Ekspansi Tambang Nikel Ancam Deforestasi dan Target Iklim Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Morowali 

Nilai ekonomi hutan Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun, namun lebih dari sepertiganya terancam hilang akibat perluasan tambang nikel yang menggerus kawasan hutan primer dan keanekaragaman hayati.

Laporan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan valuasi ekonomi hutan Morowali melebihi pendapatan daerahnya sendiri. Ini menggambarkan pentingnya hutan sebagai modal alam yang belum sepenuhnya dihitung.

Nilai ekonomi total (Total Economic Value/TEV) Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun. Sebanyak Rp 1,07 triliun di antaranya berada di area konsesi tambang nikel dan berisiko hilang akibat deforestasi.

Laporan ini menggunakan pendekatan valuasi ekosistem hutan berdasarkan Permen LHK No. 15 Tahun 2012. Penilaian ekonomi dilakukan dengan metode pasar dan biaya pengganti, serta overlay spasial menggunakan Arcgis.

Morowali adalah episentrum industri nikel di Sulawesi Tengah dengan keberadaan IMIP dan IHIP. Namun, pertumbuhan industri mengancam kelestarian hutan, karbon, dan fungsi ekologis jangka panjang.

"Ekspansi industri nikel tanpa regulasi ketat akan berujung pada kerugian ekologis dan ekonomi yang lebih besar dari manfaat jangka pendeknya," kata Peneliti AEER, Risky Saputra, dalam peluncuran laporan di Jakarta, Selasa (29/07/2025). 

Laporan ini dirilis menjelang penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia untuk COP 30, yang memuat target FoLU Net-Sink 2030 dalam komitmen iklim nasional.

Hutan Morowali menyerap lebih dari 1,1 juta ton CO₂e per tahun, menjadikannya elemen vital dalam mitigasi emisi karbon nasional. Namun, 6.110 hektare hutan telah hilang akibat tambang.

Sebanyak 35% wilayah Morowali kini dikonversi menjadi konsesi tambang. Sebagian besar—97.790 hektare—berada di hutan primer yang seharusnya dilindungi.

Meity Ferdiana Pakual dari Universitas Tadulako mendorong moratorium izin baru di hutan primer dan evaluasi total terhadap izin lama berdasarkan nilai keanekaragaman hayati.

AEER juga mencatat pentingnya perlindungan spesies endemik seperti Maleo, Rangkong Sulawesi, dan Monyet Butung yang hidup eksklusif di Morowali.

Senada, Guru Besar IPB, Akhmad Fauzi, mengingatkan bahwa hutan harus dilihat sebagai natural capital, bukan sekadar komoditas eksploitasi, agar tidak mengalami depresiasi ekologis.

Bappeda Sulawesi Tengah menyatakan laporan AEER akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 untuk menyelaraskan pembangunan dan perlindungan ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Disorot dalam Seminar Nasional Kedaulatan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP kembali menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Hukum acara pidana Indonesia melalui KUHAP disahkan pada 1981 dan belum mengalami revisi besar. Padahal, perubahan zaman menuntut sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prof. Dr. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, menekankan pentingnya semangat kolaboratif dalam merombak sistem hukum, bukan hanya sebatas legislasi simbolik atau tambal sulam aturan pidana.

Menurutnya, pendidikan hukum modern harus mampu membangun integrasi dan transformasi nilai keadilan secara fungsional, bukan sekadar transfer ilmu hukum yang formalistik dan tekstual belaka.

Ia mengajak peserta seminar untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi turut menginspirasi gerakan kolektif reformasi KUHAP sebagai bagian dari proses menyehatkan sistem peradilan pidana nasional.

Suparji juga menyoroti pentingnya revisi pasal-pasal seperti penahanan tanpa pemberitahuan, wewenang penyitaan, hingga praktik penyadapan yang rentan disalahgunakan tanpa mekanisme akuntabel.

Sementara itu, Yerikho Manurung, Direktur Eksekutif IMC, mengungkapkan revisi KUHAP harus menjawab tantangan kedaulatan hukum dan memastikan kontrol terhadap lembaga penegak hukum agar tidak menyimpang dari konstitusi.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan RKUHAP kini telah masuk tahap partisipasi publik di DPR. Yerikho berharap hasil diskusi ini dapat diteruskan sebagai rekomendasi sipil kepada legislator.

Menurutnya, momentum reformasi KUHAP adalah momen strategis untuk membangun sistem hukum yang menghargai HAM, menghapus ketimpangan proses hukum, serta menutup ruang penyalahgunaan wewenang.

Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum yang berdaulat tak hanya soal struktur, tapi juga kesadaran kolektif atas nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan warga negara dari praktik represif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AMPHURI Dorong Optimalisasi BP Haji dan Proteksi Ekosistem Umrah Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong optimalisasi peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menjaga ekosistem haji dan umrah nasional dari ancaman liberalisasi penyelenggaraan.

Ketua Umum AMPHURI, Firman Muhammad Nur, menyampaikan kekhawatiran terhadap draf regulasi yang membuka peluang penyelenggaraan umrah mandiri tanpa pengawasan ketat dan perlindungan terhadap jemaah.

"Penyebutan kata “mandiri” dalam rancangan regulasi justru membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk potensi masuknya marketplace asing dalam tata kelola umrah nasional," kata Firman kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Firman menyoroti sistem di Arab Saudi yang kini semakin modern dan efisien melalui digitalisasi, namun tetap dikendalikan kuat oleh otoritas swasta lokal yang terorganisir dengan baik.

Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia, menurutnya, harus memiliki otoritas penyelenggara yang kuat agar manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri, bukan mengalir keluar.

Ia menegaskan, banyak manfaat ekonomi haji dan umrah yang bisa digarap, mulai dari penyediaan barang konsumsi hingga penyerapan tenaga kerja, yang seharusnya dikendalikan oleh lembaga resmi dalam negeri.

Firman juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 3.300 Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPU) dan 910 Penyelenggara Haji Khusus (PHK), yang hidup dan berkembang dari sistem yang ada.

Jika tidak diatur dengan detail, liberalisasi penyelenggaraan justru dapat menghancurkan ekosistem berbasis pesantren, ulama, dan institusi pendidikan yang telah lama menopang sistem haji dan umrah Indonesia.

AMPHURI menolak sistem mandiri tanpa pengawasan, apalagi jika penyelenggara tidak diwajibkan memenuhi standar asuransi, perlindungan, dan pendataan jemaah secara terintegrasi.

Dengan jumlah jemaah umrah diprediksi mencapai lima juta orang per tahun ke depan, keberadaan lembaga kuat seperti BP Haji dan regulasi ketat menjadi sangat krusial demi perlindungan umat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Universitas Yarsi Dukung Profesionalisasi Haji Lewat Integrasi Kesehatan dan Ekonomi Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Prospek penyelenggaraan haji pasca pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi sorotan dalam Seminar Nasional yang digelar Universitas Yarsi, Rabu (30/7/2025), dengan mengangkat isu penguatan layanan berbasis profesionalisme dan kolaborasi sektor keilmuan.

Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Faisal Jalal, SP.GK, PH.D, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait kesehatan jamaah dan efisiensi manajemen keuangan syariah.

Ia menyebut ibadah haji bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual kompleks yang melibatkan lebih dari 220 ribu jamaah Indonesia setiap tahunnya, dengan kondisi fisik, latar budaya, dan ekspektasi yang sangat beragam.

Menurutnya, profesionalisasi penyelenggaraan ibadah haji harus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk tantangan teknologi, demografi lansia, dan kesiapan mental jamaah menghadapi kondisi padat dan ekstrem di tanah suci.

Prof. Faisal menyatakan kesiapannya mendukung BP Haji melalui kontribusi akademik di bidang kedokteran, psikologi, gizi, hingga keuangan syariah, untuk memastikan haji bukan hanya sah secara fiqih, tapi juga layak secara manusiawi.

Prof. Faisal juga berharap agar sistem kuota dan masa tunggu haji dapat segera diperbaiki. Ia menyebut antrean haji di beberapa daerah mencapai lebih dari 40 tahun, dan itu menggerus keadilan bagi umat.

Lebih lanjut,, Ia menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah forum-forum akademik lanjutan terkait isu haji dan umrah, serta membuka diri untuk terlibat dalam edukasi, penelitian, dan rekomendasi kebijakan publik.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya kolektif membangun tata kelola haji nasional yang profesional, kolaboratif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

-

Read More

BP Haji Siapkan Layanan Ibadah Haji Profesional dan Transparan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Muhammad Irfan Hasyim, menegaskan kesiapan lembaganya dalam mengelola ibadah haji yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk "Prospek Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasca Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP HAJI): Menuju Pengelolaan Haji yang Lebih Professional" di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

BP Haji dibentuk Presiden Prabowo usai pelantikan Oktober lalu, sebagai bagian dari reformasi pelayanan haji nasional. Lembaga ini ditetapkan melalui Perpres 154/2025 dengan mandat utama mendukung dan mengawasi penyelenggaraan haji.

Meski masih berada di bawah Kementerian Agama, proses transisi kewenangan terus berjalan. Revisi Undang-Undang Haji kini sudah menjadi RUU inisiatif DPR dan ditargetkan disahkan Agustus mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan, BP Haji telah menyiapkan struktur hingga tingkat kabupaten/kota, mengoptimalkan asrama haji dan pusat layanan terpadu yang ada. SOP dan alih personel juga dalam tahap finalisasi.

Presiden mendorong optimalisasi ekosistem ekonomi haji. BP Haji menggandeng IPB dan UMKM untuk memasok produk lokal seperti bumbu dan ikan ke Arab Saudi. Namun, tantangan regulasi ekspor masih jadi hambatan.

Di sisi lain, sektor kesehatan jamaah menjadi sorotan serius. Tingginya angka kematian musim haji 2025 mendorong rencana kerja sama dengan rumah sakit Saudi, termasuk sistem klinik berbahasa Indonesia.

BP Haji juga mengusulkan pemeriksaan kesehatan jamaah dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan. Hal ini memungkinkan penyesuaian biaya dan kesiapan logistik lebih awal.

Tingginya antrian haji—mencapai 5,5 juta orang—menuntut reformasi menyeluruh. Masa tunggu di beberapa daerah bahkan mencapai 48 tahun. BP Haji menekankan pentingnya efisiensi kuota dan transparansi data.

"Dengan semangat integritas dan profesionalisme, BP Haji berkomitmen menghadirkan tata kelola haji modern. Layanan ibadah haji tak sekadar ritual, tapi juga refleksi kemajuan peradaban umat dan kontribusi ekonomi nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rakerkonas APINDO Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Ekonomi 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rakerkonas APINDO ke-34 siap digelar pada 4–6 Agustus 2025 di Bandung. Forum ini menjadi panggung strategis dunia usaha untuk merespons tantangan ekonomi nasional menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan dunia usaha tengah berada dalam situasi kompleks. Lemahnya konsumsi rumah tangga dan kontraksi belanja pemerintah memperlihatkan perlambatan yang perlu segera ditangani bersama.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang hanya 4,87% menjadi alarm keras. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur terus berada di bawah 50 selama tiga bulan, mengindikasikan kontraksi sektor riil.

Tantangan tak hanya datang dari dalam negeri. Ketidakpastian global, perang tarif, krisis rantai pasok, hingga kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat semakin menekan sektor industri, terutama industri padat karya.

Namun di balik tekanan, dunia usaha masih menyalakan harapan. Realisasi investasi Triwulan II 2025 mencapai Rp477,7 triliun dan menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru, menandakan geliat yang tak boleh diabaikan.

Rakerkonas menjadi ajang konsolidasi pengusaha nasional dan daerah untuk menyatukan suara. Melalui semangat Indonesia Incorporated, pelaku usaha ingin menjadi mitra aktif, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Shinta menyebut pentingnya konsistensi kebijakan dan percepatan reformasi struktural. Dunia usaha mendorong deregulasi nyata, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan ekosistem bisnis yang sehat dan adil.

APINDO juga mengapresiasi progres diplomasi ekonomi, seperti kesepakatan Joint Statement dengan Amerika Serikat yang membuka peluang pasar ekspor dan memperkuat kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia.

Selain itu, APINDO mendorong percepatan perundingan IEU-CEPA serta perluasan akses pasar ke RCEP, CPTPP, dan BRICS+ sebagai strategi diversifikasi ekspor di tengah gejolak perdagangan global yang tak menentu.

Untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya, APINDO mengusulkan insentif konkret seperti pembebasan PPN jasa subkontrak, restitusi PPN dipercepat, dan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha.

Stimulus juga dibutuhkan dalam bentuk subsidi iuran BPJS Kesehatan, potongan tarif listrik dan gas, serta pengembangan PLTS atap sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Anthony Hilman selaku Ketua SC Rakerkonas menyatakan penyelenggaraan di luar Jakarta membuktikan komitmen APINDO merespons langsung tantangan struktural dunia usaha daerah seperti logistik, birokrasi, dan keamanan usaha.

Forum ini akan menghadirkan tokoh nasional dan menteri strategis seperti Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri UMKM untuk berdialog langsung dengan pelaku usaha.

APINDO juga menggelar Dialog Ekonomi bersama ekonom senior seperti Wijayanto Samirin dan Raden Pardede, sebagai ruang diskusi konkret untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional berbasis kondisi lapangan.

Melalui Rakerkonas ke-34, APINDO ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional disusun berdasarkan realitas dunia usaha, bukan pendekatan top-down yang tidak adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dalam semangat kolaboratif Indonesia Incorporated, APINDO menegaskan bahwa pelaku usaha siap menjadi penggerak utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 yang tangguh, adil, dan berdaya saing global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bill Gates Ungkap Tiga Pekerjaan yang Tak Tergantikan oleh AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, menyampaikan pandangannya tentang masa depan dunia kerja di era kecerdasan buatan. Menurutnya, ada tiga pekerjaan yang tak bisa digantikan teknologi AI.

Gates menjelaskan bahwa sektor tersebut membutuhkan kemampuan manusia seperti kreativitas, empati, dan penilaian etis—sesuatu yang belum mampu dikuasai sepenuhnya oleh mesin atau algoritma kecerdasan buatan.

Tiga bidang itu adalah: energi terbarukan, biosains dan kesehatan, serta pengembangan AI itu sendiri. Ketiganya membutuhkan kecerdasan manusia untuk inovasi, riset, dan pemecahan masalah kompleks.

Energi alternatif memerlukan ide segar dalam merancang teknologi ramah lingkungan, sementara biosains menuntut pemahaman biologis mendalam untuk riset medis dan pengembangan obat.

Menariknya, Gates juga menyebut pengembangan AI sebagai pekerjaan yang justru aman dari disrupsi AI itu sendiri. Teknologi canggih butuh manusia untuk memelihara dan terus menyempurnakannya.

Profesi seperti engineer AI, analis data, dan ilmuwan komputer akan tetap sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan, AI justru memperluas peluang kerja digital baru.

Berbeda dengan biosains atau energi yang butuh fasilitas fisik, AI menawarkan jalur pembelajaran lebih fleksibel—bisa dimulai dari kursus daring, bootcamp, hingga sertifikasi dari platform global seperti Coursera atau Udemy.

Gates mendorong masyarakat awam agar mulai mempertimbangkan belajar AI karena peluangnya sangat besar. Bahkan, menurutnya, sektor ini bisa membuka jalan menuju kemandirian finansial.

Jika dilakukan serius, bekerja di sektor AI dapat menjadi jalan realistis untuk meningkatkan penghasilan dan bahkan membangun bisnis digital sendiri.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ria Ricis Gelar Pesta Ulang Tahun Mewah Bertema Nusantara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktris dan konten kreator Ria Ricis menggelar pesta ulang tahun mewah senilai Rp1 miliar bersama putrinya, Cut Raifa Aramoana. Perayaan ini berlangsung di Gandaria, Jakarta Selatan, pada 27 Juli 2025.

Pesta meriah itu mengangkat tema Nusantara, yang menurut Ricis merupakan bentuk kebanggaannya terhadap budaya Indonesia. Ia menyebutkan tidak ada yang lebih layak dirayakan selain tanah air sendiri.

Mengusung konsep "30 Cerita, 3 Asa, Satu Jiwa", angka tersebut merujuk pada usia Ricis, umur putrinya Moana, dan kebersamaan mereka sebagai ibu dan anak dalam satu perayaan.

Dalam wawancara di kanal YouTube Cumicumi, Ricis mengungkapkan bahwa pesta tersebut juga menjadi momen silaturahmi. Ia sengaja mengundang keluarga, sahabat, dan rekan kerja dalam satu kesempatan.

"Karena aku sibuk kerja dan jarang ketemu orang, jadi ingin kumpulin mereka di satu acara penuh berkah," ujar Ricis, seraya menegaskan pentingnya kebersamaan dalam hidupnya.

Wanita bernama lengkap Ria Yunita ini mengaku telah menabung lama demi menyelenggarakan pesta tersebut. Ia ingin hari spesial itu menjadi sumber kebahagiaan tak hanya untuk keluarga, tapi juga para tamu.

Sejumlah selebritas turut hadir dalam pesta mewah tersebut. Di antaranya Fuji, Rossa, Ashanty, hingga Aishar Khaled, menambah gemerlap suasana dan keceriaan acara ulang tahun Ricis dan Moana.

Ricis berharap, pesta bertema lokal ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk bangga terhadap budaya sendiri. Ia juga menilai kebahagiaan sederhana bisa dirayakan dengan niat dan cinta tulus.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pola Asuh Tidak Konsisten Bisa Bikin Anak Tumbuh Manipulatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pola asuh tidak konsisten dalam keluarga bisa memicu perilaku manipulatif sejak dini. Anak belajar memanfaatkan celah komunikasi orangtua, bukan menerima keputusan atau batas yang jelas.

Misalnya, saat ibu menolak permintaan anak lalu si anak langsung mencari izin dari ayah, tanpa ada diskusi atau kesepakatan sebelumnya. Hal ini terlihat kecil, tapi efeknya besar.

Menurut psikolog anak Dr. Yuliana, kondisi seperti ini membuat anak terbiasa berpikir, "kalau satu bilang tidak, cari saja yang bilang iya." Pola manipulatif terbentuk sejak dini.

Bukan belajar sabar, anak justru belajar bahwa aturan bisa dinegosiasikan. Ia jadi lebih fokus mencapai tujuan, bukan pada proses memahami keputusan atau menghormati batas.

Anak pun lama-kelamaan bingung, siapa yang sebenarnya harus didengar? Konsistensi aturan di rumah jadi kabur. Dari sini, rasa hormat bisa berubah menjadi akal-akalan.

Orangtua kerap tak menyadari bahwa ketidaksinkronan justru merusak fondasi disiplin anak. Komunikasi internal ayah dan ibu perlu solid sebelum tampil di hadapan anak.

Jika ada beda pendapat antara ayah dan ibu, sebaiknya dibahas empat mata terlebih dahulu. Anak perlu melihat kekompakan, bukan celah dalam pola pengasuhan.

Keteladanan bukan hanya soal ucapan, tapi tentang konsistensi sikap. Anak belajar banyak dari bagaimana orangtua bersikap satu suara saat membuat keputusan bersama.

Pola asuh yang sinkron menciptakan rasa aman dan kejelasan bagi anak. Di sinilah tumbuh kepercayaan, penghargaan terhadap batas, dan fondasi kedewasaan emosional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tren What's My Curse Ungkap Luka Batin dan Refleksi Diri Anak Muda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tren What’s My Curse yang viral menunjukkan bahwa banyak orang sebenarnya hanya ingin dipahami. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Jawaban reflektif dari chatbot memantik kesadaran yang sering terlupakan.

Kita sering merasa "terlalu mikirkan orang lain" atau "selalu jadi korban". Namun benarkah itu kutukan? Atau hanya luka batin lama yang belum sempat kita sembuhkan? Saatnya berhenti menyalahkan diri.

Setiap luka batin bisa menjadi titik awal perubahan. Satu kalimat sederhana yang menyentuh bisa membuka pintu kesadaran. Tapi kesadaran saja tak cukup. Refleksi tanpa tindakan hanya akan membuat kita terjebak dalam rasa sakit.

Gunakan hasil refleksi sebagai pijakan, bukan sebagai label diri. Kamu bukan sekadar hasil dari chatbot, horoskop, atau opini orang lain. Kamu adalah arsitek hidupmu sendiri, dengan kekuatan untuk mengubah arah hidup.

Terkadang, pertumbuhan dimulai dari kalimat seperti "aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Tidak egois. Justru di situlah letak keberanian. Keberanian untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai dunia yang luas ini.

Jika kamu merasa lelah selalu menyenangkan semua orang, mungkin sudah waktunya menyenangkan dirimu sendiri. Setiap orang punya batas. Mengenali batasan bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari penghargaan diri.

Kamu tidak perlu sempurna untuk layak dimengerti. Kamu hanya perlu jujur. Tatap dirimu di cermin. Lihat sejauh apa kamu bertahan. Luka-luka itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu sedang tumbuh.

Membuka diri tidak selalu berarti lemah. Kadang, di balik tangisan dan refleksi diam-diam, ada kekuatan yang tak terlihat. Jangan anggap dirimu rusak hanya karena kamu masih belajar mengenali dirimu sendiri.

Ingat, kamu tidak sedang terkutuk. Kamu sedang melalui proses bertumbuh. Dan setiap pertumbuhan dimulai dari keberanian untuk memahami, memaafkan, dan mencintai diri sendiri. Ini bukan akhir, ini awal yang baru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tips Psikologi Melindungi Diri dari Manipulasi Emosional Terselubung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernahkah kamu merasa bersalah saat berkata “tidak”? Atau merasa dirimu salah, padahal hatimu tahu ada yang janggal? Itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu sedang disentuh oleh manipulasi emosional yang tak kasat mata.

Tak perlu merasa bodoh atau lemah. Bahkan orang paling cerdas bisa jatuh dalam perangkap ini—karena manipulasi tak menyerang logika, tapi menyentuh emosi paling dalam: rasa takut, malu, dan keinginan untuk diterima.

Kini saatnya kamu bangkit. Saatnya mengenal dan membentengi diri dari permainan psikologis yang bisa menguras energi, harga diri, bahkan arah hidupmu.

1. Kenali Suara Emosi yang Menyesatkan

Ketika kamu merasa bersalah hanya karena menjaga batasan, itu bukan hati nurani—itu sinyal manipulasi. Tarik napas. Katakan, “Aku butuh waktu berpikir.” Itu langkah awal pembebasan.

2. Kamu Bukan ‘Semua Orang’

Jika seseorang berkata “semua orang juga begitu,” ingat: kamu bukan semua orang. Kamu adalah dirimu sendiri. Satu kalimat itu cukup untuk merebut kembali kendali.

3. Waktu Adalah Perisai Terkuatmu

Saat kamu didesak untuk merespons cepat, tunda. Kebaikan sejati tidak memaksa. Jawaban yang sehat tidak lahir dari tekanan.

4. Percayai Instingmu, Jangan Biarkan Realitasmu Diputarbalikkan

Jika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, itu tanda gaslighting. Tulislah perasaanmu. Kata-kata bisa jadi jangkar untuk meneguhkan kenyataanmu sendiri.

5. Kamu Tak Wajib Menjelaskan Semua

Bersikap baik tidak sama dengan menjelaskan segalanya. Saat kamu berkata “aku punya alasan pribadi,” itu bukan penolakan—itu bentuk penghormatan pada dirimu sendiri.

6. Pertanyaan Balik adalah Benteng Elegan

Ketika kamu disudutkan, jangan buru-buru menjelaskan. Tanyakan balik, “Kenapa kamu merasa begitu?” Dengan itu, kamu tetap tenang dan tidak kehilangan kendali.

7. Definisikan Kebaikan Versi Dirimu

Kebaikan sejati bukan selalu tentang memberi. Kadang, itu tentang berani berkata cukup. Karena kamu berharga. Karena kamu layak menentukan hidupmu sendiri.

💬 Ingat: menjaga batas bukan egois. Menghormati diri bukan dosa. Dan berkata “tidak” adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri.

Mulai hari ini, kamu punya kuasa untuk berkata: aku tidak ingin dimanipulasi. Aku layak hidup dalam kesadaran.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jual Layanan Threesome via Facebook, Wanita Dijerat TPPO

Duta Nusantara Merdeka | Mojokerto 

Shinta Zuwita Sari (31) didakwa atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah menjual layanan seksual bertarif melalui grup Facebook Wisata Upluk2 Surabaya menggunakan akun samaran Gemoy Chece Silvia.

Pada 4 Maret 2025, Shinta mengunggah tawaran layanan seks menyimpang berupa threesome dengan tarif Rp 1 juta. Unggahan itu langsung mendapat respons dalam dua hari dari seorang pelanggan.

Shinta menyanggupi permintaan tersebut dan mengajak IO, rekannya, untuk bergabung dalam praktik hubungan intim bertiga. IO dijanjikan imbalan sebesar Rp 300 ribu per transaksi.

Pada 7 Maret, mereka bertemu dengan pelanggan di sebuah kamar homestay di Jalan Empunala, Magersari, Kota Mojokerto. Transaksi dilakukan di kamar nomor 38.

Satreskrim Polres Mojokerto Kota kemudian melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi terkait aktivitas prostitusi online tersebut. Ketiganya ditangkap sesaat setelah hubungan intim selesai.

Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk uang Rp 1 juta hasil transaksi, ponsel Realme hijau, sprei putih, dan handuk.

Kepolisian menyatakan bahwa tindakan Shinta masuk dalam kategori eksploitasi seksual dengan perantara media sosial, dan memenuhi unsur TPPO.

Kasus ini menambah daftar praktik prostitusi digital yang berkembang pesat melalui grup-grup Facebook yang sulit diawasi secara langsung.

Sidang kasus Shinta tengah bergulir di pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal sesuai UU TPPO yang berlaku di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polda Metro Ungkap Riwayat Tekanan Mental Diplomat Arya Daru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penyelidikan Polda Metro Jaya terhadap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, mengarah pada dugaan kuat tindakan bunuh diri, berdasarkan temuan bukti digital dan hasil gelar perkara tertutup.

"Sebanyak 24 saksi telah diperiksa. Mereka terdiri dari keluarga, tetangga kos, rekan kerja, dan pihak yang terakhir berinteraksi dengan Arya Daru," kata Kombes Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/07/2925).

Jasad Arya ditemukan di kos Gondia Menteng pada 8 Juli 2025. Pintu terkunci dari dalam, dan wajahnya tertutup lakban kuning, memicu berbagai spekulasi atas penyebab kematiannya.

IPDA Saji Purwanto mengungkap hasil forensik digital dari perangkat Arya. Terdapat riwayat komunikasi dengan lembaga pendukung psikologis pada 2013 dan 2021 terkait keinginan mengakhiri hidup.

Email pada 2013 menunjukkan alasan pribadi ingin bunuh diri. Sementara sembilan segmen email di 2021 memperlihatkan tekanan berat yang dihadapi Arya saat itu.

Pola komunikasi itu menunjukkan Arya mengalami gangguan psikologis berkepanjangan. Penyidik juga menemukan rekaman aktivitas Arya di rooftop Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum ditemukan meninggal.

Selain email, penyelidik memeriksa gerak mencurigakan seseorang yang terekam CCTV di sekitar kos. Namun belum ditemukan bukti keterlibatan pihak ketiga secara langsung.

Kompolnas menyebut penyelidikan ini rumit karena menyinggung isu kesehatan mental. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara hati-hati melibatkan berbagai ahli forensik dan psikologi.

Kepolisian juga mengamankan bukti terkait asal-usul lakban yang melilit wajah Arya. Meski demikian, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berat dari hasil autopsi.

Wira menegaskan, hingga kini tidak ada bukti yang mengarah ke dugaan pembunuhan. Seluruh data menunjukkan dominannya unsur tekanan psikologis internal Arya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Budi Gunawan Minta Kesiapsiagaan Penuh Hadapi Karhutla Sumsel

Duta Nusantara Merdeka | Palembang 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan yang statusnya telah siaga darurat.

Melalui Desk Karhutla, Menko Polkam mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat langkah pencegahan, terutama di wilayah rawan yang sebelumnya pernah mengalami bencana besar Karhutla.

Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla digelar Selasa (29/7/2025) di Griya Agung, Palembang, melibatkan 1.200 personel, kendaraan operasional, dan satu helikopter patroli dari BNPB.

Budi Gunawan menyatakan, apel ini menjadi momentum untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, dari Pemda hingga instansi pusat, juga pelibatan dunia usaha dan masyarakat.

Ia menggarisbawahi pentingnya Rakor Evaluasi dan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi yang berpotensi terbakar sebagai bagian dari mitigasi terintegrasi.

Menko Polkam juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanggulangan Karhutla bukan sekadar tanggung jawab teknis, melainkan juga menyangkut masa depan bangsa.

“Sinergi dan komitmen seluruh pihak jadi kunci utama untuk menyelamatkan lingkungan, masyarakat, dan reputasi Indonesia di dunia internasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Desk Karhutla Kemenko Polkam terus mendorong kolaborasi aktif melalui rapat daring sejak awal 2025 agar strategi pencegahan bisa diterapkan sebelum kebakaran meluas.

Menko Polkam juga mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel dan seluruh unsur yang telah bersinergi, termasuk korporasi yang mendukung kegiatan pemantauan dan penyuluhan ke masyarakat.

Langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi potensi perubahan iklim ekstrem yang bisa memperburuk situasi Karhutla tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wamenko Polkam Minta Dubes Dukung Visi Presiden Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus meminta para Calon Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI mendukung penuh visi misi Presiden Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Wamenko dalam orientasi Calon Dubes RI di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Ia menegaskan pentingnya Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden dalam pelaksanaan tugas.

Lodewijk mendorong para Dubes lebih aktif menjalankan diplomasi ekonomi demi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Selain ekonomi, para Dubes juga diimbau memperkuat posisi Indonesia di Global Power Index agar naik ke peringkat 29 dunia pada tahun 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, diplomasi di bidang teknologi dan kesehatan global menjadi salah satu kemampuan penting, terutama bagi Dubes yang ditempatkan di negara adidaya atau pusat inovasi dunia.

“Apakah kita bisa jadi negara maju tergantung kemampuan kita mengatasi tantangan strategis global dan nasional,” kutip Lodewijk dari pernyataan Presiden Prabowo.

Wamenko menekankan bahwa untuk menjadi negara maju, Indonesia harus tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan mampu beradaptasi secara visioner terhadap perubahan dunia.

Ia menambahkan bahwa para Calon Dubes harus menjadi cerminan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan memperkuat sinergi kebijakan strategis antarinstansi dalam upaya diplomasi luar negeri.

“Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sangat krusial demi kesatuan langkah diplomasi Indonesia,” ujarnya.

Sebanyak 22 Calon Dubes LBBP RI hadir dalam kegiatan orientasi tersebut, bersama para pejabat dari lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian Luar Negeri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasasi Ditolak, Budi Said Tetap Divonis 16 Tahun Penjara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Budi Said, pengusaha asal Surabaya. Pria yang dikenal sebagai crazy rich Surabaya ini tetap divonis 16 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang.

Putusan kasasi dengan nomor perkara 7055 K/PID.SUS/2025 ini diketok pada 18 Juni 2025. Majelis hakim yang menyidangkan perkara terdiri dari Jupriyadi, Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Sigid Triyono.

Dengan putusan ini, hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Budi Said dinyatakan tetap. Status perkara saat ini telah diputus dan dalam proses minutasi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman dari 15 menjadi 16 tahun. Vonis ini membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2024 lalu.

Hakim menyatakan Budi Said terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dan berkelanjutan. Putusan banding sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Tak hanya hukuman badan, Budi Said juga dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara dalam bentuk emas batangan dari PT Antam Tbk. Total mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari 58,841 kg emas setara Rp35,5 miliar dan 1.136 kg emas senilai Rp1,07 triliun. Nilai tersebut merujuk harga pokok produksi Antam per Desember 2023 lalu.

Hakim juga memperhitungkan dana provisi dalam laporan keuangan PT Antam sebesar Rp952 miliar serta aset milik Budi Said yang telah diblokir sebagai pengurang kewajiban pembayaran.

Jika uang pengganti tak dibayar dalam sebulan setelah putusan inkrah, maka harta Budi Said akan disita dan dilelang. Bila tak cukup, akan diganti pidana penjara 10 tahun tambahan.

Majelis juga menetapkan bahwa masa tahanan yang sudah dijalani Budi Said akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Proses hukum dinyatakan selesai hingga tingkat kasasi.

Kasus ini berawal dari pembelian emas batangan Antam oleh Budi Said melalui perantara yang disebut-sebut melibatkan oknum. Namun, transaksi itu kemudian bermasalah dan berujung pidana.

Budi Said dijerat atas dugaan rekayasa transaksi pembelian ribuan kilogram emas dengan harga di bawah pasar. Jaksa menilai tindakan itu merugikan negara dan melanggar hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Siapa Dia: Film Musikal Sejarah Budaya Pop Tayang Agustus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film musikal Siapa Dia karya Garin Nugroho siap tayang mulai 28 Agustus 2025. Mengusung tema sejarah sinema dan budaya pop Indonesia, film ini akan hadir di bioskop-bioskop terpilih seluruh Indonesia.

Nicholas Saputra memerankan karakter Layar, seorang sutradara muda yang galau memulai film musikalnya. Kalimat "Dunia penuh fantasi..." membuka trailer, mengantar penonton menyelami perjalanan lintas waktu yang emosional.

Trailer film ini memadukan cerita dengan lagu-lagu ikonik seperti Nurlela dan Anak Jalanan, dibawakan langsung oleh para pemeran seperti Nicholas Saputra, Monita Tahalea, dan Dira Sugandi.

Film Siapa Dia menampilkan sederet aktor dan aktris lintas generasi, dari Amanda Rawles, Widi Mulia, Ariel Tatum hingga Happy Salma, dalam gaya musikal yang sarat unsur lokal dan melodi nostalgia.

Karya ini juga didukung koreografi Eko Supriyanto, yang menambahkan kekuatan visual melalui gerak khas Indonesia. Nuansa musikal terasa kuat sekaligus menggugah semangat kebangsaan.

Garin Nugroho menyebut film ini sebagai "surat cinta bagi sejarah perfilman Indonesia". Tayang di bulan kemerdekaan, film ini menjadi bentuk penghormatan terhadap peran film dalam perjuangan bangsa.

Sementara itu, Produser eksekutif Faizal Lubis menyatakan keberanian melawan arus menjadi kekuatan film ini. "Vibes-nya seperti La La Land, tapi berakar kuat pada sejarah musik dan sinema Indonesia," jelas Faizal.

Lagu dan scoring digarap serius, termasuk melalui proses aransemen di studio Praha. Semua pemeran juga menyanyikan langsung lagu-lagu dalam film sebagai bagian dari penyampaian emosi tokoh.

Nicholas Saputra menyebut pengalaman ini sebagai tantangan baru dalam kariernya. Film Siapa Dia akan terus mengumumkan kota-kota pemutaran melalui akun Instagram dan TikTok @filmsiapadia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Lepas Buruh Terdampak PHK untuk Bekerja di Tempat Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melepas ribuan buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat baru, Selasa 29 Juli 2025 di Jakarta. Program ini disambut antusias sebagai solusi nyata menghadapi gejolak ekonomi.

Kapolri Listyo Sigit menyatakan 700 pekerja diberangkatkan hari ini, sebagai bagian dari gelombang penempatan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan kerja baru secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurutnya, saat ini tersedia hingga 70 ribu lowongan dari berbagai sektor industri. Situasi ini menjadi peluang emas di tengah tantangan ekonomi global yang menyebabkan sebagian tenaga kerja dirumahkan atau terdampak PHK massal.

Sementara itu, Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi kepedulian dunia usaha yang telah membuka akses kerja sekaligus mengangkat para buruh menjadi pegawai tetap. Ia berharap pekerja Indonesia mampu menunjukkan produktivitas unggul dan daya saing tinggi.

Kapolri Listyo Sigit turut menyampaikan rasa syukur atas penempatan kerja 1.575 tenaga kerja yang kini mendapat status pegawai tetap. Ia menyebut hal ini sebagai terobosan kolaboratif bersama KSPSI dan para pelaku industri nasional.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan bahwa Polri berperan aktif menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan tanpa tumpang tindih tugas dengan instansi lain. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Kapolri pun menyampaikan terima kasih kepada empat perusahaan besar yang telah menyerap ribuan pekerja. Ia mencatat total target penempatan tenaga kerja dalam 1,5 tahun ke depan mencapai 70 ribu orang secara nasional.

Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, serikat pekerja, dan dunia usaha dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional pasca krisis global dan tekanan PHK massal.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Farhat Abbas: Gugatan Paiman untuk Pemulihan Nama Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mantan Wakil Menteri Desa PDTT, Paiman Raharjo, menggugat dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan bernomor perkara 456/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst itu didaftarkan pada 15 Juli 2025. Paiman menyasar tujuh tergugat dalam kasus ini.

Tujuh tergugat antara lain Eggi Sudjana, Tifauziah Tyassuma, Kurnia Tri Royani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, Hermanto, serta turut tergugat Kepolisian RI, UGM, dan Jokowi sendiri.

Sidang perdana digelar Selasa, 29 Juli 2025. Namun, hanya satu tergugat hadir: Hermanto. Enam tergugat lainnya absen dengan alasan teknis alamat.

Farhat Abbas, kuasa hukum Paiman, menyatakan bahwa langkah ini murni atas inisiatif pribadi, bukan permintaan dari Jokowi. Tujuannya ialah tegakkan keadilan.

Menurut Farhat, Jokowi menyambut gugatan ini dengan positif. Bahkan sempat memberi dorongan saat bertemu langsung di rumahnya pada 19 Juli 2025.

Paiman juga menyatakan dirinya difitnah sebagai pencetak ijazah palsu. Padahal, sebagai akademisi, ia menyayangkan tuduhan tanpa dasar tersebut.

UGM sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Paiman pun hadir di sidang sebagai warga negara yang ingin mencari kebenaran secara hukum.

Ia berharap kasus ini jadi pembelajaran hukum agar masyarakat tak sembarangan menuduh dan menyebar kabar bohong soal pejabat publik.

Paiman juga mengingatkan bahwa tuduhan itu bisa memicu ketegangan sosial jika tak ditangani dengan jalur hukum yang adil dan transparan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

DAMRI Luncurkan Rute Bus Listrik Ancol–Blok M Dukung Jakarta Bersih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DAMRI resmi meluncurkan rute bus listrik Ancol–Blok M sebagai langkah konkret mendukung transformasi transportasi Jakarta ke arah ramah lingkungan.

Peresmian digelar Sabtu, 26 Juli 2025 di Halte Transjakarta Ancol dan dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung serta sejumlah pimpinan daerah dan BUMD.

Rute 1W ini menggunakan armada bus listrik tipe high deck, bagian dari program pengadaan 200 unit kendaraan tanpa emisi sepanjang tahun 2025.

Inisiatif ini merespons kebutuhan pengurangan polusi udara Jakarta sekaligus mempercepat transisi ke sistem transportasi publik yang berkelanjutan.

Direktur Utama DAMRI Setia N. Milatia Moemin menyebut pihaknya bangga menjadi bagian dari solusi mobilitas hijau di kawasan perkotaan padat.

Bus listrik dinilai penting untuk menghadirkan layanan transportasi nyaman sekaligus memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

DAMRI juga memperluas dukungan dengan pengadaan charging station di beberapa lokasi seperti Klender, Pupar, Cawang, dan Ciputat.

Hingga kini, 30 unit stasiun pengisian daya sudah tersedia di Klender, 26 di Pupar, dan akan ditambah 15 di Cawang serta 24 di Ciputat.

Selain infrastruktur, DAMRI juga menyiapkan pelatihan SDM untuk memastikan operasional bus listrik berjalan efisien dan profesional.

Melalui sinergi dengan PT Transportasi Jakarta, DAMRI berharap bisa memperluas jangkauan layanan hingga ke kota-kota besar lainnya.

Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas urban dan solusi polusi.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More