Krisis Regulasi Digital, Akademisi dan Praktisi Hukum Bersatu di ASIPPER 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketika regulasi sering tertinggal dari laju inovasi teknologi, para akademisi dan praktisi hukum Indonesia memilih untuk tidak diam. Mereka berkumpul dalam Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER) 2025 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (23/10), membahas arah baru sistem perundang-undangan Indonesia.

Di bawah tema "Membangun Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan di Indonesia", forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara dunia akademik, pemerintah, dan profesi hukum yang selama ini berjalan terpisah.

Ketua ASIPPER, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi krisis multidimensi hukum. "Ilmu perundang-undangan bukan hanya teori di ruang kuliah. Ini adalah fondasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi hukum," ujarnya.

ASIPPER, yang berdiri tiga tahun lalu, kini menjadi asosiasi pengajar ilmu perundang-undangan terbesar di Indonesia. Forum tahun ini menghadirkan narasumber dari Badan Keahlian DPR dan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, yang menyoroti pentingnya jembatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan dunia akademik.

Yang menarik, seminar ini tak hanya melibatkan akademisi dan birokrat, tetapi juga pengacara dan pelaku industri. Mereka menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan praktik bisnis di lapangan.

"Banyak regulasi belum siap menjawab perubahan dunia usaha. Di sinilah kolaborasi kami dibutuhkan untuk melahirkan hukum yang hidup," kata Fitriani.

Para peserta berharap forum semacam ini menjadi tradisi tahunan untuk memperkuat ecosystem hukum nasional. Karena, seperti ditegaskan Fitriani, "Kolaborasi bukan lagi pilihan-melainkan syarat mutlak agar hukum tetap relevan."

Seperti diketahui, ASIPPER diluncurkan pada Sabtu (21/1/2023), menaungi dosen dan pakar hukum tata negara serta administrasi negara di seluruh Indonesia. Fokus pada penguatan kebijakan hukum berbasis riset akademik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Komjen Ramdani Jenguk Anggota Brimob Sakit, Tunjukkan Kepedulian dan Empati

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, menjenguk anggota dan keluarga Brimob yang dirawat di RS Bhayangkara Brimob, Selasa (22/10), sebagai bentuk kepedulian pimpinan.

Dalam kunjungan tersebut, Komjen Ramdani didampingi Karumkit Bhayangkara Brimob AKBP Arinando Pratama serta jajaran tenaga medis meninjau kondisi pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit.

Kehadirannya disambut hangat para pasien serta keluarga yang tengah berjuang memulihkan kesehatan. Dankorbrimob memberikan motivasi, doa, dan semangat agar segera pulih serta kembali bertugas.

Selain memberikan dukungan moral, Komjen Ramdani juga meninjau langsung kesiapan fasilitas medis, la memastikan pelayanan kesehatan Brimob berjalan optimal, aman, dan berstandar tinggi.

Menurutnya, kesehatan personel dan keluarga adalah aset penting institusi. "Personel yang sehat adalah pondasi kekuatan Brimob dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat," ujarnya.

Momen tersebut menggambarkan kedekatan emosional antara pimpinan dan anggota, mencerminkan nilai soliditas serta kepedulian yang menjadi ciri khas Korps Brimob Polri.

Para tenaga medis merasa termotivasi dengan kunjungan tersebut. Mereka berkomitmen terus meningkatkan mutu layanan RS Bhayangkara Brimob demi kesejahteraan seluruh keluarga besar Polri.

Kunjungan Komjen Ramdani menjadi simbol kepemimpinan humanis dan soliditas Korps Brimob Polri yang terus menjunjung nilai pengabdian, kebersamaan, serta empati antarsesama anggota.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FH Universitas Pancasila Dorong Kolaborasi Hukum Demi Regulasi Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., menegaskan perlunya sinergi antara dunia akademik dan praktisi agar peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.

"Selama ini kolaborasi dua pihak tersebut masih jarang terjadi, padahal akademisi memiliki pemahaman teoretis hukum, sementara praktisi memahami dinamika penerapannya di lapangan," kata Prof Eddy usai Seminar Nasional ASIPPER 2025 bertema "Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan Indonesia" di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurutnya, Jika keduanya disatukan dan dirangkul DPR maupun pemerintah, maka hasil legislasi akan lebih realistis, filosofis, dan selaras dengan kepentingan publik.

la juga menyoroti pentingnya partisipasi publik (meaningful participation) dalam proses legislasi, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan melalui akademisi maupun praktisi secara transparan dan terarah.

Prof Eddy menegaskan, sinergi akademisi dan praktisi harus didasari nilai Pancasila serta UUD 1945 agar setiap regulasi berdiri di atas landasan hukum dan moral yang kuat.

la menambahkan, peran kampus sangat vital sebagai ruang temu antara pemikiran akademis dan praktik hukum yang nyata, mendorong terciptanya sistem perundang-undangan yang kokoh dan berkeadilan.

Melalui forum ini, para pengajar hukum dan perancang undang-undang berharap dapat memberikan rekomendasi konkret kepada DPR dan pemerintah terkait perbaikan tata kelola legislasi nasional.

"Harapannya, hasil seminar ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat transparansi dan efisiensi dalam perencanaan perundang-undangan nasional," tutup Prof Eddy.

Seminar ini menegaskan pentingnya sinergi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan sebagai fondasi menuju sistem hukum Indonesia yang adil, partisipatif, dan berpijak pada nilai Pancasila.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kakanwil Maizar Tegas Usai Warga Binaan Kabur dari Rutan Siak

Duta Nusantara Merdeka | Siak

Pasca insiden kaburnya tahanan di Rutan Kelas IIB Siak, Kamis (23/10/2025), Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar langsung bertindak tegas melakukan evaluasi menyeluruh.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau, Maizar, menarik Kepala Rutan serta Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Siak untuk diperiksa usai insiden pelarian narapidana.

Untuk menjaga stabilitas, Maizar menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan dan Plt Kepala Pengamanan Rutan Siak sementara waktu hingga hasil pemeriksaan tuntas dilakukan.

Kedua pejabat yang diperiksa juga ditugaskan membantu proses pencarian tahanan bersama tim gabungan, memastikan operasi berjalan profesional tanpa mengganggu layanan pemasyarakatan.

Langkah cepat juga diambil melalui koordinasi dengan Polres Siak dan TNI, memperkuat pengamanan serta mempercepat pengejaran satu tahanan yang berhasil melarikan diri.

Sinergi lintas lembaga ini menunjukkan keseriusan Ditjenpas Riau dalam menjaga keamanan wilayah hukum, serta mencegah potensi gangguan terhadap stabilitas lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau turut melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh petugas Rutan Siak untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan disiplin kerja.

Hasil koordinasi menghasilkan keputusan pemindahan empat narapidana ke Nusakambangan, dua di antaranya merupakan pelaku pelarian yang telah berhasil diamankan kembali.

Kakanwil Maizar menyebut langkah ini sebagai tindakan strategis dalam memperketat pengawasan sekaligus memberi efek jera bagi narapidana yang melanggar aturan keamanan.

"Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang mengancam ketertiban rutan. Semua tindakan dilakukan profesional dan proporsional," tegas Maizar kepada media di Pekanbaru.

la menambahkan, evaluasi total ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemasyarakatan di Riau.

Kakanwil Maizar memastikan penegakan disiplin di Rutan Siak menjadi momentum pembenahan besar, menegaskan komitmen Ditjenpas Riau terhadap keamanan dan profesionalisme pemasyarakatan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prof Adnan Hamid Dukung Kolaborasi Akademisi dan Praktisi Hukum Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai bagian Konferensi Nasional ASIPPER 2025, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menggelar Seminar Nasional bertema kolaborasi akademisi dan praktisi hukum di Jakarta, Kamis (23/10).

Seminar ini mempertemukan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan untuk merumuskan arah baru sistem legislasi Indonesia yang inklusif.

Rektor Universitas Pancasila, Prof. Adnan Hamid, menegaskan dukungannya terhadap inisiatif ASIPPER sebagai wadah dosen hukum perundang-undangan dari seluruh Indonesia yang aktif memberi masukan kebijakan.

la menyampaikan, kegiatan ini penting karena melibatkan lintas keilmuan dan membuka ruang dialog antara kampus, pemerintah, serta DPR dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan publik.

"Sebagai rektor dan alumni Fakultas Hukum, saya bangga karena forum ini menghidupkan kembali semangat akademik dan integritas hukum yang diajarkan para guru besar kami," ujarnya.

Prof. Adnan mengenang sosok Prof. Dr. Hamid dan Prof. Maria Farida sebagai panutan dalam memahami hukum bukan sekadar teks, melainkan hasil pemikiran multidisiplin yang berpihak pada kepentingan rakyat.

la menegaskan, kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum dibutuhkan agar penyusunan peraturan tidak terjebak pada kepentingan politik sempit, tetapi berpijak pada kepentingan publik dan keadilan sosial.

Kehadiran perwakilan DPR, pemerintah, dan dosen dari berbagai universitas memperkaya diskusi, memperkuat sinergi, serta memastikan hasil seminar menjadi masukan nyata bagi perumusan undang-undang di masa depan.

"Harapan kami, rekomendasi dari forum ini bukan hanya wacana akademik, tapi menjadi bahan pertimbangan dalam setiap proses legislasi nasional," tutur Prof. Adnan dengan nada optimistis.

Seminar ASIPPER 2025 di Universitas Pancasila menandai babak baru kolaborasi hukum Indonesia-menghubungkan ruang akademik dengan praktik kebijakan demi keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS dan PAM JAYA Dorong Inklusi Digital bagi Difabel Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APTIKNAS mengapresiasi langkah strategis PAM JAYA meluncurkan program Future Skills bagi penyandang disabilitas DKI Jakarta di CMC Cybermedia Center, Senin (20/10/2025).

Program ini merupakan bagian dari komitmen PAM JAYA menciptakan kesetaraan kesempatan kerja bagi difabel melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi digital masa depan.

Digagas oleh Lya Arief, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari APTIKNAS, LSP SDM-TIK, dan CMC Cybermedia Center yang berperan sebagai mitra penyelenggara pelatihan.

Dalam sambutannya, Lya menegaskan program ini bukan sekadar pelatihan, melainkan langkah konkret membuka akses dan keadilan sosial di dunia teknologi digital.

Acara dihadiri oleh Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso, Pimpinan CMC Ardian Elkana, dan Dewan Pembina Cyber Media Net, Maria Ellen Fransisca Y.

Soegiharto Santoso menyebut kolaborasi PAM JAYA, CMC, dan LSP SDM-TIK sebagai bentuk sinergi kuat mencetak talenta disabilitas yang terampil, tersertifikasi, dan siap kerja.

"Kolaborasi ini adalah langkah visioner. Inklusivitas digital adalah kunci kemajuan bangsa," ujar Soegiharto, akrab disapa Hoky, dalam sambutannya penuh optimisme.

Dukungan juga datang dari keluarga peserta. Eva Kustanti, ibu dari Rizqi dan Rifqi Fanura, menyampaikan rasa haru atas kesempatan emas bagi anak-anak difabel.

"Program ini sangat berarti. Anak saya kini punya ruang belajar dan berkembang, bahkan berpeluang bekerja di PAM JAYA," ungkapnya penuh semangat.

Maria Ellen Fransisca menegaskan bahwa para peserta telah menunjukkan semangat luar biasa dan siap mengikuti uji kompetensi sertifikasi BNSP setelah pelatihan berakhir.

Sementara Rani Santi dari PAM JAYA menegaskan program ini akan membuka peluang kerja nyata bagi peserta yang menunjukkan profesionalisme dan keterampilan unggul.

Program Difabel Empowered PAM JAYA menandai transformasi sosial bahwa teknologi dan inklusivitas dapat berjalan seiring menuju pembangunan SDM yang berkeadilan.

Melalui program Future Skills, PAM JAYA dan APTIKNAS menegaskan komitmen Indonesia menuju inklusi digital yang humanis, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Bincang Budaya Sinema Hadir di Sukabumi, Chiska Doppert Inspirasi Santri

Duta Nusantara Merdeka | Sukabumi 

Kementerian Kebudayaan RI menggandeng Yayasan DemiFilm Indonesia (YDFI) menggelar Bincang Budaya Sinema Filmmaker Goes to School di Sukabumi, 22-25 Oktober 2025.

Setelah sukses di berbagai daerah seperti Bali, Yogyakarta, Bone, dan Kediri, program B3S kini menyapa 1.200 pelajar Aliyah dan Tsanawiyah di Sukabumi.

Kegiatan berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional, menghadirkan sineas perempuan Chiska Doppert yang baru menyelesaikan film Maju Serem Mundur Horor.

Program ini merupakan sinergi Kemenbud RI dengan YDFI sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi sinema dan membentuk positive viewers habits di kalangan pelajar.

Sejak 2022, puluhan sineas nasional seperti Benni Setiawan, Erwin Arnada, Jeihan Angga, hingga John de Rantau ikut berbagi pengalaman dalam gerakan sinema edukatif ini.

Direktur Film, Musik, dan Seni Kemenbud RI, Dr. Syaifullah Agam, menegaskan pentingnya membudayakan nonton film Indonesia di hari pertama tayang lewat kampanye #KamisKeBioskop.

Menurutnya, budaya menonton sejak dini akan memperkuat ekosistem industri film nasional dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap karya anak bangsa di era digital.

"Negara harus hadir menciptakan pembiasaan nonton film nasional. SantriMasukBioskop adalah langkah strategis memupuk apresiasi sinema sejak usia muda," ujar Syaifullah, Rabu (22/10).

Sementara itu, Chiska Doppert menambahkan, pelajar perlu mendapat pengalaman langsung dari sineas agar lebih memahami proses kreatif di balik layar sebuah karya film.

"Praktik langsung menginspirasi lebih dalam daripada teori. Anak-anak bisa belajar bahwa sinema juga medium ekspresi dan nilai," ujarnya.

Kepala MTsN Sukabumi, Ernawati, menyambut positif program tersebut. la menyebut para santri lebih mudah memahami pesan moral melalui media visual dan film.

Sebagai penutup, para peserta diajak nobar film "Pengin Hijrah" produksi MBK Production di Sam's Studios Sukabumi bersama produser Avesina Soebli dan dua pemeran utamanya.

Acara yang juga didukung OT Group ini diharapkan memperkuat kecintaan generasi muda pada film nasional sebagai bagian dari budaya bangsa.

Melalui Bincang Budaya Sinema, Kemenbud RI dan YDFI meneguhkan sinema sebagai ruang inklusif pembentukan karakter, apresiasi seni, dan kebanggaan budaya Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Korsabhara Baharkam Polri Pastikan Kesiapsiagaan Samapta Polda Banten

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Korsabhara Baharkam Polri menggelar Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (SME) Fungsi Samapta di wilayah Polda Banten pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh fungsi Samapta di jajaran Polda Banten dan Polres terkait.

Supervisi dipusatkan di Mapolda Banten, dilanjutkan ke Polresta Serang Kota dan Polres Serang Kabupaten, dipimpin Brigjen Pol Fadillah Zulkarna perwira Korsabhara bersama jajaran

Setiba pukul 07.40 WIB, tim diterima langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hengky, Wakapolda Brigjen Pol Hendra Wirawan, serta para pejabat utama Polda Banten.

Usai ramah tamah dan sarapan pagi, kegiatan dibuka pukul 09.00 WIB. Tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana, prasarana, serta kesiapan personel Samapta.

Dalam sesi pendalaman, Korsabhara menyoroti sejumlah kendala seperti keterbatasan bodycam, kondisi kendaraan tua, serta masalah perangkat lunak pada alat X-ray pengamanan.

Selain itu, ditemukan juga keterbatasan cadangan baterai motor listrik Pamobvit dengan jarak tempuh hanya 35 kilometer, yang dinilai perlu peremajaan mendesak.

Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen menegaskan agar personel Samapta tidak ragu bertindak sesuai Perkap No.1/2009 dan menjaga integritas pelayanan publik.

Kegiatan berlanjut ke Polresta Serang Kota, di mana tim menemukan kekurangan operator kendaraan taktis Samapta dan memberikan arahan peningkatan kapasitas personel.

Pada sore hari, Tim Supervisi menyambangi Polres Serang Kabupaten. Kombes Pol Iwan Sazali dan Kombes Pol Edy Sumardi turut memberi pembekalan kepada jajaran Pamobvit.

Korsabhara menegaskan, kegiatan SME ini merupakan bentuk komitmen Polri memastikan kesiapsiagaan operasional dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten.

Melalui kegiatan ini, Korsabhara Baharkam Polri menunjukkan konsistensi menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan Samapta sebagai garda terdepan keamanan publik nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Sampai Titik Terakhirmu: Cinta Abadi di Tengah Derita Kanker

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kisah cinta sejati antara Albi Dwizky dan Shella Selpi Lizah kini diangkat ke layar lebar lewat film Sampai Titik Terakhirmu produksi Lyto Pictures.

Kisah ini sempat mengguncang media sosial pada 2024, ketika perjuangan cinta mereka melawan kanker ovarium menyentuh hati jutaan warganet di seluruh Indonesia.

Shella wafat pada 29 Agustus 2024 setelah bertahun-tahun berjuang. Namun Albi tetap setia mendampingi, bahkan menikahinya di tengah kondisi Shella yang semakin melemah.

Kini, kisah cinta mereka dihidupkan kembali oleh Arbani Yasiz dan Mawar de Jongh di bawah arahan sutradara Dinna Jasanti. Film ini menjadi perayaan cinta dan ketulusan tanpa batas.

Arbani mengaku mendalami karakter Albi dengan intens. "Aku banyak ngobrol dengan Albi, sampai akhirnya kami jadi dekat. Sekarang kami saling panggil 'Bil'," ujarnya sambil tersenyum.

Bagi Mawar de Jongh, peran sebagai Shella terasa emosional. "Aku banyak menonton video Shella dan berbicara dengan keluarganya agar bisa memahami sosoknya yang kuat dan lembut," katanya haru.

Ketika trailer film diputar pada 8 Oktober 2025, Albi tak kuasa menahan air mata. la merasa seperti melihat Shella hidup kembali lewat sosok Mawar di layar lebar.

"Kalau aku bisa bicara dengan Shella sekarang, aku mau bilang terima kasih karena sudah jadi bagian terbaik dalam hidupku," ucap Albi lirih.

Film Sampai Titik Terakhirmu tayang serentak di bioskop mulai 13 November 2025, menjadi simbol cinta abadi yang terus hidup meski maut memisahkan.

Cinta Albi dan Shella membuktikan, kasih sejati tak berhenti pada kematian, tetapi terus hidup dalam kenangan, doa, dan karya yang menginspirasi jutaan hati.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Waspada! Modus Hipnotis dan Gendam Kembali Marak di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus penipuan bermodus hipnotis dan gendam kembali marak di berbagai daerah. Polisi mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap orang asing di tempat umum.

Fenomena penipuan bermodus hipnotis dan gendam kini mengkhawatirkan publik. Pelaku memanfaatkan sugesti dan kelemahan psikologis korban untuk menguasai barang berharga atau uang tunai.

Menurut keterangan kepolisian, pelaku biasanya berpura-pura membutuhkan bantuan, menawarkan barang ajaib, atau mengaku sebagai teman lama demi menurunkan kewaspadaan korban.

Kejadian terbaru dialami seorang nenek di Banyuwangi yang kehilangan perhiasan setelah terhipnotis oleh pelaku yang mengaku petugas bantuan sosial. Kasus ini tengah diselidiki polisi.

Kapolres Banyuwangi menegaskan, gendam bukan sihir, melainkan bentuk manipulasi psikologis tanpa izin korban. Karena itu, masyarakat diminta tetap fokus dan tidak mudah percaya.

Sinergi aparat dan masyarakat menjadi kunci pencegahan. Kesadaran publik tentang bahaya sugesti dan teknik "waking trance" perlu ditingkatkan melalui edukasi digital dan penyuluhan lapangan.

"Pelaku memanfaatkan kepanikan dan empati korban," ujar Psikolog Forensik Ika Widyasari. "Mereka membaca bahasa tubuh dan menciptakan ilusi kendali," tambahnya menekankan pentingnya kesadaran diri.

Kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa kewaspadaan adalah pertahanan terbaik. Hindari tatapan intens, tolak percakapan mencurigakan, dan laporkan segera ke polisi bila merasa digendam.

Tetap waspada di tempat umum, jaga fokus, dan hindari interaksi mencurigakan agar tidak menjadi korban penipuan hipnotis atau gendam yang merugikan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Panik di China! Sosial Media Terblokir Gara-Gara Aturan Ini

Duta Nusantara Merdeka | China 

Sejumlah wisatawan Indonesia panik saat tiba di China karena tak bisa membuka aplikasi sosial media. Semua akses luar negeri ternyata diblokir total oleh pemerintah.

China dikenal dengan kebijakan internet superketat bernama Great Firewall, sistem sensor digital yang menutup akses ke platform asing seperti Instagram, WhatsApp, hingga YouTube.

Kebijakan ini dibuat pemerintah untuk menjaga keamanan data nasional dan mengontrol arus informasi yang masuk dari luar negeri, demi melindungi stabilitas sosial.

Bagi wisatawan asing, hal ini sering menjadi kejutan besar. Banyak yang mengira ponsel mereka rusak, padahal seluruh sosial media luar otomatis diblokir di jaringan lokal.

Meski begitu, warga lokal tetap leluasa berinteraksi lewat aplikasi buatan China seperti WeChat, Weibo, dan Douyin, yang fungsinya mirip platform global populer.

Pemerintah China menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem digital dalam negeri dan mempromosikan kemandirian teknologi nasional di tengah persaingan global.

Untuk menghindari kepanikan, traveler disarankan menyiapkan VPN premium sebelum berangkat, menyewa pocket WiFi internasional, serta mengunduh file penting di Indonesia.

"Awalnya panik banget, kirain HP-ku rusak," ujar Rani, wisatawan asal Bandung. "Untung ada teman kasih tahu soal kebijakan Great Firewall," tambahnya sambil tertawa.

Kisah ini menjadi pengingat penting bahwa bepergian ke luar negeri butuh kesiapan informasi, terutama soal kebijakan digital tiap negara agar tak berujung stres di tempat tujuan.

Jadi, pastikan kamu riset dulu sebelum traveling ke China, agar liburan tetap seru tanpa panik gara-gara sosial media tiba-tiba menghilang!

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Usai Sidang, Surya Darmadi Ketahuan Mampir dan Dikirim ke Nusakambangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Terpidana korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, usai tertangkap mampir ke kantornya setelah sidang.

Pemindahan Surya Darmadi dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung setelah videonya mampir ke kantor beredar luas di media sosial dan memicu sorotan publik.

Kejagung menyebut, tindakan Surya usai sidang dianggap melanggar aturan ketat bagi narapidana korupsi. la seharusnya langsung kembali ke tahanan usai persidangan.

Dalam video yang viral, terlihat Surya Darmadi turun dari kendaraan tahanan dan masuk ke area kantor pribadinya di Jakarta, sebelum akhirnya dipindahkan ke Cilacap.

Surya dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Darmex Agro Group yang menaungi PT Dutapalma Nusantara, salah satu eksportir minyak sawit terbesar di Indonesia.

Kasus hukum Surya berawal dari penyalahgunaan izin lahan sawit di Indragiri Hulu, Riau, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. la juga sempat buron beberapa tahun.

Pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menetapkannya sebagai tersangka. Namun, baru pada 2022 ia menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung setelah buron lama.

Surya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 2,2 triliun. Banding dan peninjauan kembali justru memperberat hukumannya jadi 16 tahun.

Aksinya yang kembali mencuri perhatian publik kini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap narapidana kasus korupsi, agar tak ada lagi celah pelanggaran serupa.

Kisah Surya Darmadi menjadi pengingat keras bahwa kebebasan sekejap pun berisiko berat bagi koruptor. Nusakambangan kini jadi babak akhir perjalanannya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Heboh! Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan karena Tak Bayar Utang

Duta Nusantara Merdeka | Blitar 

Wakil Wali Kota Blitar, Jawa Timur, dilaporkan pengusaha asal Makassar atas dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp214 juta terkait Pilkada 2024.

Kasus ini mencuat setelah pengusaha asal Makassar melaporkan ETS, Wakil Wali Kota Blitar, yang diduga tidak melunasi utang senilai Rp214 juta.

Uang itu disebut digunakan ETS untuk kebutuhan kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, namun belum dikembalikan hingga kini.

Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, membenarkan laporan tersebut dan menyebut ETS belum memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik.

"Benar, yang bersangkutan sudah dipanggil untuk klarifikasi, namun hingga saat ini belum sempat hadir," ujar Wahiduddin kepada wartawan, Jumat (18/10/2025).

Laporan terhadap ETS tercatat dengan nomor: LP/B/2440/XII/2024/SPKT/Polrestabes Makassar/Polda Sulsel tertanggal 27 Desember 2024 dan kini ditindaklanjuti penyidik.

Penyelidikan kasus ini sempat tertunda, namun pada 8 Juli 2025, Polrestabes Makassar mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan resmi dengan nomor SP-Lidik/56/RES.1.11/2025.

Sumber kepolisian menyebut, penyidik tengah menelusuri bukti transfer, percakapan, serta dokumen pengeluaran dana yang diduga terkait dengan utang politik ETS.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat aktif dan menggambarkan tantangan integritas pejabat daerah menjelang siklus politik baru.

Sejumlah pihak berharap aparat menindak tegas dugaan pelanggaran hukum tanpa pandang jabatan, guna menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kasus dugaan penggelapan Wawali Blitar ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab publik dalam politik lokal.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Istri Potong Alat Vital Suami, Cemburu Chat di HP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang wanita di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, nekat memotong alat vital suaminya hingga tewas karena cemburu melihat isi chat di ponsel.

Kasus tragis ini terjadi Minggu, 20 Juli 2025, ketika pelaku berinisial HZ mendapati percakapan mesra di ponsel suaminya berinisial H.

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Ganda Sibarani mengonfirmasi, HZ dilaporkan tiga hari setelah kejadian saat korban dirawat di RSCM Jakarta.

"Benar, korban sudah kami temukan di rumah sakit dengan kondisi alat vital terputus. Kami langsung lakukan penyelidikan mendalam," ujar Ganda, Selasa (21/10).

Dari hasil penyidikan, polisi menemukan pelaku tak lain adalah istri korban sendiri. "Kami sudah periksa saksi, dan tersangka kami tetapkan HZ," jelasnya.

Pelaku memotong alat vital suaminya menggunakan pisau cutter saat korban tertidur lelap. "Motifnya karena cemburu setelah melihat chat," kata Ganda menambahkan.

Kendati terluka parah, korban sempat mengendarai motor menuju fasilitas kesehatan terdekat sambil membonceng pelaku, sebelum akhirnya dirujuk ke RSCM.

Korban H meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 23 hari di RSCM, tepatnya pada 12 Agustus 2025, akibat luka parah di tubuhnya.

Atas perbuatannya, HZ dijerat Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara. Polisi telah lakukan rekonstruksi kasus.

Dalam rekonstruksi di Mapolsek Kebon Jeruk, pelaku memperagakan 25 adegan bersama saksi untuk memastikan kronologi penganiayaan yang menggemparkan publik tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat penting tentang bahaya emosi tanpa kendali dan pentingnya komunikasi sehat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Raja Sawit Bachtiar Karim Terseret Kasus CPO Rp17 Triliun, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengusaha asal Medan, Bachtiar Karim, pemilik Musim Mas Group, terseret kasus penyalahgunaan fasilitas ekspor CPO 2021-2022 dengan kerugian negara Rp17,7 triliun.

Mahkamah Agung RI menjatuhkan vonis terhadap tiga raksasa sawit - Musim Mas Group, Wilmar, dan Permata Hijau Group terkait penyalahgunaan ekspor CPO.

Total kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun, dengan sekitar Rp13,25 triliun telah disetorkan ke kas negara, sementara sisanya masih menunggu pelunasan.

Musim Mas Group dan Permata Hijau Group meminta keringanan pembayaran dan menyerahkan kebun sawit sebagai jaminan kepada Kejaksaan Agung hingga proses tuntas.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bila hasil penyitaan aset tidak mencukupi, maka harta pribadi pengendali, termasuk Bachtiar Karim, dapat disita.

Apabila tanggung jawab itu diabaikan, ancaman pidana hingga 10 tahun penjara bisa diterapkan terhadap pihak pengendali korporasi, sesuai keputusan Mahkamah Agung.

Kasus ini mengguncang industri sawit nasional, mengingat Musim Mas dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar yang menguasai rantai bisnis dari hulu hingga hilir.

Bachtiar Karim, lahir di Medan pada 5 November 1957, merupakan pengusaha sukses dengan kekayaan bersih USD 4,1 miliar menurut daftar Forbes 2024.

la membangun Musim Mas menjadi korporasi global dengan lebih dari 37 ribu karyawan, beroperasi di sepuluh negara, dan memimpin pasar produk oleokimia dunia.

Perjalanan bisnis keluarga Karim dimulai dari usaha sabun "Lee Bun Liau" tahun 1937, yang berkembang menjadi raksasa sawit terpadu setelah 1988.

Kini, di tengah prestasi dan filantropi keluarga melalui Karim Family Foundation, nama Bachtiar tercoreng akibat skandal ekspor CPO yang mengguncang publik.

Kasus ini menjadi refleksi penting tentang akuntabilitas korporasi dan etika bisnis di sektor strategis, terutama saat kekayaan bertemu tanggung jawab sosial.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Setahun Prabowo Subianto: INISIATOR Nilai Kepemimpinan Tegas dan Berhasil Ubah Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga survei INISIATOR menilai setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa banyak perubahan positif di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif INISIATOR Yakub F. Ismail mengatakan, meski baru setahun, gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan fokus hasil konkret terasa dalam kebijakan nasional.

la menilai, sejumlah kebijakan strategis menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam mempercepat terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045 melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi rakyat.

Yakub menambahkan, di bidang ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas dengan pertumbuhan sekitar 5 persen meski tekanan global meningkat. Investasi mencapai Rp1.434 triliun, naik 13,7 persen dibanding tahun lalu.

Pemerintah juga menaikkan upah minimum 6,5 persen-tertinggi dalam beberapa tahun terakhir-serta memberi bonus Hari Raya bagi jutaan pekerja informal, termasuk pengemudi ojek daring.

Di sektor pangan, kebijakan swasembada membuahkan hasil dengan cadangan beras tertinggi 4,4 juta ton dan ekspor jagung perdana ke Malaysia.

Kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat kecil.

Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatian. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 82 juta penerima, disertai digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kesejahteraan guru.

Menurut Yakub, langkah itu mencerminkan semangat pemerataan akses pendidikan dan inovasi teknologi, memastikan generasi muda siap bersaing di tingkat global.

Dalam bidang hukum, INISIATOR menilai kolaborasi Prabowo dengan Kejaksaan Agung di bawah ST Burhanuddin menghasilkan capaian besar, termasuk pengembalian triliunan rupiah kerugian negara.

Yakub menegaskan, regulasi seperti RUU Perampasan Aset penting memperkuat Badan Pemulihan Aset agar pemberantasan korupsi makin efektif dan berkeadilan.

Pemerintah juga dinilai responsif terhadap isu sosial daerah, mulai dari ketimpangan harga bahan pokok hingga kemiskinan ekstrem dan pengangguran. 

Gaya kepemimpinan Prabowo yang cepat tanggap membuat stabilitas sosial terjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Yakub menegaskan, INISIATOR akan terus mendukung reformasi demokrasi dan kebijakan publik yang adil demi memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Tumbal Darah: Ketika Cinta, Iman, dan Iblis Beradu di Klinik Kamboja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film Tumbal Darah karya Charles Gozali akan tayang 23 Oktober 2025, mengisahkan cinta, pengorbanan, dan moralitas manusia di ambang kegelapan.

Ketika cinta dan keputusasaan saling bersinggungan, batas antara benar dan salah memudar. Itulah napas utama film Tumbal Darah, arahan Charles Gozali.

Karya ini bukan sekadar film horor berdarah, tetapi refleksi kelam tentang manusia yang rela menukar moralitas dan cinta demi harta, kuasa, serta keinginan duniawi.

Diproduksi oleh MAGMA Entertainment bersama Wahana Kreator, Sinemaku Pictures, Virtuelines Entertainment, Caravan Studio, dan Dunia Mencekam Studios, film ini hadir dengan kolaborasi besar lintas rumah produksi.

Kisah berpusat di Klinik Kamboja, tempat di mana tiga tenaga medis menjual nyawa bayi sebagai tumbal untuk kekayaan, hingga kehilangan arah moral.

Iwan (Donny Alamsyah), dokter bersalin, menjalankan klinik itu bersama istrinya Sandra (Agla Artalidia) dan asistennya Bakar (Aksara Dena) dalam pusaran dosa dan keserakahan.

Sementara Jefri (Marthino Lio) dan Ella (Sallum Key), pasangan miskin yang tengah menanti kelahiran, tanpa sadar terjebak di klinik penuh kegelapan tersebut.

Kecelakaan tragis membuat Ella, yang hamil delapan bulan, terpaksa mencari pertolongan di Klinik Kamboja-membuka jalan menuju teror dan ujian moral terbesar mereka.

"Horor sejati lahir dari ketakutan manusia," ujar Charles Gozali. "Lewat Tumbal Darah, kami ingin menggali sisi gelap manusia dan pilihan saat keputusasaan tiba."

Film ini menggugah pertanyaan: sejauh apa cinta dapat membenarkan dosa, dan sampai mana manusia mampu bertahan sebelum kehilangan jiwanya sendiri.

Dengan sinematografi yang mencekam, musik atmosferik, serta performa intens para pemainnya, Tumbal Darah menghadirkan teror sekaligus renungan spiritual yang langka di perfilman Indonesia.

Tumbal Darah tayang mulai 23 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia-uji nyali, moral, dan makna cinta di ambang kegelapan manusia modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Bullying di Jakarta Meledak, PSI Angkat Suara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menyoroti maraknya kasus bullying di sekolah ibu kota dan mendesak Pemprov bertindak tegas.

Fenomena perundungan atau bullying di Jakarta kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah kasus mencuat di media sosial dan dunia pendidikan dalam beberapa bulan terakhir.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu, menyebut situasi ini sudah menjadi alarm sosial yang menandakan perlunya tindakan sistematis dari pemerintah dan masyarakat.

"Jakarta tidak boleh hanya maju secara infrastruktur. Tanpa empati dan moralitas, semua kemajuan fisik kehilangan makna," tegas Kevin Wu di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga 2024 tercatat lebih dari 3.500 kasus kekerasan anak di DKI, dengan 30% berupa bullying.

Survei KPAI juga menunjukkan 1 dari 4 siswa Jakarta pernah mengalami perundungan, baik verbal, sosial, maupun daring (cyberbullying) yang merusak psikologis anak-anak muda.

"Di balik angka itu ada anak kehilangan kepercayaan diri dan sekolah yang kehilangan wibawa moral. Ini harus dihentikan," ujar Kevin menegaskan.

Publik juga dikejutkan oleh video viral perundungan siswa SMP di Jakarta Timur, yang memperlihatkan tindakan kekerasan fisik dan mental terhadap teman sekelasnya.

Kasus serupa ditemukan di sekolah negeri maupun swasta, memperlihatkan bahwa bullying tidak mengenal status sosial atau latar belakang ekonomi siswa di ibu kota.

Kevin menilai lemahnya literasi digital dan tekanan sosial membuat remaja mudah menormalisasi kekerasan verbal serta ejekan yang disebar lewat Tik Tok atau Instagram.

"Anak-anak harus sadar bahwa unggahan mereka bisa menghancurkan mental temannya. Literasi empati digital wajib jadi bagian pendidikan," tambahnya.

Sebagai solusi konkret, Kevin mendorong Pemprov DKI membentuk Satuan Tugas Anti-Bullying di tiap sekolah yang melibatkan guru, siswa, serta psikolog pendamping.

Ia juga mengusulkan integrasi pendidikan karakter dan empati digital dalam kurikulum lokal, serta penyediaan layanan konseling gratis dan rahasia di setiap sekolah.

Selain itu, Pemprov diharapkan masyarakat dalam kampanye menggandeng komunitas muda dan tokoh #Jakarta Tanpa Bullying yang menyasar ruang publik dan media sosial.

Kevin menekankan pentingnya aplikasi pelaporan cepat ramah anak yang mudah diakses, agar korban berani bicara tanpa takut stigma atau ancaman dari pelaku.

"Pemerintah tidak hanya menindak, tapi juga harus memulihkan. Jakarta harus jadi kota aman untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi," ungkapnya penuh harap.

Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI, Kevin Wu menegaskan visi Jakarta global harus disertai keadaban sosial dan komitmen terhadap perlindungan anak.

"Anak-anak adalah masa depan Jakarta. Jika mereka tumbuh dalam ketakutan, kota ini kehilangan jiwanya," tutup Kevin dengan nada reflektif.

PSI berkomitmen mendorong kebijakan kota yang manusiawi, inklusif, dan berpihak pada perlindungan anak melalui edukasi publik serta pengawasan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

WIFI Siapkan Eksekusi 5G BWA, Targetkan 45 Juta Rumah di Jawa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) memaparkan rencana besar eksekusi 5G BWA dan kesiapan ekosistem digital melalui anak usaha PT Telemedia Komunikasi Pratama di Jakarta, Selasa (21/10).

Dalam public expose tersebut, Direktur Utama WIFI, Shannedy Ong, menjelaskan strategi perusahaan memperkuat posisi Surge sebagai penyedia broadband nasional berbiaya terjangkau dan berkecepatan tinggi.

WIFI menargetkan perluasan jaringan Fixed Wireless Access (FWA) berbasis 5G di wilayah "Golden Zone" meliputi Jawa, Maluku, dan Papua, yang mencakup lebih dari 45 juta rumah tangga potensial.

Menurut data Deloitte Consulting Southeast Asia, jumlah pelanggan Fixed Broadband Indonesia akan mencapai 39 juta rumah tangga pada 2030, dengan lonjakan permintaan internet rumah murah sebagai pendorong utama.

Shannedy menyebut, melalui anak usaha Telemedia, Surge telah membangun ekosistem end-to-end bersama mitra strategis global seperti Huawei, Nokia, dan Fiberhome untuk mendukung rollout FWA dan memperluas jangkauan fiber optik (FTTH).

FWA milik Surge akan menawarkan harga kompetitif hanya Rp100 ribu per bulan, menyasar masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang sebelumnya belum terjangkau layanan fiber. Strategi ini diyakini mampu memperluas penetrasi digital secara inklusif.

Selain itu, Surge menargetkan 5 juta sambungan rumah (Home Pass) hingga Juni 2026 dengan take-up rate di atas 80%. Dalam enam bulan terakhir, mereka telah membangun 2,5 juta sambungan baru atau sekitar 13.888 sambungan per hari.

WIFI optimistis, inovasi dan kolaborasi lintas industri akan mempercepat transformasi digital nasional, sekaligus membuka akses internet cepat dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkes Budi: Indonesia Butuh Terobosan Pendidikan Dokter Spesialis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya terobosan sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit agar lebih merata, efisien, dan tanpa biaya.

Pernyataan itu disampaikan Budi dalam sidang uji materiil UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang digelar secara daring.

Menurut Budi, sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini masih berbasis universitas. Akibatnya, jumlah lulusan sedikit, distribusinya tidak merata, dan biayanya sangat tinggi.

la menilai, negara maju seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat telah membuktikan efektivitas sistem hospital based, di mana dokter spesialis dididik langsung di rumah sakit.

Budi mencontohkan, Korea Selatan berpenduduk 52 juta mampu menghasilkan 3.000 dokter spesialis per tahun, sementara Indonesia dengan 280 juta hanya mencetak 2.700 dokter.

Pemerintah, lanjut Budi, akan membuka 500 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) dalam lima tahun. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan dokter spesialis nasional.

RSPPU akan berfokus pada spesialis dasar dan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, ginjal, stroke, serta kesehatan ibu dan anak di daerah tertinggal dan terpencil.

Dalam sistem baru ini, peserta pendidikan dokter spesialis tidak lagi membayar kuliah. Justru mereka digaji sebagai tenaga rumah sakit selama menjalani pendidikan klinis lanjutan.

Budi menekankan, sistem ini selaras dengan standar global karena 98% kurikulum dokter spesialis memang bersifat klinis dan lebih tepat dijalankan di lingkungan rumah sakit.

la juga menegaskan, tidak ada tumpang tindih antara UU 20/2003, UU 12/2012, dan UU 17/2023. Ketiganya saling melengkapi dalam mengatur pendidikan tinggi kedokteran.

Menurutnya, istilah "pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional" tidak berarti semua harus di bawah satu kementerian, melainkan mengikuti standar yang sama secara nasional.

Budi menambahkan, program hospital based akan memberi afirmasi bagi putra daerah dan dokter di wilayah terpencil agar bisa melanjutkan pendidikan spesialis tanpa hambatan biaya.

Nantinya, para lulusan diwajibkan mengabdi di daerah perbatasan, kepulauan, dan wilayah kekurangan dokter dengan Surat Izin Praktik khusus dari pemerintah.

Langkah ini dinilai sebagai revolusi pendidikan medis yang tak hanya mencetak dokter spesialis berkualitas, tetapi juga memastikan akses kesehatan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Budi optimistis, sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit akan mencetak tenaga medis unggul, menekan biaya, dan mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More