Sampaikan Sejumlah Fokus Utama di Tahun 2023, Jasa Raharja Gelar Media Gathering

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 terkait penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak, menjadi salah satu fokus utama Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional di tahun 2023. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (20/03/2023). 

 

“Aturan penghapusan data regident terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK, telah dilakukan berbagai kajian dan pembahasan di tahun lalu,“ kata Rivan.

Dari berbagai pembahasan tersebut, kata Rivan, telah ditetapkan tiga poin utama: 

Pertama, Jasa Raharja akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan masa laku kendaraan bermotor melalui Website dan USSD. 

Kedua, Korlantas Polri akan menyusun petunjuk arah /surat telegram sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74. 

Ketiga, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah akan menyusun edaran penghapusan BBNKB II serta kajian atas penghapusan Pajak Progresif. 

“Dari berbagai persiapan yang telah kami lakukan di tahun 2022, Tim Pembina Samsat Nasional sepakat untuk mengimplementasikan aturan tersebut mulai diawal tahun ini,” ujar Rivan. 

Disaat yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, mengatakan, pihaknya bersama Tim Pembina Samsat telah berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi aturan tersebut. “Polri selama ini hanya menunggu di belakang loket. Artinya yang tidak daftar tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, sekarang kami di kantor Samsat berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD-nya,” ujarnya. 

Di era modern seperti saat ini, kata Firman, Tim Pembina Samsat Nasional terus berupaya mencari cara-cara efektif untuk mengedukasi masyarakat patuh membayar pajak. “Ini tentu harus dikerjakan sekarang, dan harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik,” tambah Firman. 

Sementara itu, Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Budi Ernawan, juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. “Dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap membayar PKB, maka sudah tentu akan menghambat laju pembangunan di daerah,” katanya. 

Budi berharap, dengan diimplementasikannya sanksi terhadap para penunggak pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya akan terus meningkat. “Upaya tersebut juga kita dorong dengan relaksasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian keringanan denda atau pokok pajak, bahkan penghapusan pajaknya,” terang Budi. 

Sesuai peraturan undang-undang penghapusan biaya balik nama (BBN2) dan progresif merupakan kewenangan pemprov dan saat ini sudah 60% pemprov melakukan penghapusan BBN2, dan untuk pajak progresif 30%. 

Mudik Bersama BUMN 2023

Selain implementasi UU 22 Tahun 2029, dalam Media Gathering itu juga membahas terkait program Mudik Gratis Bersama BUMN, dimana Jasa Raharja kembali dipercaya untuk menjadi koordinator. 

Lebih lanjut, Rivan menyampaikan, tahun ini Kementerian BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan 7 kapal laut. 

Khusus Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja, Rivan menyampaikan, pihaknya menyediakan 131 armada bus untuk kuota 6.300 pemudik, dan 24 rangkaian kereta api untuk 14.000 pemudik. 

Sejumlah armada tersebut, akan diberangkatkan dari empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. “Total pemudik yang akan kita berangkatkan adalah 20.300 orang,” ujarnya. 

Rencananya, mudik bersama Jasa Raharja tahun ini, untuk armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. 

Sedangkan untuk moda transportasi kereta api, akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April 2023. 

Pendaftaran mudik bersama Jasa Raharja, telah dilaksanakan secara online mulai 15 Maret 2023. 

Adapun, sejumlah persyaratannya, antara lain seperti KTP dan SIM C yang masih berlaku, STNK sepeda motor, serta Kartu Keluarga/Surat Nikah. “Kami melihat masyarakat sudah sangat antusias untuk mendaftar,” kata Rivan. 

Rivan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman. “Harapan kami, teman-teman media juga bisa terus menginformasikan terkait kegiatan ini, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat,” imbuhnya.

 

Selain kedua topik besar tersebut, Media Gathering sebagai salah-satu ajang silaturahmi dengan awak media tersebut juga membahas terkait update kinerja Jasa Raharja tahun 2022, strategi korporasi tahun 2023, serta penyampaian hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional Tahun 2023.

 

Pembentukan Medical Advisory Board 

Dalam kesempatan yang sama, Jasa Raharja juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Ahli Kesehatan Medical Advisory Board, untuk standardisasi dan optimalisasi biaya santunan perawatan. 

Rivan menyampaikan, Medical Advisory Board merupakan organisasi non struktural di Jasa Raharja yang terdiri dari ahli eksternal dan pegawai internal. “Medical Advisory Board dibentuk bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan, pertimbangan, dan/atau pedoman yang digunakan sebagai standar obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang bermutu, rasional, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rivan.

 

Adapun, lanjut Rivan, fungsi utama Medical Advisory Board, pertama, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan korban kecelakaan di rumah sakit, rasional dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar profesi medis. 

Kedua, memastikan kebutuhan medis para korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja dengan biaya rumah sakit yang wajar. 

Ketiga, terwujudnya transfer of knowledge dalam bidang medis dari dokter spesialis ke dokter konsultan Jasa Raharja. “Keempat, mewujudkan terkendalinya kemitraan antara Jasa Raharja dengan rumah sakit dan dokter, khususnya dalam aspek pelayanan medis,” papar Rivan.

Turut hadir sebagai narasumber, antara lain Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. (Lak)

Read More

Jasa Raharja Serahkan Bantuan kepada Kostrad

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Jasa Raharja menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berupa helm, traffic cone, dan senter.

Sejumlah alat keselamatan lalu lintas tersebut, diserahkan oleh Direktur

Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, kepada Pangkostrad Letjen. TNI.

Maruli Simanjuntak, M.Si, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kostrad dan Apel

Komandan Satuan Jajaran Kostrad, yang digelar di Malang, Jawa Timur pada

Jumat (17/03/2023).

“Kami selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Para anggota TNI juga menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, yang tentunya memiliki risiko berkendara. Sinergitas dan koloborasi langsung Jasa Raharja kepada para stakeholder serta masyarakat untuk selalu bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk pertumbuhan ekonomi bangsa,” kata Dewi usai serah terima bantuan tersebut.

Dewi mengatakan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab

dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, gencar melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. 

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Jasa

Raharja, Hervanka, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Timur, Eva Yuliasta, Kaskostrad Mayjen. TNI Muhammad Nur Rahmad, S.I.P., dan Irkostrad Mayjen. TNI. Dian Sundiana, S.E., M.M. (Lak)

Read More

APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI Sampaikan sikap Terkait 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tanggal 15 Januari 2014 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya 74.962 desa di seluruh Indonesia, dimana tanggal tersebut pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan lahirnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dampak dirasakan sangat besar dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut, ada semangat sangat besar dari pemerintahan dan masyarakat desa dengan legacy dan pengakuan dari negara untuk tumbuh, berkembang dan maju sebagai tulang punggung utama pembangunan Nasional.

Era pemerintahan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam Pembangunan Desa, Bapak Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanah UU no. 6 tahun 2014, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung UU no. 6 tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM Desa serta pembangunan infrastruktur pembangunan yang sangat besar di desa-desa diseluruh Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa dapat dilihat dari besarnya anggaran APBN yang telah dikucurkan menjadi Dana Desa yaitu sebesar 468,6 Trilyun dari tahun 2014-2022 dengan dampak luar biasa bagi pembangunan desa diantaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4500 unit, terbangunnya Jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa, terbangunnya 1,3 juta unit jembatan penghubung desa dan antar desa, terbangunnya 10.300 pasar desa mendukung mobilitas sirkulasi ekonomi desa, terbentuknya 57.216 unit Badan Usaha Milik Desa, terbangunnya 6,120 Unit tambah perahu, 62,500 ribu unit penahan tanah, perbaikan longsor, lebih 20 juta aparat desa, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan desa, serta kelompok Pembina Pendidikan, sosial dan kemasyarakatan mendapatkan pembinaan, kursus, Pendidikan, keterampilan dari dana desa. Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

Tujuan pembentukan wadah Desa Bersatu. "Desa Bersatu ini merupakan wadah yang ditujukan untuk mengkosolidasikan seluruh kekuatan desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa melalul asas kebersamaan dari tiga organisasi desa. Harapannya, kepentingan Desa dapat diperjuangkan dengan optimal melalui Desa Bersatu ini. Desa Bersatu juga dihadirkan untuk menjadi wadah memperjuangkan dan mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"Kami memandang bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 perlu dievaluasi secara bersama-sama sehingga benar-benar memberikan kebermanfaatan untuk pembangunan desa. Selain itu, kami juga memperjuangkan agar lahirnya UU Desa bisa ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat desa, para pejuang UU Desa, dan para stakeholders desa," kata Muhammad Asri Anas, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi di Jakarta, Minggu (19/03).

Sehubungan dengan hal ini tersebut, Maka tiga organisasi desa yaitu: APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI secara bersama-sama juga menyampaikan sikap terhadap 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa. Sikap dari tiga organisasi yang tergabung dalam wadah Desa Bersatu tersebut terjabarkan dalam 6 (enam) poin utama. Berikut sikap APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada Pemerintahan, sebagai amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kami berpendapat bahwa regulasi dan pelembagaan dalam pelaksanaan UU Desa, nyata-nyata berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan desa. Kami mencermati bahwa PERPRES No. 11 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendagri dan PEPRES No. 12 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendes PDTT perlu dicabut dan diperbaharui agar Ruang Lingkup UU Desa bisa dilaksanakan dalam kelembagaan yang efektif.

3. Kami berpandangan bahwa proses pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten nyata-nyata tidak berjalan secara vertikal birokrasi pemerintahan, sehingga pada ujungnya mempersulit Desa beserta Aparatnya dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan di bawah UU Desa yang tidak harmonis, bahkan saling bertabrakan antara satu dengan yang lain.

4. Kami berpandangan bahwa seiring dengan kehidupan politik yang belum baik-baik saja, kami meminta agar pelaksanaan UU Desa tidak menjadi pintu masuk bagi politisasi desa, apalagi menjelang tahun politik 2024.

5. Kami berpandangan bahwa program-program yang hadir dan mengalir dari Pemerintah Pusat tidak saja mendistorsi asas subsidiaritas, tetapi juga berbagai program yang didasarkan pada surat edaran Menteri merupakan program yang secara performance dan tanggung jawab bukan merupakan program Kementerian Desa PDTT. Dalam hal ini bisa dilihat, misalnya SDG's dan Stunting yang layak disamakan dengan stuntman dalam sebuah film.

6. Kami berpandangan bahwa perlu adanya Penetapan Hari Desa Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap desa. Olehnya itu, kami memohon kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan dan mengesahkan hari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Hari Desa Nasional yang jatuh pada tanggal 15 Januari setiap tahunnya.

"Kami sangat berharap, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan stakeholders lainnya. Sehingga, Desa bukan lagi menjadi objek pembangunan atau hanya menjadi program Kementerian, tetapi menjadi subjek dan pelaku utama pembangunan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sri Rahayu Usmi: Kami Sambut Baik Lahirnya Undang-Undang tentang Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tanggal 15 Januari 2014 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya 74.962 desa di seluruh Indonesia, dimana tanggal tersebut pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan lahirnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dampak dirasakan sangat besar dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut, ada semangat sangat besar dari pemerintahan dan masyarakat desa dengan legacy dan pengakuan dari negara untuk tumbuh, berkembang dan maju sebagai tulang punggung utama pembangunan Nasional.

Era pemerintahan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam Pembangunan Desa, Bapak Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanah UU no. 6 tahun 2014, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung UU no. 6 tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM Desa serta pembangunan infrastruktur pembangunan yang sangat besar di desa-desa diseluruh Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa dapat dilihat dari besarnya anggaran APBN yang telah dikucurkan menjadi Dana Desa yaitu sebesar 468,6 Trilyun dari tahun 2014-2022 dengan dampak luar biasa bagi pembangunan desa diantaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4500 unit, terbangunnya Jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa, terbangunnya 1,3 juta unit jembatan penghubung desa dan antar desa, terbangunnya 10.300 pasar desa mendukung mobilitas sirkulasi ekonomi desa, terbentuknya 57.216 unit Badan Usaha Milik Desa, terbangunnya 6,120 Unit tambah perahu, 62,500 ribu unit penahan tanah, perbaikan longsor, lebih 20 juta aparat desa, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan desa, serta kelompok Pembina Pendidikan, sosial dan kemasyarakatan mendapatkan pembinaan, kursus, Pendidikan, keterampilan dari dana desa. 

Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

"Dengan adanya UU Desa, Kepala Desa diberi kewenangan yang luar biasa. Jadi kami berharap apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo tadi bisa segera terlaksana. Kemudian saya berharap desa semakin kuat dengan kebersamaan," kata Sri Rahayu Usmi Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jakarta, Minggu (19/03).

"Dengan adanya rencana 10% dana desa dari APBN kami menyambut baik hal tersebut, karena bisa lebih meningkatkan serta memacu pembangunan di desa. Dan diharapkan tidak ada lagi pembangunan desa yang tertinggal," ucapnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Dorong Pemuda Wujudkan Ketahanan Energi

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro 

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra menjadi narasumber dalam Sekolah Kader Pejuang Energi di Bojonegoro, Jawa Timur. 

Pada kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini menyampaikan mengenai dampak invasi Rusia ke Ukraina yang memicu kenaikan harga energi internasional. 

“Share ekspor Rusia terhadap ekspor dunia pada batubara yaitu ketiga dunia atau sebesar 17,8%. Sedangkan untuk minyak menduduki nomor tiga dunia atau sebesar 12,1%, dan gas alam nomor dua di dunia atau sebesar 16,6%,” ungkapnya, Sabtu (18/3/2023).

Untuk itu, ia mendorong pemuda memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan energi di tanah air, yang pendistribusiannya mengacu dan memperhatikan aspek 4A.

"Acuan distribusi energi itu memperhatikan aspek 4A, yaitu Availability, Affordability, Accesibility, dan Acceptability," jelas pria yang sebelumnya berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Lebih lanjut, Yapit berpesan agar peserta dapat memahami secara menyeluruh bagaimana Indonesia menghasilkan dan juga mendistribusikan energi kepada masyarakat Indonesia, secara adil dan merata.

Untuk itu, ia pun berharap pemuda dapat menjawab seluruh tantangan pengelolaan energi di tanah air dan menjadi salah satu mitra BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM nasional. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan sektor energi mengalami fluktuasi, baik harga, maupun ketersediaan.

Sekolah Kader Pejuang Energi memiliki target untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan di sektor energi kepada pemangku kepentingan dan pendampingan pemuda desa sadar energi. Di samping itu, GMNI juga akan terjun langsung untuk mengawal dan menyebarluaskan kebijakan energi Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk kebijakan hilir migas, seperti Program BBM 1 Harga. (Arianto)

Read More

Polresta Bandara Soetta Ungkap Kasus Pemerasan dan Pencurian dengan Kekerasan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) berhasil mengungkap kasus pemerasan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Terminal III Bandara Soetta, Tangerang, Banten. 

Para pelaku yang berhasil ditangkap oleh jajaran Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polresta Bandara Soetta yaitu FF (21) laki-laki, asal Kota Sukabumi, Jawa Barat; IK (22) laki-laki, asal Kabupaten Garut, Jawa Barat dan GEJ (34) laki-laki yang berprofesi sebagai karyawan swasta asal Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan. 

"Korban tindakan pemerasan dan/atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah empat orang CPMI yang hendak berangkat ke Filipina," kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi saat konferensi pers di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Sabtu (18/3/2023).

Menurut Reza, kasus ini terungkap karena ada keributan berupa teriakan dari korban, sehinga dihampiri oleh petugas keamanan Bandara Soetta atau aviation security (Avsec), kemudian melaporkan ke pihak Polresta Bandara Soetta.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan, pada hari Minggu 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saat piket Reskrim melakukan observasi di Terminal III Bandara Soetta,  muncul  laporan dari penumpang Aboy Riyadi ( CPMI ) yang akan berangkat ke negara Filipina menggunakan pesawat Cebu Pacific pukul  00.30 WIB.

Aboy bersama 3 temannya telah menjadi korban perampasan atau pencurian dengan kekerasan oleh tersangka. 

"Barang-barang milik korban berupa handphone (telepon genggam), uang tunai, dokumen keberangkatan seperti paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP),  diambil oleh pelaku sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 8 juta,"  kata Reza.

Lebih rinci, Kasat Reskrim mengatakan, modus operandi yang dilakukan pelaku dalam aksinya yakni berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kepada calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri.

"Dengan membawa airsoft gun model pistol, para tersangka menggiring calon pekerja migran Indonesia ke dalam mobil milik tersangka. Selanjutnya mengambil barang milik korban serta menghubungi agen yang menempatkan calon pekerja migran untuk meminta tebusan uang," ujarnya.

"CPMI yang berangkat akan menjadi terbeban karena isu pemerasan oleh orang yang mengaku petugas dan membuat nama baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar," katanya. 

Ada sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka yaitu berupa 

1 pucuk airsoft gun jenis pistol yang dipergunakan oleh tersangka 1 untuk melakukan ancaman kekerasan; 1 unit kendaran roda 4 Suzuki Ertiga yang digunakan oleh tersangka 1 untuk melakukan tindak pidana; 3 unit telepon genggam yang digunakan oleh para tersangka untuk berkomunikasi; 1 buah tas selempang yang digunakan oleh tersangka 2 untuk menyimpan hasil tindak pidana dan 1 buah tas selempang yang digunakan oleh tersangka 1 untuk menyimpan peluru jenis gotri. 

Adapun, Para tersangka dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dengan  ancaman  hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

Selain itu, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat ke-2 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara (Ayat 1) dan  hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun,  jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Ayat 2).

Polresta Bandara Soetta mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan seseorang yang mengaku petugas kepolisian tanpa dilengkapi dengan surat tugas, dan selalu berhati-hati di mana pun berada.

Untuk diketahui, di wilayah Bandara Soetta selalu dijaga keamanan dan ketertibannya.

Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan agar pendekatan pencegahan kejahatan menjadi pola utama dalam tugas kepolisian. 

"Kami jajaran Polresta siap melaksanakan perintah tersebut dan meminta bantuan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Soetta untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah bandara sebagai rumah bersama," ujarnya. 

"Apabila menemukan informasi kejahatan, silakan melaporkan langsung di setiap terminal dan area wilayah Bandara Soetta, karena banyak petugas kepolisan dan petugas Avsec yang siap menerima laporan dari siapapun terkait Kamtibmas di wilayah Bandara Soetta," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Sosialisasi Peraturan Penyediaan BBM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menjamin pengaturan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, BPH Migas sosialisasikan peraturan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat daerah di Kantor Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (16/03).

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, Pemerintah perlu menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM serta menentukan konsumen pengguna yang berhak atas BBM Bersubsidi. “Ini salah satu wujud nyata Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, ungkap Abdul Halim Komite BPH Migas dalam sambutan pada acara sosialisasi tersebut. 

Sebagai badan pengatur, BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketersediaan, memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). 

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dan badan usaha terkait, ditekankan status BBM bersubsidi yang harus tepat sasaran. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT). “Perka tersebut menjadi landasan bagi para konsumen pengguna untuk dapat mengonsumsi BBM sesuai peruntukkan”, imbuh Abdul.

Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, pengawasan menjadi hal yang penting setelah adanya aturan. Dengan menjalin kerja sama dengan lembaga keamanan, BPH Migas berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan memberantas tindak kejahatan dari kegiatan penyaluran dan pendistribusian BBM. 

Abdul menjelaskan bahwa melalui Pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, diharapkan BBM Bersubsidi dapat disalurkan dengan tepat sasaran, khususnya bagi konsumen pengguna non transportasi serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Selain melakukan kegiatan sosialisasi peraturan, Komite BPH Migas Abdul Halim juga melakukan pengawasan di Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) dan Mini Jobber yang berada di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur (17/03). “Kegiatan pengawasan di lembaga penyalur memberikan informasi dan kepastian terkait stok dan seberapa tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi yang diberikan sejumlah kuota per daerah oleh BPH Migas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang berhak yang dapat manfaat,” tutup Abdul. (Arianto)

Read More

BPH Migas Dorong Implementasi Pengaturan Pengguna Solar Subsidi dengan QR Code

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPH Migas terus mendorong Pertamina untuk meningkatkan implementasi Program Subsidi Tepat kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan perluasan penerapan implementasi secara menyeluruh (full cycle) untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar Subsidi dengan menggunakan QR Code.

Program ini dibangun sebagai alat pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi, untuk memastikan hanya orang yang berhak yang dapat membeli BBM tersebut.

Pada pelaksanaan implementasi program Subsidi Tepat ini, Pertamina sebagai badan usaha penugasan melakukan verifikasi dan pencocokan data, sebagai langkah awal penghimpunan data base konsumen, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak mendapatkan subsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Dengan penerapan full cycle ini, memudahkan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menggunakan JBT Solar. Implementasi program ini memang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pertamina sebagai badan usaha penugasan, pemilik SPBU, bahkan sampai operator lapangan, dan juga tentunya masyarakat sendiri, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi kendaraan yang menyalahgunakan distribusi JBT Solar” jelas Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, saat melakukan kunjungan lapangan pengawasan BBM di SPBU yang berlokasi di Jalan Airport Ngurah Rai, Bali, Jumat (17/03/2023).

Dalam kesempatan ini, Erika juga berbincang dengan konsumen pengguna yang sedang mengantri mendaftarkan kendaraannya agar mendapatkan QR code. Dalam perbincangan, disimpulkan bahwa untuk wilayah Bali, pelaksanaan sudah berjalan dengan lancar. Jika konsumen pengguna telah melengkapi persyaratan, seperti foto Surat Tanda Nomor Kendaraan, foto Kartu Tanda Penduduk, foto diri, foto kendaraan tampak keseluruhan, dan foto kendaraan tampak depan nomor polisi, konsumen hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mendapatkan QR Code.

*Kerahasiaan Data Perlu Dijaga*

Sementara itu, Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menambahkan, QR code harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing pengguna agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengingat QR Code tersebut berisi volume BBM yang menjadi hak konsumen.

“Bagi masyarakat yang memiliki QR Code harus dijaga dengan baik dan jangan ditaruh di sembarang tempat, karena ada potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, karena QR code itu milik pribadi, volume (BBM) juga ada disitu. Jadi bisa saja dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab,” tegas Basuki.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi my pertamina, juga bisa melakukan pendaftaran  pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.  

Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. Dalam beleid tersebut telah diatur, yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan. (Arianto)

Read More

Jasa Raharja DKI Jakarta Gelar Diskusi "Asuransi Sebagai Mekanisme Pengalihan Resiko"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta bekerja sama dengan Institut Transportasi Dan Logistik Trisakti menggelar program Jasa Raharja Mengajar dengan Tema “Asuransi sebagai Mekanisme Pengalihan Risiko” di Auditorium lantai 7 Kampus ITL Trisakti Jakarta, Rabu (15/03/2023). Dihadiri 125 mahasiswa serta disiarkan secara langsung melalui kanal youtube kampus ITL Trisakti.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi sebagai narasumber pada kegiatan Jasa Raharja Mengajar menyampaikan pentingnya pengelolaan risiko dan Asuransi merupakan salah satu mekanisme dari pengalihan risiko, karena kita tidak mengetahui risiko apa yang akan terjadi dan berapa biaya yang akan timbul.

Menurut Suhadi, Jasa Raharja sebagai pemegang amanat untuk mengelola dana pertanggungan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34 tahun 1964.

Sesuai kedua Undang undang tersebut, lanjut Suhadi, Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan baik di darat, laut maupun udara. 

Adapun, Santunan tersebut berasal dari dana Iuran Wajib yang kutip melalui tiket angkutan umum dan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya di kantor Bersama Samsat.

Antusias peserta dalam kegiatan ini sangat besar terlihat dari banyaknya pertanyaan dari peserta terkait perasuransian dan tugas serta peran Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanat mengelola Asuransi Sosial.

Turut hadir dan memberikan sambutan dari pihak Kampus ITL Trisakti yaitu Rektor ITL Trisakti, Dr. Tjuk Sukardiman, Wakil Rektor 4, Dr. Juliater Simarmata, Ka Prodi MTU Vokasi, Mustikasari Ph.D & selaku moderator Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dr. Yosi Pahala, dan MC Acara, Kepala Pemasaran, Reni Dian Octaviani. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Penanganan Stunting di Desa Libatkan BKKBN dan Asosiasi Dinkes

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) fokus dalam penanganan stunting. Penanganan diprioritaskan pada daerah dengan angka stunting tertinggi.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menjelaskan, masalah stunting di Indonesia yang sering dijumpai di antaranya pendek (stunting), kekurangan gizi, dan kurus (wasting) untuk balita, serta anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.

"Permasalahannya adalah, kita belum fokus pada desa-desa di wilayah-wilayah yang tinggi stuntingnya. Ini yang menurut saya nanti perlu kita sinergikan antara data di Kementerian Desa, dengan data di BKKBN, juga dengan Asosiasi Dinkes," tegas Gus Halim saat menjadi keynote speaker Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, pada Kamis (16/3/2023) malam.

Sebagai program prioritas nasional, kata Gus Halim, maka pemerintah berupaya semaksimal menghapus masalah stunting. Di antaranya dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu instrumen pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Sehingga diharapkan bisa mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. 

Sesuai nomenklatur Setwapres, sebesar 20,22 persen telah dimanfaatkan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah stunting.

"Pemanfaatan dana desa itu sangat erat kaitannya dengan urusan kesehatan, karena bicara tentang peningkatan SDM. Berarti di dalamnya terkait juga dengan stunting," katanya.

Gus Halim juga menyampaikan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pembangunan di desa yakni sebesar Rp68 triliun. 

Selain untuk penanganan stunting juga diperuntukkan pada program ketahanan pangan nasional dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Sementara, total dana desa di tahun 2022 itu ada Rp68 Triliun. Sehingga 30,05 persen dana desa itu ada pemanfaatannya untuk urusan-urusan yang terkait dengan stunting," ungkap Gus Halim.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes, dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Bantul

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan musyawarah desa (Musdes) merupakan wujud transparansi dalam pembangunan desa. Seluruh lapisan masyarakat di desa harus terlibat dalam setiap rencana pembangunan.

Dengan demikian, program kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh warga desa. 

"Kenapa ini penting, supaya kontrol di dalam pemanfaatan dana desa, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa itu juga dilakukan secara optimal oleh warga desa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, Kamis (16/3/2023) malam.

Gus Halim menegaskan, dalam proses transparansi rencana kerja pembangunan desa termasuk mengkaji APBDes ini tidak hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun juga melibatkan dusun, kelompok marginal, kelompok miskin, hingga melibatkan segmen perempuan.

Keterlibatan warga di dalam menyusun rencana kerja pembangunan melalui Musdes lebih melibatkan banyak pihak di dalam pembahasan APBDes.

"Kita sekarang perluas lagi, ada peserta musdes yang bersifat peninjau. Sehingga siapa pun warga desa diberi hak untuk datang menyaksikan," tandas Gus Halim.

Dia mengungkapkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan mandat negara yang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek, sekaligus fondasi dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa.

Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu memahami secara holistis tentang prospek, konsep, dan arah kebijakan pembangunan di desa yang dilakukan dengan transparan.

"Saya terus berikhtiar agar pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan di desa itu tidak hanya dipahami oleh perangkat desa dan elit desa, tetapi juga harus dipahami oleh warga desa," tegasnya. 

Menurut Gus Halim, kendati desa merupakan subjek pemerintahan terkecil, namun desa mampu menampilkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di berbagai tempat yang mudah disaksikan oleh warga. 

Fakta itulah yang tak ditemukan di berbagai level pemerintahan, baik di level regional maupun pada level nasional.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto. (Arianto)

Read More

Hotel 88 Promo Paket Bukber Ramadhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, bulan yang di nanti-nanti oleh umat Muslim, karena di dalamnya terdapat berbagai amal kebaikan yang bisa kita jalankan. Selain itu momen-momen special yang tak pernah terlupakan dan pastinya selalu di nanti adalah Buka Puasa Bersama / Bukber.

Bukber di gunakan sebagai sarana berkumpul, bersilaturahmi dan momen temu kangen dengan teman kantor, sahabat ataupun bersama keluarga tercinta. Atas dasar tersebut, Pada Kamis, (16/03/2023) Hotel 88 Mangga Besar VIII mengadakan Launching & Food Testing Promo Ramadhan dengan mengundang relasi media, corporate, dan pejabat setempat.

Hotel 88 Mangga Besar VIII Jakarta memberikan promo special paket bukber selama bulan Ramadhan. Sampai saat ini sudah lebih dari 400 orang yang memesan paket buka puasa bersama. Hal ini membuktikan bahwa promo disuguhkan oleh Hotel 88 Mangga Besar VIII ini cocok dan diminati banyak masyarakat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Tema bukber tahun 2023 ini adalah Warna Warni Ramadhan yang artinya Hotel 88 Mangga Besar VIII memberikan banyak paket dan cerita warna-warni keberkahan Ramadhan, salah satu nya yaitu Paket bukber di bandrol hanya seharga Rp. 78.000,- net/pax (Buy 10 get 2 free) dengan lebih dari 50 item menu All You Can Eat mulai dari Aneka Takjil, Maincourse, Sup, Aneka  Beverage, Aneka Tumisan dan menu special nya khas Timur Tengah yaitu Lamb Shawarma yang selalu ada setiap harinya. Dan bagi yang reservasi di awal mendapatkan promo Early Bird untuk periode reservasi pada tanggal 1 Februari 2023 – 25 Maret 2023 dengan harga Rp. 68.000,- net/Pax. 

Selain diskon promo bukber tadi, Hotel 88 Mangga Besar VIII juga mengadakan doorprize menarik diantaranya Smart TV, Air Cooler, Set Top Box TV, Mesin Cuci Portable, Vacum Cleaner Portable, Voucher menginap di Hotel 88 & Hotel Luminor, dan juga 5 Voucher belanja di minimarket. Doorprize tersebut akan di undi setiap minggu nya.

Menariknya, Tempat bukber itu sendiri berada di restaurant Hotel 88 Mangga Besar VIII Lt 10 dengan view pemadangan city view yang instagramable dan dibaluti dekorasi nuansa Warna Warni Ramadhan. Bagi kalian yang ingin bukber diiringi live music setiap hari Jumat.

Asal tahu saja, Hotel 88 Mangga Besar VIII yang didirikan oleh Waringin Hospitality Hotel Group berada di Jl. Mangga Besar No.10D, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain mempunyai paket bukber, Hotel ini mempunyai 2 type kamar yaitu Superior dan Deluxe dilengkapi dengan fasilitas restaurant dan meeting room.

Untuk harga terbaik anda bisa pesan melalui website di www.hotel88.co.id atau di www.waringinhospitality.com , untuk pemesan melalui Whats App bisa hubungi di 0819 0888 9902 , follow juga Instagram kami di @hotel88mabes8.official untuk melihat promo menarik lainnya. (Arianto)

Read More

Percepat Implementasi Sertifikasi Halal Produk dan Kantin Kemenag, Menag Terbitkan Instruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Instruksi yang terbit sejak 8 Februari 2023 itu dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal produk dan kantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama.

Instruksi ini berlaku untuk satuan kerja di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Untuk itu, instruksi diberikan kepada para pejabat Eselon I pusat, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Sekretaris Baznas, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala UPT, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

“Ini bagian upaya kita dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal. Kementerian Agama harus bergerak cepat, sekaligus juga memberi contoh. Karenanya, percepatan sertifikasi halal itu harus juga berangkat dari produk dan kantin di Kementerian Agama, pusat hingga KUA,” tegas Menag Yaqut di Jakarta, Minggu (12/2/2023).

“Jangan sampai produk dan kantin Kemenag justru belum tersertifikasi halal. Kemenag harus memberikan contoh. Instruksi ini harus segera dilakukan,” sambungnya.

Dalam instruksi tersebut, Menag meminta jajarannya untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin. Mereka juga diminta melakukan edukasi, mendorong, dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual produk dan pengelola kantin di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk melakukan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin, termasuk produk yang wajib bersertifikat halal dan diproduksi serta dijual oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama.

“Untuk produk yang masuk kategori Sertifikasi Halal melalui pernyataan halal pelaku usaha (self declare), mereka harus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi di Kanwil Kemenag Provinsi, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di wilayah masing-masing,” jelas Gus Men, sapaan akrab Menag.

“Untuk proses Sertifikasi Halal produk yang masuk kategori reguler, mereka harus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi di Kanwil Kemenag Provinsi dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Berikut pesan khusus Menag kepada jajarannya yang diatur dalam Instruksi No 1 Tahun 2023: 

a. Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin;

b. Sekretaris Jenderal untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Pusat; 

c. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk:

1) menyiapkan Pendamping Proses Produk Halal untuk Sertifikasi Halal Produk melalui jalur self declare; 

2) mengoordinasikan Lembaga Pemeriksa Halal yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk untuk sertifikasi halal Produk melalui jalur reguler; 

3) menyiapkan anggaran sertifikasi halal Produk melalui jalur self declare;

4) melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Halal kepada satuan kerja yang membutuhkan;

d. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Asrama Haji;

e. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Madrasah Negeri, Madrasah Swasta, dan pondok pesantren;

f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an;

g. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Loka Diklat; 

h. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam;

i. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 

j. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan melakukan pemantauan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan percepatan Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Kemendagri: Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi secara virtual saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).

“National Urban Water Supply Project (NUWSP) ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan BUMD air minum.

Teguh menjelaskan, aktivitas pembangunan di sektor air minum untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi didominasi oleh 2 subkegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.

“Untuk mengetahui seberapa sinkron daerah NUWSP dalam merencanakan dan menganggarkan aktivitas air minum serta mengelola program NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari 7 variabel untuk menilai capaian daerah. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi. Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan untuk mendukung penguatan kerja sama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP. Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD. Sementara untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada tahun 2023 dan 2024.

Teguh juga mengharapkan Pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum. Selain itu, diharapkan pula Pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP. (Arianto)

Read More

Resmi Dibuka, Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), kembali menyelenggarakan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2023. Pameran kali ini mengusung tema Pengadaan Berkelanjutan melalui Transaksi E-Katalog dan Sinergi Produk Global dalam Rangka Penguatan Industri Produk Dalam Negeri dan Ramah Lingkungan.

Pameran di Hall A JIExpo Kemayoran Jakarta selama dua hari, 15 dan 16 Maret 2023 ini merupakan kali kedua sukses diselenggarakan AKEN bekerjasama dengan Keren Indonesia sebagai event organiser. 

ISPE tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan perayaan HUT Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang ke 7.

Gelaran kegiatan AKEN ini disertai pelaksanaan seminar, diskusi panel, serta rapat kerja nasional AKEN yang menjadi sarana pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bisa saling bersinergi dan menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa di tahun 2023. 

Pada pembukaan pameran ini dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting di bidang pengadaan barang dan jasa seperti Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Roni Dwi Susanto selaku Dewan Penasehat IFPI, Indra Patrianto selaku Kepala BPPBJ DKI yang mewakili Ishak Saing selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, Tri Wahyu Widodo, S.Sos, MM selaku Ketua Umum IFPI, Muhamad Ishak selaku Kepala Dewan Pembina AKEN, dan Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Aptiknas dan juga menjadi salah satu Dewan Pembina AKEN.

Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan AKEN dan IFPI menggelar pameran ini. Ia bergarap kolaborasi antar stakeholder pengadaan barang dan jasa ini bisa terus ditingkatkan dan berkelanjutan di masa depan. 

Kepala LKPP Hendrar juga memaparkan 5 arahan Presiden Joko Widodo pada Pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan, kelima arahan itu, yang pertama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), lalu porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

"Yang ketiga adalah memastikan transparansi PBJ, kemudian mengupayakan efisiensi Belanja Pemerintah, dan yang terakhir adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah," ungkapnya.

Pencapaian pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun lalu menjadi tolak ukur dan sekaligus motivasi untuk peningkatan target di tahun 2023. Dan sebagai tuan rumah, Ketua Umum AKEN Sutardi Huang memberi semangat kepada para stake holder pengadaan untuk berusaha mencapai target penyerapana anggaran sebesar Rp. 500 Trilliun transaksi di E-Katalog.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala LKPP Hendrar dan didampingi Ketua Umum AKEN Sutardi, serta para tamu VIP lainnya. 

"ISPE tahun ini dikuti oleh lebih dari 1000 peserta di hari pertama. Dan tentunya melalui event ini AKEN sangat mendukung arahan presiden terkait pengadaan barang dan jasa," ujar Ketum AKEN Sutardi di sela kegiatan. 

ISPE kali initurut didukung oleh LKPP, KADIN, IFPI, IAPI, APTIKNAS dan disponsori oleh Huawei Indonesia. Serta disponsori berbagai brand dalam negeri seperti Onesia, Micro Vision, Axioo, Panasonic , Selis Motor Listrik, Chitose dan berbagai brand internasional seperti AMD, Sangfor, Hik Vision, Hisense, Canon, Prolight, Infocus dan Samsung.

Pada kesempatan yang sama, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi bagian dari lembaga yang ikut mendukung pelaksanaan event ini. "APTIKNAS akan mendorong seluruh pelaku bisnis di Indonesia agar dapat berpartisipasi menyerap anggaran belanja pemerintah yang mencapai 500 triliun rupiah tahun ini," ujar Hoky sapaan akrabnya.

Dengan konsistensi AKEN mendukung program LKPP untuk memaksimalkan penyerapan anggaran APBN dan sistem yang sesuai ketentuan LKPP, Hoky mengatakan, hal itu bisa meminimalisir kebocoran atau penyalahgunaan penggunaan dana APBN. (Arianto)

Read More

Dispenau Gelar Soft Launching Kasau Award 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka sosialisasi Kasau Award 2023 dan mempererat tali silaturahmi antara TNI AU dengan para Jurnalis, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau) menggelar Soft Launching Kasau Award 2023 di Aljazeera Restaurant Jakarta, Kamis (16/03).

"Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, kita undang teman-teman jurnalis, intinya kita ingin memperbanyak konten-konten dan artikel terkait TNI AU karena animo dari masyarakat. Tahun ini ada konten tambahan dari partisipasi masyarakat," kata Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam Soft Launching Kasau Award 2023.

Menurut Indan, Kasau Award 2023 ini merupakan ajang yang ke-V. Kegiatan tersebut mengusung tema "TNI AU Patriot NKRI & Disegani di Kawasan".

Lebih lanjut, Indan menuturkan, Ajang Apresiasi Insan Jurnalis Nasional tahun ini merupakan momentum untuk memperbanyak tulisan atau artikel tentang TNI AU. Bahannya boleh dari tahun lalu atau momen-momen yang lain.

"Bahkan, Untuk meningkatkan kualitas penilaian, ajang ini akan melibatkan dewan juri dari semua praktisi yang berkompeten seperti dewan pers, akademisi, perwakilan KPI dan lainnya," ungkap mantan Danlanud Adi Soemarmo.

"Penyelenggaraan Ajang Apresiasi Insan Jurnalis Nasional ini diharapkan semakin meningkatkan partisipasi peserta dan akan lebih baik lagi dalam hal penjurian maupun penyelenggaraannya," imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Penum TNI AU, Kolonel Sonaji mengatakan, Ajang Kasau Award 2022 tahun lalu diikuti 111 jurnalis nasional dengan 265 karya jurnalistik. Dan diikuti semua media tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Tahun ini, menurut Sonaji, Kategori Kasau Award 2023 terdiri dari: Isu Strategis untuk media Cetak & Online, Isu Humanis untuk media Cetak & Online, News Televisi untuk media Televisi, Foto Jurnalistik untuk Jurnalis, Foto Umum untuk Masyarakat dan Konten Video untuk Masyarakat.

Adapun, Total Hadiah Kasau Award 2023  sebesar Rp332.500 juta plus tropi dan piagam Kasau.

Karya jurnalistik dapat dikirim via Penum@tni-au.mil.id mulai tanggal 16 Maret 2023 hingga 30 April 2023. Sedangkan pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 26 Mei 2023 dan penyerahan hadiah tanggal 31 Mei 2023.(Arianto)

Read More

Kader IMM UMSU Dewata Sakti : Demi Kemaslahatan, Minta Persoalan Rektor UMSU Di Selesaikan Secara Persyarikatan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Muhammadiyah menghadapi masalah keumatan dan kebangsaan mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan.

Sebagai organisasi Islam yang besar tentu pandangan, sikap, dan kebijakan Muhammadiyah berdampak luas bagi dirinya maupun bagi kehidupan umat dan bangsa. 

Karenanya, segenap anggota Persyarikatan harus benar-benar memahami posisi dan peran utama Muhammadiyah serta tidak terbawa dengan irama pihak manapun dalam melakukan langkah organisasi dan gerakannya.

Termasuk salah satunya persoalan yang menerpa Rektor UMSU, Prof Dr Agussani MAP 

Dewa, Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di UMSU Medan mengatakan dirinya berharap persoalan yang menerpa Rektor UMSU sebaiknya di selesaikan secara kekeluargaan persyarikatan

"Intinya isu yang menerpa Rektor UMSU sebaiknya diselesaikan secara baik oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumut," ungkapnya, Rabu (15/3/2023)

"Dalam hal ini segala pihak terutama Pimpinan Muhammadiyah harus ikut turun tangan mengkaji hal ini , jangan sampai berita-berita yang sifat dan isinya masi dugaan ini menjustifikasi sosok Rektor Agussani yang selama ini sama-sama kita ketahui sangat berkontribusi besar dalam memajukan Universitas Muhammadiyah Sumateta Utara," ujar Dewata Sakti

"Mari kita jaga bersama Amal Usaha Universitas kita  yang  sedang dalam perkembangan pesat menuju kancah Internasional, Bagi pihak yang merasakan dirugikan agar kiranya melakukan komunikasi dengan pihak Universitas dan mungkin bisa dijembatani oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hal ini dalam rangka menjaga nama baik Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah." ujar Dewata Sakti

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang di himpun awak media, Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Gunawan MTh melaporkan rektornya, Prof Dr Agussani MAP ke Polda Sumut, Selasa (14/3/2023) sore. Agussani bahkan diadukan dalam 2 laporan sekaligus

Ditemui di depan SPKT Polda Sumut, Gunawan didampingi kuasa hukumnya Syahril SH SpN dan Muhammad Tri Kurniawan SH menjelaskan perihal 2 laporan tersebut kepada wartawan.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani M.AP dilalorkan dengan Nomor Laporan Pengaduan STTLP / B / 288/ III /2023 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA dan STTLP / B / 196/ II /2023 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA.

"Kami menduga Rektor UMSU melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 dan atau Pasal 374 KUHPidana, yaitu mengenai penipuan, penggelapan serta pasal penggelapan dalam jabatan," tegas Syahril seusai buat laporan. **

Read More

Resmi Dibuka, BUMN Sediakan Puluhan Ribu Kuota Mudik Gratis 2023

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan program mudik bersama BUMN untuk lebaran 2023. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.

"Ini bagian dari BUMN untuk hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa," ujar Erick dalam pernyataannya.

Erick menilai program mudik bersama juga sebagai langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Dengan program mudik bersama tersebut, menurut Erick dapat mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman.

"76 BUMN yang dipimpin PT Jasa Raharja saling berkolaborasi untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat," ucap Erick.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan program mudik bersama merupakan implementasi bakti BUMN yang dilaksanakan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. 

Tedi menyebut mudik bersama BUMN salah satu upaya untuk mewujudkan perayaan mudik yang aman, nyaman, lancar, dan zero accident.

"Melalui program itu, kami turut hadir untuk peduli kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Flag off pemberangkatan mudik Bersama BUMN tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta," ucap Tedi.

Konferensi pers peluncuran program mudik gratis BUMN 2023 dihadiri Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono selaku PIC program tersebut di Bandung, Jawa Barat.

Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran mudik bersama BUMN 2023 akan dilaksanakan secara daring mulai 15 Maret 2023. Edi menyampaikan mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.

"Masyarakat dapat terus mengupdate informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN," kata Edi.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengatakan, program mudik bersama dilakukan sebagai langkah strategis Jasa Raharja dan Kementerian BUMN untuk memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas. 

Rivan mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman.

"Harapannya, dengan program mudik gratis BUMN 2023, perjalanan mudik masyarakat menjadi aman, nyaman dan penuh berkah," kata Rivan.

Rivan menyampaikan program mudik gratis akan diberangkatkan dari berbagai titik di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. Rivan menyampaikan pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara daring maupun luring pada Rabu (15/3/2023). 

Untuk peserta yang tertarik untuk mengikuti Mudik Bersama BUMN dapat melihat pengumuman detail pendaftaran Mudik Bersama BUMN di website maupun sosial medial resmi dari masing-masing BUMN penyelenggara Mudik Bersama. (Arianto)

Read More

Perangi Kanker, IHC Gelar Bringing The Future of Care

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fact Sheet yang diterbitkan World Health Organization (WHO) mengungkap kanker merupakan salah satu dari enam penyakit penyebab kematian di dunia, dimana satu dari enam kasus meninggal dipicu oleh penyakit ini. Peringatan Hari Kanker Dunia (World Cancer Day) setiap tanggal 4 Februari, menjadi momen sosialisasi pentingnya menjaga gaya hidup dan deteksi dini kesehatan. 

Ambil peran dalam memerangi kanker ini, PT Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation (IHC) menggelar edukasi kanker kepada masyarakat pada program bertajuk Bringing the Future of Care, di Jakarta, Rabu (15/3). Pada acara ini, IHC menggandeng Tatler Group dan berbagai komunitas penyintas kanker untuk saling berbagi dan mengedukasi. Hal ini sejalan dengan tema Hari Kanker Dunia 2023 yakni ‘Close the Care Gap’, yakni membuat perubahan dan bersama komunitas kesehatan dapat membuat kemajuan nyata dalam mengurangi dampak global kanker. 

"Kontribusi IHC hari ini adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat. Selain itu, mengenal layanan IHC agar masyarakat sedini mungkin bisa melakukan deteksi dini, salah satunya melalui RSPP yang saat ini sudah jadi bagian dari Mayo Clinic Care Network, salah satu pusat perawatan kesehatan," ungkap Wakil Menteri BUMN I Republik Indonesia Pahala Nugraha Mansury saat membuka kegiatan tersebut.

Senada, Direktur Utama IHC drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS menyampaikan, sebagai pemain besar dalam industri kesehatan, IHC terus berinovasi untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan onkologi terbaik.

IHC terus meningkatkan pelayanan di seluruh unit bisnisnya. Diantaranya, RSPP memiliki fasilitas canggih untuk pengobatan kanker, yakni Radioterapi Linear Accelerator (Linac) Elekta Versa HD.

Dalam waktu dekat, drg. Mira menambahkan, IHC akan menambah layanan onkologi melalui pembangunan Merial Tower yang berada Rumah Sakit PELNI. 

Selanjutnya, pembangunan Bali Sanur International Hospital, rumah sakit di Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur yang akan menjadi flagship berikutnya dari IHC terutama pada bidang onkologi. Rumah sakit internasional Bali ini juga menggandeng Mayo Clinic, dan akan memiliki center of excellence CONGO (Cardiology, Oncology, Neurology, Gastroenterology, dan Orthopedics). 

"Dengan menggandeng Mayo Clinic serta membuka kesempatan bagi Diaspora untuk berpraktek di rumah sakit ini, Bali Sanur Hospital akan dilengkapi dengan alat kesehatan berteknologi tinggi, didukung tenaga kesehatan terbaik," ujar drg. Mira.

Untuk diketahui, Pertamedika IHC merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Perusahaan juga merupakan induk usaha rumah sakit BUMN yang mengelola 36 Rumah Sakit serta berafiliasi dengan 39 rumah sakit, serta 172 klinik kesehatan di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Kementerian PUPR Raih Penghargaan P3DN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023). 

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan PT Semen Indonesia dalam kategori BUMN. 

Presiden mengatakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan. 

"Dulu saya ingat urusan aspal saja 80% kita impor. Kita punya Aspal Buton, saya perintah langsung Menteri PUPR. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu," kata Presiden. 

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Perindustrian, targetnya 95% dari Pagu Anggaran barang dan jasa harus dibelikan PDN. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri dan UMKM akan hidup dan berkembang," kata Presiden. 

Dikatakan Presiden, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PDN yang sudah masuk e-katalog sudah sebanyak 3,4 juta produk, dari sebelumnya hanya sebanyak 50 ribu. "Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan tapi dibeli. Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog, percuma kalau tidak dibeli," kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. 

"Pasca pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR, capaian penggunaan PDN  dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022  mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak)

Read More