Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Sunat Minyakita Jadi 0,75 Liter, Produsen: HET Pemerintah di Bawah Biaya Produksi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam sidak yang dilakukan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/02/2025), ditemukan dugaan penyunatan takaran dalam produk minyak goreng merek Minyakita. Kemasan yang seharusnya berisi 1 liter diduga hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Selain itu, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700/liter, namun dijual dengan harga Rp 18.000/liter.

Dugaan ini memicu pertanyaan: Mengapa produsen melakukan hal tersebut?

Menurut Pengamat Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, penyunatan takaran minyak goreng bisa terjadi karena biaya produksi yang semakin tinggi.

Harga bahan baku utama, yaitu crude palm oil (CPO), dalam enam bulan terakhir telah mencapai Rp15.000-16.000/kg, jauh lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah untuk bahan baku Minyakita, yaitu Rp13.400/kg.

"Ini baru menghitung harga bahan baku CPO, belum memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan," jelas Khudori dalam keterangannya, Minggu 9 Maret 2025.

Menurutnya, jika memperhitungkan semua biaya tersebut, harga jual minyak goreng Minyakita yang ditetapkan pemerintah berada di bawah biaya produksi, sehingga produsen berisiko mengalami kerugian.

Dalam kondisi ini, produsen dihadapkan pada dua pilihan sulit:
1. Menjual Minyakita sesuai HET tetapi mengurangi kualitas atau takaran produk.
2. Menjaga kualitas Minyakita tetapi menjualnya dengan harga di atas HET.

Khudori menilai bahwa kedua opsi tersebut sama-sama melanggar aturan, tetapi tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga dari pemerintah, industri minyak goreng berisiko mengalami ketidakseimbangan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

"Jika aturan yang ada tidak memungkinkan usaha tetap berjalan tanpa melanggar regulasi, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga kebijakan yang diterapkan," ungkapnya.

Pemerintah sendiri telah mengancam akan menutup dan mencabut izin tiga perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam produksi Minyakita.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan masyarakat.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan penyesuaian harga bahan baku dan mekanisme subsidi agar industri minyak goreng tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan praktik curang yang merugikan masyarakat.
Jika tidak, masalah ini bisa menjadi berulang dan berdampak pada stabilitas pasokan minyak goreng nasional. (Ar)


 
Share:

Mendiktisaintek Brian Yuliarto Ngopi Bareng dan Iftar Bersama Jurnalis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto berdiskusi bersama para jurnalis dari berbagai media nasional pada acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama di Auditorium Lantai 2 Gedung D, Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pada Jumat (7/3/2025). Sekitar 45 perwakilan media nasional hadir dalam kegiatan tersebut.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan kegembiraannya bisa berkenalan dan bersilaturahmi dengan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia. 

Momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara Kemdiktisaintek dan media dalam mendukung perkembangan program dan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kebersamaan ini diharapkan komunikasi dan kolaborasi kedua belah pihak ke depan semakin kuat.

“Kami sangat mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat mendukung kemajuan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Dalam kesempatan yang sama, Mendiktisaintek juga berdiskusi dengan para jurnalis membahas berbagai isu di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Menteri Brian juga mengajak para jurnalis untuk memberikan masukan dan saran terkait program-program Kemdiktisaintek, bahkan mengajak berkolaborasi untuk melakukan riset-riset di bidang jurnalistik guna kemajuan bangsa Indonesia. “Mewujudkan negara maju bisa dicapai dengan kuatnya riset dan inovasi, ” jelasnya.

Acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib, dan jajaran pejabat di Kemdiktisaintek lainnya. Acara diakhiri dengan sesi buka puasa bersama dan berbincang santai. (Ar)


Share:

Danrem 031/WB Tinjau Korban Banjir di Pekanbaru


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Brigjen TNI Sugiyono, Danrem 031/WB, bersama para Kasi Kasrem 031/Wirabima, melakukan peninjauan langsung terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Jumat (07/03/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan akibat bencana alam tersebut.

Dalam peninjauan ini, Danrem didampingi oleh Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Zarman Candra, serta sejumlah pejabat militer lainnya, termasuk Kasi Ops Kasrem 031/WB Kolonel Inf Winarno S. Sos dan Kasi Log Kasrem 031/WB Kolonel Inf Achmad Hisom Baihaki. Mereka bertemu langsung dengan warga yang terdampak banjir, meninjau pos pengobatan, tempat pengungsian, dan rumah-rumah yang terendam air.

Banjir yang melanda wilayah ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di Riau, yang mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Siak. Pemukiman di tepian bantaran sungai, termasuk di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, menjadi salah satu yang paling parah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem Sugiyono memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada korban banjir, serta makanan siap saji untuk dinikmati saat buka puasa dan sahur. "Kami berharap kehadiran kami dapat sedikit membantu meringankan beban para warga yang terdampak banjir," ujarnya di Pekanbaru, 

Danrem juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Danramil dan Babinsa di wilayah untuk terus memonitor perkembangan situasi. "Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengetahui tindakan prioritas yang dapat dilakukan," tambahnya.

Kehadiran Danrem 031/WB di lokasi bencana ini menunjukkan komitmen TNI dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Diharapkan, dengan adanya bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, warga yang terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Selamat! Hakim PN Jaksel Djuyamto Raih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS


Duta Nusantara Merdeka | Solo 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto meraih penghargaan sebagai alumni berprestasi dari UNS, Solo. Humas PN Jaksel itu menyelesaikan S1, S2 dan S3 dari kampus tersebut.

“Bahwa sebagai apresiasi atas reputasi, dedikasi, prestasi di tingkat nasional maupun internasional, Universitas Sebelas Maret memberikan penghargaan kepada 16 alumni yang berprestasi pada tahun 2025,” demikian bunyi SK Rektor UNS, Hartono yang dikutip Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Penghargaan dari Rektor UNS itu setelah Rektor mendapat masukan dari fakultas masing-masing. Berikut peraih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS itu:

1. Hakim PN Jaksel Dr Djuyamto (Fakultas Hukum)

2. Mendag Budi Santoso (FISIP)

3. Wamensos Agus Jabo Priyono (FKIP)

4. Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya, Hananto Aji (FT)

5. Division Head BRI, Bunga Herlina Oktaviyanto (FE)

6. VP of Human Capital Fore Kopi Indonesia, I Kadek Edwin Trisnapati (Fak Psikologi)

7. Manager Area PT Newhope Indonesia Ayub Rizal (Fapet)

8. Senior Data Alanyst PT Financcel Teknologi Indonesia, Arifin Satria Ajinusa (Fak Teknologi Informasi)

9. Kepala Pusan Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud, Ganjar Harimansyah (Fak Ilmu Budaya)

10. Kepala BPOM Tangerang Sony Mughofir (F MIPA)

11. Kepala Dinas TPHP Kalteng, Sunarti (Pertanian)

12. Kepala Bapal TN Baluran Situbondo, Johan Setiawan (Pascasarjana)

13. Tenaga Ahli BPNB, dr Purwadi (FK)

14. Group Leader SHE PT Putra Perkasa Abadi, Asthoni Zainati (Vokasi)

15. Dosen ISTTS Surabaya, Yulius Widi Nugroho (Seni Rupa dan Desain)

16. Owner Toko Boneka Jaya Agung, Umi Napsiutin (Keolahragaan)

Sebagaimana diketahui, Djuyamto menyelesaikan seluruh pendidikan strata 1, 2 dan 3 dari UNS. 

Untuk S3 ia peroleh dengan IPK 3,9 setelah mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Pengaturan Penetapan Tersangka oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Responsif’. Dalam disertasinya itu, Djuyamto menyatakan hakim bisa menetapkan saksi sebagai tersangka korupsi. 

“Dasar rasionalitas dari pemberian kewenangan bagi hakim dalam menetapkan tersangka berbasis fakta pada tindak pidana korupsi,” kata Djuyamto.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Djuyamto SH MH di Aula Gedung 3 (Gedung Amiek Sumindriyatmi) UNS Solo, Jumat (31/1/2025). Alasan pertama hakim bisa menjadikan tersangka korupsi karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. 

“Kedua, dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, tindakan yang diambil selama tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pasti akan memengaruhi operasi pengadilan. 

Sampai pada titik di mana ketidakprofesionalan dalam penyidikan dan penuntutan suatu kasus dapat menyebabkan lembaga peradilan tidak dapat mencapai keadilan substantif yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman,” beber Djuyamto.

Disertasi Djuyamto itu dipertahankan di depan Guru Besar FH UNS Prof Dr Hartiwiningsih, Dr Sulistyanta, Dr Ismunarno, Ketua Muda MA bidang Pidana Dr Prim Haryadi dan Komjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto Adi. Khusus Prim Haryadi menguji secara online karena sedang di Arab Saudi. Selaku promotor yaitu Guru Besar UNS Prof Pujiyono Suwadi dan Dekan FH UNS Dr M Rustamaji selaku co promotor. Sidang dipimpin Dr Sasmini dan Sekretaris Dr Erna Dyah Kusumawati. (Ar)


Share:

Siapa yang Diuntungkan? Diskusi ETOS Bahas Praktik Mafia Migas dan Pupuk


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
ETOS Indonesia Institute menggelar diskusi publik yang mengangkat tema "Mafia Migas dan Pupuk: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?" Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk membahas isu-isu krusial terkait mafia migas dan pupuk di Indonesia.

Ketua Harian Nasional DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, membuka diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara aktivis dan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat. "Kita harus optimis dan semangat dalam melihat bangsa Indonesia. Tema ini sangat mendalam dan menyentuh hati, karena banyak yang dirugikan oleh praktik mafia ini," ujarnya di Jakarta, Jum'at (07/03/2025).

Disisi lain, Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kita harus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pejabat terkait, terutama dalam kasus pupuk dan migas. Uang rakyat harus dikembalikan kepada negara," tegasnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari praktik mafia ini. Banyak peserta sepakat bahwa para bandar dan pengusaha besar adalah pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat kecil justru menjadi korban. "Korupsi ini sudah menjadi sistem yang mengakar. Kita perlu mencari tahu siapa yang merekomendasikan orang-orang ini untuk menduduki posisi strategis," tambah Iskandarsyah.

Diskusi ini juga menyoroti peran penting penegak hukum dalam memberantas mafia migas dan pupuk. "Jangan sampai hasil korupsi ini kembali dikorupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak sia-sia," kata Raja Agung. 

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi saat ini. "Bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang ada jika korupsi terus berulang? Kita perlu solusi yang lebih dari sekadar penangkapan," ungkap salah satu peserta.

Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. "Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya," tutup Raja Agung.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Badilag Buka Layanan Online, Permohonan Mutasi Tak Harus Menghadap Atasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) kini membuka inovasi layanan online Media Urusan Cepat dan Handal Layanan Tenaga Teknis Secara Online (MUCHLIS-ON). Dengan aplikasi ini, para hakim dan aparatur pengadilan tidak perlu jauh-jauh menghadap bila hendak mengurus permohonan mutasi dan promosi. Sebelumnya inovasi ini juga sudah diterapkan di Ditjen Badilum.

"Ini terutama untuk menjaga integritas juga krn semua kegiatan terekam dengan baik," kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Badilag, Candra Boy Seroza kepada Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Aplikasi itu ditandatangani oleh Dirjen Badilag, Muchlis pada 4 Maret 2025.  

"Kami membuat terobosan pelaksanaan pelayanan administrasi tenaga teknis peradilan agama termasuk promosi dan mutasi hakim untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan," ucap Candra.

Disebutkan jenis layanan adalah seluruh layanan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, meliputi:

a. Layanan promosi dan mutasi,

b. Layanan kenaikan pangkat,

c. Layanan kenaikan gaji berkala,

d. Layanan pemberhentian dan pensiun,

e. Layanan penerbitan tugas belajar,

f. Layanan izin pencantuman gelar,

g. Layanan izin bersidang dengan hakim tunggal,

h. Layanan pemberian izin penetapan jurusita,

i. Layanan izin dan cuti,

j. Layanan pengaduan,

k. Layanan data kepegawaian, dan

l. Layanan konsultasi aplikasi (SIMTEPA, VISION, SIPINTAR,CCTV Online, e-Binwas, Rekam Jejak Elektronik (ETR) dan lain-lain).

Sedangkan penerima layanan adalah seluruh tenaga teknis peradilan agama,meliputi:

a. Pimpinan Pengadilan,

b. Hakim,

c. Kepaniteraan, dan

d. Kejurusitaan.

Untuk waktu layanan adalah sesuai jam kerja, yaitu Hari Senin sampai Kamis, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB, dengan jam istrirahat pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Hari Jumat, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, dengan jam istrirahat pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Sedangkan selama bulan Ramadhan jam layanan akan disesuaikan.

Langkah serupa juga sudah diberlakukan sebelumnya di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum). Dalam satu bulan, sedikitnya ada 100 tamu yang menggunakan konsultasi online.

"Dengan adanya ruang tamu virtual, maka kini tidak ada lagi tamu yang datang langsung ke Ganis Badilum. Karena semua cukup membuka siganisbadilum.mahkamahagung.go.id, pilih layanan ruang tamu virtual dan pilih waktu/slot bertamu yang masih kosong," kata Dirbinganis Ditjen Badilum, Hassanudin saat dihubungi terpisah. (Ar)


Share:

Tuduhan Pemerasan Mengguncang Dunia Kuliner: Food Vlogger Codeblu Terjerat Kasus Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Food vlogger terkenal, William Anderson alias Codeblu, kini menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan pemerasan terhadap pengusaha kuliner. Tuduhan ini mencuat setelah percakapan yang diduga miliknya tersebar di media sosial, menunjukkan permintaan uang untuk menghapus ulasan negatif.

Akun media sosial seperti @HushWatchID dan @SSC_politik mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan Codeblu meminta uang antara Rp350 juta hingga Rp600 juta untuk menghapus konten ulasan negatif. "Kak, aku boleh tahu enggak range angka yang ditawarkan di angka berapa?" tanya seorang pemilik usaha. "Untuk range Rp350-Rp600 juta," jawab pihak yang diduga Codeblu.

Tuduhan ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di media sosial, tetapi juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Beberapa pengusaha kuliner di Jabodetabek mengaku menjadi korban praktik serupa, khawatir reputasi usaha mereka hancur akibat ulasan negatif.

Akun @SSC_politik menyebutkan, "Bukan satu atau dua aduan, tapi banyak banget aduan kejahatan si reviewer makanan yang sok ganas itu." Modus operandi Codeblu diduga melibatkan pencarian usaha kuliner yang bisa dimanfaatkan, lalu menawarkan penghapusan ulasan dengan tarif selangit.

Kasus ini memicu kemarahan warganet dan pemilik usaha kuliner. Banyak yang menyerukan boikot terhadap Codeblu dan meminta tindakan tegas dari otoritas terkait. Tokoh kuliner, Chef Haryo Pramoe, mengkritik gaya review Codeblu yang dianggap kasar dan merugikan pelaku usaha. "Ulasan makanan harus dilakukan dengan etika dan fakta, bukan sekadar opini pribadi yang menghina," tegasnya.

Jika terbukti melakukan pemerasan, Codeblu dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Pasal tentang pemerasan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat menjadi dasar hukum untuk menjeratnya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika dalam dunia kuliner dan review makanan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Mendadak Dangdut Tayang 30 April 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sinemart dan Amadeus Sinemagna resmi merilis poster film terbaru mereka, Mendadak Dangdut. Poster ini memberikan gambaran pertama tentang warna dan semangat film yang siap menghidupkan kembali euforia dangdut ke layar lebar.

Dalam poster yang telah dirilis melalui akun resmi Sinemart (@sinemart_ph) dan Mendadak Dangdut (@mendadakdangdut.movie), terlihat Anya Geraldine sebagai Naya, sang karakter utama, yang tampil dengan gaya nyentrik, berambut ungu dengan pakaian penuh warna. Wajahnya menampilkan ekspresi yang mencerminkan perjalanan uniknya dalam film, dari benci hingga akhirnya larut dalam pesona musik dangdut.

Disutradarai oleh Monty Tiwa dan diproduseri oleh Mgs Fahry Fachrudin serta Wendhy Antono, Mendadak Dangdut mengisahkan Naya, seorang penyanyi pop ibu kota yang tengah berada di puncak popularitas. Namun, kariernya harus berbelok tajam ketika ia terjebak dalam skandal yang mengancam reputasi dan masa depannya.

Demi menyelamatkan diri, Naya terpaksa menyamar dan masuk ke dunia dangdut, genre musik yang selama ini ia pandang sebelah mata. Perjalanan penuh kejutan ini bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap dangdut, tetapi juga menggugah semangat baru dalam hidupnya.

Film ini juga menghadirkan Keanu Angelo sebagai Wawan dan Nurra Datau sebagai Lola, serta didukung oleh Joshua Pandelaki, Opie Kumis, Fajar Nugra, Wika Salim, Dwi Sasono, dan banyak lagi. 

Dengan kombinasi komedi segar dan irama dangdut yang menggoyang, film ini diharapkan dapat membawa dangdut lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat dan menghidupkan kembali kebanggaan terhadap musik asli Indonesia ini.

Anya Geraldine mengungkapkan antusiasmenya terhadap film ini dengan mengunggah poster film ini sembari menuliskan, “In her comedy movie era, again! Kesulitan shooting film ini adalah cape nahan ketawa karena shootingnya ama temen sendiri, Keanu pula orangnya.”

Sementara itu, Anya tak sendirian dalam mengungkapkan antusiasnya. Keanu Angelo yang debut dalam film genre komedi juga mengungkapkan pengalamannya, 

“My first comedy film, takut banget gila-gila, nggak pake script,” tulisnya di unggahan behind the scene salah satu adegan film. 

Di postingan lain, Keanu juga membocorkan bahwa ia deg-degan bermain di film comedy ini dan berharap ia bisa memberikan penampilan terbaiknya. 

“Pokoknya nanti kalau kurang-kurangnya ya saya masih belajar, kalau suka alhamdulillah, nonton ya, nanti,” ungkapnya dengan tulus.

Jangan lewatkan keseruan Mendadak Dangdut yang akan tayang 30 apri 2025 mendatang! Ikuti terus informasi terbaru mengenai film ini melalui akun Instagram resmi @mendadakdangdut.movie dan @sinemart_ph. Siap-siap tertawa dan menikmati perjalanan tak terduga Naya di dunia dangdut! (Ar)


Share:

Dikunjungi Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menegaskan peran penting kementeriannya dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, terutama untuk program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Dody saat menerima kunjungan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, di Kantornya, Kamis sore (6/3/2025).

Dalam pertemuan yang membahas kerangka kolaborasi untuk program Sekolah Rakyat tersebut, Menteri Dody menekankan kesiapan penuh Kementerian PU untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membentuk generasi unggul, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Kementerian PU akan memberikan dukungan infrastruktur terbaik agar anak-anak Indonesia, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara efektif, Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis—unit baru di Kementerian PU yang berfokus pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan—agar menyiapkan rancangan teknis. Rancangan tersebut mencakup desain gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mampu menunjang kegiatan belajar-mengajar.

“Kami menyambut baik inisiatif Menteri Sosial untuk memprioritaskan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan. Koordinasi antar kementerian perlu dipercepat, sehingga target membangun 100 Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi sesuai arahan Presiden,” papar Dody.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan terima kasih atas respons positif Kementerian PU. Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang berbentuk boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah, berdiri di atas lahan kurang lebih 5 hektare. Ia berharap dukungan Kementerian PU dapat mencakup desain, pembangunan, dan penyesuaian infrastruktur asrama bagi siswa putra maupun putri.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapat sarana yang layak untuk belajar dan berkembang. Dengan adanya campur tangan Kementerian PU, kami optimistis Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” tegas Syaifullah.

Kementerian PU dan Kementerian Sosial bersepakat untuk mempercepat koordinasi teknis serta menyinkronkan target dan sumber daya, agar program Sekolah Rakyat bisa segera diwujudkan. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah. Diharapkan, langkah kolaboratif ini akan membantu mewujudkan pemerataan pendidikan dan memperkuat pondasi bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. (Ar) 


Share:

Antara Banjir dan Ujian 'Lip-Service' Pejabat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Fenomena banjir memang peristiwa alam (sunnatullah) yang di luar kuasa manusia untuk menghindarinya. Banjir merupakan bagian dari bencana alam yang terjadi hampir di seluruh bagian permukaan bumi tempat manusia berada.

Sejak dahulu, banjir memang sudah ada karena ia merupakan proses alamiah sebagai wujud kerja kosmik. Itulah mengapa setiap hari selalu saja kita saksikan bencana ini melanda berbagai tempat kala terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Mereka yang menolak banjir sama halnya dengan menafikan kerja alam. Ini seperti mengingkari kerja metabolisme dalam tubuh. 

Jika dalam tubuh manusia, setiap makanan yang dikonsumsi akan diubah menjadi energi lalu sisa-sisa makanan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh dikeluarkan dalam bentuk feses.

Seperti halnya kerja organ dalam sistem metabolisme, alam pun memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan segala aktivitasnya demi menjaga fungsi keseimbangan kosmiknya.

Lantas, apa yang salah dengan banjir?

*Takdir vs Ikhtiar*

Jika kita meyakini bahwa setiap hukum-hukum Allah yang mewujud dalam bentuk fenomena alam adalah suatu ketetapan dari Sang Pencipta yang tak satupun bisa menegasikan, maka tidakkah Allah juga memberikan segala potensi dalam diri manusia berupa kemampuan mengubah kondisinya demi mencegah malapetaka yang melanda?

Kemampuan manusia untuk mengubah nasib sebelum qadarullah itu benar-benar tejadi disebut dengan istilah ikhtiar.

Manusia sejatinya diciptakan Allah dengan segala potensi yang dimiliki berupa pengetahuan dan kehendak untuk mengatur segala yang ada di muka bumi sesuai ketentuan-Nya.

Dalam artian, manusia sebetulnya punya kesempatan untuk mencegah atau mengantisipasi sebelum ketetapan/takdir itu terjadi. Karena itu, manusia diharuskan untuk berusaha/berikhtiar terlebih dahulu sebelum menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Maha Pencipta (tawakal).

Sikap berserah diri kepada Tuhan YME adalah sikap tunduk dan patuh terhadap Sang Pencipta. Dalam Islam ini dikenal sebagai sikap tawakal yang merupakan esensi dari keber"Islam"an itu sendiri. Sebab kata "Islam" bermakna pasrah, patuh, tunduk, taat atau berserah diri.

Namun, konsep berserah diri ini jangan sampai disalahartikan sebagai konsep pasif. Hal ini yang banyak disalahmengertikan orang. Islam sendiri tidak menganjurkan penganutnya untuk berpasrah sebelum berbuat atau ikhtiar.

"Sehingga cenderung menyerahkan segala sesuatu pada takdir sebelum ia sendiri bertindak untuk mengubah hasil itu."

Lalu, bagaimana dalam menyikapi fenomena banjir menahun yang kerap melanda wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini?

Selaras dengan penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa peristiwa banjir yang terjadi hari-hari ini merupakan ujian dari Allah kepada hambanya untuk senantiasa mengingat dan bersujud kepada-Nya.

Namun, dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan juga jangan sampai terjebak pada sikap tunduk dan patuh terhadap fenomena alam tanpa didasari ilmu pengetahuan dan sikap aktif untuk menghindari marabahaya yang datang.

Perkembangan sains dan teknologi sebagai hasil ikhtiar manusia dalam menyiasati gejala alam adalah puncak tertinggi peradaban manusia masa kini berkat pengoptimalan potensi yang diberikan Allah.

Untuk itu, mengabaikan sains dan teknologi demi mencegah banjir adalah sebuah sikap yang tidak dibenarkan.

*Siasat Pembuat Kebijakan*

Sebagaimana jamak diketahui bahwa wilayah Jabodetabek merupakan daerah yang hampir setiap tahun dilanda banjir dengan derajat kerusakan yang terbilang parah.

Namun, rupanya peristiwa yang sudah hampir diprediksi selalu terjadi di momen-momen tertentu ini tidak pernah terantisipasi dengan baik.

Ini sama halnya dengan seseorang yang kerap jatuh di lubang yang sama, tapi tidak pernah berpikir atau berupaya untuk mencari alternatif jalan yang lain. Sehingga, setiap saat ia terus-terusan terperosok.

Setiap datang dan pergi pemimpin (baca: kepala daerah), janji tentang penanganan banjir menjadi komoditas politik yang laku keras di masyarakat.

Susunan dan rencana program dari A-Z coba diproklamirkan demi meyakinkan masyarakat terkait langkah strategis mencegah dan mengantisipasi banjir.

Namun, seperti lagu lama yang terus diputar kembali dari waktu ke waktu, janji yang sama pun terus tinggal janji.

Tampak tidak ada perubahan berarti dalam upaya menyiasati fenomena banjir ini sehingga rakyat bisa benar-benar hidup tenang tanpa "was-was" saat musim penghujan datang.

Bahkan, karena kegagalan dalam mengantisipasi banjir, nikmat terbesar Allah berupa turunnya hujan berubah menjadi bencana.

Alhasil hujan yang tadinya membawa manfaat besar untuk kebutuhan bagi makhluk hidup di muka bumi untuk kesuburan tumbuhan dan keberkahan alam dianggap sebagai sebuah malapetaka yang ditolak kedatangannya. Naudzubillah.

Sejatinya masyarakat percaya bahwa pemerintah dari waktu ke waktu ada upaya untuk mencegah terjadinya banjir, namun yang menjadi pertanyaan mengapa upaya tersebut tidak banyak memberi perubahan atau solusi berarti?

Padahal, waktu yang dihabiskan untuk menyiasati fenomena alam dengan dampak kerusakan yang luar biasa ini begitu lamanya. Bahkan, sudah triliunan anggaran dihabiskan untuk upaya preventif. Tapi, hasilnya mengapa tidak maksimal? Adakah yang keliru di sana?

Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat saat ini sudah bisa memprediksi kapan akan terjadi hujan dan banjir, bahkan dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.

Sehingga muncullah berbagai teori tentang musim atau siklus banjir ini. Dalam konteks banjir di Jabodetabek, bahkan muncul anggapan siklus banjir lima tahunan. 

Anggapan siklus 5 tahunan muncul, lantaran kebetulan bencana banjir besar terutama di Jakarta terjadi dalam kurun 5 tahun. Salah satunya saat terjadi banjir besar di Jakarta tahun 2002 dan 2007.

Jika demikian, apa bentuk antisipasinya? Bagaimana langkah antisipasi pemerintah dalam menyiasati banjir setiap tahun dan setiap lima tahun ini, misalnya?

Informasi yang beredar di masyarakat sejauh ini soal penanganan dan antisipasi banjir ini berupa pemasangan alat deteksi volume banjir di setiap titik aliran sungai, pengerukan endapan dan pelebaran badan sungai serta pembangunan turap atau dinding sungai untuk menahan terjadinya pengikisan.

Tapi, dari waktu ke waktu masalah yang sama tetap terjadi dan nyaris tidak begitu terlihat dampak signifikan dari langkah antisipasi ini.

Alhasil, masyarakat dari tahun ke tahun selalu dilanda banjir. Sesuatu yang semestinya tidak lagi tejadi karena antisipasi yang telah dilakukan jauh-jauh hari oleh pengambil kebijakan.

Kalau peristiwanya terjadi setiap 100 tahun sekali atau dalam pola yang tidak terduga, barangkali masih bisa kita maklumi. Tapi jika gejala banjir ini terjadi rutin setiap tahun dengan pola yang bisa diramal secara pasti dan akurat, maka ini sungguh luar biasa. Pantas dan layak untuk dipertanyakan komitmen kita dalam menyiasati banjir ini seperti apa.

Memang kalau dilihat secara komprehensif, penyebab banjir tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Dengan kata lain, masalah ini tidak sepenuhnya menjadi pemerintah pada penentu kebijakan. Sebab, masyarakat juga turut andil dalam memicu peristiwa bencana ini seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, jarang membersihkan lingkungan sekitar hingga kurang kesadaran untuk pencegahan dini banjir.

Ada banyak faktor penyebab namun secara garis besar bisa dibagi dalam dua aspek. Pertama, faktor alam yang meliputi curah hujan tinggi, tinggi rendahnya daratan, volume air yang besar, runtuhan batuan, luapan lumpur, hingga daerah resapan air yang tidak bekerja maksimal.

Sementara, kedua faktor ulah manusia. Ini mencakup penebangan hutan liar, membuang sampah sembarangan, membangun bangunan di daerah resapan air, membangun pemukiman di tepi kali, alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan atau jalan, kurangnya tutupan lahan, sistem drainase yang tidak memadai, dan penggunaan air tanah berlebihan.

Penulis: Yakub F Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia 

Share:

Binsar Gultom Kritisi UU Hukuman Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sosok Guru Besar Hukum,Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof Dr Binsar Gultom SH SE MH mengkritisi ketentuan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait Pasal 100 ayat 1 yang mengatur hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Menurutnya, aturan ini memiliki banyak ambiguitas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  

"Dalam KUHP baru, ada klausul bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya penyesalan dari terpidana dan harapan bahwa dia bisa memperbaiki diri di masa depan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana hakim bisa memastikan bahwa seorang terpidana benar-benar menyesal dan bisa berubah dalam jangka waktu tersebut?" ujar Prof Binsar dalam wawancara eksklusif siang hari Kamis,06 Maret 2025 dengan Syamsul Bahri Ketum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI).

Profesor Binsar menyoroti mekanisme evaluasi terhadap terpidana selama masa percobaan tersebut. Ia mempertanyakan apakah selama 10 tahun itu terpidana tetap berada di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) atau justru diberikan kebebasan bersyarat.  

“Biasanya, masa percobaan diberikan untuk hukuman yang lebih ringan, misalnya hukuman dua tahun dengan percobaan enam bulan. Namun, dalam konteks hukuman mati, bagaimana bisa dijamin seseorang benar-benar berubah jika ia tetap berada di dalam penjara dan tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat?” ujarnya.  

Selain itu, ia juga mengkritisi bagaimana hakim dapat memproyeksikan masa depan seorang terdakwa dalam waktu yang terbatas. 

“Hakim harus membuat keputusan di persidangan berdasarkan fakta yang ada saat itu. Namun, bagaimana mungkin dalam waktu yang singkat, hakim dapat memastikan bahwa seorang terpidana dalam 10 tahun ke depan akan menjadi orang baik? Bahkan agama pun sulit menilai hati seseorang,” tambahnya.  

Selain mekanisme masa percobaan, Profesor Binsar juga menyoroti intervensi pemerintah dalam pelaksanaan hukuman mati. Ia menilai bahwa jika grasi atau permohonan pengampunan sudah ditolak oleh presiden, seharusnya eksekusi dilakukan tanpa menunggu masa percobaan 10 tahun.  

"Kalau grasi sudah ditolak, seharusnya eksekusi dilakukan. Tapi dengan aturan baru ini, justru harus menunggu 10 tahun lagi. Mengapa harus berlama-lama? Apakah ini bentuk ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan?" tanyanya.  

Menurutnya, aturan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi intervensi politik dalam proses eksekusi pidana mati.  

Lebih lanjut, Profesor Binsar juga menegaskan bahwa tidak semua kasus pembunuhan berencana harus berujung pada hukuman mati. Ia menyoroti Pasal 55 KUHP yang mengatur peran intelektual dalam tindak pidana.  

"Jika seseorang hanya bertindak atas perintah orang lain atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak seharusnya dijatuhi hukuman mati. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya sekadar apakah perbuatannya memenuhi unsur pembunuhan berencana atau tidak," jelasnya.  

Ia membandingkan dengan KUHP lama, di mana hukuman bagi pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman maksimal pidana mati. Namun, dalam KUHP baru, aturan tersebut perlu ditelaah kembali agar tidak menimbulkan ketidakadilan.  

Disisi lain, Profesor Binsar menekankan bahwa Pasal 100 hingga Pasal 102 KUHP membutuhkan kajian lebih dalam agar penerapannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Ia menilai bahwa konsep pidana mati dengan masa percobaan justru menimbulkan ambiguitas dan tidak memberikan kepastian hukum.  

"Pidana mati seharusnya tegas. Jika seseorang divonis mati, maka eksekusi harus dilakukan tanpa ada masa percobaan yang panjang. Sebaliknya, jika ada harapan bahwa terpidana bisa berubah, maka sebaiknya langsung diberikan hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara, tanpa perlu ada ketidakpastian selama 10 tahun," pungkasnya.  

Dengan adanya perdebatan ini, diharapkan pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat meninjau kembali aturan dalam KUHP yang baru, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. (Ar)

Share:

Kekerasan Terhadap Hakim PA Batam: Keamanan Hukum yang Masih Rentan


Duta Nusantara Merdeka | Batam
Kejadian memprihatinkan kembali terjadi di Batam, di mana seorang hakim Pengadilan Agama, H. Gusnahari, S.H., M.H., menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di Perumahan Cipta Garden, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, saat hakim tersebut hendak berangkat kerja.

Kekerasan ini menyoroti isu serius mengenai jaminan keamanan bagi hakim di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, negara seharusnya memberikan perlindungan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun, kenyataannya, insiden seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih jauh dari harapan.

Menurut informasi yang diperoleh, penyerangan terjadi pada Kamis (6/3/2025) sekitar pukul 07.15 WIB. Saat itu, H. Gusnahari diserang dengan senjata tajam yang mengenai tangan kanannya. Ketua Pengadilan Agama Batam, Drs. H. Mahyuda, M.A., mengungkapkan bahwa korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan visum.

Dari keterangan yang diperoleh, penyerangan dilakukan oleh dua pelaku. Satu pelaku menyerang, sementara yang lainnya menunggu di motor. Setelah penusukan, keduanya melarikan diri. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kini sedang melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kekerasan terhadap hakim bukanlah hal baru. Beberapa waktu lalu, terdapat laporan serupa yang menunjukkan bahwa keamanan bagi hakim masih sangat rentan. Hal ini memicu keprihatinan dari Ikatan Hakim Indonesia Cabang Batam, yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para hakim.

Ketua Pengadilan Agama Batam menegaskan pentingnya koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap motif di balik penyerangan ini. "Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk merealisasikan jaminan keamanan bagi hakim, sesuai dengan amanat undang-undang," tambah Syamsul Bahri Ketum Pokja FORSIMEMA-RI.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Kolaborasi dengan Pemprov DKI, BAZNAS BAZIS DKI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, melalui berbagai program inovatif dan kolaborasi strategis. Salah satu fokus utama BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan mereka kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program unggulan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas di ibu kota seperti Difabis Coffee and Tea dan Pesantren Tahfidz Difabel.

Difabis Coffee and Tea merupakan inisiatif untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam bidang kewirausahaan. Program ini membuka kesempatan bagi mereka untuk belajar dan terlibat dalam industri kopi dan teh, serta memberikan mereka peluang untuk memiliki usaha sendiri. Melalui program ini, para penyandang disabilitas dapat mengasah keterampilan mereka, membangun rasa percaya diri, dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Sementara itu, Pesantren Tahfidz Difabel merupakan program pendidikan yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas untuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya. Program ini bukan hanya memberikan mereka pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga memberikan mereka rasa keterhubungan sosial yang kuat dalam masyarakat. Melalui Pesantren Tahfidz Difabel, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan pendidikan yang inklusif dan bermartabat untuk penyandang disabilitas.

Selain kedua program tersebut, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga memiliki program unggulan lainnya seperti Bedah Rumah, Bedah Kawasan, Semua Bisa Makan, Senyum Teluk Jakarta, BKB Matraman, Saudagar Tangguh, Tanggap Bencana, dan Masa Depan Jakarta.

"BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi luar biasa. Kami Ingin mereka merasa dihargai, diberdayakan, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan DKI Jakarta," ujar Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakara, Dr. Akhamad H. Abu Bakar, M.M di Jakarta, Kamis (06/03/2025).

Selanjutnya, Wakil Ketua IV BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Mohd. Nasir Tajang, S.Ag, M.Si juga menambahkan bahwa program pemberdayaan disabilitas BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan para penyandang disabilitas dapat mendapatkan hidup yang lebih baik.

"Kami sangat bersyukur dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkembang, meraih impian mereka, dan hidup lebih mandiri. Pemberdayaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membangun Jakarta yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua," jelasnya.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui berbagai kebijakan dan fasilitas yang ada, mendukung penuh upaya ini dan menjadikan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari agenda besar pembangunan Jakarta yang inklusif.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

BAZNAS BAZIS DKI Kembali Terima Predikat WTP, Buktikan Pengelolaan Zakat Aman Transparan dan Akuntabel


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta kembali meraih pencapaian yang luar biasa. Hasil audit laporan keuangan untuk tahun anggaran 2024 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak terdapat penyimpangan material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini menjadi sebuah pencapaian yang signifikan bagi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam upayanya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja lembaga amil zakat yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam pemberdayaan umat di Indonesia.

Hasil audit yang sukses ini mencerminkan upaya keras BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang mendapat predikat WTP ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam memaksimalkan penggunaan dana zakat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Rini Suprihartanti, S.E., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian ini dan menyampaikan komitmen lembaga untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat.

"Predikat WTP yang kami terima atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang kami ambil," ujarnya di Jakarta, Kamis (06/03/2025).

"Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta sangat penting, dan predikat WTP ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memastikan dana zakat yang dikelola digunakan secara optimal untuk kepentingan umat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kami, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kontribusi zakat mereka." tambahnya.

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang berperan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga amanah masyarakat dalam pengelolaan zakat dan memastikan setiap dana yang diterima dan disalurkan tepat sasaran.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

Pastikan Arus Mudik Lancar, Mendagri Minta Daerah Segera Perbaiki Infrastruktur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, dirinya telah meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki berbagai infrastruktur untuk menghadapi arus mudik hari raya Idulfitri 1446 Hijriah. Perbaikan itu meliputi berbagai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemda seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan.

Permintaan itu telah disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran maupun pertemuan virtual dengan jajaran Pemda. Perbaikan tersebut perlu segera dilakukan mengingat prosesnya memerlukan waktu.

“Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten, itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional,” jelas Mendagri di hadapan awak media usai mengikuti Rakor Tingkat Menteri terkait Persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, lanjut Mendagri, Pemda juga perlu memastikan agar moda transportasi menaati aturan, seperti kapal yang tidak boleh mengangkut muatan berlebih. “Kemudian siapkan pelampung sesuai standard operating procedure masing-masing,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri juga meminta kepala daerah yang memiliki bandara kecil agar mengecek kondisi kesiapannya dalam melayani para pemudik. Menurutnya, ada beberapa daerah khusunya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki bandara kecil sehingga kondisinya perlu diperhatikan.

“Karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur, NTT (Nusa Tenggara Timur), di Maluku, Maluku Utara, di Papua,” jelasnya.

Dalam menghadapi arus mudik, Pemda juga perlu memperhatikan keamanan objek wisata di daerahnya masing-masing agar tidak terjadi kecelakaan. Pemda perlu juga berjaga-jaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi. Dirinya mengimbau setiap daerah agar dapat menyiagakan jajarannya untuk menghadapi cuaca ekstrem.

“Seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Ini semua untuk siagakan,” tandasnya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan Pemda agar terus mengendalikan harga pangan menjelang Lebaran. Meskipun saat ini harga pangan relatif terkendali, ada beberapa komoditas yang perlu diatensi seperti minyak goreng dan cabai. (Ar)

Share:

Kemendes Bersama GP Ansor Siap Berkolaborasi Bangun Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) akan berkolaborasi bangun desa dalam mempercepat pembangunan desa. 

Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menyampaikan bahwa banyak kader Ansor yang menjadi kepala desa dan pendamping desa bahkan jumlahnya ribuan.

"Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi dan MoU dengan Kemendes untuk kesejahteraan masyarakat desa," tegas Addin, Kamis (6/3/2025).

Addin menambahkan bahwa saat ini sedang membentuk satgas patriot ketahanan pangan agar setiap butir potensi desa benar-benar bisa dimanfaatkan dan kemandirian ekonomi tingkat desa bisa benar-benar terwujud.

"Kami akan melakukan pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan pada bulan April nanti di Kabupaten Banyumas," kata Addin.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyambut baik kolaborasi ini karena pengalaman yang dimiliki GP Ansor dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah di desa selama ini. 

Nantinya, lanjut Yandri, desa tematik yang saat ini dalam tahap perumusan diharapkan dapat terwujud sehingga potensi desa bisa dimanfaatkan dalam skala besar termasuk dipasarkan ke luar negeri.

"Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa," tegas Mendes Yandri.  

Mendes Yandri melanjutkan bahwa kolaborasi ini tidak akan membuahkan hasil jika SDM di desa tidak memiliki pemahaman di bidang tersebut. 

Oleh karena itu penting dilakukan penguatan kapasitas tidak hanya pada kepala desa dan perangkatnya namun juga terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Pasalnya, salah satu tugas pendamping desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa termasuk dalam berwirausaha.

"Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping enggak punya jiwa enterpreiner susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya jadi maju, agar BUMDesanya jadi semakin hidup," tutur Mendes Yandri.

Seperti diketahui, ketahanan pangan merupakan bagian penting visi Presiden Prabowo Subianto agar potensi di 75.265 desa di Indonesia bisa dimanfaatkan dan tidak ada lagi impor untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Tidak sebatas itu saja, namun perluasan jangkauan pasar atas setiap produk desa juga harus dilakukan sehingga terjadi perputaran ekonomi yang manfaatnya kembali ke warga.

Dengan kolaborasi Kemendes PDT dengan GP Ansor, Mendes Yandri yakin urusan pasar yang selama ini merupakan kendala setelah potensi desa berhasil diproduksi. Oleh karena itu, serangkaian diskusi akan dilaksanakan kedua belah pihak yang diikuti dengan penandatanganan MoU dalam rangka kemandirian ekonomi tingkat desa. (Ar)


Share:

Polri Selamatkan 11.407.315 Jiwa Dari Bahaya Narkoba


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba periode Januari-Februari 2025. Pemberantasan narkoba ini merupakan bentuk realisasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Wahyu Widada menjelaskan, dalam dua bulan terakhir telah dilakukan pengungkapan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran sebanyak 6.681 kasus. Kemudian, telah dilakukan penangkapan kepada 9.586 orang tersangka.

“Terdapat 16 orang warga negara asing dari berbagai negara, termasuk empat tersangka di antaranya diduga merupakan jaringan Fredy Pratama,” ungkap Kabareskrim dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/25).

Lebih lanjut dijelaskan Kabareskrim, tujuh di antara ribuan tersangka tersebut adalah jaringan Fredy Pratama. Mereka ditangkap atas empat kasus berbeda.

Menurut Kabareskrim, dari ribuan kasus itu terdapat 336 orang dilakukan rehabilitasi karena hanya sebagai pengguna. Kemudian, terdapat 255 kasus restoratif justice.

Untuk barang bukti, ia merinci bahwa jumlah keseluruhannya sebanyak 4,1 ton dengan rincian sabu 1,25 ton; ekstasi 346.959 butir (138,783 kg); ganja 493 kg; kokain 3,4 kg; tembakau gorila (sintetis) 1,6 ton; dan obat keras 2.199.726 butir (659,917 kg). Seluruh barang bukti tersebut jika dirupiahkan sebanyak Rp2,7 triliun.

“Kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.315 jiwa dari masyarakat terkait dengan penggunaan narkoba,” ujarnya.

Dalam pengungkapan kali ini, ujar Kabareskrim, terdapat empat modus yang paling banyak digunakan para pelaku. Disebutkannya, modus pertama adalah pengiriman narkoba antar provinsi melalui jalur darat dari pulau Sumatera ke pulau Jawa. 

Kemudian, pengiriman narkoba melalui jalur laut dengan cara memasukan narkoba dari golden triangle dan golden crescent ke Samudra Hindia di laut Aceh dengan menggunakan kapal laut. Lalu, pengiriman narkoba dari luar negeri baik yang menggunakan kargo ekspedisi resmi maupun hand and carry dengan cara di samarkan oleh kurir yang membawa narkotika tersebut. 

“Keempat, pembuatan clandestine lab tempat produksi narkotika di perumahan mewah yang memiliki penjagaan keamanaan ketat sehingga tidak bisa di akses oleh sembarang orang termasuk aparat penegak hukum yang masuk untuk melakukan pengintaian,” jelas Kabareskrim.

Ditekankan Kabareskrim, para tersangka juga akan dikenakan pasal tindia pidana pencucian uang (TPPU). Dengan begitu, akan memberikan efek jera dan menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba. (Ar)


Share:

Minta Damai, MS Menangis Temui Marto Rusida di Rutan Rengat


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Buntut laporan Jetro Sitorus, SH ke Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/483/XII/2023/SPKT/ POLDA RIAU tertanggal 4 Desember 2023 yang melaporkan saudara MS atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan masih terus berproses. Pelapor meminta kepada pihak Polda Riau untuk segera menuntaskan kasus/perkara tersebut demi kepastian hukum.

Untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia, pada saat sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi SAI Kota Pekanbaru, MS dihadapan majelis hakim dengan nada keras mengatakan, tidak akan mau berdamai, haram bagi saya berdamai dan gak butuh organisasi Peradi. Alhasil, majelis hakim memutuskan pemberhentian dirinya secara tetap sebagai advokat.

Lain di bibir lain di hati. Kini, saudara MS terkesan menelan air ludahnya sendiri. Pasalnya, MS tanpa koordinasi dengan kuasa hukum, diam-diam menemui Marto Rusida di Rutan Kelas IIB Rengat. Dia menangis dan memohon perdamaian di hari ulang tahunnya pada tanggal 15 Februari 2025.

Dikatakan Marto Rusida, "Saya sendiri kaget bang atas kedatangan tim mereka. Pada hari Jumat, timnya menemui saya di Rutan, keesokan harinya (Sabtu, 15/2/2025), MS bersama rekan-rekannya menemui saya dan menyuguhkan konsep draft perdamaian yang sudah disiapkan", ungkap Marto Rusida. 

Dijelaskannya, "Sumpah demi Allah bang, saya saat ini sedang berpuasa. Sebenarnya saya tidak mau menerima uang damai tersebut. Dia (MS-red) memeluk saya dan menangis dihadapan rekan-rekannya untuk memohon dan meminta perdamaian", ujar Marto Rusida ketika ditemui di Rutan Rengat. Selasa (4/3/2025).

Menirukan ucapan MS kepada dirinya, "Hari ini (15 Februari) ulang tahun saya. Jauh-jauh datang dari Kota Pekanbaru ke Rutan Rengat untuk memohon dan meminta perdamaian kepadamu", ungkap Marto Rusida.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Marto Rusida, Jetro Sibarani, SH., MH kepada media menyampaikan, "Meskipun saat ini klien kami sedang menjalani hukuman di dalam penjara, belakangan ini mengalami adanya intimidasi, tekanan, diskriminatif dan ancaman dari berbagai pihak", ungkapnya. Rabu (5/3/2025).

"Dengan ini, saya selaku kuasa hukum menghimbau dan menyatakan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap klien kami untuk berkoordinasi ketika ingin berkomunikasi atau menemui Marto Rusida", tegas Jetro Sibarani, SH., MH.

MS dinilai tidak etis menemui Marto Rusida di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Rengat tanpa koordinasi dengan pihak kuasa hukum Jetro Sibarani, SH., MH. 

Diungkapkan Jetro Sibarani, "Kami menilai saudara MS tidak etis menemui klien kami secara diam-diam tanpa koordinasi dengan kuasa hukum yang sah. Untuk diketahui, Marto Rusida masih menjadi klien kami. Jadi, apapun kepentingan hukum atas dia masih tanggungjawab kami selaku kuasa hukumnya", tegas Jetro Sibarani. (Ar)

Share:

Qodrat 2 Siap Tayang Lebaran 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Film Qodrat 2 siap membawa pengalaman sinematik yang lebih dahsyat bagi para penonton dan fans yang sudah lama menunggu di Lebaran 2025 nanti. Dalam press conference yang digelar belum lama ini, sutradara Charles Gozali mengungkapkan bahwa sekuel ini tidak hanya memperdalam aspek religi dan horornya, tetapi juga menambahkan elemen aksi yang lebih eksplosif.

Dari trailer yang telah dirilis, penonton sudah disuguhkan beberapa cuplikan aksi yang menegangkan. Ledakan, perkelahian menegangkan di dalam truk yang terjatuh dari ketinggian, hingga kehadiran aktor laga seperti Donny Alamsyah dan Septian Dwi Cahyo menjadi bukti bahwa Qodrat 2 akan membawa pengalaman yang lebih intens dari film pertamanya.

Aksi Dirancang Langsung oleh Para Ahli Laga 

Tak main-main, adegan-adegan laga dalam Qodrat 2 diarahkan langsung oleh sutradara Charles Gozali, dan koreografi Martial Arts yang ditangani oleh Cecep Arif Rahman, sosok di balik banyak adegan pertarungan epik di perfilman Indonesia dan internasional. Ditambah dengan sinematografi ciamik dari DOP Hani Pradigya, film ini menjanjikan momen-momen aksi yang penuh kejutan dan intensitas.

Adegan Aksi Menantang Vino G. Bastian & Donny Alamsyah 

Bintang utama film ini, Vino G. Bastian, mengakui bahwa proses produksi Qodrat 2 lebih menantang dibandingkan film pertamanya. Bukan cuma dari sisi horornya, tetapi juga dari sisi adegan aksinya. 

"Adegan aksinya lebih banyak secara porsi, muatan drama dan emosinya juga mengalami eskalasi. Apa yang bisa terlihat di trailer hanya sebagian kecil dari keseruan film ini,” ungkap Vino G. Bastian. 

Sementara itu, Donny Alamsyah, yang turut terlibat dalam adegan laga besar, tampak antusias menceritakan pengalamannya. 

"Dua adegan aksi yang ada di trailer itu sebenarnya adalah adegan kunci chemistry saya dengan Vino. Tapi untuk detailnya, saya nggak bisa spoiler dulu! Tunggu selengkapnya di Qodrat 2 Lebaran 2025, karena yang di trailer hanya sebagian kecilnya saja," ucap Donny Alamsyah.

Bersiap Melawan Kebathilan & Menyambut Kemenangan 

Sebagai film horor-action-religi, Qodrat 2 tidak hanya menyuguhkan adegan aksi yang memacu adrenalin, tetapi juga membawa pesan spiritual yang kuat. Di bulan Ramadhan ini, mari bersama-sama melawan kebathilan seperti Ustadz Qodrat, dan raih kemenangan di Hari Raya saat Qodrat 2 tayang di bioskop Lebaran 2025!

Jangan lewatkan pertarungan epik Ustaz Qodrat! Nantikan aksinya di Lebaran 2025! (Ar)


Share:

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Banjir di Beberapa Wilayah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah terus bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayah sekitar Jakarta dan Bekasi. Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa tenaga kebencanaan telah diterjunkan ke berbagai titik terdampak.

“Semua tenaga kebencanaan sedang ada di lapangan baik di Jatiasih, di Bekasi, maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta,” ucap Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dalam penanganan ini, menurut Saifullah Yusuf, Kementerian Sosial (Kemensos) berfokus pada dua klaster yakni logistik dan lokasi penampungan. 

Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDP) yang juga dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pihaknya telah berkoordinasi dalam proses evakuasi warga terdampak.

“Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri,” lanjutnya.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor masih melakukan pendataan terhadap korban dan dampak dari bencana banjir tersebut. Menurut Mensos, data resmi terkait jumlah korban dan tingkat kerusakan masih dalam proses finalisasi.

“Sampai sekarang memang data belum final masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisinya,” jelas Mensos.

Di sisi bantuan, Mensos menyampaikan bahwa Kemensos telah menyalurkan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Bantuan yang diberikan meliputi kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu dan anak, serta makanan siap saji. Selain itu, dapur umum juga telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak.

“Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi. Salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di jatiasih, kerja sama pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga dengan Kementerian Sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MBKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa pihaknya terlibat dalam fase tanggap darurat dengan melakukan modifikasi cuaca. 

Menurutnya, hal tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BNPB.

“Kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama kepala BNPB. Dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. 

Konsepnya adalah menghalangi atau apa ya, awan-awan yang harusnya bergerak, bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan,” jelasnya.

Modifikasi cuaca, menurut Kepala BMKG rencananya dilakukan sampai beberapa hari ke depan untuk selanjutnya dievaluasi bersama dengan BNPB. Dwikorita pun meminta dukungan seluruh pihak agar modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat.

“(Siaga di wilayah) Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, termasuk sebagian Palembang, bahkan Bengkulu kena sedikit, seperti itu. Mohon doanya agar semuanya dapat termitigasi dan tidak ada korban jiwa,” kata Kepala BKMG. (Ar)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini