Hika Putra: Jangan Sampai Wapres Hanya Alat Menang Tanpa Kapasitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Korps Indonesia Muda (KIM), Hika T.A. Putra, melempar kritik tajam terkait bursa Wakil Presiden (Wapres) menjelang Pemilu 2029.

Berbicara usai talkshow "Wapres Muda 2029" di Jakarta, Minggu (8/2), Hika menekankan pentingnya kelayakan figur ketimbang sekadar strategi meraih suara.

Ia menggarisbawahi bahwa Wapres mendatang haruslah sosok yang memiliki kapabilitas murni, bukan figur yang sengaja "diciptakan" demi kepentingan jangka pendek.

"Saya harap Capres memilih Wapres bukan cuma supaya menang, tapi yang mampu mengimbangi kepemimpinan dalam mengelola negara," ujar Hika lugas.

Fenomena politik hari ini memang menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan anak muda, namun Hika mengingatkan bahwa tantangan ke depan jauh lebih kompleks.

Ia menyoroti adanya pola kekuasaan yang mulai tidak sehat, terutama dalam menyusun strategi pemenangan yang dianggapnya melampaui batas kewajaran profesionalitas.

Salah satu poin krusial yang ia singgung adalah penempatan jabatan strategis di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai indikator yang patut dicermati masyarakat.

"Penempatan hakim MK patut kita curigai sebagai ancang-ancang memuluskan kemenangan tertentu. Anak muda harus peka melihat pola ini," tegasnya.

Hika juga mengimbau pemilih muda untuk tidak lagi terbuai oleh politik transaksional kuno, seperti pembagian sembako yang kerap muncul menjelang pemungutan suara.

Menurutnya, regenerasi kepemimpinan akan sia-sia jika anak muda justru terjebak menjadi oportunis atau sekadar "penjilat" di dalam pusaran kekuasaan yang ada.

Ia menutup pesannya dengan ajakan moral agar seluruh elemen bangsa mengedepankan kepentingan negara di atas ambisi pribadi maupun kelompok politik tertentu.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Aliah Sayuti Soroti Pentingnya Kapabilitas Wapres di Pelantikan BMI DKI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktivis perempuan sekaligus Ketua DPC Gekrafs Jakarta Timur, Aliah Sayuti S.Hum, M.Hum, menghadiri pelantikan DPD BMI Provinsi DKI Jakarta, Minggu (8/2). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya substansi kepemimpinan nasional.

Aliah menyoroti kriteria pemilihan calon wakil presiden yang selama ini cenderung pragmatis. Menurutnya, sosok pendamping presiden seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan manajerial yang sepadan, bukan sekadar instrumen pendulang suara.

"Saya harap calon presiden memilih wapres tidak hanya agar bisa menang. Namun, sosok tersebut harus mampu mengimbangi presiden dalam memimpin bangsa dan negara ini," tegas Aliah di hadapan audiens.

Lebih lanjut, diskusi berkembang mengenai tantangan generasi muda menghadapi Pemilu 2029. Fenomena politik uang lewat pembagian sembako masih menjadi kekhawatiran besar bagi para pemilih pemula yang kerap terbuai janji instan.

Aliah mengapresiasi meningkatnya kesadaran politik anak muda saat ini. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa "melek politik" saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan kejelian melihat manuver kekuasaan.

Ia secara gamblang menyoroti strategi pemenangan yang dinilai mulai tidak sehat. Salah satu yang ia singgung adalah persoalan integritas lembaga hukum yang kerap dicurigai menjadi alat ancang-ancang memuluskan kemenangan politik tertentu.

"Anak muda memang harus peka. Jika bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi?" ungkap Aliah menyikapi dinamika yang ada. Kepekaan ini dianggap krusial untuk memfilter informasi yang masuk.

Dilema lain yang ia angkat adalah munculnya sikap oportunis di kalangan generasi baru. Aliah menyayangkan sebagian anak muda yang justru memilih menjadi "penjilat" demi mendapatkan keuntungan pribadi jangka pendek dalam struktur kekuasaan.

Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen pemuda untuk saling mengingatkan. Baginya, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala ambisi pribadi maupun kepentingan golongan tertentu.

Perjuangan politik, lanjutnya, harus kembali pada marwah pengabdian. Melalui pelantikan BMI DKI ini, ia berharap semangat perubahan yang sehat dapat terus terjaga hingga kontestasi politik mendatang.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Bagaimana Psikologi Perilaku Membentuk Otoritas dan Kepercayaan Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering kali mempercayai sosok tertentu tanpa benar-benar menyadari alasannya. Psikologi perilaku membantu menjelaskan bagaimana kepercayaan dan otoritas itu terbentuk melalui isyarat sosial yang tampak sederhana.

Tujuan dari penguasaan teknik ini bukanlah untuk manipulasi, melainkan untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak terdistorsi oleh keraguan diri. Berikut adalah 12 strategi psikologi praktis untuk memperkuat kehadiran sosial seseorang dalam lingkungan profesional maupun personal:

1. Manajemen Jeda dan Kontrol Emosi

Memberikan jeda dua hingga tiga detik sebelum menjawab pertanyaan, sembari menjaga kontak mata, memberikan kesan bahwa seseorang sedang memproses informasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan kontrol emosional dan mencegah kesan reaktif atau terburu-buru untuk menyenangkan orang lain.

2. Efektivitas Komunikasi Tanpa Justifikasi berlebih

Pakar menyarankan untuk berhenti memberikan penjelasan panjang saat menetapkan batasan. Kalimat lugas seperti, "Saya tidak bisa berkomitmen untuk itu saat ini," dinilai lebih efektif daripada memberikan alasan personal yang justru membuka ruang negosiasi atas hak pribadi Anda.

3. Kekuatan Keheningan dalam Negosiasi

Dalam situasi negosiasi, diam setelah menerima tawaran yang kurang memuaskan dapat menjadi alat yang kuat. Keheningan menciptakan tekanan psikologis bagi lawan bicara, yang sering kali mendorong mereka untuk memberikan kompromi atau informasi tambahan demi memecah suasana.

4. Personalisasi Percakapan melalui Nama

Menyebut nama lawan bicara di tengah kalimat, bukan hanya di awal, dapat menciptakan kedekatan instan. Teknik ini secara psikologis memaksa lawan bicara untuk memberikan perhatian penuh terhadap poin yang sedang disampaikan.

5. Klaim Ruang Bicara secara Asertif

Alih-alih meminta izin untuk berbicara—yang dapat menurunkan status sosial di mata audiens—disarankan untuk langsung menggunakan pernyataan deklaratif seperti, "Saya ingin menambahkan satu poin krusial."

6. Postur Tubuh Terbuka (Open Body Language)

Secara insting, manusia membaca tangan yang tersembunyi sebagai tanda ketidaktulusan. Postur tubuh yang terbuka dengan tangan terlihat menandakan bahwa seseorang merasa aman dan transparan dengan posisinya.

7. Resolusi Konflik Tanpa Konfrontasi

Untuk mengakhiri debat kusir tanpa kehilangan wibawa, penggunaan kalimat, "Anda mungkin benar dari sudut pandang itu," dapat menjadi solusi. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap perspektif lawan tanpa harus menyetujuinya, sehingga topik pembicaraan dapat dialihkan.

8. Transformasi Permintaan Maaf menjadi Apresiasi

Mengubah "Maaf" menjadi "Terima kasih" dalam situasi kecil dapat mengubah dinamika sosial. Misalnya, mengganti "Maaf saya terlambat" menjadi "Terima kasih sudah menunggu" menggeser fokus dari kesalahan Anda menuju penghargaan atas waktu orang lain.

9. Kontak Mata saat Berinteraksi Fisik

Jabat tangan yang mantap disertai kontak mata hingga dapat mengidentifikasi warna iris lawan bicara adalah sinyal penghormatan sekaligus dominasi halus. Hal ini menghindari kesan subordinasi atau ketidakpedulian.

10. Sinkronisasi Melalui Mirroring Tempo

Menyelaraskan tempo bicara dengan lawan bicara menciptakan sinkronisasi bawah sadar. Jika lawan bicara melambat, ikutlah melambat; jika mereka enerjik, sesuaikan tempo tersebut untuk membangun koneksi yang lebih alami.

11. Teknik "Lower Your Voice"

Saat menghadapi seseorang yang meninggikan suara, merendahkan volume suara dan bicara lebih lambat adalah strategi yang efektif. Secara psikologis, ini memaksa lawan bicara untuk diam agar dapat mendengar, sekaligus meredam tensi situasi.

12. Mobilitas dengan Tujuan (Walk with Purpose)

Cara berjalan mencerminkan tingkat kepercayaan diri. Berjalan dengan kepala tegak, bahu rileks, dan pandangan lurus ke depan memberikan sinyal otoritas yang membuat orang lain secara tidak sadar memberikan jalan dan rasa hormat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Seni Negosiasi Membaca Situasi demi Keunggulan Personal

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Ini adalah 12 trik sosial yang sering dianggap "bakat", padahal sebenarnya adalah arsitektur perilaku. Ini bukan tentang menipu, tapi tentang memastikan pesanmu tidak terdistorsi oleh keraguanmu sendiri.

1. Jeda "Tiga Detik" Sebelum Menjawab

Saat ditanya, jangan langsung menyambar. Berikan jeda 2–3 detik sambil tetap menjaga kontak mata. Ini mengirimkan sinyal bahwa kamu memproses informasi, tidak reaktif, dan memiliki kendali penuh atas emosimu. Orang yang terburu-buru menjawab sering kali terlihat sedang berusaha "menyenangkan" lawan bicaranya.

2. Berhenti Menjelaskan Diri Saat Tidak Perlu

Banyak orang merasa harus memberikan alasan panjang saat menolak sesuatu. "Maaf saya tidak bisa karena anak saya sakit, lalu..." Hentikan. Cukup katakan, "Saya tidak bisa berkomitmen untuk itu saat ini." Penjelasan yang terlalu panjang justru memberi celah bagi orang lain untuk menekan atau menegosiasikan batasanmu.

3. The Power of Silence dalam Negosiasi

Jika seseorang memberimu tawaran yang kurang memuaskan, jangan mendebatnya seketika. Diam saja. Tatap matanya dengan tenang. Keheningan adalah ruang hampa yang tidak nyaman bagi kebanyakan orang; biasanya mereka akan mulai bicara lagi untuk memecah suasana, dan sering kali mereka akan memberikan kompromi atau informasi tambahan tanpa kamu minta.

4. Gunakan Nama Mereka di Tengah Percakapan

Nama adalah kata paling manis bagi pemiliknya. Namun, jangan gunakan di awal saja. Selipkan di tengah kalimat: "Saya setuju dengan poin itu, [Nama], tapi mari kita lihat sudut pandang lain." Ini menciptakan kedekatan instan sekaligus memaksa mereka untuk memberikan perhatian penuh padamu.

5. Jangan Meminta Izin untuk Hal yang Sudah Jadi Hakmu

Alih-alih bertanya, "Bolehkah saya menyampaikan pendapat?", lebih baik gunakan pernyataan, "Saya ingin menambahkan satu poin krusial di sini." Meminta izin untuk bicara menurunkan status sosialmu di mata audiens. Ambil ruangmu tanpa perlu divalidasi.

6. Postur "Open Heart, Open Hands"

Secara insting, manusia membaca tangan yang tersembunyi sebagai ancaman atau ketidaktulusan. Saat bicara, pastikan tanganmu terlihat dan terbuka. Jangan menyilangkan tangan di dada (defensif) atau memasukkannya ke saku (kurang percaya diri). Tubuh yang terbuka menandakan kamu merasa aman dengan posisimu.

7. Teknik Mengakhiri Perdebatan Tanpa Kalah

Jika terjebak dalam debat kusir, katakan: "Kamu mungkin benar dari sudut pandang itu." Kalimat ini bukan berarti kamu setuju, tapi kamu sedang menutup pintu konflik tanpa kehilangan muka. Kamu mengakui perspektif mereka, lalu bisa langsung beralih ke topik lain.

8. Jangan Pernah Meminta Maaf untuk Hal Kecil

Berhenti mengatakan "Maaf" jika kamu hanya ingin lewat atau jika ada sedikit kendala teknis. Ganti dengan "Terima kasih".

  Salah: "Maaf saya terlambat."

  Benar: "Terima kasih sudah menunggu saya."

   Ini mengubah dinamika dari "kamu salah" menjadi "kamu menghargai waktu mereka".

9. Tatap Mata Saat Bersalaman

Sebuah jabat tangan tanpa kontak mata adalah sinyal subordinasi atau ketidakpedulian. Genggam dengan mantap (jangan meremas), tatap matanya sampai kamu bisa mengidentifikasi warna iris matanya, lalu lepaskan. Itu adalah tanda hormat sekaligus dominasi yang halus.

10. Mirroring Kecepatan Bicara

Bukan meniru gerakan seperti monyet, tapi tiru tempo bicaranya. Jika lawan bicaramu bicara pelan dan metodis, ikutlah melambat. Jika mereka cepat dan enerjik, naikkan temponu. Ini menciptakan sinkronisasi bawah sadar yang membuat mereka merasa "nyambung" denganmu secara alami.

11. Teknik "Lower Your Voice" saat Situasi Memanas

Saat seseorang mulai meninggikan suara padamu, jangan ikut berteriak. Justru kecilkan suaramu dan bicara lebih lambat. Ini secara psikologis memaksa mereka untuk ikut diam agar bisa mendengarmu, dan biasanya membuat mereka merasa konyol karena berteriak sendirian.

12. Berjalan dengan Tujuan (Walk with Purpose)

Perhatikan cara orang sukses berjalan: kepala tegak, bahu turun (relaks), dan langkah yang konstan. Jangan melihat ke lantai saat berjalan di tempat umum. Tataplah lurus ke depan seolah kamu tahu persis ke mana tujuanmu. Orang secara otomatis akan memberimu jalan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Mirza Mustaqim Terpilih Aklamasi, BMI Jakarta Siap Bangkit di Pemilu 2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi DKI Jakarta resmi memulai babak baru. Lewat prosesi pengukuhan yang khidmat pada Minggu (8/2), Mirza Mustaqim terpilih secara aklamasi untuk menakhodai organisasi sayap Partai Demokrat tersebut periode 2026-2031.

Dalam pidato perdananya, Mirza menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar pergantian kursi kepemimpinan. Baginya, posisi Ketua adalah tanggung jawab moral untuk menentukan arah perjuangan pemuda di tengah dinamika Jakarta yang kian kompleks.

"Kepemimpinan bukan soal jabatan, melainkan kesiapan untuk bekerja dan melayani. Tantangan ke depan tidak ringan, namun persatuan kader adalah kunci untuk menghadapinya," ujar Mirza di hadapan para pengurus dan pembina.

Mirza menyoroti posisi strategis Jakarta sebagai pusat gagasan nasional. Ia menginginkan BMI tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi tampil sebagai aktor yang merancang dan menggerakkan kemajuan di etalase bangsa tersebut.

Guna mencapai target itu, ia merumuskan tiga unsur vital kekuatan organisasi: kecerdasan intelektual, ketangguhan mental, dan kemandirian finansial. Menurutnya, sinergi ketiga hal ini akan membuat roda organisasi berjalan stabil dan progresif.

"Tanpa inteligensi, mental petarung, dan dukungan pendanaan yang sehat, organisasi sulit berkembang. Kita harus memiliki ketiganya agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas," tambahnya secara lugas.

Menutup orasinya, Mirza menyatakan keterbukaan BMI Jakarta untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga ormas kepemudaan lainnya. Fokus utamanya adalah memastikan kehadiran BMI dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.

Ia juga mengapresiasi kerja keras tim formatur yang telah mempersiapkan pelantikan ini. Langkah awal ini diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner dari rahim BMI Jakarta.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

 

Read More

Prabowo Siapkan Lahan Premium Bundaran HI untuk Menara MUI 40 Lantai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang selama ini identik dengan deretan hotel mewah dan pusat perbelanjaan elit, bakal memiliki wajah baru. 

Presiden Prabowo Subianto memastikan kehadiran simbol religiusitas di jantung ibu kota tersebut lewat rencana pembangunan gedung jangkung untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tak tanggung-tanggung, sebuah menara setinggi 40 lantai dipersiapkan. Presiden menegaskan komitmen ini saat menghadiri acara Munajat Bangsa sekaligus pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

"Saya sebagai Presiden, telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI. Luasnya kurang lebih 4.000 meter persegi," ujar Prabowo di hadapan para ulama dan tokoh bangsa.

Gedung pencakar langit ini nantinya tidak hanya difungsikan untuk MUI semata. Prabowo merancang bangunan tersebut sebagai pusat aktivitas badan-badan umat Islam lainnya, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Rencana besar ini rupanya bermula dari "curhatan" Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Prabowo menceritakan momen ketika Nasaruddin mengeluhkan kondisi kantor pusat MUI yang dinilai kurang representatif untuk lembaga sekelas wadah musyawarah para ulama.

Dalam pidatonya, Prabowo sempat melontarkan kelakar yang menyentil. Ia mengaku tidak mengetahui persis di mana lokasi kantor MUI saat ini, sebuah ironi yang menurutnya harus segera dibenahi oleh negara.

"Beliau (Nasaruddin) menyampaikan, 'Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana.' Saya pun, maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI," ucap Prabowo yang disambut riuh hadirin.

Keputusan menempatkan markas ormas Islam di Bundaran HI bukan tanpa alasan filosofis. Presiden ingin mengubah stigma bahwa pusat kota Jakarta hanya didominasi oleh kepentingan komersial dan gaya hidup hedonis.

Baginya, keberadaan gedung lembaga keagamaan di antara mal dan hotel bintang lima adalah simbol keseimbangan. "Jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal. Nanti ada gedung yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam di sana," tegasnya.

Mengenai teknis pembangunan, Prabowo menyerahkan detail ketinggian kepada Menteri Agama, meski angka 40 lantai sudah disebut sebagai target awal. Ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruang kerja juga dijanjikan mendapat tempat di gedung tersebut.

Di luar urusan infrastruktur, kehadiran Prabowo di Istiqlal membawa pesan politis yang kuat mengenai persatuan. Ia menekankan bahwa sinergi antara ulama (pemuka agama) dan umara (pemimpin pemerintahan) adalah kunci mutlak bagi stabilitas dan keselamatan bangsa ke depan.

Momentum Munajat Bangsa ini menjadi penanda babak baru hubungan pemerintah dan lembaga keagamaan, yang kini tidak hanya diperkuat lewat dialog, tetapi juga fasilitas fisik yang sangat strategis di "etalase" utama Indonesia.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Resmi Dilantik, Mirza Mustaqim Nahkodai DPD BMI Jakarta 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi DKI Jakarta resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2026-2031. Dalam prosesi yang digelar di Jakarta, Minggu (8/2), Mirza Mustaqim terpilih secara aklamasi memimpin organisasi sayap Partai Demokrat tersebut.

Ketua Panitia, Dimas H. Pribadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa dinamika Musyawarah Daerah (Musda) berjalan cair dan penuh kekeluargaan. Meski persiapan tergolong singkat, antusiasme kader untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di Jakarta sangat tinggi.

"Persiapan ini hanya dua minggu, namun kerja keras teman-teman panitia luar biasa. Hari ini sakral, bukan sekadar pelantikan, tapi awal perjuangan baru bersama Partai Demokrat," ujar Dimas dengan nada bangga.

Namun, sorotan utama justru tertuju pada pesan mendalam Ketua Umum DPN BMI, H. Farkhan Evendi. Dalam pidatonya yang bergaya filosofis, Farkhan mengingatkan bahwa politik di Indonesia sedang mengalami ancaman misosophia—sebuah kondisi di mana politik menjadi musuh bagi kebijaksanaan.

"Kita ingin mencetak aktor politik yang mencintai rakyatnya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya menemui rakyat lima tahun sekali saat mau dipotret atau masuk media," tegas Farkhan di hadapan ratusan kader.

Farkhan menekankan pentingnya kader BMI untuk menjadi "nabi-nabi kecil" di lingkungan masing-masing. Baginya, martabat organisasi sangat bergantung pada integritas personal anggotanya. Jika kadernya bersih, maka organisasi akan dipandang mulia oleh masyarakat.

Ia juga memberikan "resep" kepemimpinan yang unik kepada Mirza Mustaqim, yakni dengan melatih rasa melalui puasa dan pengendalian diri. Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak bisa mengontrol nafsunya sendiri akan berbahaya ketika memegang kendali organisasi atau jabatan publik.

"Politik hari ini tenggelam oleh tata kata dan tumpukan kertas, tapi praktiknya masih jauh. Kita punya falsafah negara yang baik, tapi kenapa rakyat belum sepenuhnya sejahtera? Karena praktiknya belum sejalan dengan retorika," lanjutnya.

Terkait kontestasi 2029, acara ini juga merangkaikan diskusi bertajuk "Wapres Muda 2029: Simbol Regenerasi atau Strategi Politik?". Farkhan berharap BMI Jakarta di bawah kepemimpinan Mirza mampu menjadi madrasah politik bagi anak muda Jakarta yang kritis dan progresif.

Mirza Mustaqim, dalam sambutan perdananya, menyatakan siap membawa BMI DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di akar rumput. Ia berjanji akan menjaga soliditas dan militansi kader agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik ibu kota.

"Tugas besar menanti. Kita harus berinovasi dan tetap rendah hati. Mari kita jadikan BMI Jakarta sebagai sekolah kemanusiaan dan peradaban yang nyata, bukan sekadar formalitas organisasi belaka," pungkas Mirza.

Farkhan berharap, regenerasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk bangkit menjadi kekuatan global yang disegani, asalkan didasari oleh politik yang beretika dan berpihak pada kaum yang lemah.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

   

Read More

Zhao Lusi Live 7 Jam Bantu Petani Sichuan Meski Belum Fit

Duta Nusantara Merdeka | Sichuan 

Aktris papan atas China, Zhao Lusi, baru saja mengukir prestasi sosial yang signifikan. Lewat aksi filantropinya, ia berhasil menggerakkan roda ekonomi petani di kampung halamannya.

Pada Rabu (28/1), bintang drama Hidden Love ini menggelar sesi live streaming maraton selama tujuh jam. Fokusnya bukan promosi merek mewah, melainkan membantu penjualan hasil panen raya di Sichuan.

Langkah ini menjadi istimewa karena skema finansial yang diterapkan. Zhao Lusi secara tegas menolak mengambil komisi sepeser pun dari total penjualan yang masuk selama sesi berlangsung.

Bahkan, platform media sosial Xiaohongshu turut memberikan dukungan penuh. Mereka menghapus seluruh biaya layanan transaksi, sehingga keuntungan penjualan murni 100 persen diterima langsung oleh para petani.

Data menunjukkan dampak ekonomi yang luar biasa. Total transaksi menembus angka 30 juta RMB atau setara Rp73 miliar, sebuah angka fantastis untuk produk agrikultur dalam sehari.

Antusiasme publik terlihat sejak awal dimulai. Hanya dalam waktu 60 menit pertama, nilai transaksi sudah menyentuh Rp24,3 miliar dengan volume pesanan yang terus membengkak.

Sebanyak 830 ribu paket produk, atau setara dengan 1.400 ton hasil tani, ludes terjual. Komoditas seperti beras, cabai, hingga buah khas Sichuan habis dalam waktu singkat.

Aksi ini semakin menuai simpati karena kondisi kesehatan sang aktris. Meski sedang dalam masa pemulihan akibat aphasia, Zhao Lusi tetap menunjukkan dedikasi profesional di depan kamera.

Selama tujuh jam siaran, ia tercatat hanya mengambil jeda singkat sebanyak dua kali. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh stok produk petani habis terjual sebelum menutup sesi.

Sebagai informasi, Zhao Lusi merupakan ikon global yang kini tengah naik daun. Selain kesuksesan di layar kaca, ia juga dipercaya menjadi wajah merek internasional seperti Versace dan Bulgari.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

 

Read More

Lima Paradoks Psikologis yang Membentuk Sifat Manusia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Manusia kerap hidup dalam tarik-menarik paradoks psikologis. Banyak sifat dasar justru bekerja berlawanan dengan intuisi, membentuk pola pikir dan perilaku yang sering luput disadari.

Paradoks pertama muncul saat seseorang terlalu berusaha menyenangkan semua orang. Upaya keras untuk diterima justru kerap menggerus penghargaan dari lingkungan sekitar.

Orang cenderung lebih menghargai individu yang berani menjadi diri sendiri, meski sadar tidak semua pihak akan menyukainya. Keaslian sering kali terasa lebih meyakinkan daripada kepura-puraan.

Paradoks berikutnya berkaitan dengan intuisi. Ketika tindakan sederhana terlalu dipikirkan, hasilnya justru berantakan dan kehilangan keluwesan alami.

Tubuh dan intuisi sebenarnya bekerja lebih cepat dibanding pikiran sadar. Terlalu banyak analisis sering membuat proses berjalan lambat dan kaku.

Fenomena ini beririsan dengan teori proses ironis. Pikiran yang ditekan justru muncul lebih kuat dan sulit dikendalikan.

Semakin seseorang berusaha mengusir sebuah bayangan pikiran, semakin jelas gambaran itu hadir. Pengakuan sering kali menjadi langkah awal untuk benar-benar melepaskannya.

Paradoks penyesalan juga menjadi pola umum. Bukan kesalahan yang paling membekas, melainkan kesempatan yang tidak pernah dicoba.

Kegagalan biasanya menyisakan luka sementara. Namun penyesalan atas keberanian yang tak pernah diambil dapat menetap jauh lebih lama dalam ingatan.

Paradoks terakhir berkaitan dengan kebahagiaan. Saat dikejar dan dipaksakan, perasaan itu justru menjauh dan terasa semu.

Sebaliknya, ketika fokus diarahkan pada hal-hal bermakna, kebahagiaan kerap hadir tanpa diminta, tumbuh perlahan, dan bertahan lebih lama.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Resmikan Masjid Nurul Adli: Simbol Integritas di PT Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Usai agenda pembinaan internal, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan Masjid Nurul Adli di Kompleks Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jumat (7/2/2026). Prosesi ini menandai beroperasinya sarana ibadah baru tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menegaskan, pemilihan nama Nurul Adli bukan sekadar label. Ada beban filosofis mendalam yang diletakkan pada bangunan tersebut demi menjaga marwah institusi.

“Nama Nurul Adli berarti Cahaya Keadilan. Harapannya, nilai-nilai keadilan terus terpancar dan nyata dirasakan oleh setiap masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya dalam sambutan resmi.

Senada dengan itu, Ketua Mahkamah Agung menekankan pentingnya aspek spiritualitas bagi aparatur negara. Keberadaan masjid diharapkan menjadi pengingat harian terkait tanggung jawab moral dan integritas.

Ia menegaskan bahwa masjid ini harus menjadi pusat pembinaan karakter. Menurutnya, integritas insan peradilan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang agung dan terpercaya.

Momentum ini diharapkan mampu memperkuat landasan moralitas staf peradilan saat menjalankan tugas. Aspek spiritualitas dipandang krusial dalam menjaga kejernihan berpikir di tengah kompleksitas perkara hukum.

Acara berlangsung khidmat dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PT Yogyakarta. Sebagai simbol peresmian, Ketua Mahkamah Agung menandatangani prasasti dan melakukan prosesi potong pita melati di lokasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

PN Jakpus Dorong Layanan Cepat Lewat Aplikasi PTSP Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut meramaikan rangkaian Kampung Hukum 2026 yang digelar Mahkamah Agung, Senin hingga Selasa, 9–10 Februari 2026.

Dalam agenda tersebut, PN Jakarta Pusat menghadirkan aplikasi digital PTSP Unggul di stan Badan Peradilan Umum sebagai bagian dari inovasi layanan publik peradilan.

Panitera PN Jakarta Pusat, Ahyar Parmika, menjelaskan PTSP Unggul dikembangkan sebagai aplikasi pelayanan terpadu berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi ini mengusung sistem antrean berbasis data e-KTP, sehingga alur layanan menjadi lebih pasti, terukur, dan meminimalkan waktu tunggu pemohon layanan.

“Penggunaannya sederhana dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Ahyar, dalam keterangan tertulis, Jum'at (7/2), menegaskan pendekatan ramah pengguna dalam pengembangan aplikasi tersebut.

Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat, I Gede Renasa, menyebut inovasi ini sejalan dengan visi pengadilan menghadirkan layanan modern, transparan, dan mendukung percepatan proses peradilan.

Untuk menggunakan PTSP Unggul, pengunjung cukup menyiapkan e-KTP sebelum mengambil nomor antrean melalui pemindaian oleh petugas di lokasi layanan.

Setelah data terbaca, pengunjung dapat memilih jenis layanan dan sublayanan sesuai kebutuhan, lalu mencetak nomor antrean secara mandiri.

Pemohon kemudian menunggu hingga antreannya dipanggil, sementara sistem secara otomatis mencatat durasi pelayanan sebagai bagian dari evaluasi kinerja layanan.

Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat mengunjungi stan Badilum selama Kampung Hukum berlangsung untuk mendapatkan penjelasan langsung.

Selain PTSP Unggul, PN Jakarta Pusat juga memperkenalkan layanan digital e-Surat Kuasa yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Panen Fest 2026 Angkat Pangan Mandiri, Tokoh Nasional Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panen News menandai enam tahun perjalanannya dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026). Perayaan ini menjadi ruang temu antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan publik luas.

Mengusung tema Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri, Panen Fest menempatkan isu pangan sebagai fokus utama. Tema ini sejalan dengan agenda swasembada pangan yang menjadi salah satu pilar kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir dalam acara tersebut. Ia berharap Panen Fest dapat mendorong kesadaran publik sekaligus memotivasi sektor pertanian agar produksi nasional terus meningkat.

Menurut Maruli, penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat penting untuk menjaga keberlanjutan pangan. Dorongan kolektif dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan pertanian ke depan.

Dalam kesempatan itu, Maruli menerima Anugerah Apresiasi Insan Inspiratif dari Panen News. Penghargaan diberikan atas peran TNI Angkatan Darat dalam pengembangan agroforestri, penyediaan air bersih, serta penguatan teritori pangan.

Maruli menegaskan anugerah tersebut bukan capaian pribadi. Ia menyebut keberhasilan program pangan TNI AD merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di lapangan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani turut mendampingi. Ia menilai apresiasi tersebut menjadi suntikan semangat bagi BULOG untuk meningkatkan kinerja stabilisasi dan pelayanan pangan kepada masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai Panen Fest penting sebagai sarana edukasi publik. Melalui pameran hasil pertanian, masyarakat dapat melihat langsung perkembangan produksi pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan semacam ini agar petani dan pembudidaya memiliki ruang memperkenalkan hasil kerja mereka kepada publik luas.

Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia Fathurrahman Mahfudz menyinggung dinamika geopolitik global yang memengaruhi ketahanan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras dan jagung, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks.

Dari sisi akademik, Guru Besar IPB Prof. Nurheni Wijayanto menyoroti persoalan sumber daya manusia petani. Ia menilai pendampingan intensif masih dibutuhkan agar inovasi dan pengetahuan dapat diterapkan di lapangan.

Sebagai tuan rumah, Pemimpin Umum Panen News Amir Firmansyah mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan sumber daya pertanian Indonesia. Ia menyebut Panen Fest sebagai refleksi komitmen Panen News mengawal isu pangan nasional.

Panen Fest 2026 diawali parade hasil pertanian dan diramaikan lebih dari 50 stan produk pangan segar maupun olahan. Peserta berasal dari instansi pemerintah, UMKM, hingga komunitas agribisnis.

Cuaca mendung tidak menyurutkan antusiasme pengunjung. Acara ditutup dengan penampilan musik Slank dan Ungu, yang menambah semarak perayaan pangan di jantung ibu kota.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Baru 8 Hari Dilantik, Kepala Kanwil Bea Cukai Terjaring OTT KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (4/2). Penangkapan itu terjadi hanya delapan hari setelah ia dilantik sebagai kepala kantor wilayah.

Rizal dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026 sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Namun, dalam perkara OTT tersebut, status hukumnya terkait jabatan sebelumnya.

KPK menyebut Rizal ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari 2026.

Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan total 17 orang dari berbagai lokasi. Setelah pemeriksaan awal, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka berdasarkan kecukupan dua alat bukti.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Selain Rizal, KPK menetapkan Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC sebagai tersangka.

Tersangka lain dari internal Bea dan Cukai adalah Orlando Hamonangan yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dari unsur swasta, KPK menetapkan pemilik PT Blueray, John Field, sebagai tersangka. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi terkait pengurusan impor.

KPK juga menetapkan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan, sebagai tersangka.

Penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman para tersangka dan kantor pihak swasta yang diduga terkait perkara.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti dalam jumlah besar dengan nilai total mencapai Rp40,5 miliar.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai rupiah sebesar Rp1,89 miliar, dolar Amerika Serikat senilai US$182.900, dan dolar Singapura sebesar Sin$1,48 juta.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai yen Jepang senilai JPY550.000 dari beberapa lokasi berbeda.

Tak hanya uang tunai, KPK turut mengamankan logam mulia seberat 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,4 miliar serta logam mulia lain seberat 2,8 kilogram senilai sekitar Rp8,3 miliar.

Penyidik juga menyita satu unit jam tangan mewah yang ditaksir bernilai Rp138 juta.

KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih terus berlanjut, termasuk penelusuran aliran dana dan peran masing-masing tersangka.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Air Bersih dan Sanitasi Jadi Tantangan Kampung Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akses air bersih, sanitasi layak, dan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan serius di permukiman nelayan. Kondisi ini dinilai harus menjadi prioritas dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memodernisasi kawasan pesisir. Namun, pemenuhan layanan dasar dinilai belum boleh terpinggirkan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyebut persoalan air bersih dan sanitasi masih mendominasi keluhan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan sekitar 5,44 persen desa pesisir masih tergolong kawasan kumuh. Ciri utamanya kepadatan tinggi, rumah tidak layak huni, serta sanitasi yang buruk.

Tekanan di wilayah pesisir juga dipengaruhi faktor global. Studi J. Lubchenco dan P. M. Haugan (2023) mencatat 40 persen penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir.

Di Indonesia, angkanya mencapai sekitar 60 persen penduduk yang bermukim di zona pesisir, yakni wilayah dekat pantai dengan ketinggian kurang dari 100 meter.

Bappenas mencatat sektor kelautan dan pesisir berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim lebih dari Rp 80 triliun per tahun.

“Kondisi kampung nelayan semakin memprihatinkan, terutama karena perubahan iklim dan degradasi ekosistem pesisir,” kata Dani, Jumat (6/2/2026).

Survei KNTI di 26 kabupaten dan kota basis nelayan pada 2023 mengidentifikasi tiga persoalan utama, yakni akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan atau WASH.

Dani mencontohkan kondisi nelayan di Makassar. Perempuan pesisir di wilayah tersebut telah mengalami kesulitan akses air bersih selama lebih dari 20 tahun.

Penurunan pendapatan nelayan kecil memaksa keluarga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih setiap hari.

“Satu keluarga nelayan di Makassar mengeluarkan setidaknya Rp 25.000 per hari untuk air bersih,” ujar Dani.

Ia menambahkan, dari 212 kabupaten dan kota pesisir, sebanyak 147 daerah atau sekitar 69,34 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Keterbatasan air bersih berdampak langsung pada kesehatan keluarga nelayan. Dampak lain terlihat pada kualitas hasil perikanan, terutama saat pembersihan dan pengolahan ikan.

Persoalan sanitasi juga menjadi sorotan. Audit sosial KNTI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada 2023–2025 menunjukkan kondisi yang masih rendah.

Sebanyak 41 persen rumah tangga pesisir belum memiliki akses sanitasi aman. Hanya sekitar 20 persen yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih.

“Lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Medan, Tangerang, dan Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah,” kata Dani.

Limbah domestik dibuang langsung ke daratan terbuka, drainase, sungai, hingga laut, sehingga memperparah pencemaran pesisir.

Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah pengelolaan sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat pesisir tidak diikuti sistem pengelolaan yang memadai.

Wilayah pesisir menjadi muara berbagai aliran. Sampah dari kawasan perkotaan dan daerah lain akhirnya menumpuk di laut.

“Nelayan kini lebih sering menangkap sampah dibanding ikan,” ujar Dani.

Sampah plastik, botol, hingga popok kerap tersangkut di jaring dan baling-baling kapal. Di Tarakan, nelayan bahkan pernah mengalami kecelakaan akibat baling-baling tersangkut sampah.

Dani menegaskan, buruknya kondisi WASH berkontribusi pada persoalan kesehatan, termasuk stunting di kampung nelayan.

“Stunting di kampung nelayan bukan semata soal gizi, tetapi terkait air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Menurut KNTI, pemenuhan WASH merupakan layanan dasar yang menjadi kewajiban negara dan harus masuk prioritas penataan kampung nelayan.

Ia berharap kebijakan pembangunan pesisir tidak hanya berfokus pada infrastruktur ekonomi, tetapi juga menjamin layanan dasar yang berkelanjutan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Panen Fest 2026 dan Anugerah Insan Inspiratif Pangan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-6, Panen News menggelar Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Festival ini menjadi perayaan terbuka atas kekuatan pangan nasional dan karya anak bangsa.

Sejak pagi, kawasan acara dipadati masyarakat dari berbagai latar belakang. Panen Fest menghadirkan pangan murah, bazar UMKM, hiburan musik, hingga parade hasil panen dari beragam wilayah.

Tak hanya pameran, festival ini juga diisi talkshow inspiratif, workshop tematik, minizoo edukatif, serta aneka lomba keluarga. Pengunjung juga memperoleh voucher belanja dan bibit tanaman gratis.

Panen Fest 2026 menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional. Tema besar “Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri” menjadi benang merah seluruh rangkaian acara.

Momentum ini juga ditandai dengan penganugerahan Anugerah Panen News, bentuk penghormatan tertinggi bagi tokoh dan penggerak yang berdedikasi memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Para penerima penghargaan berasal dari lintas sektor. Mereka bekerja di ruang kebijakan, lapangan produksi, hingga penegakan hukum demi memastikan distribusi pangan berjalan adil dan berkelanjutan.

Penghargaan pertama diberikan kepada Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, atas perannya dalam penguatan kebijakan ketahanan pangan nasional dari sisi legislatif.

Penghargaan kedua dianugerahkan kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, atas kepemimpinan TNI AD dalam program agroforestry, penyediaan air bersih, dan penguatan teritori pangan.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama BULOG, atas peran strategisnya menjaga stabilisasi harga dan cadangan pangan nasional.

Prosesi penyerahan karikatur apresiasi berlangsung khidmat. Panen News berharap penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kemandirian pangan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Rangkaian perayaan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng. Simbol syukur ini menandai perjalanan Panen News dalam mengawal diseminasi informasi pangan yang kredibel.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Amir Firmansyah, S.H., M.H., Pemimpin Umum Panen News. Potongan pertama diserahkan kepada para penerima Anugerah Insan Inspiratif.

Dalam sambutannya, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi Panen Fest sebagai ruang publik yang memperlihatkan capaian sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura kepada masyarakat luas.

Ia juga menyoroti kontribusi TNI AD dalam peningkatan produktivitas padi melalui pembangunan irigasi, yang memungkinkan panen meningkat dari satu menjadi dua kali setahun.

Titiek Soeharto mendorong agar pameran serupa digelar rutin, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi demi mendukung target swasembada pangan nasional.

Ia mengingatkan tantangan ke depan, khususnya ketergantungan impor kedelai, gula, garam, dan bawang. Menurutnya, swasembada harus diperluas, tidak hanya pada beras dan jagung.

Panen Fest 2026 juga dimeriahkan parade hasil panen. Peserta dari PPSU DKI Jakarta tampil dengan gunungan buah dan sayuran sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran.

Kategori instansi menampilkan kekompakan lintas sektor, mulai dari KPKP, Puskesmas, RPTRA, hingga unit pelayanan publik lainnya yang mendukung agenda swasembada pangan.

Parade kategori umum diikuti pelaku UMKM pangan, mahasiswa, dan komunitas agribisnis. Mereka membawa produk segar dan inovasi pangan sebagai denyut ekonomi rakyat.

Keseluruhan rangkaian Panen Fest 2026 menegaskan posisi Panen News sebagai ruang kolaborasi antara petani, negara, dan masyarakat dalam menjaga masa depan pangan Indonesia.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya Sentil Safe House Emas: Kita Belum Bersih dari Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada pejabat pajak yang baru dilantik. Ia meminta mereka menutup rapat celah suap menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Bea Cukai.

Purbaya secara spesifik menyoroti temuan mencengangkan penyidik KPK. Diketahui, terdapat oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sengaja menyewa safe house khusus untuk menimbun uang dan logam mulia hasil korupsi.

"Artinya, masih ada sebagian pegawai kita yang belum menjalankan tugasnya dengan lurus," ujar Purbaya saat melantik 40 pejabat pajak di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia tak menutupi kekecewaannya atas temuan emas seberat tiga kilogram di rumah persembunyian tersebut. Baginya, fakta ini menjadi tamparan keras bahwa pembersihan internal di tubuh Kementerian Keuangan masih jauh dari kata selesai.

Menkeu menegaskan bahwa rotasi besar-besaran di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak pekan ini adalah langkah darurat. Para pejabat baru diminta segera memulihkan citra instansi yang kembali tercoreng akibat kasus berulang.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan melekat. Ia tidak akan mentoleransi alasan "jarak birokrasi" jika ada bawahan yang tertangkap tangan. Menurutnya, kegagalan bawahan adalah kegagalan langsung dari atasannya.

"Tidak bisa lagi beralasan itu di bawah saya terlalu jauh. Anda harus mengawasi. Jika ini terus terjadi, dirjen-dirjen dan saya juga akan terkena dampaknya," tegas Purbaya menutup arahannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam skandal suap di DJBC. Para oknum tersebut diduga menyiapkan tempat khusus guna menyimpan aset hasil rasuah agar tidak terendus oleh pengawasan internal maupun publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Kemendikdasmen Evaluasi Regulasi: Hapus Aturan Tumpang Tindih Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menata ulang regulasi pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum kuat, jelas, dan benar-benar bisa diterapkan di lapangan.

Penyusunan peraturan kini dituntut lebih terkoordinasi. Fokus utamanya adalah berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga setiap pasal yang lahir mudah diakses dan dipahami secara luas oleh publik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamenikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh. Inventarisasi aturan lama menjadi prioritas agar tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih atau saling berbenturan.

"Kita perlu memastikan semua aturan selaras dengan kewenangan pendidikan dasar dan menengah," ujar Atip dalam Rapat Koordinasi Program Penyusunan Peraturan di Bekasi, Rabu (4/2).

Atip mengingatkan agar proses legislasi di internal kementerian berjalan tertib. Unit utama fokus pada substansi teknis, sementara Biro Hukum berperan menjaga konsistensi penormaan agar tidak memicu konflik kewenangan di kemudian hari.

Menurutnya, setiap regulasi harus melewati regulatory impact assessment yang ketat. Artinya, aturan tidak boleh sekadar tertulis, tapi harus memiliki parameter penilaian serta tujuan dan kemanfaatan yang jelas bagi dunia pendidikan.

Senada dengan itu, Sekjen Kemendikdasmen Suharti menyebut peraturan menteri adalah instrumen strategis. Keberhasilan target pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga pada ketepatan landasan hukum yang digunakan.

Suharti optimis, pembenahan ini akan mendongkrak indeks kualitas kebijakan kementerian. Ia meminta seluruh unit kerja aktif berdiskusi konstruktif dalam menyusun rencana peraturan menteri agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas tinggi.

Kepala Biro Hukum Kemendikdasmen, Muhammad Ravii, menambahkan bahwa koordinasi ini bertujuan menyelaraskan materi muatan dengan kebijakan pusat. Langkah ini penting untuk menghimpun masukan teknis dari berbagai unit kerja terkait.

Di sisi lain, Biro Hukum resmi memperkenalkan wajah baru laman JDIH Kemendikdasmen. Platform ini kini tampil lebih modern dan informatif demi meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui penataan sistematis ini, Kemendikdasmen berkomitmen membangun fondasi pendidikan yang bermutu. Kebijakan yang memiliki kepastian hukum diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan pendidikan merata untuk semua.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Tegaskan Reformasi Budaya Peradilan Dimulai dari Pimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jumat (6/2), diikuti pimpinan dan aparatur peradilan tingkat banding serta tingkat pertama.

Acara tersebut menghadirkan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, sebagai narasumber utama yang menekankan penguatan integritas, etika profesi, dan pembenahan budaya kerja di lingkungan peradilan.

Dalam pemaparannya, Prof. Sunarto menyoroti perlunya perubahan pola pikir yang selama ini masih bertahan di sebagian institusi peradilan, khususnya relasi hierarkis yang keliru.

Ia menegaskan, budaya bawahan melayani pimpinan secara tidak proporsional harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan independensi lembaga peradilan.

Menurutnya, perubahan budaya organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparatur di lapisan bawah, melainkan harus dimulai dari jajaran pimpinan sebagai teladan.

“Pimpinan harus menjadi contoh. Jika ingin perubahan, maka perubahan itu harus terlihat dari atas,” tegasnya dalam forum pembinaan tersebut.

Prof. Sunarto juga menguraikan bahwa praktik korupsi di lingkungan birokrasi, termasuk peradilan, umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: kesempatan, kebutuhan, dan keserakahan.

Namun, ia menilai faktor kebutuhan seharusnya tidak lagi menjadi alasan, mengingat kesejahteraan aparatur peradilan telah ditingkatkan secara signifikan oleh negara.

Dengan demikian, jika praktik korupsi masih terjadi, persoalan utamanya terletak pada terbukanya kesempatan serta lemahnya integritas personal yang berujung pada keserakahan.

Karena itu, pimpinan satuan kerja diminta bersikap proaktif dalam mengingatkan jajaran di bawahnya, sekaligus menjaga konsistensi sikap dalam menjalankan nilai integritas dan etika kerja.

Ia menekankan, kepemimpinan yang kuat dan bersih akan menciptakan iklim kerja yang sehat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.

Ke depan, Mahkamah Agung juga mengarahkan kebijakan promosi, mutasi, dan penempatan aparatur peradilan agar semakin berbasis pada hasil profiling Badan Pengawasan.

Rekam jejak integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap kode etik akan menjadi faktor penentu dalam sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat reformasi internal peradilan, sekaligus memastikan setiap aparatur yang menduduki jabatan strategis memiliki integritas yang teruji.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Prof Sunarto: Hapus Mentalitas Dilayani, Perangi Korupsi Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Ketua Mahkamah Agung, Prof Sunarto, memberikan arahan tegas di hadapan pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama seluruh Indonesia. Pembinaan teknis ini digelar di Yogyakarta pada Jumat (6/2).

Dalam arahannya, Prof Sunarto menyoroti fluktuasi kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan. Ia meminta seluruh aparatur tanpa terkecuali untuk menjauhi segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional.

Meski saat ini generasi muda memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja MA, Sunarto mengingatkan agar tidak terlena. Menjaga kepercayaan masyarakat adalah tantangan yang harus dijawab dengan integritas setiap harinya.

Ia menekankan pentingnya budaya saling mengoreksi antar-pimpinan dan bawahan. Menurutnya, pembenahan internal tidak akan berhasil jika masing-masing individu merasa tabu untuk memberikan teguran demi kebaikan institusi.

"Mari kita utuhkan kembali lembaga ini. Perjuangan menjaga muruah harus dilakukan bersama-sama dengan penuh pengorbanan," tegas Sunarto di hadapan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri.

Salah satu poin tajam yang ia sampaikan adalah mengenai perubahan pola pikir. Ia mendesak agar budaya minta dilayani segera ditinggalkan dan diganti dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Transformasi mindset ini, menurutnya, harus dimulai dari puncak kepemimpinan di Mahkamah Agung. Teladan tersebut kemudian harus menetes ke tingkat banding, tingkat pertama, hingga menyentuh aparatur di garda terdepan.

Terkait isu korupsi yudisial, Prof Sunarto membedah tiga akar masalah utama: kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan. Ketiga faktor inilah yang selama ini menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dunia peradilan.

Ia menginstruksikan agar setiap pimpinan aktif membentengi anak buahnya dari perbuatan tercela. Pembiaran terhadap kebiasaan buruk hanya akan membuat perilaku tersebut mengakar menjadi karakter yang sulit diubah.

Penekanan terakhirnya adalah soal peran role model. Pimpinan di daerah wajib menjadi contoh nyata, memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik lancung yang merusak martabat benteng keadilan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

Kawal Proyek Strategis, KKP Gandeng Kejagung dan BPKP Perkuat Pengawasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mempererat sinergi dengan Kejaksaan Agung dan BPKP. Langkah ini diambil untuk membangun sistem pengawasan intern yang lebih preventif dan kolaboratif.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen kerja sama di sela Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen KKP 2026 di Jakarta, Kamis (5/2). Momentum ini menjadi krusial bagi tata kelola kementerian.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa peran Kejagung dan BPKP sangat strategis. Pasalnya, beban tugas KKP ke depan diprediksi akan semakin berat dengan berbagai proyek besar.

Beberapa agenda prioritas mencakup pembangunan lanjutan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga pengadaan 1.500 unit kapal perikanan. Selain itu, terdapat rencana revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare.

Rakerwas tahun ini tak sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan arah kebijakan. Pengawasan kini tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, melainkan sejak tahap perencanaan guna menekan risiko kegagalan program.

Pendekatan ini menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, terutama pada sektor berisiko tinggi. KKP juga tengah memacu proyek tambak udang skala besar di Waingapu dan Kawasan Industri Garam Nasional.

Irjen KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, menyebut pengawasan intern harus memposisikan diri sebagai mitra strategis manajemen. Artinya, fungsi audit harus hadir sejak awal proyek, bukan sekadar menjadi pemeriksa di akhir.

"Sinergi dengan Kejaksaan dan BPKP adalah instrumen pencegahan," ujar Ade. Ia berharap kerja sama ini memastikan setiap pengadaan barang dan jasa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat luas.

Secara teknis, kerja sama dengan Jamdatun Kejaksaan Agung mencakup bantuan hukum dan peningkatan kompetensi SDM. Sementara dengan Jamintel, fokusnya ada pada pengamanan investasi dan proyek pembangunan yang bersifat strategis.

Di sisi lain, kolaborasi dengan BPKP diarahkan pada penguatan tata kelola manajemen risiko. Hal ini meliputi pengawasan perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan agar tercipta sistem pengendalian intern yang lebih solid.

Ade menambahkan, sinergi ini merupakan bagian integral dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Deteksi dini terhadap potensi masalah hukum dan keuangan menjadi prioritas utama perbaikan sistem.

Forum ini juga mengevaluasi hasil pengawasan tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan masa depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih fokus dan terukur.

Sebagai penutup, Rakerwas membahas penyusunan pedoman teknis audit kinerja. Harapannya, audit tidak lagi kaku pada prosedur, tetapi juga menilai seberapa besar manfaat efektivitas program bagi sektor kelautan nasional.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More