AI Melaju Cepat, Kelas Menengah Indonesia Justru Menyusut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

IDE Katadata Future Forum 2026 menyoroti ironi ekonomi Indonesia: di saat kecerdasan buatan (AI) melaju pesat, kelas menengah—penopang utama konsumsi—justru menyusut dalam lima tahun terakhir.

Forum yang digelar di Djakarta Theatre, Rabu (15/4/2026), mempertemukan pelaku industri dan pembuat kebijakan untuk membaca arah masa depan, dari disrupsi teknologi hingga tekanan sosial-ekonomi yang makin terasa.

AI MELAJU, BISNIS BELUM SEPENUHNYA UNTUNG

Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra, menyebut AI sebagai kekuatan baru yang membentuk masa depan. Dampaknya tidak hanya di bisnis, tapi juga geopolitik.

Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah. Iran memanfaatkan AI untuk serangan drone massal berbiaya rendah namun presisi tinggi—sesuatu yang sebelumnya membutuhkan investasi besar.

Di level korporasi, antusiasme terhadap AI juga tinggi. Data World Economic Forum 2024 menunjukkan 86% pelaku usaha melihat AI sebagai teknologi paling berpengaruh dalam transformasi bisnis.

Namun, realitasnya belum sepenuhnya sejalan. Survei McKinsey terhadap 1.993 responden menunjukkan 61% perusahaan belum merasakan dampak signifikan AI terhadap EBIT.

“Pada akhirnya semuanya soal kapan perusahaan bisa benar-benar menangkap nilai dari AI,” ujar Associate Partner McKinsey & Company, Antonius Santoso.

Di lapangan, ceritanya mirip. Seorang pelaku startup yang saya temui awal tahun ini sudah memakai AI untuk efisiensi operasional. Biaya turun, tapi margin belum banyak berubah. “Masih fase belajar,” katanya.

KELAS MENENGAH MENYUSUT, SINYAL BAHAYA EKONOMI

Di saat teknologi melesat, fondasi konsumsi domestik justru melemah. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insights (KIMCI) mencatat penurunan kelas menengah dari 21,5% pada 2019 menjadi 16,9% di 2024.

Sebaliknya, kelompok menuju kelas menengah naik hingga 48,8%. Artinya, lebih banyak orang berada di zona rentan—mudah naik, tapi juga mudah jatuh.

Padahal, peran kelas menengah sangat dominan. Pada 2024, mereka menyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi menjadi kontributor utama PDB sebesar 58,8%.

“Middle class merupakan kunci perubahan negara dan society,” kata Metta.

Saya jadi teringat obrolan dengan seorang teman di sektor kreatif. Pendapatannya stagnan, tapi biaya hidup terus naik. Ia mulai menunda rencana investasi dan pendidikan anak—keputusan kecil yang, jika terjadi masif, bisa berdampak besar ke ekonomi.

TEKNOLOGI BUKAN OBAT MUJARAB

Forum ini juga menegaskan bahwa AI bukan solusi instan. Tanpa adaptasi keterampilan dan kebijakan yang tepat, teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan.

Riset KIMCI menyarankan kelas menengah mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, belajar keterampilan baru, dan memperluas peluang kerja profesional.

Namun pertanyaannya lebih dalam: apakah semua punya akses yang sama?

IDE Katadata Future Forum 2026 menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Prof. Stella Christie, Sandiaga Uno, Catherine Lian, dan Tami Bhaumik, untuk membahas arah kebijakan dan strategi menghadapi perubahan ini.

Jika tren ini berlanjut, Indonesia menghadapi paradoks: teknologi maju, tapi daya beli melemah. Dalam jangka panjang, ini bisa menggerus peluang menuju Indonesia Emas 2045.

AI mungkin membuka masa depan baru. Tapi tanpa kelas menengah yang kuat, pertumbuhan bisa kehilangan pijakan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Katadata Future Forum 2026: AI dan Nasib Kelas Menengah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ajang IDE Katadata Future Forum 2026 resmi digelar di Djakarta Theatre, Rabu (15/4/2026), menyoroti dua isu krusial: percepatan kecerdasan buatan (AI) dan menyusutnya kelas menengah yang dinilai menentukan arah Indonesia menuju 2045.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra, menegaskan forum ini dirancang untuk membaca masa depan, bukan sekadar merespons dinamika jangka pendek, dengan fokus pada dampak teknologi dan perubahan sosial-ekonomi.

AI MELAJU, DAMPAKNYA BELUM MERATA

Metta menyebut AI sebagai teknologi yang “mengejutkan” sekaligus membentuk lanskap baru global. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah, di mana Iran memanfaatkan AI untuk serangan drone presisi dengan biaya rendah.

Fenomena itu menunjukkan efisiensi baru dalam perang modern, sekaligus memperlihatkan bagaimana teknologi bisa menggeser keseimbangan kekuatan secara drastis.

Data World Economic Forum 2024 menguatkan tren ini. Sebanyak 86% pelaku usaha menilai AI sebagai teknologi paling berpengaruh, jauh di atas robotika dan energi.

Namun di level bisnis, realitasnya belum sepenuhnya sejalan. Survei McKinsey terhadap 1.993 responden menunjukkan 61% perusahaan belum merasakan dampak signifikan AI terhadap EBIT.

“Pada akhirnya ini soal timing—kapan perusahaan benar-benar bisa menangkap nilai dari AI,” ujar Associate Partner McKinsey & Company, Antonius Santoso.

Ia teringat obrolan dengan seorang founder startup di Jakarta awal tahun ini. Ia sudah mengadopsi AI untuk operasional, tapi mengaku masih “hemat-hemat ekspektasi”—efisiensi ada, profit belum terasa.

KELAS MENENGAH MENYUSUT, RISIKO MAKIN NYATA

Di sisi lain, forum ini membuka hasil riset Katadata Indonesia Middle Class Insights (KIMCI) terbaru bertajuk Kelas Menengah di Persimpangan Masa Depan.

Data Susenas menunjukkan tren yang tidak nyaman: proporsi kelas menengah turun dari 21,5% pada 2019 menjadi 16,9% di 2024. Sebaliknya, kelompok menuju kelas menengah naik hingga 48,8%.

Padahal, Bappenas pernah memproyeksikan Indonesia bisa menjadi negara maju jika kelas menengah mencapai 70% populasi.

Perannya tidak kecil. Pada 2024, kelas menengah menyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga—sementara konsumsi sendiri menjadi tulang punggung PDB sebesar 58,8%.

“Middle class merupakan kunci perubahan negara dan society,” kata Metta.

Dalam keseharian, tekanan ini terasa nyata. Seorang teman lama yang bekerja di sektor kreatif bercerita, pendapatannya stagnan, sementara biaya hidup naik. Ia masih bertahan, tapi mulai menunda rencana investasi dan pendidikan anak.

Riset KIMCI menawarkan beberapa jalan keluar: memanfaatkan AI untuk produktivitas, belajar keterampilan baru, hingga memperluas peluang kerja profesional.

Forum yang digelar sejak 2019 ini juga menghadirkan pembicara lintas sektor, termasuk Prof. Stella Christie, Sandiaga Uno, Catherine Lian, dan Tami Bhaumik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Kupilih Jalur Langit Resmi Meluncur di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gala premiere film Kupilih Jalur Langit digelar di Epicentrum XXI, Jakarta, Rabu, 15 April 2026. MD Pictures bersama Manara Films menghadirkan jajaran pemain dan kru, sekaligus menandai ekspansi promosi setelah sukses di Malang dan Surabaya.

Acara ini dihadiri produser Manoj Punjabi, sutradara Archie Hekagery, serta pemain utama seperti Zee Asadel dan Emir Mahira. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 23 April 2026.

Kupilih Jalur Langit dan Taruhan Cerita Nikah Muda

Manoj Punjabi menegaskan proyek ini bukan sekadar drama religi biasa. Ia menyebut cerita karya Elizasifaa punya daya tarik karena terasa jujur dan dekat dengan realitas generasi muda.

“Kami ingin memberi perspektif baru tentang pernikahan muda. Ada fase ketika akad sudah sah, tapi urusan batin belum selesai,” ujar Manoj dalam konferensi pers.

Narasi ini terasa relevan. Beberapa tahun terakhir, tema nikah muda memang sering muncul di layar, tapi jarang dibedah dari sisi konflik psikologis yang dalam. Film ini mencoba masuk ke ruang itu.

Relasi Dingin dan Luka Masa Lalu

Cerita berpusat pada Amira, diperankan Zee Asadel, yang menikah dengan Furqon, karakter Emir Mahira. Harapan manis di awal pernikahan berubah jadi jarak emosional yang sulit dijelaskan.

Zee menggambarkan perannya cukup menguras emosi. “Ekspektasi nikah muda itu manis, tapi di sini justru harus menghadapi suami yang dingin,” katanya.

Emir menambahkan, karakter Furqon bukan tanpa alasan bersikap demikian. “Dia masih terjebak masa lalu,” ujarnya.

Konflik itu diperkuat kehadiran sosok Dara, yang menjadi bayang-bayang dalam rumah tangga mereka. Di titik ini, film tidak sekadar bicara cinta, tapi juga tentang beban yang belum selesai.

Saya jadi teringat obrolan dengan seorang teman lama, yang menikah muda dan mengaku justru kaget dengan realitas setelah akad. Film ini seperti memotret pengalaman itu—tanpa banyak polesan.

Drama Religi dengan Sentuhan Realisme

Film ini juga memadukan drama dengan elemen religi. Amira digambarkan memilih pendekatan spiritual saat menghadapi masalah, bukan konfrontasi langsung.

Pendekatan ini terasa menarik, karena memberi alternatif cara pandang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Bukan hanya emosional, tapi juga reflektif.

Didukung aktor senior seperti Surya Saputra, Putri Ayudia, Dina Lorenza, dan Irgi Fahrezi, film ini mencoba menjaga keseimbangan antara drama keluarga dan romansa.

Dengan latar cerita yang dekat dengan keseharian, Kupilih Jalur Langit berpotensi menjangkau penonton muda yang sedang atau akan menghadapi fase hidup serupa.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 



Read More

PN Surakarta Putus Gugatan Ijazah Jokowi Tidak Dapat Diterima

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan ijazah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo dengan putusan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/NO), Selasa (14/4/2026). Putusan ini menghentikan perkara di tahap awal tanpa menguji pokok sengketa.

Gugatan bernomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt itu diajukan oleh Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto terhadap Joko Widodo, Ova Emilia, Wening Udasmoro, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai turut tergugat.

Gugatan Ijazah Jokowi Gugur di Tahap Awal

Majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan para tergugat. Dengan diterimanya eksepsi tersebut, gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk dilanjutkan.

“Dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surakarta.

Putusan ini menegaskan bahwa perkara berhenti pada aspek prosedural. Substansi gugatan—termasuk pokok tudingan—tidak diperiksa lebih lanjut di persidangan.

Dalam praktik perdata, putusan NO biasanya mengindikasikan persoalan mendasar pada konstruksi gugatan. Bisa terkait kewenangan absolut, kedudukan hukum, atau cacat formil lain.

Putusan Belum Final, Jalur Banding Masih Terbuka

Selain menyatakan gugatan tidak dapat diterima, majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp537.000 kepada para penggugat.

Namun, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih memiliki hak mengajukan banding sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Langkah banding akan menentukan apakah perkara ini bisa diperiksa ulang, termasuk kemungkinan memperbaiki aspek formil yang menjadi titik lemah gugatan sebelumnya.

Di sisi lain, putusan ini memberi sinyal awal bahwa perkara menghadapi hambatan serius di tahap prosedural. Tanpa pembenahan, upaya hukum lanjutan berisiko bernasib sama.

Kasus ini sempat menyedot perhatian publik karena menyangkut figur Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun pada akhirnya, proses hukum tetap bergerak di rel teknis yang ketat dan terukur.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Integrasi Pembayaran Pajak Digital Luar Negeri Dikebut, Ini Dampaknya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengumpulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk membahas integrasi pembayaran pajak digital luar negeri, pekan ini.

Fokusnya tegas: menyatukan sistem pembayaran pajak atas transaksi digital lintas negara agar lebih cepat, transparan, dan bisa diproses real-time. Ini menjadi langkah kunci merapikan penerimaan negara di era ekonomi digital.

Integrasi Pembayaran Pajak Digital Luar Negeri Mulai Dipercepat

Di balik rapat ini, ada problem lama yang ingin diputus: sistem yang terfragmentasi. Selama ini, alur pembayaran pajak digital lintas platform sering tersendat di proses sinkronisasi dan validasi data.

Integrasi jadi jawaban. Dengan sistem yang saling terhubung, proses pembayaran dan pencatatan pajak bisa berjalan otomatis, tanpa jeda panjang dan tanpa tumpang tindih data.

“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara,” ujar Dony Oskaria dalam keterangan resminya.

Pendekatan ini juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang makin adaptif terhadap lonjakan transaksi digital global.

Saya sempat berbincang dengan pelaku bisnis digital kecil beberapa waktu lalu. Keluhannya sederhana: proses pajak terasa seperti “lompat sistem”, dari satu platform ke platform lain. Integrasi ini, jika konsisten, berpotensi menghapus kerumitan itu.

Dampak Langsung: Real-time, Minim Hambatan, Lebih Transparan

Begitu sistem terintegrasi, efeknya langsung terasa di dua sisi: negara dan wajib pajak. Proses menjadi lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Validasi data yang sebelumnya manual akan bergeser ke sistem otomatis. Artinya, potensi mismatch data bisa ditekan signifikan.

Di sisi negara, transparansi meningkat. Arus penerimaan dari transaksi digital luar negeri bisa dipantau lebih presisi—hal yang krusial di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang makin agresif.

BP BUMN juga menegaskan komitmennya mendukung penugasan pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara, sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama. Tanpa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan industri, integrasi hanya akan berhenti sebagai konsep teknis.

Arah Baru Ekosistem Pajak Digital Nasional

Langkah ini bukan sekadar integrasi sistem, melainkan fondasi baru bagi ekosistem keuangan digital nasional. Targetnya jelas: layanan publik yang lebih responsif, andal, dan mudah diakses.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, perubahan ini berarti satu hal: proses lebih sederhana. Tidak lagi berlapis, tidak lagi membingungkan.

Di level makro, ini adalah upaya menutup celah penerimaan negara dari transaksi digital global yang selama ini belum tergarap optimal.

Jika konsisten dijalankan, integrasi pembayaran pajak digital luar negeri bisa menjadi salah satu reformasi paling konkret di sektor fiskal dalam beberapa tahun terakhir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

OJK Rilis Roadmap Derivatif & ESG, Ubah Arah Investasi

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis dua roadmap besar 2026–2030 untuk pasar derivatif dan pasar modal berkelanjutan. Langkah ini bukan sekadar pembaruan kebijakan, tapi upaya membenahi dua titik lemah pasar keuangan Indonesia: likuiditas yang tipis dan adopsi ESG yang belum matang.

Dalam dokumen tersebut, OJK menargetkan pasar yang lebih dalam, investor lebih terlindungi, dan arus investasi hijau yang lebih agresif—di tengah tekanan global menuju ekonomi rendah karbon.

Pasar Derivatif: Ambisi Besar di Tengah Realita Sepi

Secara konsep, pasar derivatif adalah “alat lindung nilai”. Tapi di Indonesia, ia belum benar-benar hidup. Transaksi terbatas, pelaku pasar masih itu-itu saja, dan likuiditas cenderung dangkal.

OJK mencoba memecah kebuntuan ini lewat empat pilar: perlindungan investor, pembenahan intermediari, pengembangan produk, dan efisiensi infrastruktur.

Salah satu yang cukup mencolok adalah pembatasan leverage untuk investor ritel dan penerapan negative balance protection. Ini sinyal kuat bahwa OJK ingin menekan risiko spekulatif yang selama ini bikin pasar derivatif kurang dipercaya.

Namun persoalannya lebih dalam dari sekadar aturan.

Saya masih ingat obrolan dengan seorang trader di Jakarta beberapa tahun lalu. Ia bilang, “Instrumennya ada, tapi lawannya siapa?” Maksudnya sederhana—tanpa likuiditas, transaksi sulit terjadi.

Di sinilah tantangan utama roadmap ini: bukan hanya membangun sistem, tapi menghidupkan pasar.

ESG: Antara Peluang Besar dan Skeptisisme Pasar

Di sisi lain, OJK mendorong pasar modal berbasis ESG sebagai mesin baru pendanaan. Secara global, tren ini sudah jadi arus utama. Tapi di Indonesia, adopsinya masih bertahap.

Data OJK menunjukkan, hingga Desember 2025, penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan mencapai Rp74,14 triliun. Angka ini terlihat besar, tapi masih kecil dibanding kebutuhan pembiayaan transisi energi.

Produk reksa dana ESG juga tumbuh dengan dana kelolaan Rp9,98 triliun. Namun, sebagian besar masih didominasi investor institusi.

Masalah utamanya ada di persepsi. Banyak pelaku pasar melihat ESG sebagai “label tambahan”, bukan strategi investasi utama.

Seorang manajer investasi bahkan pernah mengatakan, “Kalau return-nya sama, orang baru lihat ESG. Kalau tidak, ya ditinggal.”

Artinya, tanpa insentif dan edukasi, ESG sulit jadi pilihan utama.

Strategi OJK: Mendorong, Tapi Belum Menjamin

OJK menyusun roadmap ini dengan empat pendekatan: regulasi, peningkatan aktivitas pasar, dorongan partisipasi, dan kolaborasi global, termasuk dengan Asian Development Bank.

Targetnya cukup agresif. Obligasi berkelanjutan diproyeksikan tumbuh lebih dari 50 persen per tahun. Sementara pasar derivatif diharapkan mulai menarik lebih banyak investor institusi.

Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan, roadmap sering kali kuat di desain, lemah di eksekusi.

Tanpa insentif nyata—seperti kemudahan pajak, peningkatan literasi, atau likuiditas awal—pasar cenderung bergerak lambat.

Ujian Sebenarnya: Eksekusi, Bukan Dokumen

Dua roadmap ini pada akhirnya adalah peta. Tapi pasar tidak bergerak hanya karena peta dibuat.

Yang menentukan adalah: seberapa cepat investor masuk, seberapa besar kepercayaan tumbuh, dan seberapa konsisten regulator mengawal

Jika berhasil, Indonesia bisa punya pasar keuangan yang lebih dalam dan relevan secara global. Jika tidak, roadmap ini berisiko jadi dokumen ambisius yang tak pernah benar-benar dijalankan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Rini Widyantini Klaim WFH ASN Berjalan Lancar Pekan Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rini Widyantini menyatakan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pekan pertama berjalan lancar dan menunjukkan hasil menggembirakan. Evaluasi awal dilakukan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pemerintah menilai skema fleksibilitas tempat bekerja ini tidak mengganggu kinerja maupun pelayanan publik. Justru, pola kerja baru disebut mulai membentuk ritme birokrasi yang lebih adaptif.

Evaluasi Awal WFH ASN: Adaptasi Cepat, Kinerja Terjaga

Rini menyebut mayoritas instansi pemerintah pusat mampu beradaptasi cepat dengan sistem kerja berbasis output. “Implementasi berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi modal penting. Pola kerja jarak jauh bukan hal baru, hanya kini diformalkan dalam kebijakan yang lebih terstruktur.

Saya sempat berbincang dengan seorang ASN di kementerian teknis beberapa waktu lalu. Ia mengaku ritme kerja justru lebih fokus saat WFH, meski tantangannya ada di koordinasi lintas tim.

Rini menegaskan, kebijakan ini bukan soal mengurangi jam kerja. “Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” katanya.

Layanan Publik dan Tantangan Infrastruktur

Pemerintah memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat dan kanal pengaduan, layanan esensial tetap berjalan normal.

“Pelayanan publik tidak bisa ditawar. Layanan yang berdampak langsung ke masyarakat tetap berjalan,” ujar Rini.

Namun, tidak semua berjalan mulus. Pemerintah mencatat ketimpangan infrastruktur digital antar instansi masih menjadi kendala. Beberapa lembaga masih menyesuaikan pembagian kerja antara sistem daring dan tatap muka.

Hal ini mengingatkan pada situasi awal pandemi, ketika banyak instansi gagap teknologi. Bedanya, sekarang ekspektasi publik jauh lebih tinggi—tidak ada ruang untuk layanan yang tersendat.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri, mengingat penerapan WFH di daerah memiliki karakteristik berbeda.

Evaluasi Berkala dan Arah Kebijakan

Rini menegaskan evaluasi satu pekan belum cukup untuk menarik kesimpulan menyeluruh. Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala setiap dua bulan, dengan penilaian pertama dijadwalkan Juni 2026.

Setiap instansi diminta melaporkan capaian kinerja, efisiensi energi, hingga kualitas layanan publik. Data ini akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan ke depan.

“Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi,” kata Rini.

Optimisme ada, tapi pemerintah tetap berhati-hati. Jika dikelola konsisten, WFH ASN berpotensi menjadi fondasi baru birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IPSI Gelar Munas, Prabowo Tegaskan Pencak Silat Warisan Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI di Jakarta, Sabtu (11/4/2026), dengan penegasan target besar: pencak silat harus menembus Olimpiade. Dalam forum itu, ia didampingi Agus Subiyanto dan sejumlah pejabat negara.

Acara berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), menghadirkan pemangku kepentingan olahraga nasional. Fokusnya jelas: mempercepat pembinaan dan diplomasi olahraga agar pencak silat diakui secara global.

Pencak Silat, Antara Warisan dan Ambisi Global

Prabowo menekankan pencak silat bukan sekadar cabang olahraga, melainkan identitas budaya. “Pencak silat adalah bagian dari budaya, bagian dari ilmu kesatria,” ujarnya dalam sambutan.

Pernyataan itu bukan tanpa konteks. Dalam beberapa tahun terakhir, pencak silat memang konsisten menyumbang medali di berbagai ajang internasional. Namun, jalan menuju Olimpiade masih panjang dan penuh lobi politik olahraga.

Di sela acara, saya teringat obrolan dengan seorang pelatih daerah beberapa tahun lalu. Ia bilang, talenta muda Indonesia melimpah, tapi sering kalah di sistem pembinaan. Masalah klasik—yang tampaknya masih relevan hingga hari ini.

Target Olimpiade: Ambisi yang Belum Tuntas

Prabowo secara terbuka mengakui target membawa pencak silat ke Olimpiade belum tercapai selama masa kepemimpinannya di IPSI. “Saya minta maaf belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade,” katanya.

Namun ia menegaskan dukungan tidak akan berhenti, meski nantinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum IPSI. Pernyataan ini memberi sinyal kesinambungan dukungan politik terhadap cabang olahraga tersebut.

Di sisi lain, Panglima TNI Agus Subiyanto bersama Menpora, Kapolri, dan Direktur Utama PT Pertamina menerima plakat penghargaan dari PB IPSI. Ini mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam pembinaan pencak silat.

Komitmen TNI sendiri ditegaskan: pembinaan generasi muda lewat olahraga akan terus diperkuat. Ini penting, karena tanpa basis atlet yang kuat, ambisi Olimpiade hanya akan jadi slogan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemendikdasmen Perkuat Rumah Pendidikan di Tengah Pembatasan Medsos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kebijakan pembatasan media sosial pelajar melalui PP TUNAS mulai berlaku Maret 2026. Pemerintah mendorong penggunaan Super Aplikasi Rumah Pendidikan sebagai alternatif ruang digital edukatif.

Langkah ini dijalankan bersamaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusdatin sejak 2025, sebagai respons atas risiko konten negatif yang mengancam perkembangan anak.

Pembatasan Media Sosial dan Alternatif Digital Pendidikan

Guru Biologi SMAN 8 Raja Ampat, Winanto Tri Hapsoro, menilai kebijakan ini relevan dengan kondisi pelajar yang masih rentan terhadap pengaruh digital.

“Pembatasan media sosial oleh pemerintah sangat relevan, karena pelajar masih berada pada fase perkembangan yang rentan pengaruh konten negatif,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menyebut kehadiran Super Aplikasi Rumah Pendidikan menjadi pembeda. Platform ini tidak hanya membatasi, tetapi juga memberi alternatif ruang belajar yang lebih aman.

Di lapangan, perubahan ini terasa nyata. Saya pernah berbincang dengan guru di wilayah timur Indonesia yang mengeluhkan distraksi media sosial lebih dominan daripada bahan ajar. Kini, arah itu mulai bergeser.

Winanto mencontohkan fitur Ruang Murid dan Lab Maya yang memungkinkan siswa di Papua Barat Daya mengakses pengalaman belajar setara dengan sekolah di kota besar.

“Konten seperti Lab Maya sangat membantu siswa kami memahami materi secara lebih mendalam,” katanya.

Efektivitas, Tantangan, dan Adaptasi Generasi Digital

Meski demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Muhammad Najmi HR, siswa kelas VI di Sarijadi, Bandung, mengaku masih bisa mengakses platform seperti TikTok dan YouTube.

Celah ini menunjukkan perlunya pengawasan dan integrasi sistem yang lebih kuat agar kebijakan tidak berhenti di level regulasi.

Dari sisi orang tua, dukungan cukup kuat. Siti Samiatun, warga Cimahi, menilai pembatasan ini membantu mengontrol aktivitas digital anak.

“Saya setuju dengan pembatasan media sosial. Anak jadi tidak terlalu larut dan lupa waktu,” ujarnya.

Namun tantangan berikutnya adalah relevansi konten. Winanto menekankan pentingnya pengembangan fitur mobile dan format video pendek agar sesuai dengan kebiasaan generasi muda.

Saya sendiri melihat pola konsumsi konten pelajar kini sangat cepat. Tanpa adaptasi format, platform edukasi berisiko ditinggalkan meski niatnya baik.

Integrasi Sistem dan Masa Depan Pembelajaran Digital

Kepala Pusdatin, Wibowo Mukti, menjelaskan Super Aplikasi Rumah Pendidikan dirancang sebagai ekosistem terpadu dengan delapan menu utama, termasuk Ruang Murid dan Ruang Guru.

Sebelumnya, layanan pendidikan digital tersebar di hampir 300 aplikasi berbeda. Kondisi ini menyulitkan lebih dari 4 juta guru dan 40 juta siswa di seluruh Indonesia.

Melalui integrasi ini, pemerintah menargetkan pembelajaran yang lebih inklusif, efisien, dan merata, terutama di wilayah terpencil.

Jika konsisten dijalankan, kombinasi pembatasan media sosial pelajar dan penguatan platform edukasi bisa menjadi titik balik pengelolaan ruang digital anak di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Bea Cukai Riau Musnahkan Barang Ilegal Rp44,8 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau memusnahkan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai senilai Rp44,82 miliar, Selasa (14/4/2026). Kegiatan berlangsung di Pekanbaru dan Dumai, melibatkan aparat lintas instansi.

Pemusnahan mencakup barang ilegal periode 2024–2025 yang telah berstatus Barang Menjadi Milik Negara (BMMN). Langkah ini disebut sebagai upaya menekan peredaran barang ilegal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Barang Ilegal Didominasi Rokok Tanpa Cukai

Barang yang dimusnahkan didominasi produk kena cukai ilegal. Totalnya mencapai 28,8 juta batang rokok tanpa pita cukai, 1.214 liter minuman beralkohol, serta ratusan koli barang lain.

Selain itu, terdapat pakaian bekas, alas kaki, barang konsumsi, hingga elektronik ilegal. Seluruh barang merupakan hasil penindakan di wilayah Riau dan Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir.

Metode pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan dipotong. Proses ini dilakukan terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Sinergi Aparat Jadi Kunci Penegakan Hukum

Kepala Kanwil DJBC Riau, Dwijo Muryono, menegaskan pemusnahan ini bukan sekadar seremoni. “Ini bentuk nyata komitmen melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari barang ilegal,” ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan TNI AD. Asisten Operasi Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani, hadir mewakili Pangdam.

Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. “Kami siap terus mendukung penegakan hukum di wilayah,” katanya.

Kehadiran aparat gabungan—mulai dari Bea Cukai, TNI, Kepolisian, hingga Kejaksaan—menunjukkan pola kolaborasi yang makin solid.

Dalam pengalaman liputan lapangan, pola seperti ini biasanya efektif memutus jalur distribusi, bukan hanya di hilir tapi juga sampai ke jaringan pemasok.

Dampak Ekonomi dan Imbauan ke Masyarakat

Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Produk tanpa cukai, misalnya, dijual jauh lebih murah karena tidak menanggung beban pajak. Ini menekan pelaku usaha resmi yang patuh aturan.

Karena itu, masyarakat diminta ikut berperan. Peningkatan kesadaran hukum dinilai penting untuk memutus rantai distribusi barang ilegal.

Langkah penindakan yang konsisten, ditambah partisipasi publik, menjadi kombinasi kunci untuk menjaga pasar tetap sehat dan kompetitif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Habitat Ungkap Hambatan SKK Konstruksi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Habitat for Humanity Indonesia membeberkan hasil studi nasional implementasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) sektor konstruksi di Kota Tangerang, Selasa, 14 April 2026. Temuan utamanya: akses sertifikasi masih timpang, padahal sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja.

Dari total pekerja konstruksi di Indonesia, hanya sekitar 6 persen yang mengantongi sertifikat resmi. Ketimpangan ini dinilai berisiko terhadap kualitas pembangunan dan keselamatan kerja di lapangan.

Ketimpangan Akses Jadi Masalah Inti

Sektor konstruksi selama ini dikenal sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur dan perumahan. Namun di lapangan, kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya terstandar.

Saya pernah berbincang dengan seorang tukang bangunan di pinggiran Tangerang. Dia sudah 15 tahun bekerja, tapi belum pernah ikut uji sertifikasi. Bukan karena tidak mampu, melainkan tidak tahu harus mulai dari mana.

Temuan studi Habitat menguatkan cerita seperti itu. Tiga hambatan utama muncul berulang: minimnya informasi bagi pekerja informal, biaya sertifikasi yang dianggap berat, dan proses administrasi yang rumit.

Padahal, Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) menjadi instrumen penting untuk memastikan kompetensi pekerja sesuai standar nasional.

Program Pelatihan Tunjukkan Hasil, Tapi Belum Merata

Sejak 2023, Habitat for Humanity Indonesia menjalankan program pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasilnya cukup mencolok.

Sebanyak 581 pekerja di Kota dan Kabupaten Tangerang telah tersertifikasi. Bahkan, tingkat kelulusan mencapai 96 persen.

“Pekerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses sertifikasi,” ujar Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia.

Angka kelulusan tinggi ini memberi sinyal jelas: persoalannya bukan pada kemampuan, tetapi akses. Banyak pekerja sebenarnya siap, hanya terhambat sistem.

Di sisi lain, pemerintah melihat inisiatif ini sebagai model kolaborasi. “Kami mengapresiasi Habitat… hasil studi ini bisa memperkuat kebijakan ke depan,” kata Ir. Kimron Manik dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Habitat juga mencoba menutup celah lain lewat job fair konstruksi pada 2025. Tujuannya sederhana: memastikan pekerja terlatih tidak berhenti di sertifikat, tapi terserap industri.

Dampak Lebih Luas: Kualitas Infrastruktur dan Ekonomi

Kualitas tenaga kerja konstruksi tidak hanya berdampak pada bangunan, tapi juga ekonomi daerah. Infrastruktur yang buruk berisiko mahal di kemudian hari.

Studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, industri, hingga lembaga pelatihan untuk memperbaiki ekosistem sertifikasi agar lebih inklusif.

Momentum kolaborasi mulai terlihat. Sejumlah pihak hadir dalam diseminasi, mulai dari Kementerian PU, Bappeda, hingga perwakilan internasional.

Ke depan, tantangannya jelas: membuat sertifikasi tidak lagi eksklusif. Karena di balik setiap bangunan, ada tenaga kerja yang seharusnya punya standar yang sama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Soroti Pentingnya Integritas dan Efisiensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri menegaskan pentingnya integritas dan efisiensi dalam organisasi media melalui pernyataan reflektif di Jakarta, Senin (13/4/2026). Pesan ini menyoroti dilema klasik antara kecepatan kerja dan keberanian menjaga nilai kebenaran.

“Efisiensi adalah tentang melakukan sesuatu dengan benar, namun integritas adalah tentang melakukan hal yang benar,” ujar Syamsul.

Efisiensi Tanpa Arah Bisa Menyesatkan

Dalam praktik organisasi, efisiensi sering menjadi ukuran utama. Target harus tercapai cepat, biaya ditekan, dan proses dipersingkat.

Di ruang redaksi, situasi ini bukan hal baru. Saya pernah melihat bagaimana tekanan kecepatan membuat verifikasi informasi terasa seperti beban tambahan. Padahal, di situlah letak kualitas.

Efisiensi, dalam konteks ini, memang penting. Ia menjaga organisasi tetap hidup, terutama di tengah tekanan ekonomi yang tidak ringan.

Namun, ketika efisiensi berdiri sendiri tanpa arah nilai, ia berpotensi melenceng. Prosedur bisa dipenuhi, target tercapai, tetapi substansi kebenaran justru terabaikan.

Integritas: Pilar yang Tak Bisa Ditawar

Di sisi lain, integritas berbicara soal keberanian memilih yang benar. Bukan sekadar bagaimana sesuatu dikerjakan, tetapi apa dan mengapa hal itu dilakukan.

Dalam dunia media dan hukum, integritas bukan pilihan tambahan. Ia adalah fondasi. Tanpa itu, kepercayaan publik runtuh—dan sulit dibangun kembali.

Saya teringat percakapan dengan seorang jurnalis senior yang pernah berkata, “Berita bisa cepat, tapi kepercayaan butuh waktu lama.” Kalimat sederhana, tetapi menggambarkan posisi integritas yang tidak tergantikan.

Menurut Syamsul Bahri, integritas menuntut transparansi dan akuntabilitas. Bahkan ketika pilihan yang benar terasa lebih mahal atau berisiko, di situlah ujian sesungguhnya.

Menyatukan Efisiensi dan Integritas

Tantangan terbesar organisasi hari ini bukan memilih salah satu, melainkan menyatukan keduanya. Efisiensi menjaga organisasi tetap berjalan, sementara integritas menjaga arah dan martabatnya.

Ketika keduanya berjalan seiring, organisasi tidak hanya produktif, tetapi juga dipercaya. Sebaliknya, jika salah satu diabaikan, dampaknya langsung terasa—baik secara internal maupun di mata publik.

Pesan Ketum FORSIMEMA ini relevan di tengah perubahan industri media yang serba cepat. Tekanan digital, kompetisi, dan tuntutan produksi tinggi kerap menggoda untuk mengorbankan prinsip.

Pentingnya integritas dan efisiensi dalam organisasi media bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa integritas, efisiensi kehilangan makna. Tanpa efisiensi, integritas sulit bertahan.

Di titik ini, organisasi diuji bukan hanya soal seberapa cepat bergerak, tetapi seberapa lurus arah yang dipilih.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Habitat Soroti Rendahnya Sertifikasi Tenaga Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Habitat for Humanity Indonesia mengungkap strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi nasional dalam diseminasi studi nasional yang digelar Habitat for Humanity Indonesia di Tangerang, Selasa (14/4/2026). Studi ini menyoroti rendahnya kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang baru mencapai sekitar 6 persen tenaga kerja.

Padahal, kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,5 juta tenaga kerja bersertifikat, sementara yang tersedia baru sekitar 500 ribu. Kesenjangan ini berdampak pada kualitas proyek, efisiensi anggaran, hingga keselamatan kerja.

Sertifikasi Ada, Tapi Belum Jadi Kebutuhan

Hester Smidt menjelaskan, persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan implementasi yang belum menyatu dengan sistem proyek. SKK masih dianggap sekadar formalitas administratif.

Dalam banyak proyek, pola rekrutmen masih bergantung pada kedekatan personal. Tukang direkrut karena “sudah biasa kerja”, bukan karena terverifikasi kompetensinya. 

Saya pernah berbincang dengan seorang pekerja bangunan di proyek kecil. Ia mengaku sudah belasan tahun bekerja, tetapi belum pernah mengikuti sertifikasi. “Kalau kerja ya pakai pengalaman saja,” ujarnya. Pernyataan ini terasa umum—dan justru di situlah masalahnya.

Akses menjadi hambatan lain. Biaya, lokasi uji kompetensi, hingga proses administrasi membuat banyak pekerja memilih bertahan di jalur informal.

Dampak Langsung ke Proyek dan Anggaran

Ketika sertifikasi tidak menjadi standar, kualitas konstruksi sulit dijaga konsisten. Risiko pekerjaan ulang meningkat, yang pada akhirnya membebani anggaran publik.

Studi mencatat, sistem pengadaan belum konsisten mensyaratkan tenaga kerja bersertifikat. Di sisi lain, pengawasan di lapangan juga belum berjalan sistematis, terutama dalam rantai subkontrak.

Akibatnya, sertifikasi berjalan sendiri, sementara praktik proyek berjalan dengan logika lama. Kesenjangan ini menciptakan inefisiensi yang berulang.

Pekerja informal pun sulit naik kelas. Tanpa pengakuan formal, mereka tetap berada di posisi tawar rendah, meski memiliki pengalaman panjang.

Menariknya, model intervensi terintegrasi yang diuji di Banten menunjukkan hasil berbeda. Sertifikasi bisa mencapai hingga 96 persen ketika sistem pembinaan, pengadaan, dan pengawasan berjalan selaras.

Dorongan Reformasi: SKK Jadi “Tiket Masuk” Proyek

Habitat for Humanity Indonesia merekomendasikan agar SKK dijadikan syarat utama dalam seluruh tahapan proyek—mulai dari tender hingga pembayaran.

Langkah ini perlu diikuti dengan integrasi sistem secara menyeluruh. Tanpa itu, sertifikasi hanya berhenti sebagai dokumen, bukan praktik.

Perluasan akses juga menjadi kunci. Skema pengakuan pengalaman kerja, pelatihan langsung di proyek, hingga sertifikasi yang mendekat ke pekerja dinilai lebih realistis.

Dalam praktiknya, pendekatan ini lebih menjawab kebutuhan. Seorang mandor yang saya temui pernah bilang, pekerjanya sebenarnya mau belajar, asal tidak harus meninggalkan pekerjaan terlalu lama.

Studi ini menegaskan bahwa masalah utama sektor konstruksi bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan tidak terhubungnya sistem kompetensi dengan pasar.

Jika strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi nasional dijalankan konsisten, kualitas proyek bisa meningkat, risiko anggaran menurun, dan tenaga kerja lokal punya peluang naik kelas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Rapi Films Rilis Trailer, Film Keluarga Sentuh Memori Ibu

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Rapi Films bersama Screenplay Films dan Vortera Studios resmi merilis trailer dan poster film Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (13/4). Film drama keluarga ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 13 Mei 2026.

Film yang disutradarai Kuntz Agus dan ditulis Alim Sudio ini mengangkat konflik keluarga modern, khususnya relasi anak dan orang tua saat memori mulai memudar.

Konflik Keluarga dan Realita Anak Muda

Cerita berpusat pada Kesha (Yasmin Napper), mahasiswi film tingkat akhir yang tengah mengejar kemandirian. Ia ingin lepas dari rumah dan fokus pada masa depannya.

Namun situasi berubah ketika ibunya, Yuke Yolanda (Lulu Tobing), mulai mengalami gangguan ingatan. Dari lupa hal kecil hingga detail penting tentang keluarga, kondisi itu perlahan mengguncang dinamika rumah.

Di tengah tekanan tugas akhir, Kesha dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: bertahan mengejar mimpi atau kembali pulang untuk menjaga ibunya.

Saya jadi teringat masa kuliah dulu—ketika ambisi terasa mendesak, tapi telepon dari rumah sering terasa seperti gangguan. Film ini seperti menampar pelan: ada hal yang tak bisa ditunda.

Konflik makin kompleks dengan kehadiran Kenya (Sofia Shireen), anak tengah yang berprestasi, serta Karlo (Jordan Omar), si bungsu yang membutuhkan perhatian khusus.

Memori, Kehilangan, dan Titik Balik Emosional

Penulis Alim Sudio menyebut naskah ini lahir dari keresahan generasi muda yang sering terjebak antara ambisi dan keluarga.

“Lewat karakter Kesha, kita melihat bagaimana hubungan dengan keluarga bisa naik-turun, hingga akhirnya ia sadar keluarga adalah hal yang paling abadi,” ujarnya.

Sutradara Kuntz Agus menambahkan, film ini ingin mengajak penonton merenungkan arti kenangan. “Saat memori mulai hilang, kita baru sadar betapa berharganya kebersamaan,” katanya.

Yasmin Napper juga menilai peran Kesha membuka perspektif baru tentang posisi anak sulung. “Bukan sekadar mengalah, tapi menjadi penjaga memori keluarga,” ujarnya.

Anekdot sederhana: ada fase ketika kita lebih hafal deadline dibanding ulang tahun orang tua. Film ini mengingatkan, waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua.

Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan menempatkan keluarga sebagai pusat cerita. Di tengah kehilangan memori, film ini menegaskan satu hal: kehadiran orang terdekat tak tergantikan.

Film ini berpotensi menjadi salah satu drama keluarga yang relevan dengan realitas generasi muda saat ini—dekat, personal, dan terasa nyata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PT AEK Uji Kesiapan Karlabun, Bayang-Bayang El Nino Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

PT Agri Eastborneo Kencana (PT AEK) menggelar simulasi penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun) di Desa Sedulang, Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Sabtu (4/4/2026). Latihan ini dilakukan di tengah prediksi menguatnya fenomena El Nino hingga Oktober mendatang.

Langkah ini mencerminkan satu hal: ancaman kebakaran lahan bukan lagi potensi, melainkan risiko yang tinggal menunggu waktu jika mitigasi tidak disiplin dijalankan.

Kesiapsiagaan yang Diuji, Bukan Sekadar Formalitas

General Manager PT AEK, Syamsul Bahri, menegaskan simulasi ini bagian dari agenda krusial perusahaan. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dari level paling dasar.

“Kewaspadaan harus dimulai dari hal kecil,” ujar Syamsul Bahri.

Pernyataan ini terdengar sederhana, tapi di lapangan sering justru diabaikan. Pengalaman kebakaran lahan di Kalimantan berulang kali menunjukkan bahwa sumber api kerap berasal dari kelalaian manusia—bukan faktor alam semata.

Antara SOP dan Realitas Lapangan

Simulasi yang digelar PT AEK mencakup pemaparan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh tim Health, Safety, and Environment (HSE), pengecekan sarana pemadam, hingga praktik langsung menghadapi api dengan berbagai skala.

Namun, persoalan klasiknya bukan pada ketersediaan SOP atau alat. Banyak perusahaan memiliki dokumen lengkap, tetapi lemah dalam eksekusi saat krisis terjadi.

Dalam beberapa kasus kebakaran sebelumnya, koordinasi antar tim sering menjadi titik rapuh. Respons lambat beberapa menit saja bisa membuat api tak terkendali.

El Nino dan Risiko yang Meningkat

Fenomena El Nino diperkirakan memicu musim kering lebih panjang. Kondisi ini memperbesar peluang munculnya titik api, terutama di wilayah perkebunan.

Di sinilah simulasi seperti yang dilakukan PT AEK menjadi relevan. Bukan hanya untuk memenuhi standar operasional, tetapi menguji refleks organisasi menghadapi kondisi darurat.

Jika disiplin dijaga, simulasi bisa menjadi benteng pertama. Jika tidak, ia hanya akan berakhir sebagai ritual tahunan tanpa dampak nyata.

Penulis: LA

Editor: Arianto 

Read More

Kasmarni Resmikan Defa Kostel Mandau, Hunian Modern Makin Terjangkau

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Peresmian Defa Kostel di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin (13/4/2026), menandai dorongan baru bagi sektor hunian modern sekaligus ekonomi lokal. Bupati Bengkalis Kasmarni hadir langsung dan menilai fasilitas ini menjawab kebutuhan akomodasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Di tengah mobilitas pekerja migas dan mahasiswa di Mandau, kebutuhan hunian praktis dengan standar layak terus meningkat—dan pasar ini selama ini belum sepenuhnya terisi.

Hunian Modern Jadi Jawaban Kebutuhan Mandau

Kasmarni dalam sambutannya menyebut kehadiran Defa Kostel sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai model hunian seperti ini bisa meningkatkan standar layanan akomodasi lokal.

“Ini bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari peningkatan kualitas layanan di daerah,” ujar Kasmarni dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2026).

Pengalaman pribadi penulis saat meliput kawasan Mandau beberapa tahun lalu menunjukkan satu hal: banyak pekerja harus puas dengan kos seadanya. Pilihan nyaman dengan harga masuk akal masih terbatas.

Di titik ini, Defa Kostel mencoba mengisi celah tersebut.

Konsep Kostel Rasa Hotel, Harga Tetap Masuk Akal

Pemilik Defa Kostel, Ferdinand, menjelaskan konsep yang diusung adalah kombinasi hunian praktis dengan fasilitas setara hotel. Namun, harga tetap dirancang agar terjangkau.

“Kami ingin menghadirkan tempat tinggal nyaman dengan pengalaman seperti hotel, tanpa biaya tinggi,” ujar Ferdinand.

Fasilitas yang ditawarkan mencakup kamar ber-AC, internet, keamanan 24 jam, serta lingkungan yang tertata rapi. Segmen yang dibidik cukup luas: pekerja, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Fenomena ini sejalan dengan tren nasional, di mana hunian mikro dengan fasilitas lengkap mulai diminati generasi produktif yang mengutamakan efisiensi.

Dampak Ekonomi dan Efek Berganda

Peresmian ini juga dihadiri pejabat daerah dan tokoh masyarakat, menandakan dukungan terhadap geliat usaha lokal.

Kasmarni berharap kehadiran Defa Kostel memicu pelaku usaha lain untuk berinovasi. Dalam ekosistem ekonomi daerah, model seperti ini berpotensi menciptakan efek berganda—dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan daya tarik wilayah.

Kalau ditarik lebih jauh, Mandau sedang bergerak dari sekadar kawasan industri menuju kawasan hunian yang lebih tertata. Defa Kostel bisa jadi salah satu titik awal perubahan itu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Negara Abai, Kekerasan Anak Down Syndrome Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lonjakan kekerasan terhadap anak disabilitas, termasuk down syndrome, bukan sekadar angka statistik. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menunjukkan kenaikan tajam dari 49,40 persen pada 2021 menjadi 83,85 persen pada 2024—sebuah sinyal keras bahwa sistem perlindungan belum bekerja.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam pembukaan webinar nasional bertajuk "Menjadi Sahabat Anak dengan Down Syndrome: Kenali, Pahami, dan Lindungi" pada Rabu, 8 April 2026. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memang sudah mengakui persoalan ini. Namun pertanyaannya, mengapa lonjakan setinggi itu bisa terjadi dalam waktu singkat tanpa intervensi yang terasa di lapangan?

Kekerasan Anak Down Syndrome: Kegagalan Sistemik

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut perlindungan anak disabilitas sebagai tanggung jawab bersama. Pernyataan ini benar, tapi berisiko menjadi klise jika tidak diikuti langkah konkret yang terukur.

Kekerasan terhadap anak disabilitas bukan kejadian sporadis. Ini problem struktural. Mulai dari lemahnya deteksi dini, minimnya pendampingan keluarga, hingga rendahnya literasi publik soal disabilitas.

Di banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat. Artinya, pendekatan berbasis kampanye saja tidak cukup. Negara perlu masuk lebih dalam, hingga level komunitas terkecil.

Saya pernah menemui seorang ibu dengan anak down syndrome di pinggiran Jakarta. Ia tidak bicara soal program pemerintah, melainkan soal rasa aman—sesuatu yang hingga kini belum ia rasakan sepenuhnya.

Inklusi yang Masih Berhenti di Wacana

Program Manager Disability, Equity, dan Inclusion (DEI) Workstream NLR Indonesia, Fahmi Arizal, mendorong pendekatan pemberdayaan. Ini langkah penting, tapi implementasinya masih timpang.

Sekolah inklusif belum merata. Layanan kesehatan ramah disabilitas masih terbatas. Bahkan di kota besar, akses terhadap terapi dan pendampingan masih mahal dan sulit dijangkau.

Padahal, anak dengan down syndrome punya potensi berkembang jika didukung sistem yang tepat. Tanpa itu, mereka justru makin rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Dari Edukasi ke Kebijakan Nyata

Rekomendasi webinar—mulai dari edukasi publik hingga kolaborasi lintas sektor—sebenarnya bukan hal baru. Masalahnya selalu sama: eksekusi.

Negara perlu melampaui pendekatan normatif. Dibutuhkan peta jalan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan pengawasan yang konsisten.

Lebih penting lagi, suara anak disabilitas dan keluarganya harus masuk dalam proses kebijakan. Tanpa itu, kebijakan hanya akan terasa jauh dari realitas.

Ujian Nyata Negara

Lonjakan kekerasan ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan sekadar bahan seminar atau webinar tahunan.

Perlindungan anak disabilitas adalah ujian nyata negara dalam menjamin hak paling dasar: rasa aman. Jika angka terus naik, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya masyarakat, tapi juga arah kebijakan itu sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Survei Poltracking Kepuasan Publik Prabowo Gibran Capai 74 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih tinggi, mencapai 74,1 persen. Survei dilakukan pada 2–8 Maret 2026 dengan 1.220 responden di 38 provinsi.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan hasil ini di Jakarta, Senin, 13 April 2026. Survei ini mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di tengah tekanan geopolitik global.

Kepuasan Publik Prabowo Gibran Tetap Tinggi

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran tercatat 75,1 persen. Sementara kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden berada di angka 74,9 persen.

Menurut Masduri Amrawi, kepuasan publik Prabowo Gibran didorong oleh program konkret yang dirasakan langsung. “Program Makan Bergizi Gratis menjadi faktor utama kepuasan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebanyak 23 persen responden menyebut program tersebut sebagai alasan utama kepuasan. Disusul bantuan pemerintah tepat sasaran 13,8 persen, serta kepemimpinan tegas 10,2 persen.

Di sisi lain, keberhasilan menjaga kerukunan umat beragama mendapat apresiasi 77,8 persen responden. Angka ini cukup tinggi dibanding indikator lain seperti keamanan dan persatuan nasional.

Saya sempat berbincang dengan seorang pelaku UMKM di Bekasi. Ia mengaku mulai merasakan dampak bantuan pemerintah, meski belum sepenuhnya merata.

Program MBG dan Peta Politik 2029

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program paling dikenal publik, dengan tingkat awareness mencapai 88 persen. Dari jumlah itu, 55 persen menyatakan puas, sementara 35,8 persen belum puas.

Selain MBG, program lain seperti Bantuan Subsidi Upah dan layanan kesehatan gratis juga mendapat respons positif, meski dampaknya tidak sebesar MBG.

Namun, tidak semua kebijakan mendapat dukungan. Keputusan bergabung dengan Board Of Peace (BOP) ditolak 40,7 persen responden, menunjukkan adanya catatan kritis publik.

Dalam evaluasi lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat tingkat kepuasan tertinggi 77,6 persen, diikuti lembaga kepresidenan 64,1 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 62,9 persen.

Elektabilitas dan Dinamika Politik

Survei ini juga memotret peta elektoral menuju 2029. Pada simulasi top of mind, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan 32,9 persen, diikuti Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan.

Untuk calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 26,8 persen. Nama lain seperti Dedi Mulyadi dan Mahfud MD masih berada di bawah.

Sementara itu, elektabilitas partai menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan 26,1 persen, diikuti PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Meski angkanya solid, dinamika politik masih terbuka. Persepsi publik sangat bergantung pada isu yang berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Para Ulama Indonesia Serukan Persatuan Dunia Islam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Global Fulcrum of Wasatiyyat Islam (GFWI) menyerukan persatuan dunia Islam sebagai respons atas konflik global, khususnya di Timur Tengah. Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/04/2026).

Ketua CDCC & GFWI, M. Din Syamsuddin, menegaskan bahwa eskalasi konflik, termasuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, berpotensi memicu krisis kemanusiaan lebih luas dan mengganggu stabilitas global.

Seruan Persatuan Dunia Islam di Tengah Konflik Global

Dalam pernyataan resminya, ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia menilai konflik terbaru menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan, setelah sebelumnya terjadi di Gaza, Palestina.

Mereka menilai alasan serangan terhadap Iran serupa dengan narasi invasi Irak 2003 yang kemudian terbukti tidak akurat. Dampaknya bukan hanya korban jiwa, tetapi juga tekanan ekonomi dan politik global.

“Perang tersebut telah membawa dampak buruk berskala global dalam bidang politik dan ekonomi,” demikian pernyataan bersama yang disampaikan dalam konferensi pers.

Di tengah situasi ini, seruan persatuan dunia Islam dinilai mendesak. Para tokoh menekankan pentingnya langkah “ishlah syamilah” atau perbaikan menyeluruh, termasuk penghentian perang secara permanen dan penyelesaian konflik yang adil.

Saya teringat percakapan dengan seorang akademisi beberapa waktu lalu. Ia bilang, konflik berkepanjangan di Timur Tengah selalu punya efek domino, bahkan ke negara yang jauh secara geografis.

Desakan ke PBB dan Solidaritas Dunia Islam

CDCC dan GFWI juga mendesak lembaga internasional seperti PBB, Dewan Keamanan PBB, International Court of Justice (ICJ), dan International Criminal Court (ICC) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.

Mereka meminta Amerika Serikat dan Israel menghentikan agresi serta mematuhi prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional secara konsisten.

Selain tekanan global, seruan persatuan dunia Islam juga diarahkan ke internal negara-negara Muslim. Para pemimpin diminta mengedepankan solidaritas dan menyelesaikan konflik internal dengan semangat ukhuwah.

“Para pemimpin negara Islam agar bersepakat dalam upaya pembelaan terhadap Bangsa Palestina,” demikian salah satu poin seruan tersebut.

Dalam praktiknya, tantangan justru datang dari perpecahan internal. Isu sektarian seperti Sunni dan Syiah disebut kerap dimanfaatkan untuk melemahkan solidaritas umat.

Momentum Evaluasi dan Tata Dunia Baru

Konflik Timur Tengah 2026 dipandang sebagai momentum evaluasi bagi dunia Islam. Para tokoh mendorong lahirnya peran lebih aktif sebagai kekuatan moral global.

Selain memperkuat solidaritas internal, dunia Islam juga didorong membangun aliansi dengan negara dan kelompok yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan.

Gagasan ini mengarah pada pembentukan tatanan dunia baru yang lebih adil dan beradab. Sebuah konsep yang tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga nilai kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Badilum Genjot Kualitas Hakim Lewat Program Intelektual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung menegaskan fokus baru pada peningkatan kualitas hakim melalui pendekatan berbasis kinerja dan potensi. Kebijakan ini disampaikan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Hasanudin, dalam Podcast Badilum (PODIUM), Senin, 13 April 2026.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap putusan hakim tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Badilum menilai kualitas putusan menjadi indikator utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Badilum Dorong Kualitas Hakim Lewat Sistem Terukur

Hasanudin menegaskan, arah pembinaan kini lebih substantif. “Arah kebijakan kami jelas, bagaimana meningkatkan kualitas hakim sehingga putusannya mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pengukuran kualitas dilakukan melalui eksaminasi putusan berbasis aplikasi e-eksaminasi, serta evaluasi kinerja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dua instrumen ini menjadi dasar pemetaan kualitas hakim secara objektif.

Di lapangan, pendekatan ini mulai terasa. Seorang rekan yang bekerja di lingkungan pengadilan bercerita, kini penilaian tidak lagi sekadar cepat menyelesaikan perkara, tapi juga kualitas pertimbangannya.

Manajemen Talenta dan Budaya Intelektual Jadi Kunci

Badilum mengintegrasikan aspek kinerja dan potensi dalam manajemen talenta. Potensi meliputi kemampuan bahasa asing, pendidikan, pelatihan, hingga karya ilmiah yang dihasilkan hakim.

“Dari situ kami dapat menentukan siapa yang berpotensi menjadi pimpinan, hakim yustisial, pengajar, atau ditempatkan di fungsi pengawasan,” kata Hasanudin.

Pendekatan ini sekaligus menggeser pola lama berbasis senioritas. Menurut Hasanudin, budaya menunggu justru menghambat perkembangan. “Budaya menunggu itu tidak baik karena menghambat kreativitas dan kemajuan,” tegasnya.

Program seperti Perisai, Arunika, dan Dimensi didorong untuk membangun ekosistem intelektual. Arunika, misalnya, menjadi ruang bagi hakim menulis gagasan hukum, yang ke depan ditargetkan menjadi jurnal ilmiah nasional.

Saya pernah melihat langsung bagaimana kebiasaan menulis mengubah cara berpikir seorang hakim. Putusannya lebih runtut, argumennya terasa hidup, tidak lagi kaku seperti template.

Digitalisasi Pembinaan dan Tantangan AI

Untuk menjangkau daerah, Badilum menghadirkan Badilum Learning Center (BLC) dan Podcast PODIUM sebagai media pembelajaran fleksibel. Materi bisa diakses kapan saja, terutama bagi satuan kerja dengan beban perkara tinggi.

Namun, Hasanudin mengingatkan soal penggunaan kecerdasan buatan. “Menulis itu bagian dari proses belajar. Kalau sepenuhnya diserahkan ke AI, ilmunya tidak akan melekat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis hakim, baik dalam memanfaatkan teknologi maupun menilai argumentasi di persidangan.

Dampak: Menuju Peradilan Lebih Kredibel

Dalam jangka panjang, Badilum menargetkan terbentuknya budaya belajar yang kuat dalam 5–10 tahun ke depan. Harapannya, kualitas hakim meningkat dan putusan pengadilan makin dipercaya publik.

Hasanudin menutup dengan penegasan soal integritas. Aparatur peradilan diminta menjaga profesionalisme dan memastikan layanan bebas dari praktik transaksional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More