Pemerintah mulai mendorong transformasi besar sektor perunggasan nasional di tengah tekanan harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi. Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Pertanian disebut menyiapkan pendanaan Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Rencana itu mengemuka dalam seminar hilirisasi perunggasan pada rangkaian AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, BUMN pangan, hingga investor nasional.
Hilirisasi Perunggasan Jadi Fokus Pemerintah
Di balik angka investasi jumbo itu, ada persoalan lama yang belum selesai. Peternak rakyat selama bertahun-tahun terjebak pada pola usaha yang rentan. Saat harga ayam hidup jatuh, margin peternak ikut ambruk. Sebaliknya, ketika harga pakan naik, biaya produksi langsung melonjak.
Situasi itu belakangan makin terasa di sejumlah sentra unggas. Seorang peternak di Blitar pernah bercerita bagaimana harga telur bisa turun drastis hanya dalam hitungan pekan. “Kadang belum sempat balik modal, harga sudah berubah lagi,” katanya saat ditemui dalam pameran peternakan tahun lalu.
Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan hilirisasi agar peternak tidak hanya menjual ayam hidup atau telur mentah. Infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas usaha.
Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan hilirisasi bukan lagi pilihan. “Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino di Jakarta, Jum'at (8/5/2026).
Impor SBM dan Dominasi Pasar Jadi Sorotan
Selain hilirisasi, forum itu juga menyoroti rencana pemerintah mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada BUMN. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk menjaga stabilitas bahan baku pakan ternak yang selama ini sangat dipengaruhi rantai pasok global.
Namun, pelaku usaha meminta pemerintah berhati-hati. Alvino menegaskan koordinasi dengan asosiasi peternak dan peternak mandiri perlu diperkuat agar pasokan tidak terganggu.
Seminar itu juga menargetkan tiga hasil konkret. Pertama, komitmen penyerapan hasil peternak oleh BUMN pangan seperti Berdikari dan Bulog. Kedua, skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage bersama Danantara. Ketiga, penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani.
Di sisi lain, langkah ini menunjukkan pemerintah mulai melihat sektor perunggasan bukan sekadar urusan pangan murah. Industri unggas kini diposisikan sebagai penyangga ekonomi desa sekaligus bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar