Menuju Zero ODOL, Kemenhub dan Korlantas Polri Serius Tindak Kendaraan Bermuatan Lebih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen dalam menangani kendaraan dengan muatan berlebih (_over loading_) dan dimensi berlebih (_over dimension_) guna mendukung keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.

Hal ini disampaikan Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Korlantas Polri yang diselenggarakan di Gedung Utama Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu (4/6).

Ia menegaskan percepatan proses menuju _Zero Over Dimension & Over Loading_ perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut.

“Ini merupakan rakor lanjutan dalam rangka merencanakan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan dalam waktu yang secepatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan seperti itu menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik risiko kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan hingga menyebabkan penggunaan BBM yang sangat besar,” katanya.

Yani menjelaskan Ditjen Hubdat akan melakukan sejumlah langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses menuju berlalu lintas yang bebas angkutan lebih muatan dan lebih dimensi.

“Pemerintah berkomitmen akan membuat langkah-langkah strategis yang diawali dengan sosialisasi, selanjutnya pelaksanaan tahap peringatan, tahap penindakan, perbaikan fasilitas penimbangan, hingga integrasi data dokumen kelengkapan kendaraan barang secara elektronik. Ini langkah kolaboratif dan sinergis yang sangat bagus untuk diterapkan,” paparnya.

Dirinya mengatakan tahap sosialisasi sudah mulai berjalan sejak 1 Juni 2025 secara serentak di Indonesia, dengan menggandeng Korlantas Polri dan seluruh _stkeholders_ terkait. Sosialisasi ini direncanakan akan berlangsung selama satu bulan. Langkah ini menargetkan pelaku industri dan pelaku jasa pengangkutan yang paling berpotensi melakukan pelanggaran.

Tahap sosialisasi diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para pemilik barang dan pemilik kendaraan akan dampak yang ditimbulkan serta menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengoperasikan kendaraan yang lebih dimensi dan muatan.

“Sosialisasi ditargetkan kepada pelaku industri atau pemilik barang dan pelaku jasa pengangkutan atau pemilik kendaraan sebagai pihak terdepan dalam pendistribusian logistik barang sesuai dengan data sebaran komoditas yang paling sering berpotensi melanggar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yani menyebut terkait sosialisasi hingga penindakan kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi, Ditjen Hubdat menargetkan untuk dilakukan di tiga lokasi utama.

“Pelaksanaan sosialisasi, peringatan, sampai dengan penindakan difokuskan pada tiga cluster utama, di antaranya pelabuhan penyeberangan, jalan tol, dan kawasan industri, khususnya pilot project pada wilayah Banten, DKJ, dan Jawa Barat,” ucapnya.

Pihaknya menuturkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lalu lintas yang bebas dari kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi demi keselamatan bersama.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri yang sudah memulai dengan tahap sosialisasi dengan mengerahkan seluruh jajaran. Pada kesempatan ini kami juga memohon dukungan maksimal dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program Bebas Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan karena ini kepentingan bersama, sehingga kecelakaan yang menyebabkan korban tidak terulang lagi,” pungkas Yani. (AR)

Read More

Kasrem 031 Pimpin Penutupan TMMD di Dumai, TNI Wujudkan Bhakti Nyata

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Kasrem 031/Wira Bima, Kolonel Kav Eko Nugroho, S.I.P., M.Si., memimpin langsung upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di Lapangan Bola Kaki SDN 006, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai, Rabu (04/06/2025).

Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Kota Dumai, Kasiter Kasrem 031/WB Kolonel Inf Nunung Nugroho, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini menandai selesainya seluruh rangkaian program TMMD Kodim 0320/Dumai yang telah berlangsung selama satu bulan.

Dandim 0320/Dumai Letkol Inf Ronald Manurung, selaku Dansatgas, menyampaikan laporan pelaksanaan TMMD yang kemudian diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah.

Simbolisasi berakhirnya kegiatan ditandai dengan penanggalan tanda Satgas TMMD oleh Kasrem. Dalam sambutannya, Kolonel Eko Nugroho membacakan amanat Pangdam I/Bukit Barisan, yang menekankan bahwa TMMD merupakan bentuk Operasi Bhakti TNI untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sasaran fisik dan non-fisik.

TMMD ke-124 melibatkan enam Satgas di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, termasuk tahapan pra-TMMD untuk persiapan matang. Program ini terbukti memperkuat sinergi TNI dan masyarakat.

Kasrem mengapresiasi partisipasi aktif semua pihak, dan berharap kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah dan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menaker Teken Permenaker No. 5: Ini Syarat Dapat Subsidi Upah BSU 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan aturan baru tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2025. Subsidi ini bertujuan menjaga daya beli pekerja serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan tekanan inflasi.

Dalam ketentuan yang diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan, BSU 2025 akan diberikan kepada pekerja atau buruh bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Bantuan disalurkan sekaligus senilai Rp600 ribu untuk dua bulan, masing-masing Rp300 ribu per bulan.

Menurut Pasal 5 Permenaker tersebut, penerima BSU diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan. Sementara itu, ASN, anggota TNI/Polri, dan penerima bansos lain tidak termasuk dalam kelompok sasaran.

Syarat Penerima BSU 2025

Sesuai Pasal 3 Ayat 2, penerima BSU wajib memenuhi kriteria:

• Warga Negara Indonesia (WNI);

• Memiliki NIK yang sah dan tercatat resmi;

• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025;

• Berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan;

• Bukan ASN, TNI/Polri, atau penerima PKH.

Pemerintah menargetkan penyaluran BSU selesai dalam dua gelombang hingga akhir kuartal III 2025. Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan teknis.

Dengan diluncurkannya Permenaker No. 5 Tahun 2025, pemerintah berharap BSU bisa menjadi alat intervensi efektif untuk menjaga ketahanan ekonomi pekerja dan mempersempit ketimpangan sosial. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen negara hadir untuk buruh kecil, bukan hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tapi juga melalui perlindungan sosial yang konkret.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

WGII Rilis ICCA Terbaru: Bukti Kearifan Lokal Ampuh Lindungi Alam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konservasi bukan sekadar soal melindungi hutan atau satwa langka, tapi juga soal menghargai cara hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Inilah pesan utama yang disuarakan dalam peluncuran publikasi terbaru Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territories (ICCA) edisi Mei 2025 oleh Working Group ICCA Indonesia (WGII) di Jakarta, Rabu (4/6).

Dalam diskusi media yang dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta awak media, WGII mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, tercatat 647.457,49 hektar wilayah ICCA telah terdaftar secara nasional, tersebar di 293 wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal. Tak hanya itu, melalui pendekatan spasial terhadap peta partisipatif, potensi wilayah ICCA diperkirakan mencapai 23,82 juta hektar.

Cindy Julianty, Program Manager WGII menjelaskan, “ICCA adalah bentuk pengakuan terhadap hubungan erat masyarakat adat dengan alam. Ketika kearifan lokal ini disandingkan dengan tata kelola efektif, hasilnya mampu menjaga keanekaragaman hayati lebih baik dari pendekatan konservasi konvensional.”

Sebagian besar wilayah ICCA tercatat berada di kawasan Hutan Lindung (26,9%) dan Kawasan Konservasi (21,6%). Praktik ICCA yang teridentifikasi merupakan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan sebelum negara hadir dengan kebijakan formal.

Dalam publikasi tersebut, ditemukan bahwa 36,4% jenis burung dan 38% jenis reptil di Indonesia berada dalam wilayah ICCA. "Fakta ini menunjukkan bahwa wilayah kelola masyarakat adat menjadi penyangga utama bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati nasional," ucapnya.

Sementara itu, Ir. Inge Retnowati, M.E., Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK menekankan pentingnya pengakuan terhadap ICCA. “Data ini sangat penting untuk mendukung target Indonesia dalam dokumen IBSAP dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, peran masyarakat lokal adalah kunci,” ujarnya.

Lebih dari sekadar peluncuran data, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Dalam konteks target global 30x30—melindungi 30% daratan dan lautan dunia hingga 2030—ICCA hadir sebagai model konservasi berbasis komunitas yang relevan, murah, dan berkeadilan.

WGII juga menekankan pentingnya legalisasi wilayah ICCA dalam kerangka hukum nasional. Saat ini, masih banyak wilayah adat yang belum memiliki payung hukum yang memadai, membuat mereka rentan terhadap perampasan lahan dan proyek pembangunan skala besar.

"Pengakuan hukum dan perlindungan negara terhadap wilayah adat harus menjadi langkah konkret untuk menjawab ketimpangan ekologis dan sosial," tegas Cindy.

ICCA telah terbukti bukan hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga memelihara kearifan budaya, bahasa lokal, hingga struktur sosial masyarakat. Karena itu, pendekatan konservasi masa depan seharusnya bukan hanya soal zonasi dan satelit pemantauan, tapi juga soal pengakuan dan pemberdayaan komunitas penjaga alam.

Forum ini juga menjadi sarana penting bagi media untuk memperkuat narasi konservasi yang lebih adil, bukan hanya dari sisi sains dan teknologi, tapi juga dari sisi hak dan sejarah. "Kita tidak sedang menyusun data demi laporan semata, tapi kita sedang menyusun masa depan," tutup Inge.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Satwa Langka Dilindungi, Mafia Cula Badak Akhirnya Dihukum MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perdagangan satwa liar, utamanya hewan langka dan dilindungi, merupakan tindakan ilegal dan ancaman serius bagi kelangsungan biodiversitas Indonesia. 

Indonesia sendiri sejauh ini dikenal sebagai megadiverse country — yakni negara dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia, baik diukur dari segi jumlah spesies maupun tingkat endemisitasnya (kekayaan hewan endemik).

Julukan sebagai "megadiverse country" ini tentu bukan tanpa alasan. Pertama, dari aspek letak strategis geografis. Indonesia terletak di wilayah tropis dan diapit dua benua serta dua samudera. Ini menjadikan posisi Indonesia sebagai jalur migrasi dan pertemuan banyak spesies dari Asia dan Australia.

Tidak sampai di situ, karunia alam berupa sebaran jumlah pulau yang melimpah kurang lebih 17.000 pulau, menjadikan Indonesia kaya ekosistem: hutan hujan tropis, hutan bakau, padang rumput, ekosistem laut, dan pegunungan tropis. Kondisi ini memungkinkan spesies berevolusi secara unik di setiap wilayah.

Alhasil, karunia Tuhan yang begitu luar biasa membuat bangsa ini patut berbangga dan berterima kasih kepada sang pencipta.

Sayangnya, keserakahan dan kerakusan beberapa warga yang tidak punya rasa kepedulian terhadap anugrah yang ada dengan tanpa berpikir panjang memusnahkan semua hewan langka dan endemik yang ada di negeri ini.

Salah satu yang paling menyita perhatian dari aksi perdagangan ilegal hewan endemik asal Indonesia ini yakni perdagangan cula badak jawa.

Diketahui badak jawa atau bahasa Latinnya Rhinoceros sondaicus adalah salah satu spesies paling langka di dunia. 

Saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 80 ekor yang hidup di alam liar, khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon. 

Keberadaannya sangat rentan, bukan hanya karena perusakan habitat, tetapi juga karena perburuan untuk diambil culanya (sebuah praktik brutal yang didorong oleh permintaan pasar gelap internasional). 

Cula badak sering dijadikan komoditas dengan klaim kesehatan yang sama sekali masih minim bukti. Akibatnya, badak menjadi incaran mafia perdagangan satwa liar, termasuk di Indonesia.

*Kasus Liem Hoo Kwan Willy*

Seperti telah disinggung di depan bahwa aksi perdagangan ilegal terahdap cula Badak Jawa ini bukan sekadar isu belaka.

Fenomena ini sempat tertangkap basah belum lama ini setelah aksi perdagangan ilegal cula Badak Jawa yang melibatkan sosok Liem Hoo Kwan Willy alias Willy.

Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan cula badak Jawa hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang merupakan habitat terakhir spesies badak Jawa. 

Willy yang merupakan salah satu aktor penting di balik kejahatan in ditangkap oleh jajaran Polda Banten setelah diduga kuat terlibat dalam pembelian cula badak hasil perburuan tersebut. 

Namun, pada pengadilan tingkat pertama di PN Pandeglang, ia dinyatakan bebas dengan alasan kurangnya bukti yang menguatkan dakwaan.

Putusan bebas tersebut akhirnya kembali direspon JPU Kejari Pandeglang dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Di MA, kasus ini berhasil ditangani dengan penuh keseriusan di mana berbagai bukti yang diajukan JPU cukup untuk membuktikan keterlibatan Willy dalam kasus perdagangan ilegal tersebut. 

Hakim MA yang dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang atas kasus perdagangan cula badak Jawa yang melibatkan terdakwa Liem Hoo Kwan Willy alias Willy. 

Putusan MA ini membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang. 

Dalam putusan kasasi tersebut, MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun, dan denda Rp 100 juta subsider kurungan penjara selama 3 bulan. Willy dijerat, Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

*Apresiasi kepada Hakim MA*

Sosok yang patut diberi apresiasi di balik komitmen perlindungan satwa liar/hewan endemik ini yakni Prof Yanto yang telah memutus perkara tersebut dengan penuh pertimbangan hukum, etika, dan keadilan ekologis.

Dikui ataupun tidak, tepat di momen Hari Lingkungan sedunia ini, putusan MA yang dipimpin Prof Yanto menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. 

Apa yang layak diapresiasi dari keputusan tersebut tidak hanya karena vonis tegas yang dijatuhkan, melainkan karena pertimbangan filosofis dan ekologis yang mendalam dalam amar putusannya.

Hakim hukum pidana itu dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pelestarian hewan endemik bukan sekadar soal hukum positif.

Akan tetapi, ia adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menyelamatkan seluruh makhluk yang ada di republik ini.

Melindungi Badak Jawa agar tidak punah mengandung makna menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih holistik-integral. 

Manusia butuh keseimbangan ekosistem agar semua irama dan siklus hidup yang baik dapat tercipta. 

Tanpa itu, kerusakan dan bencana alam yang dahsyat akan menjadi harga yang sangat mahal untuk ditebus demi kelangsungan hidup.

Karena itu, putusan ini harus dilihat sebagai bentuk pendekatan holistik yang diharapkan menjadi preseden bagi hakim-hakim lain dalam mengadili perkara serupa.

Hemat penulis, putusan ini memberi pesan kuat bahwa negara hadir dalam menjaga seluruh warisan alam. 

Kejahatan terhadap satwa langka tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi mendatang. 

Karenanya, peran hakim dalam perkara ini harus dipandang tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nurani ekologis bangsa.

Dengan itu, patut diberi apresiasi kepada seluruh dedikasi dan komitmen Hakim Agung Kamar Pidana Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H dalam menegakkan hukum dan keadian tidak hanya kepada mereka yang tertindas tapi juga alam yang terluka.

Penulis: Aktivis SUAKA 96 dan Ketua Umum IMO- Indonesia

Read More

Jelang Penutupan TMMD, Semua RTLH Kodim 0320/Dumai Tuntas Dibangun

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Jelang penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Kodim 0320/Dumai mencatat prestasi membanggakan. Seluruh target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur telah rampung 100 persen. Capaian ini menjadi bukti konkret sinergi antara TNI dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program TMMD yang dimulai beberapa minggu lalu fokus pada rehabilitasi RTLH sebagai upaya mewujudkan hunian yang sehat, layak, dan aman bagi warga kurang mampu. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kini telah berubah menjadi tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi.

Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, Komandan Kodim 0320/Dumai sekaligus Dansatgas TMMD ke-124, menyampaikan apresiasinya. “Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel Satgas TMMD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pencapaian 100 persen sebelum penutupan adalah bukti semangat gotong royong yang luar biasa,” ujarnya, Rabu (04/6/25)

Partisipasi warga dalam setiap proses pembangunan—mulai dari pengangkutan material, pengerjaan struktur rumah, hingga pengecatan akhir—menjadi kekuatan utama proyek ini. TMMD bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga media mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Dengan selesainya pembangunan RTLH ini, warga penerima manfaat kini dapat menikmati kehidupan yang lebih layak. Peningkatan kualitas tempat tinggal diyakini membawa efek positif pada kesehatan, pendidikan anak, dan stabilitas keluarga.

Penutupan TMMD ke-124 Kodim 0320/Dumai pada 4 Juni 2025 direncanakan berlangsung meriah sebagai wujud syukur atas keberhasilan program. Ini bukan sekadar akhir proyek, tetapi awal dari harapan baru masyarakat Bukit Kapur menuju kehidupan yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Komedi GJLS: Ibuku Ibu-Ibu Tayang Perdana 12 Juni 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Film terbaru garapan Monty Tiwa bertajuk GJLS: Ibuku Ibu-Ibu resmi memulai debutnya lewat rangkaian acara meriah seperti Press Screening, Press Conference, dan Gala Premiere di XXI Senayan City, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Diproduksi oleh Amadeus Sinemagna bersama Legacy Pictures, film komedi keluarga ini akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 12 Juni 2025.

Mengusung genre komedi absurd dengan lapisan emosional tentang keluarga, film ini menjanjikan gelak tawa sekaligus momen haru yang membekas. Gala Premiere berlangsung penuh warna, dengan para pemeran mengenakan kostum nyentrik seperti jam tangan raksasa, dasi jumbo, hingga kacamata berbingkai aneh. Para tamu undangan ikut meramaikan suasana dengan dress code biru dan celana jeans.

Trio komika GJLS—Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifdzi Khoir—menjadi poros utama yang menjanjikan tawa non-stop. Penampilan mereka diperkuat akting Nadya Arina, Bucek Depp, dan Luna Maya yang menambah kedalaman cerita. Turut meramaikan juga nama-nama seperti Reynavenzka Retno Ayu, Ence Bagus, Davi Sumbing, dan David Nurbianto.

Indra Yudhistira, Direktur Utama Amadeus Sinemagna, menekankan bahwa film ini bukan sekadar hiburan. “Lewat kekonyolan GJLS, film ini jadi media untuk merenungi makna keluarga dan berdamai dengan hidup yang sering kali absurd,” ujarnya.

Sementara itu, Sutradara Monty Tiwa pun membagikan pengalamannya selama produksi. “Syuting film ini penuh tawa dan kejutan. Banyak adegan bloopers yang kami pertahankan karena terasa jujur dan natural,” kata Monty. 

Lebih lanjut, Rigen menambahkan, “Film ini semacam pelarian paling waras dari hiruk-pikuk dunia yang bikin pusing.”

Antusiasme penonton semakin dipacu dengan dibukanya penjualan tiket khusus Advanced Ticket Sales (ATS) sejak 3 Juni 2025. Special screening akan digelar pada 7 dan 8 Juni 2025 di sembilan kota besar seperti Depok, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Selain itu, para pemeran juga akan melakukan sesi Meet & Greet dan Cinema Visit di berbagai kota. Informasi selengkapnya diumumkan lewat akun Instagram resmi @gjls.ibuku.ibuibu dan @gjlsentertainment.

Dengan kombinasi humor, kehangatan keluarga, dan pesan mendalam, GJLS: Ibuku Ibu-Ibu menjadi pilihan tepat untuk melepas penat. Karena pada akhirnya, keluarga tak harus sempurna untuk menjadi berharga. Yuk, #SiapGoblok bareng GJLS dan nikmati momen tawa serta haru di bioskop!

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SPRE Cetak Laba Rp2,51 Miliar, Siap Ekspansi ke Jambi dan Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE) menunjukkan ketangguhan bisnisnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) untuk tahun buku 2024, SPRE mengumumkan pencapaian pendapatan usaha sebesar Rp44,63 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp2,51 miliar.

Direktur Utama SPRE, Rizet Ramawi, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil strategi bisnis yang adaptif dan efisiensi operasional yang konsisten. "Kami terus memperkuat fondasi bisnis agar mampu menjawab tantangan dan menangkap peluang baru," ungkapnya saat public expose di Jakarta, Selasa (03/06/2025).

Dari sisi neraca, Rizet menuturkan, total aset menjadi Rp53,95 miliar atau naik 117,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Liabilitas terkendali di angka Rp5,95 miliar, sementara ekuitas mencapai Rp48,01 miliar. Hal ini mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, SPRE juga mengumumkan ekspansi strategis ke dua wilayah baru, yakni Jambi dan Pekanbaru. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi produk ke konsumen daerah.

Selama 2024, manajemen SPRE aktif memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan strategi di tiap unit kerja, memastikan target bisnis tercapai secara efisien. "Fokus SPRE ke depan adalah menjaga pertumbuhan berkelanjutan, mengoptimalkan efisiensi, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan," ucapnya.

"SPRE optimistis menyambut 2025 dengan strategi ekspansi ritel yang agresif, inovasi layanan konsumen, dan penguatan digitalisasi operasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapten Kapal Ditangkap Tanpa Surat Perintah, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penangkapan Kapten MF, nahkoda KM Rizki Laut IV, oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri pada 29 Mei 2025 memicu kontroversi dan sorotan publik. Kuasa hukumnya, Agustinus Nahak, S.H., M.H., dari Nahak & Partner Law Office (NPLO), menilai penangkapan ini cacat prosedur dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Kronologi penangkapan disampaikan Agustinus menunjukkan sejumlah kejanggalan. Adapun, Penangkapan terjadi di perairan Tanjung Undap pada pukul 01.00 WIB oleh lima pria bersenjata laras panjang tanpa menunjukkan surat tugas atau surat perintah. Para petugas menggunakan speedboat sipil dan memaksa naik ke kapal. “HP awak kapal disita tanpa berita acara, dan kapal dikemudikan oleh petugas hingga kandas akibat surut laut,” ungkap Agustinus dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Pelanggaran prosedur semakin mencolok saat penyitaan 11.120 liter BBM kapal dilakukan keesokan harinya tanpa berita acara dan tanpa kehadiran Kapten MF. “BBM hanya disaksikan oleh tiga awak, lalu dititipkan ke gudang milik pihak swasta. Surat penangkapan justru baru diberikan kepada istri Kapten MF setelah kejadian,” lanjutnya.

NPLO menilai terdapat empat pelanggaran serius: penangkapan tanpa surat perintah (melanggar Pasal 18 KUHAP), penyitaan HP dan BBM tanpa berita acara (Pasal 38 jo 39 KUHAP), penahanan saat libur nasional tanpa urgensi (Pasal 17 KUHAP), serta tidak adanya delik materil. Status tersangka pun ditetapkan tanpa bukti kuat.

Lebih lanjut, NPLO menuntut agar Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas segera mengaudit proses ini. “Kami akan ajukan praperadilan untuk membatalkan status tersangka dan menyatakan barang bukti tidak sah. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan dan akuntabilitas aparat,” tegas Agustinus.

Kasus ini mempertegas urgensi pengawasan atas penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, khususnya dalam penindakan di sektor kelautan dan energi. Masyarakat perlu tahu bahwa prosedur hukum bukan formalitas semata, melainkan perlindungan terhadap hak warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Desa Migran Emas Jadi Andalan Satgas P2MI Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Satgas Koordinasi Pencegahan Desk P2MI mengupayakan adanya peningkatan dalam sosialisasi dan optimilisasi rencana kolaborasi dalam program Desa Migran Emas (Demas) guna memberikan perlidungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Sosialisasi dan pembentukan model Desa Migran Emas (DEMAS) di daerah untuk perkuat pencegahan di tingkat desa. Termasuk sinergi modul pelatihan dengan model desa dari K/L terkait yaitu Desa Bersih Narkoba,” jelas Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN Kemenko Polkam Abdullah Zulkifli pada rapat di Jakarta, Selasa (3/5/2025).

Menurut Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN, kolaborasi bersama perlu untuk ditingkatkan Bersih Narkoba (Bersinar) oleh BNN Desa Siap Siaga oleh BNPT, dan Desa Ramah Perempuan dan Anak oleh KPPA guna memperkuat upaya pencegahan TPPO dan mengurangi penempatan Ilegal PMI.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pelindungan KP2MI Rinardi mengungkapkan bahwa capaian mingguan Satgas hingga 29 Mei 2025 melalui ditindaklanjutinya 87 laporan masyarakat, edukasi di Makassar pada 1000 orang dan 3 komunitas, penyusunan rekomendasi kebijakan melalui pembentukan posko pemantauan, pendataan kasus PMI non-prosedural dengan dicegahnya 114 PMI non-prosedural, dan 263 titik rawan telah didata melalui pemetaan jalur ilegal dan basis data geospasial.

“Semua capaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja kolaboratif dan implementasi quick win yang terintegrasi dengan sistem kerja lapangan. Tujuh program utama ini tidak sekadar dilaksanakan, tetapi berhasil diperluas dan dipercepat. Rapat hari ini adalah ruang konsolidasi, bukan sekadar apresiasi. Kita perlu strategi yang lebih tajam, koordinasi yang lebih kuat, dan keberanian untuk terus mendorong perbaikan, bahkan di tengah keterbatasan,” terangnya. (Ar)

Read More

Gala Premiere Drama Romantis Film Sampai Jumpa, Selamat Tinggal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film drama romantis terbaru “Sampai Jumpa, Selamat Tinggal” garapan sutradara Adriyanto Dewo, resmi menggelar Gala Premiere pada Senin malam (2/6/2025) di Metropole XXI, Jakarta. Film ini merupakan hasil kolaborasi Adhya Pictures dan Relate Films, dan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2025.

Mengangkat tema cinta, perpisahan, dan perjalanan emosional, film ini menggambarkan realita pahit hubungan yang tidak sehat, dari ghosting hingga toxic relationship. Cerita berpusat pada Wyn (Putri Marino) yang ditinggal tanpa kejelasan oleh kekasihnya, Dani (Jourdy Pranata). Dalam upaya menemukan jawaban, Wyn nekat menyusul Dani ke Korea Selatan, yang membawanya bertemu Rey (Jerome Kurnia), seorang pekerja migran yang kemudian membantunya mencari Dani.

Bersama Anto (Kiki Narendra) dan harus berhadapan dengan Vanya (Lutesha) — gangster penuh misteri — pencarian itu menjadi lebih rumit dan memunculkan konflik emosional yang mendalam.

Di Gala Premiere, para pemain tampil edgy sesuai karakter mereka:

• Jerome Kurnia tampil glamor dengan leather suit hitam dan inner gold transparan.

• Jourdy Pranata memilih gaya earth tone yang maskulin.

• Lutesha mencuri perhatian dengan leather coat merah menyala.

• Kiki Narendra hadir dengan gaya rebel klasik: ripped jeans, boots, dan jaket kulit.

Sutradara Adriyanto Dewo menjelaskan filosofi di balik judul film. “Sampai Jumpa dan Selamat Tinggal adalah dua jenis perpisahan. Satu masih menyimpan harapan, satu lagi adalah bentuk ikhlas untuk melepas,” ungkapnya.

Putri Marino mengaku perannya sebagai Wyn sangat menantang secara emosional. “Wyn rapuh tapi berani. Hubungan dengan Dani dan Rey punya dua energi yang sangat berbeda. Penonton akan ikut larut dan bertanya, siapa yang pantas jadi tempat pulang Wyn?” katanya.

Sementara produser Shierly Kosasih dari Adhya Pictures menyebut kekuatan utama film ini adalah ensemble cast yang solid dan berkarakter kuat. “Chemistry antarpemain begitu nyata. Ini pertama kalinya Putri Marino, Jerome, Jourdy, dan Lutesha tampil bersama dalam karakter yang benar-benar berbeda dari film-film sebelumnya,” ujarnya.

Film ini juga mengeksplorasi sisi Korea Selatan yang edgy, realistis, dan jauh dari gambaran romantisasi umum, menurut Shierly. “Kami tidak hanya membawa penonton ke lokasi syuting Korea, tetapi ke emosi-emosi yang mentah dan konflik yang nyata.”

Perlita Desiani, produser dari Relate Films, menambahkan bahwa proses kreatif melibatkan kontribusi penuh dari para pemain. “Lutesha sendiri mendesain detail karakter Vanya — dari tattoo, warna rambut, hingga gestur tubuh. Jerome menambahkan layer ke karakter Rey lewat gerakan tubuh dan ekspresi sunyi. Putri bahkan memilih warna kuteks yang mewakili perubahan emosi Wyn dari awal hingga akhir film.”

Dari sisi musik, film ini menggandeng musisi indie lokal seperti Caldera, Scaller, Random Brothers, dan Shyclops. Sementara itu, Angie Tcha, penyanyi internasional, mengisi soundtrack utama dengan lagu original berjudul “Till The End”, hasil kolaborasi dengan E29 Music Identities.

“Sampai Jumpa, Selamat Tinggal” bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang penerimaan, luka, dan harapan baru, yang disampaikan lewat visual kuat dan emosi yang dekat dengan realitas kehidupan banyak orang.

Film ini akan menyentuh hati penonton, terutama mereka yang pernah terjebak dalam hubungan tak sehat, namun tetap percaya bahwa cinta bisa sembuh — jika bukan untuk kembali, maka untuk memulai ulang.

Saksikan di bioskop mulai 5 Juni 2025.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Widiant Jaya Krenindo Cetak Pendapatan Rp15,11 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) mencatatkan kinerja keuangan impresif sepanjang tahun buku 2024. Hingga 31 Desember 2024, pendapatan WIDI melonjak menjadi Rp15,11 miliar, naik signifikan dari Rp7,44 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

"Kenaikan pendapatan ini turut mendongkrak laba bruto perusahaan menjadi Rp5,41 miliar, dari sebelumnya Rp1,94 miliar. Selain itu, efisiensi operasional dan peningkatan layanan pelanggan menjadi faktor kunci pencapaian ini," kata Direktur Utama WIDI, Bernard Widianto, saat paparan publik di Jakarta, Selasa (3/5/2025). 

“Beban usaha memang naik jadi Rp3,76 miliar, namun kami berhasil membalikkan rugi usaha tahun lalu menjadi laba usaha Rp1,65 miliar,” ujarnya. 

Laba sebelum pajak tercatat Rp1,03 miliar, berbanding terbalik dengan kerugian Rp1,60 miliar di 2023. Sementara, laba tahun berjalan mencapai Rp500,27 juta, dari sebelumnya merugi Rp1,25 miliar.

Dari sisi neraca, WIDI mencatat penurunan liabilitas menjadi Rp1,34 miliar dan total aset sedikit turun menjadi Rp48,80 miliar.

Keunggulan kompetitif WIDI terletak pada layanan customer care 24 jam, respon cepat rush order, dan harga bersaing. Perusahaan juga dikenal luas oleh kontraktor swasta dan BUMN karena pelayanan profesional, SDM ahli, dan alat berkualitas.

Dengan performa positif ini, WIDI semakin percaya diri memperluas jangkauan dan memperkuat posisi di sektor penyewaan alat berat. Efisiensi, inovasi layanan, dan profesionalisme menjadi fondasi utama pertumbuhan berkelanjutan perseroan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Singaraja Putra Rugi Rp31 Miliar di 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Singaraja Putra Tbk (SINI) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp31,0 miliar pada tahun buku 2024. Angka ini melonjak dibandingkan kerugian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,5 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham tercatat Rp64,37 per lembar.

Meski demikian, manajemen tetap optimistis terhadap prospek usaha 2025, seiring dengan langkah strategis melalui ekspansi ke sektor pertambangan dan konsultasi manajemen lewat anak usaha.

Direktur SINI, Amir Antolis menambahkan, tantangan global yang memicu tekanan keuangan tidak menyurutkan komitmen perusahaan untuk terus tumbuh. “Kami membentuk anak usaha baru dan menjalin kemitraan strategis di sektor pertambangan,” ujarnya saat paparan publik di Jakarta (3/6/2025).

Melalui anak usaha PT Pasir Bara Prima (PBP) dan PT Persada Kapuas Prima (PKP), SINI telah meneken kontrak kerja sama dengan dua pemain besar tambang nasional, yakni PT Petrosea Tbk (PTRO) dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)—anak usaha PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID).

Tak hanya itu, Amir menuturkan, anak usaha PBP juga telah membentuk entitas baru, PT Lintas Kelola Berlaba, yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan aktivitas penunjang pertambangan. Kegiatan operasional PBP telah dimulai, sementara PKP ditargetkan mulai beroperasi pada semester II 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi usaha untuk mendongkrak pendapatan. “Kami optimis target produksi batubara tahun ini dapat tercapai dengan menerapkan prinsip Good Mining Practices, serta memperluas layanan konsultasi strategis,” tegas Erick.

Meski mencatatkan kerugian, posisi keuangan SINI tetap terkendali. Perusahaan tetap menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berbasis transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan.

Manajemen juga menegaskan bahwa langkah transformasi bisnis ini akan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan penguatan portofolio di sektor energi dan jasa, serta dukungan dari mitra strategis, PT Singaraja Putra Tbk menatap 2025 dengan semangat baru menuju pemulihan kinerja.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Korem 031/WB Gelar Jalan Sehat 3,2 Km Usai Apel Pagi Bersama Danrem

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Semangat pagi membara di lingkungan Makorem 031/Wira Bima, Selasa (3/6/2025), saat Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Sugiyono, memimpin apel pagi bersama prajurit dan PNS.

Kegiatan semakin semarak dengan jalan sehat sejauh 3,2 km, yang dimulai dari halaman Makorem dan menyusuri kawasan sekitar. Selain menjaga kebugaran fisik, momen ini menjadi sarana memperkuat soliditas dan kekompakan satuan.

“Tubuh sehat akan melahirkan semangat kerja tinggi. Kegiatan seperti ini memperkuat loyalitas, disiplin, dan kebersamaan prajurit,” ujar Brigjen TNI Sugiyono dalam arahannya.

Dengan rute yang menyejukkan dan suasana santai, kegiatan berlangsung penuh antusiasme. Tawa, semangat, dan interaksi akrab antar peserta menggambarkan bahwa kekuatan satuan tidak hanya lahir dari latihan, tetapi juga dari momen kebersamaan yang membangun semangat kolektif.

“Ini adalah energi positif bagi seluruh prajurit dan keluarga besar Korem 031/Wira Bima dalam menghadapi tugas-tugas ke depan,” tutup Danrem.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mentan Amran Optimistis Indonesia Capai Swasembada Beras Tanpa Impor di 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada beras tanpa impor pada tahun ini. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Target Presiden, dari rencana awal empat tahun swasembada, kini dipercepat menjadi tiga tahun. Mudah-mudahan tahun ini tanpa impor,” ujar Mentan.

Optimisme itu didukung data stok beras nasional yang mencapai lebih dari 4 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, capaian tertinggi sebelumnya terjadi pada 1984 dengan 3 juta ton.

Tak hanya stok, nilai tukar petani (NTP) juga mencatat tren positif. “Target NTP kita 110, dan Mei ini naik ke 121. Jauh lebih tinggi dibanding Mei tahun lalu yang hanya 116,” ungkapnya.

Untuk menjaga daya beli dan stabilisasi harga, pemerintah menyiapkan bantuan sosial beras sebanyak 360 ribu ton selama dua bulan ke wilayah nonpenghasil beras seperti Papua, Maluku, dan kota-kota besar.

“Ini langkah konkret kita untuk menjaga keseimbangan harga—agar petani untung, dan konsumen tidak terbebani,” jelasnya.

Mentan juga menegaskan bahwa penyerapan gabah petani bulan ini diperkirakan mencapai 400–500 ribu ton, jauh melampaui distribusi bantuan beras. Artinya, ketahanan pangan nasional tetap aman.

Kebijakan ini diharapkan tak hanya menyejahterakan petani, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan berkelanjutan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TMMD ke-124: TNI dan Warga Dumai Satukan Tenaga Bangun Masjid

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Dua hari menjelang penutupan TMMD ke-124, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat terus berkobar di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai. Salah satu wujudnya terlihat dalam aksi pengecoran Masjid yang dilakukan prajurit Kodim 0320/Dumai bersama warga, Senin (2/6/25).

Sejak pagi, sinergi tampak nyata. Para anggota TNI dan warga bahu-membahu mengangkat semen, mencampur bahan bangunan, dan mengecor bagian atas masjid yang sedang dibangun. Ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi simbol kepedulian dan kedekatan antara TNI dan rakyat.

Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, Dandim 0320/Dumai, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah sasaran tambahan dari program utama. “Pembangunan masjid mencerminkan kemanunggalan TNI dan rakyat, bukan hanya dalam pembangunan, tapi juga dalam nilai-nilai kebersamaan,” ungkapnya.

Antusiasme warga pun tinggi. H. Zainal, tokoh masyarakat setempat, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Dengan adanya TNI, pembangunan masjid jauh lebih cepat. Ini jadi pusat ibadah dan kegiatan sosial kami,” ujarnya.

TMMD ke-124 bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan jiwa gotong royong. Pengecoran masjid ini menjadi simbol nyata sinergi TNI dan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Thailand Catat Lonjakan 65.007 Kasus Baru COVID-19

Duta Nusantara Merdeka | Bangkok 

Gelombang baru COVID-19 kembali melanda Thailand. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 65.007 kasus baru COVID-19 dilaporkan, disertai delapan kematian baru, menurut data dari Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA).

Data tersebut mencakup periode 18–24 Mei 2025. Total akumulasi sejak 1 Januari hingga 24 Mei 2025 kini mencapai 204.965 kasus, dengan 51 kematian. Saat ini, sebanyak 3.544 pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit, sementara 61.463 pasien menjalani pemulihan mandiri di rumah.

Department of Disease Control (DDC) Thailand mengingatkan bahwa musim hujan dan dimulainya tahun ajaran baru turut meningkatkan risiko penularan COVID-19, terutama di transportasi umum, sekolah, rumah sakit, serta panti jompo.

“Situasi ini memerlukan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Penularan dapat dicegah dengan tindakan sederhana,” ujar juru bicara DDC.

COVID-19 Thailand, meski tidak separah saat pandemi puncak, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, demi mencegah lonjakan kasus yang lebih besar.

Dengan tren kasus harian yang meningkat, penting bagi semua pihak untuk kembali mengaktifkan semangat jaga diri, jaga sesama.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskon Listrik Dibatalkan, Pemerintah Ganti dengan Subsidi Upah dan Lima Stimulus Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Juni dan Juli 2025 resmi dibatalkan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hambatan teknis dalam proses penganggaran menjadi alasan utama pembatalan diskon listrik. “Proses anggaran untuk diskon listrik ternyata lebih lambat dari yang direncanakan, sehingga kami memutuskan untuk tidak melanjutkan,” ujarnya kepada awak media.

Sebagai pengganti, pemerintah akan mengalihkan program tersebut menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer.

Menurut Sri Mulyani, sebelumnya data dari BPJS Ketenagakerjaan belum memadai. Namun kini data penerima sudah lebih bersih dan siap digunakan. “Dengan kesiapan data dan kecepatan eksekusi, kami tetapkan BSU sebagai alternatif yang lebih efektif,” tegasnya.

Selain BSU, pemerintah juga meluncurkan lima program stimulus ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan dinamika ekonomi dunia. Berikut lima stimulus yang akan diberlakukan Juni-Juli 2025:

1. Subsidi Transportasi Umum

Diskon tiket kereta api (30%), angkutan laut (50%), dan PPN penerbangan (6%) selama libur sekolah. Total anggaran: Rp0,94 triliun.

2. Diskon Tarif Tol

Diskon 20% bagi 110 juta kendaraan selama masa liburan, dengan anggaran Rp0,65 triliun dari sumber non-APBN.

3. Bantuan Pangan dan Kartu Sembako

Kartu Sembako akan mendapat tambahan Rp200.000/bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan. Total anggaran: Rp11,93 triliun.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Pekerja dan guru honorer berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta akan menerima Rp300.000/bulan selama dua bulan. Anggaran: Rp10,72 triliun.

5. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Diskon 50% iuran JKK bagi pekerja sektor padat karya selama 6 bulan. Anggaran: Rp0,2 triliun.

Dengan total anggaran Rp24,44 triliun, pemerintah menargetkan pemulihan daya beli masyarakat dan penguatan ekonomi nasional selama masa libur dan ketidakpastian global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hakim Indonesia Sabet Penghargaan Peserta Terbaik di Pelatihan Internasional Peradilan Pidana

Duta Nusantara Merdeka | Bangkok, Thailand 

Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam kancah internasional. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, berhasil meraih penghargaan Outstanding Student Award dalam ajang bergengsi The Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia 2025 Programme yang digelar di Bangkok, Thailand pada 26–30 Mei 2025.

Pelatihan ini diikuti oleh 41 peserta pilihan dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, terdiri dari penegak hukum dan perwakilan LSM. Kegiatan diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), berkolaborasi dengan Thailand Institute of Justice (TIJ) dan T4SEA.

Delegasi dari Indonesia dalam forum tersebut antara lain Eva Margareta Manurung (Humas MA RI), Wini Noviarini (Hakim PN Tanjungkarang), dan Hariyanto Valentino Tambunan (Analis Perkara PN Sei Rampah).

Selama lima hari, para peserta mengikuti diskusi intensif mengenai pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Materi mencakup keadilan berbasis HAM, investigasi ilmiah, hingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

“Pelatihan ini membuka cakrawala baru tentang pentingnya people-centered justice,” ujar Alfian. Ia menyebutkan pemateri dari berbagai negara seperti Prof. Samantha Jefries (Griffith University, Australia), Hiroshi Suda (UNODC), serta tim ahli dari Norwegia dan Malaysia memberikan pandangan praktis dan akademis yang sangat bermanfaat.

Kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke Pengadilan Kriminal Rachadaphisek Bangkok. “Saya terkesan bahwa peradilan di sana bisa dilakukan secara langsung, elektronik, dan daring,” imbuhnya.

Prestasi ini mempertegas peran Indonesia di level global dalam reformasi peradilan dan peningkatan integritas hakim.

Editor: Arianto 

Read More

Jalan Cinta Jadi Soundtrack Film Assalamualaikum Baitullah, Fadhilah Intan Tawarkan Makna Ikhlas Lewat Musik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri film Tanah Air kembali menghadirkan kolaborasi apik antara musik dan layar lebar. VMS Studio resmi merilis original soundtrack (OST) film Assalamualaikum Baitullah berjudul “Jalan Cinta”, yang dinyanyikan oleh penyanyi muda berbakat Fadhilah Intan. Lagu ini sudah bisa dinikmati di berbagai platform streaming musik seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan TikTok Music sejak 30 Mei 2025.

Lagu “Jalan Cinta” menyuarakan makna cinta yang ikhlas dan kekuatan untuk berserah kepada takdir. Liriknya menggambarkan rasa kecewa, harapan yang tak sejalan, dan bagaimana cinta ilahi justru membawa jalan terbaik bagi mereka yang mau percaya dan pasrah.

“Ini bukan tentang cinta biasa,” ungkap Fadhilah Intan. “Ini tentang cinta yang harus dilepaskan demi menemukan kedamaian yang sesungguhnya.”

Lagu ini hadir untuk memperkuat nuansa spiritual dan emosional film Assalamualaikum Baitullah, yang dibintangi oleh Michelle Ziudith sebagai Amira, seorang perempuan yang terpuruk karena kehilangan dan pengkhianatan. Dalam pencariannya, ia memutuskan berhaji ke Tanah Suci, mencari makna hidup dan kembali kepada Tuhan.

Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri oleh Tonny Ramesh serta Ridla An-Nuur ini juga dibintangi oleh Arbani Yasiz, Tissa Biani, Miqdad Addausy, Maudy Koesnaedi, Vonny Anggraini, Umi Quary, dan Sadana Agung.

Dengan kisah yang menggugah dan lagu yang menggetarkan hati, Assalamualaikum Baitullah dijadwalkan tayang di bioskop mulai 17 Juli 2025. Jangan lewatkan kisah tentang cinta, ikhlas, dan perjalanan spiritual ini.

Ikuti kabar terbaru filmnya melalui Instagram @film.asba dan @vmstudioid, dan dengarkan Jalan Cinta sekarang di layanan musik favorit Anda.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More