Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Dalam peringatan satu tahun perjalanan program itu di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (29/04/2026), pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah berasrama, melainkan model pengentasan kemiskinan yang menyasar seluruh keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pendekatan ini dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini nyaris tak terlihat oleh sistem, mereka yang hidup dalam kemiskinan turun-temurun dan sulit keluar dari lingkaran tersebut.
Sekolah Rakyat Menyasar Warga yang Selama Ini Tak Terlihat
“Biasanya anak orang miskin, anaknya tetap miskin. Kita harus berani merubah,” ujar Gus Ipul, menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut.
Ia menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok yang kerap luput dari perhatian meski hidup sangat dekat. Ada keluarga yang hanya mampu makan sekali sehari, ada pula orang tua yang tak sanggup menebus ijazah anaknya karena tunggakan sekolah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 4 juta anak usia sekolah belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Mayoritas tersendat saat hendak masuk jenjang SMA.
Miniatur Pengentasan Kemiskinan, Bukan Sekadar Ruang Kelas
Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan. Anak disekolahkan, orang tua diberdayakan, rumah tidak layak huni diperbaiki, dan keluarga didorong masuk ekosistem ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.
Target akhirnya jelas: keluarga keluar dari daftar penerima bantuan sosial dan menjadi mandiri.
Sekolah ini juga tidak membuka pendaftaran umum. Negara justru melakukan outreach berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), mendatangi rumah warga, lalu memastikan anak usia sekolah tetap mendapat akses pendidikan.
Tidak ada tes akademik. Anak yang mengalami trauma, korban KDRT, bahkan yang pernah terpapar narkoba tetap diterima dengan pendekatan rehabilitasi lebih dulu.
Abdul Muhaimin: Sekolah Rakyat Harus Jadi Game Changer
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Sekolah Rakyat harus menjadi pengubah permainan dalam penanggulangan kemiskinan nasional.
Menurut dia, saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi di 34 provinsi. Program itu diperkuat melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2025 dan sinkronisasi data lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“Sekolah Rakyat adalah solusi Indonesia mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan,” kata Muhaimin.
Setelah sembilan bulan berjalan, perubahan mulai terlihat. Anak-anak lebih sehat, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Bagi sebagian dari mereka, makan tiga kali sehari saja dulu terasa seperti kemewahan.
Kini, negara ingin memastikan mereka tidak lagi menjadi angka statistik kemiskinan, melainkan generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarganya sendiri.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar