Mendikdasmen Rilis Kebijakan Deep Learning Kemendikdasmen Hari Pustakawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu'ti resmi mengumumkan implementasi kebijakan deep learning kemendikdasmen hari pustakawan nasional di Jakarta, Selasa (7/7/2026). 

Langkah strategis ini sengaja diambil oleh pemerintah guna merevolusi total ekosistem literasi sekolah di seluruh tanah air melalui skema pembelajaran mendalam yang berfokus pada peningkatan daya analisis kritis peserta didik sejak usia dini.

Implementasi Kebijakan Deep Learning Kemendikdasmen Hari Pustakawan

Kebijakan baru tersebut diluncurkan bertepatan dengan agenda bedah buku "Presiden Solusi: Problem Solving ala Prabowo Subianto" karya M. Qodari, Deddy Yusa Setiawan, dan Agung Gunilar Saputra. Lewat strategi penguatan literasi ini, siswa diarahkan untuk aktif membaca, mereview, hingga mengeksplorasi fenomena alam sekitar.

"Problem solving atau kemampuan memecahkan masalah bukanlah sekadar kompetensi teknis. Ia adalah cara berpikir," ujar Abdul Mu'ti.

Selain restrukturisasi model belajar, momentum menteri abdul muti hari pustakawan ini berfokus pada agenda retransformasi perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. 

Pemerintah berkomitmen menghapus stigma miring perpustakaan yang kerap dianggap sebagai ruang pelengkap akreditasi ataupun tempat "buangan" pegawai. 

Mu'ti mendorong integrasi fasilitas perpustakaan kementerian berakreditasi A yang mengusung jargon "Apik, Asyik, Unik" agar bertransformasi menjadi learning commons inklusif.

Inspirasi Buku Presiden Solusi dan Target Indonesia Emas

Dalam rangkaian acara nasional tersebut, penghargaan khusus juga diserahkan langsung kepada dua pustakawan berdedikasi, yakni Bapak Arbi dan Ibu Sofi, atas kontribusi nyata mereka memperluas akses pengetahuan masyarakat. 

Lebih lanjut, Mu'ti membedah bab keempat dari buku tersebut yang secara spesifik menjabarkan metodologi cerdas problem solving prabowo subianto dalam memformulasikan total 180 solusi kebijakan sektor publik.

Kebiasaan membaca aktif Prabowo di Hambalang dijadikan inspirasi utama bagi pengembangan karakter siswa menuju Indonesia Emas 2045. 

Melalui optimalisasi ruang diskusi bulanan dan studio film, platform kementerian akan dialihkan fungsinya menjadi Rumah Pendidikan yang adaptif. 

Penerapan komprehensif kebijakan deep learning kemendikdasmen hari pustakawan ini diharapkan menjadi simpul kolaborasi jangka panjang demi melahirkan generasi kritis yang solutif.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DeepLearning #Kemendikdasmen #HariPustakawan2026 #AbdulMuti #PresidenSolusi #PrabowoSubianto #LiterasiNasional #PerpustakaanSekolah #IndonesiaEmas2045 #PendidikanBermutu

Read More

Kemendikdasmen Gelar Bedah Buku Presiden Solusi Prabowo Subianto

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menggelar bedah buku presiden solusi prabowo subianto di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). 

Agenda berformat hibrida yang bertepatan dengan Hari Pustakawan Indonesia 2026 ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali peran vital pustakawan sebagai penggerak literasi dan mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan nasional yang bermutu.

Transformasi Perpustakaan Menjadi Ruang Kolaborasi

Perkembangan teknologi global mengubah wajah perpustakaan modern agar tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan atau peminjaman buku konvensional. Institusi ini dituntut adaptif dalam memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan secara dinamis.

"Perpustakaan kini telah berkembang menjadi ruang belajar yang dinamis serta wadah dialog gagasan dan pemikiran," ujar Yudhistira, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Transformasi ini menjadi jembatan kolaboratif yang menghubungkan jajaran pemerintah, tenaga kependidikan, pustakawan, komunitas literasi, hingga peserta didik secara luas.

Gaya Kepemimpinan dalam Bedah Buku Presiden Solusi Prabowo Subianto

Buku yang dibedah secara mendalam kali ini merupakan karya ilmiah dari Dr. Muhammad Qodari, S.Sos., M.A., Dirgayuza Setiawan, M.Sc., dan Agung Gumilar Saputra. 

Fokus utama literatur ini mengulas aspek kepemimpinan (leadership), proses pengambilan keputusan, serta pendekatan solutif dalam dinamika kebijakan publik. Materi tersebut dinilai sangat relevan untuk memperkuat budaya literasi publik dan mengasah nalar kritis masyarakat secara lebih jernih.

Sinergi Tokoh dan Penghargaan Pustakawan Berdedikasi

Acara dikemas dalam bentuk gelar wicara yang menghadirkan langsung M. Qodari dan Dirgayuza Setiawan sebagai pembicara utama. Diskusi interaktif ini juga ditanggapi secara kritis oleh jurnalis senior Abdul Kohar serta Silvi Ariani dengan dipandu oleh Yudhistira selaku moderator. Peserta yang hadir mencakup perwakilan dari 190 perpustakaan UPT di daerah serta pegiat komunitas perbukuan nasional.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penyerahan Buku "Presiden Solusi" secara simbolis kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bersamaan dengan itu, diserahkan pula Penghargaan Pustakawan Berdedikasi sebagai bentuk apresiasi tertinggi kementerian terhadap mutu pelayanan literasi di Indonesia.

Melalui momentum Hari Pustakawan Indonesia, pelaksanaan bedah buku presiden solusi prabowo subianto diharapkan mampu melahirkan ruang dialog yang kuat mengenai pentingnya literasi sebagai fondasi utama kepemimpinan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#HariPustakawan2026 #PresidenSolusi #PrabowoSubianto #Kemendikdasmen #LiterasiNasional #ProblemSolving #BukuKepemimpinan #PustakawanBerdedikasi #InfoPendidikan #TransformasiPerpustakaan

Read More

Kemenko Polkam Soroti Tiga Polisi Gugur dalam Tugas Narkoba Katingan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tiga polisi gugur dalam tugas narkoba katingan, Kalimantan Tengah. 

Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS., atas arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). 

Ketiga bhayangkara tersebut mengorbankan jiwa dan raga mereka saat berupaya melakukan penegakan hukum di Desa Tumbang Kalemei demi melindungi masa depan masyarakat dari bahaya narkotika.

Penghormatan Negara Melalui Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta

Negara memberikan apresiasi dan penghormatan tertinggi kepada Ipda (Anumerta) Sumaryanto, Aiptu (Anumerta) Yudhie Perdana Putra, dan Briptu (Anumerta) Nopandri Ramadhana. Ketiganya dinilai menunjukkan loyalitas tanpa batas dalam menjaga kedaulatan keamanan di Kalimantan Tengah. 

Kemenko Polkam menyambut baik langkah tanggap Kapolri yang langsung menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada para almarhum sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

"Atas arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Brigjen TNI Honi Havana.

Kehilangan tiga personel terbaik ini menjadi pukulan besar bagi institusi penegak hukum, namun keberanian mereka tetap menjadi teladan utama bagi seluruh aparat di lapangan.

Sinergi Pemerintah Pasca-Insiden Tiga Polisi Gugur dalam Tugas Narkoba Katingan

Pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan komitmen mutlak yang tidak akan surut akibat intimidasi atau serangan fisik. 

Kemenko Polkam mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengejar, mengusut tuntas para pelaku penyerangan, serta meruntuhkan seluruh jaringan sindikat yang terlibat di Desa Tumbang Kalemei.

Untuk mengantisipasi eskalasi ancaman serupa, penguatan integrasi taktis antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi kementerian terus diintensifkan secara berkala. Upaya kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam mereduksi ruang gerak sindikat barang haram yang mengancam keselamatan bangsa. 

Seluruh elemen pertahanan dalam negeri berkomitmen memastikan penegakan hukum berjalan lurus tanpa kompromi pasca-insiden tiga polisi gugur dalam tugas narkoba katingan ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#TigaPolisiGugur #NarkobaKatingan #KemenkoPolkam #PolriBerduka #TumbangKalemei #Anumerta #DjamariChaniago #HoniHavana #PemberantasanNarkoba #IndonesiaBerduka

Read More

Polemik Keterlibatan Didit Prabowo di ARTJOG, Ini Kata INISIATOR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, meminta publik menyikapi secara bijak terkait polemik keterlibatan Didit Prabowo di ARTJOG melalui Didit Hediprasetyo Foundation (DHF). Isu intervensi kekuasaan mencuat di Jakarta pada Senin (6/7/2026) menyusul posisi Didit sebagai putra Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pendanaan festival seni kontemporer tahunan tersebut.

Memisahkan Dukungan Finansial dan Intervensi Kekuasaan

Yakub menilai kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan kehadiran DHF dengan posisi politik ayah Didit sebagai hal yang dapat dipahami.

Kendati demikian, menuduh adanya upaya intervensi kekuasaan secara langsung dinilai terlalu dini dan terkesan terburu-buru. Menurutnya, publik harus bisa membedakan secara tegas batas antara dukungan pendanaan yayasan dengan upaya pengekangan karya seni.

"Menurut saya, kita perlu membedakan secara tegas antara dukungan dari sebuah yayasan dengan upaya untuk mengintervensi karya seni," ujar Yaku

Ia menambahkan bahwa kehadiran sponsor tidak otomatis melenyapkan independensi seni. Tantangan utama penyelenggara justru terletak pada kemampuan menjaga batas yang tegas agar kemerdekaan berkarya tidak terkompromi oleh kepentingan luar.

Rekam Jejak Didit Hediprasetyo di Industri Kreatif

Lebih lanjut, Yakub mengingatkan publik bahwa Didit Hediprasetyo memiliki rekam jejak profesional yang panjang di dunia desain internasional. Keterlibatannya sebagai sponsor ARTJOG 2026 semestinya dipandang sebagai kelanjutan kontribusi personalnya di sektor ekonomi kreatif, jauh sebelum sang ayah menjabat sebagai Presiden RI.

Dukungan finansial dari sektor swasta, yayasan, maupun filantropi merupakan mekanisme lazim global untuk menjaga keberlanjutan ekosistem seni kontemporer. 

Komitmen bersama untuk menjaga ruang pameran tetap netral dan merdeka dari simbol politik menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Inilah hakikat kesenian yang harus kita sama-sama jaga, ketimbang mempersoalkan dari mana dukungan tersebut datang," tandas Yakub.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DiditPrabowo #ARTJOG2026 #DiditHediprasetyoFoundation #IndependensiSeni #INISIATOR #SeniKontemporer #FilantropiSeni #PrabowoSubianto #KreatifIndonesia #BeritaTerkini

Read More

Langkah Berani Polda Riau Jaga Marwah Alam Melalui Green Policing

Duta Nusantara Merdeka | Tembilahan 

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Riau memperkuat sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan program green policing polda riau yang berjalan selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait harmonisasi alam. 

Subdit Politik Dit Intelkam menggelar pertemuan silaturahmi bersama Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. M. Yusuf Said, S.E., M.M., serta jajaran DPD Partai Golkar Inhil di Caffe TOP Anda, Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, pada Rabu (01/7/2026). 

Langkah taktis ini ditempuh untuk memperkokoh stabilitas daerah sekaligus merumuskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Agenda silaturahmi tersebut dipimpin oleh Ps. Panit 2 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Riau, IPDA Inggit Heriyanto, S.H., M.H., dengan didampingi oleh AIPDA Putra Hadi Yasta, S.H. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Inhil, Ir. Djunaidi, beserta jajaran fungsionaris partai. Pertemuan berlangsung hangat guna membahas dinamika politik lokal dan penguatan kamtibmas berbasis lingkungan.

Kolaborasi Pentahelix dan Dashboard Lancang Kuning

Dalam forum tersebut, personel Dit Intelkam menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen politik untuk mewujudkan keadilan ekologis. Program green policing polda riau yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., menerapkan pendekatan human security yang memadukan filosofi adat Melayu Riau, "Melindungi Tuah, Menjaga Marwah".

Secara teknis, implementasi program ini mengandalkan kolaborasi pentahelix dan pemanfaatan sistem digital dashboard lancang kuning. Teknologi ini menjadi pilar utama dalam mendeteksi titik panas (hotspot) secara dini guna melakukan penanggulangan secara cepat, efektif, dan terukur sebelum api meluas.

Dukungan Regulasi Politik Kamtibmas Indragiri Hilir

Menanggapi program tersebut, pihak parlemen daerah menyambut positif langkah proaktif Polda Riau dalam merangkul elemen partai politik dan legislatif demi kelestarian alam yang sejalan dengan visi asta cita presiden prabowo.

"Kami dari DPD Partai Golkar Kabupaten Inhil berkomitmen penuh mendukung program green policing polda riau serta gerakan 'Melindungi Tuah, Menjaga Marwah' demi kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan," ujar H. M. Yusuf Said, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Inhil. 

Komitmen kolektif ini diharapkan mampu mengukuhkan sistem politik kamtibmas indragiri hilir yang berwawasan lingkungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#GreenPolicing #PoldaRiau #MitigasiKarhutla #DashboardLancangKuning #AstaCita #KamtibmasRiau #IndragiriHilir #GolkarInhil #SaveRiauForest #KeadilanEkologis 

Read More

KY Telaah Laporan Kode Etik Hakim Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Yudisial (KY) resmi menerima laporan kode etik hakim kasus chromebook nadiem makarim yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 tersebut. Berkas laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diserahkan langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/7/2026). 

Pengaduan ini ditujukan terhadap empat hakim pengadilan tipikor Jakarta Pusat yang memeriksa serta memutus perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa NAM.

Anggota sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial, Anita Kadir, menegaskan bahwa lembaganya membuka pintu lebar bagi seluruh pihak yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran etik peradilan. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti berkas pelaporan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Respons Terbuka Komisi Yudisial Terhadap Publik

Sebab perkara ini menyedot perhatian luas dari masyarakat, pihak otoritas pengawas kehakiman mengaku telah mengawal jalannya persidangan sejak tahap awal. Pengawasan ketat melalui fungsi pemantauan persidangan sengaja dijalankan sebagai instrumen preventif pencegahan pelanggaran KEPPH.

"Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu secara profesional," ujar Anita.

Batasan Investigasi Etik Tanpa Intervensi Yudisial

Lembaga penegak kehormatan hakim ini berkomitmen memberikan respons cepat sekaligus membeberkan setiap tahapan perkembangan pemeriksaan secara transparan. Kendati demikian, proses analisis murni difokuskan pada penelusuran dugaan pelanggaran perilaku, tanpa menyentuh ranah substansi hukum dari ketetapan pengadilan.

"KY tidak berwenang untuk memeriksa substansi putusan. Terkait upaya banding yang dilakukan pelapor, KY juga akan terus mengawasi proses banding tersebut dalam upaya mewujudkan peradilan berintegritas," jelasnya.

Langkah penelaahan berkas ini dipastikan berjalan objektif demi menjaga marwah korps kehakiman. Publik kini menanti hasil verifikasi akhir atas laporan kode etik hakim kasus chromebook nadiem makarim demi tegaknya keadilan yang transparan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KomisiYudisial #NadiemMakarim #KodeEtikHakim #KasusChromebook #PengadilanTipikor #AnitaKadir #KorupsiLaptop #EksMendikbudristek #PeradilanBerintegritas #HukumIndonesia

Read More

Masa Depan AI di Kesehatan: Pendamping Dokter, Bukan Pengganti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan berkembang pesat dan mulai digunakan untuk membantu analisis data, administrasi hingga komunikasi dengan pasien. Namun, berbagai penelitian dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa teknologi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pendukung tenaga medis, bukan pengganti dokter maupun perawat. 

AI Mempercepat Layanan Kesehatan

AI kini mampu membantu rumah sakit mengolah data medis, mempercepat proses administrasi, serta mendukung tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis. Di Indonesia, chatbot menjadi salah satu bentuk pemanfaatan AI yang mulai banyak diterapkan oleh lembaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. 

Meski demikian, para pakar menilai kemampuan AI masih terbatas pada pengolahan informasi dan pengenalan pola. Teknologi tersebut belum mampu menggantikan komunikasi, empati, maupun penilaian klinis yang membutuhkan pengalaman tenaga medis.

Empati Tetap Menjadi Kekuatan Manusia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan kehadiran dokter dalam memeriksa pasien secara langsung. Menurutnya, pemeriksaan fisik dan interaksi antara dokter dengan pasien tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. 

Pandangan serupa juga muncul dari berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa AI paling efektif ketika digunakan sebagai alat pendukung keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan utama. 

Tantangan Pemanfaatan AI

Sejumlah ahli mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi menimbulkan kesalahan apabila tidak diawasi tenaga profesional. Selain itu, isu keamanan data pasien, transparansi algoritma, serta pemerataan akses teknologi juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, AI dinilai mampu mengurangi beban administratif tenaga kesehatan sehingga dokter memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasien. Model kolaborasi seperti ini dinilai menjadi arah pemanfaatan AI yang paling realistis dalam beberapa tahun mendatang. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#AI #Kesehatan #Dokter #RumahSakit #ArtificialIntelligence #Teknologi #DigitalHealth #Telemedicine #Inovasi #Indonesia

Read More

KSP-PB Desak DPR Segera Bahas RUU Ketenagakerjaan Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan komitmennya mengawal pembentukan RUU Ketenagakerjaan Baru sesuai Putusan MK 168. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers dan rapat koalisi di Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan amanat Mahkamah Konstitusi benar-benar diwujudkan dalam regulasi baru, bukan sekadar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengharuskan pembentuk undang-undang menyusun regulasi baru yang mampu mengakomodasi perlindungan pekerja secara lebih komprehensif.

"Kami memiliki tanggung jawab moral mengawal putusan tersebut karena gugatan di Mahkamah Konstitusi diajukan bersama organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh," ujarnya.

KSP-PB Serahkan Naskah Akademik 250 Halaman

Koalisi yang terbentuk sejak 2025 itu kini didukung sekitar 72 organisasi, mulai dari konfederasi serikat pekerja, organisasi profesi, serikat pekerja sektor kesehatan, pendidikan, media, pekerja migran, awak kapal, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sebagai bentuk keseriusan, KSP-PB telah menyerahkan naskah akademik dan pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan setebal 250 halaman kepada DPR dan pemerintah pada 30 September 2025. Dokumen tersebut diterima pimpinan DPR, Badan Legislasi, komisi terkait, serta tiga menteri yang mewakili pemerintah.

Menurut Said Salahudin, DPR saat itu menerima usulan agar pembentukan regulasi dilakukan melalui penyusunan undang-undang baru, bukan revisi terbatas.

76 Isu Jadi Dasar RUU Ketenagakerjaan Baru

59 Isu Perbaikan

Dalam naskah usulan, KSP-PB memasukkan 59 agenda perbaikan, di antaranya pengaturan upah layak, metode baru penetapan upah minimum, pengurangan kesenjangan upah antarwilayah, pemberlakuan kembali upah sektoral, perlindungan upah saat proses PHK, penghapusan sistem outsourcing, perlindungan pekerja kontrak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pembatasan tenaga kerja asing.

17 Isu Baru

Selain itu terdapat 17 substansi baru yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya, meliputi perlindungan pekerja platform digital, tenaga medis dan kesehatan, guru dan dosen, pekerja transportasi, larangan praktik percaloan tenaga kerja, hak pekerja atas kepemilikan saham perusahaan, serta kewajiban perusahaan menyediakan cadangan dana pesangon.

Dorong Pembahasan Terbuka

KSP-PB juga menekankan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru harus dilakukan secara transparan dengan prinsip meaningful participation. Artinya, organisasi pekerja harus memperoleh hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan pertimbangan secara sungguh-sungguh, serta menerima penjelasan atas setiap usulan yang diterima maupun ditolak.

Koalisi menyatakan siap menyusun draf lengkap RUU Ketenagakerjaan hingga tingkat bab, pasal, dan ayat sebagai bahan resmi pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Mereka berharap regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 31 Oktober 2026 sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPJT Siapkan Skenario Pra Uji Coba Tol Tanpa Setop MLFF Tahun Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan skenario teknis persiapan pra uji coba tol tanpa setop MLFF (Multi Lane Free Flow). Koordinasi intensif bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terus digenjot guna memastikan kelancaran transisi sistem bayar tol nirsentuh di Indonesia.

Upaya peralihan sistem transaksi di gerbang tol ini menjadi langkah strategis pemerintah guna mengurai kemacetan. Meski persiapan teknis terus berjalan, penetapan waktu dan lokasi pasti masih menunggu kesiapan infrastruktur di lapangan.

Persiapan Teknis dan Lokasi Uji Coba

"Kita sedang persiapan untuk menyiapkan ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diujicobakan," ujar Ni Komang Rasminiati, Kepala BPJT, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Komang menambahkan bahwa penentuan target implementasi akan menyesuaikan dengan hasil skenario teknis yang saat ini tengah disusun secara matang oleh berbagai pihak terkait.

"Ya, kalau persiapannya sudah cukup matang, baru kita bisa menentukan targetnya kapan bisa dilakukan pra uji-coba," ujar Ni Komang.

Tahap Transisi Tetap Gunakan Palang Pintu

Di sisi lain, Renaldi Utomo, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selama masa transisi menuju implementasi penuh, sistem gerbang tol dipastikan masih akan menggunakan palang pintu atau barrier.

"Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung," ujarnya.

Desakan Implementasi Sistem Bayar Tol Nirsentuh

Kebutuhan akan sistem pembayaran tol yang lebih efisien dinilai semakin mendesak. Pengamat memandang sistem pra uji coba tol tanpa setop MLFF adalah solusi mutlak atas peningkatan volume lalu lintas harian.

"Volume lalu lintas terus meningkat. Dengan pembayaran berbasis elektronik, seluruh transaksi akan tercatat secara digital sehingga pengawasan menjadi lebih mudah. Jika ke depan ada kebijakan baru seperti pajak jalan tol, perhitungannya juga akan lebih sederhana karena seluruh data sudah terekam secara elektronik," ujar Anton Budiharjo, Pengamat Transportasi dari Politeknik Transportasi Jalan.

Lebih lanjut, Anton merekomendasikan agar penerapan tahap awal dilakukan secara terbatas pada gerbang tol dengan infrastruktur yang paling siap, seperti di kawasan Jakarta.

"Mulai dari satu gerbang dulu. Kalau masyarakat sudah merasakan kemudahannya, baru diperluas menjadi dua, tiga, hingga seluruh gerbang. Dalam jangka sekitar lima tahun, seluruh gerbang tol bisa menerapkan sistem multi lane free flow," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MLFF #TolTanpaSetop #JalanTol #BPJT #KementerianPU #BayarTolNirsentuh #RoatexIndonesia #InfrastrukturTol #LaluLintas #TransportasiDarat

Read More

Pahami Arti Desil BPS dalam Menentukan Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan pendataan ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia guna memetakan klaster ekonomi melalui instrumen desil sepanjang bulan ini. Langkah ini sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan basis pajak operasional, meskipun data tersebut murni digunakan pemerintah sebagai basis evaluasi kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran.

Meluruskan Miskonsepsi Pengelompokan Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas lapangan yang dilakukan oleh petugas sensus belakangan ini memicu spekulasi mengenai korelasi data domestik dengan instrumen penegakan hukum fiskal. Publik kerap mempertanyakan apakah desil bps menentukan pajak yang harus mereka bayarkan ke negara.

Faktanya, data tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan individu. Arti desil bps dalam menentukan tingkat kesejahteraan murni merupakan metode pembagian populasi ke dalam sepuluh fraksi sama besar berdasarkan garis pengeluaran domestik.

"Data statistik berfungsi sebagai kompas penunjuk arah kebijakan, bukan sebagai palu untuk penegakan aturan perpajakan," ujar perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangannya terkait metodologi survei nasional, Senin (6/7/2026).

Pajak Penghasilan (PPh) tetap dihitung secara mandiri melalui regulasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, bukan berbasis posisi desil warga.

Cara Menghitung Desil Ekonomi dan Variabel Per kapita

Masyarakat perlu memahami cara menghitung desil ekonomi yang diterapkan secara nasional. Angka penentu tidak didasarkan pada perbandingan antartetangga dalam satu lingkungan rukun tetangga (RT), melainkan agregat seluruh penduduk Indonesia.

Disparitas Regional dan Biaya Hidup

Sebagai contoh, rumah tangga di Jakarta dengan pengeluaran per kapita bps sebesar Rp10 juta per bulan secara statistik nasional dapat langsung masuk ke kelompok desil atas. Namun, realitasnya di lapangan, angka tersebut sering kali habis untuk membiayai komponen hidup minimum metropolitan seperti sewa hunian dan transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tetap mengombinasikannya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Variabel Jumlah Anggota Keluarga

Pembagian klaster sangat bergantung pada jumlah beban domestik. Dua keluarga dengan total belanja sama sebesar Rp6 juta akan menempati tingkat desil yang bertolak belakang apabila jumlah anggota keluarga di dalamnya berbeda secara signifikan. 

Kejujuran dalam memberikan data objektif menjadi kunci utama agar potret makroekonomi nasional tidak bias dan penyaluran program jaminan sosial dapat berjalan akurat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DesilBPS #SensusEkonomi2026 #KesejahteraanMasyarakat #DataBPS #PajakFaktual #KelasMenengah #InfoEkonomi #BPSIndonesia #BantuanSosial #StatistikNasional

Read More

Dukcapil Rilis Aturan Baru Kolom Pekerjaan KTP, Ini Daftarnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri memperketat pencantuman biodata warga melalui aturan baru kolom pekerjaan KTP yang wajib menyesuaikan klasifikasi resmi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026. 

Langkah ini diambil guna mengatasi maraknya kendala integrasi data kependudukan dukcapil dengan berbagai layanan publik, terutama kasus gagal daftar NPWP coretax yang dialami oleh banyak wajib pajak akibat ketidaksesuaian administrasi.

Hambatan Sinkronisasi Sistem Pajak Coretax

Berdasarkan regulasi anyar tersebut, otoritas menetapkan 108 jenis nomenklatur pekerjaan resmi yang dapat dipilih dan dicantumkan pada dokumen administrasi warga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Langkah penertiban ini dipicu oleh banyaknya laporan wajib pajak yang menemui kendala administratif saat melakukan registrasi perpajakan.

"Hal ini penting untuk memastikan validasi data berjalan lancar, termasuk integrasi dengan sistem perpajakan seperti pendaftaran NPWP," tulis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dikutip pada Minggu (5/7/2026).

Ditjen Dukcapil mengungkapkan, kendala gagal daftar NPWP coretax mayoritas disebabkan oleh tidak validnya pengisian data profesi. Pasalnya, coretax administration system milik Direktorat Jenderal Pajak kini telah terintegrasi secara langsung dengan basis data kependudukan dukcapil. 

"Jika terjadi perbedaan, validasi akan gagal dan wajib pajak diminta memperbarui data di Dukcapil," jelas Ditjen Dukcapil lebih lanjut.

Enam Klasifikasi Jenis Pekerjaan Permendagri

Masyarakat kini dilarang menuliskan jenis pekerjaan non-baku. Berdasarkan aturan baru kolom pekerjaan KTP, seluruh jenis pekerjaan dikelompokkan ke dalam enam klasifikasi utama:

Sektor Formal dan Publik

  • Umum dan Belum Bekerja: Mencakup warga belum bekerja, ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan pensiunan.

 • ASN dan Pejabat Publik: Mengakomodasi PNS, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara seperti anggota DPR, BPK, serta Presiden.

 • Karyawan Swasta dan Badan Usaha: Meliputi pegawai swasta, karyawan BUMN, BUMD, hingga tenaga honorer untuk keperluan validasi BPJS.

Sektor Mandiri dan Keahlian Khusus

 • Pertanian, Peternakan, dan Perikanan: Mengatur profesi petani, peternak, nelayan, hingga buruh kebun.

 • Jasa, Keahlian, dan Perdagangan: Mengelompokkan wiraswasta, buruh lepas, mekanik, tukang jahit, hingga pilot dan nakhoda.

 • Profesi Khusus, Medis, dan Keagamaan: Memayungi dokter, perawat, pengacara, akuntan, dosen, wartawan, seniman, hingga tokoh keagamaan.

Keseragaman ini diharapkan mampu memangkas ego sektoral antar-lembaga. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Ditjen Dukcapil, Muhammad Farid, menegaskan pentingnya akurasi satu data ini demi kemudahan masyarakat.

"Keseragaman nomenklatur akan memastikan data kependudukan nasional lebih akurat, memudahkan integrasi dengan berbagai sistem layanan publik, termasuk perpajakan, BPJS, perbankan, dan program bantuan sosial," ujarnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

#AturanBaruKTP #KolomPekerjaanKTP #Permendagri2026 #Dukcapil #CoretaxPajak #GagalDaftarNPWP #SatuDataNasional #InfoPajak #UrusKTP #BeritaNasional

Read More

GRIB Jaya Pekanbaru Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah Siswi SMKN 3

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Pekanbaru menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa tas dan buku kepada Ayla Azzuhra Balqis, seorang siswi kurang mampu di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, Minggu (5/7/2026). 

Langkah sosial ini diambil setelah DPC GRIB Jaya Pekanbaru berhasil mengadvokasi pemenuhan hak pendidikan Ayla yang sempat dinyatakan tidak lolos dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Intervensi Kemanusiaan untuk Korban Sistem Zonasi

Ayla merupakan putri kandung dari pasangan Abdul Manan, seorang buruh harian pasar, dan Nurhalizah, buruh pengupas jengkol berpenghasilan Rp40 ribu per hari. 

Kondisi finansial yang memprihatinkan tersebut sempat membuat cita-cita Ayla untuk mendalami bidang Tata Boga di SMK Negeri 3 Pekanbaru hampir pupus setelah gagal dalam penyaringan reguler. Kedua orang tuanya mengaku sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengalihkan putri mereka ke sekolah swasta.

Merespons ketimpangan sosial tersebut, jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Pekanbaru melakukan penelusuran lapangan dan verifikasi faktual bersama Dinas Pendidikan Riau. Berdasarkan data valid mengenai kemiskinan ekstrem keluarga tersebut, Dinas Pendidikan Riau akhirnya mengeluarkan rekomendasi khusus agar Ayla dapat diterima di SMK Negeri 3 Pekanbaru melalui pemenuhan hak afirmasi pendidikan.

Konsistensi Transformasi Gerakan Sosial Ormas

Sebagai bentuk syukur atas kepastian hak belajar tersebut, Ketua DPC GRIB Jaya Pekanbaru, S. Hondro, bersama Ketua DPC Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Nurhayati, mengantarkan langsung perlengkapan belajar ke kediaman penerima manfaat.

"Ini merupakan bagian dari visi dan misi GRIB Jaya untuk meningkatkan peran organisasi di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Kami berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui kepedulian terhadap dunia pendidikan," ujar S. Hondro, Ketua DPC GRIB Jaya Pekanbaru.

Hondro menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen penuh menghapus stigma negatif dan tindakan anarkis yang kerap melekat pada organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya kehadiran konkret yang menawarkan rasa aman serta kemanfaatan riil bagi kelompok marjinal.

Ketua DPC Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru, Nurhayati, selaku inisiator gerakan kemanusiaan ini turut memberikan motivasi psikologis. 

Nurhayati menegaskan jajarannya siap melakukan pendampingan berkala guna memastikan seluruh hak konstitusional Ayla selaku peserta didik prasejahtera terpenuhi secara utuh selama masa studi di SMK Negeri 3 Pekanbaru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#GRIBJayaPekanbaru #SMKN3Pekanbaru #SPMBSMKRiau2026 #BantuanSekolah #DinasPendidikanRiau #SHondro #AylaAzzuhraBalqis #AdvokasiPendidikan #PekanbaruHariIni #SrikandiGRIBJaya

Read More

Menko Polkam Kunjungi Rindam I Bukit Barisan Bahas KDKMP

Duta Nusantara Merdeka | Pematang Siantar 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Rindam I/Bukit Barisan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026). 

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk memberikan pengarahan intensif kepada ratusan siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI sekaligus peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan sebagai calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menko Polkam tidak hanya memantau kesiapan personel, melainkan juga memperkuat sinergi pertahanan dan ketahanan ekonomi siber-lokal. Kehadiran mantan Danrindam I/Bukit Barisan tahun 1994 ini menjadi momentum penting bagi penguatan mental para calon garda depan bangsa.

Dedikasi Prajurit Dikmaba TNI Hingga Akhir Hayat

Di hadapan ratusan siswa Dikmaba TNI, Djamari menegaskan pentingnya memegang teguh sumpah prajurit. Ia menyebut profesi TNI bukanlah sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah pengabdian mutlak yang berlangsung sepanjang hayat.

"Sebagai prajurit kita berbakti kepada nusa dan bangsa seumur hidup kita. Kapan selesainya tentara berbakti? Saat tembakan salvo berbunyi. Tembakan salvo adalah tembakan kehormatan yang mengantarkan prajurit manapun ke liang lahat. Itu berbunyi, tanda kita selesai mengabdi," ujar Menko Polkam.

Ia juga meminta seluruh siswa memanfaatkan masa pendidikan di Rindam secara maksimal untuk membentuk karakter militer yang andal dan tangguh.

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Pedesaan

Selain fokus pada sektor pertahanan fisik, Menko Polkam memberikan arahan khusus kepada para calon manajer KDKMP yang sedang menempuh Latsar Bela Negara SPPI. Program koperasi desa merah putih dinilai sebagai pilar strategis pemerintah dalam memotong rantai distribusi logistik yang membebani masyarakat pedesaan.

"Koperasi Desa Merah Putih itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian & kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memudahkan masyarakat desa mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang murah," lanjut Djamari.

Mantan petinggi militer tersebut mengapresiasi kerelaan para sarjana yang bersedia meninggalkan keluarga demi mengikuti pelatihan intensif demi memajukan ekonomi akar rumput Indonesia. Agenda Menko Polkam Djamari Chaniago kunjungi Rindam I Bukit Barisan ditutup dengan sesi bernostalgia meninjau fasilitas markas tempat ia pernah memimpin tiga dekade silam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MenkoPolkam 

#DjamariChaniago 

#RindamIBukitBarisan #KoperasiDesaMerahPutih 

#DikmabaTNI 

#KDKMP 

#BelaNegara 

#Pematangsiantar 

#EkonomiDesa 

#TNIKuat

Read More

Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat, Jauh dari Krisis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat kuat dan jauh dari ancaman krisis. Penegasan ini disampaikan pemerintah guna menepis kekhawatiran publik atas pelemahan nilai tukar rupiah, melalui sebuah tayangan wawancara siniar di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Purbaya, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati atau pruden. Perbaikan sejumlah indikator makro diklaim menjadi bukti konkret bahwa prospek perekonomian ke depan masih sangat menjanjikan.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya.

Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini, kata Menkeu, lebih didorong oleh sentimen pasar global ketimbang rapuhnya struktur ekonomi domestik. Bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah terus mengawal pergerakan pasar.

Defisit APBN dan Utang Negara Aman

Kesehatan fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga. Pemerintah konsisten menahan defisit APBN di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelas Purbaya.

Evaluasi Program Prioritas dan Reformasi

Selain mengawal indikator makro, pemerintah turut mengevaluasi implementasi program prioritas negara, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Evaluasi ditekankan pada efisiensi anggaran agar pemanfaatannya berujung tepat sasaran.

Sanksi Tegas Penyelewengan Kemenkeu

Pada ranah internal, reformasi Kementerian Keuangan terus dipercepat. Purbaya menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi aparatur yang terbukti melakukan penyimpangan, khususnya pada sektor krusial seperti perpajakan dan kepabeanan. Langkah penindakan dan rotasi pegawai menjadi instrumen utama untuk membersihkan institusi.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.

Diharapkan, dengan disiplin fiskal dan birokrasi yang bersih, penguatan fundamental ekonomi Indonesia akan terus berlanjut dan mampu memberikan dampak positif langsung ke sektor riil masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#EkonomiIndonesia #KemenkeuRI #APBN #UtangNegara #PurbayaYudhiSadewa #Makroekonomi #KeuanganNegara #Rupiah #AntiKorupsi #EkonomiKuat

Read More

Purbaya: APBN Investasi Jangka Panjang untuk SDM Ungul

Duta Nusantara Merdeka | Semarang  

APBN investasi jangka panjang untuk SDM unggul menjadi pesan utama yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kuliah umum bertajuk APBN untuk Indonesia Maju: Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan, dan Pembangunan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat, 3 Juli 2026. 

Dalam forum itu, Purbaya menegaskan APBN tidak semata berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan generasi berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. 

Ia menjelaskan pengelolaan APBN dijalankan dalam kerangka amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan orientasi pada kemakmuran rakyat. Pemerintah, kata dia, menargetkan Indonesia masuk jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. 

Sasaran itu, menurut Purbaya, hanya bisa dicapai bila transformasi ekonomi ditopang SDM yang produktif, adaptif, dan mampu mengikuti laju perubahan teknologi. 

Pembangunan Talenta Jadi Inti Strategi Fiskal

Purbaya menilai pembangunan talenta tidak boleh dibatasi pada satu rumpun ilmu. Penguatan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM harus berjalan seiring dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar produktivitas nasional tumbuh lebih utuh. “Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia,” ujar Purbaya dalam kuliah umum tersebut. 

Anggaran Pendidikan dan Fokus LPDP

Komitmen itu tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan APBN 2026 sebesar Rp769,1 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, merevitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat pembiayaan beasiswa LPDP. Pemerintah juga menajamkan kebijakan LPDP ke bidang prioritas, terutama STEM dan sektor-sektor strategis yang menopang transformasi ekonomi nasional. 

“Investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN,” tegas Purbaya. Di tengah ketidakpastian global, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat, sehingga APBN masih memiliki ruang untuk berfungsi sebagai shock absorber, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Dengan arah itu, APBN investasi jangka panjang untuk SDM unggul diposisikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APKOMINDO Bersama Kadin Pacu SDM Digital Kepelabuhanan Banten

Duta Nusantara Merdeka | Serang 

Pengembangan SDM digital sektor kepelabuhanan Banten memasuki fase baru setelah DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten memperkuat kerja sama dengan Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan. Kolaborasi yang diumumkan dalam forum diskusi di Gedung Kadin Provinsi Banten, Serang, Rabu, 2 Juli 2026, itu diarahkan untuk menopang transformasi digital pelabuhan dan industri di wilayah tersebut.

Langkah ini dinilai penting karena Banten merupakan salah satu simpul maritim nasional dengan dukungan Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, serta pelabuhan perikanan di kawasan pesisir. Dalam forum itu, para pemangku kepentingan dari pemerintah, asosiasi, dunia usaha, akademisi, BUMN, dan perbankan menekankan perlunya SDM yang siap menghadapi percepatan digitalisasi layanan logistik dan kepelabuhanan.

Tiga Agenda Utama Transformasi

Inisiator forum, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., mengatakan ada tiga agenda yang harus dijalankan bersama, yakni penyatuan visi antar-pemangku kepentingan, penguatan kolaborasi berbasis data dan inovasi, serta memastikan pertumbuhan sektor pelabuhan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nazir, persaingan pelabuhan kini tidak lagi hanya bertumpu pada infrastruktur, melainkan juga kecepatan layanan, efisiensi logistik, keamanan data, hingga penerapan konsep Green Port, Smart Port, dan Smart Logistics. Ia menegaskan forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret, termasuk peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

MoU, PKS, dan Sertifikasi Kompetensi

Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat menyiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Ruang lingkupnya meliputi pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan talenta digital, transformasi digital perusahaan, hingga penguasaan AI, IoT, keamanan siber, cloud computing, big data analytics, smart logistics, dan digital supply chain.

Ketua Umum DPP APKOMINDO dan Ketua Umum DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. atau Hoky, menegaskan transformasi digital tidak cukup menghadirkan perangkat teknologi. “Transformasi digital bukan semata-mata menghadirkan perangkat teknologi, melainkan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, mengelola, dan mengamankan teknologi tersebut secara profesional,” ujarnya.

Pelaksanaan sertifikasi akan melibatkan LSP SDM TIK berlisensi BNSP agar peserta tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga pengakuan kompetensi nasional. Skema ini diharapkan memperkuat pengembangan SDM digital sektor kepelabuhanan Banten sekaligus meningkatkan daya saing logistik, industri, dan layanan pelabuhan di provinsi tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Titip Buku Ijazah Jokowi lewat Iwan Piliang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah polemik keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Joko Widodo yang belum reda, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengambil langkah terbaru. Ia membagikan buku karyanya yang bertajuk *Ijazah Jokowi: Pertaruhan Moralitas Bangsa dan Refleksi Kejujuran (Sebuah Renungan Filosofis)* kepada sejumlah tokoh, termasuk menitipkan satu eksemplar khusus untuk mantan Presiden RI tersebut.

Buku itu sebelumnya telah diserahkan kepada dokter Tifauzia Tyassuma, yang tengah berperkara terkait ijazah Jokowi. Kali ini, Wilson memberikannya kepada dua sahabat lamanya, Partono dan Iwan Piliang, yang dinilai turut berperan sentral dalam perjalanan politik Jokowi.

Jejak Dua Sahabat dalam Karier Politik Jokowi

Wilson memandang keduanya memiliki andil strategis yang jarang diketahui publik. Iwan Piliang merupakan salah satu penggerak inti tim sukses yang mengantarkan pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012, momentum yang melambungkan nama Jokowi ke pentas nasional. Sementara Partono pernah menjabat anggota KPUD DKI Jakarta periode 2018–2023.

Penyerahan buku berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda. Partono menerima lebih dulu pada Kamis, 25 Juni 2026, di Lantai 6 Gedung Ombudsman RI Jakarta. Sepekan berselang, tepatnya pada Sabtu, 4 Juli 2026, giliran Iwan Piliang menerimanya di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

Momentum itu dimanfaatkan Wilson, lulusan pascasarjana Global Ethics Universitas Birmingham Inggris, untuk menitipkan satu eksemplar khusus agar disampaikan langsung ke tangan Jokowi.

Harapan Wilson Lalengke terhadap Jokowi

Melalui perantara Iwan Piliang, Wilson berharap buku itu benar-benar sampai dan direnungkan oleh Jokowi. Ia menegaskan karyanya bukan alat serangan politik, melainkan media kontemplasi diri.

"Buku ini saya harapkan dapat memicu kesadaran moral demi menjaga integritas dan kepentingan besar bangsa," ujar Wilson dalam keterangan resminya.

Wilson menyandarkan gagasannya pada khazanah filsafat klasik. Ia mengutip kisah Diogenes dari Sinope yang mencari "manusia jujur" dengan lentera di siang hari, serta ajaran Marcus Aurelius dalam Meditations tentang kewajiban seorang pemimpin untuk senantiasa memeriksa jiwanya sendiri.

Bagi Wilson, penitipan buku pada pertengahan tahun 2026 ini pada akhirnya menjadi ujian moral praktis: apakah Jokowi bersedia menatap cermin kejujuran demi warisan sejarah yang bersih bagi generasi mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Risiko Memiliki Mobil Listrik yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Beli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Popularitas kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan dukungan pemerintah terhadap elektrifikasi transportasi. Selain menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, akselerasi instan, serta pengalaman berkendara yang senyap, calon pembeli juga perlu memahami berbagai tantangan yang masih menyertai kepemilikan mobil listrik, terutama terkait layanan purnajual.

Sejumlah isu yang sering menjadi perhatian pemilik EV meliputi lamanya proses perbaikan, keterbatasan teknisi bersertifikat, ketersediaan suku cadang, hingga potensi biaya kepemilikan yang lebih tinggi pada kondisi tertentu. Memahami aspek tersebut dinilai penting agar konsumen dapat mengambil keputusan secara lebih bijak.

Layanan Purnajual dan Ketersediaan Teknisi

Dalam beberapa waktu terakhir, layanan purnajual kendaraan listrik menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keluhan konsumen mengenai lamanya proses perbaikan. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan masih terbatasnya jumlah teknisi yang memiliki sertifikasi penanganan sistem tegangan tinggi (high-voltage system), khususnya untuk diagnosis perangkat lunak dan komponen baterai.

Selain itu, beberapa komponen utama seperti inverter, motor control unit (MCU), maupun modul elektronik tertentu masih harus didatangkan dari negara asal sehingga waktu pengadaan dapat berlangsung cukup lama.

Garansi, Asuransi, dan Nilai Jual

Calon pembeli juga disarankan memahami seluruh syarat dan ketentuan garansi baterai yang diberikan masing-masing produsen. Beberapa pabrikan menerapkan ketentuan tertentu terkait jadwal servis berkala maupun penggunaan perangkat pengisian daya yang direkomendasikan.

Di sisi lain, premi asuransi kendaraan listrik umumnya masih lebih tinggi dibanding mobil berbahan bakar konvensional. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya nilai komponen utama, khususnya paket baterai, yang memerlukan prosedur penanganan khusus apabila mengalami kerusakan.

Perkembangan teknologi baterai yang berlangsung cepat juga berpotensi memengaruhi nilai jual kembali kendaraan listrik di pasar mobil bekas.

Tantangan dalam Penggunaan Sehari-hari

Bobot kendaraan listrik yang lebih besar membuat ban bekerja lebih berat sehingga tingkat keausannya dapat lebih cepat dibanding kendaraan konvensional. Pengemudi baru juga memerlukan adaptasi saat mengendalikan torsi instan, terutama ketika menghadapi tanjakan atau lalu lintas padat.

Selain itu, beberapa fitur pintar pada kendaraan modern masih bergantung pada koneksi internet sehingga fungsinya dapat terbatas ketika berada di area dengan sinyal yang lemah, seperti sebagian lokasi parkir bawah tanah.

Pertimbangan Sebelum Membeli

Mobil listrik tetap menawarkan berbagai keunggulan, terutama untuk mobilitas harian di kawasan perkotaan. Namun, calon konsumen sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga dan efisiensi energi, tetapi juga kesiapan jaringan layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, biaya kepemilikan, serta dukungan teknis di wilayah tempat tinggal. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, keputusan membeli kendaraan listrik dapat dilakukan secara lebih matang sesuai kebutuhan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan kondisi cadangan beras pemerintah di Sumatera Utara berada dalam keadaan aman. Kepastian itu diperoleh setelah meninjau langsung Gudang Bulog Pulo Brayan Darat I, Kota Medan, Jumat (3/7/2026), guna memastikan kesiapan stok, distribusi, dan pengelolaan pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Djamari menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar target swasembada pangan, tetapi juga menyiapkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia melalui perluasan lahan pertanian.

Ketahanan Pangan Jadi Program Strategis

"Ini adalah salah satu program strategis Bapak Presiden. Bapak Presiden menginginkan kita berdiri di atas kaki sendiri, dan kita sudah mencapai itu. Bahkan lebih dari itu, Presiden menginginkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Karenanya, kita bekerja keras memperluas lahan sawah," ujar Djamari.

Stok Beras Sumut Dinilai Sangat Mencukupi

Dari hasil peninjauan, Menko Polkam menilai pengelolaan cadangan beras, pola distribusi, hingga rencana pemasukan stok berjalan sesuai sistem yang telah disiapkan. Kondisi tersebut membuat pemerintah optimistis terhadap ketersediaan pangan di Sumatera Utara.

"Hari ini saya sengaja melihat langsung cadangan beras. Hal yang sangat membanggakan sekaligus mengagumkan adalah cadangan beras kita sangat baik. Rencana pendistribusiannya sangat baik, begitu juga rencana pemasukannya," katanya.

Ia menambahkan, stok beras yang tersedia diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga delapan bulan mendatang.

"Peninjauan ini meyakinkan saya bahwa cadangan beras sangat mencukupi. Masyarakat Sumatera Utara tidak perlu khawatir. Cadangan di sini cukup hingga delapan bulan ke depan," tegasnya.

Bulog Diminta Jaga Amanah Negara

Djamari mengingatkan seluruh jajaran Bulog agar terus menjaga ketersediaan pangan sebagai tanggung jawab strategis negara. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus stabilitas nasional.

Mengakhiri kunjungannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Bulog yang terus menjaga pasokan pangan di berbagai daerah.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Bulog. Harapan rakyat adalah tetap tersedianya pangan di setiap daerah. Selamat bertugas dan syukurilah amanah yang diberikan negara ini," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Ajak Semua Pihak Perangi Disinformasi di Ruang Digital

Duta Nusantara Merdeka | Batam 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta aktif menghadirkan informasi yang benar agar tidak memberi ruang bagi penyebaran disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau di Markas Polda Kepulauan Riau, Batam, Jumat (3/7/2026).

Ruang Digital Jadi Medan Baru

Menurut Djamari, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman yang dihadapi bangsa. Ia menilai ruang digital kini menjadi arena baru yang harus dijaga bersama agar tidak dipenuhi informasi menyesatkan.

"Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian," ujar Djamari.

Generasi Muda Perlu Dilindungi

Ia menilai paparan informasi yang tidak benar berpotensi memengaruhi cara berpikir generasi muda apabila tidak dibekali kemampuan menyaring informasi secara kritis.

"Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian," tegasnya.

Karena itu, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen bangsa didorong lebih aktif menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan di ruang digital.

Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Selain menyoroti isu digital, Djamari mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang telah melampaui tujuh persen, salah satu yang tertinggi secara nasional. 

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

"Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan. 

Djamari juga mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjaga kekompakan agar iklim investasi di Kepulauan Riau tetap kondusif dan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More