Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai menunjukkan peningkatan.
Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap dipandang sebagai beban, kini mulai dipahami sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.
Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin, mengakui pada awalnya banyak pengusaha menolak pemasangan VMS karena dianggap menambah biaya serta urusan administrasi.
Namun, pandangan tersebut berubah seiring munculnya sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong kapal-kapal memasang VMS,” ujar Nasirin.
Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi pelaku usaha perikanan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Kamis (5/2/2026).
Pelaku usaha lainnya, Nunung, menilai VMS membantu memantau posisi kapal secara real time dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat di laut.
Meski demikian, ia berharap penerapan VMS diikuti dengan perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar tidak membebani pelaku usaha.
“Kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap penerapannya tidak malah memberatkan,” kata Nunung.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha terhadap penggunaan VMS.
Menurut Trenggono, VMS bukan semata instrumen pengawasan, melainkan alat perlindungan bagi nelayan dan kapal selama beraktivitas di laut.
“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” ujar Trenggono.
Ia menegaskan pemerintah terus mendorong kepatuhan penggunaan VMS, sejalan dengan penataan pelabuhan perikanan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan menjadi lebih tertib, terukur, dan mampu menekan risiko kecelakaan laut.
Trenggono juga menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyukseskan kebijakan sektor perikanan.
Pemerintah, kata dia, akan berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan serta dukungan operasional, agar kewajiban penggunaan VMS tidak menjadi beban tambahan.
Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional.
Muara Angke, sebagai salah satu sentra kapal perikanan terbesar di Indonesia, dipandang strategis dalam mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha perikanan diharapkan dapat berjalan beriringan.
Penulis Lakalim Adalin
Editor Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar