Pemerintah pusat mulai mengencangkan langkah menghadapi musim kemarau 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2026. Fokusnya jelas: mencegah kebakaran sejak dini sebelum meluas.
Kesiapsiagaan Dipercepat, Koordinasi Diperkuat
Dalam agenda tersebut, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026. Langkah ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Djamari menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan hingga evaluasi kebijakan. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi agar karhutla bisa ditekan,” ujarnya.
Sumatera Selatan kembali disorot sebagai wilayah rawan. Karakter lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang membuat daerah ini masuk kategori risiko tinggi.
BMKG memprediksi musim kemarau datang lebih cepat, dimulai Mei dan mencapai puncak pada Agustus. Kondisi ini memperbesar potensi kebakaran jika tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, Djamari meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan posko siaga, patroli terpadu, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Semua harus bergerak lebih cepat dan tegas,” katanya.
Tren Menurun, Tapi Risiko Tetap Mengintai
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren karhutla nasional menunjukkan perbaikan. Pada 2015, luas kebakaran mencapai 2,6 juta hektare. Angka itu turun menjadi 359 ribu hektare pada 2025.
Menurutnya, penurunan ini tidak lepas dari koordinasi yang makin solid antar lembaga. “Ini tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan ke satu institusi saja,” ujar Raja Juli.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan penanganan dilakukan secara terpadu, melibatkan TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat peduli api.
Dalam apel tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan peralatan, termasuk drone untuk deteksi dini titik api. Teknologi ini dinilai efektif untuk penanganan awal sebelum api membesar.
Namun, jika kondisi memburuk, intervensi udara tetap dibutuhkan. BNPB menyiapkan dua helikopter water bombing untuk wilayah Sumatera Selatan.
Di lapangan, pengalaman menunjukkan satu titik api yang terlambat ditangani bisa berubah jadi krisis regional. Itu sebabnya pendekatan pencegahan kini lebih ditekankan dibanding pemadaman.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar