Harga Telur Anjlok, Peternak Minta Pemerintah Benahi Data dan Perkuat Penyerapan Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Di tengah melemahnya harga telur ayam ras di tingkat peternak, kalangan peternak rakyat meminta pemerintah segera melakukan pembenahan tata kelola data produksi dan distribusi unggas nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab utama penurunan harga sekaligus mencegah kerugian yang terus dialami peternak.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio, mengatakan persoalan harga telur tidak bisa dilepaskan dari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Namun hingga kini, menurutnya, belum tersedia data yang benar-benar akurat untuk memastikan apakah kondisi pasar saat ini memang mengalami kelebihan pasokan (oversupply) atau justru terjadi persoalan distribusi.

"Kalau memang harga telur jatuh, pemerintah harus mendata dulu. Sebenarnya produksi berapa dan kebutuhan pasar berapa. Jadi semuanya bisa terukur," ujar Alvino saat ditemui dalam Indo Livestock 2026 Expo & Forum di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Program MBG Dinilai Perlu Kembali ke Tujuan Awal

Alvino menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya memiliki konsep yang baik karena dirancang untuk menyerap produk peternak dan pelaku usaha kecil secara langsung. Namun dalam implementasinya, ia melihat masih banyak ruang perbaikan agar manfaat ekonomi program tersebut lebih dirasakan peternak rakyat.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rantai pasok program berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi lokal dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produsen pangan di daerah.

"Kalau konsep awalnya untuk menghidupkan UMKM dan produsen lokal, sebaiknya dikembalikan lagi ke tujuan itu," katanya.

Peran Cadangan Pangan Dinilai Belum Maksimal

Selain pembenahan data, Alvino juga mendorong optimalisasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas telur dan daging ayam. Ia menilai kehadiran BUMN pangan seperti ID FOOD dan Berdikari seharusnya mampu menjalankan fungsi stabilisasi harga sebagaimana dilakukan Bulog pada komoditas beras.

Menurutnya, ketika harga berada di bawah titik keekonomian peternak, pemerintah perlu melakukan penyerapan produk. Sebaliknya, saat harga melonjak, stok yang tersedia dapat digunakan untuk operasi pasar.

"Ketika harga jatuh harus ada yang menyerap. Saat harga tinggi bisa dilakukan operasi pasar sehingga harga tetap stabil," ujarnya.

Data Menjadi Kunci Kebijakan

Alvino menegaskan bahwa akar persoalan sektor perunggasan saat ini terletak pada lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa basis data yang akurat mengenai populasi ternak, produksi telur, dan kebutuhan konsumsi nasional, kebijakan pengendalian pasar berpotensi tidak tepat sasaran.

Karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan daerah untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum gejolak harga semakin merugikan peternak maupun konsumen.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut untuk Tingkatkan Nilai Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang  

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam perdagangan rumput laut dunia. Namun, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi negara lain.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, mengatakan permintaan global terhadap produk turunan rumput laut terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi hijau, industri pangan, farmasi, kosmetik, hingga pertanian berkelanjutan.

"Rumput laut mendukung pengurangan emisi karbon, ekonomi sirkular, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat pembudi daya," ujar Erwin dalam talkshow Mendulang Emas Hijau dari Lautan Indonesia di Tangerang, Selasa (16/6/2026).

Produksi dan Perdagangan Global Terus Tumbuh

Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan produksi rumput laut global mencapai 34,8 juta ton pada 2022 dengan nilai perdagangan sekitar 2,9 miliar dolar AS. Sementara nilai perdagangan dunia pada 2025 diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan rata-rata 5,6 persen sejak 2016.

Menurut Erwin, sekitar 50 persen perdagangan global masih didominasi rumput laut kering sebagai bahan baku industri. Adapun produk olahan berupa karaginan menyumbang sekitar 40 persen, sedangkan agar mencapai 10 persen.

Indonesia Masih Dominan Ekspor Bahan Baku

Indonesia saat ini menempati posisi ketiga eksportir rumput laut dunia setelah Tiongkok dan Korea Selatan. Hingga April 2026, nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai 94,30 juta dolar AS atau tumbuh 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, sebagian besar ekspor ke Tiongkok masih berupa rumput laut kering. Kondisi ini membuat Indonesia belum menikmati nilai tambah optimal dari industri pengolahan.

"Seharusnya kita menguasai ekspor produk turunan rumput laut, bukan hanya bahan bakunya," kata Erwin.

Karaginan, Agar, dan Biostimulan Jadi Pasar Menjanjikan

Erwin memproyeksikan pasar karaginan global meningkat dari 1,1 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 1,9 miliar dolar AS pada 2034 dengan pertumbuhan sekitar 6 persen. Permintaan terbesar berasal dari industri makanan dan minuman, disusul farmasi serta kosmetik.

Sementara pasar agar diperkirakan tumbuh 7,2 persen hingga 2034. Adapun sektor biostimulan berbasis rumput laut diprediksi mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,5 persen, dengan nilai pasar meningkat hingga 3 miliar dolar AS.

Menurutnya, tren pertanian organik, kebutuhan produk ramah lingkungan, serta berkembangnya industri kesehatan dan kecantikan akan menjadi pendorong utama permintaan produk turunan rumput laut dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi sumber daya yang besar dan pasar global yang terus berkembang, hilirisasi rumput laut dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperbesar kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Produsen Telur SPF Pertama RI Dukung Kemandirian Vaksin Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Indonesia kini memiliki produsen telur Specific Pathogen Free (SPF) pertama yang beroperasi di dalam negeri. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kebutuhan bahan baku produksi vaksin unggas sekaligus memperkuat penelitian laboratorium dan sektor kesehatan hewan nasional.

PT Damar Gayatri Jaya (DGJ), unit bisnis peternakan Medion Indonesia yang berlokasi di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi perusahaan pertama di Tanah Air yang memproduksi telur SPF. Perusahaan yang didirikan pada 2021 tersebut mulai beroperasi pada 2024 dan bekerja sama dengan Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (GD Animal Health) dari Belanda untuk memastikan standar kualitas internasional.

Telur SPF merupakan telur yang berasal dari kawanan unggas yang dipelihara dalam sistem biosekuriti ketat dan telah dinyatakan bebas dari 20 patogen spesifik sesuai standar Farmakope Eropa. Produk ini menjadi bahan baku penting dalam pembuatan vaksin unggas serta berbagai penelitian dan pengujian laboratorium.

Telur SPF Jadi Komponen Penting Produksi Vaksin

Komisaris Medion, Peter Yan, menjelaskan bahwa pengembangan telur SPF merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan industri peternakan nasional.

Menurut dia, perjalanan Medion selama lebih dari lima dekade menjadi fondasi untuk terus berkolaborasi dengan peternak, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

“Forward Together tujuannya agar kami bisa maju bersama peternak, pemerintah maupun universitas yang banyak membantu dalam penelitian,” ujar Peter Yan.

Kurangi Ketergantungan Impor untuk Riset

Peter mengungkapkan, keberadaan produsen telur SPF pertama di Indonesia sangat membantu kebutuhan laboratorium dan lembaga penelitian yang selama ini bergantung pada impor.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan telur SPF dari luar negeri kerap menghadapi kendala distribusi, waktu pengiriman, hingga risiko kerusakan produk saat tiba di Indonesia.

“Kalau sudah tersedia di dalam negeri, kebutuhan penelitian puluhan hingga ratusan butir bisa kami penuhi dengan lebih cepat,” katanya.

Peluang Ekspor Mulai Terbuka

Meski sejumlah negara telah menunjukkan minat terhadap produk tersebut, perusahaan masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik. Pasalnya, sebagian besar produksi masih digunakan untuk mendukung pembuatan vaksin internal serta kebutuhan institusi pemerintah dan laboratorium nasional.

Peter menambahkan, peluang ekspor tetap terbuka di masa mendatang seiring peningkatan kapasitas produksi. Selain memperkuat industri kesehatan hewan nasional, ekspor telur SPF berpotensi memberikan nilai tambah dan devisa bagi perekonomian Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Minat Investor Global terhadap Indonesia Meningkat, Pemerintah Percepat Realisasi Proyek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Minat investor global terhadap Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas Presiden Prabowo Subianto saat menerima Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, bersama sejumlah menteri ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, Minggu (14/6).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memperoleh laporan mengenai tingginya ketertarikan investor internasional terhadap berbagai peluang investasi strategis yang sedang dikembangkan pemerintah. Meningkatnya minat tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia serta arah pembangunan yang tengah dijalankan.

Prabowo Dorong Percepatan Realisasi Investasi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluang investasi yang terus bermunculan harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi yang solid antar-kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan realisasi investasi strategis agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Transparansi Jadi Faktor Penting

Selain percepatan investasi, Presiden menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan capaian pemerintah dalam menarik investasi berkualitas.

“Arahan Presiden jelas, yaitu memastikan setiap peluang investasi strategis dapat dikawal dengan baik, dipercepat realisasinya, serta dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” demikian pernyataan BP BUMN yang dikutip dari akun Instagram resminya.

Pemerintah Perkuat Iklim Usaha

Pemerintah menilai investasi sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, berbagai peluang investasi yang sedang dijajaki akan terus diawasi dan dikawal agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian kebijakan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif juga terus dilakukan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan terus tumbuh seiring percepatan program strategis nasional dan penguatan fondasi ekonomi jangka panjang.

 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Pimpin Aksi Bersih Lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., memimpin langsung kegiatan aksi bersih lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menumbuhkan budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi sosial ini melibatkan prajurit TNI, tenaga pendidik, serta para siswa. Mereka bersama-sama membersihkan area sekolah, halaman, saluran drainase, dan lingkungan sekitar guna menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan.

Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Dalam arahannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas individu, melainkan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun sejak usia sekolah.

Menurutnya, lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam di sekitarnya.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan membangun kesadaran para pelajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang bersih akan mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kualitas belajar siswa,” ujar Danrem.

Edukasi Pengelolaan Sampah dan Perilaku Peduli Lingkungan

Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi para siswa mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan untuk Dunia Pendidikan

Kepala Sekolah Kartika Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi Korem 031/Wira Bima dalam mendukung dunia pendidikan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam kegiatan lingkungan memberikan teladan positif bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Melalui aksi nyata seperti ini, budaya hidup bersih di lingkungan sekolah diharapkan terus berkembang dan menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia yang peduli terhadap lingkungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CGAS Tebar Dividen Rp7,1 Miliar, Siapkan Tiga Stasiun CNG Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) memutuskan membagikan dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar tahun ini. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp7,1 miliar atau setara Rp4 per saham, sementara sisa laba akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi Perseroan.

Selain membagikan keuntungan kepada pemegang saham, emiten energi bersih tersebut juga memasang target pertumbuhan agresif pada 2026. Manajemen membidik pendapatan sebesar Rp879 miliar dan laba bersih Rp23,9 miliar, ditopang peningkatan volume penjualan gas serta ekspansi infrastruktur energi berbasis gas alam.

Target Pendapatan dan Laba Meningkat Tajam

Direktur Utama CGAS, Andika Purwonugroho, mengatakan Perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 43,65 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, laba bersih diproyeksikan naik 68,14 persen seiring meningkatnya utilisasi fasilitas CNG yang dimiliki perusahaan.

“Kami menargetkan pertumbuhan kinerja keuangan sejalan dengan peningkatan volume penjualan menjadi 3.539.000 MMBTU pada 2026, naik 41,83 persen secara tahunan,” ujar Andika dalam Paparan Publik, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, strategi pertumbuhan akan difokuskan pada pengembangan bisnis berkelanjutan, peningkatan layanan pelanggan, serta perluasan jaringan distribusi energi gas bagi sektor industri.

Ekspansi CNG dan LNG Jadi Mesin Pertumbuhan

Untuk mendukung target tersebut, CGAS berencana menambah tiga stasiun Compressed Natural Gas (CNG) sekaligus memperkuat ekspansi ke segmen Liquefied Natural Gas (LNG).

Saat ini, Perseroan mengoperasikan enam fasilitas CNG Station dengan total kapasitas 12,2 MMSCFD yang tersebar di Cikarang, Gresik, Waru, Grobogan, Palembang, dan Majalengka. Selain itu, CGAS juga memiliki enam CNG Hub di Bandung, Klaten, Kediri, Malang, Lampung, dan Jombang guna melayani pelanggan yang belum terhubung jaringan pipa gas.

Pada segmen LNG, CGAS telah memiliki fasilitas LNG Station di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas 1,5 MMSCFD. Secara keseluruhan, kapasitas infrastruktur gas yang dikelola Perseroan mencapai 13,7 MMSCFD.

LNG Komersial Mulai Beroperasi Akhir 2026

Manajemen menargetkan proyek LNG baru dapat beroperasi secara komersial pada kuartal IV/2026. Saat ini, tahapan engineering, procurement, and construction (EPC) masih berlangsung untuk memastikan kesiapan operasional dan pemenuhan standar keselamatan.

Produk LNG CGAS nantinya menyasar pelanggan industri maupun ritel. Beberapa perusahaan yang masuk daftar calon pelanggan potensial antara lain PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, PT Indo Kordsa Tbk, PT Magnolia Energi Lestari, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Ateja Tritunggal, PT Bumi Marga Konstruksi, serta PT Genthala Arta Mandiri.

Andika menegaskan pengembangan bisnis LNG diyakini mampu memperluas pangsa pasar, memperkuat diversifikasi pelanggan, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Strategi tersebut juga diharapkan memperkokoh posisi CGAS sebagai penyedia solusi energi gas terintegrasi bagi sektor industri nasional.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian kinerja 2025 yang solid. CGAS membukukan pendapatan Rp611,90 miliar atau tumbuh 20,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih Perseroan juga melonjak 62,79 persen menjadi Rp15,88 miliar dari Rp9,76 miliar pada 2024, mencerminkan fundamental usaha yang semakin kuat di tengah ekspansi bisnis energi gas yang terus berlanjut.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 Jadi Wadah Pembinaan Talenta Muda

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) resmi menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Seskoad. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Melati Mekar Seskoad, Bandung, Senin (15/6/2026), tersebut diikuti lebih dari 120 klub sepak bola kelompok usia dini kategori U-11 dan U-9.

Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han). Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat daerah, antara lain H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para pejabat utama Seskoad.

Seskoad Resmikan Virajati FC

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen TNI Agustinus Purboyo meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad. Peresmian ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol dimulainya pengembangan pembinaan olahraga sepak bola di lingkungan Seskoad.

Kehadiran Virajati FC diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan berkelanjutan bagi atlet muda yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pesepak bola berprestasi pada masa mendatang.

Diikuti Ratusan Atlet Usia Dini

Tingginya jumlah peserta yang mencapai lebih dari 120 klub mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola usia dini. Ratusan atlet muda yang ambil bagian dalam kompetisi ini menjadi gambaran bahwa pembinaan sepak bola akar rumput terus berkembang dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Fokus pada Karakter dan Sportivitas

Komandan Seskoad Mayjen TNI Agustinus Purboyo menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda.

Menurutnya, melalui kompetisi yang sehat, para peserta dapat meningkatkan kemampuan teknis bermain sepak bola sekaligus belajar mengenai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, serta sikap menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Ia berharap turnamen sepak bola Piala Danseskoad 2026 pembinaan talenta muda dapat melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung lahirnya generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kekayaan Alam Berlimpah, Mengapa Kepercayaan Investor Menjadi Persoalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling lengkap di dunia. Cadangan minyak, gas, nikel, emas, batu bara, hingga potensi maritim yang besar menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun di tengah kelimpahan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering diperbincangkan kalangan ekonomi dan pelaku pasar: mengapa krisis kepercayaan investor terhadap Indonesia masih menjadi isu yang terus muncul?

Dalam berbagai indikator makroekonomi, Indonesia menunjukkan sejumlah capaian positif. Produk domestik bruto (PDB) terus tumbuh, ekspor komoditas tetap menjadi penopang utama, dan pasar domestik yang besar menawarkan peluang investasi yang menjanjikan.

Kepercayaan Menjadi Faktor Penentu

Meski demikian, banyak pengamat menilai persoalan mendasar saat ini bukan semata terkait ketersediaan sumber daya atau ukuran ekonomi nasional. Faktor yang dianggap jauh lebih penting adalah tingkat kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan.

Bagi investor, keputusan menanamkan modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi keuntungan. Mereka juga mempertimbangkan stabilitas regulasi, perlindungan kontrak, independensi lembaga negara, dan kualitas institusi yang menjamin kepastian usaha.

Dalam praktiknya, arus modal global cenderung bergerak menuju negara yang dianggap mampu memberikan rasa aman bagi investasi jangka panjang.

Pasar Membaca Lebih dari Sekadar Angka

Pelaku pasar tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi atau besarnya cadangan sumber daya alam. Mereka juga mencermati kondisi fiskal, kemampuan negara meningkatkan penerimaan, serta efektivitas pengelolaan anggaran.

Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan atau kualitas tata kelola, sentimen pasar dapat berubah dengan cepat. Dampaknya terlihat pada nilai tukar, pasar saham, hingga keputusan investor untuk menunda atau memindahkan investasinya ke negara lain.

Pentingnya Ruang Kritik dan Evaluasi

Sejumlah pengamat menilai kemampuan menerima kritik menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Kritik berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar kebijakan publik dapat dievaluasi secara objektif.

Dalam sejarah banyak negara, kemajuan sering kali lahir dari keberanian mengakui kelemahan dan melakukan perbaikan secara terbuka. Sebaliknya, budaya yang menutup ruang kritik berisiko menciptakan lingkungan yang hanya memperkuat pandangan kelompok tertentu tanpa evaluasi yang memadai.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan alam atau besarnya jumlah penduduk. Keunggulan tersebut baru akan menghasilkan manfaat maksimal apabila ditopang oleh kepercayaan publik, kepastian hukum, serta tata kelola yang kredibel.

Kepercayaan merupakan aset yang tidak dapat ditambang, dicetak, maupun dipinjam. Namun dalam ekonomi modern, nilainya sering kali jauh lebih mahal dibandingkan seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KKP dan KITB Percepat Penataan Ruang Laut Industropolis Batang

Duta Nusantara Merdeka | Batang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memperkuat kolaborasi dalam penataan ruang laut untuk Industropolis Batang. Langkah tersebut dilakukan melalui penyelarasan tata ruang darat dan laut guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sinergi tersebut mencakup pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir, pengembangan sistem transportasi, pelabuhan, hingga pengelolaan kawasan pantai yang terintegrasi. Kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP dan PT KITB ditandatangani di Batang, Jawa Tengah, pada 5 Juni 2026.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan mendukung peningkatan kapasitas ekonomi kawasan secara berkelanjutan sekaligus memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan selaras dengan pembangunan industri.

“Saat ini potensi sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kartika dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/6).

Dukung Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Menurut Kartika, dukungan KKP sejalan dengan pengembangan KEK Industropolis Batang yang diharapkan mampu mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Penataan ruang laut yang terencana juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“KKP hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk mensinergikan penataan dan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Batang dengan KEK Industropolis Batang, memberikan kepastian ruang untuk percepatan investasi dan meningkatkan peran masyarakat,” katanya.

Fokus pada Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kerja sama antara KKP dan KITB mencakup sejumlah program strategis, mulai dari penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga diseminasi informasi terkait kebijakan tata ruang laut.

Industri Pesisir dan Kelestarian Lingkungan

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT KITB, Indri Septa Respati, menilai sinergi antara pemerintah, investor, mitra strategis, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kawasan industri pesisir yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan.

“Kerja sama ini adalah aksi nyata yang akan memberikan dampak ekonomi konkret bagi masyarakat Batang sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia,” ujar Indri.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong penerapan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan. Melalui penataan ruang laut untuk Industropolis Batang, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi kawasan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian ekosistem pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wamenaker: Ijazah Saja Tak Lagi Cukup untuk Dunia Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah kembali menyiapkan Program MagangHub untuk lulusan siap kerja sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sumber daya manusia di tengah perubahan kebutuhan industri akibat transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Program pemagangan nasional tersebut ditujukan bagi lulusan diploma, sarjana, serta fresh graduate yang membutuhkan pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini bukan lagi satu-satunya faktor yang menentukan peluang seseorang memasuki pasar kerja. Dunia usaha dan industri, menurutnya, semakin mengutamakan keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, dan kompetensi yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat memberikan kuliah umum dalam Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

MagangHub Jembatani Kesenjangan Keterampilan

Program MagangHub untuk lulusan siap kerja didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Program ini dirancang untuk membantu mengatasi kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Sertifikasi Jadi Nilai Tambah di Pasar Kerja

Afriansyah menilai sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Tantangan Dunia Kerja di Era AI

Meski tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen, pemerintah menilai tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar. Otomatisasi, digitalisasi, dan perkembangan AI mendorong munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus diantisipasi melalui penguatan pelatihan vokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mengajak perguruan tinggi memperluas kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan pasar.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Karena itu, lulusan perguruan tinggi didorong untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Kemnaker Buka Pelatihan Kaigo dan Pemagangan Jepang 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026 dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub yang terintegrasi dalam ekosistem SIAPkerja. Program ini disiapkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja di Jepang yang terus berkembang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja global. Peserta akan dibekali keterampilan teknis, kemampuan bahasa Jepang, hingga pemahaman budaya dan etos kerja yang berlaku di negara tujuan.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6/2026).

Program Pemagangan Jepang Siapkan Pengalaman Kerja Langsung

Melalui Program Pemagangan Jepang 2026, peserta akan mengikuti serangkaian pelatihan pra-keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, peserta berkesempatan memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai perusahaan Jepang.

Rekrutmen program dilakukan secara bertahap melalui dinas ketenagakerjaan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

Pelatihan Kaigo Buka Peluang di Sektor Perawatan Lansia

Selain pemagangan, Kemnaker juga menghadirkan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang ingin berkarier sebagai tenaga perawatan lansia atau caregiver di Jepang. Program ini berlangsung selama enam bulan dengan materi pelatihan bahasa Jepang serta kompetensi pelayanan perawatan sesuai standar yang berlaku di negeri tersebut.

Kebutuhan Tenaga Kaigo Terus Meningkat

Menurut Darmawansyah, sektor perawatan lansia memiliki prospek yang menjanjikan seiring bertambahnya populasi usia lanjut di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan proses instan. Seluruh tahapan seleksi dan rekrutmen, kata dia, dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi lengkap mengenai pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026, persyaratan administrasi, jadwal seleksi, dan Pelatihan Kaigo dapat diakses melalui platform resmi yang telah disediakan Kemnaker.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kerja Sama BRICS Percepat Modernisasi Pertanian Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Indore, India 

Kerja sama BRICS untuk modernisasi pertanian Indonesia semakin menguat setelah Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026. Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pertemuan yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability itu menghasilkan Deklarasi Bersama yang menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat sistem pangan global, mendorong inovasi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperluas kolaborasi teknologi dan perdagangan sektor pertanian.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, yang mewakili Menteri Pertanian RI. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap penguatan kerja sama di bidang perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, hingga pengembangan pertanian digital.

“Indonesia sangat menghargai Pertemuan Para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali Jamil.

Peluang Modernisasi Pertanian Melalui Teknologi

Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah terbukanya akses yang lebih luas terhadap riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP). Indonesia juga berpeluang memperkuat kolaborasi dalam pengembangan benih unggul, pupuk, sumber daya genetik tanaman, serta sarana produksi pertanian melalui BRICS AGRIN.

Selain itu, negara-negara BRICS mendorong pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), sistem pemantauan berbasis satelit, dan layanan penyuluhan digital untuk mendukung pertanian yang lebih efisien dan modern.

Dorong Daya Saing Produk Pertanian Nasional

Deklarasi BRICS juga membuka peluang kerja sama dalam bidang keamanan pangan, standar sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital yang dapat memperkuat akses pasar produk pertanian Indonesia di tingkat internasional.

Tak hanya itu, kolaborasi juga mencakup pengembangan teknologi peternakan, kesehatan hewan, perikanan, akuakultur, sistem rantai dingin, hingga pengurangan kehilangan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Perkuat Kerja Sama Bilateral

Di sela pertemuan, Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan India dan Afrika Selatan. Bersama Afrika Selatan, Indonesia sepakat memperkuat kerja sama teknis terkait standar mutu dan keamanan pangan serta mempercepat penyelesaian nota kesepahaman bidang pertanian.

Sementara dengan India, pembahasan difokuskan pada peluang penyediaan benih gandum dan bawang putih, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertanian digital, serta pengembangan hilirisasi komoditas gambir.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi menjadi kunci menghadapi tantangan pangan global. “Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” tegas Amran.

Melalui kerja sama BRICS untuk modernisasi pertanian Indonesia, pemerintah berharap percepatan swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan daya saing sektor pertanian nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Panduan Menulis Lead Feature untuk Jurnalis dan Content Writer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Teknik menulis lead feature yang menarik menjadi salah satu keterampilan penting dalam dunia jurnalistik. Berbeda dengan berita langsung yang mengutamakan penyampaian fakta secara cepat, feature mengajak pembaca masuk ke dalam cerita melalui pendekatan yang lebih naratif dan humanis. Karena itu, paragraf pertama atau lead memegang peran krusial dalam menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau berhenti di tengah jalan.

Praktik jurnalistik menunjukkan setidaknya ada empat pendekatan umum yang kerap digunakan wartawan untuk membangun lead feature yang kuat, yakni melalui tokoh, aksi, tempat, dan masalah.

Memulai Cerita dari Seorang Tokoh

Pendekatan ini menjadikan satu individu sebagai pintu masuk untuk memahami isu yang lebih luas. Tokoh dipilih karena dianggap mewakili realitas sosial, budaya, ekonomi, atau lingkungan yang sedang diangkat.

Pembaca diajak mengenal kehidupan tokoh terlebih dahulu sebelum masuk ke persoalan utama. Teknik ini banyak digunakan dalam liputan mendalam karena mampu membangun kedekatan emosional sejak awal.

Mengawali dengan Sebuah Aksi

Cara menulis feature berikutnya adalah langsung membawa pembaca ke tengah peristiwa. Tokoh diperkenalkan melalui tindakan yang sedang dilakukan, baik aktivitas sehari-hari maupun bentuk perjuangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

Pendekatan ini menciptakan suasana dinamis dan memberikan kesan seolah pembaca hadir langsung di lokasi kejadian. Lead yang dibangun dari aksi umumnya efektif untuk cerita investigatif, konflik sosial, atau gerakan masyarakat.

Tempat Sebagai Bagian dari Cerita

Dalam teknik ini, lokasi tidak hanya berfungsi sebagai latar, melainkan menjadi elemen penting yang menjelaskan persoalan. Deskripsi suasana, kondisi lingkungan, maupun karakter wilayah digunakan untuk memperkuat konteks cerita.

Melalui gambaran lokasi yang detail, pembaca dapat memahami situasi yang dihadapi masyarakat tanpa harus dijelaskan secara panjang lebar.

Memulai dari Masalah yang Tersembunyi

Pendekatan lain yang sering dipakai adalah membuka cerita dengan kondisi yang tampak baik, kemudian mengungkap persoalan yang tersembunyi di baliknya. Teknik ini efektif membangun rasa ingin tahu pembaca karena menghadirkan kontras antara harapan dan kenyataan.

Metode tersebut banyak digunakan dalam laporan mengenai pembangunan, lingkungan, ekonomi, hingga kebijakan publik yang memiliki dampak kompleks bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tidak ada satu formula baku dalam menulis feature. Namun, pemilihan lead yang tepat akan membantu jurnalis menyampaikan cerita secara lebih hidup, mendalam, dan mudah diingat. Oleh karena itu, memahami teknik menulis lead feature yang menarik menjadi bekal penting bagi siapa pun yang ingin menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rahasia Umur Panjang Shigeaki Hinohara hingga 103 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rahasia umur panjang Shigeaki Hinohara terus menjadi bahan pembahasan di kalangan pemerhati kesehatan dan penuaan sehat. Dokter asal Jepang tersebut dikenal tetap aktif bekerja, menulis, dan memberikan kuliah hingga menjelang akhir hayatnya pada usia 103 tahun.

Nama Shigeaki Hinohara bukan sosok biasa di dunia medis Jepang. Selain berprofesi sebagai dokter, ia dikenal luas karena pandangannya mengenai kesehatan yang menempatkan tujuan hidup, kebahagiaan, dan aktivitas bermakna sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas hidup. Hinohara meninggal dunia pada 2017 setelah menjalani kehidupan yang produktif hingga usia sangat lanjut.

Filosofi Hidup yang Menjadi Fondasi Kesehatan

Menurut berbagai catatan dan wawancara yang pernah disampaikan Hinohara, salah satu prinsip utama yang ia pegang adalah memiliki alasan untuk bangun setiap pagi. Dalam budaya Jepang, konsep tersebut dikenal dengan istilah "ikigai", yakni tujuan atau makna hidup yang memberi semangat untuk menjalani hari.

Hinohara meyakini bahwa seseorang yang terus memiliki aktivitas bermakna cenderung lebih bersemangat menjaga kesehatan fisik maupun mentalnya. Karena itu, ia memilih tetap bekerja dan berkarya bahkan ketika usianya telah melewati satu abad.

"Orang yang berhenti memiliki tujuan sering kali kehilangan energi untuk terus berkembang," menjadi salah satu pandangan yang kerap dikaitkan dengan filosofi hidupnya.

Pola Makan Sederhana dan Mendengarkan Tubuh

Selain menjaga aktivitas, Hinohara juga dikenal menerapkan pola makan yang sederhana. Ia menekankan pentingnya makan sesuai kebutuhan tubuh dan menghindari kebiasaan makan berlebihan.

Tidak Makan Karena Emosi

Dalam berbagai kesempatan, Hinohara mengingatkan bahwa banyak orang makan bukan karena lapar, melainkan karena stres, bosan, atau tekanan emosional. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kesehatan dalam jangka panjang.

Ia juga tidak dikenal sebagai penggemar diet ekstrem maupun penggunaan suplemen secara berlebihan. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan hidup dan mendengarkan sinyal alami tubuh.

Tetap Bahagia dan Menikmati Kehidupan

Prinsip lain yang selalu ditekankan Hinohara adalah pentingnya menikmati hidup. Ia percaya bahwa kegembiraan, tawa, serta hubungan sosial yang positif memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan secara keseluruhan.

Bahkan pada usia 100 tahun, Hinohara masih aktif menulis buku dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Baginya, umur panjang bukan hanya soal bertahan hidup lebih lama, tetapi juga menjalani hidup dengan penuh makna.

Kisah Shigeaki Hinohara menunjukkan bahwa hidup sehat lansia tidak hanya ditentukan oleh faktor medis semata. Memiliki tujuan hidup, menjaga pola makan, tetap aktif, serta menikmati setiap fase kehidupan menjadi bagian penting dari rahasia umur panjang Shigeaki Hinohara yang masih relevan hingga saat ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Demonstrasi Mahasiswa di Sejumlah Kota Desak Evaluasi Kebijakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah kembali terjadi di sejumlah daerah. Aksi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyebar ke Bandung, Semarang, dan Makassar.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional.

Tuntutan Mahasiswa Meluas

Para demonstran menuntut pemerintah menghentikan pemotongan anggaran pada sejumlah sektor serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti dugaan menguatnya praktik militerisme di ruang sipil dan meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik.

Di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di kawasan pusat ibu kota. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di sekitar Bundaran HI akhirnya bergeser ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin setelah dilakukan pengalihan lokasi oleh aparat.

Pada hari yang sama, ratusan mahasiswa di Semarang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengalihkan sebagian anggarannya untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, termasuk subsidi energi.

Sementara itu, mahasiswa di Bandung dan Makassar juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan serupa. Fenomena ini memperpanjang rangkaian aksi protes publik yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir terkait berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

Pemerintah Minta Kritik Disampaikan Secara Bijak

Menanggapi berbagai aksi tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.

"Kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan mencampur kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," kata Dudung.

Ia menambahkan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna mewujudkan pembangunan yang lebih kuat, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026 Cetak Wirausaha Muda

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia kembali menggelar Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026: Asian Market sebagai ajang pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-6 tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch, Sabtu (13/6/2026).

Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026 tidak hanya menghadirkan pameran produk dan jasa karya mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi generasi muda untuk memahami praktik bisnis di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat.

Kampus Dorong Mahasiswa Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Wakil Rektor I Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Prof. Dr. Teddy Chandra, mengatakan kampus terus mendorong perubahan pola pikir mahasiswa agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah lulus, melainkan mampu menciptakan peluang usaha baru.

"Sekitar 85 persen lulusan Pelita Indonesia sudah bekerja. Melalui Studentpreneur Fair ini, kami ingin mahasiswa belajar membuka usaha sendiri. Setidaknya mereka memiliki pengalaman berbisnis sebagai sumber pendapatan tambahan," ujar Prof. Teddy.

Menurutnya, penguatan kewirausahaan mahasiswa menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Pekanbaru. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Beri Apresiasi

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi konsistensi Pelita Indonesia dalam menghadirkan ruang praktik bisnis bagi mahasiswa.

"Ini bukan sekadar bazar UMKM saja, tetapi merupakan laboratorium nyata bagi mahasiswa untuk belajar berwirausaha, berinovasi, membangun jejaring, serta memahami dinamika dunia usaha secara langsung," kata Markarius.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk berani memulai usaha dari skala kecil sebagai langkah awal membangun mental dan pengalaman menjadi entrepreneur.

Tinjau Stand Kendaraan Listrik

Usai membuka acara, Markarius meninjau area pameran yang diisi 173 stand peserta. Salah satu yang mendapat perhatian adalah stand sepeda dan motor listrik Yadea. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan Direktur Operasional Nata Hedy Nyo dan tenaga pemasaran bernama Rima.

Markarius menilai kendaraan listrik menjadi solusi transportasi yang relevan di tengah meningkatnya biaya energi serta kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Mantap, sepeda dan motor listrik ini sangat bermanfaat, hemat, dan mengurangi polusi alias ramah lingkungan. Apalagi dengan keadaan sekarang di tengah efek kenaikan harga BBM," tuturnya.

Melalui Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026, kampus berharap kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dapat terus memperkuat ekosistem kewirausahaan serta melahirkan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cara Ignasius Jonan Selesaikan Proyek Jalur Ganda Tanpa Gejolak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepemimpinan Ignasius Jonan dalam pembangunan jalur ganda KAI kembali menjadi sorotan sebagai salah satu contoh pendekatan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek kemanusiaan. 

Saat memimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan menghadapi tantangan besar berupa penataan lebih dari 20.000 kepala keluarga yang terdampak proyek jalur ganda lintas utara Cirebon–Surabaya–Pasar Turi sepanjang sekitar 500 kilometer.

Proyek berskala besar tersebut berpotensi memunculkan konflik sosial, sebagaimana kerap terjadi dalam berbagai pembangunan infrastruktur yang melibatkan relokasi warga. Namun, proses penataan berlangsung relatif kondusif dan tidak diwarnai gejolak besar yang menghambat pelaksanaan proyek.

Pendekatan Humanis dalam Relokasi Warga

Selain memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, Jonan menerapkan pendekatan yang dinilai berbeda. Keluarga yang terdampak proyek diberi kesempatan mengusulkan satu anggota keluarganya untuk mengikuti proses rekrutmen di PT KAI.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau lahannya akibat proyek untuk memperoleh akses pekerjaan formal. Persyaratan yang diterapkan juga relatif sederhana, yakni minimal lulusan sekolah menengah atas, memenuhi batas usia tertentu, serta lolos pemeriksaan kesehatan.

Dalam berbagai kesempatan, Jonan menegaskan bahwa proses rekrutmen harus berlangsung transparan dan bebas praktik suap. Ia bahkan meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan indikasi pungutan atau penyimpangan dalam proses penerimaan pegawai.

"Saya tidak mengusir Anda. Anda pergi, tapi akhirnya keluarga Anda jadi pegawai di kami," ujar Ignasius Jonan dalam salah satu penjelasannya mengenai kebijakan tersebut.

Bagian dari Transformasi Besar PT KAI

Pendekatan itu sejalan dengan agenda reformasi yang dijalankan Jonan saat memimpin PT KAI. Ketika mulai menjabat pada 2009, perusahaan pelat merah tersebut menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kinerja keuangan yang lemah, kualitas pelayanan yang rendah, hingga budaya kerja yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Melalui sejumlah langkah transformasi, PT KAI perlahan mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi pelayanan maupun kinerja bisnis. Program pembangunan jalur ganda menjadi salah satu proyek strategis yang mendukung peningkatan kapasitas angkutan kereta api nasional.

Infrastruktur dan Kepentingan Masyarakat

Pengamat tata kelola menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta kebijakan yang berpihak pada warga terdampak, pembangunan dan perlindungan sosial dapat berjalan beriringan.

Kisah kepemimpinan Ignasius Jonan dalam pembangunan jalur ganda KAI menjadi contoh bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari panjang lintasan yang terbangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terdampak memperoleh manfaat yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jumlah Lansia Melonjak, Negara Dituntut Perkuat Jaminan Hari Tua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tantangan populasi menua Indonesia menuju 2045 semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dalam beberapa dekade terakhir. Data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 menunjukkan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 34,9 juta jiwa atau 11,97 persen dari total populasi nasional.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan populasi yang menua. Para ahli menilai perubahan struktur demografi ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi agar tidak menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi di masa depan.

Jumlah Lansia Diproyeksikan Capai 65,8 Juta Jiwa pada 2045

Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia diperkirakan meningkat menjadi 65,82 juta jiwa atau sekitar 20,31 persen dari total penduduk pada 2045. Dengan kata lain, satu dari lima warga Indonesia akan memasuki kelompok usia lanjut saat Indonesia genap berusia 100 tahun.

Pada periode yang sama, rasio ketergantungan ekonomi diproyeksikan mencapai 49,3 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 49 orang yang berada di luar kelompok usia kerja.

Perlindungan Sosial Lansia Dinilai Masih Terbatas

Di tengah peningkatan jumlah lansia, cakupan perlindungan sosial masih menjadi tantangan besar. Hasil penelitian Smeru menunjukkan penerima manfaat bantuan sosial nonkontribusi di kalangan lansia masih relatif rendah, yakni sekitar 2 persen dari total populasi lansia nasional.

Sementara itu, hanya sekitar 12 persen penduduk berusia 60 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap skema perlindungan sosial berbasis kontribusi, termasuk program pensiun dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sejumlah pengamat juga menyoroti pembubaran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. Sebelumnya, lembaga tersebut berfungsi sebagai penghubung lintas sektor dalam perumusan kebijakan terkait kesejahteraan lansia.

Kesehatan dan Kemandirian Lansia Jadi Pekerjaan Rumah

Tantangan lainnya muncul dari aspek kesehatan. Meski usia harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 71,85 tahun, angka harapan hidup sehat tercatat sekitar 62,8 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan banyak warga menghabiskan masa tua dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Selain itu, sekitar 85 persen lansia yang masih bekerja berada di sektor informal dan belum memiliki jaminan pensiun yang memadai. Di sisi lain, layanan geriatri di berbagai daerah masih terbatas, terutama di wilayah terpencil.

Para pakar menilai Indonesia perlu segera memperkuat jaminan pensiun bagi pekerja informal, memperluas layanan kesehatan lansia, membangun basis data yang akurat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. 

Langkah tersebut dinilai penting agar target Indonesia Emas 2045 tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kehidupan lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Festival Film Horor Soroti Persaingan Bioskop dan Platform Streaming

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Strategi distribusi film horor Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk "Distribusi dan Peredaran Film: Horor yang Ngeri-Ngeri Sedap" yang digelar dalam rangka Festival Film Horor (FF Horor) di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Forum bulanan tersebut menghadirkan pelaku industri perfilman untuk membahas tantangan, peluang, hingga perubahan pola distribusi film di tengah berkembangnya platform digital.

Diskusi menyoroti bagaimana film horor tidak hanya dipandang sebagai karya seni, tetapi juga sebagai produk industri yang harus mampu bersaing di pasar hiburan. Selain membahas tren perpaduan genre horor dan komedi, para pembicara juga mengulas strategi agar film dapat menjangkau penonton secara optimal melalui jaringan bioskop maupun layanan streaming.

Film Horor Harus Diposisikan sebagai Produk Industri

Produser film Riko Michael menegaskan bahwa pelaku industri perlu memahami perbedaan antara film sebagai karya festival dan film yang ditujukan untuk pasar komersial.

"Film itu pada akhirnya adalah bisnis. Kalau kita berbicara masuk ke bioskop, maka yang ditawarkan adalah produk komersial. Sementara di festival, film merupakan karya seni," ujar Riko dalam diskusi tersebut.

Menurut dia, keberhasilan distribusi tidak hanya ditentukan kualitas cerita, tetapi juga strategi pemasaran yang kini semakin bergantung pada kekuatan media sosial. Karena itu, rumah produksi harus memahami karakter pasar sebelum menentukan jalur distribusi.

Riko juga menjelaskan bahwa bioskop pada dasarnya merupakan mitra bisnis yang memiliki pertimbangan komersial dalam menentukan film yang akan ditayangkan. Pendapatan dari tiket, kata dia, umumnya dibagi antara pengelola bioskop dan produsen film setelah dikurangi pajak.

OTT Menjadi Sumber Pendapatan Alternatif

Selain bioskop, platform over-the-top (OTT) seperti Netflix dinilai semakin penting dalam ekosistem industri film Indonesia. Namun, Riko menegaskan bahwa kerja sama dengan platform streaming memiliki skema bisnis yang berbeda dibandingkan bioskop.

"Kalau Netflix sifatnya putus. Mereka membeli hak tayang dalam periode tertentu dan tidak bergantung pada jumlah penonton yang menyaksikan film tersebut," katanya.

Ia menambahkan bahwa platform global menerapkan standar produksi yang tinggi, mulai dari penggunaan kamera profesional, kualitas gambar hingga pengawasan kreatif selama proses produksi.

Peluang dan Tantangan Perfilman Nasional

Diskusi juga menghadirkan Toto Sugriwo dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia yang turut memberikan pandangan mengenai perkembangan industri perfilman nasional.

Para peserta sepakat bahwa perkembangan layanan streaming telah membuka peluang distribusi yang lebih luas bagi film Indonesia. Namun, di saat yang sama, rumah produksi dituntut meningkatkan kualitas produksi agar mampu bersaing di pasar global.

Melalui forum Festival Film Horor, pelaku industri berharap lahir strategi distribusi film horor Indonesia yang lebih adaptif sehingga karya sineas nasional dapat menjangkau penonton yang lebih luas, baik melalui jaringan bioskop maupun platform digital internasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waspadai Transaksi yang Undang Perhatian Petugas Pajak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepatuhan administrasi perpajakan menjadi faktor penting yang dapat menentukan apakah suatu wajib pajak akan mendapat perhatian lebih dari otoritas pajak. Meski tidak semua transaksi otomatis berujung pada pemeriksaan, terdapat sejumlah pola yang kerap menjadi fokus pengawasan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Praktisi perpajakan menilai, transaksi yang mengundang perhatian petugas pajak umumnya berkaitan dengan perbedaan data, kurangnya dokumen pendukung, hingga ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan perpajakan yang disampaikan wajib pajak.

Transaksi dengan Bukti Pajak Tidak Lengkap Jadi Sorotan

Salah satu transaksi yang sering menjadi perhatian adalah pembayaran honorarium, sewa, atau jasa yang tidak disertai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan dari fiskus karena kewajiban pemotongan pajak merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan.

Selain itu, perusahaan dengan omzet besar namun melaporkan PPh Pasal 29 dalam jumlah relatif kecil juga berpotensi menjadi objek klarifikasi. Otoritas pajak umumnya akan menelaah apakah struktur biaya yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Ketidaksesuaian Data dan Lonjakan Biaya Perlu Penjelasan

Penggunaan akun biaya "lain-lain" dalam jumlah signifikan tanpa rincian yang memadai juga dapat memicu permintaan penjelasan. Transparansi pencatatan menjadi aspek penting agar seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Hal serupa berlaku ketika laporan keuangan komersial tidak selaras dengan laporan pajak, sementara wajib pajak tidak menyertakan rekonsiliasi atau ekualisasi yang memadai. Dalam kondisi tertentu, otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta klarifikasi.

Petugas pajak juga cenderung mencermati lonjakan biaya operasional yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan biaya yang signifikan sementara omzet relatif stagnan, wajib pajak perlu memiliki dokumentasi dan penjelasan yang kuat.

Respons Cepat terhadap SP2DK Sangat Penting

Transaksi tunai dalam nominal besar yang terjadi berulang kali tanpa dokumen pendukung turut menjadi perhatian karena dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, seluruh transaksi sebaiknya didukung bukti administrasi yang lengkap.

Di sisi lain, wajib pajak yang menerima SP2DK disarankan segera memberikan tanggapan. Komunikasi yang baik dengan Account Representative (AR) dapat membantu proses klarifikasi berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Memahami transaksi yang mengundang perhatian petugas pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko permasalahan perpajakan di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More