Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan memberikan sambutan evaluasi kinerja 20 tahun organisasi di Jakarta.
SETARA Institute memperingati dua dekade perjalanannya sejak didirikan pada tahun 2005 oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama para tokoh nasional. Dalam momentum refleksi 20 tahun ini, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti tantangan berat krisis pendanaan global serta membeberkan fenomena "pegawai zombie" di tingkat kementerian akibat pemotongan anggaran belanja domestik secara besar-besaran.
5 Mandat Utama dan Tantangan Kontemporer
Selama dua puluh tahun berkiprah, lembaga pemikir ini konsisten bergerak pada lima mandat organisasi utama. "Kompartemen otak" SETARA Institute berfokus pada Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Promosi Beragama Inklusif (PBI) melalui Pokja RAN PE Fase 2, Rule of Law bersama Mahkamah Konstitusi, Human Security terkait isu Papua, hingga isu Bisnis dan HAM (BHAM). Namun, memasuki dekade ketiga, lanskap gerakan masyarakat sipil dihadapkan pada perubahan geopolitik global yang drastis.
Kebijakan pemotongan federal tax di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berdampak langsung pada operasional lembaga donor internasional. Lembaga seperti USAID, NDI, IRI, dan NED mulai membatasi pendanaan, sehingga memaksa organisasi masyarakat sipil domestik memutar otak untuk bertahan hidup.
Fenomena Pegawai Zombie di Kementerian
Dampak paling nyata secara domestik terlihat dari efisiensi anggaran negara. Halili Hasan mengungkapkan adanya pemotongan anggaran APBN secara masif untuk mitra lokal di kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut memicu lahirnya fenomena "pegawai zombie" di birokrasi pemerintahan saat ini.
"Datang, hidup, harus masuk kantor, absen, digaji bulanan, tapi tidak disuruh melakukan apa-apa karena anggarannya tidak ada untuk menjalankan program," ujar Halili di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Fenomena ini merugikan efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik nasional.
Strategi Baru Menatap Dekade Ketiga
Menghadapi realitas tersebut, solidaritas internasional tetap berjalan secara simultan. SETARA Institute baru-baru ini mengirimkan statement of solidarity untuk mendukung gerakan Youth Alliance for Freedom of Expression di Korea Selatan dalam menantang regulasi serupa UU ITE di negara tersebut.
Untuk mengarungi dekade baru, inovasi dan pembaruan jejaring antar-komunitas serta kementerian mutlak diperlukan. Organisasi masyarakat sipil dituntut mengubah strategi gerakan agar adaptif dengan karakter rezim saat ini sekaligus mencari sumber daya finansial kreatif di luar pola konvensional demi menjaga keberlanjutan iklim demokrasi Indonesia.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
#SetaraInstitute #PegawaiZombie #APBN2026 #ReformasiBirokrasi #MasyarakatSipil #KebijakanPublik #GusDur #HamIndonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar