Pemerintah pusat melalui Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme mulai melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi prioritas dalam operasi ini.
Dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Satgas Terpadu meninjau langsung daerah-daerah rawan premanisme di Kaltim. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi praktik premanisme tidak mengganggu keamanan dan kelancaran arus investasi di wilayah tersebut.
"Kami ditugaskan turun langsung ke daerah untuk melihat langkah pemerintah daerah dalam penanganan ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi," ujar Heri dalam rapat koordinasi di Balikpapan, Sabtu (10/5/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat Kemenko Polhukam pada 6 Mei 2025, yang menekankan pembentukan Satgas Terpadu Daerah sebagai bagian dari pengamanan terhadap gangguan premanisme.
Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, sebelumnya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas ormas yang bertindak di luar hukum. Arahan tersebut diperkuat kembali oleh Heri yang menyatakan bahwa tindakan hukum akan segera diambil jika terbukti ada pelanggaran.
Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Sabilul Alif, mengungkapkan bahwa dari lebih 150 ormas di Kaltim, masih ada beberapa oknum ormas yang terindikasi melakukan gangguan. Meski belum signifikan, potensi gangguan tetap harus diantisipasi agar tidak menurunkan kepercayaan investor.
“Kami bersinergi dengan Kodam VI/Mulawarman dan Pemda dalam mengawasi ormas yang berpotensi ganggu stabilitas. Jika melanggar hukum, akan kami tindak,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, memastikan dukungan penuh TNI untuk membantu pengamanan wilayah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyebutkan terdapat 3.467 ormas terdaftar, namun yang aktif sekitar 931. Pihaknya melakukan pendekatan pembinaan lewat dialog rutin dan penghargaan seperti "Ormas Award" bagi ormas yang berkontribusi positif.
"Ormas seharusnya bisa diberdayakan, misalnya melalui koperasi dan kegiatan UMKM, agar mereka ikut menjaga ketertiban dan berkontribusi pada pembangunan," ucap Sufian.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak represif, tetapi juga persuasif dalam menjaga keamanan nasional dan mendorong kemajuan ekonomi daerah. (Ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar