Kemendagri Rilis Data Penduduk 2025, Indonesia Capai 288,3 Juta Jiwa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri merilis data kependudukan semester II 2025 di Jakarta, Kamis (12/3/2026), dengan total penduduk Indonesia mencapai 288,3 juta jiwa.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memperbarui data kependudukan nasional hingga akhir tahun 2025. Data ini menjadi rujukan penting dalam berbagai kebijakan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyampaikan, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 288.315.089 jiwa.

Angka tersebut meningkat sekitar 1,6 juta jiwa dibandingkan data semester I tahun 2025 yang dirilis per 30 Juni.

“Dibandingkan dengan semester I per 30 Juni 2025, penduduk Indonesia bertambah kurang lebih 1,6 juta,” kata Teguh saat Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Struktur Penduduk dan Sebaran Wilayah

Teguh menjelaskan, komposisi penduduk Indonesia masih didominasi laki-laki. Dari total tersebut, terdapat 145.498.082 penduduk laki-laki dan 142.816.997 penduduk perempuan.

Sebaran penduduk juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Dukcapil, sebanyak 55,81 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah tersebut.

Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan proporsi 21,88 persen dari total populasi nasional.

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentase 87,15 persen. Sementara penganut agama Kristen tercatat 7,37 persen, Katolik 3,07 persen, Hindu 1,66 persen, Buddha 0,69 persen, dan Konghucu 0,03 persen. Selain itu, penganut kepercayaan tercatat sebesar 0,034 persen.

Bonus Demografi dan Data Status Perkawinan

Data kependudukan juga mencatat komposisi masyarakat berdasarkan status perkawinan. Sekitar 131 juta penduduk tercatat belum menikah, sementara 137 juta penduduk sudah menikah.

Adapun sebanyak 5 juta penduduk berstatus cerai hidup dan sekitar 14 juta lainnya cerai mati.

“Artinya sebenarnya penduduk di Indonesia lebih banyak yang sudah atau pernah menikah,” ujar Teguh.

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyoroti besarnya populasi usia produktif di Indonesia. Penduduk berusia 15 hingga 64 tahun tercatat mencapai sekitar 199 juta jiwa atau 69,03 persen dari total penduduk nasional.

Menurut dia, kondisi ini menunjukkan Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2030.

“Kalau kita melihat usia produktif 69,03 persen, inilah yang patut disyukuri. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi usia produktif tersebut,” kata Teguh.

Ia menambahkan, rilis data kependudukan secara berkala merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam aturan itu, pemerintah diwajibkan memperbarui dan mempublikasikan data kependudukan dua kali dalam setahun.

Menurut Teguh, data tersebut menjadi fondasi penting dalam berbagai kebijakan negara, mulai dari pelayanan publik hingga perencanaan pembangunan nasional.

“Data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, menjadi basis bagi berbagai layanan publik dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Kerahkan 661 Ribu Personel Amankan Mudik Lebaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah melalui apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 di Jakarta, Kamis (12/3/2026), menyiapkan ratusan ribu personel untuk mengamankan arus mudik Lebaran.

Pemerintah Kerahkan Ratusan Ribu Personel Amankan Mudik

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pengamanan tersebut melibatkan lintas lembaga dan berbagai unsur pendukung.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyatakan, kesiapan personel pengamanan telah melalui proses pemeriksaan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Jakarta.

“Hari ini kita dapat melihat bahwa pasukan yang terlibat langsung dalam pengamanan arus mudik telah melalui pemeriksaan kesiapan. Kekuatan yang ditampilkan ini merupakan pasukan yang bertugas langsung di lapangan,” ujar Djamari.

Ia menambahkan, jumlah personel yang mendukung secara tidak langsung bahkan lebih besar. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman.

Menurut Djamari, pengamanan arus mudik bukan hanya tanggung jawab satu institusi. TNI dan Polri bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur masyarakat.

Antisipasi Cuaca dan Bencana Jadi Perhatian

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah menyiapkan sekitar 661.243 personel gabungan untuk mendukung pengamanan mudik dan arus balik tahun ini.

Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Operasi pengamanan dijadwalkan berlangsung selama 13 hari.

Menurut Listyo Sigit, salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan mudik tahun ini adalah potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi.

“Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kondisi darurat lainnya,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan alternatif rute perjalanan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi evakuasi, tempat pengungsian, hingga langkah penanganan bencana pada tahap pra, saat, dan pascabencana.

Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap mencukupi selama periode mudik. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan.

Kapolri juga mengingatkan para pemudik untuk mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga keselamatan selama perjalanan agar dapat tiba dengan selamat di kampung halaman saat perayaan Idulfitri.

Apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, serta Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FWJ Indonesia DKI Jakarta Tebar 600 Takjil di Jakarta Utara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD DKI Jakarta membagikan 600 paket takjil kepada pengguna jalan di Jakarta Utara, Kamis, 12 Maret 2026.

Memasuki hari ke-22 bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD DKI Jakarta menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat.

Kegiatan berbagi tersebut menyasar para pengguna jalan yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa. Takjil dibagikan kepada pengendara roda dua, sopir angkutan umum, sopir truk, hingga warga yang melintas di sejumlah titik jalan.

Sebanyak 600 paket takjil disiapkan panitia dalam kegiatan yang menjadi bagian dari program sosial organisasi wartawan tersebut selama Ramadhan.

Pembagian Takjil di Tiga Titik Aktivitas Warga

Ketua DPD FWJ Indonesia DKI Jakarta Rosid mengatakan paket takjil yang dibagikan berupa makanan siap saji dengan variasi makanan ringan serta minuman untuk berbuka puasa.

Paket tersebut didistribusikan di tiga lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Jakarta Utara. Lokasi tersebut berada di depan Polres Metro Jakarta Utara, perempatan Pasar Permai, serta persimpangan jalan menuju Tanjung Priok.

Menurut Rosid, sasaran utama pembagian takjil adalah masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka.

“Target kami para pengguna jalan yang melintas maupun pejalan kaki. Termasuk sopir angkot, sopir truk besar, serta warga yang membutuhkan,” ujar Rosid setelah kegiatan berlangsung, Kamis.

Wujud Kepedulian Sosial di Bulan Ramadhan

Rosid menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda sosial organisasi dalam memperkuat kepedulian kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat sinergi antara organisasi wartawan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah serta unsur TNI dan Polri.

Menurut dia, kegiatan sosial tersebut dilakukan tanpa pamrih dan menjadi bagian dari upaya menebarkan kebaikan selama bulan Ramadhan.

Salah satu penerima takjil, Aldi, pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi kegiatan, menyambut positif aksi sosial tersebut.

Ia menilai pembagian takjil di jalan sangat membantu pengguna jalan yang masih berada dalam perjalanan saat menjelang waktu berbuka puasa.

“Menurut saya kegiatan seperti ini bagus. Sangat membantu kami yang masih di jalan untuk persiapan berbuka,” kata Aldi.

Kegiatan berbagi takjil itu diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat selama bulan Ramadhan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Gelar Buka Puasa Bersama Tokoh Agama Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu menggelar buka puasa bersama tokoh agama dan masyarakat di Riau, Kamis (12/3/26).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat di Provinsi Riau. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat.

Selain jajaran prajurit Korem 031/WB, acara juga diikuti anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta anak-anak yatim yang turut merasakan kebersamaan dalam kegiatan tersebut.

Momentum Silaturahmi di Bulan Ramadhan

Acara buka puasa bersama itu turut dihadiri Tuanku Guru H. M. Safri Sinulingga, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Agustatius Sitepu menyampaikan bahwa Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan.

Menurut dia, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang ada di daerah.

Rangkaian acara diawali dengan tausiah keagamaan dan doa bersama sebelum seluruh peserta mengikuti kegiatan berbuka puasa secara bersama-sama.

Santunan Anak Yatim dan Penguatan Kepedulian Sosial

Dalam kegiatan tersebut, Brigjen TNI Agustatius Sitepu juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan anak yatim yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran anak-anak yatim dalam acara itu menambah nuansa kebersamaan yang menjadi bagian dari semangat berbagi di bulan suci Ramadhan.

Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan antara TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Korem 031/Wira Bima semakin erat.

Seluruh rangkaian acara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh kehangatan hingga kegiatan selesai dilaksanakan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harga Rumah Sekunder Nasional Turun, Medan Justru Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Laporan Maret 2026 Rumah123 mencatat harga rumah sekunder nasional turun pada Februari 2026 di tengah inflasi tinggi dan penurunan suplai pasar.

Pasar Properti Sekunder Masih Dalam Fase Penyesuaian

Pasar properti sekunder di Indonesia masih bergerak dalam fase penyesuaian pada awal 2026. Data Flash Report Maret 2026 dari Rumah123 menunjukkan harga rumah sekunder nasional turun 1,2 persen secara bulanan pada Februari 2026.

Secara tahunan, indeks harga rumah sekunder juga terkoreksi 0,4 persen. Penurunan ini terjadi ketika inflasi nasional melonjak hingga 4,76 persen.

Selisih sekitar 4,4 persen antara inflasi dan indeks harga properti menciptakan kondisi yang tidak biasa di pasar. Secara relatif, harga properti menjadi lebih terjangkau dibandingkan kenaikan biaya hidup.

Namun kondisi tersebut tidak serta-merta mempermudah pembelian rumah. Pasokan hunian di pasar sekunder justru semakin terbatas.

Di tingkat kota, pergerakan harga juga menunjukkan perbedaan mencolok. Kota Medan mencatatkan kenaikan harga tahunan tertinggi sebesar 5,5 persen, melampaui sejumlah kota tujuan investasi seperti Denpasar dan Yogyakarta.

Sebaliknya, pasar properti di Yogyakarta mulai mengalami koreksi. Setelah sepanjang 2025 mencatat pertumbuhan dua digit, harga rumah di kota tersebut turun 2,5 persen pada Februari 2026.

Penurunan Suplai dan Pergeseran Permintaan

Head of Research Rumah123, Marisa Jaya, menilai kenaikan harga di beberapa kota menunjukkan perubahan pola permintaan pembeli.

“Lonjakan harga di area regional mencerminkan pergeseran permintaan menuju hunian yang lebih efisien dan terjangkau secara total, tetapi tetap memiliki nilai strategis,” ujar Marisa.

Ia menambahkan, fenomena tersebut menunjukkan pembeli rumah pertama dan investor skala kecil masih aktif di pasar.

Salah satu indikator penting lainnya adalah penurunan volume suplai rumah sekunder yang mencapai 7,8 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan banyak pemilik rumah memilih menahan aset mereka dibanding menjual pada harga yang dianggap belum optimal.

Menurut Marisa, penyusutan suplai di tengah minat pencarian yang relatif stabil dapat menjadi sinyal pasar mendekati fase titik terendah.

“Jika suplai terus menyusut sementara minat pencarian tetap tinggi—seperti di Tangerang yang mencapai 14,8 persen dan Jakarta Selatan 12,4 persen—pasar berpotensi memasuki fase pemulihan,” katanya.

Dari sisi permintaan, Tangerang masih menjadi wilayah paling banyak dicari secara nasional. Namun Jakarta Selatan mencatat kenaikan popularitas bulanan terbesar, menandakan minat masyarakat mulai kembali ke kawasan mapan di ibu kota.

Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan pasar properti Indonesia masih berada dalam fase konsolidasi. Harga bergerak lebih moderat, suplai menyusut, dan pembeli menjadi semakin selektif dalam menentukan pilihan hunian.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan Japto dari Kasus Rita Widyasari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno diduga menerima uang jasa pengamanan setiap bulan terkait kasus gratifikasi Rita Widyasari.

Pengembangan Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dalam pengembangan perkara gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik memperoleh informasi bahwa uang yang diduga diterima Japto berkaitan dengan jasa pengamanan dari pihak korporasi.

Menurut Asep, uang tersebut diduga tidak diberikan sekali, melainkan secara rutin.

“Informasi yang kami terima, pemberian itu dilakukan setiap bulan,” kata Asep Guntur Rahayu kepada media, Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, Japto kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa (10/3/2026). Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang telah menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidikan yang dilakukan saat ini berangkat dari dugaan gratifikasi yang terjadi ketika Rita menjabat kepala daerah.

“Perkara ini berawal dari dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Ibu RT, yang kemudian dikembangkan dalam proses penyidikan,” kata Budi Prasetyo.

Dugaan Aliran Dana dari Perusahaan Tambang

Budi menyebut pemeriksaan terhadap Japto difokuskan pada dugaan penerimaan uang dari perusahaan tambang yang kini telah berstatus tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Penyidik mendalami dugaan aliran dana dari PT ABP yang disebut terkait dengan jasa pengamanan aktivitas pertambangan.

“Penyidik mendalami dugaan penerimaan atas hasil pertambangan dari PT ABP sebagai jasa pengamanan,” ujar Budi.

Kasus ini bermula dari perkara korupsi perizinan tambang batu bara yang menjerat Rita Widyasari saat menjabat Bupati Kutai Kartanegara.

Dalam penyidikan sebelumnya, Rita diduga meminta imbalan dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi perusahaan tambang di wilayah tersebut. Dari praktik itu, ia diduga mengumpulkan dana hingga jutaan dolar.

KPK kemudian menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil korupsi tersebut.

Dalam penelusuran aliran dana, penyidik menemukan sebagian uang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin.

Penyidik juga sempat melakukan penggeledahan di kediaman Said Amin sebagai bagian dari proses penyidikan.

Pengembangan kasus kemudian berlanjut hingga penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 unit mobil dan uang tunai sekitar Rp56 miliar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Resmi Tutup TMMD Ke-127 di Kuantan Singingi

Duta Nusantara Merdeka | Kuantan Sengingi 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu menutup program TMMD Ke-127 di Desa Tanjung, Kuantan Singingi, Riau, Rabu (11/3/2026).

Penutupan kegiatan dilakukan Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., yang hadir bersama unsur pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Agustatius Sitepu menegaskan bahwa TMMD merupakan program kolaboratif yang mempertemukan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat di desa.

“Melalui TMMD ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa,” ujar Brigjen Agustatius Sitepu.

Selama pelaksanaan TMMD Ke-127 di Desa Tanjung, sejumlah kegiatan pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat.

Beberapa di antaranya meliputi pembukaan akses jalan baru, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pengadaan sumur bor guna membantu kebutuhan air bersih bagi warga.

Edukasi Masyarakat Jadi Bagian Program TMMD

Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, serta berbagai edukasi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pembangunan desa.

Program penyuluhan ini dirancang untuk memperluas pengetahuan warga sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu penting di lingkungan mereka.

Brigjen Agustatius Sitepu berharap seluruh hasil pembangunan yang telah dicapai melalui program TMMD dapat dijaga bersama oleh masyarakat.

Ia menilai keberlanjutan manfaat program sangat bergantung pada peran aktif warga dalam merawat fasilitas yang telah dibangun.

Dengan pemanfaatan yang tepat, hasil pembangunan TMMD diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi desa, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Desa Tanjung dan sekitarnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasdam XIX Resmi Tutup TMMD Ke-127, Infrastruktur Pekanbaru Dibangun

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kepala Staf Kodam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menutup TMMD Ke-127 Kodim 0301/Pekanbaru di Lapangan Kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu (11/3/2026).

Upacara penutupan dipimpin Kepala Staf Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai, jajaran TNI-Polri, kepala dinas, tokoh masyarakat, serta personel Satgas TMMD.

Dalam upacara tersebut, Brigjen Rudi Hermawan membacakan amanat Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP.

Pangdam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program TMMD hingga berjalan lancar.

Ia menegaskan bahwa TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi TNI dan Daerah Percepat Pembangunan Desa

Melalui TMMD Ke-127, Satgas TMMD bersama pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan sejumlah pembangunan fisik.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan pengerasan jalan, pembangunan box culvert, serta renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Selain pembangunan infrastruktur, program TMMD juga mencakup kegiatan nonfisik berupa penyuluhan kepada masyarakat.

Materi yang disampaikan antara lain terkait pertanian, wawasan kebangsaan, kesehatan, hukum, bahaya narkoba, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan stunting.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat, layanan pengobatan gratis, bazar murah, serta peninjauan sejumlah hasil pembangunan TMMD.

Program TMMD diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi warga, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Resmi Tutup TMMD ke-127 di Kuantan Singingi

Duta Nusantara Merdeka | Kuantan Sengingi 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menutup program TMMD ke-127 Kodim 0302/Inhu di Kuantan Singingi, Riau, Rabu (11/3/2026).

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup dalam sebuah upacara di Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung, Kuantan Singingi, Riau.

Upacara penutupan dipimpin Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP., bersama Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., yang bertindak sebagai inspektur upacara.

TMMD Perkuat Sinergi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kepada para tamu undangan.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah berita acara hasil kegiatan TMMD yang disaksikan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai dan Kapolda Riau.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Kuantan Singingi sebagai simbol sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah.

Sebagai tanda berakhirnya masa tugas satuan tugas, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai secara simbolis menanggalkan tanda peserta TMMD dari perwakilan prajurit.

Dalam amanatnya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan berbasis desa tersebut.

“TMMD merupakan program terpadu antara TNI Angkatan Darat, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan,” ujar Agus Hadi Waluyo.

Infrastruktur Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Selama pelaksanaan TMMD ke-127, sejumlah sasaran pembangunan fisik dan nonfisik berhasil direalisasikan di wilayah tersebut.

Kegiatan fisik mencakup pembangunan dan pengerasan jalan, pembangunan box culvert, serta pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, program nonfisik juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek pembangunan dan kehidupan sosial.

Menurut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, penentuan sasaran program dilakukan berdasarkan hasil observasi terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses sosial, meningkatkan mobilitas ekonomi warga, serta memperluas pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Menutup amanatnya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat gotong royong yang telah terbangun selama program berlangsung.

Upacara penutupan TMMD ke-127 juga dihadiri Bupati Kuantan Singingi beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komandan Korem 031/Wira Bima, pejabat utama Kodam XIX/Tuanku Tambusai, pejabat TNI–Polri, serta tokoh masyarakat setempat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Serangan Iran Picu Kerugian Israel, Korban dan Biaya Perang Membengkak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Serangan balasan Iran sejak 28 Februari 2026 dilaporkan menimbulkan korban dan kerugian besar di Israel di tengah operasi militer bersama Amerika Serikat.

Israel dilaporkan menghadapi tekanan besar di tengah eskalasi konflik dengan Iran yang melibatkan dukungan militer Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu.

Meski otoritas Israel menyatakan sejumlah target strategis Iran berhasil dihantam, termasuk klaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, konflik tersebut juga memicu kerugian signifikan di pihak Israel.

Selain korban jiwa, biaya militer yang terus meningkat menjadi perhatian sejumlah pengamat internasional.

Biaya Perang dan Serangan Drone Iran

Operasi militer yang berlangsung beberapa hari terakhir dilaporkan menimbulkan beban biaya perang yang sangat besar.

Beberapa laporan menyebut biaya operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran diperkirakan mencapai sekitar Rp15 triliun per hari yang pada akhirnya menjadi beban pembayar pajak di negara tersebut.

Di sisi lain, Iran dinilai menggunakan strategi serangan berbiaya lebih rendah melalui drone Shahed 136.

Drone tersebut dikenal relatif murah dibandingkan sistem senjata konvensional. Laman Scientific American memperkirakan harga satu unit Shahed 136 berada di kisaran US$20.000 hingga US$50.000 atau sekitar Rp338 juta sampai Rp845 juta.

Namun, biaya justru meningkat di pihak pertahanan udara Israel dan sekutunya karena harus mengaktifkan sistem pencegat rudal.

Salah satu sistem yang digunakan adalah rudal pertahanan udara Arrow-3 yang diperkirakan berharga sekitar US$3 juta atau lebih dari Rp50 miliar per unit.

Perbedaan biaya ini membuat serangan drone dan rudal Iran dinilai mampu menguras sumber daya pertahanan Israel dan Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Sensor Informasi dan Dampak Serangan

Di tengah konflik yang terus berlangsung, pembatasan informasi juga menjadi sorotan.

Jurnalis asal India, Praj Mohan Singh, yang baru kembali dari Israel menyatakan adanya pembatasan ketat terhadap peliputan media selama perang.

Ia mengatakan otoritas Israel tidak mengizinkan wartawan mengunjungi rumah sakit yang menampung korban maupun merekam lokasi kehancuran akibat serangan.

“Pemerintah tidak akan memberi tahu apa pun kepada Anda. Kami bahkan tidak tahu lokasi insiden yang terjadi,” ujar Singh dalam laporan yang dikutip sejumlah media internasional.

Menurut Singh, beberapa rudal Iran juga dilaporkan menghantam target tanpa didahului sirene peringatan.

Kementerian Kesehatan Israel menyatakan sedikitnya 13 orang tewas dan 1.929 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Iran sejak 28 Februari.

Sementara itu, analisis Unit Open Source Al Jazeera terhadap citra udara mengidentifikasi beberapa lokasi serangan rudal Iran yang menghantam kompleks perumahan dan tempat perlindungan sipil.

Sejumlah warga di kota Beit Shemesh juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai waktu peringatan dini yang dinilai terlalu singkat untuk mencapai tempat perlindungan.

Perdebatan mengenai dampak serangan dan pembatasan informasi tersebut terus berkembang di media sosial serta di kalangan pengamat konflik internasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gelombang Pertama Evakuasi WNI Iran Tiba di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia memulangkan 22 Warga Negara Indonesia dari Iran yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi seluruh WNI di mana pun mereka berada, termasuk di wilayah yang terdampak konflik.

“Negara hadir untuk memastikan keselamatan warga negara, termasuk mereka yang berada di kawasan konflik. Perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas pemerintah,” kata Djamari Chaniago.

Proses evakuasi ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Luar Negeri RI bersama perwakilan Republik Indonesia di kawasan memantau perkembangan situasi keamanan secara intensif.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemulangan warga negara berlangsung aman dan terkoordinasi di tengah dinamika situasi geopolitik yang terus berkembang.

Pemantauan Situasi dan Evakuasi Lanjutan

Pemerintah menyatakan proses pemantauan terhadap kondisi keamanan di kawasan konflik akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kementerian Luar Negeri RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus menjalin komunikasi dengan para WNI yang masih berada di wilayah terdampak.

Menko Polkam Djamari Chaniago mengapresiasi langkah cepat serta koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan seluruh unsur terkait dalam proses evakuasi tersebut.

Menurut dia, respons cepat pemerintah merupakan bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara yang menghadapi situasi darurat di luar negeri.

“Keselamatan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah, terutama ketika terjadi dinamika konflik internasional,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan tahapan evakuasi berikutnya akan dilakukan bagi WNI yang masih berada di wilayah terdampak konflik.

Para WNI yang masih berada di kawasan Timur Tengah diimbau terus berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia setempat agar proses perlindungan dan repatriasi dapat berjalan lancar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS dan APKOMINDO Gelar Workshop AI di Bali

Ketua Umum DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH., menyampaikan paparan dalam workshop “AI Driven Secure & Efficient: Engineering the Digital Transformation Blueprint” di Hotel Harris Sunset Road, Bali, 5 Maret 2026.

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Workshop pemanfaatan Artificial Intelligence dan keamanan siber digelar Yorindo Communication bersama APTIKNAS dan APKOMINDO di Hotel Harris Sunset Road, Bali, Rabu, 5 Maret 2026.

Transformasi Digital dan Tantangan Keamanan Siber

Yorindo Communication bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) serta Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) menggelar workshop bertajuk “AI Driven Secure & Efficient: Engineering the Digital Transformation Blueprint” di Bali.

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., yang memaparkan perkembangan ancaman siber di tengah percepatan transformasi digital.

Dalam paparannya, Slamet Aji Pamungkas menjelaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa manfaat sekaligus tantangan baru bagi organisasi dan dunia usaha.

Menurut dia, Artificial Intelligence mampu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bisnis, namun di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan siber yang semakin kompleks.

“Perkembangan AI membawa dua sisi sekaligus. Teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan siber yang lebih canggih,” ujarnya dalam sesi diskusi.

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow nasional yang digelar di 10 kota di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 untuk meningkatkan kesiapan industri menghadapi perkembangan teknologi AI dan tantangan keamanan siber.

Kedaulatan Data dan Infrastruktur Digital

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., menekankan pentingnya kesadaran para pemimpin transformasi digital terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional.

Menurut Soegiharto, organisasi dan perusahaan perlu memahami dengan jelas lokasi penyimpanan data serta menentukan strategi pengelolaan infrastruktur digital yang tepat.

“Para Digital Transformation Leaders perlu memahami di mana data disimpan dan menentukan pilihan strategis, apakah membangun infrastruktur on-premise atau memanfaatkan cloud lokal untuk menjaga keamanan aset informasi,” kata Soegiharto yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum DPP SPRI.

Selain sesi kebijakan dan keamanan siber, workshop juga menghadirkan berbagai vendor teknologi yang memperkenalkan solusi infrastruktur digital dan perlindungan data bagi sektor industri.

Account Executive Manager Sawah Cybersecurity Maria Esmeralda menjelaskan bahwa perusahaan tersebut mengembangkan pendekatan keamanan siber modern dengan dukungan tim ahli serta kolaborasi global yang melibatkan Indonesia, Belanda, dan Jepang.

Sementara itu, solusi infrastruktur digital juga dipaparkan oleh perwakilan PT Smartnetindo yang memperkenalkan sistem teknologi terintegrasi untuk mendukung implementasi transformasi digital di berbagai sektor.

Dalam sesi implementasi teknologi, Direktur SMARTPULS Agus Dedi Supriyadi mendemonstrasikan penggunaan AI automation melalui platform n8n yang memungkinkan perusahaan mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Workshop ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor, termasuk manajemen rumah sakit, industri manufaktur, perhotelan, institusi pendidikan, serta profesional teknologi informasi di Bali.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SETARA Institute Catat 221 Kasus Pelanggaran KBB 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SETARA Institute merilis data pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2025 di Jakarta, Selasa (10/3/2026), dengan mencatat 221 peristiwa dan 331 tindakan sepanjang tahun.

SETARA Soroti Regulasi Diskriminatif

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan perbedaan antara istilah “peristiwa” dan “tindakan” dalam pemantauan pelanggaran. Peristiwa merujuk pada kejadian yang dibatasi ruang dan waktu, sementara tindakan berkaitan dengan aktor yang terlibat.

"Karena satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu aktor, jumlah tindakan yang tercatat sering kali lebih tinggi dibanding jumlah peristiwa," ujar Halili saat rilis laporan bertajuk “Reorientasi Kebijakan dan Tindakan Negara”.

Dalam laporan tersebut, SETARA mencatat 221 peristiwa dengan 331 tindakan pelanggaran sepanjang 2025. Meski angka itu sedikit menurun dibanding 2024, tren lima tahun terakhir dinilai masih stagnan.

Halili menyebut sejumlah kelompok minoritas masih menjadi sasaran utama intoleransi, terutama umat Kristiani dan komunitas Ahmadiyah.

Menurutnya, sejumlah regulasi dinilai berperan sebagai pemicu diskriminasi. Ia mencontohkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang memuat syarat dukungan 90 pengguna dan 60 warga sekitar.

“Selama regulasi restriktif seperti ini masih berlaku, potensi pelanggaran kebebasan beragama akan tetap terbuka,” kata Halili.

Selain PBM 2006, ia juga menyoroti Surat Keputusan Bersama (SKB) 2008 terkait Ahmadiyah yang dinilai kerap digunakan sebagai dasar pembatasan terhadap kelompok tersebut.

Aktor Pelanggaran dan Rekomendasi Kebijakan

Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA Institute, Harkirtan Kaur, memaparkan bahwa pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh aktor non-negara dibanding aktor negara.

Dari total 331 tindakan, sebanyak 197 dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, 128 tindakan melibatkan aktor negara, dengan pemerintah daerah menjadi pelaku paling dominan melalui kebijakan yang dinilai diskriminatif.

Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah pola utama pelanggaran, antara lain keberadaan regulasi diskriminatif, keberpihakan aparat kepada kelompok mayoritas, serta penyederhanaan kasus intoleransi oleh pejabat publik.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyerangan rumah doa di Padang Sarai yang menyebabkan kerusakan bangunan serta melukai anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan.

Selain itu, diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah juga terus terjadi, termasuk pelarangan kegiatan Jalsah Salanah di beberapa daerah.

Laporan SETARA Institute juga menunjukkan Jawa Barat masih menjadi wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi.

Organisasi tersebut mendorong pemerintah melakukan reorientasi kebijakan dengan meninjau ulang regulasi yang dinilai diskriminatif serta memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.

SETARA juga mendorong percepatan penyusunan peraturan presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti PBM 2006 guna memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga Idulfitri 2026 meski harga minyak dunia menembus USD100 per barel.

Pemerintah Jamin Harga BBM Tetap Stabil

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Bahlil menegaskan kondisi pasokan energi nasional saat ini masih aman. Stok BBM maupun Liquified Petroleum Gas (LPG) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita melihat harga minyak dunia sekarang sudah melampaui USD100 per barel. Ini terjadi karena konflik Iran, Israel, dan Amerika. Tapi stok kita aman, tidak ada masalah,” ujar Bahlil.

Pernyataan itu disampaikan usai membuka Bazar Semarak Ramadhan 2026 di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga energi. Namun hingga Idulfitri, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah komprehensif menghadapi situasi global. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, pasokan BBM sampai Lebaran terjamin,” kata Bahlil.

Harga Minyak Dunia Naik akibat Konflik Timur Tengah

Lonjakan harga minyak mentah global terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, khususnya pada jalur distribusi minyak strategis.

Sejumlah laporan pasar energi menunjukkan harga minyak mentah dunia telah melampaui USD100 per barel. Bahkan minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) bergerak di kisaran USD100 hingga USD110 per barel.

Kenaikan harga tersebut dipicu potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah serta meningkatnya permintaan energi dari negara konsumen utama.

Meski tekanan harga global meningkat, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar energi dunia.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak harga minyak internasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Yusril Tegaskan Rehabilitasi Delpedro Sudah Diputus Pengadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ( Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan rehabilitasi Delpedro dkk telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026), sementara tuntutan ganti rugi ditempuh lewat praperadilan.

Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi permintaan Delpedro dan kawan-kawan agar negara memulihkan nama baik sekaligus memberikan ganti rugi setelah mereka divonis bebas.

Delpedro sebelumnya terseret perkara dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang berujung kericuhan pada Agustus 2025. Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain membebaskan para terdakwa, majelis hakim juga mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusan. Hal itu, menurut Yusril, berarti pemulihan nama baik telah diberikan melalui mekanisme peradilan.

“Majelis hakim telah menyatakan merehabilitasi nama baik, kemampuan, serta harkat dan martabat Delpedro dan kawan-kawan. Karena itu, hak rehabilitasi sudah dipenuhi melalui putusan pengadilan,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, dengan adanya putusan tersebut, Presiden tidak perlu lagi mengeluarkan keputusan khusus mengenai rehabilitasi apabila permohonan serupa diajukan.

Ganti Rugi Harus Ditempuh Melalui Praperadilan

Terkait tuntutan ganti rugi akibat penangkapan dan penahanan sebelum putusan bebas, Yusril menjelaskan bahwa mekanismenya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Menurut dia, permohonan ganti rugi dapat diajukan melalui proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Berdasarkan Pasal 176 dan 177 KUHAP baru, hakim yang memeriksa perkara pokok dapat pula memeriksa permohonan ganti rugi dalam sidang praperadilan,” kata Yusril.

Ia menegaskan pemerintah, kepolisian, maupun kejaksaan tidak dapat secara langsung memberikan ganti kerugian tanpa melalui putusan pengadilan.

Mekanisme tersebut, lanjutnya, telah diatur dalam Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP baru yang mengatur proses tuntutan ganti rugi akibat tindakan hukum.

Yusril mempersilakan Delpedro menempuh jalur hukum tersebut untuk memperjuangkan haknya.

Menurut dia, jika langkah itu ditempuh, perkara tersebut berpotensi menjadi preseden penting dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

“Jika dia mengajukan praperadilan untuk menuntut ganti rugi, bisa saja perkara ini menjadi yurisprudensi bagi penanganan kasus serupa di masa depan,” ujarnya.

Yusril juga menekankan bahwa aparat penegak hukum perlu berhati-hati sebelum melakukan penangkapan, penahanan, maupun penuntutan terhadap seseorang.

Jika alat bukti belum cukup kuat, menurutnya, tindakan hukum tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali.

“Apabila pada akhirnya terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, negara berkewajiban merehabilitasi dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul,” tegas Yusril.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungan Pangdam XIX Tuanku Tambusai ke Kodim 0302 Inhu, Ini Pesannya

Duta Nusantara Merdeka | Indragiri Hulu 

Panglima Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Distrik Militer 0302/Indragiri Hulu pada Selasa (10/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan satuan sekaligus untuk meninjau langsung kondisi serta kesiapan prajurit di wilayah jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut Komandan Kodim 0302/Inhu, Bangun Bara Kurniawan Prabowo, beserta para perwira Kodim melalui tradisi penyambutan satuan.

Prosesi dimulai dengan pengalungan bunga, dilanjutkan laporan satuan oleh Dandim, penghormatan jajar prajurit, serta penampilan tari persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan.

Setelah prosesi penyambutan, Pangdam meninjau perkembangan pembangunan Markas Kodim 0302/Inhu yang saat ini terus dilakukan secara bertahap.

Kegiatan kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan video conference bersama satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dalam agenda tersebut, Dandim 0302/Inhu juga memaparkan laporan satuan yang mencakup kondisi wilayah, pelaksanaan pembinaan teritorial, serta program kerja yang tengah dijalankan di wilayah Indragiri Hulu.

Pangdam Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Prajurit

Dalam arahannya kepada prajurit dan anggota Persit Kodim 0302/Inhu, Pangdam menekankan pentingnya menjaga disiplin serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, prajurit TNI harus mampu menjalankan tanggung jawab secara maksimal dengan tetap mengedepankan loyalitas dan dedikasi terhadap institusi serta negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemanunggalan antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan.

Hubungan yang harmonis dengan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan tugas teritorial yang dijalankan satuan kewilayahan.

Selain memberikan arahan, Pangdam juga menyampaikan motivasi kepada seluruh prajurit agar terus menjaga semangat pengabdian serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Rangkaian kunjungan kerja Pangdam XIX/Tuanku Tambusai di Kodim 0302/Inhu ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di lingkungan satuan.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus bagian dari komitmen TNI dalam mendukung upaya menjaga keseimbangan alam.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar, serta diikuti oleh prajurit dan jajaran Kodim 0302/Inhu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA-RI Rilis Kaos Atribut Jurnalis Peliput Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) meluncurkan kaos atribut keanggotaan bagi jurnalis peliput peradilan di Jakarta, Sabtu (7/3).

FORSIMEMA-RI secara resmi memperkenalkan kaos atribut keanggotaan sebagai identitas organisasi bagi para jurnalis yang tergabung dalam forum tersebut.

Atribut ini diperuntukkan bagi anggota FORSIMEMA-RI yang selama ini menjalankan tugas peliputan di berbagai satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia.

Peluncuran atribut tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sekaligus mempererat solidaritas di antara para jurnalis yang aktif meliput perkembangan lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan peradilan di bawahnya.

Kaos atribut tersebut dirancang dengan warna dasar putih, dipadukan dengan logo FORSIMEMA-RI pada bagian dada serta aksen hijau tua di bagian lengan.

Desain tersebut, menurut pengurus forum, dipilih untuk merepresentasikan nilai profesionalisme, keterbukaan, dan kebersamaan di kalangan jurnalis peliput lembaga peradilan.

“Kaos atribut keanggotaan ini memadukan integritas sebagai fondasi moral dengan kolaborasi sebagai penggerak kerja bersama. Kombinasi itu penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama di wilayah kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan,” ujar Syamsul Bahri, dalam keterangan pers, Sabtu (7/3).

Menegaskan Integritas dan Kolaborasi Media

Selain menampilkan identitas organisasi, atribut tersebut juga memuat slogan “Integritas Oke, Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess.”

Menurut Syamsul Bahri, frasa “Integritas Oke” menekankan pentingnya kejujuran, etika, dan konsistensi sikap dalam menjalankan profesi jurnalistik.

“Tanpa integritas, informasi yang disampaikan kepada publik tidak memiliki nilai dan tidak akan dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, frasa “Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess” mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan kerja yang konstruktif antara media dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan.

Ia menilai peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks lembaga peradilan, sinergi antara media dan institusi negara dinilai penting untuk menjaga transparansi informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Syamsul Bahri menambahkan, media memiliki fungsi sebagai jembatan informasi yang akurat dan edukatif, sekaligus menjalankan peran kontrol sosial terhadap jalannya lembaga peradilan.

“Media juga menjadi mitra dalam menjaga marwah peradilan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan harapan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti dinamika dunia informasi di era digital yang semakin terbuka. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah memproduksi dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform, termasuk fenomena citizen journalism.

Namun demikian, wartawan profesional tetap memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, regulasi tersebut menegaskan bahwa media profesional tetap menjadi bagian penting dari pilar demokrasi.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri menilai komunikasi yang harmonis antara media eksternal dan unit hubungan masyarakat di lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan, menjadi faktor penting dalam penyampaian informasi kepada publik.

Ia juga menyinggung berbagai program yang terus disampaikan pimpinan Mahkamah Agung, termasuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto.

Menurutnya, program-program tersebut memerlukan dukungan komunikasi yang kuat antara lembaga dan media agar dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

“Harus ada harmonisasi dan komunikasi yang solid antara media dan humas. Tanpa sinergi tersebut, berbagai program yang dicanangkan pimpinan Mahkamah Agung tidak akan tersampaikan secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui peluncuran atribut resmi ini, FORSIMEMA-RI berharap semangat integritas, sinergitas, dan kolaborasi di kalangan jurnalis peliput peradilan semakin menguat.

Forum tersebut juga berharap komunikasi publik di lingkungan lembaga peradilan dapat terus berkembang secara transparan dan konstruktif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam Tuanku Tambusai Resmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Indragiri Hulu

Duta Nusantara Merdeka | Indragiri Hulu 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Ringin, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Senin (9/3/2026).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah pedesaan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di kawasan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses transportasi.

Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Menurut dia, kontribusi TNI melalui pembangunan infrastruktur tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan wujud kepedulian TNI AD untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Jembatan ini diharapkan memberi manfaat besar bagi warga Desa Ringin dan sekitarnya, terutama untuk mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses pelajar menuju sekolah,” ujarnya.

Dorong Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan

Keberadaan Jembatan Garuda Merah Putih diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan antarwilayah.

Akses penyeberangan yang sebelumnya terbatas kini menjadi lebih aman, termasuk bagi para pelajar yang setiap hari menuju sekolah dari desa sekitar.

Tokoh masyarakat setempat, Datuk Usman, juga menyampaikan apresiasi kepada TNI AD serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, acara peresmian turut diisi dengan penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat.

Usai kegiatan simbolis, Pangdam bersama pejabat daerah dan unsur Forkopimda meninjau langsung kondisi jembatan yang baru diresmikan tersebut.

Peresmian ini juga terhubung melalui video conference dengan peluncuran Jembatan Garuda Merah Putih secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat dari Aceh Utara bersama Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur TNI AD.

Pembangunan jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjadi simbol kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI Bangun 200 Jembatan Garuda, Akses Desa di Riau Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Riau 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han secara resmi meluncurkan Program 200 Titik Jembatan Garuda di Provinsi Riau, Senin (9/3/2026).

Program ini digagas sebagai upaya membuka akses desa-desa yang selama ini masih terisolasi, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di jalur penghubung Desa Belimbing dan Desa Ringin, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalur tersebut selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setempat.

Menurut Sitepu, pembangunan jembatan merupakan langkah konkret TNI dalam membantu masyarakat desa memperoleh sarana transportasi yang lebih layak.

“Program 200 Titik Jembatan Garuda ini bertujuan membuka isolasi desa dan mempermudah aktivitas masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun layanan kesehatan,” ujarnya.

Dorong Mobilitas dan Ekonomi Masyarakat

Selama ini, sebagian warga harus menempuh perjalanan lebih jauh karena keterbatasan jembatan yang memadai di wilayah tersebut.

Dengan adanya pembangunan jembatan baru, mobilitas masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Selain memperlancar akses antar desa, keberadaan jembatan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Distribusi hasil pertanian dan perkebunan menjadi lebih mudah, sehingga aktivitas ekonomi desa dapat berkembang lebih baik.

Sitepu menegaskan, TNI akan terus hadir melalui berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Sambut Ramadan, DYK Mahkamah Agung Salurkan 1.675 Paket Sembako Murah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi perempuan peradilan Dharmayukti Karini Mahkamah Agung menyalurkan 1.675 paket sembako murah bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/3), dalam rangka Ramadan.

Semangat Berbagi di Lingkungan Peradilan

Suasana Ramadan dimaknai dengan semangat berbagi oleh Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung. Organisasi perempuan di lingkungan peradilan itu kembali menggelar kegiatan sosial melalui penyaluran paket sembako murah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Program ini menjadi agenda rutin DYK MA setiap Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan peradilan.

Pada tahun ini, DYK MA menyiapkan sebanyak 1.675 paket sembako murah. Paket tersebut berisi sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya minyak goreng, gula, mentega, dan biskuit.

Bantuan itu diperuntukkan bagi PNS Golongan I dan II, PPPK, pegawai outsourcing, petugas kebersihan, serta petugas keamanan yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung dan unit Eselon I di bawahnya.

Selain penyaluran paket sembako murah, organisasi ini juga memberikan santunan kepada para marbot atau pengurus masjid dan musala di lingkungan Mahkamah Agung sebagai bagian dari menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ketua MA: Bantuan Perkuat Kepedulian Sosial

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai program sosial yang digagas DYK MA menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.

Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan empati terhadap mereka yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sunarto juga menekankan bahwa kegiatan berbagi tidak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan peradilan.

“Ketika kita berbagi, kita juga sedang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosial serupa terus dikembangkan melalui berbagai program lain, seperti pemberian beasiswa bagi anak aparatur peradilan yang berprestasi, bantuan bagi panti asuhan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Titiek Poedji S. Suharto, menyatakan kegiatan sembako murah merupakan program rutin organisasi setiap Ramadan.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi sarana bagi anggota organisasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat peran Dharmayukti Karini di lingkungan peradilan.

Selain program sembako murah, DYK MA juga berencana menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan yang dijadwalkan pada Juli mendatang, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Acara itu turut disaksikan pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, pejabat Eselon I, serta pengurus pusat Dharmayukti Karini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More