Habitat Ungkap Hambatan SKK Konstruksi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Habitat for Humanity Indonesia membeberkan hasil studi nasional implementasi Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) sektor konstruksi di Kota Tangerang, Selasa, 14 April 2026. Temuan utamanya: akses sertifikasi masih timpang, padahal sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja.

Dari total pekerja konstruksi di Indonesia, hanya sekitar 6 persen yang mengantongi sertifikat resmi. Ketimpangan ini dinilai berisiko terhadap kualitas pembangunan dan keselamatan kerja di lapangan.

Ketimpangan Akses Jadi Masalah Inti

Sektor konstruksi selama ini dikenal sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur dan perumahan. Namun di lapangan, kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya terstandar.

Saya pernah berbincang dengan seorang tukang bangunan di pinggiran Tangerang. Dia sudah 15 tahun bekerja, tapi belum pernah ikut uji sertifikasi. Bukan karena tidak mampu, melainkan tidak tahu harus mulai dari mana.

Temuan studi Habitat menguatkan cerita seperti itu. Tiga hambatan utama muncul berulang: minimnya informasi bagi pekerja informal, biaya sertifikasi yang dianggap berat, dan proses administrasi yang rumit.

Padahal, Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) menjadi instrumen penting untuk memastikan kompetensi pekerja sesuai standar nasional.

Program Pelatihan Tunjukkan Hasil, Tapi Belum Merata

Sejak 2023, Habitat for Humanity Indonesia menjalankan program pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasilnya cukup mencolok.

Sebanyak 581 pekerja di Kota dan Kabupaten Tangerang telah tersertifikasi. Bahkan, tingkat kelulusan mencapai 96 persen.

“Pekerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses sertifikasi,” ujar Arwin Soelaksono, Program Director Habitat for Humanity Indonesia.

Angka kelulusan tinggi ini memberi sinyal jelas: persoalannya bukan pada kemampuan, tetapi akses. Banyak pekerja sebenarnya siap, hanya terhambat sistem.

Di sisi lain, pemerintah melihat inisiatif ini sebagai model kolaborasi. “Kami mengapresiasi Habitat… hasil studi ini bisa memperkuat kebijakan ke depan,” kata Ir. Kimron Manik dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Habitat juga mencoba menutup celah lain lewat job fair konstruksi pada 2025. Tujuannya sederhana: memastikan pekerja terlatih tidak berhenti di sertifikat, tapi terserap industri.

Dampak Lebih Luas: Kualitas Infrastruktur dan Ekonomi

Kualitas tenaga kerja konstruksi tidak hanya berdampak pada bangunan, tapi juga ekonomi daerah. Infrastruktur yang buruk berisiko mahal di kemudian hari.

Studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, industri, hingga lembaga pelatihan untuk memperbaiki ekosistem sertifikasi agar lebih inklusif.

Momentum kolaborasi mulai terlihat. Sejumlah pihak hadir dalam diseminasi, mulai dari Kementerian PU, Bappeda, hingga perwakilan internasional.

Ke depan, tantangannya jelas: membuat sertifikasi tidak lagi eksklusif. Karena di balik setiap bangunan, ada tenaga kerja yang seharusnya punya standar yang sama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Soroti Pentingnya Integritas dan Efisiensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri menegaskan pentingnya integritas dan efisiensi dalam organisasi media melalui pernyataan reflektif di Jakarta, Senin (13/4/2026). Pesan ini menyoroti dilema klasik antara kecepatan kerja dan keberanian menjaga nilai kebenaran.

“Efisiensi adalah tentang melakukan sesuatu dengan benar, namun integritas adalah tentang melakukan hal yang benar,” ujar Syamsul.

Efisiensi Tanpa Arah Bisa Menyesatkan

Dalam praktik organisasi, efisiensi sering menjadi ukuran utama. Target harus tercapai cepat, biaya ditekan, dan proses dipersingkat.

Di ruang redaksi, situasi ini bukan hal baru. Saya pernah melihat bagaimana tekanan kecepatan membuat verifikasi informasi terasa seperti beban tambahan. Padahal, di situlah letak kualitas.

Efisiensi, dalam konteks ini, memang penting. Ia menjaga organisasi tetap hidup, terutama di tengah tekanan ekonomi yang tidak ringan.

Namun, ketika efisiensi berdiri sendiri tanpa arah nilai, ia berpotensi melenceng. Prosedur bisa dipenuhi, target tercapai, tetapi substansi kebenaran justru terabaikan.

Integritas: Pilar yang Tak Bisa Ditawar

Di sisi lain, integritas berbicara soal keberanian memilih yang benar. Bukan sekadar bagaimana sesuatu dikerjakan, tetapi apa dan mengapa hal itu dilakukan.

Dalam dunia media dan hukum, integritas bukan pilihan tambahan. Ia adalah fondasi. Tanpa itu, kepercayaan publik runtuh—dan sulit dibangun kembali.

Saya teringat percakapan dengan seorang jurnalis senior yang pernah berkata, “Berita bisa cepat, tapi kepercayaan butuh waktu lama.” Kalimat sederhana, tetapi menggambarkan posisi integritas yang tidak tergantikan.

Menurut Syamsul Bahri, integritas menuntut transparansi dan akuntabilitas. Bahkan ketika pilihan yang benar terasa lebih mahal atau berisiko, di situlah ujian sesungguhnya.

Menyatukan Efisiensi dan Integritas

Tantangan terbesar organisasi hari ini bukan memilih salah satu, melainkan menyatukan keduanya. Efisiensi menjaga organisasi tetap berjalan, sementara integritas menjaga arah dan martabatnya.

Ketika keduanya berjalan seiring, organisasi tidak hanya produktif, tetapi juga dipercaya. Sebaliknya, jika salah satu diabaikan, dampaknya langsung terasa—baik secara internal maupun di mata publik.

Pesan Ketum FORSIMEMA ini relevan di tengah perubahan industri media yang serba cepat. Tekanan digital, kompetisi, dan tuntutan produksi tinggi kerap menggoda untuk mengorbankan prinsip.

Pentingnya integritas dan efisiensi dalam organisasi media bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa integritas, efisiensi kehilangan makna. Tanpa efisiensi, integritas sulit bertahan.

Di titik ini, organisasi diuji bukan hanya soal seberapa cepat bergerak, tetapi seberapa lurus arah yang dipilih.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Habitat Soroti Rendahnya Sertifikasi Tenaga Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Habitat for Humanity Indonesia mengungkap strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi nasional dalam diseminasi studi nasional yang digelar Habitat for Humanity Indonesia di Tangerang, Selasa (14/4/2026). Studi ini menyoroti rendahnya kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang baru mencapai sekitar 6 persen tenaga kerja.

Padahal, kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,5 juta tenaga kerja bersertifikat, sementara yang tersedia baru sekitar 500 ribu. Kesenjangan ini berdampak pada kualitas proyek, efisiensi anggaran, hingga keselamatan kerja.

Sertifikasi Ada, Tapi Belum Jadi Kebutuhan

Hester Smidt menjelaskan, persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan implementasi yang belum menyatu dengan sistem proyek. SKK masih dianggap sekadar formalitas administratif.

Dalam banyak proyek, pola rekrutmen masih bergantung pada kedekatan personal. Tukang direkrut karena “sudah biasa kerja”, bukan karena terverifikasi kompetensinya. 

Saya pernah berbincang dengan seorang pekerja bangunan di proyek kecil. Ia mengaku sudah belasan tahun bekerja, tetapi belum pernah mengikuti sertifikasi. “Kalau kerja ya pakai pengalaman saja,” ujarnya. Pernyataan ini terasa umum—dan justru di situlah masalahnya.

Akses menjadi hambatan lain. Biaya, lokasi uji kompetensi, hingga proses administrasi membuat banyak pekerja memilih bertahan di jalur informal.

Dampak Langsung ke Proyek dan Anggaran

Ketika sertifikasi tidak menjadi standar, kualitas konstruksi sulit dijaga konsisten. Risiko pekerjaan ulang meningkat, yang pada akhirnya membebani anggaran publik.

Studi mencatat, sistem pengadaan belum konsisten mensyaratkan tenaga kerja bersertifikat. Di sisi lain, pengawasan di lapangan juga belum berjalan sistematis, terutama dalam rantai subkontrak.

Akibatnya, sertifikasi berjalan sendiri, sementara praktik proyek berjalan dengan logika lama. Kesenjangan ini menciptakan inefisiensi yang berulang.

Pekerja informal pun sulit naik kelas. Tanpa pengakuan formal, mereka tetap berada di posisi tawar rendah, meski memiliki pengalaman panjang.

Menariknya, model intervensi terintegrasi yang diuji di Banten menunjukkan hasil berbeda. Sertifikasi bisa mencapai hingga 96 persen ketika sistem pembinaan, pengadaan, dan pengawasan berjalan selaras.

Dorongan Reformasi: SKK Jadi “Tiket Masuk” Proyek

Habitat for Humanity Indonesia merekomendasikan agar SKK dijadikan syarat utama dalam seluruh tahapan proyek—mulai dari tender hingga pembayaran.

Langkah ini perlu diikuti dengan integrasi sistem secara menyeluruh. Tanpa itu, sertifikasi hanya berhenti sebagai dokumen, bukan praktik.

Perluasan akses juga menjadi kunci. Skema pengakuan pengalaman kerja, pelatihan langsung di proyek, hingga sertifikasi yang mendekat ke pekerja dinilai lebih realistis.

Dalam praktiknya, pendekatan ini lebih menjawab kebutuhan. Seorang mandor yang saya temui pernah bilang, pekerjanya sebenarnya mau belajar, asal tidak harus meninggalkan pekerjaan terlalu lama.

Studi ini menegaskan bahwa masalah utama sektor konstruksi bukan kekurangan tenaga kerja, melainkan tidak terhubungnya sistem kompetensi dengan pasar.

Jika strategi peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi nasional dijalankan konsisten, kualitas proyek bisa meningkat, risiko anggaran menurun, dan tenaga kerja lokal punya peluang naik kelas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Rapi Films Rilis Trailer, Film Keluarga Sentuh Memori Ibu

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Rapi Films bersama Screenplay Films dan Vortera Studios resmi merilis trailer dan poster film Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (13/4). Film drama keluarga ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 13 Mei 2026.

Film yang disutradarai Kuntz Agus dan ditulis Alim Sudio ini mengangkat konflik keluarga modern, khususnya relasi anak dan orang tua saat memori mulai memudar.

Konflik Keluarga dan Realita Anak Muda

Cerita berpusat pada Kesha (Yasmin Napper), mahasiswi film tingkat akhir yang tengah mengejar kemandirian. Ia ingin lepas dari rumah dan fokus pada masa depannya.

Namun situasi berubah ketika ibunya, Yuke Yolanda (Lulu Tobing), mulai mengalami gangguan ingatan. Dari lupa hal kecil hingga detail penting tentang keluarga, kondisi itu perlahan mengguncang dinamika rumah.

Di tengah tekanan tugas akhir, Kesha dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: bertahan mengejar mimpi atau kembali pulang untuk menjaga ibunya.

Saya jadi teringat masa kuliah dulu—ketika ambisi terasa mendesak, tapi telepon dari rumah sering terasa seperti gangguan. Film ini seperti menampar pelan: ada hal yang tak bisa ditunda.

Konflik makin kompleks dengan kehadiran Kenya (Sofia Shireen), anak tengah yang berprestasi, serta Karlo (Jordan Omar), si bungsu yang membutuhkan perhatian khusus.

Memori, Kehilangan, dan Titik Balik Emosional

Penulis Alim Sudio menyebut naskah ini lahir dari keresahan generasi muda yang sering terjebak antara ambisi dan keluarga.

“Lewat karakter Kesha, kita melihat bagaimana hubungan dengan keluarga bisa naik-turun, hingga akhirnya ia sadar keluarga adalah hal yang paling abadi,” ujarnya.

Sutradara Kuntz Agus menambahkan, film ini ingin mengajak penonton merenungkan arti kenangan. “Saat memori mulai hilang, kita baru sadar betapa berharganya kebersamaan,” katanya.

Yasmin Napper juga menilai peran Kesha membuka perspektif baru tentang posisi anak sulung. “Bukan sekadar mengalah, tapi menjadi penjaga memori keluarga,” ujarnya.

Anekdot sederhana: ada fase ketika kita lebih hafal deadline dibanding ulang tahun orang tua. Film ini mengingatkan, waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua.

Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan menempatkan keluarga sebagai pusat cerita. Di tengah kehilangan memori, film ini menegaskan satu hal: kehadiran orang terdekat tak tergantikan.

Film ini berpotensi menjadi salah satu drama keluarga yang relevan dengan realitas generasi muda saat ini—dekat, personal, dan terasa nyata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PT AEK Uji Kesiapan Karlabun, Bayang-Bayang El Nino Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

PT Agri Eastborneo Kencana (PT AEK) menggelar simulasi penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun) di Desa Sedulang, Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Sabtu (4/4/2026). Latihan ini dilakukan di tengah prediksi menguatnya fenomena El Nino hingga Oktober mendatang.

Langkah ini mencerminkan satu hal: ancaman kebakaran lahan bukan lagi potensi, melainkan risiko yang tinggal menunggu waktu jika mitigasi tidak disiplin dijalankan.

Kesiapsiagaan yang Diuji, Bukan Sekadar Formalitas

General Manager PT AEK, Syamsul Bahri, menegaskan simulasi ini bagian dari agenda krusial perusahaan. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dari level paling dasar.

“Kewaspadaan harus dimulai dari hal kecil,” ujar Syamsul Bahri.

Pernyataan ini terdengar sederhana, tapi di lapangan sering justru diabaikan. Pengalaman kebakaran lahan di Kalimantan berulang kali menunjukkan bahwa sumber api kerap berasal dari kelalaian manusia—bukan faktor alam semata.

Antara SOP dan Realitas Lapangan

Simulasi yang digelar PT AEK mencakup pemaparan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh tim Health, Safety, and Environment (HSE), pengecekan sarana pemadam, hingga praktik langsung menghadapi api dengan berbagai skala.

Namun, persoalan klasiknya bukan pada ketersediaan SOP atau alat. Banyak perusahaan memiliki dokumen lengkap, tetapi lemah dalam eksekusi saat krisis terjadi.

Dalam beberapa kasus kebakaran sebelumnya, koordinasi antar tim sering menjadi titik rapuh. Respons lambat beberapa menit saja bisa membuat api tak terkendali.

El Nino dan Risiko yang Meningkat

Fenomena El Nino diperkirakan memicu musim kering lebih panjang. Kondisi ini memperbesar peluang munculnya titik api, terutama di wilayah perkebunan.

Di sinilah simulasi seperti yang dilakukan PT AEK menjadi relevan. Bukan hanya untuk memenuhi standar operasional, tetapi menguji refleks organisasi menghadapi kondisi darurat.

Jika disiplin dijaga, simulasi bisa menjadi benteng pertama. Jika tidak, ia hanya akan berakhir sebagai ritual tahunan tanpa dampak nyata.

Penulis: LA

Editor: Arianto 

Read More

Kasmarni Resmikan Defa Kostel Mandau, Hunian Modern Makin Terjangkau

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Peresmian Defa Kostel di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin (13/4/2026), menandai dorongan baru bagi sektor hunian modern sekaligus ekonomi lokal. Bupati Bengkalis Kasmarni hadir langsung dan menilai fasilitas ini menjawab kebutuhan akomodasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Di tengah mobilitas pekerja migas dan mahasiswa di Mandau, kebutuhan hunian praktis dengan standar layak terus meningkat—dan pasar ini selama ini belum sepenuhnya terisi.

Hunian Modern Jadi Jawaban Kebutuhan Mandau

Kasmarni dalam sambutannya menyebut kehadiran Defa Kostel sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai model hunian seperti ini bisa meningkatkan standar layanan akomodasi lokal.

“Ini bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari peningkatan kualitas layanan di daerah,” ujar Kasmarni dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2026).

Pengalaman pribadi penulis saat meliput kawasan Mandau beberapa tahun lalu menunjukkan satu hal: banyak pekerja harus puas dengan kos seadanya. Pilihan nyaman dengan harga masuk akal masih terbatas.

Di titik ini, Defa Kostel mencoba mengisi celah tersebut.

Konsep Kostel Rasa Hotel, Harga Tetap Masuk Akal

Pemilik Defa Kostel, Ferdinand, menjelaskan konsep yang diusung adalah kombinasi hunian praktis dengan fasilitas setara hotel. Namun, harga tetap dirancang agar terjangkau.

“Kami ingin menghadirkan tempat tinggal nyaman dengan pengalaman seperti hotel, tanpa biaya tinggi,” ujar Ferdinand.

Fasilitas yang ditawarkan mencakup kamar ber-AC, internet, keamanan 24 jam, serta lingkungan yang tertata rapi. Segmen yang dibidik cukup luas: pekerja, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Fenomena ini sejalan dengan tren nasional, di mana hunian mikro dengan fasilitas lengkap mulai diminati generasi produktif yang mengutamakan efisiensi.

Dampak Ekonomi dan Efek Berganda

Peresmian ini juga dihadiri pejabat daerah dan tokoh masyarakat, menandakan dukungan terhadap geliat usaha lokal.

Kasmarni berharap kehadiran Defa Kostel memicu pelaku usaha lain untuk berinovasi. Dalam ekosistem ekonomi daerah, model seperti ini berpotensi menciptakan efek berganda—dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan daya tarik wilayah.

Kalau ditarik lebih jauh, Mandau sedang bergerak dari sekadar kawasan industri menuju kawasan hunian yang lebih tertata. Defa Kostel bisa jadi salah satu titik awal perubahan itu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Negara Abai, Kekerasan Anak Down Syndrome Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lonjakan kekerasan terhadap anak disabilitas, termasuk down syndrome, bukan sekadar angka statistik. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menunjukkan kenaikan tajam dari 49,40 persen pada 2021 menjadi 83,85 persen pada 2024—sebuah sinyal keras bahwa sistem perlindungan belum bekerja.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam pembukaan webinar nasional bertajuk "Menjadi Sahabat Anak dengan Down Syndrome: Kenali, Pahami, dan Lindungi" pada Rabu, 8 April 2026. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memang sudah mengakui persoalan ini. Namun pertanyaannya, mengapa lonjakan setinggi itu bisa terjadi dalam waktu singkat tanpa intervensi yang terasa di lapangan?

Kekerasan Anak Down Syndrome: Kegagalan Sistemik

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut perlindungan anak disabilitas sebagai tanggung jawab bersama. Pernyataan ini benar, tapi berisiko menjadi klise jika tidak diikuti langkah konkret yang terukur.

Kekerasan terhadap anak disabilitas bukan kejadian sporadis. Ini problem struktural. Mulai dari lemahnya deteksi dini, minimnya pendampingan keluarga, hingga rendahnya literasi publik soal disabilitas.

Di banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat. Artinya, pendekatan berbasis kampanye saja tidak cukup. Negara perlu masuk lebih dalam, hingga level komunitas terkecil.

Saya pernah menemui seorang ibu dengan anak down syndrome di pinggiran Jakarta. Ia tidak bicara soal program pemerintah, melainkan soal rasa aman—sesuatu yang hingga kini belum ia rasakan sepenuhnya.

Inklusi yang Masih Berhenti di Wacana

Program Manager Disability, Equity, dan Inclusion (DEI) Workstream NLR Indonesia, Fahmi Arizal, mendorong pendekatan pemberdayaan. Ini langkah penting, tapi implementasinya masih timpang.

Sekolah inklusif belum merata. Layanan kesehatan ramah disabilitas masih terbatas. Bahkan di kota besar, akses terhadap terapi dan pendampingan masih mahal dan sulit dijangkau.

Padahal, anak dengan down syndrome punya potensi berkembang jika didukung sistem yang tepat. Tanpa itu, mereka justru makin rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Dari Edukasi ke Kebijakan Nyata

Rekomendasi webinar—mulai dari edukasi publik hingga kolaborasi lintas sektor—sebenarnya bukan hal baru. Masalahnya selalu sama: eksekusi.

Negara perlu melampaui pendekatan normatif. Dibutuhkan peta jalan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan pengawasan yang konsisten.

Lebih penting lagi, suara anak disabilitas dan keluarganya harus masuk dalam proses kebijakan. Tanpa itu, kebijakan hanya akan terasa jauh dari realitas.

Ujian Nyata Negara

Lonjakan kekerasan ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan sekadar bahan seminar atau webinar tahunan.

Perlindungan anak disabilitas adalah ujian nyata negara dalam menjamin hak paling dasar: rasa aman. Jika angka terus naik, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya masyarakat, tapi juga arah kebijakan itu sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Survei Poltracking Kepuasan Publik Prabowo Gibran Capai 74 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih tinggi, mencapai 74,1 persen. Survei dilakukan pada 2–8 Maret 2026 dengan 1.220 responden di 38 provinsi.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan hasil ini di Jakarta, Senin, 13 April 2026. Survei ini mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di tengah tekanan geopolitik global.

Kepuasan Publik Prabowo Gibran Tetap Tinggi

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran tercatat 75,1 persen. Sementara kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden berada di angka 74,9 persen.

Menurut Masduri Amrawi, kepuasan publik Prabowo Gibran didorong oleh program konkret yang dirasakan langsung. “Program Makan Bergizi Gratis menjadi faktor utama kepuasan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebanyak 23 persen responden menyebut program tersebut sebagai alasan utama kepuasan. Disusul bantuan pemerintah tepat sasaran 13,8 persen, serta kepemimpinan tegas 10,2 persen.

Di sisi lain, keberhasilan menjaga kerukunan umat beragama mendapat apresiasi 77,8 persen responden. Angka ini cukup tinggi dibanding indikator lain seperti keamanan dan persatuan nasional.

Saya sempat berbincang dengan seorang pelaku UMKM di Bekasi. Ia mengaku mulai merasakan dampak bantuan pemerintah, meski belum sepenuhnya merata.

Program MBG dan Peta Politik 2029

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program paling dikenal publik, dengan tingkat awareness mencapai 88 persen. Dari jumlah itu, 55 persen menyatakan puas, sementara 35,8 persen belum puas.

Selain MBG, program lain seperti Bantuan Subsidi Upah dan layanan kesehatan gratis juga mendapat respons positif, meski dampaknya tidak sebesar MBG.

Namun, tidak semua kebijakan mendapat dukungan. Keputusan bergabung dengan Board Of Peace (BOP) ditolak 40,7 persen responden, menunjukkan adanya catatan kritis publik.

Dalam evaluasi lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat tingkat kepuasan tertinggi 77,6 persen, diikuti lembaga kepresidenan 64,1 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 62,9 persen.

Elektabilitas dan Dinamika Politik

Survei ini juga memotret peta elektoral menuju 2029. Pada simulasi top of mind, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan 32,9 persen, diikuti Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan.

Untuk calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 26,8 persen. Nama lain seperti Dedi Mulyadi dan Mahfud MD masih berada di bawah.

Sementara itu, elektabilitas partai menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan 26,1 persen, diikuti PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Meski angkanya solid, dinamika politik masih terbuka. Persepsi publik sangat bergantung pada isu yang berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Para Ulama Indonesia Serukan Persatuan Dunia Islam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Global Fulcrum of Wasatiyyat Islam (GFWI) menyerukan persatuan dunia Islam sebagai respons atas konflik global, khususnya di Timur Tengah. Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/04/2026).

Ketua CDCC & GFWI, M. Din Syamsuddin, menegaskan bahwa eskalasi konflik, termasuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, berpotensi memicu krisis kemanusiaan lebih luas dan mengganggu stabilitas global.

Seruan Persatuan Dunia Islam di Tengah Konflik Global

Dalam pernyataan resminya, ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia menilai konflik terbaru menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan, setelah sebelumnya terjadi di Gaza, Palestina.

Mereka menilai alasan serangan terhadap Iran serupa dengan narasi invasi Irak 2003 yang kemudian terbukti tidak akurat. Dampaknya bukan hanya korban jiwa, tetapi juga tekanan ekonomi dan politik global.

“Perang tersebut telah membawa dampak buruk berskala global dalam bidang politik dan ekonomi,” demikian pernyataan bersama yang disampaikan dalam konferensi pers.

Di tengah situasi ini, seruan persatuan dunia Islam dinilai mendesak. Para tokoh menekankan pentingnya langkah “ishlah syamilah” atau perbaikan menyeluruh, termasuk penghentian perang secara permanen dan penyelesaian konflik yang adil.

Saya teringat percakapan dengan seorang akademisi beberapa waktu lalu. Ia bilang, konflik berkepanjangan di Timur Tengah selalu punya efek domino, bahkan ke negara yang jauh secara geografis.

Desakan ke PBB dan Solidaritas Dunia Islam

CDCC dan GFWI juga mendesak lembaga internasional seperti PBB, Dewan Keamanan PBB, International Court of Justice (ICJ), dan International Criminal Court (ICC) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.

Mereka meminta Amerika Serikat dan Israel menghentikan agresi serta mematuhi prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional secara konsisten.

Selain tekanan global, seruan persatuan dunia Islam juga diarahkan ke internal negara-negara Muslim. Para pemimpin diminta mengedepankan solidaritas dan menyelesaikan konflik internal dengan semangat ukhuwah.

“Para pemimpin negara Islam agar bersepakat dalam upaya pembelaan terhadap Bangsa Palestina,” demikian salah satu poin seruan tersebut.

Dalam praktiknya, tantangan justru datang dari perpecahan internal. Isu sektarian seperti Sunni dan Syiah disebut kerap dimanfaatkan untuk melemahkan solidaritas umat.

Momentum Evaluasi dan Tata Dunia Baru

Konflik Timur Tengah 2026 dipandang sebagai momentum evaluasi bagi dunia Islam. Para tokoh mendorong lahirnya peran lebih aktif sebagai kekuatan moral global.

Selain memperkuat solidaritas internal, dunia Islam juga didorong membangun aliansi dengan negara dan kelompok yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan.

Gagasan ini mengarah pada pembentukan tatanan dunia baru yang lebih adil dan beradab. Sebuah konsep yang tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga nilai kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Badilum Genjot Kualitas Hakim Lewat Program Intelektual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung menegaskan fokus baru pada peningkatan kualitas hakim melalui pendekatan berbasis kinerja dan potensi. Kebijakan ini disampaikan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Hasanudin, dalam Podcast Badilum (PODIUM), Senin, 13 April 2026.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap putusan hakim tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Badilum menilai kualitas putusan menjadi indikator utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Badilum Dorong Kualitas Hakim Lewat Sistem Terukur

Hasanudin menegaskan, arah pembinaan kini lebih substantif. “Arah kebijakan kami jelas, bagaimana meningkatkan kualitas hakim sehingga putusannya mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pengukuran kualitas dilakukan melalui eksaminasi putusan berbasis aplikasi e-eksaminasi, serta evaluasi kinerja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dua instrumen ini menjadi dasar pemetaan kualitas hakim secara objektif.

Di lapangan, pendekatan ini mulai terasa. Seorang rekan yang bekerja di lingkungan pengadilan bercerita, kini penilaian tidak lagi sekadar cepat menyelesaikan perkara, tapi juga kualitas pertimbangannya.

Manajemen Talenta dan Budaya Intelektual Jadi Kunci

Badilum mengintegrasikan aspek kinerja dan potensi dalam manajemen talenta. Potensi meliputi kemampuan bahasa asing, pendidikan, pelatihan, hingga karya ilmiah yang dihasilkan hakim.

“Dari situ kami dapat menentukan siapa yang berpotensi menjadi pimpinan, hakim yustisial, pengajar, atau ditempatkan di fungsi pengawasan,” kata Hasanudin.

Pendekatan ini sekaligus menggeser pola lama berbasis senioritas. Menurut Hasanudin, budaya menunggu justru menghambat perkembangan. “Budaya menunggu itu tidak baik karena menghambat kreativitas dan kemajuan,” tegasnya.

Program seperti Perisai, Arunika, dan Dimensi didorong untuk membangun ekosistem intelektual. Arunika, misalnya, menjadi ruang bagi hakim menulis gagasan hukum, yang ke depan ditargetkan menjadi jurnal ilmiah nasional.

Saya pernah melihat langsung bagaimana kebiasaan menulis mengubah cara berpikir seorang hakim. Putusannya lebih runtut, argumennya terasa hidup, tidak lagi kaku seperti template.

Digitalisasi Pembinaan dan Tantangan AI

Untuk menjangkau daerah, Badilum menghadirkan Badilum Learning Center (BLC) dan Podcast PODIUM sebagai media pembelajaran fleksibel. Materi bisa diakses kapan saja, terutama bagi satuan kerja dengan beban perkara tinggi.

Namun, Hasanudin mengingatkan soal penggunaan kecerdasan buatan. “Menulis itu bagian dari proses belajar. Kalau sepenuhnya diserahkan ke AI, ilmunya tidak akan melekat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis hakim, baik dalam memanfaatkan teknologi maupun menilai argumentasi di persidangan.

Dampak: Menuju Peradilan Lebih Kredibel

Dalam jangka panjang, Badilum menargetkan terbentuknya budaya belajar yang kuat dalam 5–10 tahun ke depan. Harapannya, kualitas hakim meningkat dan putusan pengadilan makin dipercaya publik.

Hasanudin menutup dengan penegasan soal integritas. Aparatur peradilan diminta menjaga profesionalisme dan memastikan layanan bebas dari praktik transaksional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gema Sadhana Riau Dilantik, Fokus Kawal Program MBG Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pengurus Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (Gema Sadhana) Provinsi Riau resmi dilantik untuk periode 2026–2031 di Hotel Ameera, Pekanbaru, Sabtu (11/4/2026) malam. 

Organisasi sayap Partai Gerindra ini langsung menegaskan perannya mengawal program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Suasana pelantikan berlangsung khidmat, namun terasa jelas arah gerak organisasi: bukan sekadar seremoni, melainkan konsolidasi awal menuju kerja politik dan sosial yang lebih konkret di lapangan.

Konsolidasi Awal, Fokus Kawal Program MBG

Ketua Gema Sadhana Pusat, Dr. A.S. Kobalen, menegaskan pentingnya peran organisasi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ia meminta seluruh pengurus aktif mengawasi implementasi program, termasuk MBG.

“Gema Sadhana harus menjadi mata dan telinga pemerintah. Jika ada pelanggaran, laporkan dengan data akurat,” ujar Kobalen.

Pesan ini terasa relevan. Dalam banyak program sosial, persoalan sering muncul di level distribusi. Pengawasan dari organisasi masyarakat bisa jadi pembeda antara program yang sekadar berjalan dan benar-benar tepat sasaran.

Saya pernah melihat sendiri di lapangan, bagaimana program bantuan sering tersendat bukan karena kebijakan pusat, tapi karena eksekusi di bawah. Di titik ini, peran organisasi seperti Gema Sadhana menjadi krusial.

Target Politik dan Ekspansi hingga Pelosok

Ketua Gema Sadhana Riau, Harvianto, tak menutup ambisi politik organisasinya. Ia menyebut setelah pelantikan, fokus utama adalah memperluas jaringan hingga tingkat desa, sekaligus mengamankan target Pemilu 2029.

“Kami akan bekerja dari bawah untuk memenangkan Partai Gerindra, menambah kursi DPRD dan DPR RI,” ujar Harvianto.

Saat ini, struktur organisasi sudah terbentuk di Pekanbaru, Siak, dan Dumai. Target berikutnya, menjangkau seluruh 12 kabupaten/kota di Riau.

Dukungan juga datang dari Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul, yang meminta pengurus segera berkoordinasi dengan struktur partai di daerah. 

Sementara itu, Plt Gubernur Riau melalui Kepala Kesbangpol, Bobby Rahmat, menilai kehadiran Gema Sadhana dapat memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.

Di akhir acara, Ketua Panitia Eddy Budianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap organisasi ini tak berhenti di struktur, tetapi benar-benar memberi dampak nyata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Di Balik Krisis Media, Kesejahteraan Wartawan Dipertanyakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seruan FORSIMEMA-RI soal perbaikan industri media membuka realitas yang selama ini jarang dibahas terang-terangan: kesejahteraan wartawan ikut tergerus di tengah model bisnis media yang kian rapuh.

Di balik narasi transformasi, ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan—bagaimana media bertahan tanpa mengorbankan kualitas kerja dan nasib jurnalisnya.

Model Bisnis Rapuh, Beban Jatuh ke Wartawan

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyinggung perlunya diversifikasi pendapatan. Namun, di banyak ruang redaksi, perubahan itu belum terasa.

Ketergantungan pada iklan digital justru mempersempit ruang gerak media. Platform global menyerap porsi terbesar, sementara media lokal berbagi sisa.

Akibatnya, tekanan efisiensi tak terhindarkan. Beban kerja meningkat, tapi kompensasi tak selalu mengikuti.

“Media harus berani keluar dari zona nyaman,” kata Syamsul dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Seorang wartawan di Jakarta pernah bercerita, dalam sehari ia diminta menulis hingga lima berita sekaligus memproduksi konten video. “Gaji segitu-segitu saja, tapi kerjaan nambah terus,” ujarnya.

Antara Akses Kekuasaan dan Independensi

FORSIMEMA juga mendorong sinergi dengan lembaga publik seperti Mahkamah Agung dan pemerintah daerah. Di atas kertas, kolaborasi ini membuka akses informasi yang lebih luas.

Namun, di lapangan, batas antara kerja sama dan kedekatan berlebihan sering kali tipis.

Media dituntut menjaga independensi, tapi di saat yang sama membutuhkan akses dan stabilitas bisnis. Dilema ini bukan hal baru, tapi makin terasa di tengah tekanan ekonomi.

Seorang editor senior pernah mengingatkan, “Kalau terlalu dekat, kita kehilangan daya kritis. Kalau terlalu jauh, kita kehilangan akses.” Tarik-menarik ini kini jadi keseharian redaksi.

Teknologi Mengubah Ritme, Bukan Selalu Menyejahterakan

Adaptasi digital sering disebut sebagai solusi. Video pendek, podcast, hingga infografis jadi standar baru.

Namun, perubahan ini juga menggeser beban ke wartawan. Satu orang kini dituntut multitasking: menulis, merekam, mengedit, sekaligus mendistribusikan.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, dalam banyak kasus justru memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi setara.

Saya pernah melihat seorang jurnalis muda mengedit video di trotoar usai liputan. Ia tertawa, tapi mengakui kelelahan sudah jadi rutinitas.

Perlindungan Profesi Masih Abu-Abu

FORSIMEMA menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi. Ini relevan, mengingat risiko sengketa pemberitaan masih tinggi.

Namun, implementasinya belum merata. Banyak wartawan bekerja tanpa perlindungan memadai, terutama di media kecil dan daerah.

Pelatihan memang ada, tapi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan. Akibatnya, nilai tawar jurnalis tetap lemah di hadapan industri.

Seruan transformasi industri media memang penting. Tapi tanpa perbaikan struktural, perubahan hanya akan berhenti di level wacana.

Krisis media bukan sekadar soal bisnis. Di dalamnya, ada manusia—wartawan—yang selama ini jadi tulang punggung informasi publik, namun kerap jadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cara Aman Jalani Diet Diabetes Harian Tanpa Ribet

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mengatur pola makan jadi kunci utama dalam menjalani diet diabetes harian. Dengan jadwal terstruktur dari pagi hingga malam, penderita bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa harus merasa tersiksa oleh pantangan ketat.

Pola Diet Diabetes Harian yang Terukur

Pagi hari dimulai dengan asupan tinggi protein dan lemak sehat. Telur rebus atau orak-arik dipadukan roti gandum dan alpukat jadi pilihan aman. Alternatif lain seperti oatmeal tanpa gula dengan chia seed dan blueberry juga efektif menjaga energi.

Konsultan Thalia Febiola pernah mencoba pola ini saat mendampingi keluarga yang didiagnosis pradiabetes. Hasilnya cukup terasa, rasa lapar lebih terkontrol hingga siang.

Menjelang siang, camilan ringan seperti kacang almond atau seledri dengan selai kacang membantu menjaga kadar gula tidak turun drastis. Porsi kecil tapi konsisten jadi kunci.

Masuk waktu makan siang, komposisi ideal terdiri dari protein tanpa lemak, serat tinggi, dan karbohidrat kompleks. Salad ayam panggang, quinoa dengan sayuran, atau wrap gandum isi kalkun jadi contoh menu seimbang.

Minuman juga tak kalah penting. Air putih atau sparkling water tanpa gula jauh lebih aman dibanding minuman kemasan.

Detail Menu dan Dampaknya bagi Gula Darah

Sore hari sering jadi waktu rawan ngemil. Pilihan seperti yogurt tanpa gula, apel dengan almond butter, atau wortel dengan hummus bisa jadi solusi sehat.

Menariknya, pola makan seperti ini bukan sekadar soal angka gula darah. Ini juga membentuk kebiasaan baru yang lebih stabil. Tubuh terasa lebih ringan, energi lebih konsisten.

Malam hari, jika masih lapar, camilan ringan seperti kacang campur, telur rebus, atau potongan mentimun cukup membantu tanpa memicu lonjakan gula.

Sebaliknya, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari. Minuman manis seperti soda dan teh kemasan, roti putih, nasi putih berlebih, hingga makanan cepat saji terbukti mempercepat lonjakan gula darah.

Saya pernah melihat sendiri bagaimana perubahan kecil—seperti mengganti nasi putih dengan quinoa—bisa berdampak besar dalam beberapa minggu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Gandeng Buruh Susun RUU Ketenagakerjaan Lebih Inklusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama serikat pekerja sepakat membahas RUU Ketenagakerjaan lebih dulu sebelum masuk ke pemerintah. Kesepakatan itu muncul dalam forum Halal Bihalal di Jakarta, Kamis (9/4), yang juga dihadiri DPR RI dan pemerintah.

Langkah ini ditempuh untuk meredam potensi konflik lama sekaligus memastikan regulasi yang lahir lebih realistis dan bisa dijalankan di lapangan. Pendekatan kolaboratif mulai dilihat sebagai kebutuhan, bukan sekadar opsi.

Dialog Awal Jadi Kunci Bahas RUU Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai forum ini sebagai sinyal positif. Menurut dia, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan harus melibatkan banyak pihak sejak awal, bukan setelah draft jadi.

“Dialog sosial yang inklusif penting agar tidak mengulang polemik lama,” ujar Dasco dalam forum tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan, kesepahaman antara pengusaha dan pekerja menjadi fondasi utama. Tanpa itu, regulasi berisiko mandek di implementasi.

Ia menyebut tekanan global—mulai dari biaya bahan baku hingga logistik—membuat dunia usaha tidak punya banyak ruang untuk salah langkah. Di titik ini, kompromi menjadi kebutuhan praktis.

Saya pernah berbincang dengan seorang manajer pabrik di Bekasi. Ia bilang, perubahan aturan mendadak seringkali lebih mahal dampaknya dibanding kenaikan upah itu sendiri. Ketidakpastian itulah yang coba ditekan lewat dialog awal.

Dampak dan Tantangan: Upah hingga Disrupsi Teknologi

Dari sisi pekerja, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyoroti perlunya komunikasi yang setara. Ia menilai selama ini dialog kerap tidak seimbang.

“Reformasi pengupahan, pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan skill tenaga kerja harus jadi fokus,” kata Jumhur.

Isu disrupsi teknologi juga mulai mengemuka. Otomatisasi dan digitalisasi tak lagi jadi wacana, melainkan realitas yang langsung memengaruhi pasar kerja.

Di lapangan, banyak pekerja yang mulai merasa tertinggal. Seorang teknisi yang saya temui di Karawang pernah bercerita, mesin baru datang lebih cepat daripada pelatihan yang dijanjikan. Gap seperti ini yang dikhawatirkan makin lebar jika regulasi tidak adaptif.

APINDO menilai, dialog intensif bisa menghasilkan RUU Ketenagakerjaan yang tidak hanya adil, tetapi juga mendorong produktivitas. Targetnya sederhana: hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IKA ITS Angkat Budaya di Funfest Lebaran 2026 Jakarta

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

MPP IKA ITS berkolaborasi dengan PW dan KOMJUR menggelar Idul Fitri Funfest 2026 bertema “Berbagi Beraksi Berkolaborasi” di Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi ajang halal bihalal sekaligus ruang kolaborasi alumni, komunitas, dan masyarakat.

Acara tahunan ini tak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menggabungkan aksi sosial, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas budaya dalam satu panggung.

Kolaborasi Alumni IKA ITS Dorong Aksi Nyata

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IKA ITS, Ir. Wiluyo Kusdwiharto, menegaskan bahwa Funfest bukan sekadar temu kangen.

“Acara ini adalah bukti nyata rasa syukur sekaligus kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar,” ujar Wiluyo dalam sambutannya, Sabtu (11/4/2026).

Salah satu sorotan adalah keterlibatan Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus (YABK), mulai dari penampilan tari hingga partisipasi dalam bazar kuliner.

Di sela acara, saya sempat mencicipi kopi dari booth YABK. Rasanya tidak kalah dengan kedai profesional. Momen seperti ini terasa sederhana, tapi memberi perspektif baru soal inklusi.

Selain itu, panitia juga menyalurkan donasi simbolis sebagai bagian dari program “Charity in Diversity” serta menggelar donor darah “Red Heroes Day”.

Dari Budaya hingga Ekonomi, Dampak Diperluas

Mengusung nuansa “Nusantara Tradisional”, acara ini memadukan unsur budaya dengan inovasi. Ada cosplay adat, pertunjukan seni, hingga live painting dari anak berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, bazar UMKM menjadi magnet tersendiri. Kuliner khas seperti rawon dan bakso Malang ramai diserbu pengunjung.

Keterlibatan sponsor seperti PT Pertamina, PT BNI, PT PLN Persero, dan PT Dua-Dua Indonesia menunjukkan kuatnya jejaring alumni dalam menggerakkan kegiatan sosial-ekonomi.

Wiluyo menyebut, kolaborasi ini bukan hal baru. Sebelumnya, IKA ITS telah menjalankan berbagai program, mulai dari kebun buah alumni hingga bantuan kemanusiaan di Aceh dan Sumatera Utara.

Saya teringat beberapa tahun lalu, konsep event alumni masih cenderung formal dan terbatas. Kini, formatnya berubah lebih cair—menggabungkan hiburan, bisnis, dan filantropi dalam satu ruang.

Momentum Lebaran untuk Perkuat Jejaring

Funfest juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif seperti games, doorprize, hingga layanan mini health check dari BNI Life.

Menurut panitia, pendekatan ini sengaja dirancang agar acara tidak hanya inklusif, tetapi juga relevan bagi generasi alumni yang semakin beragam.

“Sinergi ini membuktikan jejaring alumni tetap solid dan mampu memberi dampak positif,” kata Wiluyo.

Ke depan, IKA ITS berkomitmen memperkuat konektivitas alumni melalui program strategis, termasuk beasiswa dan dana abadi bagi mahasiswa kurang mampu.

Reporter: Thalia Febiola 

Editor: Arianto 

Read More

Tito Kawal Program 3 Juta Rumah, Soroti Gratis PBG untuk MBR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali ditegaskan sebagai prioritas nasional. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung implementasinya di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026), bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Pemerintah ingin memastikan proyek berjalan di lapangan, sekaligus mengukur respons masyarakat terhadap skema rumah subsidi yang kini dipermudah lewat kebijakan baru.

Dorong Daerah Percepat Program 3 Juta Rumah

Peninjauan dilakukan di Perumahan Grazia Residence 2 Tomohon. Di lokasi itu, Tito berdialog langsung dengan penghuni, termasuk pengembang yang diketahui atlet bulu tangkis nasional Greysia Polii.

“Program ini prioritas Presiden. Kita ingin benar-benar jalan di daerah,” ujar Tito dalam dialog santai bersama warga.

Ia menyebut, pemerintah pusat sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk mendorong percepatan program. Namun kunci utama tetap ada di pemerintah daerah. Tanpa dukungan mereka, target ambisius sulit tercapai.

Saya teringat obrolan dengan seorang pengembang kecil di pinggiran Bekasi tahun lalu. Keluhannya sederhana: proses izin lama dan mahal. Kalau sekarang benar-benar digratiskan, ini bisa jadi game changer.

Perizinan Digratiskan, Efek Ekonomi Diharapkan Mengganda

Dari sisi kebijakan, Kemendagri telah menerbitkan aturan penting: pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR.

“Dulu IMB, sekarang PBG. Itu kita nolkan biayanya untuk MBR,” kata Tito.

Langkah ini dirancang untuk menekan biaya produksi rumah sekaligus mempercepat proses pembangunan. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik agar proses perizinan lebih ringkas dan transparan.

Efeknya tak hanya ke sektor perumahan. Tito meyakini program ini akan menciptakan multiplier effect—dari sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga tenaga kerja lokal. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi meningkat dan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalaman sederhana terlihat di banyak kota berkembang: satu proyek perumahan bisa menghidupkan warung, transportasi lokal, hingga jasa tukang. Skala nasional tentu jauh lebih besar.

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Usai meninjau perumahan, rombongan melanjutkan pengecekan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

“Ini terobosan kreatif, win-win. Semua diuntungkan,” ujar Tito.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pilih Bebanmu: Cara Aman Hadapi Risiko Karier Era AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fenomena pergeseran dunia kerja di era digital 2026 kembali menegaskan satu hal: pilihan antara belajar atau tertinggal semakin nyata. Di tengah percepatan teknologi dan kecerdasan buatan, beban hidup tidak hilang—hanya berubah bentuk. Pertanyaannya sederhana, tapi konsekuensinya panjang: mau menanggung beban belajar sekarang, atau risiko keterpaksaan di kemudian hari?

Pilih Bebanmu: Antara Belajar atau Tertinggal

Pepatah lama Tiongkok, “kalau malas angkat buku, kelak harus kuat angkat batu,” terasa makin relevan. Dalam konteks hari ini, “buku” bukan sekadar bacaan, melainkan simbol literasi, keterampilan, dan kemampuan berpikir.

Saya pernah berbincang dengan seorang teman lama yang dulu enggan meningkatkan skill. Kini, ia mengaku sulit keluar dari pekerjaan repetitif dengan upah stagnan. “Bukan capeknya yang berat, tapi nggak punya pilihan,” katanya.

Di sisi lain, mereka yang terus belajar cenderung punya daya tawar lebih tinggi. Mereka bisa memilih pekerjaan, menentukan harga jasa, bahkan berpindah industri saat dibutuhkan. Di sinilah letak perbedaan mendasar: bukan sekadar bekerja, tapi memiliki kendali.

Era AI: “Batu” Tidak Lagi Fisik

Masalahnya, definisi “angkat batu” sudah berubah. Bukan lagi soal kerja fisik semata, melainkan pekerjaan repetitif yang mudah digantikan teknologi.

Pekerjaan administratif sederhana, input data, hingga tugas rutin kini mulai diambil alih sistem otomatis. Tanpa peningkatan keterampilan, banyak pekerja terjebak dalam pekerjaan dengan nilai tambah rendah—yang persaingannya ketat dan upahnya cenderung turun.

Belajar memang terasa berat. Di tengah gempuran konten cepat seperti video pendek, fokus membaca atau menguasai skill baru sering kalah menarik. Saya sendiri pernah terjebak—niat belajar satu jam, berakhir scrolling tanpa sadar.

Namun perbedaannya jelas. Lelah karena belajar adalah investasi. Lelah karena terjebak tanpa pilihan adalah konsekuensi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Film Shaka Oh Shaka Tayang 7 Mei 2026, Kisah Cinta Fans-Idola

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film Shaka Oh Shaka produksi Starvision dijadwalkan tayang di bioskop mulai 7 Mei 2026. Disutradarai Dinna Jasanti dan ditulis Rino Sarjono, film ini mengangkat kisah cinta antara penggemar dan idolanya, lengkap dengan konflik karier dan realitas industri hiburan.

Kisah Fans dan Idola yang Tak Sesederhana Mimpi

Cerita berpusat pada Ocel (Arla Ailani), mahasiswi sederhana yang mengidolakan Shaka (Kiesha Alvaro), penyanyi populer. Pertemuan mereka di sebuah konser menjadi titik balik, dari sekadar kagum menjadi hubungan yang lebih dalam.

Namun, relasi itu tidak berjalan mulus. Status hubungan yang harus dirahasiakan demi menjaga citra Shaka menjadi sumber tekanan. Ocel, di sisi lain, mulai mempertanyakan arah hidupnya sendiri yang sempat tertunda.

Kalau ditarik ke pengalaman sehari-hari, dinamika ini terasa dekat. Banyak orang pernah berada di posisi harus “mengalah” demi mimpi orang lain—atau sebaliknya. Di situlah film ini terasa relevan, tidak sekadar romantis.

Realita Industri Hiburan dan Harga Sebuah Popularitas

Trailer resmi memperlihatkan sisi lain dunia musik: naik-turun popularitas, tekanan publik, hingga kompromi personal. Produser Chand Parwez Servia menilai tema ini dekat dengan penonton.

“Bagaimana kita pernah memiliki khayalan untuk bisa dekat dengan idola, dan mengetahui apa yang terjadi di belakang panggung,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dinna Jasanti menambahkan, cerita ini bukan hanya soal cinta. “Ini tentang impian, kenyataan, dan keberanian untuk tetap berkembang,” katanya.

Menariknya, film ini diadaptasi dari novel karya Jocelyn Suherman. Prosesnya panjang—dari ekspresi personal menjadi karya layar lebar. Ada lapisan emosi yang terasa lebih jujur karena berangkat dari pengalaman.

Balutan Musik dan Ensemble Cast

Film ini juga diperkuat deretan lagu, termasuk “Melompat Lebih Tinggi” yang diaransemen ulang oleh Kiesha Alvaro. Musik menjadi elemen penting yang memperkuat emosi cerita.

Selain Kiesha dan Arla, film ini menghadirkan Artika Sari Devi, Joshua Suherman, hingga Dennis Adishwara. Deretan pemain ini memberi warna pada konflik yang tidak hanya soal dua tokoh utama.

Di tengah tren film romantis remaja, Shaka Oh Shaka mencoba masuk lebih dalam—tidak hanya soal jatuh cinta, tapi juga tentang bertahan dan bertumbuh bersama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GIICOMVEC 2026 Jadi Momentum Perbaikan Industri Kendaraan Niaga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perindustrian mendorong penguatan industri kendaraan niaga nasional di tengah tekanan penurunan produksi dan meningkatnya impor. Isu ini mengemuka dalam pembukaan GIICOMVEC 2026 di Jakarta, Rabu (8/4), yang menyoroti peran vital sektor ini dalam sistem logistik nasional.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menegaskan, sektor kendaraan niaga tetap menjadi tulang punggung distribusi barang, meski menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Industri Kendaraan Niaga Tertekan, Permintaan Tetap Tumbuh

Eko S.A. Cahyanto menyebut kontribusi industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB pada 2025. Angka ini menguat jika digabung dengan perdagangan kendaraan dan jasa reparasi yang menyumbang 2,02 persen.

Di sisi lain, permintaan justru meningkat. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,78 persen, mencerminkan kebutuhan logistik yang makin tinggi.

Namun, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan produksi kendaraan niaga turun 3,5 persen menjadi 164 ribu unit pada 2025. Dampaknya terasa pada utilisasi industri yang hanya sekitar 58 persen.

Dalam praktiknya, ketimpangan ini terlihat jelas. Seorang pelaku logistik yang pernah saya temui di kawasan industri Bekasi mengeluhkan armada lama yang belum tergantikan. “Order naik, tapi unit baru mahal dan lama datang,” ujarnya.

Fenomena ini sejalan dengan munculnya selisih sekitar 4.000 unit antara produksi domestik dan kebutuhan pasar, yang akhirnya diisi produk impor.

“Ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons,” kata Eko.

Impor, Regulasi, dan Risiko Pembiayaan Jadi Sorotan

Kemenperin juga menyoroti masuknya truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat.

Selain itu, praktik penjualan kendaraan tanpa dokumen resmi juga menjadi perhatian karena bisa meningkatkan risiko kredit macet (NPL) di sektor pembiayaan.

Untuk merespons hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan standar teknis, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan melalui kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL).

Di tengah tantangan ini, GIICOMVEC 2026 diposisikan sebagai ruang konsolidasi industri. Ajang ini menghadirkan 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung.

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menegaskan kendaraan komersial adalah penggerak utama distribusi nasional. “Truk dan bus adalah urat nadi yang menghubungkan produksi dan pasar,” ujarnya.

Ia menambahkan, ekspor kendaraan utuh (CBU) Indonesia mencapai 518.212 unit pada 2025, naik 9,75 persen. Dari jumlah itu, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit.

GIICOMVEC 2026 ditargetkan menarik lebih dari 11 ribu pengunjung bisnis, sekaligus membuka peluang ekspor baru di pasar global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tes HbA1c, Alat Akurat Cegah Diabetes Sejak Awal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tes HbA1c kini makin sering disebut sebagai alat paling akurat untuk mendeteksi diabetes sejak dini. Pemeriksaan ini mengukur rata-rata kadar gula darah selama tiga bulan terakhir tanpa perlu puasa, sehingga dianggap lebih “jujur” dibanding tes biasa.

Konsepnya sederhana. HbA1c adalah hemoglobin yang berikatan dengan glukosa dalam darah. Karena sel darah merah siklus hidup sekitar 90 hari, jejak gula darah dalam periode itu otomatis terekam.

Mengapa HbA1c Disebut Pemantau Paling Jujur

Dalam praktik medis, HbA1c bukan sekadar angka laboratorium. Ia mencerminkan pola hidup seseorang dalam tiga bulan terakhir—mulai dari konsumsi gula, aktivitas fisik, hingga kepatuhan terapi.

Berbeda dengan tes gula darah sewaktu yang bisa melonjak setelah makan, HbA1c relatif stabil. Inilah yang membuatnya sulit dimanipulasi.

Saya pernah menemani kerabat melakukan cek kesehatan rutin. Hasil gula darah hari itu normal, tapi HbA1c-nya tinggi. Dokter langsung menyimpulkan ada pola makan yang bermasalah, bukan sekadar fluktuasi sesaat.

Pemeriksaan ini juga menjadi alat penting bagi dokter untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan diabetes. Jika HbA1c tidak turun, biasanya ada yang perlu dikoreksi, entah pola makan atau terapi.

Cara Baca Hasil dan Dampaknya bagi Kesehatan

Hasil HbA1c ditampilkan dalam bentuk persentase yang langsung menggambarkan tingkat risiko seseorang terhadap diabetes.

Nilai di bawah 5,7 persen masih tergolong normal. Namun, rentang 5,7 hingga 6,4 persen sudah masuk kategori prediabetes—fase kritis yang sering diabaikan.

Di atas 6,5 persen, seseorang dikategorikan diabetes. Jika angkanya melewati 8 persen, kondisi biasanya sudah tidak terkontrol dan berisiko memicu komplikasi serius.

Dalam beberapa laporan medis, pasien sering baru sadar setelah angka HbA1c melewati batas aman. Padahal, fase prediabetes memberi ruang intervensi yang jauh lebih mudah.

Di sinilah letak pentingnya pemeriksaan rutin. HbA1c bukan hanya alat diagnosis, tapi juga alarm dini yang memberi kesempatan memperbaiki gaya hidup sebelum terlambat.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More