikan bahwa mengenal dan memahami love language pasangan bisa membuat hubungan semakin erat. Dalam proses menuju pernikahan, mereka menjadi contoh bahwa cinta sejati dibangun dari usaha saling memahami.

Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi banyak pasangan untuk mulai menggali dan mengenal bahasa cinta masing-masing. Dengan begitu, hubungan akan menjadi lebih sehat, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tantangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kementerian PU dan IAI Bahas Penguatan Tata Kelola Profesi Arsitek dan Reformasi Regulasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menerima kunjungan pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Gedung Kementerian PU, Senin (5/5/2025). IAI mengusulkan Kementerian PU terlibat secara langsung dalam proses seleksi maupun struktur kepengurusan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) seiring masa bakti DAI periode 2020-2025 akan berakhir pada 2 Desember 2025.

Menanggapi usulan IAI tersebut, Wamen Diana menyambut baik dan menyatakan dukungan atas usulan IAI utk keikutsertaan PU dalam proses seleksi DAI seperti periode sebelumnya. Wamen Diana menilai bahwa sinergi antara regulator dan praktisi menjadi elemen penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi kualitas.

"Kolaborasi antara Kementerian PU dan IAI harus terus diperkuat agar profesi arsitek berkembang seiring dengan tantangan pembangunan berkelanjutan, tata ruang, dan kebutuhan masyarakat,” kata Wamen Diana. 

seiring dengan pembentukan Dewan Arsitek Indonesia yang baru juga diikuti percepatan pembentukan lisensi arsitek di seluruh provinsi di Indonesia. Wamen Diana menekankan pentingnya percepatan proses ini demi pemerataan standar kompetensi dan etika profesi arsitek di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari penguatan tata kelola profesi arsitektur yang berstandar nasional.  

“Tadi disampaikan sudah 19 provinsi telah mengajukan pembentukan lisensi, 5 provinsi sedang proses, dan 10 provinsi belum mengajukan pembentukan lisensi. Saya mendorong percepatan paling tidak 10 provinsi yang lain selesai tahun ini,” ujar Wamen Diana.

Pada pertemuan tersebut juga membahas tentang efektivitas regulasi sektor konstruksi dan profesi arsitek yaitu tiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2021. Kementerian PU membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap ketiga PP tersebut, dengan melibatkan asosiasi profesi seperti IAI, lembaga pendidikan, serta pengguna jasa. Harapannya, hasil evaluasi ini akan melahirkan regulasi yang lebih sinkron, implementatif, dan adaptif terhadap dinamika lapangan serta perkembangan teknologi konstruksi, arsitektur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan karena kontribusi Bangunan Gedung merupakan sektor yang mengkonsumsi energi terbesar dan memberikan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang paling signifikan dibandingkan sektor transportasi & industri.

Dukungan praktik implementasi BGH dari asosiasi profesi arsitek sangatlah berarti dalam pengurangan emisi GRK di Indonesia.(Ar)

Read More

Menko Polkam Bentuk Satgas Terpadu untuk Gebuk Premanisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” kata Budi Gunawan saat memimpin rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, bertempat di Ruang Rapat Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polkam, Budi Gunawan, didampingi Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus, yang memang secara khusus membahas penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Rapat ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementarian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

Selanjutnya, Menko Polkam menyampaikan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak tegas, tetapi juga memberikan ruang pembinaan. Untuk menjaga ketertiban dan rasa aman, Menko Polkam juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Terpadu yang bertujuan untuk menggebuk langsung praktik premanisme yang dilakukan khususnya berkaitan dengan ormas.

“Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif,” jelas Menko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional.

“Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi Gunawan. (Ar)

Read More

TMMD Resmi Dibuka: TNI Bangun Jalan dan Gencarkan Edukasi di Bengkalis

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 kembali digelar oleh Kodim 0303/Bengkalis di bawah Korem 031/Wira Bima, sebagai wujud nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bertempat di lapangan utama Kantor Camat Mandau, Duri – Bengkalis, kegiatan ini resmi dibuka Selasa (6/5/2025).

TMMD Bengkalis kali ini berfokus pada peningkatan jalan sepanjang 1.180 meter dengan lebar 5 meter dan ketebalan 0,20 meter. Program pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan akses jalan yang selama ini menghambat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkalis.

Dalam laporannya, Dansatgas TMMD, Letkol Arh. Irvan Nurdin menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama satu bulan penuh hingga 4 Juni 2025. “TMMD bukan hanya membangun fisik, tetapi juga menyentuh sisi non fisik yang sangat penting bagi masyarakat,” ujarnya.

TMMD ke-124 juga mencakup penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, pencegahan narkoba dan stunting, pelayanan posyandu, edukasi hukum dan kamtibmas, pencegahan karhutla, serta pembekalan di bidang lingkungan, perikanan dan peternakan. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci sukses pelaksanaan TMMD.

Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso yang hadir dalam pembukaan acara menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektoral ini. Ia menyebut TMMD sebagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan. “Dukung penuh TMMD, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasiter Korem 031/Wira Bima Kolonel Inf. Nunung Wahyu Nugroho, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Arh. Irvan Nurdin, Camat Mandau Riki Rihardi, serta jajaran tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Setelah pembukaan, dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pengerjaan jalan oleh para pejabat dan tamu undangan. Dari pantauan media, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dan siap berpartisipasi aktif selama program berlangsung.

TMMD Bengkalis diharapkan menjadi katalisator pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan dan semangat gotong royong.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Dorong Solusi Zero ODOL Demi Keselamatan dan Logistik Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Rakor ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih aman dan efisien.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa ODOL menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas nomor dua secara nasional setelah sepeda motor. ODOL berkontribusi sebesar 10,5 persen terhadap angka kecelakaan nasional, sebagian besar akibat rem gagal berfungsi karena kendaraan tidak sesuai spesifikasi pabrikan.

"Masalah ODOL ini sudah menahun. Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar retorika. Zero ODOL harus diimplementasikan mulai 2025 agar Indonesia benar-benar bebas dari truk ODOL di 2026 dan seterusnya," tegas Agus.

Tiga agenda utama dibahas: penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum, serta monitoring dan evaluasi kebijakan Zero ODOL. Pemerintah mendorong pengintegrasian sistem Weight in Motion (WIM) dan teknologi elektronik di kawasan industri untuk menekan pelanggaran ODOL dari hulu ke hilir.

Dalam forum ini juga ditekankan pentingnya menghapus ego sektoral demi tercapainya kebijakan yang adil. Distribusi logistik tetap menjadi prioritas, namun tidak dengan mengorbankan keselamatan masyarakat.

“Kita harus adil. Jangan hanya pengemudi yang disalahkan. Perusahaan pemilik armada juga harus bertanggung jawab,” ujar Agus.

Adapun Jawa Barat, sebagai provinsi dengan kawasan industri terbanyak, dijadikan pilot project Zero ODOL nasional. Jika berhasil, skema ini bisa diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia.

Rapat ini juga membahas rencana Perpres Penguatan Logistik Nasional yang akan mengintegrasikan semua elemen pengawasan ODOL. Pemerintah ingin meningkatkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia agar semakin efisien dan kompetitif di kancah global.

“Keselamatan jiwa tak bisa ditukar dengan efisiensi biaya,” pungkas Agus.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Polisi Bongkar Peran Jonathan Frizzy dalam Distribusi Vape Etomidate Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktor sinetron Jonathan Frizzy alias Ijonk resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus vape mengandung obat keras. Penetapan status tersangka dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta setelah penyidik menemukan keterlibatan Jonathan dalam distribusi cartridge pod berisi etomidate, zat anestesi yang tergolong obat keras dan penggunaannya hanya diperbolehkan dalam tindakan medis.

Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soetta, AKP Michael Tandayu, menyebut Jonathan memiliki peran aktif dalam komunikasi dengan bandar utama berinisial EDS yang mengatur pengiriman cartridge vape dari Malaysia ke Indonesia. “JF adalah orang yang berkomunikasi langsung dengan bandarnya dan turut mempersiapkan serta memantau pengiriman,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Selain itu, Jonathan juga diduga menyediakan kurir dan memfasilitasi proses penjemputan vape berisi etomidate. Dari 100 pods yang dikirim, hanya 50 yang berhasil lolos pemeriksaan. Sesuai perjanjian, 40 pod menjadi bagian milik Jonathan.

Penangkapan Jonathan dilakukan pada Minggu, 4 Mei 2025 di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Ia dijerat dengan Pasal 435 jo Pasal 436 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar.

Etomidate sendiri bukan narkotika, namun masuk dalam daftar obat keras yang pengedarannya sangat terbatas dan harus diawasi secara medis. Zat ini biasa digunakan sebagai obat bius dalam prosedur anestesi di rumah sakit.

Kasus ini bermula dari hasil pengawasan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang menyerahkan penumpang pembawa vape ilegal kepada polisi. Tiga orang lainnya yang juga terlibat adalah BTR, EDS, dan ER. Dari penyelidikan lebih lanjut, keterlibatan Jonathan terungkap setelah proses penelusuran digital dan pemeriksaan saksi pada April 2025.

Publik kini menyoroti kasus ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya penyalahgunaan vape yang mengandung zat berbahaya. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap peredaran rokok elektrik ilegal, khususnya yang mengandung zat terlarang tanpa izin edar dari BPOM.

Kasus Jonathan Frizzy menjadi pengingat penting bahwa figur publik pun tidak kebal hukum. Penegakan hukum tegas terhadap pelaku peredaran obat keras ilegal diharapkan mampu menekan kasus serupa di masa depan dan memperkuat edukasi masyarakat terhadap bahaya rokok elektrik ilegal.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More