YMMZ Tambah Penghasilan Prajurit Lanal Banjarmasin Rp500 Ribu

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Awal 2026 menjadi momentum membahagiakan bagi prajurit Pangkalan TNI AL Banjarmasin setelah kepastian tambahan penghasilan rutin Rp500 ribu per orang resmi disalurkan Yayasan Mahatir Mohammad Zain (YMMZ).

Kebijakan tersebut mulai direalisasikan Rabu, 7 Januari 2026, ditandai penyerahan simbolis bantuan kepada 136 prajurit Lanal Banjarmasin yang berlangsung hangat dan penuh rasa syukur.

Kegiatan berlangsung di Gedung Mustafa Ideham, Markas Komando Lanal Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, dengan kehadiran Presiden Direktur PT Global Arta Borneo H Muhammad Zain serta Danlanal Kolonel Laut Ahmad Ahsan.

Komandan Lanal Banjarmasin menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian Yayasan Mahatir Mohammad Zain yang dinilai memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan prajurit sekaligus memperkuat ikatan emosional antara aparat negara dan masyarakat.

“Bantuan rutin bulanan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga prajurit. Semoga silaturahmi dan kebaikan ini terus terjaga serta membawa keberkahan,” ujar Kolonel Ahmad Ahsan di hadapan seluruh undangan.

Ketua YMMZ Muhammad Zainal Fahmi menegaskan program tersebut merupakan wujud komitmen sosial yayasan untuk mendukung pengabdian prajurit, sekaligus membangun sinergi berkelanjutan bersama TNI Angkatan Laut.

Suasana kekeluargaan semakin terasa saat acara ditutup makan bersama, menyantap hidangan khas daerah, mencerminkan kedekatan, rasa syukur, dan kebersamaan yang tumbuh dari kepedulian tulus.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prof Yanto Dilantik, Pengawasan Mahkamah Agung Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Prof Dr Yanto sebagai Ketua Muda Pengawasan, menandai babak baru penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan nasional.

Pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Prof Dr Sunarto di Jakarta, disertai pernyataan resmi bahwa pengangkatan ini memperkuat fungsi pengawasan internal demi menjaga marwah peradilan.

Prosesi berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (7/1/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2025, menggantikan Dr Dwiarso Budi Santiarto yang kini menjabat Wakil Ketua Non Yudisial.

Momentum ini mencerminkan sinergi antarunsur peradilan, dihadiri pimpinan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hakim agung, pejabat struktural, serta keluarga besar lembaga yudikatif.

Dalam sumpah jabatan, Prof Yanto berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan integritas tinggi.

“Pengawasan adalah kunci kepercayaan publik,” menjadi pesan moral yang tersirat, menegaskan peran strategis Ketua Muda Pengawasan dalam memastikan perilaku hakim tetap profesional dan beretika.

Perjalanan Prof Yanto sarat human interest, bermula dari Gunung Kidul, menapaki karier hakim sejak 1992, hingga dipercaya menjadi Hakim Agung Kamar Pidana sebelum amanah baru ini.

Pengalamannya memimpin berbagai pengadilan, dari daerah hingga pusat, membentuk perspektif utuh tentang keadilan, disiplin aparatur, serta pentingnya keteladanan dalam institusi hukum.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat pengawasan Mahkamah Agung, menghadirkan peradilan yang bersih, dipercaya publik, dan setia pada nilai keadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Bongkar Skincare Berujung Kasus, Richard Lee Terseret Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nama dr Richard Lee kembali menjadi sorotan publik setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka, menyusul laporan Dokter Detektif terkait dugaan pelanggaran kesehatan dan konsumen.

Penetapan tersangka terhadap Richard Lee dilakukan Polda Metro Jaya usai laporan Dokter Detektif Samira Farahnaz, disertai pernyataan resmi bahwa proses hukum berjalan sesuai tahapan penyidikan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, dilaporkan oleh Doktif, terjadi sejak akhir 2024, diproses di Polda Metro Jaya, melalui penyelidikan dan gelar perkara.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menegaskan status tersangka ditetapkan setelah penyidik menemukan unsur pidana, menandai eskalasi serius dalam perkara yang menyita perhatian publik.

“Penetapan dilakukan pada 15 Desember 2025 terhadap saudara RL,” ujar Reonald, di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menggambarkan momen krusial perubahan status hukum figur yang dikenal vokal mengkritisi produk skincare.

Kasus ini memunculkan refleksi hubungan sosial antara edukasi publik dan batas hukum, ketika figur berpengaruh diuji akuntabilitasnya, sementara aparat menegaskan posisi netral dalam penegakan aturan.

Di sisi lain, perhatian publik tertuju pada dampak psikologis dan reputasi, mengingat Richard Lee dikenal luas sebagai dokter dan konten kreator yang kerap membela konsumen.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada 23 Desember 2025, namun agenda tersebut belum terlaksana karena permintaan penjadwalan ulang dari pihak terlapor.

“Yang bersangkutan meminta re-schedule pada 7 Januari, namun belum ada konfirmasi kehadiran,” jelas Reonald, menandakan proses hukum masih terus berjalan.

Hingga kini, kepolisian belum membeberkan detail peran Richard Lee, menegaskan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama penyidikan berlangsung.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa popularitas dan edukasi publik tetap harus berjalan seiring kepatuhan hukum, demi keadilan dan perlindungan konsumen berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AD dan Pemkab OKU Timur Pererat Kerja Sama Strategis

Duta Nusantara Merdeka | OKU Timur 

Kunjungan Danpuslatpur Kodiklatad ke Pemerintah Kabupaten OKU Timur berlangsung hangat, menegaskan sinergi kuat TNI AD dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas serta kebersamaan.

Brigjen TNI Polsan Situmorang tiba di OKU Timur didampingi jajaran, disambut langsung Bupati Lanosin, dengan pernyataan resmi memperkuat silaturahmi dan kolaborasi strategis.

Pertemuan berlangsung Selasa 6 Januari 2026 di lingkungan Pemkab OKU Timur, melibatkan TNI AD dan pemerintah daerah, bertujuan mempererat kerja sama latihan, keamanan, dan dukungan masyarakat.

Dialog cair mencerminkan makna sinergitas, ketika aparat dan pemerintah daerah membangun kedekatan emosional demi menciptakan stabilitas wilayah yang kondusif bagi kegiatan pertahanan.

“Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kekuatan utama,” ujar Brigjen Polsan, menyoroti peran warga OKU Timur dalam kelancaran latihan nasional dan internasional.

Kehadiran Puslatpur Kodiklatad juga membawa cerita human interest, dari interaksi prajurit dengan masyarakat hingga dampak ekonomi dan sosial selama pelaksanaan latihan militer.

Bupati Lanosin menyampaikan bahwa keberadaan TNI AD tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi menumbuhkan rasa aman, kebersamaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Ia menegaskan komitmen Pemkab OKU Timur mendukung kegiatan TNI AD, termasuk latihan Garuda Shield, sebagai wujud kontribusi daerah bagi kepentingan nasional.

Sinergi TNI AD dan Pemkab OKU Timur diharapkan terus terjaga, menjadi fondasi keamanan, persatuan, dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

HUT ke-20 Bakamla RI, Tegaskan Garda Terdepan Keamanan Laut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bakamla RI memperingati HUT ke-20 melalui upacara resmi, menegaskan peran strategis sebagai garda terdepan penjaga keamanan laut Indonesia.

Upacara peringatan dua dekade Bakamla RI digelar khidmat, disertai amanat resmi pimpinan yang menegaskan konsistensi pengabdian menjaga kedaulatan dan keselamatan laut nasional.

Peringatan berlangsung di Lapangan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat, Rabun(7/1/2026), dipimpin Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, dengan peserta seluruh jajaran institusi.

Dalam amanatnya, Irvansyah menjelaskan perjalanan Bakamla RI diwarnai tantangan pelanggaran hukum laut, aktivitas lintas batas, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi maritim yang terus berkembang.

Ia menekankan soliditas, loyalitas, dan profesionalisme personel sebagai kekuatan utama, menjadikan Bakamla RI bukan sekadar patroli laut, melainkan simbol nyata kehadiran negara.

Pesan tersebut mencerminkan kedekatan institusi dengan masyarakat maritim, membangun rasa aman bagi nelayan, pelaut, dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup di laut Indonesia.

Memasuki usia ke-20, Bakamla RI memasuki fase transformasi menuju Indonesia Coast Guard yang tangguh, profesional, berkelas dunia, ditopang regulasi kuat dan mandat kelembagaan jelas.

Transformasi itu menuntut sumber daya manusia adaptif teknologi, cermat mengambil keputusan, serta konsisten menjaga integritas dan etika profesi dalam setiap operasi laut.

“Laut adalah ruang pengabdian,” tegas Irvansyah, mengingatkan personel bahwa wajah Indonesia sebagai bangsa maritim tercermin dari keamanan, persatuan, dan kedaulatan di perairan.

Ia juga mendorong sinergi berkelanjutan antarinstansi dan masyarakat maritim, sebagai fondasi sosial menjaga stabilitas keamanan laut nasional dari berbagai ancaman.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh jajaran, dari pusat hingga unsur kapal patroli di garis terdepan, yang tanpa lelah bertugas siang dan malam.

Dengan semangat “Bakamla RI Garda Terdepan Keamanan Laut,” institusi ini bertekad terus melangkah solid, tangguh, dan semakin dipercaya menjaga laut Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kemenko Polkam Kirim 20 Mobil Air untuk Korban Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melepas bantuan 20 unit mobil penjernih air, disertai pernyataan resmi komitmen negara mempercepat pemulihan korban bencana alam.

Langkah ini dilakukan Kemenko Polkam bersama TNI Angkatan Darat di Dermaga Satangair TNI AD Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026), untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan sinergi aparat dan pemerintah, menyebut kesejahteraan warga sebagai prioritas, dengan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak.

“Yang paling utama bagaimana kita cepat hadir untuk masyarakat,” ujar Djamari, mengenang satu unit mobil air sebelumnya di Aceh yang terbukti membantu kehidupan sehari-hari warga.

Kedekatan aparat dengan masyarakat juga tercermin dari rencana pembangunan sekitar 200 hunian tetap terpusat di Aceh Utara, lengkap mushola dan ruang pertemuan warga.

Menurut Djamari, model klaster dipilih agar hunian tertata, manusiawi, dan memperkuat ikatan sosial, sehingga pemulihan bukan hanya fisik, tetapi juga kebersamaan komunitas.

Apresiasi khusus disampaikan kepada TNI AD yang sigap di lapangan, bekerja tanpa pamrih, demi kepentingan masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

“Kebersamaan ini harus kita tunjukkan,” ucap Djamari, mengajak semua pihak melihat bantuan sebagai panggilan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi atau karier.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan dukungan penuh, termasuk pengiriman alat berat tambahan untuk mempercepat pembersihan lumpur dan pemulihan infrastruktur.

Sebanyak 18 ekskavator, tiga long arm, dan tujuh bulldozer dikirim melalui kapal ADRI menuju Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Tuanku Imam Bonjol.

Penandatanganan berita acara penyerahan bantuan menandai kolaborasi konkret, disaksikan pejabat Kemenko Polkam dan TNI AD, sebagai simbol negara hadir di masa krisis.

Dengan air bersih dan alat berat bergerak bersamaan, harapan pemulihan tumbuh, menegaskan solidaritas nasional bagi masyarakat terdampak bencana alam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Heritage Talk Jakarta Soroti PR Kuliner dan Kopi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

HERITAGE Talk bertajuk Food Heritage Collaboration digelar di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menghadirkan pernyataan resmi bahwa komunikasi pemasaran berperan vital menjaga identitas kuliner sebagai warisan budaya nasional.

Acara ini membahas apa dan bagaimana strategi PR kuliner dijalankan, menghadirkan pemerintah dan pelaku usaha, menyoroti tantangan branding, ekspor, serta regenerasi pelaku kuliner Indonesia.

Irman Adi Purwanto Moefthi dari Kementerian Perdagangan menekankan sinergi pemerintah, swasta, dan komunitas, menyebut kopi Indonesia produsen terbesar keempat dunia dengan keragaman rasa dari Sabang hingga Merauke.

Ia menuturkan, “Negara hadir memperkuat komunikasi kopi Indonesia agar naik kelas,” seraya menyoroti pentingnya teknologi, sertifikasi, dan dukungan petani sebagai fondasi rantai pasok berkelanjutan.

Diskusi menyentuh sisi human interest, menggambarkan petani kopi, komunitas lokal, dan generasi muda yang menjadi penggerak kedai kopi, sekaligus duta rasa Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Refleksi juga muncul tentang perlunya satu brand kopi nasional, agar Indonesia tak hanya dikenal sebagai asal daerah, melainkan identitas kuat yang sejajar Brasil dan Vietnam di pasar global.

Sementara itu, CEO Akang Group, Redinal Rizki Yudaswara, berbagi kisah membangun brand kuliner berbasis bahan lokal, menekankan kolaborasi, aktivasi kreatif, dan pemasaran digital lintas platform.

Ia berkata, “Marketing harus berdampak,” mencontohkan kolaborasi kopi di Tokyo yang meraih jutaan eksposur, memperlihatkan bagaimana cerita kuliner mampu menggerakkan emosi dan minat publik.

Diskusi menegaskan diplomasi kuliner bukan sekadar promosi, melainkan pendekatan personal, edukasi, wisata kopi, serta kolaborasi lintas sektor demi memperkuat citra Indonesia.

HERITAGE Talk menjadi ruang berbagi gagasan, menyatukan aparat, pelaku usaha, dan komunitas, membangun kedekatan sosial demi masa depan kuliner nasional yang berdaya saing.

Melalui kolaborasi dan komunikasi autentik, kuliner Indonesia diharapkan tampil sebagai identitas bangsa yang hidup, berkelanjutan, dan membanggakan di mata dunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Penipuan Haji Furoda 2025, Kemenag Panggil Travel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Haji dan Umrah memanggil pihak terkait menyusul laporan jamaah Haji Furoda 2025 yang gagal berangkat dan diduga mengalami penipuan dana perjalanan ibadah.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengungkap kronologi awal setelah sepuluh jamaah melapor, disertai pernyataan resmi bahwa dugaan penipuan dan penggelapan dana sedang ditangani serius.

Kasus ini menyangkut PT NMA, terjadi sepanjang 2025 di Indonesia, bermula dari janji Haji Furoda, gagal terealisasi, lalu dialihkan ke umrah dengan skema pengembalian dana bertahap.

Situasi ini memukul kepercayaan jamaah, sekaligus menguji sinergi aparat dan negara, ketika otoritas hadir mendengar korban dan menegaskan perlindungan publik sebagai prioritas bersama.

Dokumen menunjukkan kesepakatan 12 Agustus 2025, namun hingga 15 Desember 2025 dana belum kembali, meninggalkan keresahan keluarga jamaah yang menunggu kepastian dan keadilan.

Direktur Jenderal Harun Al Rasyid menegaskan, ketidakpatuhan penyelenggara tidak ditoleransi, seraya menyatakan negara hadir menegakkan hukum dan tata kelola ibadah yang akuntabel.

Pemanggilan jamaah hari ini menjadi awal pengawasan aktif, sementara klarifikasi travel dijadwalkan berikutnya, membuka harapan penyelesaian kewajiban dan pencegahan praktik merugikan masyarakat.

Publik diingatkan memilih travel berizin dan waspada janji tanpa antre, agar ibadah suci berjalan aman, bermartabat, serta bebas dari risiko penipuan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Soegiharto Santoso Surati Komisi III Soroti SP3 Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Soegiharto Santoso resmi meminta Komisi III DPR menggelar RDP untuk mengusut dugaan ketidakprofesionalan oknum Polri dalam penghentian laporan pidana kontroversial.

Ketua Umum APKOMINDO sekaligus Sekjen PERATIN, Soegiharto Santoso, mengirim surat resmi kepada Komisi III DPR RI, meminta pengawasan parlemen atas dugaan penyidikan tidak profesional oleh oknum Polri.

Permohonan RDP disampaikan melalui surat tertanggal 29 Desember 2025, sebagai eskalasi pengaduan sejak Januari 2025, menyusul dua laporan polisi yang dihentikan meski proses penyelidikan berlangsung panjang.

Soegiharto, akrab disapa Hoky, menilai persoalan tersebut mencerminkan masalah sistemik penegakan hukum, bukan sekadar kasus personal, sekaligus menguji sinergitas pengawasan DPR dan akuntabilitas kepolisian.

Ia menegaskan pengawasan Komisi III DPR krusial untuk memulihkan kepercayaan publik, memastikan supremasi hukum berjalan adil, serta melindungi hak konstitusional warga dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

Kasus pertama terkait laporan balik dugaan kriminalisasi perkara hak cipta, yang berakhir SP3 meski Hoky telah dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap.

“Seluruh bukti, putusan, dan keterangan saksi sudah diserahkan, tetapi penyelidikan dihentikan tanpa mempertimbangkan fakta fundamental,” ujar Hoky menyoroti dugaan pengabaian profesionalisme penyidik.

Kasus kedua menyangkut dugaan tindak pidana siber terkait penguasaan domain APKOMINDO, yang berjalan lebih dari lima tahun tanpa kemajuan signifikan, sebelum akhirnya dihentikan dengan alasan dinilai tidak logis.

Hoky menilai pola komunikasi terputus, minim respons, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan ketidakresponsifan sistemik, meski pengaduan telah disampaikan berulang kepada berbagai unit pengawasan Polri.

Ia menyoroti kontras ekstrem perlakuan hukum, saat dirinya cepat diproses dan ditahan sebagai terlapor, namun mengalami stagnasi panjang ketika berstatus sebagai pelapor dalam kasus berbeda.

“Jika advokat dan wartawan saja mengalami perlakuan seperti ini, bagaimana nasib masyarakat awam?” ungkap Hoky, menegaskan dampak human interest terhadap rasa keadilan publik.

Hoky berharap Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan optimal demi perbaikan sistem penegakan hukum, penguatan akuntabilitas Polri, dan pemulihan kepercayaan masyarakat luas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Tegaskan KUHP Baru Tak Ancam Demokrasi dan Kebebasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah merespons kekhawatiran publik terhadap KUHP dan KUHAP baru, menegaskan aturan tersebut dirancang menjaga keseimbangan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ketertiban umum.

Pemerintah secara resmi memberikan penjelasan atas polemik pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, menegaskan regulasi tersebut bukan alat pembatas demokrasi, melainkan hasil perumusan panjang melibatkan publik.

Penjelasan disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026), menyikapi kekhawatiran kebebasan berekspresi dan demonstrasi.

Supratman menyebut penyusunan KUHP dan KUHAP melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta pembahasan intensif bersama DPR, mencerminkan partisipasi bermakna yang belum pernah terjadi dalam sejarah legislasi nasional.

Ia menekankan demokrasi tetap dijamin, sementara negara berkewajiban menghadirkan kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hak warga lain agar ruang kebebasan tidak menimbulkan konflik sosial.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej meluruskan tafsir Pasal 256 KUHP, menegaskan kewajiban pemberitahuan demonstrasi bukan bentuk izin, melainkan mekanisme pengamanan hak bersama.

“Normanya jelas menggunakan kata memberitahukan, bukan meminta izin, agar aparat bisa mengatur lalu lintas dan menjaga keselamatan semua pihak,” ujar Prof Eddy di hadapan awak media.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut lahir dari pengalaman lapangan, memastikan penyelenggara unjuk rasa tidak otomatis dipidana selama telah melakukan pemberitahuan dan tidak menimbulkan keonaran.

Selain isu demonstrasi, pemerintah menyoroti Pasal 218 dan 240 KUHP terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara, yang kerap disalahartikan sebagai pasal karet pembungkam kritik.

Prof Eddy menyebut aturan tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menegaskan delik penghinaan harus bersifat aduan dan ruang lingkup terbatas.

Ketentuan baru membatasi hanya enam lembaga negara yang dapat mengajukan pengaduan, serta delik Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan langsung oleh pihak terkait.

Pemerintah mengajak masyarakat dan media membaca KUHP dan KUHAP secara utuh agar polemik tidak dipicu tafsir parsial yang berpotensi menciptakan distorsi informasi publik.

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga demokrasi substantif, mengajak publik berdialog kritis agar reformasi hukum berjalan seimbang, adil, dan berpihak pada hak asasi manusia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenkum Tutup 2025, Nico Afinta Tekankan Target Besar 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum menutup 2025 dengan evaluasi menyeluruh, menegaskan kolaborasi sebagai kekuatan utama untuk menghadapi tantangan pelayanan hukum nasional sepanjang 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi kolektif dalam menghadapi dinamika kebijakan dan meningkatnya ekspektasi publik sepanjang 2025.

Apresiasi itu disampaikan dalam Apel Awal Tahun 2026, di Lapangan Upacara Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1/2026) sebagai refleksi kinerja sekaligus penegasan arah strategis ke depan.

Nico menegaskan capaian tersebut lahir dari semangat kebersamaan, bukan kerja individu, mencerminkan sinergitas internal yang semakin solid dalam menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, Kemenkum memegang peran sentral mendukung Asta Cita Presiden, terutama dalam penegakan dan pembangunan hukum yang berkeadilan, adaptif, serta berorientasi pada hasil nyata.

Memasuki 2026, Kemenkum berkomitmen meningkatkan literasi hukum publik melalui komunikasi aktif, termasuk konferensi pers terkait implementasi KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana.

Langkah ini dilakukan untuk merespons misinformasi seputar pemberlakuan regulasi baru sejak 2 Januari 2026, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pemahaman hukum yang utuh dan akurat.

Nico mengajak seluruh jajaran bekerja sepenuh hati, percaya bahwa perubahan besar lahir dari keberanian memulai, konsistensi bertindak, dan komitmen melayani publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Natal Nasional 2026 Soroti Ketahanan Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam suasana Natal dan Tahun Baru 2026, Seminar Natal Nasional digelar di Jakarta untuk menguatkan keluarga menghadapi kompleksitas hidup di kota metropolitan.

Kegiatan Seminar Natal Nasional menjadi bagian dari rangkaian resmi Natal Nasional 2025, menghadirkan dialog reflektif tentang ketahanan keluarga di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan budaya perkotaan.

Seminar berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan tokoh gereja, akademisi, organisasi kepemudaan, dan pemerintah, guna membahas tantangan keluarga Kristiani secara komprehensif dan kontekstual.

Mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, kegiatan ini terinspirasi dari Matius 1:21–24, menekankan keluarga sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan ketahanan sosial bangsa.

Selain memperdalam iman, forum ini memperkuat sinergi antar lembaga keagamaan, universitas, dan komunitas sosial, menciptakan ruang dialog yang hangat, inklusif, serta relevan dengan realitas keluarga modern.

Ketua Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menegaskan seminar ini bukan sekadar diskusi, melainkan ajakan kolektif untuk kembali menempatkan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

“Melalui seminar di sembilan kota, kami ingin membangun dialog tentang bagaimana keluarga Indonesia tetap kuat, saling mendukung, dan menjadi tempat tumbuhnya kasih serta harapan,” ujar Maruarar.

Rangkaian seminar telah digelar di Bandung, Medan, Manado, Palangkaraya, Ruteng, Ambon, Toraja, hingga Merauke, melibatkan gereja lokal, kampus, dan organisasi kepemudaan lintas wilayah.

Sementara itu, Koordinator Seminar Natal, Pdt. Prof. Binsar J. Pakpahan, menyampaikan setiap kota menyelenggarakan seminar sehari penuh dengan pemaparan materi, dialog interaktif, serta penyusunan rekomendasi penguatan keluarga Indonesia.

“Hasil rekomendasi akan dipublikasikan secara daring dan diperkenalkan pada perayaan puncak Natal Nasional 2025, pada 5 Januari 2026 sebagai kontribusi nyata bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat luas,” kata Binsar.

Sebagai kelanjutan, panitia juga merencanakan penerbitan buku elektronik berisi refleksi dan rekomendasi, agar pesan penguatan keluarga dapat diakses luas dan berdampak berkelanjutan.

Momentum Natal melalui seminar ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kasih dan kepedulian hidup melalui tindakan nyata yang menguatkan keluarga Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Affandi Affan Ditetapkan Ketua IKA UMMAS, Alumni Siap Kawal Kasus Pratu Farkhan

Duta Nusantara Merdeka | Kisaran 

Rapat Formatur Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Asahan (IKA UMMAS) secara resmi menetapkan Affandi Affan, SH, MH sebagai Ketua IKA UMMAS. Penetapan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Reuni Akbar Alumni STIEMA–STIHMA, pasca perubahan status kelembagaan menjadi Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS).

Penetapan ketua ini merupakan bagian dari mandat formatur untuk membentuk organisasi alumni secara utuh, termasuk menyusun struktur kepengurusan serta merumuskan arah gerak IKA UMMAS sebagai wadah pemersatu alumni lintas angkatan dan lintas disiplin ilmu.

Ketua Steering Committee MUNAS Alumni, Dianti Novita Marwa, SH, menyampaikan bahwa penetapan Affandi Affan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak profesional, serta komitmen yang bersangkutan terhadap kemajuan alumni dan institusi.

“Rapat formatur secara mufakat menetapkan Saudara Affandi Affan sebagai Ketua IKA UMMAS. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan integritas, pengalaman, serta jejaring nasional yang dimiliki,” ujar Dian Marwa.

Affandi Affan merupakan alumni STIH Muhammadiyah Asahan lulusan 2012, yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS). Ia dikenal sebagai praktisi hukum nasional dan saat ini menjabat sebagai Managing Partner Serambi Law Firm yang berkantor di Jakarta. Dalam perjalanan kariernya, Affandi pernah dipercaya menangani sejumlah perkara dan figur publik nasional, di antaranya Bambang Trihatmodjo, Nathalie Holscher, serta menjadi bagian dari tim hukum Thareq Kemal Habibie. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Staf Ahli Hukum Direktur Utama AJB Bumiputera 1912.

Di luar kiprah profesional, Affandi Affan aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Dalam pernyataannya, Affandi menegaskan bahwa setelah terbentuk secara resmi, tugas awal IKA UMMAS adalah mengawal proses hukum atas meninggalnya prajurit TNI Pratu Farkhan Sauqi Marpaung, mengingat ayah almarhum merupakan alumni STIH Muhammadiyah Asahan yang kini menjadi bagian dari keluarga besar UMMAS.

“IKA UMMAS memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk hadir dan mengawal proses hukum secara objektif dan berkeadilan, terlebih peristiwa ini menyangkut keluarga alumni,” ujar Affandi.

Dalam kapasitasnya sebagai pengacara, Affandi Affan menyatakan kesiapan dirinya dan akan menghimpun ratusan pengacara alumni STIH Muhammadiyah Asahan/UMMAS untuk mengawal dan memantau proses hukum kasus tersebut agar berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa pengawalan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan institusi TNI, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil yang konstruktif dalam menjaga prinsip supremasi hukum dan keadilan.

“IKA UMMAS ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara terbuka dan adil, demi kepastian hukum bagi keluarga almarhum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegasnya.

Affandi juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Asahan beserta seluruh jajaran pimpinan kampus atas dukungan dan keterlibatan aktif dalam seluruh rangkaian MUNAS dan Reuni Akbar Alumni. Dukungan tersebut dinilai sebagai fondasi penting bagi terbangunnya sinergi yang kuat antara alumni dan kampus.

Rapat formatur juga menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan kepengurusan lengkap IKA UMMAS serta penyusunan program kerja awal yang selaras dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Asahan.

Penetapan ini menandai dimulainya fase konsolidasi IKA UMMAS sebagai organisasi alumni yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kontribusi nyata bagi institusi, masyarakat, serta penegakan nilai keadilan dan kemanusiaan. **

Read More

YMMZ Santuni 160 Ustadz di Banjarmasin, Komitmen Perkuat Dakwah Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Yayasan Mahatir Mohammad Zain (YMMZ) kembali menegaskan komitmen sosialnya dengan menggelar silaturahmi, makan bersama, dan penyerahan bantuan rutin kepada ratusan ustadz di Banjarmasin.

YMMZ menggelar silaturahmi dan makan bersama ustadz serta asatidz lembaga pendidikan Islam, disertai penyerahan bantuan rutin sebagai wujud kepedulian nyata terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Kegiatan berlangsung Jumat (2/1/2026), selepas Salat Jumat, di Kawai Koffie Jalan Adhyaksa, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, melibatkan KB-TK, SDITQ, dan Pesantren Intan Ilmu.

Hadir Ketua Dewan Pembina YMMZ H. Muhammad Zain, Ketua YMMZ Muhammad Zainal Fahmi, pimpinan yayasan mitra, serta ratusan ustadz dan asatidz, mencerminkan sinergi kuat antarlembaga pendidikan Islam.

Ketua YMMZ Zainal Fahmi menegaskan setiap ustadz dan asatidz menerima bantuan Rp500 ribu per bulan, menyasar sekitar 160 penerima, sebagai perhatian tulus terhadap pengabdian para pendidik.

“Bantuan ini murni kepedulian Ketua Dewan Pembina YMMZ terhadap kemaslahatan pendidikan, tanpa kepentingan lembaga tertentu,” ujar Zainal Fahmi, menekankan pentingnya ketenangan guru dalam mendidik generasi.

Ketua Harian Yayasan Al Umm Banjarmasin Ustadz Muhammad Hafizd Anshari menyampaikan rasa syukur, menilai perhatian pada kesejahteraan guru berdampak langsung pada mutu pendidikan dan semangat mencerdaskan anak bangsa.

Kegiatan ditutup doa syukur dan hidangan kebersamaan, menegaskan bahwa kepedulian terhadap guru adalah investasi kemanusiaan bagi masa depan pendidikan umat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem dan Wali Kota Pimpin Gotong Royong Pasca Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pembangunan dan renovasi Asrama Korem 031/Wira Bima dimulai melalui apel gabungan gotong royong pasca kebakaran, dipimpin langsung Danrem dan Wali Kota Pekanbaru.

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin apel gabungan gotong royong pemulihan asrama terdampak kebakaran.

Kegiatan pemulihan ini dilaksanakan Jumat, 2 Januari 2026, di lingkungan Asrama Korem 031/Wira Bima, Pekanbaru, sebagai langkah awal pembangunan kembali fasilitas hunian prajurit dan keluarga.

Apel gabungan melibatkan personel Korem 031/Wira Bima, Kodim 0301/PBR, Brimob, serta DLHK Pekanbaru, fokus membersihkan puing kebakaran dan menata lingkungan terdampak.

Brigjen TNI Jarot Suprihanto menegaskan gotong royong menjadi simbol sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana kebakaran.

“Gotong royong ini bukan hanya membersihkan, tetapi memulai pembangunan dan renovasi agar asrama kembali aman, layak, dan nyaman bagi prajurit serta keluarga,” tegas Danrem.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas soliditas lintas instansi serta memastikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proses renovasi asrama.

“Pemko Pekanbaru siap mendukung pembangunan dan renovasi sebagai bentuk kepedulian dan sinergi bersama TNI dan Polri,” ujarnya, menekankan nilai kebersamaan.

Gotong royong ini diharapkan mempercepat pemulihan Asrama Korem 031/Wira Bima, menghadirkan kembali rasa aman, nyaman, dan memperkuat soliditas lintas instansi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diduga Arogan, Pelayanan Puskesmas Tambora Picu Protes Lansia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pelayanan Puskesmas Tambora menuai keluhan serius setelah pasien lansia mengaku dipaksa antre berjam-jam, meski tersedia jalur khusus prioritas yang semestinya memudahkan akses layanan kesehatan.

Pelayanan Puskesmas Tambora kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pasien lansia menyampaikan kekecewaan atas proses pendaftaran yang dinilai lambat, tidak ramah, serta mengabaikan hak prioritas kelompok rentan.

Keluhan ini mencuat setelah pasien berinisial LA mengalami penolakan saat mendaftar melalui jalur prioritas, Jum'at (02/01/2026), di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat, meski telah menjelaskan kondisi usia lanjut.

Menurut pengakuan pasien, satpam dan dokter yang bertugas tetap meminta lansia mengikuti antrean umum, memicu rasa kecewa, kelelahan fisik, serta mempertanyakan tujuan keberadaan jalur prioritas pelayanan kesehatan.

“Kalau lansia tetap harus antre umum, untuk apa ada jalur khusus prioritas,” ujar LA dengan nada kecewa, menggambarkan harapan sederhana akan pelayanan manusiawi bagi pasien lanjut usia.

Pengamat sekaligus jurnalis Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka menilai kasus ini mencerminkan lemahnya empati layanan publik, serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan puskesmas di wilayah perkotaan padat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan seharusnya mengedepankan sinergi, kepedulian sosial, dan kedekatan aparat medis dengan pasien, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus.

“Banyak pasien lansia merasa dipinggirkan, padahal pelayanan kesehatan adalah hak dasar,” tegasnya, seraya mendorong evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Kasus Puskesmas Tambora menjadi pengingat penting bagi Kementerian Kesehatan untuk segera membenahi sistem layanan, demi memastikan keadilan, empati, dan martabat pasien tetap terjaga.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Doa Bersama Lintas Agama Warnai Apel Tahun Baru 2026 di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai melalui Kasdam Brigjen TNI Rudi Hermawan menghadiri Apel Pengamanan Tahun Baru 2026 dan doa bersama lintas agama di Pekanbaru.

Apel Pengamanan Tahun Baru 2026 digelar di Halaman Kantor Gubernur Riau, dipimpin Plt Gubernur SF Hariyanto, dihadiri Forkopimda, TNI-Polri, serta unsur terkait lainnya.

Kegiatan ini menjawab kesiapan pengamanan malam pergantian tahun, melibatkan aparat lintas sektor, berlangsung di Pekanbaru, Rabu (31/12/2025), sebagai langkah preventif menjaga stabilitas keamanan wilayah Riau.

Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan komitmen TNI bersinergi dengan Polri dan pemerintah daerah demi menjaga ketertiban masyarakat sepanjang perayaan Tahun Baru 2026.

“Kami siap mendukung penuh pengamanan bersama agar masyarakat merayakan pergantian tahun dengan rasa aman, tertib, dan kondusif,” ujar Brigjen TNI Rudi Hermawan dengan penuh keyakinan.

Nuansa kebersamaan semakin terasa saat doa bersama lintas agama digelar, mencerminkan toleransi, persatuan sosial, serta kedekatan aparat keamanan dengan masyarakat Riau menjelang malam pergantian tahun.

Usai doa bersama, patroli gabungan dilepas menuju titik-titik strategis Pekanbaru dan sekitarnya, menandai kesiapan operasional aparat menjaga keamanan publik hingga pergantian tahun berlangsung.

Apel pengamanan ini menjadi simbol kuat soliditas Forkopimda Riau, menghadirkan harapan baru akan perayaan Tahun Baru 2026 yang aman, damai, dan penuh kebersamaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua PWMOI Riau: Media Online Jangan Kehilangan Marwah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Mengakhiri tahun 2025, Ketua PWMOI Riau Rio Kasairy menyuarakan refleksi tajam, mengingatkan media online agar konsisten menjaga etika, marwah pers, dan fungsi kontrol sosial.

Menutup kalender 2025, Ketua PWMOI Riau Rio Kasairy menyampaikan refleksi kritis terkait kondisi media online, disertai pernyataan resmi yang menekankan pentingnya menjaga integritas jurnalistik di tengah tekanan digital.

Rio menyoroti tantangan serius yang dihadapi pers sepanjang 2025, mulai dari hoaks, informasi tidak berimbang, hingga praktik menyimpang yang terjadi di Riau pada Rabu, 31 Desember 2025.

Menurut Rio, persaingan kecepatan di era digital tidak boleh mengorbankan nilai dasar jurnalistik, karena media memiliki peran sosial strategis dalam membangun kepercayaan publik dan demokrasi sehat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan aparat penegak hukum, dengan tetap menjaga jarak kritis demi menciptakan hubungan yang sehat dan profesional.

“Media jangan kehilangan arah. Pers harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan sekadar mengejar sensasi atau membenarkan kepentingan tertentu,” ujar Rio, menegaskan komitmen moral insan pers.

Menjelang 2026, Rio berharap media online mampu bangkit sebagai benteng informasi, memperkuat solidaritas wartawan, serta menghadirkan pemberitaan yang jujur, berani, dan berpihak pada kebenaran.

Refleksi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan pers terletak pada integritas, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat, bukan pada tekanan atau kepentingan sesaat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal III-2025, INPS Cetak Pendapatan Rp185,65 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah tekanan bisnis energi dan logistik, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) justru berhasil membalikkan kerugian menjadi laba positif hingga Kuartal III-2025.

INPS mencatat pendapatan usaha Rp185,65 miliar hingga 30 September 2025, turun dari Rp218,92 miliar periode 30 September 2024, namun menyimpan cerita pemulihan kinerja yang tak terduga.

Fakta tersebut disampaikan Direktur Utama INPS, Eddy Purwanto Winata dalam Public Expose Insidentil di Jakarta, Rabu (31/12/2025), sebagai sinyal keterbukaan manajemen kepada investor dan pelaku pasar modal.

Agen BBM dan SPBU masih menjadi tulang punggung pendapatan dengan kontribusi Rp95 miliar, disusul Transportasi dan Logistik Rp58,75 miliar di tengah tantangan distribusi nasional.

Di balik penurunan pendapatan, INPS memilih fokus efisiensi biaya, menghasilkan laba bruto Rp40,38 miliar dengan margin melonjak menjadi 21,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Eddy menegaskan langkah tersebut bukan sekadar penghematan, melainkan upaya menjaga kesinambungan usaha, hubungan mitra, serta stabilitas operasional di berbagai wilayah.

“Tekanan bisnis kami jawab dengan disiplin biaya dan penguatan inti usaha,” ujar Eddy, menegaskan arah manajemen yang lebih defensif namun terukur.

Hasilnya terlihat pada laba sebelum pajak yang berbalik positif Rp2,83 miliar, setelah sebelumnya mencatat rugi Rp6,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pemulihan ini memberi sentimen psikologis positif, bukan hanya bagi investor, tetapi juga karyawan dan mitra usaha yang menggantungkan keberlanjutan bisnis pada stabilitas Perseroan.

Dari sisi neraca, total aset tercatat Rp254,09 miliar dengan perbaikan rasio likuiditas, menandakan kemampuan bertahan di tengah tekanan pasar masih terjaga.

Manajemen memastikan fokus ke depan adalah memaksimalkan kinerja segmen utama, menjaga arus kas, serta memperkuat kepercayaan investor di tengah dinamika harga saham.

Di saat banyak emiten tertekan, INPS menunjukkan bahwa efisiensi dan disiplin keuangan mampu mengubah tekanan menjadi peluang pemulihan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penjara Tak Lagi Efektif, Denda Damai Jadi Opsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali disorot, seiring menguatnya wacana penerapan denda damai sebagai alternatif pidana penjara demi pemulihan kerugian negara.

Selama hampir dua dekade terakhir, pemberantasan korupsi bertumpu pada pemenjaraan pelaku, namun praktik ini dinilai belum efektif menekan kejahatan, memulihkan kerugian negara, atau mencegah korupsi berulang.

Dalam konteks Indonesia, korupsi ditangani aparat penegak hukum melalui jalur pidana sejak kemerdekaan, namun banyak kasus menunjukkan pengembalian aset jauh lebih kecil dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan.

Kondisi tersebut mendorong pergeseran cara pandang, dari penghukuman tubuh pelaku menuju pemulihan keuangan negara, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan efisiensi penegakan hukum.

Pendekatan denda damai dinilai bukan bentuk pemakluman, melainkan strategi hukum rasional untuk memastikan negara mendapatkan kembali kerugiannya, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya perkara.

“Negara sering menang secara moral, tetapi kalah secara ekonomi,” menjadi refleksi yang kerap muncul, ketika pelaku korupsi dipenjara namun aset hasil kejahatan tidak sepenuhnya kembali.

Dalam praktik global, pendekatan serupa dikenal melalui deferred prosecution agreement dan non-prosecution agreement, yang telah diterapkan di sejumlah negara maju dengan fokus utama pada pemulihan kerugian.

Di Indonesia, konsep ini memiliki landasan normatif melalui prinsip ultimum remedium, ketentuan pidana denda dalam UU Tipikor, serta arah pembaruan hukum pidana modern berbasis keadilan restoratif.

Namun, penerapan denda damai menuntut kesiapan aparat, mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga pengelola aset negara, termasuk kemampuan valuasi kerugian dan negosiasi hukum transparan.

Tanpa pembekalan memadai, pendekatan ini berisiko disalahpahami atau disalahgunakan, sehingga diperlukan pedoman teknis rinci serta pengawasan ketat lintas lembaga penegak hukum.

Edukasi publik juga menjadi kunci penting, agar masyarakat memahami denda damai bukan pengampunan, melainkan strategi hukum untuk mencegah kerugian negara terus berulang.

Keberhasilan paradigma baru ini akhirnya bergantung pada kesiapan aparat dan penerimaan publik, agar pemberantasan korupsi tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar melindungi keuangan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More