Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Kasus PT MPFI Masuk Putusan, Terdakwa Minta Dibebaskan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Memasuki sidang putusan perkara PT MPFI yang akan digelar pada rabu pekan depan, terdakwa TY berharap majelis hakim membebaskannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. TY yang didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, pada sidang sebelumnya di PN Jakarta Pusat, kamis lalu, menegaskan dalam nota pembelaannya bahwa dirinya tidak bersalah.

Di hadapan hakim ketua Saifuddin Zuhri beserta hakim anggota lainnya, TY membacakan nota pembelaannya yang diberi judul : Merdeka Itu Adalah Bebas Dari Kriminalisasi.

Dalam pembelaannya TY berulangkali menyoal berbagai kejanggalan proses penanganan kasus yang dituduhkan kepadanya mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

TY menegaskkan, sejak awal saksi pelapor Naoki Wada terbukti tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai kuasa korban karena sudah mengundurkan diri dari perusahaan PT MPFI yang dillaporkannya sebagai korban penggelapan.

"Bahkan pihak pemilik PT. MPFI (korban) pernah mendatangi penyidik untuk mencabut laporan dengan alasan tidak merasa menjadi korban penggelapan, namun anehnya tidak digubris oleh penyidik," ungkap TY.

TY juga membeberkan adanya beberapa saksi fiktif yang dihadirkan pelapor Naoki Wada saat penyidikan, dan pelimpahan berkas P21 terlalu dipaksakan karena tidak disertai barang bukti asli, serta adanya dugaan manipulasi surat dakwaan karena muncul dalam 4 versi.

Dalam pembelaannya, TY juga menyimpulkan kekeliruan JPU yang tetap menyeret kasus ini ke ranah pidana, padaha ini murni urusan perdata antar perusahaan yang dipedomani UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat 5.


TY menguraikkan, dalam hal ini terdapat perjanjian distributor eksklusif dan surat penunjukan distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, serta surat perjanjian kesepakatan antara PT. MPFI dengan PT. RPRIMA Tanggal 04 Februari 2015 yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal tersebut adalah suatu peristiwa wanprestasi, yang menjadi kewenangan peradilan perdata (kompetensi absolute). Terlebih lagi, lanjut TY, ada perjanjian distributor eksklusif antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, Pasal 6 Ayat 2 berbunyi: "Dalam hal kegagalan pengiriman, barang rusak, cacat atau kegagalan mematuhi kewajiban, maka pihak distributor berhak untuk membatalkan sebagian / semua pesanan atas biaya produsen. Dan distributor dibebaskan dari kewajibannya kepada produsen."

Selain itu, TY menilai penyidik dan JPU tidak cermat dalam memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap pada persidangan, di mana saksi Naoki Wada, saksi Ariza, saksi Diana Ciputra yang menerangkan bahwa konsumen selalu melakukan pembayaran kepada PT. Resaltar Prima bukan kepada PT. MPFI. Dan bahwa dalam laporan keuangan PT. MPFI yang diberikan oleh saksi Hetika kepada penyidik sebagaimana dilampirkan pada daftar barang bukti jaksa No. 27 (satu bendel audit tahunan PT. MPFI yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio (Deloitte) Tanggal 31 Desember 2016) pada halaman 17, yaitu pada bagian hutang perusahaan, di situ justeru terbukti dengan jelas tidak tercantum nama terdakwa.

“Sehingga dakwaan JPU seharusnya batal demi hukum karena korban (PT. MPFI) sendiri tidak berpendapat/mengaku bahwa terdakwa memiliki hutang terhadap korban," tandasnya.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang dikemukakan, TY mengatakan, jelas dan terang JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta telah salah dan keliru dengan memaksakan dan melakukan tindakan kriminalisasi perkara perdata menjadi tindak pidana penggelapan, bahkan rekayasa dan manipulasi surat dakwaan serta fakta – fakta persidangan dalam surat tuntutan (penghilangan seluruh keterangan saksi meringankan, dan penambahan saksi fiktif) sudah termasuk pada tindakan Contempt of Court atau penghinaan pada peradilan. “Sehingga cukup dasar bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan dakwaan terhadap terdakwa  tidak dapat diterima (niet ontvankelijke bewijskracht) atau menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,” kata TY.

Diketahui kasus TY ini bermula dari hubungan bisnis yang sudah dijalankan sejak tahun 2012 antara perusahaan TY dan saksi pelapor Naoki Wada yang bergerak di bidang furnitur. TY sendiri sudah menjalani persidangan sebanyak 19 kali sejak Rabu 13 Maret 2019.

Sementara itu, JPU M. Januar Ferdian yang coba dimintai keterangannya usai sidang pembacaan pledoi TY di PN Jakarta Pusat berusaha menghindar dari kejaran wartawan.  Sama halnya, saksi Naoki Wada dan saksi Diana Ciputra juga tidak mau memberikan tanggapannya. (Arianto)



Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Advertisement

About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

JSON Variables

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini