Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menyoroti carut-marut industri perunggasan nasional dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Peternak menilai persoalan sektor unggas kini makin kompleks, mulai dari impor bahan baku, harga pakan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi mengatakan kondisi peternak ayam pedaging dan petelur sedang tertekan. Menurut dia, masalah utama muncul di sektor hulu, regulasi budidaya, dan pasar hilir yang belum berpihak kepada peternak rakyat.
Peternak Nilai Program MBG Belum Menyentuh Akar Masalah
Suwardi menilai program MBG sejatinya memiliki tujuan baik. Namun di lapangan, banyak peternak justru belum merasakan manfaat nyata dari program tersebut.
“Hari ini peternak-peternak seperti saya hanya mendapatkan PHP dari program MBG itu,” ujar Suwardi di hadapan peserta seminar.
Pernyataan itu langsung memancing perhatian forum. Sebagian peserta mengangguk, sebagian lain memilih diam. Di beberapa sentra unggas, isu serapan produk untuk MBG memang sempat memunculkan harapan besar. Banyak peternak memperkirakan telur dan ayam mereka akan terserap stabil oleh program pemerintah.
Namun kenyataannya belum berjalan mulus. Seorang peternak telur asal Blitar yang hadir dalam forum itu bercerita harga telur sempat jatuh ketika produksi meningkat, sementara akses distribusi ke program MBG belum terbuka merata.
Suwardi juga mengkritik tata kelola MBG yang dinilai terlalu dikuasai kelompok bisnis tertentu. Ia meminta pemerintah membuka transparansi harga dan memperkuat peran koperasi peternak dalam rantai distribusi pangan nasional.
Harga Pakan dan Impor Jadi Beban Peternak
Selain MBG, forum itu juga menyoroti kebijakan impor Grand Parent Stock (GPS) dan bahan baku pakan yang dianggap terlalu bergantung pada pemain besar.
Menurut Suwardi, pengalihan impor bungkil kedelai dari swasta ke PT Berdikari justru memicu kenaikan harga pakan hingga 20 persen. Kenaikan itu langsung menekan biaya produksi peternak mandiri.
“Kalau kita mau harga telur Rp25 ribu bisa. Yang penting di hulu ditata dengan adil dan bijaksana,” kata Suwardi.
Ia menilai regulasi budidaya unggas sebenarnya sudah memberi ruang besar bagi peternak rakyat. Namun implementasinya dinilai belum konsisten di lapangan. Peternak kecil, kata dia, sering kalah bersaing dengan integrator besar yang menguasai rantai pasok dari hulu sampai hilir.
Di akhir forum, Suwardi meminta pemerintah tidak terlalu bergantung pada investasi asing untuk sektor budidaya unggas. Menurut dia, peternak lokal masih mampu memperkuat produksi nasional jika diberi akses modal, distribusi, dan perlindungan kebijakan yang jelas.
Reporter: Thalia Febiola
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar