Fauzan Dorong Konsorsium Perguruan Tinggi Percepat Solusi bagi Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Pemerintah menilai berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk tingginya angka stunting, membutuhkan keterlibatan lebih besar dari perguruan tinggi melalui riset dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, kampus didorong memperkuat kolaborasi melalui pembentukan konsorsium agar mampu menghadirkan solusi yang lebih efektif dan terukur.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan saat membuka Rapat Kerja LLDIKTI Wilayah X Tahun 2026 yang mengangkat tema transformasi pendidikan tinggi melalui tata kelola bermutu, riset inovatif, dan kolaborasi strategis perguruan tinggi swasta, Rabu (24/6).

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Sumatera Barat masih mencapai 24,9 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dinilai memerlukan sinergi lintas sektor.

Kampus Diminta Tidak Berjalan Sendiri

Fauzan menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada sekadar menjalankan aktivitas akademik.

“Perguruan tinggi adalah bagian dari entitas sosial. Ilmuwan dan sumber daya yang ada di dalamnya bukan hanya untuk kepentingan kampus, tetapi juga harus dikontribusikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Fauzan.

Dalam kesempatan itu juga dideklarasikan Konsorsium Kampus Sehat Berdampak bertema “Bergerak Bersama, Menyehatkan Nagari, Membangun Generasi”. Inisiatif tersebut menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Fauzan, konsorsium memiliki fungsi ganda, yakni memperkuat kapasitas antarperguruan tinggi sekaligus memperbesar kontribusi akademik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Perkuat Riset dan Inovasi Berdampak

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

“Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus menjadi pusat lahirnya gagasan, riset terapan, inovasi, dan talenta unggul untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma menegaskan pendidikan tinggi kini dituntut menghasilkan dampak nyata melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui konsorsium yang terbangun, perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah berbasis ilmu pengetahuan serta memperkuat kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MPLS Ramah 2026 Fokus Ciptakan Hari Pertama Sekolah yang Aman dan Bebas Trauma

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerapkan kebijakan MPLS Ramah 2026 sebagai pedoman pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini hadir sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik terhadap kasus perundungan, kekerasan di lingkungan pendidikan, serta pentingnya kesehatan mental peserta didik.

Melalui pendekatan baru tersebut, MPLS tidak lagi dipandang sebagai ajang pengenalan yang sarat tekanan, melainkan menjadi ruang adaptasi yang membantu murid baru merasa diterima, aman, dan nyaman sejak hari pertama memasuki sekolah.

Perubahan Paradigma MPLS

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MPLS Ramah 2026 merupakan perubahan mendasar dalam cara sekolah menyambut peserta didik baru.

"MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru, dari kegiatan MPLS yang rentan dengan kekerasan, perpeloncoan, dan yang kurang bermakna menjadi MPLS yang penuh kasih sayang, memuliakan, dan budaya damai yang didesain melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira," ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Komitmen tersebut diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Regulasi itu secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pungutan liar, hingga penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif.

Orang Tua Wajib Dilibatkan

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, aturan baru juga memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Setiap satuan pendidikan diwajibkan memberikan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid sebelum MPLS dilaksanakan.

Menurut Suharti, MPLS menjadi momentum penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sejak awal proses pendidikan berlangsung.

Pendekatan Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Gogot Suharwoto mengatakan setiap jenjang pendidikan memerlukan pendekatan berbeda. Anak usia dini diarahkan belajar melalui permainan dan eksplorasi, sementara siswa sekolah dasar difokuskan pada pembentukan karakter dan kebiasaan belajar.

Adapun siswa SMP didorong membangun kepercayaan diri, memperluas pergaulan, sekaligus meningkatkan kecakapan bermedia digital secara sehat dan bertanggung jawab.

Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fokus diarahkan pada penguatan jati diri, kemandirian, serta inklusivitas. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi menjadikan rasa takut sebagai alat pembentukan karakter.

Dengan kebijakan MPLS Ramah 2026, pemerintah ingin memastikan hari pertama sekolah menjadi pengalaman positif yang mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas trauma.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, Bintraco Dharma Cetak Laba Rp46 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Bintraco Dharma Tbk (CARS) berhasil mempertahankan kinerja keuangannya di tengah tekanan yang masih membayangi industri otomotif nasional. Meskipun volume penjualan mengalami penurunan cukup tajam, perseroan mampu menjaga laba bersih tetap stabil melalui berbagai langkah efisiensi operasional dan pengelolaan modal kerja.

"Penjualan kendaraan perseroan pada kuartal I 2026 tercatat sebanyak 3.106 unit. Angka tersebut turun sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.835 unit," ujar Benny Redjo Setyono, Direktur Utama CARS dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (25/06/26).  

Sementara itu, pendapatan perusahaan turun dari Rp1,43 triliun menjadi Rp1,13 triliun atau terkoreksi sekitar 21 persen.

Industri Otomotif Mulai Pulih, Namun Tantangan Masih Besar

Benny menilai pasar otomotif nasional mulai menunjukkan tanda pemulihan pada awal 2026 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen secara tahunan. Namun, berbagai tantangan masih membebani industri, mulai dari kenaikan harga energi hingga tekanan nilai tukar yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang menjadi basis utama operasional perseroan, pertumbuhan pasar cenderung stagnan. Penerapan kebijakan opsen daerah juga disebut meningkatkan biaya kepemilikan kendaraan sehingga turut menekan permintaan kendaraan baru, khususnya dari segmen pelanggan korporasi dan armada.

Toyota tetap menjadi pemimpin pasar nasional dengan pangsa pasar sekitar 29 persen pada tiga bulan pertama 2026. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Bintraco Dharma yang menjalankan jaringan dealer Toyota melalui Nasmoco.

Efisiensi Jadi Kunci Menjaga Profitabilitas

Di tengah pelemahan penjualan, perusahaan berhasil menjaga laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hanya turun 4 persen menjadi Rp46 miliar pada kuartal I 2026 dari Rp48 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa berbagai program efisiensi difokuskan pada pengendalian margin laba kotor, penghematan biaya operasional, serta optimalisasi modal kerja yang berdampak pada penurunan beban bunga.

Selain itu, struktur keuangan perseroan juga menunjukkan perbaikan. Liabilitas tercatat turun menjadi sekitar Rp1,58 triliun, sementara ekuitas meningkat menjadi Rp1,38 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga kesehatan neraca di tengah perlambatan industri.

Elektrifikasi Jadi Peluang Baru

Perusahaan juga melihat tren elektrifikasi sebagai peluang pertumbuhan jangka panjang. Penetrasi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) terus meningkat baik di tingkat nasional maupun regional. Sementara itu, kendaraan hybrid juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat melalui sejumlah model Toyota yang semakin diminati konsumen.

"Dengan jaringan 24 dealer Toyota dan 18 bengkel modern Carfix yang tersebar di Jawa dan Bali, Bintraco Dharma optimistis dapat mempertahankan posisi bisnisnya sekaligus menangkap peluang dari perubahan tren industri otomotif ke depan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Byar Pet Listrik Ungkap Rapuhnya Sistem Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena pemadaman listrik atau byar pet yang belakangan ramai diperbincangkan dinilai tidak dapat dipahami semata sebagai gangguan teknis jaringan. Di balik pemadaman yang mengganggu aktivitas rumah tangga, industri, hingga layanan digital, tersimpan persoalan yang lebih mendasar terkait ketahanan energi nasional dan arah kebijakan energi Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, menilai pemadaman bergilir merupakan gejala yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kebutuhan energi dan kemampuan sistem nasional dalam menyediakan pasokan listrik yang memadai.

"Kondisi ini harus dibaca sebagai alarm serius bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan ketahanan energi yang membutuhkan solusi jangka panjang," tulis Yakub dalam artikelnya.

Ketergantungan pada Energi Fosil Jadi Sorotan

Menurut Yakub, meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan industri, digitalisasi, urbanisasi, dan konsumsi rumah tangga belum diimbangi transformasi kebijakan energi yang memadai.

Hingga kini, sistem pembangkitan nasional masih bertumpu pada batu bara, gas, dan minyak bumi. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai membuat sistem energi rentan terhadap gangguan pasokan maupun gejolak harga energi global.

Di sisi lain, sejumlah negara telah mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Singapura, misalnya, mulai memanfaatkan pengolahan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk mendukung kebutuhan listrik nasional.

Energi dari Sampah Dinilai Paling Realistis

Yakub menilai Indonesia memiliki beragam sumber energi alternatif, mulai dari tenaga surya, angin, mikrohidro, biomassa, hingga biogas. Namun di antara berbagai pilihan tersebut, pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai memiliki nilai strategis paling besar.

Alasannya, Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni krisis energi dan persoalan sampah yang terus meningkat di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Pemanfaatan teknologi waste-to-energy dinilai mampu menjawab kedua persoalan tersebut secara bersamaan. Melalui teknologi ini, sampah dapat dikonversi menjadi listrik, panas, maupun bahan bakar alternatif dengan standar emisi yang terukur.

Menuju Sistem Smart Energy

Yakub menegaskan Indonesia perlu bergerak menuju konsep smart energy, yakni sistem energi yang tidak hanya mengandalkan satu sumber pasokan, tetapi mengintegrasikan berbagai sumber energi secara efisien dan berkelanjutan.

Menurut dia, pengembangan energi listrik berbasis sampah layak menjadi prioritas nasional karena mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi beban lingkungan akibat penumpukan sampah.

Apabila dijalankan secara konsisten, strategi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi risiko byar pet listrik sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian energi Indonesia pada masa depan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Eksekusi Hotel Sultan Jadi Penegakan Hukum Perdata Terbesar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi melaksanakan eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Eksekusi atas lahan seluas 137.375 meter persegi beserta 15 bangunan tersebut disebut sebagai pelaksanaan putusan perdata terbesar dalam sejarah peradilan Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan terlaksananya eksekusi tersebut, aset yang berada di kawasan strategis ibu kota kembali berada dalam penguasaan negara.

Akar Sengketa Hotel Sultan Berawal Sejak 1971

Persoalan hukum Hotel Sultan berakar pada awal 1970-an ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan hotel bertaraf internasional menjelang berbagai agenda internasional.

Saat itu, PT Indobuildco memperoleh izin memanfaatkan lahan negara di kawasan GBK. Namun, sejumlah regulasi, termasuk Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 dan ketentuan Hak Pengelolaan (HPL) tahun 1989, menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara yang akan kembali ke penguasaan negara setelah masa hak guna bangunan (HGB) berakhir.

Dalam persidangan pada 2007, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa PT Indobuildco merupakan perusahaan swasta milik keluarga mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo.

Tujuh Putusan Pengadilan Menguatkan Negara

Sengketa memasuki babak panjang sejak 2006. Dalam rentang 2011 hingga 2024, terdapat tujuh putusan pengadilan yang secara konsisten menguatkan keabsahan HPL Nomor 1/Gelora sebagai milik negara.

Empat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung serta tiga putusan peradilan tata usaha negara menyimpulkan bahwa perpanjangan HGB yang diperoleh PT Indobuildco tidak memenuhi syarat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan pemegang HPL.

Ketika HGB berakhir pada 2023, permohonan perpanjangan kembali ditolak. Sejak saat itu, penguasaan lahan oleh PT Indobuildco dinilai tidak lagi memiliki dasar hak atas tanah yang sah.

Eksekusi Dinilai Wujud Kepastian Hukum

Eksekusi dilaksanakan melalui mekanisme putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur Pasal 180 ayat (1) HIR. Proses tersebut telah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan diperkuat putusan tingkat banding.

Meski sempat diwarnai aksi penolakan dan pengamanan puluhan orang, aparat tetap menjalankan proses secara bertahap. Pengadilan menegaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis terhadap penghuni maupun pekerja yang terdampak.

Disisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah berupaya memastikan para pekerja tidak menjadi korban dalam proses pengambilalihan aset. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengawal perlindungan tenaga kerja.

Bagi pemerintah, pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan tidak hanya menjadi tindak lanjut putusan pengadilan, tetapi juga dipandang sebagai langkah memperkuat kepastian hukum dan tata kelola aset negara setelah sengketa berlangsung lebih dari lima dekade.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SMKM Ubah Arah Bisnis, Fokus Bangun Ekosistem Udang Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mulai mengarahkan transformasi bisnisnya menuju sektor akuakultur terintegrasi setelah masuknya Lim Shrimp Org Pte. Ltd. (LSO) sebagai pengendali baru perusahaan. Dalam paparan publik yang digelar pada 24 Juni 2026, manajemen mengungkapkan rencana penguatan modal melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue yang ditargetkan berlangsung pada semester II 2026 hingga kuartal I 2027. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang SMKM untuk membangun ekosistem akuakultur terintegrasi yang mencakup konstruksi, budidaya, pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi hasil perikanan. 

Transformasi Bisnis Pasca Akuisisi

Perubahan arah bisnis dimulai setelah transaksi pengambilalihan saham SMKM oleh LSO dari PT Vina Nauli Jordania pada Oktober 2025. Selanjutnya, LSO melakukan serangkaian aksi korporasi, termasuk penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) dengan Panasia Aquaculture Pte. Ltd. dan sejumlah entitas terkait lainnya. 

"Integrasi tersebut menggabungkan pengalaman LSO yang telah lebih dari empat dekade bergerak di bidang konsultasi, pengembangan aset, dan manajemen proyek akuakultur dengan status SMKM sebagai perusahaan terbuka yang memiliki akses pendanaan pasar modal," ujar Direktur Utama SMKM, Budi Aris P dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (24/06/26). 

Bangun Ekosistem Akuakultur Terpadu

Melalui sinergi tersebut, SMKM menargetkan terciptanya sistem usaha tertutup (closed-loop ecosystem) yang mampu menghasilkan nilai tambah di setiap rantai bisnis, mulai dari pembangunan infrastruktur, budidaya udang, pengolahan hasil panen, hingga distribusi produk ke pasar domestik maupun internasional. 

Perusahaan menilai peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama di wilayah Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan berada di Sumbawa yang tercatat menyumbang sekitar 14,78 persen produksi udang nasional, namun masih memiliki keterbatasan fasilitas pengolahan skala besar. 

Kinerja Keuangan dan Agenda Pengembangan

Sepanjang 2025, SMKM membukukan pendapatan sebesar Rp69,5 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp85,3 miliar. Perseroan juga mencatat rugi tahun berjalan sekitar Rp11 juta, berbanding laba Rp2,5 miliar pada 2024. Meski demikian, total aset perusahaan relatif stabil di kisaran Rp211,3 miliar dengan ekuitas mencapai Rp206,7 miliar. 

Ke depan, perusahaan akan memprioritaskan peningkatan tata kelola, aksi korporasi melalui rights issue, ekspansi budidaya akuakultur, serta pengembangan kegiatan usaha terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat posisi bisnis di sektor perikanan modern. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan MGLV Susut Jadi Rp127,9 Miliar, Strategi Bisnis Baru Disiapkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) membukukan pendapatan sebesar Rp127,9 miliar sepanjang 2025. Realisasi tersebut turun 38,8 persen dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp208,8 miliar. Penurunan kinerja itu turut mendorong perseroan berbalik mencatat rugi bersih sebesar Rp9 miliar setelah pada 2024 masih membukukan laba.

Corporate Secretary MGLV, Jecky Juhanes Salindeho, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, tekanan terhadap pendapatan perusahaan tidak terlepas dari gejolak nilai tukar mata uang asing, khususnya euro dan dolar Amerika Serikat, yang berdampak pada realisasi pendapatan perseroan.

Pendapatan MGLV Turun, Laba Berubah Menjadi Rugi

Sepanjang 2025, MGLV hanya membukukan pendapatan Rp127,9 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp208,8 miliar. Penurunan tersebut terjadi seiring melemahnya kontribusi penjualan yang dipengaruhi perubahan kurs mata uang asing.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Jika pada 2024 MGLV masih mampu mencatat laba bersih sekitar Rp6,6 miliar hingga Rp6,9 miliar, maka pada 2025 perseroan membukukan rugi bersih sekitar Rp8,9 miliar hingga Rp9 miliar.

Jecky menjelaskan bahwa volatilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan selama tahun berjalan.

Perseroan Siapkan Perubahan Kegiatan Usaha

Di tengah tekanan bisnis tersebut, MGLV tengah menyiapkan langkah strategis melalui perubahan kegiatan usaha perseroan. Manajemen menegaskan seluruh proses akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan

Manajemen menyatakan telah melakukan evaluasi dan kajian secara berkelanjutan guna memastikan pengembangan kegiatan usaha baru dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Perseroan meyakini langkah tersebut akan memperkuat posisi bisnis MGLV di tengah tantangan ekonomi dan dinamika pasar. Selain meningkatkan daya saing, inisiatif itu juga diharapkan mampu membuka sumber pertumbuhan baru sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan strategi transformasi yang tengah dipersiapkan, MGLV berharap dapat memperbaiki kinerja keuangan sekaligus memperkuat fondasi bisnis untuk menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi pada periode mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan HELI Tembus Rp154 Miliar, Ekspansi Bisnis Berlanjut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 2025. Emiten jasa transportasi udara tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp154,30 miliar, meningkat 17,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp131,20 miliar. Peningkatan pendapatan tersebut turut mendorong lonjakan laba komprehensif tahun berjalan hingga mencapai Rp26,52 miliar.

Direktur Utama HELI, Edwin Widjaja, menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, pertumbuhan kinerja didukung oleh meningkatnya aktivitas operasional serta kontribusi sejumlah kontrak jasa layanan helikopter yang masih berjalan hingga beberapa tahun ke depan.

Kinerja Keuangan HELI Menguat pada 2025

Selain mencatatkan kenaikan pendapatan, HELI juga membukukan laba komprehensif sebesar Rp26,52 miliar atau melonjak 273,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,11 miliar.

Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan naik 9,40 persen menjadi Rp195,06 miliar dari sebelumnya Rp178,30 miliar. Sementara itu, total liabilitas meningkat 42,32 persen menjadi Rp89,20 miliar dibandingkan Rp62,68 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, total ekuitas tercatat sebesar Rp105,85 miliar atau turun 8,45 persen dibandingkan posisi tahun 2024 yang mencapai Rp115,62 miliar.

Kontrak Helikopter Jadi Penopang Bisnis

Perseroan melalui anak usaha PT Komala Indonesia masih mengandalkan sejumlah kontrak jasa layanan helikopter sebagai sumber pendapatan utama. Salah satunya adalah kontrak penanggulangan kebakaran hutan bersama PT Satria Perkasa Agung dan PT Arara Abadi yang merupakan bagian dari Sinarmas Forestry.

Kontrak yang menggunakan dua unit helikopter tersebut telah berjalan sejak 2023 dan akan berakhir pada 2026.

Tambah Kontrak Baru dan Diversifikasi Usaha

Selain kontrak yang sudah berjalan, PT Komala Indonesia juga memperoleh kontrak baru dari Sinarmas Forestry untuk penyediaan satu unit helikopter di wilayah Kalimantan Tengah selama periode 2025 hingga 2026.

Perseroan juga mendapatkan kontrak layanan helikopter dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Papua untuk periode yang sama. Di samping itu, HELI memperoleh kontrak penyewaan helikopter dari salah satu instansi pemerintah untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sepanjang 2025, dengan peluang perpanjangan hingga pertengahan 2026.

Untuk memperluas sumber pendapatan, perseroan tengah mempersiapkan operasional pesawat Cessna T206H yang akan digunakan untuk kegiatan foto udara, pemetaan, dan skydiving. HELI juga menjajaki bisnis baru di sektor logistik udara melalui cargo drone. Uji coba teknologi tersebut hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2026.

Manajemen menegaskan strategi mendapatkan kontrak baru, penambahan armada, serta penyempurnaan standar operasional menuju implementasi ISO 9001 menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BIMA Catat Penjualan Rp108 Miliar di Tengah Tekanan Industri Alas Kaki

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA), produsen sepatu merek Tomkins, mencatat penjualan lokal sebesar Rp108,20 miliar sepanjang 2025 atau tumbuh 16,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp92,50 miliar. Di tengah tekanan industri alas kaki nasional, perseroan tetap berupaya menjaga pertumbuhan melalui penguatan penjualan digital, efisiensi operasional, serta pembukaan kembali pasar ekspor.

Dalam paparan publik perusahaan, manajemen menyebut industri alas kaki domestik masih menghadapi tantangan berat akibat tingginya impor produk sepatu serta maraknya produk ilegal dan tiruan. Di sisi lain, ekspor alas kaki Indonesia justru tumbuh 9,6 persen menjadi US$7,98 miliar pada 2025 dari US$7,28 miliar pada tahun sebelumnya.

Produksi Menurun, Penjualan Lokal Tetap Bertumbuh

Sepanjang 2025, BIMA memproduksi 459.432 pasang sepatu Tomkins, turun sekitar 15 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebanyak 541 ribu pasang. Perseroan juga tidak lagi memproduksi sepatu maupun tas untuk kebutuhan ekspor selama tahun lalu.

Meski demikian, penjualan domestik menunjukkan kinerja positif. Kenaikan penjualan terutama ditopang oleh kanal digital yang terus berkembang. Perseroan mencatat penjualan online meningkat 41 persen dibandingkan 2024.

Kontribusi penjualan digital juga semakin dominan. Pada periode Januari-Maret 2026, penjualan online menyumbang sekitar 71 persen terhadap total penjualan perusahaan.

Fokus Penguatan Kanal Digital

Perseroan saat ini mengoperasikan 135 outlet penjualan di seluruh Indonesia, berkurang dari 165 outlet pada tahun sebelumnya. Strategi perusahaan difokuskan pada optimalisasi gerai yang produktif dan penguatan penjualan melalui platform digital.

Produk Tomkins dipasarkan melalui berbagai marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Blibli, serta situs resmi perusahaan. Selain itu, promosi dilakukan melalui media sosial, program diskon, sponsorship, dan penjualan live streaming selama 24 jam.

Siapkan Ekspor dan Perbaikan Kinerja 2026

Memasuki 2026, BIMA mulai kembali menerima pesanan ekspor sebanyak 26.148 pasang sepatu. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta perlambatan konsumsi global.

Hingga akhir 2025, perseroan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp24,59 miliar. Untuk menjaga kesinambungan usaha, manajemen menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari efisiensi biaya, optimalisasi persediaan, diversifikasi produk, perluasan penjualan online, hingga pengembangan pasar ekspor.

Perseroan optimistis kombinasi strategi digital, efisiensi operasional, dan pembukaan kembali pasar ekspor dapat menjadi fondasi pemulihan kinerja pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AI Driven Secure & Efficient 2026 Ditutup di Balikpapan, Fokus Perkuat RS Digital

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Rangkaian nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 akan mencapai puncaknya di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 25 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema “AI Driven Secure & Efficient: Wujudkan RS Tangguh, Aman, dan Efisien” tersebut menjadi penutup dari roadshow yang telah berlangsung di delapan kota di Indonesia.

Acara yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan itu menargetkan sekitar 100 peserta yang berasal dari jajaran direksi rumah sakit, manajemen rumah sakit, hingga pengelola teknologi informasi sektor kesehatan. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Yorindo Communication, APKOMINDO, APTIKNAS, dan PERATIN dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Didorong Kebutuhan Transformasi Digital Kesehatan

Dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempertegas pentingnya percepatan digitalisasi layanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes., MARS, dijadwalkan hadir untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem kesehatan berbasis teknologi digital.

Workshop ini mengangkat empat pilar utama transformasi digital, yakni Smart Infrastructure, Autonomous Cyber Defense, People Intelligence, dan Autonomous Automation. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam implementasi kecerdasan buatan di sektor kesehatan.

Ancaman Siber Jadi Perhatian Utama

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., akan memaparkan strategi penguatan keamanan siber nasional. Sektor kesehatan dinilai menjadi salah satu target utama serangan digital karena menyimpan data sensitif bernilai tinggi.

Berdasarkan data BSSN, sepanjang tahun sebelumnya tercatat sekitar 351,7 juta anomali trafik siber, dengan aktivitas malware mendominasi lebih dari dua pertiga dari total insiden yang terdeteksi.

Infrastruktur Menentukan Keberhasilan AI

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), menegaskan bahwa implementasi AI tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi dan algoritma.

“Transformasi digital berbasis AI tidak cukup hanya berbicara tentang aplikasi dan algoritma. Infrastruktur yang andal, keamanan siber yang kuat, serta SDM yang kompeten merupakan fondasi utama yang harus dibangun bersama. Tanpa fondasi yang memadai, implementasi AI berpotensi menghadapi risiko Black Box Syndrome,” ujar Hoky.

Menurutnya, layanan kesehatan masa depan akan bergerak menuju konsep Borderless Healthcare melalui pemanfaatan telemedicine, Internet of Medical Things (IoMT), hingga telesurgery yang memungkinkan pelayanan medis lintas lokasi secara real time.

Hadirkan Workshop AI dan Lelang Samsung Business TV

Selain menghadirkan berbagai pakar keamanan siber dan transformasi digital, kegiatan ini juga menyelenggarakan sesi praktik pembuatan AI menggunakan platform N8N yang dipandu praktisi AI-IoT Agus Dedi Supriyadi.

Sebagai penutup rangkaian roadshow nasional, panitia turut menghadirkan program lelang eksklusif Samsung Business TV 50 inci BE50FX-H. Perangkat bernilai lebih dari Rp7,6 juta tersebut akan dilelang mulai harga Rp10.000 dengan kenaikan penawaran minimal Rp10.000.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap adopsi teknologi kecerdasan buatan, penguatan keamanan siber, dan pembangunan infrastruktur digital kesehatan dapat berkembang lebih merata di berbagai daerah, termasuk kawasan Kalimantan, guna mendukung daya saing Indonesia di era ekonomi digital.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Dorong Joint Task Force untuk Kawal Ratifikasi dan Implementasi IEU-CEPA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai langkah strategis untuk mengawal proses ratifikasi dan implementasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Inisiatif tersebut ditujukan agar manfaat ekonomi dari kesepakatan dapat segera dirasakan dunia usaha, tenaga kerja, serta perekonomian nasional.

Usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam APINDO Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11–19 Juni 2026 di Belanda, Belgia, dan Prancis. Misi bisnis itu dipimpin Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Dewan Pakar APINDO, Mari Elka Pangestu, serta delegasi pelaku usaha dari berbagai sektor industri.

Fokus Bergeser dari Negosiasi ke Implementasi

Shinta menegaskan bahwa setelah proses negosiasi IEU-CEPA dinyatakan selesai, perhatian seluruh pemangku kepentingan harus beralih pada tahap ratifikasi dan implementasi agar peluang ekonomi yang tercipta tidak terhambat.

“Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan berdasarkan kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian,” kata Shinta dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Menurutnya, keberadaan Joint Task Force akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kesiapan regulasi, pelaksanaan teknis, serta pemanfaatan fasilitas perdagangan yang tersedia dalam perjanjian tersebut.

Ancaman Kenaikan Tarif Ekspor ke Eropa

APINDO menilai percepatan implementasi IEU-CEPA menjadi sangat penting karena skema fasilitas perdagangan Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Jika IEU-CEPA belum efektif berlaku pada awal 2027, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi yang dikenal sebagai cliff edge, yakni situasi ketika sejumlah produk ekspor harus menanggung tarif yang lebih tinggi saat memasuki pasar Eropa.

Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta produk perikanan disebut sebagai industri yang paling rentan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut.

Perkuat Dukungan Internasional

Dalam rangkaian misi bisnis ke Eropa, APINDO juga menggelar berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis guna memperkuat dukungan terhadap ratifikasi IEU-CEPA. Pembahasan turut mencakup isu keberlanjutan, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing industri nasional agar mampu memanfaatkan peluang pasar Uni Eropa secara optimal setelah perjanjian diberlakukan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RDTX Bukukan Laba Rp352 Miliar, Okupansi Gedung Tetap Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp570,19 miliar hingga 31 Desember 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp530,65 miliar.

Direktur Utama RDTX, Wiriady Widjaja menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Kenaikan pendapatan turut mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.

Laba dan Aset RDTX Tumbuh Signifikan

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bruto naik menjadi Rp373,28 miliar dari Rp329,68 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp352,37 miliar, meningkat dibandingkan Rp288,95 miliar pada 2024.

Adapun laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp352,13 miliar atau naik sekitar 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp288,88 miliar.

Dari sisi neraca, total aset RDTX tumbuh menjadi Rp3,71 triliun hingga akhir 2025, dibandingkan Rp3,44 triliun pada akhir 2024. Sementara total liabilitas tercatat Rp412,73 miliar, sedikit meningkat dari Rp408,17 miliar pada periode sebelumnya.

Posisi Kas Menguat Berkat Penerimaan Pelanggan

Kinerja keuangan RDTX 2025 meningkat juga tercermin dari posisi kas dan setara kas yang mencapai Rp531 miliar pada akhir tahun. Angka tersebut tumbuh 27,3 persen dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp416,9 miliar.

Wiriady menjelaskan, kenaikan saldo kas terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan. Kondisi tersebut memperkuat likuiditas perusahaan dan memberikan ruang yang lebih luas untuk mendukung kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha ke depan.

Prospek Bisnis 2026 Tetap Menjanjikan

Memasuki tahun 2026, Wiriady menilai prospek usaha masih terbuka positif meskipun tantangan ekonomi global diperkirakan belum sepenuhnya mereda. Pemulihan ekonomi yang berlangsung bertahap serta perubahan kebutuhan ruang kerja dinilai menjadi peluang pertumbuhan bagi perseroan.

Strategi utama perusahaan diarahkan pada peningkatan tingkat okupansi gedung, penguatan hubungan dengan tenant eksisting, serta inovasi layanan pengelolaan properti. Perseroan juga menawarkan fleksibilitas penyewaan ruang kantor, termasuk opsi penggunaan furnitur bekas untuk membantu menekan investasi awal penyewa.

Saat ini, tingkat okupansi rata-rata gedung milik RDTX mencapai 89 persen dengan tingkat kekosongan sekitar 11 persen. Capaian tersebut menunjukkan permintaan ruang perkantoran yang relatif stabil dan menjadi fondasi bagi prospek bisnis properti perkantoran perseroan pada tahun mendatang.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ibu dan Anak Buronan Kredit Fiktif Rp4,75 Miliar Ditangkap

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit modal kerja fiktif di salah satu Bank BUMD Jawa Timur dengan nilai kerugian mencapai Rp4,75 miliar. Kedua terpidana, Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja, yang merupakan ibu dan anak, telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2022.

Penangkapan dilakukan setelah tim kejaksaan melakukan pengintaian dan pengejaran selama sekitar tiga pekan. Keduanya akhirnya diamankan di sebuah rumah yang berada di kawasan klaster perumahan elite di wilayah Lakarsantri, Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu, mengungkapkan bahwa operasi penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Menurutnya, proses pelacakan tidak berjalan mudah karena kedua terpidana terus berpindah lokasi untuk menghindari aparat penegak hukum.

Buronan Sering Berpindah Tempat Persembunyian

Putu menjelaskan, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan para buronan. Selama menjadi DPO, keduanya diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian di sejumlah wilayah, termasuk Magetan dan Surabaya.

“Sebelumnya, kami sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana, karena kerap berpindah-pindah lokasi pelarian ke beberapa lokasi di Magetan dan Surabaya,” ujar Putu.

Selain berpindah lokasi, kedua terpidana juga berupaya menghilangkan jejak dengan mengganti identitas serta menghapus aktivitas digital yang berpotensi mengungkap keberadaan mereka.

Tiga Pekan Pengamatan Berujung Penangkapan

Meski menghadapi berbagai hambatan, tim kejaksaan akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian para terpidana. Operasi pengamatan yang dilakukan secara intensif selama tiga minggu membuahkan hasil hingga keduanya dapat diamankan.

“Namun, berkat kejelian tim akhirnya keduanya dapat ditangkap untuk diserahkan ke jaksa eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya,” kata Putu.

Setelah ditangkap, proses eksekusi terhadap terpidana langsung dilakukan. Saat ini, Liauw Inggarwati telah menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Surabaya yang berlokasi di Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Penangkapan buronan kasus kredit fiktif Rp4,75 miliar ditangkap ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan menuntaskan eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan memastikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Desak Perluasan Pengelolaan Laut Aceh hingga ZEE

Duta Nusantara Merdeka | Aceh 

Revisi UUPA kewenangan laut Aceh 200 mil kembali menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pendiri International Institute for Aceh Studies, Dr. Fachrul Razi, menilai revisi regulasi tersebut harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat dan komitmen politik yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

Dalam kajian akademik dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada media pada Senin (22/06/2026), Fachrul Razi menegaskan bahwa perluasan kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 200 mil laut perlu dimasukkan ke dalam revisi UUPA. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi rekonsiliasi politik pascakonflik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kewenangan Laut Dinilai Masih Terbatas

Fachrul menjelaskan, Pasal 156 UUPA saat ini hanya memberikan kewenangan pengelolaan laut kepada Aceh sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Ketentuan tersebut, menurut dia, mengadopsi pola pengelolaan wilayah provinsi secara umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan Aceh.

Ia menilai pembatasan tersebut mengabaikan aspek sejarah, kondisi geografis, serta sistem tata kelola kelautan yang telah lama hidup melalui lembaga adat Panglima Laot.

“Guna mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi, menjaga kedaulatan maritim, dan mewujudkan keadilan distributif, perluasan kewenangan hingga 200 mil laut menjadi imperatif dalam revisi UU PA. Saatnya harus dikembalikan sebagaimana janji Jakarta pada kesepakatan MoU Helsinki,” ujar Fachrul Razi.

Landasan Filosofis dan Konstitusional

Menurut Fachrul, Aceh memiliki status daerah khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayah laut dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ia menekankan bahwa secara filosofis negara berkewajiban mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Bagi masyarakat Aceh, laut bukan sekadar wilayah perairan, melainkan ruang ekonomi dan sumber kehidupan yang memiliki nilai historis serta kultural.

Tidak Mengurangi Kedaulatan Negara

Fachrul juga merujuk pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Menurutnya, wilayah 200 mil laut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.

“Pemberian kewenangan kepada Aceh dalam radius 200 mil bukanlah penyerahan kedaulatan negara kepada daerah karena Aceh tetap bagian dari NKRI, melainkan delegasi kewenangan atributif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menilai perluasan kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi pesisir, mengurangi kemiskinan, serta menjaga integrasi nasional melalui pemenuhan hak-hak daerah yang lahir dari proses perdamaian pascakonflik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GPSO Pasang Target Pendapatan Rp92,47 Miliar pada 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) menatap tahun 2026 dengan agenda transformasi bisnis yang agresif setelah masuknya PT PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group, sebagai pemegang saham pengendali. Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp92,47 miliar dan laba tahun berjalan Rp10,36 miliar, berbalik dari kerugian Rp3,18 miliar pada tahun sebelumnya.

Target tersebut tercantum dalam laporan tahunan perseroan dan menjadi bagian dari strategi percepatan pertumbuhan setelah proses akuisisi yang rampung pada Oktober 2025. Pada saat itu, PT PIMSF Pulogadung mengambil alih 303,03 juta saham atau setara 45,45 persen kepemilikan GPSO.

Lonjakan target pendapatan tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap efektivitas transformasi bisnis PT Geoprima Solusi Tbk 2026 yang kini tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan mesin dan jasa survei, tetapi juga mengembangkan lini usaha baru yang lebih luas.

GPSO Ubah Arah Bisnis

Melalui keterbukaan informasi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada 24 April 2026, GPSO mengungkapkan rencana perubahan kegiatan usaha utama menjadi industri komponen sepeda motor, real estate, serta perdagangan besar mesin industri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Tjokro Group dalam membangun ekosistem industri mekanikal terpadu yang mengintegrasikan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.

Untuk mendukung transformasi tersebut, perseroan berencana mengakuisisi aset milik PT Jakarta Indah Casting (JIC), yang mencakup lahan seluas 15.400 meter persegi di Bekasi, fasilitas pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak atau ferro casting.

Prospek Didukung Infrastruktur dan Investasi

Manajemen GPSO menilai prospek usaha dalam beberapa tahun mendatang masih menjanjikan seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Di dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, investasi sektor industri, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dipandang menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dukungan teknologi survei, pemetaan, dan data geospasial yang akurat.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan efisiensi, digitalisasi, dan presisi pada sektor konstruksi, pertambangan, serta tata ruang dinilai membuka peluang baru bagi perusahaan. Dengan pengalaman teknis dan portofolio proyek yang dimiliki, GPSO optimistis dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kinerja dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Ke depan, perseroan berkomitmen memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memperkuat kualitas layanan sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis PT Geoprima Solusi Tbk 2026 yang tengah dijalankan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Black Rocks Golf Belitung Kian Lengkap, GOLF Resmikan Tiga Proyek Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Belitung 

PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF) mempercepat pengembangan golf tourism terintegrasi di Belitung melalui serangkaian proyek dan aktivitas strategis di kawasan Black Rocks Golf. Langkah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama The Links Golf Villa Belitung, peresmian The Links Coffee Belitung, penyelenggaraan turnamen golf dan footgolf, serta pembukaan Laskar Pelangi Beach Food Plaza pada 19-21 Juni 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri Bupati Belitung Djoni Alamsyah bersama jajaran manajemen perusahaan, mitra usaha, komunitas golf, dan berbagai pemangku kepentingan daerah. Program ini menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam mengintegrasikan sektor olahraga golf, properti, kuliner, dan rekreasi untuk memperkuat daya tarik pariwisata Belitung.

The Links Golf Villa Jadi Motor Pengembangan Kawasan

Peletakan batu pertama The Links Golf Villa Belitung dilakukan di area Black Rocks Golf dengan tahap awal pembangunan di atas lahan sekitar 8.990 meter persegi yang terdiri atas 22 kavling. Kawasan ini sebelumnya diakuisisi PT New Kuta Golf & Ocean View, anak usaha GOLF.

Proyek tersebut mengadopsi konsep yang sebelumnya diterapkan pada The Links Golf Villa Bali. Perseroan menargetkan pengembangan hunian yang terhubung langsung dengan fasilitas golf dan destinasi wisata pantai. Ke depan, pengembangan berpotensi diperluas hingga mencakup sekitar 300 kavling residensial di kawasan Black Rocks Golf.

Harga villa dipasarkan mulai kisaran Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Perseroan juga membuka peluang kolaborasi dengan pemilik kavling yang ingin mengembangkan properti menggunakan konsep serupa.

Perluas Aktivitas Wisata dan Leisure

Pada saat yang sama, GOLF meresmikan The Links Coffee Belitung di kawasan Pantai Tanjung Tinggi. Fasilitas ini dirancang sebagai coffee shop dan restoran dengan konsep santai yang menggabungkan panorama pantai, budaya lokal, dan pengalaman kuliner khas Belitung.

Perseroan juga menggelar turnamen "Mangkuluhur Goes to Belitung" yang memadukan kompetisi golf dan footgolf. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas keterlibatan komunitas sekaligus meningkatkan eksposur kawasan Black Rocks Golf kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Food Plaza dan Komitmen Keberlanjutan

Puncak rangkaian acara ditandai dengan peresmian Laskar Pelangi Beach Food Plaza di Pantai Tanjung Tinggi. Fasilitas ini menghadirkan 70 tenant kuliner pilihan dengan kapasitas sekitar 900 kursi dan ditargetkan menjadi pusat aktivitas wisata keluarga serta penggerak ekonomi lokal.

Komisaris Utama GOLF, Darma Mangkuluhur Hutomo, mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membangun destinasi golf tourism kelas nasional.

“Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kami ingin membangun ekosistem yang memperkuat daya tarik kawasan sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata,” ujar Darma.

Sementara itu, Direktur Utama GOLF, Dwi Febri Astuti, menambahkan seluruh fasilitas dirancang saling melengkapi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan memperpanjang masa tinggal wisatawan. 

Menurutnya, strategi tersebut diharapkan menjadikan Black Rocks Golf sebagai salah satu destinasi golf dan leisure unggulan di Indonesia.

Selain pembangunan fasilitas wisata, GOLF juga melaksanakan penanaman terumbu karang dan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bagian dari komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan MHKI Melonjak 24 Persen, Laba Bersih Capai Rp40 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) mencatat pertumbuhan kinerja yang kuat sepanjang tahun buku 2025. Emiten yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp213 miliar atau meningkat 24 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp172 miliar.

Pencapaian tersebut disampaikan manajemen perseroan dalam agenda Public Expose yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6/2026). Selain pertumbuhan pendapatan, MHKI juga berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 25 persen menjadi Rp40 miliar.

Kinerja keuangan MHKI 2025 ditopang oleh tingginya permintaan dari pelanggan utama, khususnya sektor energi serta berbagai industri lainnya yang membutuhkan layanan pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Kondisi ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu pemain strategis di industri pengolahan limbah yang memiliki standar kepatuhan lingkungan dan keselamatan yang ketat.

Strategi Ekspansi Dorong Pertumbuhan

Direktur Utama MHKI, Alwi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil implementasi strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun.

"Pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi ekspansi yang terarah, penguatan kapabilitas operasional, serta disiplin dalam pengelolaan keuangan. Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja," ujar Alwi.

Menurutnya, perusahaan terus berupaya menjaga kualitas pertumbuhan melalui penguatan kapasitas operasional dan pengelolaan keuangan yang prudent.

Efisiensi Tetap Terjaga

Dari sisi operasional, MHKI menghadapi kenaikan biaya usaha, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja. Namun demikian, perseroan mampu mempertahankan efisiensi sehingga struktur biaya tetap terkendali.

Manajemen mencatat beban penjualan masih berada pada tingkat yang proporsional, sementara efisiensi administrasi terus dilakukan guna menjaga profitabilitas perusahaan.

Fokus Investasi Jangka Panjang

Sepanjang 2025, MHKI juga merealisasikan sejumlah investasi strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pengembangan fasilitas operasional di Lamongan serta peningkatan infrastruktur di Semarang dilakukan guna memperbesar kapasitas layanan dan memperluas jangkauan operasional.

Ke depan, perseroan menilai prospek usaha masih menjanjikan seiring permintaan pasar yang tetap kuat. MHKI akan melanjutkan strategi ekspansi secara terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KDTN Cetak Laba Rp2,04 Miliar di 2025, Bidik Bisnis Mineral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2025. Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp33,49 miliar, meningkat 5,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp31,87 miliar.

Sekretais Perusahaan KDTN, Aan Rohanah, dalam Public Expose Tahunan di Jakarta, Senin (22/6/2026), menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan ditopang oleh bisnis perhotelan, khususnya segmen sewa kamar yang menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan.

Pendapatan dan Laba Tumbuh Positif

Berdasarkan laporan perseroan, pendapatan dari sewa kamar mencapai Rp28,02 miliar atau meningkat dibandingkan Rp25,27 miliar pada 2024. Sementara pendapatan dari makanan dan minuman tercatat Rp5,36 miliar. Adapun pendapatan lainnya mencapai Rp99,71 juta.

Di sisi lain, beban langsung perusahaan naik tipis menjadi Rp18,14 miliar dari Rp18 miliar pada tahun sebelumnya. Meski demikian, laba bruto KDTN meningkat 10,68 persen menjadi Rp15,34 miliar dibandingkan Rp13,86 miliar pada 2024.

Peningkatan efisiensi operasional turut mendorong laba usaha menjadi Rp2,75 miliar atau naik 18,97 persen dari Rp2,31 miliar pada periode sebelumnya.

KDTN juga berhasil menekan beban keuangan menjadi Rp269,05 juta dari Rp720,63 juta. Dengan kondisi tersebut, laba sebelum pajak tercatat Rp2,69 miliar atau meningkat 16,56 persen dibandingkan tahun 2024.

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar Rp651,33 juta, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,04 miliar. Angka tersebut tumbuh 12,84 persen dibandingkan laba tahun sebelumnya sebesar Rp1,81 miliar.

Liabilitas Naik karena Pengembangan Hotel

Dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat 6,54 persen menjadi Rp79,94 miliar pada akhir 2025 dari Rp75,03 miliar pada tahun sebelumnya.

Namun, total liabilitas melonjak 52,33 persen menjadi Rp11,77 miliar dari Rp7,72 miliar. Direktur KDTN, Irene Nursalim, menjelaskan peningkatan kewajiban tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk untuk mendukung pembangunan fasilitas hotel di Rest Area KM 379 serta pengembangan Kedaton 8 Hotel Sentul.

"Kenaikan tersebut dikarenakan adanya fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk yang digunakan untuk pembangunan fasilitas hotel di Rest Area KM379 dan Kedaton 8 Hotel di Sentul," ujar Aan.

Fokus Transformasi Bisnis pada 2026

Memasuki 2026, KDTN menyiapkan sejumlah agenda strategis. Perseroan berencana menuntaskan proses pengambilalihan dan perubahan pengendalian oleh Ruby Mining (Hongkong) Limited.

Selain itu, perusahaan akan mengubah kegiatan usaha menjadi holding company guna memperluas peluang bisnis. Sejalan dengan strategi tersebut, KDTN juga berencana mengakuisisi entitas usaha di sektor perdagangan mineral serta melakukan penataan portofolio melalui pengalihan aset dan bisnis eksisting.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus membuka sumber pertumbuhan baru di luar bisnis perhotelan yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perseroan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke-499, Jakarta Hadapi Kasus Kebakaran dan Kriminalitas yang Mengkhawatirkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki usia ke-499 tahun pada Senin (22/6/2026), Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di antara berbagai tantangan tersebut, tingginya angka kebakaran dan kriminalitas menjadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu.

Usai mengikuti rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta, Kevin menilai dua persoalan tersebut harus menjadi prioritas pembenahan jika ibu kota ingin berkembang sebagai kota global yang aman, nyaman, dan berbudaya.

Menurut data yang disampaikan Kevin, hingga pertengahan 2026 tercatat sedikitnya 625 kasus kebakaran terjadi di Jakarta. Sebagian besar insiden tersebut menimpa kawasan permukiman padat penduduk dan menimbulkan kerugian besar bagi warga terdampak.

"Peristiwa kebakaran tentu menciptakan banyak kerugian. Kerugiannya mereka harus kehilangan tempat tinggalnya yang ludes dilalap api. Secara materi untuk membangun lagi tidak mudah buat mereka," ujar Kevin.

Tingginya Risiko Kebakaran di Permukiman

Kevin menegaskan bahwa dampak kebakaran tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga korban jiwa. Ia mencontohkan kebakaran di kawasan Citarum, Gambir, yang menewaskan seorang warga lanjut usia pada awal Juni lalu.

Hambatan Petugas Saat Pemadaman

Menurutnya, kemacetan lalu lintas dan akses jalan yang sempit masih menjadi kendala utama petugas pemadam kebakaran saat menangani kebakaran. Selain itu, penggunaan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lain.

Kevin juga menyoroti perilaku sebagian warga yang berkerumun untuk menonton kebakaran sehingga menghambat mobil pemadam mencapai lokasi kejadian. Ia meminta masyarakat lebih disiplin, termasuk tidak memarkir kendaraan di jalur yang dapat mengganggu akses petugas.

Selain kawasan permukiman, ia mengingatkan pentingnya peningkatan standar keselamatan pada gedung perkantoran. Pengelola gedung diminta memastikan ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi yang memadai guna meminimalkan risiko korban saat terjadi kebakaran.

Kriminalitas dan Tawuran Pelajar Jadi Perhatian

Selain kebakaran, Kevin juga menyoroti masih tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta. Ia menilai tawuran pelajar kini semakin berbahaya karena melibatkan penggunaan senjata tajam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Politikus PSI itu menilai sanksi berupa pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum cukup memberikan efek jera. Karena itu, diperlukan langkah pembinaan dan penegakan aturan yang lebih efektif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Kevin turut meminta kepolisian meningkatkan patroli malam hari untuk menekan aksi kejahatan jalanan, termasuk kasus begal yang masih meresahkan warga. Menurutnya, penguatan pencegahan kebakaran dan penanggulangan kriminalitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta yang lebih aman dan maju di usia hampir lima abad.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menteri Iftitah: Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Laboratorium Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Pemerintah mendorong transformasi paradigma transmigrasi nasional dengan menempatkan distribusi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul sebagai fokus utama pembangunan masa depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan kemajuan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa konsep transmigrasi pada abad ke-21 tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Menurut dia, transmigrasi kini harus menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan talenta terbaik bangsa.

"Jika abad ke-20 adalah era transmigrasi penduduk, maka abad ke-21 harus menjadi era transmigrasi pengetahuan, teknologi, dan talenta," kata Iftitah saat menyampaikan pidato dalam Pertemuan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) di Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung, Jumat (19/6).

Talenta Unggul Harus Hadir untuk Indonesia

Iftitah menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas yang lahir dari berbagai perguruan tinggi. Namun tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya mencetak individu berprestasi, melainkan memastikan mereka bersedia berkontribusi langsung bagi pembangunan nasional.

Menurutnya, negara membutuhkan lebih banyak talenta yang mengabdikan kemampuan dan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kita sedang mencari talenta terbaik yang bersedia mengabdi untuk bangsanya," ujarnya.

Kawasan Transmigrasi Jadi Ruang Implementasi Inovasi

Dalam pandangannya, perguruan tinggi dan program transmigrasi memiliki tujuan yang saling melengkapi. Kampus berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kawasan transmigrasi menjadi ruang nyata untuk menguji, menerapkan, dan mengembangkan hasil riset agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui Program Transmigrasi Patriot. Pada 2025, program tersebut melibatkan tujuh PTNBH, yakni UI, IPB, ITB, Unpad, Undip, UGM, dan ITS. Tahun ini, kolaborasi diperluas dengan bergabungnya Unair, UB, serta Unhas.

Perluasan Manfaat Ilmu Pengetahuan

Iftitah berharap seluruh PTNBH dapat berpartisipasi dalam upaya pemerataan pembangunan melalui distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi ke berbagai daerah.

Menurut dia, kawasan transmigrasi harus berkembang menjadi laboratorium hidup pembangunan Indonesia, tempat teori bertemu praktik, riset menjawab kebutuhan masyarakat, dan inovasi menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

"Kami ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup pembangunan Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh reputasi global, tetapi juga sejauh mana manfaat keilmuan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More