Sengketa Merek PITI Memanas, PK Resmi Diajukan ke MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sengketa merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) kembali memanas setelah DPP PITI resmi mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung.

Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung menyusul putusan kasasi 2025 yang membatalkan merek PITI.

Langkah hukum ini diambil karena muncul dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan, meski melibatkan subjek hukum, objek sengketa, dan dasar hukum yang sama.

PITI merupakan organisasi berbadan hukum sah sejak 2017, tercatat melalui SK Kemenkumham, akta organisasi resmi, serta alamat sekretariat tetap di Jakarta Utara.

Pendaftaran merek PITI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan untuk melindungi identitas organisasi dan mencegah penyalahgunaan nama yang berpotensi merugikan umat.

Dalam perkara sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi pihak lain yang mengklaim nama PITI dan menegaskan pembatalan merek tidak dapat diterima secara hukum.

Namun pada perkara berikutnya, Mahkamah Agung justru mengabulkan pembatalan merek PITI, meski substansi perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.

Kuasa hukum DPP PITI menilai situasi ini sebagai anomali hukum serius yang mencederai asas ne bis in idem, prinsip fundamental bahwa perkara yang sama tidak boleh diadili ulang.

“Putusan inkracht seharusnya menjadi penghalang absolut. Ini bukan kesalahan biasa, melainkan ancaman bagi kepastian hukum nasional,” tegas tim hukum PITI.

Permohonan Peninjauan Kembali resmi didaftarkan pada 17 Desember 2025 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kuasa hukum Tjin Kwang, S.H.

PK diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan pihak lawan Perkumpulan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia serta DJKI Kemenkumham.

Bagi PITI, sengketa ini bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut legitimasi, sejarah, dan identitas umat Islam Tionghoa di Indonesia.

Ketua Umum PITI Dr. Ipong Hembing Putra menegaskan bahwa pembiaran putusan bertabrakan akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional.

“Jika putusan final bisa dibatalkan oleh perkara identik, maka kepastian hukum kehilangan maknanya,” ujar Ipong dengan nada tegas.

Kini sorotan tertuju pada Mahkamah Agung untuk memulihkan kepastian hukum, menegakkan doktrin ne bis in idem, dan menjaga marwah peradilan.

Kasus ini dinilai berpotensi menjadi preseden nasional dalam perlindungan organisasi masyarakat dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual.

Peninjauan Kembali PITI menjadi ujian penting bagi Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi hukum dan melindungi identitas sah organisasi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Drama Keluarga Titip Bunda di Surga-Mu Siap Hangatkan Lebaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film drama keluarga Titip Bunda di Surga-Mu resmi merilis teaser video, menampilkan konflik emosional keluarga yang dekat dengan realitas sosial masyarakat masa kini.

Kolaborasi RRK Pictures, Spectrum Film, dan Festival Pictures merilis teaser video Titip Bunda di Surga-Mu, melanjutkan antusiasme publik setelah teaser poster lebih dulu menarik perhatian.

Film ini dijadwalkan tayang 26 Februari 2026 di bioskop seluruh Indonesia, menghadirkan kisah keluarga modern dengan latar tekanan ekonomi, perbedaan generasi, serta komunikasi yang rapuh.

Teaser memperkenalkan tiga bersaudara, Alya, Adam, dan Azzam, yang berada di fase sulit kehidupan, terjepit masalah finansial dan ambisi pribadi yang belum menemukan jalan keluar.

Relasi mereka dengan Bunda Mozza dan Ayah Akbar digambarkan renggang, memunculkan konflik batin antara cinta keluarga dan ego anak-anak yang tengah mencari jati diri.

Acha Septriasa menilai karakter Alya merepresentasikan kegelisahan banyak anak muda yang mencintai orang tua, namun kerap tersesat oleh tuntutan hidup dan tekanan ekonomi.

“Konflik ini sangat manusiawi, tentang anak yang merasa tidak didengar dan orang tua yang mencintai dengan caranya sendiri,” ungkap Acha dalam keterangannya.

Meriam Bellina menghadirkan sosok Bunda Mozza sebagai ibu penuh nasihat, kerap dianggap menyebalkan, namun menyimpan cinta besar dan pengorbanan yang tak pernah terucap.

“Di balik sikap tegas dan terlihat pelit, sering ada cinta tanpa syarat yang tidak pernah diminta untuk dimengerti,” tutur Meriam Bellina tentang perannya.

Diadaptasi dari novel Dono Indarto dan Zora Vidyanata, sutradara Hanny R. Saputra menegaskan film ini memotret realitas sederhana yang kerap terabaikan dalam keluarga.

“Ini kisah hal-hal kecil yang sering luput karena kesibukan, kami ingin mengajak penonton pulang secara emosional,” ujar Hanny R. Saputra.

Didukung jajaran aktor lintas generasi, film ini menjadi refleksi tentang rumah, luka, dan cinta yang selalu memberi ruang untuk memaafkan.

Titip Bunda di Surga-Mu hadir sebagai pengingat lembut tentang arti pulang, sebelum waktu bersama orang tua berubah menjadi penyesalan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Temui Pengungsi Agam, Tinjau Huntara TNI

Duta Nusantara Merdeka | Agam, Sumatera Barat

Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengunjungi pengungsi bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekaligus meninjau pembangunan hunian sementara.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam untuk meninjau langsung kondisi pengungsi dan progres hunian sementara korban bencana.

Kunjungan berlangsung Kamis, 8 Januari 2026, di Posko Utama SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap warga terdampak bencana alam.

Di hadapan para pengungsi, Menko Polkam menyampaikan empati, doa, serta salam dari Presiden Prabowo Subianto, seraya mengajak masyarakat tetap tabah dan saling menguatkan dalam kondisi sulit.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Agam, sebanyak 244 keluarga mengungsi di posko tersebut, sementara pemerintah membangun 117 hunian sementara yang dikerjakan personel TNI bersama tenaga ahli teknik sipil.

Menko Polkam menegaskan kehadirannya tidak hanya untuk bertemu warga terdampak, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada prajurit TNI yang terlibat langsung dalam pembangunan hunian sementara.

“Ini bentuk pengabdian sejati prajurit kepada bangsa. Bukan sekadar kerja fisik, tetapi panggilan nurani demi masyarakat,” ujar Djamari di hadapan ratusan personel TNI.

Ia mengaku bangga melihat dedikasi prajurit yang tetap bekerja meski sebagian di antaranya turut terdampak bencana, mencerminkan nilai kemanusiaan dan solidaritas tanpa pamrih.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyerahkan tambahan bantuan material bagi para pengungsi serta dukungan logistik untuk personel TNI yang bertugas di lapangan.

Kunjungan ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.

Menko Polkam didampingi jajaran Kemenko Polkam, Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol, Wakil Bupati Agam, serta unsur TNI daerah yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.

Kehadiran Menko Polkam di Agam menjadi simbol kepedulian negara, sekaligus penguatan semangat gotong royong dalam memulihkan kehidupan korban bencana.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polresta Yogyakarta Ungkap Love Scamming Berkedok Asmara

Duta Nusantara Merdeka | Sleman 

Polresta Yogyakarta membongkar sindikat love scamming jaringan internasional di Sleman setelah operasi tangkap tangan di kantor perusahaan penyedia tenaga kerja berbasis aplikasi.

Polresta Yogyakarta mengungkap dugaan sindikat love scamming internasional setelah operasi tangkap tangan di kantor PT Altair Trans Service, Jalan Gito Gati, Sleman, Senin (5/1).

Kapolresta Yogyakarta Kombes Eva Guna Pandia menyatakan pengungkapan dilakukan pukul 13.00 WIB, setelah polisi mendapati aktivitas penipuan berbasis aplikasi kencan daring kloningan asal China.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan enam tersangka berinisial R, H, P, M, V, dan G, dengan peran sebagai pemilik perusahaan, manajemen, hingga pengendali tim operasional.

Altair Trans Service Cabang Yogyakarta diketahui bergerak di bidang penyedia tenaga kerja sesuai permintaan klien aplikasi dari China, yang kemudian dimanfaatkan sebagai kedok praktik penipuan asmara digital.

"Para karyawan dipekerjakan sebagai admin percakapan yang berperan sebagai perempuan, menyesuaikan identitas korban dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia," ungkapnya, Rabu (7/1).

Dengan bujuk rayu emosional, admin mendorong pengguna membeli koin atau top up untuk mengirim gift, sebagai syarat membuka komunikasi lebih intens dalam aplikasi tersebut.

Setelah korban mengirim gift, pelaku mengirim foto dan video bermuatan pornografi secara bertahap, dengan akses lanjutan hanya dapat dibuka melalui pengiriman gift bernilai tertentu.

Dalam penggeledahan, polisi menyita empat unit CCTV, dua router WiFi, 30 telepon genggam, serta 50 laptop berisi konten pornografi yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan.

Selain barang bukti, sebanyak 64 karyawan turut diamankan untuk pemeriksaan, sebelum penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka utama dalam perkara tersebut.

Para tersangka dijerat Pasal 407 atau 492 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023, juncto UU ITE dan UU Pornografi, dengan ancaman hukuman enam bulan hingga 10 tahun penjara.

Pengungkapan ini menjadi peringatan serius tentang bahaya kejahatan digital lintas negara, sekaligus menegaskan komitmen polisi melindungi masyarakat dari penipuan daring.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

One Day Kebudiluhuran 2026, UBL Tegaskan Pendidikan Karakter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Universitas Budi Luhur (UBL) resmi menggelar rangkaian One Day Kebudiluhuran 2026 di Auditorium Grha Mahardika Budjana, Jakarta, ditandai Seminar Kebangsaan bertema “Membumikan Pendidikan Karakter, Menyongsong Indonesia Emas”.

Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. menegaskan komitmen kampus membentuk mahasiswa tidak hanya unggul intelektual, tetapi berkarakter luhur dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan berlangsung di Jakarta, Jumat (09/01/2025), diikuti sivitas akademika, mahasiswa, dan praktisi, sebagai puncak rangkaian pembelajaran kepedulian sosial berbasis nilai kebudiluhuran.

Prof. Agus menyampaikan pendidikan karakter menjadi fondasi penting di tengah realitas sosial, saat krisis amanah dan etika publik kerap terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Ini momen refleksi bersama, apakah kita sudah membiasakan berpikir, berkata, dan bertindak baik, karena kebiasaan itulah yang membentuk karakter,” ujar Prof. Agus dalam pemaparannya.

Ia menekankan mahasiswa UBL digembleng melalui pembiasaan nilai luhur agar kelak dikenal sebagai alumni yang cerdas, berintegritas, serta memiliki kepekaan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, karakter tidak terbentuk instan, melainkan dipengaruhi faktor keluarga, lingkungan pendidikan, serta arena pengalaman sosial yang terus membentuk kepribadian seseorang.

UBL bahkan menjadi satu-satunya universitas dengan mata kuliah Kebudiluhuran bersertifikat, mencakup wawasan nilai dan aplikasinya dalam inovasi serta kreativitas mahasiswa.

“Pikiran membentuk ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan takdir,” ungkapnya mengutip filosofi pendidikan karakter.

Melalui One Day Kebudiluhuran, kampus berharap nilai-nilai luhur tidak berhenti di ruang akademik, tetapi hadir nyata dalam kepemimpinan masa depan Indonesia.

One Day Kebudiluhuran menjadi pengingat bahwa Indonesia Emas dimulai dari insan berkarakter, beretika, dan berani menjaga nilai luhur dalam setiap peran kehidupan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPWI Temui Dubes Aljazair Bahas Kolaborasi Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, Persatuan Pewarta Warga Indonesia bertemu Duta Besar Aljazair untuk Indonesia, membuka babak baru diplomasi warga berbasis kolaborasi lintas budaya.

Pertemuan berlangsung Rabu malam, 7 Januari 2026, pukul 19.00 WIB di Jakarta, dikemas dalam jamuan makan malam dua jam yang sarat dialog persahabatan dan visi kerja sama.

Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama Wakil Ketua III DPN PPWI Abdul Rahman Dabbousi hadir langsung, menyampaikan apresiasi atas sambutan Kedutaan Besar Aljazair yang terbuka dan bersahabat.

Agenda diskusi menyoroti rencana kolaborasi pemberitaan, pertukaran informasi lintas negara, kegiatan sosial budaya, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Indonesia dan Aljazair.

Gagasan kunjungan muhibah dan program home-stay warga menjadi perhatian khusus, dinilai mampu mempererat hubungan akar rumput serta memperluas pemahaman lintas budaya secara berkelanjutan.

Duta Besar Aljazair, Dr. Abdelouahab Osmane, menyambut positif inisiatif PPWI, menilai pertemuan ini penting untuk membangun jembatan komunikasi kuat antar masyarakat sipil kedua negara.

“Saya sangat senang bertemu PPWI. Ini membuka peluang kerja sama saling menguntungkan, terutama sosial budaya, pendidikan, hingga ekonomi dan perdagangan,” ujar Dr. Osmane.

Pertukaran kartu nama dan penyematan PIN PPWI pada busana Dubes menjadi simbol komitmen kebersamaan, menandai kedekatan personal yang menguatkan hubungan kelembagaan.

Wilson Lalengke menegaskan diplomasi tidak hanya tugas negara, melainkan juga peran masyarakat sipil yang mampu menghadirkan dialog setara, inklusif, dan berdampak langsung.

“PPWI siap menjadi jembatan komunikasi Indonesia–Aljazair melalui pemberitaan, pendidikan, dan kegiatan sosial budaya,” tegas Wilson di akhir pertemuan penuh optimisme.

Pertemuan ini menjadi tonggak diplomasi warga, menegaskan kekuatan silaturahmi, budaya, dan informasi sebagai fondasi hubungan bilateral yang hangat dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

MA Tegas Soal Walkout Hakim Adhoc, Aspirasi Tetap Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung RI menegaskan komitmen menjaga profesionalitas hakim adhoc, sekaligus membuka ruang aspirasi kesejahteraan melalui jalur etis dan konstitusional.

Mahkamah Agung RI menggelar konferensi pers pada Kamis, 8 Januari 2026, menanggapi dinamika kesejahteraan hakim adhoc dan insiden walkout persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Juru Bicara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., menjelaskan peristiwa tersebut, termasuk langkah pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sesuai perintah pimpinan MA.

Menurut Prof Yanto, walkout dalam persidangan mencederai prinsip profesionalitas hakim dan berpotensi mengganggu layanan peradilan yang seharusnya menjunjung kepastian hukum bagi masyarakat.

“Tindakan tersebut bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tegas Prof Yanto, seraya menekankan pentingnya menjaga wibawa lembaga peradilan di mata publik.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menegaskan keterbukaan terhadap aspirasi hakim adhoc, termasuk persoalan kesejahteraan, selama disampaikan melalui mekanisme yang beradab dan bertanggung jawab.

Langkah ini mencerminkan sinergi antara pimpinan MA dan aparat peradilan, sekaligus memperlihatkan kepedulian institusi terhadap kondisi sosial para hakim adhoc.

Prof Yanto menyampaikan pimpinan MA tengah berjuang serius meningkatkan kesejahteraan hakim adhoc dan pegawai peradilan melalui koordinasi lintas kementerian terkait.

“Baru-baru ini pimpinan MA berdiskusi langsung dengan Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Setneg untuk memperjuangkan hal tersebut,” ungkapnya.

Konferensi pers turut dihadiri pejabat MA dan perwakilan hakim adhoc, menandai upaya dialog terbuka demi menjaga martabat hakim sekaligus keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sikap tegas namun terbuka Mahkamah Agung menunjukkan keseimbangan antara disiplin etik dan kepedulian kesejahteraan, demi peradilan yang berwibawa dan manusiawi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mens Rea Tuai Pro Kontra Ketika Komedi Gugat Kekuasaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertunjukan stand-up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono memantik diskusi luas tentang fungsi komedi, kebebasan berekspresi, serta batas etika kritik di ruang publik demokratis.

Ruang publik sejak awal dirancang sebagai arena percakapan kepentingan bersama, tempat isu sosial, politik, dan moral bertemu tanpa sekat, termasuk melalui seni pertunjukan seperti stand-up comedy.

Dalam konteks itu, Mens Rea yang dipentaskan Pandji Pragiwaksono hadir sebagai kritik sosial, disampaikan di ruang publik, memadukan humor, narasi politik, serta refleksi tajam atas realitas kekuasaan.

Program tersebut dipentaskan Pandji pada 2024–2025 di berbagai kota Indonesia, menyoroti isu publik, figur negara, dan dinamika demokrasi, menggunakan pendekatan satir sebagai metode komunikasi kritik.

Sebagian publik menilai Mens Rea bukan sekadar hiburan, melainkan cermin kegelisahan sosial, memperlihatkan kedekatan komedian dengan isu masyarakat, sekaligus menguji sensitivitas etika di ruang bersama.

“Tawa bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk berpikir kritis,” pandangan ini kerap dilekatkan pada gaya Pandji, yang selama ini dikenal konsisten memadukan humor dan kritik kebijakan publik.

Namun, kontroversi muncul ketika materi komedi menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada aspek yang dianggap menyentuh ranah personal, bukan semata kinerja atau kebijakan publik.

Sebagian pihak menegaskan kritik terhadap pejabat adalah keniscayaan demokrasi, tetapi mempertanyakan relevansi membawa urusan privat ke panggung komedi yang dikonsumsi publik luas.

Dalam etika publik, pejabat memang tak kebal kritik, namun ruang privat tetap dipandang sebagai batas normatif, moral, dan sosial yang seharusnya dijaga dalam ekspresi kebebasan.

Diskursus ini memperlihatkan relasi kompleks antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab sosial seniman, serta sensitivitas publik terhadap batas kritik di era demokrasi digital.

Mens Rea akhirnya dibaca sebagai ruang refleksi bersama, bukan hanya tentang siapa yang dikritik, tetapi bagaimana kritik disampaikan, dan sejauh mana humor boleh melampaui batas etika.

Dari Mens Rea, publik belajar bahwa kritik adalah energi demokrasi, namun penyampaiannya menuntut kebijaksanaan agar kebebasan tetap sejalan dengan etika ruang publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lifting Minyak Tembus Target APBN, ESDM Catat Sejarah Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian ESDM mencatat capaian penting sepanjang 2025 setelah rata-rata lifting minyak nasional berhasil mencapai target APBN, menandai kebangkitan sektor migas nasional.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat capaian strategis dengan rata-rata lifting minyak mencapai 605,3 ribu barel per hari, melampaui target APBN nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan capaian tersebut setara 100,05 persen target, termasuk produksi Natural Gas Liquid dan kondensat dari PT Donggi Senoro LNG.

"Capaian ini menjawab apa dan siapa, yakni keberhasilan Kementerian ESDM pada 2025, melalui optimalisasi lapangan migas dan kebijakan percepatan perizinan," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyebut terakhir kali target lifting tercapai terjadi pada 2016, sebelum tren penurunan berlangsung hingga 2024, membuat keberhasilan 2025 menjadi momentum bersejarah sektor energi nasional.

“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun, target lifting akhirnya tercapai kembali,” ujar Bahlil, seraya menekankan sinergi pemerintah, KKKS, dan pelaku industri migas nasional.

Keberhasilan ini memperkuat hubungan strategis antara regulator dan pelaku usaha, mencerminkan kepercayaan investor terhadap kebijakan energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, kenaikan lifting sebelumnya terjadi pada 2008 dan 2015–2016, dipicu Lapangan Banyu Urip, sebelum kembali stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan lifting migas secara bertahap hingga satu juta barel per hari pada 2030, sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

Untuk mencapainya, Kementerian ESDM mempercepat perizinan KKKS, menawarkan 61 wilayah kerja baru, serta mendorong eksplorasi agresif di wilayah potensial.

Strategi lain meliputi pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery, horizontal fracking, serta penyederhanaan regulasi hulu migas demi efisiensi investasi dan percepatan produksi.

Capaian lifting minyak 2025 menjadi simbol kebangkitan migas nasional, membuka harapan baru bagi kemandirian energi dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Safari Dakwah Merbabu 2025, 600 Sembako Hangatkan Dusun Kopeng

Duta Nusantara Merdeka | Merbabu 

Komunitas Dakwah Daerah Pinggiran bersama Persis Jawa Tengah menggelar Safari Dakwah dan Bakti Sosial dua hari di Kopeng, Salatiga, menghadirkan dakwah, kesehatan, dan bantuan nyata.

Kegiatan Safari Dakwah dan Bakti Sosial berlangsung selama 21–22 Desember 2025 di Dusun Kopeng, lereng Gunung Merbabu, dengan dukungan utama BSI Maslahat sebagai mitra strategis.

Program ini menyasar masyarakat pelosok dengan tema “Kuatkan Ruh dan Jasad dengan Ngaji dan Berbagi 2025”, menghadirkan dakwah, layanan kesehatan gratis, serta distribusi bantuan sosial.

Sebanyak 600 paket sembako disalurkan kepada warga prasejahtera, disertai pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau lebih dari 300 penerima manfaat dari berbagai kalangan usia.

Ketua Panitia, Ustadz R. Bachtiar, menegaskan sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan, seraya berharap kolaborasi KDDP, Persis, pemerintah desa, dan BSI Maslahat terus berlanjut.

“Kerja sama ini sudah rutin dilakukan dan kami berharap bisa ditingkatkan setiap tahun agar manfaatnya semakin luas,” ujar Bachtiar di sela kegiatan pembagian bantuan.

Ketua KDDP, Ir. Hanawijaya melalui perwakilannya Rikha Indah Sari, menekankan komitmen komunitas dalam berdakwah, bermuamalah, serta menjaga aqidah melalui pendekatan sosial.

“KDDP hadir memberi solusi nyata bagi masyarakat. Dukungan penuh BSI Maslahat menjadi energi besar yang menggerakkan kami,” ungkap Rikha dengan penuh optimisme.

Ketua Persatuan Islam Jawa Tengah, Ir. H. Bambang Tutuko, menilai kolaborasi organisasi keagamaan dan komunitas lokal memperkuat dampak dakwah sosial di daerah terpencil.

Ia menyebut peran BSI Maslahat sebagai faktor penting keberhasilan kegiatan, terutama dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rikha Indah Sari bersama jajaran pengurus KDDP menyampaikan terima kasih kepada Persis Jawa Tengah, pemerintah desa, relawan medis, dan masyarakat Kopeng atas partisipasi aktif.

Selama dua hari, paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya tersalurkan dengan tertib, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan.

Safari Dakwah Kopeng menjadi bukti bahwa kolaborasi dakwah dan sosial mampu menghadirkan keberkahan nyata, menguatkan iman, serta menumbuhkan harapan di pelosok negeri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

YMMZ Tambah Penghasilan Prajurit Lanal Banjarmasin Rp500 Ribu

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Awal 2026 menjadi momentum membahagiakan bagi prajurit Pangkalan TNI AL Banjarmasin setelah kepastian tambahan penghasilan rutin Rp500 ribu per orang resmi disalurkan Yayasan Mahatir Mohammad Zain (YMMZ).

Kebijakan tersebut mulai direalisasikan Rabu, 7 Januari 2026, ditandai penyerahan simbolis bantuan kepada 136 prajurit Lanal Banjarmasin yang berlangsung hangat dan penuh rasa syukur.

Kegiatan berlangsung di Gedung Mustafa Ideham, Markas Komando Lanal Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, dengan kehadiran Presiden Direktur PT Global Arta Borneo H Muhammad Zain serta Danlanal Kolonel Laut Ahmad Ahsan.

Komandan Lanal Banjarmasin menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian Yayasan Mahatir Mohammad Zain yang dinilai memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan prajurit sekaligus memperkuat ikatan emosional antara aparat negara dan masyarakat.

“Bantuan rutin bulanan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga prajurit. Semoga silaturahmi dan kebaikan ini terus terjaga serta membawa keberkahan,” ujar Kolonel Ahmad Ahsan di hadapan seluruh undangan.

Ketua YMMZ Muhammad Zainal Fahmi menegaskan program tersebut merupakan wujud komitmen sosial yayasan untuk mendukung pengabdian prajurit, sekaligus membangun sinergi berkelanjutan bersama TNI Angkatan Laut.

Suasana kekeluargaan semakin terasa saat acara ditutup makan bersama, menyantap hidangan khas daerah, mencerminkan kedekatan, rasa syukur, dan kebersamaan yang tumbuh dari kepedulian tulus.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prof Yanto Dilantik, Pengawasan Mahkamah Agung Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Prof Dr Yanto sebagai Ketua Muda Pengawasan, menandai babak baru penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan nasional.

Pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Prof Dr Sunarto di Jakarta, disertai pernyataan resmi bahwa pengangkatan ini memperkuat fungsi pengawasan internal demi menjaga marwah peradilan.

Prosesi berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (7/1/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2025, menggantikan Dr Dwiarso Budi Santiarto yang kini menjabat Wakil Ketua Non Yudisial.

Momentum ini mencerminkan sinergi antarunsur peradilan, dihadiri pimpinan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hakim agung, pejabat struktural, serta keluarga besar lembaga yudikatif.

Dalam sumpah jabatan, Prof Yanto berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan integritas tinggi.

“Pengawasan adalah kunci kepercayaan publik,” menjadi pesan moral yang tersirat, menegaskan peran strategis Ketua Muda Pengawasan dalam memastikan perilaku hakim tetap profesional dan beretika.

Perjalanan Prof Yanto sarat human interest, bermula dari Gunung Kidul, menapaki karier hakim sejak 1992, hingga dipercaya menjadi Hakim Agung Kamar Pidana sebelum amanah baru ini.

Pengalamannya memimpin berbagai pengadilan, dari daerah hingga pusat, membentuk perspektif utuh tentang keadilan, disiplin aparatur, serta pentingnya keteladanan dalam institusi hukum.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat pengawasan Mahkamah Agung, menghadirkan peradilan yang bersih, dipercaya publik, dan setia pada nilai keadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Bongkar Skincare Berujung Kasus, Richard Lee Terseret Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nama dr Richard Lee kembali menjadi sorotan publik setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka, menyusul laporan Dokter Detektif terkait dugaan pelanggaran kesehatan dan konsumen.

Penetapan tersangka terhadap Richard Lee dilakukan Polda Metro Jaya usai laporan Dokter Detektif Samira Farahnaz, disertai pernyataan resmi bahwa proses hukum berjalan sesuai tahapan penyidikan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, dilaporkan oleh Doktif, terjadi sejak akhir 2024, diproses di Polda Metro Jaya, melalui penyelidikan dan gelar perkara.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menegaskan status tersangka ditetapkan setelah penyidik menemukan unsur pidana, menandai eskalasi serius dalam perkara yang menyita perhatian publik.

“Penetapan dilakukan pada 15 Desember 2025 terhadap saudara RL,” ujar Reonald, di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menggambarkan momen krusial perubahan status hukum figur yang dikenal vokal mengkritisi produk skincare.

Kasus ini memunculkan refleksi hubungan sosial antara edukasi publik dan batas hukum, ketika figur berpengaruh diuji akuntabilitasnya, sementara aparat menegaskan posisi netral dalam penegakan aturan.

Di sisi lain, perhatian publik tertuju pada dampak psikologis dan reputasi, mengingat Richard Lee dikenal luas sebagai dokter dan konten kreator yang kerap membela konsumen.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada 23 Desember 2025, namun agenda tersebut belum terlaksana karena permintaan penjadwalan ulang dari pihak terlapor.

“Yang bersangkutan meminta re-schedule pada 7 Januari, namun belum ada konfirmasi kehadiran,” jelas Reonald, menandakan proses hukum masih terus berjalan.

Hingga kini, kepolisian belum membeberkan detail peran Richard Lee, menegaskan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama penyidikan berlangsung.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa popularitas dan edukasi publik tetap harus berjalan seiring kepatuhan hukum, demi keadilan dan perlindungan konsumen berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AD dan Pemkab OKU Timur Pererat Kerja Sama Strategis

Duta Nusantara Merdeka | OKU Timur 

Kunjungan Danpuslatpur Kodiklatad ke Pemerintah Kabupaten OKU Timur berlangsung hangat, menegaskan sinergi kuat TNI AD dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas serta kebersamaan.

Brigjen TNI Polsan Situmorang tiba di OKU Timur didampingi jajaran, disambut langsung Bupati Lanosin, dengan pernyataan resmi memperkuat silaturahmi dan kolaborasi strategis.

Pertemuan berlangsung Selasa 6 Januari 2026 di lingkungan Pemkab OKU Timur, melibatkan TNI AD dan pemerintah daerah, bertujuan mempererat kerja sama latihan, keamanan, dan dukungan masyarakat.

Dialog cair mencerminkan makna sinergitas, ketika aparat dan pemerintah daerah membangun kedekatan emosional demi menciptakan stabilitas wilayah yang kondusif bagi kegiatan pertahanan.

“Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kekuatan utama,” ujar Brigjen Polsan, menyoroti peran warga OKU Timur dalam kelancaran latihan nasional dan internasional.

Kehadiran Puslatpur Kodiklatad juga membawa cerita human interest, dari interaksi prajurit dengan masyarakat hingga dampak ekonomi dan sosial selama pelaksanaan latihan militer.

Bupati Lanosin menyampaikan bahwa keberadaan TNI AD tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi menumbuhkan rasa aman, kebersamaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Ia menegaskan komitmen Pemkab OKU Timur mendukung kegiatan TNI AD, termasuk latihan Garuda Shield, sebagai wujud kontribusi daerah bagi kepentingan nasional.

Sinergi TNI AD dan Pemkab OKU Timur diharapkan terus terjaga, menjadi fondasi keamanan, persatuan, dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

HUT ke-20 Bakamla RI, Tegaskan Garda Terdepan Keamanan Laut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bakamla RI memperingati HUT ke-20 melalui upacara resmi, menegaskan peran strategis sebagai garda terdepan penjaga keamanan laut Indonesia.

Upacara peringatan dua dekade Bakamla RI digelar khidmat, disertai amanat resmi pimpinan yang menegaskan konsistensi pengabdian menjaga kedaulatan dan keselamatan laut nasional.

Peringatan berlangsung di Lapangan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Rabun(7/1/2026), dipimpin Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, dengan peserta seluruh jajaran institusi.

Dalam amanatnya, Irvansyah menjelaskan perjalanan Bakamla RI diwarnai tantangan pelanggaran hukum laut, aktivitas lintas batas, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi maritim yang terus berkembang.

Ia menekankan soliditas, loyalitas, dan profesionalisme personel sebagai kekuatan utama, menjadikan Bakamla RI bukan sekadar patroli laut, melainkan simbol nyata kehadiran negara.

Pesan tersebut mencerminkan kedekatan institusi dengan masyarakat maritim, membangun rasa aman bagi nelayan, pelaut, dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup di laut Indonesia.

Memasuki usia ke-20, Bakamla RI memasuki fase transformasi menuju Indonesia Coast Guard yang tangguh, profesional, berkelas dunia, ditopang regulasi kuat dan mandat kelembagaan jelas.

Transformasi itu menuntut sumber daya manusia adaptif teknologi, cermat mengambil keputusan, serta konsisten menjaga integritas dan etika profesi dalam setiap operasi laut.

“Laut adalah ruang pengabdian,” tegas Irvansyah, mengingatkan personel bahwa wajah Indonesia sebagai bangsa maritim tercermin dari keamanan, persatuan, dan kedaulatan di perairan.

Ia juga mendorong sinergi berkelanjutan antarinstansi dan masyarakat maritim, sebagai fondasi sosial menjaga stabilitas keamanan laut nasional dari berbagai ancaman.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh jajaran, dari pusat hingga unsur kapal patroli di garis terdepan, yang tanpa lelah bertugas siang dan malam.

Dengan semangat “Bakamla RI Garda Terdepan Keamanan Laut,” institusi ini bertekad terus melangkah solid, tangguh, dan semakin dipercaya menjaga laut Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kemenko Polkam Kirim 20 Mobil Air untuk Korban Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melepas bantuan 20 unit mobil penjernih air, disertai pernyataan resmi komitmen negara mempercepat pemulihan korban bencana alam.

Langkah ini dilakukan Kemenko Polkam bersama TNI Angkatan Darat di Dermaga Satangair TNI AD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026), untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan sinergi aparat dan pemerintah, menyebut kesejahteraan warga sebagai prioritas, dengan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak.

“Yang paling utama bagaimana kita cepat hadir untuk masyarakat,” ujar Djamari, mengenang satu unit mobil air sebelumnya di Aceh yang terbukti membantu kehidupan sehari-hari warga.

Kedekatan aparat dengan masyarakat juga tercermin dari rencana pembangunan sekitar 200 hunian tetap terpusat di Aceh Utara, lengkap mushola dan ruang pertemuan warga.

Menurut Djamari, model klaster dipilih agar hunian tertata, manusiawi, dan memperkuat ikatan sosial, sehingga pemulihan bukan hanya fisik, tetapi juga kebersamaan komunitas.

Apresiasi khusus disampaikan kepada TNI AD yang sigap di lapangan, bekerja tanpa pamrih, demi kepentingan masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

“Kebersamaan ini harus kita tunjukkan,” ucap Djamari, mengajak semua pihak melihat bantuan sebagai panggilan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi atau karier.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan dukungan penuh, termasuk pengiriman alat berat tambahan untuk mempercepat pembersihan lumpur dan pemulihan infrastruktur.

Sebanyak 18 ekskavator, tiga long arm, dan tujuh bulldozer dikirim melalui kapal ADRI menuju Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Tuanku Imam Bonjol.

Penandatanganan berita acara penyerahan bantuan menandai kolaborasi konkret, disaksikan pejabat Kemenko Polkam dan TNI AD, sebagai simbol negara hadir di masa krisis.

Dengan air bersih dan alat berat bergerak bersamaan, harapan pemulihan tumbuh, menegaskan solidaritas nasional bagi masyarakat terdampak bencana alam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Heritage Talk Jakarta Soroti PR Kuliner dan Kopi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

HERITAGE Talk bertajuk Food Heritage Collaboration digelar di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menghadirkan pernyataan resmi bahwa komunikasi pemasaran berperan vital menjaga identitas kuliner sebagai warisan budaya nasional.

Acara ini membahas apa dan bagaimana strategi PR kuliner dijalankan, menghadirkan pemerintah dan pelaku usaha, menyoroti tantangan branding, ekspor, serta regenerasi pelaku kuliner Indonesia.

Irman Adi Purwanto Moefthi dari Kementerian Perdagangan menekankan sinergi pemerintah, swasta, dan komunitas, menyebut kopi Indonesia produsen terbesar keempat dunia dengan keragaman rasa dari Sabang hingga Merauke.

Ia menuturkan, “Negara hadir memperkuat komunikasi kopi Indonesia agar naik kelas,” seraya menyoroti pentingnya teknologi, sertifikasi, dan dukungan petani sebagai fondasi rantai pasok berkelanjutan.

Diskusi menyentuh sisi human interest, menggambarkan petani kopi, komunitas lokal, dan generasi muda yang menjadi penggerak kedai kopi, sekaligus duta rasa Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Refleksi juga muncul tentang perlunya satu brand kopi nasional, agar Indonesia tak hanya dikenal sebagai asal daerah, melainkan identitas kuat yang sejajar Brasil dan Vietnam di pasar global.

Sementara itu, CEO Akang Group, Redinal Rizki Yudaswara, berbagi kisah membangun brand kuliner berbasis bahan lokal, menekankan kolaborasi, aktivasi kreatif, dan pemasaran digital lintas platform.

Ia berkata, “Marketing harus berdampak,” mencontohkan kolaborasi kopi di Tokyo yang meraih jutaan eksposur, memperlihatkan bagaimana cerita kuliner mampu menggerakkan emosi dan minat publik.

Diskusi menegaskan diplomasi kuliner bukan sekadar promosi, melainkan pendekatan personal, edukasi, wisata kopi, serta kolaborasi lintas sektor demi memperkuat citra Indonesia.

HERITAGE Talk menjadi ruang berbagi gagasan, menyatukan aparat, pelaku usaha, dan komunitas, membangun kedekatan sosial demi masa depan kuliner nasional yang berdaya saing.

Melalui kolaborasi dan komunikasi autentik, kuliner Indonesia diharapkan tampil sebagai identitas bangsa yang hidup, berkelanjutan, dan membanggakan di mata dunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Penipuan Haji Furoda 2025, Kemenag Panggil Travel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Haji dan Umrah memanggil pihak terkait menyusul laporan jamaah Haji Furoda 2025 yang gagal berangkat dan diduga mengalami penipuan dana perjalanan ibadah.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengungkap kronologi awal setelah sepuluh jamaah melapor, disertai pernyataan resmi bahwa dugaan penipuan dan penggelapan dana sedang ditangani serius.

Kasus ini menyangkut PT NMA, terjadi sepanjang 2025 di Indonesia, bermula dari janji Haji Furoda, gagal terealisasi, lalu dialihkan ke umrah dengan skema pengembalian dana bertahap.

Situasi ini memukul kepercayaan jamaah, sekaligus menguji sinergi aparat dan negara, ketika otoritas hadir mendengar korban dan menegaskan perlindungan publik sebagai prioritas bersama.

Dokumen menunjukkan kesepakatan 12 Agustus 2025, namun hingga 15 Desember 2025 dana belum kembali, meninggalkan keresahan keluarga jamaah yang menunggu kepastian dan keadilan.

Direktur Jenderal Harun Al Rasyid menegaskan, ketidakpatuhan penyelenggara tidak ditoleransi, seraya menyatakan negara hadir menegakkan hukum dan tata kelola ibadah yang akuntabel.

Pemanggilan jamaah hari ini menjadi awal pengawasan aktif, sementara klarifikasi travel dijadwalkan berikutnya, membuka harapan penyelesaian kewajiban dan pencegahan praktik merugikan masyarakat.

Publik diingatkan memilih travel berizin dan waspada janji tanpa antre, agar ibadah suci berjalan aman, bermartabat, serta bebas dari risiko penipuan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Soegiharto Santoso Surati Komisi III Soroti SP3 Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Soegiharto Santoso resmi meminta Komisi III DPR menggelar RDP untuk mengusut dugaan ketidakprofesionalan oknum Polri dalam penghentian laporan pidana kontroversial.

Ketua Umum APKOMINDO sekaligus Sekjen PERATIN, Soegiharto Santoso, mengirim surat resmi kepada Komisi III DPR RI, meminta pengawasan parlemen atas dugaan penyidikan tidak profesional oleh oknum Polri.

Permohonan RDP disampaikan melalui surat tertanggal 29 Desember 2025, sebagai eskalasi pengaduan sejak Januari 2025, menyusul dua laporan polisi yang dihentikan meski proses penyelidikan berlangsung panjang.

Soegiharto, akrab disapa Hoky, menilai persoalan tersebut mencerminkan masalah sistemik penegakan hukum, bukan sekadar kasus personal, sekaligus menguji sinergitas pengawasan DPR dan akuntabilitas kepolisian.

Ia menegaskan pengawasan Komisi III DPR krusial untuk memulihkan kepercayaan publik, memastikan supremasi hukum berjalan adil, serta melindungi hak konstitusional warga dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

Kasus pertama terkait laporan balik dugaan kriminalisasi perkara hak cipta, yang berakhir SP3 meski Hoky telah dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap.

“Seluruh bukti, putusan, dan keterangan saksi sudah diserahkan, tetapi penyelidikan dihentikan tanpa mempertimbangkan fakta fundamental,” ujar Hoky menyoroti dugaan pengabaian profesionalisme penyidik.

Kasus kedua menyangkut dugaan tindak pidana siber terkait penguasaan domain APKOMINDO, yang berjalan lebih dari lima tahun tanpa kemajuan signifikan, sebelum akhirnya dihentikan dengan alasan dinilai tidak logis.

Hoky menilai pola komunikasi terputus, minim respons, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan ketidakresponsifan sistemik, meski pengaduan telah disampaikan berulang kepada berbagai unit pengawasan Polri.

Ia menyoroti kontras ekstrem perlakuan hukum, saat dirinya cepat diproses dan ditahan sebagai terlapor, namun mengalami stagnasi panjang ketika berstatus sebagai pelapor dalam kasus berbeda.

“Jika advokat dan wartawan saja mengalami perlakuan seperti ini, bagaimana nasib masyarakat awam?” ungkap Hoky, menegaskan dampak human interest terhadap rasa keadilan publik.

Hoky berharap Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan optimal demi perbaikan sistem penegakan hukum, penguatan akuntabilitas Polri, dan pemulihan kepercayaan masyarakat luas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Tegaskan KUHP Baru Tak Ancam Demokrasi dan Kebebasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah merespons kekhawatiran publik terhadap KUHP dan KUHAP baru, menegaskan aturan tersebut dirancang menjaga keseimbangan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ketertiban umum.

Pemerintah secara resmi memberikan penjelasan atas polemik pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, menegaskan regulasi tersebut bukan alat pembatas demokrasi, melainkan hasil perumusan panjang melibatkan publik.

Penjelasan disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026), menyikapi kekhawatiran kebebasan berekspresi dan demonstrasi.

Supratman menyebut penyusunan KUHP dan KUHAP melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta pembahasan intensif bersama DPR, mencerminkan partisipasi bermakna yang belum pernah terjadi dalam sejarah legislasi nasional.

Ia menekankan demokrasi tetap dijamin, sementara negara berkewajiban menghadirkan kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hak warga lain agar ruang kebebasan tidak menimbulkan konflik sosial.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej meluruskan tafsir Pasal 256 KUHP, menegaskan kewajiban pemberitahuan demonstrasi bukan bentuk izin, melainkan mekanisme pengamanan hak bersama.

“Normanya jelas menggunakan kata memberitahukan, bukan meminta izin, agar aparat bisa mengatur lalu lintas dan menjaga keselamatan semua pihak,” ujar Prof Eddy di hadapan awak media.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut lahir dari pengalaman lapangan, memastikan penyelenggara unjuk rasa tidak otomatis dipidana selama telah melakukan pemberitahuan dan tidak menimbulkan keonaran.

Selain isu demonstrasi, pemerintah menyoroti Pasal 218 dan 240 KUHP terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara, yang kerap disalahartikan sebagai pasal karet pembungkam kritik.

Prof Eddy menyebut aturan tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menegaskan delik penghinaan harus bersifat aduan dan ruang lingkup terbatas.

Ketentuan baru membatasi hanya enam lembaga negara yang dapat mengajukan pengaduan, serta delik Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan langsung oleh pihak terkait.

Pemerintah mengajak masyarakat dan media membaca KUHP dan KUHAP secara utuh agar polemik tidak dipicu tafsir parsial yang berpotensi menciptakan distorsi informasi publik.

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga demokrasi substantif, mengajak publik berdialog kritis agar reformasi hukum berjalan seimbang, adil, dan berpihak pada hak asasi manusia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More