Steady Safe Cetak Laba Bersih Rp39,50 miliar di 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Steady Safe Tbk (SAFE) membukukan laba bersih sebesar Rp39,50 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 44,68 persen dibandingkan Rp27,30 miliar pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut diraih meski pendapatan perseroan turun menjadi Rp209,6 miliar dari Rp233,6 miliar pada 2024. Kinerja SAFE 2025 dan strategi bisnis 2026 dipaparkan dalam Public Expose Tahunan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada investor di Jakarta, Jum'at (26/06/2026).

Direktur Utama SAFE, John Pieter Sembiring, menjelaskan bahwa perusahaan tetap berfokus pada efisiensi operasional, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas layanan transportasi guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri.

Penurunan Pendapatan Dipicu Berkurangnya Kilometer Tempuh

Manajemen menjelaskan penurunan pendapatan sebesar 10,32 persen dipengaruhi berkurangnya realisasi kilometer tempuh armada bus. Sepanjang 2025, total jarak operasional tercatat 9,24 juta kilometer, turun sekitar 666 ribu kilometer dibandingkan capaian 9,91 juta kilometer pada 2024.

Di sisi lain, beban langsung berhasil ditekan menjadi Rp148,4 miliar dari Rp154,4 miliar pada tahun sebelumnya. Beban usaha relatif stabil di kisaran Rp17,79 miliar.

Perseroan juga mencatat perbaikan struktur keuangan. Total liabilitas turun signifikan 36,64 persen menjadi Rp136,4 miliar, sementara posisi ekuitas berbalik positif menjadi Rp63,08 miliar setelah pada 2024 masih mengalami defisiensi modal sebesar Rp10,97 miliar.

Strategi Operasional dan Pemasaran

Menurut John Pieter Sembiring, perusahaan menghadapi tantangan berupa kebijakan operasional dari PT Transportasi Jakarta yang berdampak pada pencapaian kilometer tempuh armada. Untuk mengatasinya, perseroan meningkatkan intensitas perawatan kendaraan, memperketat proses rekrutmen pramudi, memperkuat pelatihan keselamatan, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di bidang pemasaran, PT Steady Safe tetap berkomitmen menjalankan seluruh ketentuan layanan Transjakarta sesuai regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga terus menjaga kualitas pelayanan agar tetap dipercaya sebagai operator transportasi publik sekaligus memperkuat peluang memperoleh penugasan koridor pada masa mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Sukseskan PENAS XVII di Gorontalo

Duta Nusantara Merdeka | Gorontalo 

Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Limboto, Kabupaten Gorontalo, berlangsung lancar berkat kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta masyarakat. Ajang nasional tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil peran penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan fasilitas, pengaturan akomodasi peserta dari berbagai provinsi, hingga koordinasi teknis selama kegiatan berlangsung.

Kolaborasi Pemerintah Jadi Kunci Kelancaran Acara

Penyelenggaraan PENAS XVII memperlihatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus.

Selain menyiapkan sarana pendukung, pemerintah daerah juga menggandeng masyarakat dalam menyambut ribuan peserta. Sejumlah kontingen diketahui menginap di rumah-rumah warga, mencerminkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan selama pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Dihadiri Presiden dan Ribuan Peserta

Puncak kegiatan PENAS XVII dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, bupati, wali kota, serta ribuan peserta dan masyarakat yang memadati kawasan GOR David-Tonny.

PENAS XVII menjadi wadah strategis bagi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, memperluas jejaring kerja sama, sekaligus mendorong inovasi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Bagi Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini menjadi kesempatan memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Sementara bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, keberhasilan menjadi tuan rumah menambah pengalaman dalam mengelola agenda nasional dan memperkuat kapasitas daerah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan sektor pangan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke-6 JMSI 2026, Pangdam XIX Terima Pin Emas JMSI

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP menerima Pin Emas JMSI Riau bertajuk "Mitra Strategis Kebangsaan" pada malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Gedung Kaharudin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis (25/6/2026) malam.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pangdam dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun sinergi antara TNI dan media. Pangdam hadir didampingi Kasdam XIX/Tuanku Tambusai serta Kapendam XIX/Tuanku Tambusai.

Media Dinilai Berperan Menjaga Persatuan Bangsa

Puncak peringatan HUT JMSI dihadiri pengurus JMSI Pusat dan JMSI Riau, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, insan pers, hingga perwakilan pemerintah daerah. Rangkaian acara diawali tari persembahan, menyanyikan Indonesia Raya dan Mars JMSI, pembacaan doa, serta sambutan dari Ketua JMSI Riau H. Dheni Kurnia, Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Faisal Andri Mahrawa, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Plt. Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan media memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa melalui penyampaian informasi yang berkualitas.

"Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun optimisme, serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat," ujar Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Pelantikan Pengurus dan Penandatanganan Kerja Sama

Selain penyerahan penghargaan, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus JMSI Riau periode 2025–2030, pembacaan prasetia organisasi, penandatanganan berita acara, hingga penandatanganan nota kesepahaman antara JMSI Riau dengan RSIA Zainab dan RS Prof. Dr. Tabrani.

Pada kesempatan yang sama, JMSI Riau turut memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Dr. H. Saidul Amin, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, serta Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby atas kontribusi mereka di berbagai bidang.

Peringatan HUT ke-6 JMSI dan HPN 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, TNI, dunia pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Sinergi tersebut diharapkan terus memperkuat ekosistem informasi yang kredibel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran media dan institusi negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemprov DKI Kantongi Sertipikat Aset Rp124 Triliun Sepanjang 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memperkuat perlindungan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyerahan 499 Sertipikat Hak Pakai dengan nilai mencapai Rp22,25 triliun. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari percepatan sertipikasi aset daerah untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa pertanahan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan sertipikat yang diserahkan memiliki luas sekitar 850 ribu meter persegi dan tersebar di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian besar berada di Jakarta Selatan dengan total 229 sertipikat dan luas sekitar 407 ribu meter persegi.

“Hari ini kita menyerahkan 499 sertipikat dengan luas mencapai sekitar 850 ribu meter persegi dan nilai aset sekitar Rp22,25 triliun,” ujar Ossy Dermawan usai acara penyerahan sertipikat di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

DKI Jakarta Jadi Contoh Tata Kelola Aset

Ossy menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata administrasi pertanahan layak menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional, Jakarta dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan tertib hukum.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta guna mempercepat target seluruh bidang tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta agar target 100 persen bidang tanah terdaftar dan bersertipikat dapat segera terwujud,” kata Ossy.

Total Aset Tersertipikasi Tembus Rp124 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan penyerahan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari program sertipikasi aset yang telah berjalan sejak awal tahun.

Sebelumnya, pada Februari 2026, ATR/BPN menyerahkan 3.922 Sertipikat Hak Pakai dengan nilai aset sekitar Rp102 triliun. Dengan tambahan sertipikat terbaru, total nilai aset Pemprov DKI Jakarta yang telah memperoleh kepastian hukum sepanjang 2026 mencapai Rp124 triliun.

“Pada hari ini Pemprov DKI Jakarta mendapat 499 Sertipikat Hak Pakai dari Kementerian ATR/BPN dengan total nilai Rp22,25 triliun. Ini merupakan kelanjutan dari penyerahan sebelumnya sehingga total semuanya mencapai Rp124 triliun,” ujar Pramono.

Ia menambahkan masih terdapat sejumlah aset yang proses sertipikasinya terus dikoordinasikan bersama Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah berharap seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan guna memperkuat perlindungan aset daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan pemerintah daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cipta Perdana Lancar Perkuat Diversifikasi untuk Jaga Pertumbuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) menegaskan komitmennya memperkuat pertumbuhan bisnis melalui ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta pengembangan kemitraan strategis. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya permintaan dari sektor otomotif yang masih menjadi kontributor utama pendapatan perseroan.

"Pendapatan perseroan meningkat dan pm 1dari Rp190,5 miliar pada 2022 menjadi Rp369,6 miliar pada 2025 atau tumbuh hampir dua kali lipat dalam periode empat tahun. Sementara laba bersih naik menjadi Rp30,2 miliar pada 2025 dari Rp23,2 miliar pada tahun sebelumnya," ujar Hamim, Direktur Utama PART dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (25/06/2025).

Hamim menegaskan komitmennya memperkuat pertumbuhan bisnis melalui ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta pengembangan kemitraan strategis. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya permintaan dari sektor otomotif yang masih menjadi kontributor utama pendapatan perseroan.

Hamim menyampaikan kinerja perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan perseroan meningkat dari Rp190,5 miliar pada 2022 menjadi Rp369,6 miliar pada 2025 atau tumbuh hampir dua kali lipat dalam periode empat tahun. Sementara laba bersih naik menjadi Rp30,2 miliar pada 2025 dari Rp23,2 miliar pada tahun sebelumnya.

Segmen Otomotif Masih Mendominasi

Perseroan memproduksi berbagai komponen logam untuk industri otomotif roda dua dan roda empat, elektronik, serta sanitasi. Segmen otomotif masih menjadi tulang punggung bisnis dengan kontribusi sekitar 80,3 persen terhadap penjualan perusahaan. Di sisi lain, lini peralatan rumah tangga mulai menunjukkan perkembangan dengan kontribusi sekitar 15,4 persen terhadap pendapatan.

Manajemen menyebut strategi diversifikasi menjadi bagian penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor sekaligus membuka peluang pasar baru yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

Fokus Inovasi dan Kemitraan Strategis

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, PART menyiapkan sejumlah agenda pengembangan usaha, termasuk pengembangan peralatan pertanian, mesin pengolah sampah organik, serta produk peralatan rumah tangga berbasis logam. Perseroan juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian, BRIN, dan sejumlah mitra industri guna memperkuat inovasi produk.

Selain memperluas pasar, perusahaan juga terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan Quality, Cost and Delivery (QCD), penambahan mesin produksi, serta program penghematan energi.

Meski optimistis terhadap prospek usaha, manajemen mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan pasokan impor, perubahan kebijakan pemerintah, hingga ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. 

Namun dengan penguatan bisnis inti dan diversifikasi yang terus berjalan, perseroan meyakini dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan nilai tambah bagi pemegang saham di masa mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, SMIL Cetak Laba Bersih Rp 30,75 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) terus memperkuat langkah ekspansi bisnis dengan menambah armada alat berat untuk mendukung pertumbuhan sektor pertambangan. Strategi tersebut dijalankan seiring dengan kinerja keuangan yang tetap tumbuh dan kondisi likuiditas yang dinilai sehat hingga kuartal I 2026.

"SMIL mencatat total aset sebesar Rp1,18 triliun per Maret 2026, meningkat dibandingkan posisi akhir 2023 yang sebesar Rp847,65 miliar. Sementara total ekuitas mencapai Rp767,16 miliar, menunjukkan penguatan struktur permodalan perseroan," ujar Direktur utama SMIL, Hadi Suhermin dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (25/6/2026). 

Pendapatan dan Profitabilitas Tetap Terjaga

SMIL membukukan pendapatan Rp409,28 miliar pada 2025 dengan laba bersih Rp65,92 miliar. Hingga kuartal I 2026, perusahaan telah mencatat pendapatan Rp128,83 miliar dan laba bersih Rp30,75 miliar atau naik 13,51% dari Rp 27,09 miliar. Perseroan juga mempertahankan margin laba bersih di kisaran 23,87 persen pada Maret 2026.

Hadi menilai pertumbuhan aset dan ekuitas yang konsisten mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas sekaligus memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas juga tetap terkendali di level 0,54 kali pada Maret 2026.

Ekspansi Bisnis SMIL ke Sektor Tambang

Untuk menangkap peluang dari industri pertambangan, SMIL memperluas portofolio armada alat berat. Perusahaan berencana meningkatkan jumlah dump truck dari 32 unit menjadi 64 unit pada 2026. Selain itu, jumlah excavator akan bertambah dari enam unit menjadi 12 unit, sementara crawler dozer, compactor, dan motor grader juga ditingkatkan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan utilisasi armada sekaligus memperbesar kontribusi pendapatan dari sektor tambang yang menjadi salah satu fokus pertumbuhan baru perusahaan.

Proyeksi Pertumbuhan Hingga 2030

SMIL optimistis tren pertumbuhan akan berlanjut dalam lima tahun ke depan. Perseroan memproyeksikan pendapatan meningkat menjadi lebih dari Rp1 triliun pada 2030, dengan laba bersih berpotensi mencapai Rp314,52 miliar. Total aset juga diperkirakan menembus Rp1,92 triliun pada periode yang sama.

Dengan bisnis utama penyewaan forklift dan material handling yang telah melayani berbagai sektor industri, SMIL menilai diversifikasi ke alat berat pertambangan akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan perusahaan pada tahun-tahun mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fauzan Dorong Konsorsium Perguruan Tinggi Percepat Solusi bagi Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Pemerintah menilai berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk tingginya angka stunting, membutuhkan keterlibatan lebih besar dari perguruan tinggi melalui riset dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, kampus didorong memperkuat kolaborasi melalui pembentukan konsorsium agar mampu menghadirkan solusi yang lebih efektif dan terukur.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan saat membuka Rapat Kerja LLDIKTI Wilayah X Tahun 2026 yang mengangkat tema transformasi pendidikan tinggi melalui tata kelola bermutu, riset inovatif, dan kolaborasi strategis perguruan tinggi swasta, Rabu (24/6).

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Sumatera Barat masih mencapai 24,9 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dinilai memerlukan sinergi lintas sektor.

Kampus Diminta Tidak Berjalan Sendiri

Fauzan menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada sekadar menjalankan aktivitas akademik.

“Perguruan tinggi adalah bagian dari entitas sosial. Ilmuwan dan sumber daya yang ada di dalamnya bukan hanya untuk kepentingan kampus, tetapi juga harus dikontribusikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Fauzan.

Dalam kesempatan itu juga dideklarasikan Konsorsium Kampus Sehat Berdampak bertema “Bergerak Bersama, Menyehatkan Nagari, Membangun Generasi”. Inisiatif tersebut menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Fauzan, konsorsium memiliki fungsi ganda, yakni memperkuat kapasitas antarperguruan tinggi sekaligus memperbesar kontribusi akademik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Perkuat Riset dan Inovasi Berdampak

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

“Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus menjadi pusat lahirnya gagasan, riset terapan, inovasi, dan talenta unggul untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma menegaskan pendidikan tinggi kini dituntut menghasilkan dampak nyata melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui konsorsium yang terbangun, perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah berbasis ilmu pengetahuan serta memperkuat kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MPLS Ramah 2026 Fokus Ciptakan Hari Pertama Sekolah yang Aman dan Bebas Trauma

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerapkan kebijakan MPLS Ramah 2026 sebagai pedoman pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini hadir sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik terhadap kasus perundungan, kekerasan di lingkungan pendidikan, serta pentingnya kesehatan mental peserta didik.

Melalui pendekatan baru tersebut, MPLS tidak lagi dipandang sebagai ajang pengenalan yang sarat tekanan, melainkan menjadi ruang adaptasi yang membantu murid baru merasa diterima, aman, dan nyaman sejak hari pertama memasuki sekolah.

Perubahan Paradigma MPLS

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MPLS Ramah 2026 merupakan perubahan mendasar dalam cara sekolah menyambut peserta didik baru.

"MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru, dari kegiatan MPLS yang rentan dengan kekerasan, perpeloncoan, dan yang kurang bermakna menjadi MPLS yang penuh kasih sayang, memuliakan, dan budaya damai yang didesain melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira," ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Komitmen tersebut diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Regulasi itu secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pungutan liar, hingga penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif.

Orang Tua Wajib Dilibatkan

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, aturan baru juga memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Setiap satuan pendidikan diwajibkan memberikan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid sebelum MPLS dilaksanakan.

Menurut Suharti, MPLS menjadi momentum penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sejak awal proses pendidikan berlangsung.

Pendekatan Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Gogot Suharwoto mengatakan setiap jenjang pendidikan memerlukan pendekatan berbeda. Anak usia dini diarahkan belajar melalui permainan dan eksplorasi, sementara siswa sekolah dasar difokuskan pada pembentukan karakter dan kebiasaan belajar.

Adapun siswa SMP didorong membangun kepercayaan diri, memperluas pergaulan, sekaligus meningkatkan kecakapan bermedia digital secara sehat dan bertanggung jawab.

Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fokus diarahkan pada penguatan jati diri, kemandirian, serta inklusivitas. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi menjadikan rasa takut sebagai alat pembentukan karakter.

Dengan kebijakan MPLS Ramah 2026, pemerintah ingin memastikan hari pertama sekolah menjadi pengalaman positif yang mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas trauma.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, Bintraco Dharma Cetak Laba Rp46 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Bintraco Dharma Tbk (CARS) berhasil mempertahankan kinerja keuangannya di tengah tekanan yang masih membayangi industri otomotif nasional. Meskipun volume penjualan mengalami penurunan cukup tajam, perseroan mampu menjaga laba bersih tetap stabil melalui berbagai langkah efisiensi operasional dan pengelolaan modal kerja.

"Penjualan kendaraan perseroan pada kuartal I 2026 tercatat sebanyak 3.106 unit. Angka tersebut turun sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3.835 unit," ujar Benny Redjo Setyono, Direktur Utama CARS dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (25/06/26).  

Sementara itu, pendapatan perusahaan turun dari Rp1,43 triliun menjadi Rp1,13 triliun atau terkoreksi sekitar 21 persen.

Industri Otomotif Mulai Pulih, Namun Tantangan Masih Besar

Benny menilai pasar otomotif nasional mulai menunjukkan tanda pemulihan pada awal 2026 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen secara tahunan. Namun, berbagai tantangan masih membebani industri, mulai dari kenaikan harga energi hingga tekanan nilai tukar yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang menjadi basis utama operasional perseroan, pertumbuhan pasar cenderung stagnan. Penerapan kebijakan opsen daerah juga disebut meningkatkan biaya kepemilikan kendaraan sehingga turut menekan permintaan kendaraan baru, khususnya dari segmen pelanggan korporasi dan armada.

Toyota tetap menjadi pemimpin pasar nasional dengan pangsa pasar sekitar 29 persen pada tiga bulan pertama 2026. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Bintraco Dharma yang menjalankan jaringan dealer Toyota melalui Nasmoco.

Efisiensi Jadi Kunci Menjaga Profitabilitas

Di tengah pelemahan penjualan, perusahaan berhasil menjaga laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hanya turun 4 persen menjadi Rp46 miliar pada kuartal I 2026 dari Rp48 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa berbagai program efisiensi difokuskan pada pengendalian margin laba kotor, penghematan biaya operasional, serta optimalisasi modal kerja yang berdampak pada penurunan beban bunga.

Selain itu, struktur keuangan perseroan juga menunjukkan perbaikan. Liabilitas tercatat turun menjadi sekitar Rp1,58 triliun, sementara ekuitas meningkat menjadi Rp1,38 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga kesehatan neraca di tengah perlambatan industri.

Elektrifikasi Jadi Peluang Baru

Perusahaan juga melihat tren elektrifikasi sebagai peluang pertumbuhan jangka panjang. Penetrasi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) terus meningkat baik di tingkat nasional maupun regional. Sementara itu, kendaraan hybrid juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat melalui sejumlah model Toyota yang semakin diminati konsumen.

"Dengan jaringan 24 dealer Toyota dan 18 bengkel modern Carfix yang tersebar di Jawa dan Bali, Bintraco Dharma optimistis dapat mempertahankan posisi bisnisnya sekaligus menangkap peluang dari perubahan tren industri otomotif ke depan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Byar Pet Listrik Ungkap Rapuhnya Sistem Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena pemadaman listrik atau byar pet yang belakangan ramai diperbincangkan dinilai tidak dapat dipahami semata sebagai gangguan teknis jaringan. Di balik pemadaman yang mengganggu aktivitas rumah tangga, industri, hingga layanan digital, tersimpan persoalan yang lebih mendasar terkait ketahanan energi nasional dan arah kebijakan energi Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, menilai pemadaman bergilir merupakan gejala yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kebutuhan energi dan kemampuan sistem nasional dalam menyediakan pasokan listrik yang memadai.

"Kondisi ini harus dibaca sebagai alarm serius bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan ketahanan energi yang membutuhkan solusi jangka panjang," tulis Yakub dalam artikelnya.

Ketergantungan pada Energi Fosil Jadi Sorotan

Menurut Yakub, meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan industri, digitalisasi, urbanisasi, dan konsumsi rumah tangga belum diimbangi transformasi kebijakan energi yang memadai.

Hingga kini, sistem pembangkitan nasional masih bertumpu pada batu bara, gas, dan minyak bumi. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai membuat sistem energi rentan terhadap gangguan pasokan maupun gejolak harga energi global.

Di sisi lain, sejumlah negara telah mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Singapura, misalnya, mulai memanfaatkan pengolahan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk mendukung kebutuhan listrik nasional.

Energi dari Sampah Dinilai Paling Realistis

Yakub menilai Indonesia memiliki beragam sumber energi alternatif, mulai dari tenaga surya, angin, mikrohidro, biomassa, hingga biogas. Namun di antara berbagai pilihan tersebut, pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai memiliki nilai strategis paling besar.

Alasannya, Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni krisis energi dan persoalan sampah yang terus meningkat di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Pemanfaatan teknologi waste-to-energy dinilai mampu menjawab kedua persoalan tersebut secara bersamaan. Melalui teknologi ini, sampah dapat dikonversi menjadi listrik, panas, maupun bahan bakar alternatif dengan standar emisi yang terukur.

Menuju Sistem Smart Energy

Yakub menegaskan Indonesia perlu bergerak menuju konsep smart energy, yakni sistem energi yang tidak hanya mengandalkan satu sumber pasokan, tetapi mengintegrasikan berbagai sumber energi secara efisien dan berkelanjutan.

Menurut dia, pengembangan energi listrik berbasis sampah layak menjadi prioritas nasional karena mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi beban lingkungan akibat penumpukan sampah.

Apabila dijalankan secara konsisten, strategi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi risiko byar pet listrik sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian energi Indonesia pada masa depan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Eksekusi Hotel Sultan Jadi Penegakan Hukum Perdata Terbesar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi melaksanakan eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Eksekusi atas lahan seluas 137.375 meter persegi beserta 15 bangunan tersebut disebut sebagai pelaksanaan putusan perdata terbesar dalam sejarah peradilan Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan terlaksananya eksekusi tersebut, aset yang berada di kawasan strategis ibu kota kembali berada dalam penguasaan negara.

Akar Sengketa Hotel Sultan Berawal Sejak 1971

Persoalan hukum Hotel Sultan berakar pada awal 1970-an ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan hotel bertaraf internasional menjelang berbagai agenda internasional.

Saat itu, PT Indobuildco memperoleh izin memanfaatkan lahan negara di kawasan GBK. Namun, sejumlah regulasi, termasuk Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 dan ketentuan Hak Pengelolaan (HPL) tahun 1989, menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara yang akan kembali ke penguasaan negara setelah masa hak guna bangunan (HGB) berakhir.

Dalam persidangan pada 2007, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa PT Indobuildco merupakan perusahaan swasta milik keluarga mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo.

Tujuh Putusan Pengadilan Menguatkan Negara

Sengketa memasuki babak panjang sejak 2006. Dalam rentang 2011 hingga 2024, terdapat tujuh putusan pengadilan yang secara konsisten menguatkan keabsahan HPL Nomor 1/Gelora sebagai milik negara.

Empat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung serta tiga putusan peradilan tata usaha negara menyimpulkan bahwa perpanjangan HGB yang diperoleh PT Indobuildco tidak memenuhi syarat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan pemegang HPL.

Ketika HGB berakhir pada 2023, permohonan perpanjangan kembali ditolak. Sejak saat itu, penguasaan lahan oleh PT Indobuildco dinilai tidak lagi memiliki dasar hak atas tanah yang sah.

Eksekusi Dinilai Wujud Kepastian Hukum

Eksekusi dilaksanakan melalui mekanisme putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur Pasal 180 ayat (1) HIR. Proses tersebut telah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan diperkuat putusan tingkat banding.

Meski sempat diwarnai aksi penolakan dan pengamanan puluhan orang, aparat tetap menjalankan proses secara bertahap. Pengadilan menegaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis terhadap penghuni maupun pekerja yang terdampak.

Disisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah berupaya memastikan para pekerja tidak menjadi korban dalam proses pengambilalihan aset. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengawal perlindungan tenaga kerja.

Bagi pemerintah, pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan tidak hanya menjadi tindak lanjut putusan pengadilan, tetapi juga dipandang sebagai langkah memperkuat kepastian hukum dan tata kelola aset negara setelah sengketa berlangsung lebih dari lima dekade.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SMKM Ubah Arah Bisnis, Fokus Bangun Ekosistem Udang Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mulai mengarahkan transformasi bisnisnya menuju sektor akuakultur terintegrasi setelah masuknya Lim Shrimp Org Pte. Ltd. (LSO) sebagai pengendali baru perusahaan. Dalam paparan publik yang digelar pada 24 Juni 2026, manajemen mengungkapkan rencana penguatan modal melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue yang ditargetkan berlangsung pada semester II 2026 hingga kuartal I 2027. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang SMKM untuk membangun ekosistem akuakultur terintegrasi yang mencakup konstruksi, budidaya, pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi hasil perikanan. 

Transformasi Bisnis Pasca Akuisisi

Perubahan arah bisnis dimulai setelah transaksi pengambilalihan saham SMKM oleh LSO dari PT Vina Nauli Jordania pada Oktober 2025. Selanjutnya, LSO melakukan serangkaian aksi korporasi, termasuk penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) dengan Panasia Aquaculture Pte. Ltd. dan sejumlah entitas terkait lainnya. 

"Integrasi tersebut menggabungkan pengalaman LSO yang telah lebih dari empat dekade bergerak di bidang konsultasi, pengembangan aset, dan manajemen proyek akuakultur dengan status SMKM sebagai perusahaan terbuka yang memiliki akses pendanaan pasar modal," ujar Direktur Utama SMKM, Budi Aris P dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (24/06/26). 

Bangun Ekosistem Akuakultur Terpadu

Melalui sinergi tersebut, SMKM menargetkan terciptanya sistem usaha tertutup (closed-loop ecosystem) yang mampu menghasilkan nilai tambah di setiap rantai bisnis, mulai dari pembangunan infrastruktur, budidaya udang, pengolahan hasil panen, hingga distribusi produk ke pasar domestik maupun internasional. 

Perusahaan menilai peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama di wilayah Indonesia Timur. Salah satu fokus pengembangan berada di Sumbawa yang tercatat menyumbang sekitar 14,78 persen produksi udang nasional, namun masih memiliki keterbatasan fasilitas pengolahan skala besar. 

Kinerja Keuangan dan Agenda Pengembangan

Sepanjang 2025, SMKM membukukan pendapatan sebesar Rp69,5 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp85,3 miliar. Perseroan juga mencatat rugi tahun berjalan sekitar Rp11 juta, berbanding laba Rp2,5 miliar pada 2024. Meski demikian, total aset perusahaan relatif stabil di kisaran Rp211,3 miliar dengan ekuitas mencapai Rp206,7 miliar. 

Ke depan, perusahaan akan memprioritaskan peningkatan tata kelola, aksi korporasi melalui rights issue, ekspansi budidaya akuakultur, serta pengembangan kegiatan usaha terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat posisi bisnis di sektor perikanan modern. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan MGLV Susut Jadi Rp127,9 Miliar, Strategi Bisnis Baru Disiapkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) membukukan pendapatan sebesar Rp127,9 miliar sepanjang 2025. Realisasi tersebut turun 38,8 persen dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp208,8 miliar. Penurunan kinerja itu turut mendorong perseroan berbalik mencatat rugi bersih sebesar Rp9 miliar setelah pada 2024 masih membukukan laba.

Corporate Secretary MGLV, Jecky Juhanes Salindeho, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, tekanan terhadap pendapatan perusahaan tidak terlepas dari gejolak nilai tukar mata uang asing, khususnya euro dan dolar Amerika Serikat, yang berdampak pada realisasi pendapatan perseroan.

Pendapatan MGLV Turun, Laba Berubah Menjadi Rugi

Sepanjang 2025, MGLV hanya membukukan pendapatan Rp127,9 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp208,8 miliar. Penurunan tersebut terjadi seiring melemahnya kontribusi penjualan yang dipengaruhi perubahan kurs mata uang asing.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Jika pada 2024 MGLV masih mampu mencatat laba bersih sekitar Rp6,6 miliar hingga Rp6,9 miliar, maka pada 2025 perseroan membukukan rugi bersih sekitar Rp8,9 miliar hingga Rp9 miliar.

Jecky menjelaskan bahwa volatilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan selama tahun berjalan.

Perseroan Siapkan Perubahan Kegiatan Usaha

Di tengah tekanan bisnis tersebut, MGLV tengah menyiapkan langkah strategis melalui perubahan kegiatan usaha perseroan. Manajemen menegaskan seluruh proses akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fokus Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan

Manajemen menyatakan telah melakukan evaluasi dan kajian secara berkelanjutan guna memastikan pengembangan kegiatan usaha baru dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Perseroan meyakini langkah tersebut akan memperkuat posisi bisnis MGLV di tengah tantangan ekonomi dan dinamika pasar. Selain meningkatkan daya saing, inisiatif itu juga diharapkan mampu membuka sumber pertumbuhan baru sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan strategi transformasi yang tengah dipersiapkan, MGLV berharap dapat memperbaiki kinerja keuangan sekaligus memperkuat fondasi bisnis untuk menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi pada periode mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan HELI Tembus Rp154 Miliar, Ekspansi Bisnis Berlanjut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 2025. Emiten jasa transportasi udara tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp154,30 miliar, meningkat 17,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp131,20 miliar. Peningkatan pendapatan tersebut turut mendorong lonjakan laba komprehensif tahun berjalan hingga mencapai Rp26,52 miliar.

Direktur Utama HELI, Edwin Widjaja, menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, pertumbuhan kinerja didukung oleh meningkatnya aktivitas operasional serta kontribusi sejumlah kontrak jasa layanan helikopter yang masih berjalan hingga beberapa tahun ke depan.

Kinerja Keuangan HELI Menguat pada 2025

Selain mencatatkan kenaikan pendapatan, HELI juga membukukan laba komprehensif sebesar Rp26,52 miliar atau melonjak 273,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,11 miliar.

Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan naik 9,40 persen menjadi Rp195,06 miliar dari sebelumnya Rp178,30 miliar. Sementara itu, total liabilitas meningkat 42,32 persen menjadi Rp89,20 miliar dibandingkan Rp62,68 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, total ekuitas tercatat sebesar Rp105,85 miliar atau turun 8,45 persen dibandingkan posisi tahun 2024 yang mencapai Rp115,62 miliar.

Kontrak Helikopter Jadi Penopang Bisnis

Perseroan melalui anak usaha PT Komala Indonesia masih mengandalkan sejumlah kontrak jasa layanan helikopter sebagai sumber pendapatan utama. Salah satunya adalah kontrak penanggulangan kebakaran hutan bersama PT Satria Perkasa Agung dan PT Arara Abadi yang merupakan bagian dari Sinarmas Forestry.

Kontrak yang menggunakan dua unit helikopter tersebut telah berjalan sejak 2023 dan akan berakhir pada 2026.

Tambah Kontrak Baru dan Diversifikasi Usaha

Selain kontrak yang sudah berjalan, PT Komala Indonesia juga memperoleh kontrak baru dari Sinarmas Forestry untuk penyediaan satu unit helikopter di wilayah Kalimantan Tengah selama periode 2025 hingga 2026.

Perseroan juga mendapatkan kontrak layanan helikopter dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Papua untuk periode yang sama. Di samping itu, HELI memperoleh kontrak penyewaan helikopter dari salah satu instansi pemerintah untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sepanjang 2025, dengan peluang perpanjangan hingga pertengahan 2026.

Untuk memperluas sumber pendapatan, perseroan tengah mempersiapkan operasional pesawat Cessna T206H yang akan digunakan untuk kegiatan foto udara, pemetaan, dan skydiving. HELI juga menjajaki bisnis baru di sektor logistik udara melalui cargo drone. Uji coba teknologi tersebut hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2026.

Manajemen menegaskan strategi mendapatkan kontrak baru, penambahan armada, serta penyempurnaan standar operasional menuju implementasi ISO 9001 menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BIMA Catat Penjualan Rp108 Miliar di Tengah Tekanan Industri Alas Kaki

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA), produsen sepatu merek Tomkins, mencatat penjualan lokal sebesar Rp108,20 miliar sepanjang 2025 atau tumbuh 16,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp92,50 miliar. Di tengah tekanan industri alas kaki nasional, perseroan tetap berupaya menjaga pertumbuhan melalui penguatan penjualan digital, efisiensi operasional, serta pembukaan kembali pasar ekspor.

Dalam paparan publik perusahaan, manajemen menyebut industri alas kaki domestik masih menghadapi tantangan berat akibat tingginya impor produk sepatu serta maraknya produk ilegal dan tiruan. Di sisi lain, ekspor alas kaki Indonesia justru tumbuh 9,6 persen menjadi US$7,98 miliar pada 2025 dari US$7,28 miliar pada tahun sebelumnya.

Produksi Menurun, Penjualan Lokal Tetap Bertumbuh

Sepanjang 2025, BIMA memproduksi 459.432 pasang sepatu Tomkins, turun sekitar 15 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebanyak 541 ribu pasang. Perseroan juga tidak lagi memproduksi sepatu maupun tas untuk kebutuhan ekspor selama tahun lalu.

Meski demikian, penjualan domestik menunjukkan kinerja positif. Kenaikan penjualan terutama ditopang oleh kanal digital yang terus berkembang. Perseroan mencatat penjualan online meningkat 41 persen dibandingkan 2024.

Kontribusi penjualan digital juga semakin dominan. Pada periode Januari-Maret 2026, penjualan online menyumbang sekitar 71 persen terhadap total penjualan perusahaan.

Fokus Penguatan Kanal Digital

Perseroan saat ini mengoperasikan 135 outlet penjualan di seluruh Indonesia, berkurang dari 165 outlet pada tahun sebelumnya. Strategi perusahaan difokuskan pada optimalisasi gerai yang produktif dan penguatan penjualan melalui platform digital.

Produk Tomkins dipasarkan melalui berbagai marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Blibli, serta situs resmi perusahaan. Selain itu, promosi dilakukan melalui media sosial, program diskon, sponsorship, dan penjualan live streaming selama 24 jam.

Siapkan Ekspor dan Perbaikan Kinerja 2026

Memasuki 2026, BIMA mulai kembali menerima pesanan ekspor sebanyak 26.148 pasang sepatu. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta perlambatan konsumsi global.

Hingga akhir 2025, perseroan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp24,59 miliar. Untuk menjaga kesinambungan usaha, manajemen menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari efisiensi biaya, optimalisasi persediaan, diversifikasi produk, perluasan penjualan online, hingga pengembangan pasar ekspor.

Perseroan optimistis kombinasi strategi digital, efisiensi operasional, dan pembukaan kembali pasar ekspor dapat menjadi fondasi pemulihan kinerja pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AI Driven Secure & Efficient 2026 Ditutup di Balikpapan, Fokus Perkuat RS Digital

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Rangkaian nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 akan mencapai puncaknya di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 25 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema “AI Driven Secure & Efficient: Wujudkan RS Tangguh, Aman, dan Efisien” tersebut menjadi penutup dari roadshow yang telah berlangsung di delapan kota di Indonesia.

Acara yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan itu menargetkan sekitar 100 peserta yang berasal dari jajaran direksi rumah sakit, manajemen rumah sakit, hingga pengelola teknologi informasi sektor kesehatan. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Yorindo Communication, APKOMINDO, APTIKNAS, dan PERATIN dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Didorong Kebutuhan Transformasi Digital Kesehatan

Dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempertegas pentingnya percepatan digitalisasi layanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes., MARS, dijadwalkan hadir untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem kesehatan berbasis teknologi digital.

Workshop ini mengangkat empat pilar utama transformasi digital, yakni Smart Infrastructure, Autonomous Cyber Defense, People Intelligence, dan Autonomous Automation. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam implementasi kecerdasan buatan di sektor kesehatan.

Ancaman Siber Jadi Perhatian Utama

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., akan memaparkan strategi penguatan keamanan siber nasional. Sektor kesehatan dinilai menjadi salah satu target utama serangan digital karena menyimpan data sensitif bernilai tinggi.

Berdasarkan data BSSN, sepanjang tahun sebelumnya tercatat sekitar 351,7 juta anomali trafik siber, dengan aktivitas malware mendominasi lebih dari dua pertiga dari total insiden yang terdeteksi.

Infrastruktur Menentukan Keberhasilan AI

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), menegaskan bahwa implementasi AI tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi dan algoritma.

“Transformasi digital berbasis AI tidak cukup hanya berbicara tentang aplikasi dan algoritma. Infrastruktur yang andal, keamanan siber yang kuat, serta SDM yang kompeten merupakan fondasi utama yang harus dibangun bersama. Tanpa fondasi yang memadai, implementasi AI berpotensi menghadapi risiko Black Box Syndrome,” ujar Hoky.

Menurutnya, layanan kesehatan masa depan akan bergerak menuju konsep Borderless Healthcare melalui pemanfaatan telemedicine, Internet of Medical Things (IoMT), hingga telesurgery yang memungkinkan pelayanan medis lintas lokasi secara real time.

Hadirkan Workshop AI dan Lelang Samsung Business TV

Selain menghadirkan berbagai pakar keamanan siber dan transformasi digital, kegiatan ini juga menyelenggarakan sesi praktik pembuatan AI menggunakan platform N8N yang dipandu praktisi AI-IoT Agus Dedi Supriyadi.

Sebagai penutup rangkaian roadshow nasional, panitia turut menghadirkan program lelang eksklusif Samsung Business TV 50 inci BE50FX-H. Perangkat bernilai lebih dari Rp7,6 juta tersebut akan dilelang mulai harga Rp10.000 dengan kenaikan penawaran minimal Rp10.000.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap adopsi teknologi kecerdasan buatan, penguatan keamanan siber, dan pembangunan infrastruktur digital kesehatan dapat berkembang lebih merata di berbagai daerah, termasuk kawasan Kalimantan, guna mendukung daya saing Indonesia di era ekonomi digital.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Dorong Joint Task Force untuk Kawal Ratifikasi dan Implementasi IEU-CEPA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai langkah strategis untuk mengawal proses ratifikasi dan implementasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Inisiatif tersebut ditujukan agar manfaat ekonomi dari kesepakatan dapat segera dirasakan dunia usaha, tenaga kerja, serta perekonomian nasional.

Usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam APINDO Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11–19 Juni 2026 di Belanda, Belgia, dan Prancis. Misi bisnis itu dipimpin Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Dewan Pakar APINDO, Mari Elka Pangestu, serta delegasi pelaku usaha dari berbagai sektor industri.

Fokus Bergeser dari Negosiasi ke Implementasi

Shinta menegaskan bahwa setelah proses negosiasi IEU-CEPA dinyatakan selesai, perhatian seluruh pemangku kepentingan harus beralih pada tahap ratifikasi dan implementasi agar peluang ekonomi yang tercipta tidak terhambat.

“Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan berdasarkan kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian,” kata Shinta dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Menurutnya, keberadaan Joint Task Force akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kesiapan regulasi, pelaksanaan teknis, serta pemanfaatan fasilitas perdagangan yang tersedia dalam perjanjian tersebut.

Ancaman Kenaikan Tarif Ekspor ke Eropa

APINDO menilai percepatan implementasi IEU-CEPA menjadi sangat penting karena skema fasilitas perdagangan Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Jika IEU-CEPA belum efektif berlaku pada awal 2027, Indonesia berpotensi menghadapi kondisi yang dikenal sebagai cliff edge, yakni situasi ketika sejumlah produk ekspor harus menanggung tarif yang lebih tinggi saat memasuki pasar Eropa.

Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta produk perikanan disebut sebagai industri yang paling rentan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut.

Perkuat Dukungan Internasional

Dalam rangkaian misi bisnis ke Eropa, APINDO juga menggelar berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis guna memperkuat dukungan terhadap ratifikasi IEU-CEPA. Pembahasan turut mencakup isu keberlanjutan, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing industri nasional agar mampu memanfaatkan peluang pasar Uni Eropa secara optimal setelah perjanjian diberlakukan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RDTX Bukukan Laba Rp352 Miliar, Okupansi Gedung Tetap Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp570,19 miliar hingga 31 Desember 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp530,65 miliar.

Direktur Utama RDTX, Wiriady Widjaja menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Kenaikan pendapatan turut mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.

Laba dan Aset RDTX Tumbuh Signifikan

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bruto naik menjadi Rp373,28 miliar dari Rp329,68 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp352,37 miliar, meningkat dibandingkan Rp288,95 miliar pada 2024.

Adapun laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp352,13 miliar atau naik sekitar 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp288,88 miliar.

Dari sisi neraca, total aset RDTX tumbuh menjadi Rp3,71 triliun hingga akhir 2025, dibandingkan Rp3,44 triliun pada akhir 2024. Sementara total liabilitas tercatat Rp412,73 miliar, sedikit meningkat dari Rp408,17 miliar pada periode sebelumnya.

Posisi Kas Menguat Berkat Penerimaan Pelanggan

Kinerja keuangan RDTX 2025 meningkat juga tercermin dari posisi kas dan setara kas yang mencapai Rp531 miliar pada akhir tahun. Angka tersebut tumbuh 27,3 persen dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp416,9 miliar.

Wiriady menjelaskan, kenaikan saldo kas terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan. Kondisi tersebut memperkuat likuiditas perusahaan dan memberikan ruang yang lebih luas untuk mendukung kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha ke depan.

Prospek Bisnis 2026 Tetap Menjanjikan

Memasuki tahun 2026, Wiriady menilai prospek usaha masih terbuka positif meskipun tantangan ekonomi global diperkirakan belum sepenuhnya mereda. Pemulihan ekonomi yang berlangsung bertahap serta perubahan kebutuhan ruang kerja dinilai menjadi peluang pertumbuhan bagi perseroan.

Strategi utama perusahaan diarahkan pada peningkatan tingkat okupansi gedung, penguatan hubungan dengan tenant eksisting, serta inovasi layanan pengelolaan properti. Perseroan juga menawarkan fleksibilitas penyewaan ruang kantor, termasuk opsi penggunaan furnitur bekas untuk membantu menekan investasi awal penyewa.

Saat ini, tingkat okupansi rata-rata gedung milik RDTX mencapai 89 persen dengan tingkat kekosongan sekitar 11 persen. Capaian tersebut menunjukkan permintaan ruang perkantoran yang relatif stabil dan menjadi fondasi bagi prospek bisnis properti perkantoran perseroan pada tahun mendatang.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ibu dan Anak Buronan Kredit Fiktif Rp4,75 Miliar Ditangkap

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit modal kerja fiktif di salah satu Bank BUMD Jawa Timur dengan nilai kerugian mencapai Rp4,75 miliar. Kedua terpidana, Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja, yang merupakan ibu dan anak, telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2022.

Penangkapan dilakukan setelah tim kejaksaan melakukan pengintaian dan pengejaran selama sekitar tiga pekan. Keduanya akhirnya diamankan di sebuah rumah yang berada di kawasan klaster perumahan elite di wilayah Lakarsantri, Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu, mengungkapkan bahwa operasi penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Menurutnya, proses pelacakan tidak berjalan mudah karena kedua terpidana terus berpindah lokasi untuk menghindari aparat penegak hukum.

Buronan Sering Berpindah Tempat Persembunyian

Putu menjelaskan, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan para buronan. Selama menjadi DPO, keduanya diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian di sejumlah wilayah, termasuk Magetan dan Surabaya.

“Sebelumnya, kami sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana, karena kerap berpindah-pindah lokasi pelarian ke beberapa lokasi di Magetan dan Surabaya,” ujar Putu.

Selain berpindah lokasi, kedua terpidana juga berupaya menghilangkan jejak dengan mengganti identitas serta menghapus aktivitas digital yang berpotensi mengungkap keberadaan mereka.

Tiga Pekan Pengamatan Berujung Penangkapan

Meski menghadapi berbagai hambatan, tim kejaksaan akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian para terpidana. Operasi pengamatan yang dilakukan secara intensif selama tiga minggu membuahkan hasil hingga keduanya dapat diamankan.

“Namun, berkat kejelian tim akhirnya keduanya dapat ditangkap untuk diserahkan ke jaksa eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya,” kata Putu.

Setelah ditangkap, proses eksekusi terhadap terpidana langsung dilakukan. Saat ini, Liauw Inggarwati telah menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Surabaya yang berlokasi di Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Penangkapan buronan kasus kredit fiktif Rp4,75 miliar ditangkap ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan menuntaskan eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan memastikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Desak Perluasan Pengelolaan Laut Aceh hingga ZEE

Duta Nusantara Merdeka | Aceh 

Revisi UUPA kewenangan laut Aceh 200 mil kembali menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pendiri International Institute for Aceh Studies, Dr. Fachrul Razi, menilai revisi regulasi tersebut harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat dan komitmen politik yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

Dalam kajian akademik dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada media pada Senin (22/06/2026), Fachrul Razi menegaskan bahwa perluasan kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 200 mil laut perlu dimasukkan ke dalam revisi UUPA. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi rekonsiliasi politik pascakonflik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kewenangan Laut Dinilai Masih Terbatas

Fachrul menjelaskan, Pasal 156 UUPA saat ini hanya memberikan kewenangan pengelolaan laut kepada Aceh sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Ketentuan tersebut, menurut dia, mengadopsi pola pengelolaan wilayah provinsi secara umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan Aceh.

Ia menilai pembatasan tersebut mengabaikan aspek sejarah, kondisi geografis, serta sistem tata kelola kelautan yang telah lama hidup melalui lembaga adat Panglima Laot.

“Guna mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi, menjaga kedaulatan maritim, dan mewujudkan keadilan distributif, perluasan kewenangan hingga 200 mil laut menjadi imperatif dalam revisi UU PA. Saatnya harus dikembalikan sebagaimana janji Jakarta pada kesepakatan MoU Helsinki,” ujar Fachrul Razi.

Landasan Filosofis dan Konstitusional

Menurut Fachrul, Aceh memiliki status daerah khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayah laut dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ia menekankan bahwa secara filosofis negara berkewajiban mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Bagi masyarakat Aceh, laut bukan sekadar wilayah perairan, melainkan ruang ekonomi dan sumber kehidupan yang memiliki nilai historis serta kultural.

Tidak Mengurangi Kedaulatan Negara

Fachrul juga merujuk pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Menurutnya, wilayah 200 mil laut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.

“Pemberian kewenangan kepada Aceh dalam radius 200 mil bukanlah penyerahan kedaulatan negara kepada daerah karena Aceh tetap bagian dari NKRI, melainkan delegasi kewenangan atributif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menilai perluasan kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi pesisir, mengurangi kemiskinan, serta menjaga integrasi nasional melalui pemenuhan hak-hak daerah yang lahir dari proses perdamaian pascakonflik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More