Jaksa Agung Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Humanis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan terkait pentingnya penegakan hukum humanis.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah”, antara Jaksa dan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

Ia menjelaskan bahwa sejatinya berbicara mengenai penegakan hukum humanis, maka berbicara tentang kemanusiaan. 

"Kemanusiaan diatur sejak zaman Hindia Belanda yakni sejak bayi dalam kandungan sudah mengenal hak untuk hidup dan waris, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie diatur dalam Staatblad 1847 No. 23," katanya, Senin (1/5). 

Lanjutnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana pada Pasal 53, diatur juga mengenai hak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup, terlebih lagi diperkuat dalam konstitusi negara kita yakni dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28A yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

Hal ini kata dia menunjukkan bagaimana hak-hak kemanusiaan sebagai hak dasar manusia sangat dijamin dan dilindungi oleh negara. Maka dari itu, sebelum berbicara hukum terlalu jauh, harus memahami dahulu konteks kemanusiaannya. 

Dalam konteks kemasyarakatan dan kemanusiaan, ada adagium yang sangat populer dalam penegakan hukum yaitu 'Salus Populi Suprema Lex Esto' yakni keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. 

Pandangan-pandangan diataslah melahirkan bagaimana hukum tidak bisa dipisahkan dengan kemanusiaan yang sering kita sebut sebagai penegakan hukum humanis.

"Dalam falsafah hukum, hukum ada untuk manusia, bukan untuk diputarbalikkan. Hal ini berarti penegakan hukum dapat menjamin nilai-nilai yang sudah digali oleh pendiri bangsa yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kedaulatan Rakyat, dan Nilai Keadilan Sosial," terang dia.

"Lalu seiring berkembangnya waktu, adanya penambahan nilai yakni Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Kemanfaatan," tambahnya. 

Lebih lanjut ia menyebut sistem nilai yang berubah dan berkembang ini membuat hukum tak boleh kaku dan hanya mengejar satu nilai saja seperti Nilai Kepastian Hukum atau Nilai Keadilan. 

Karenanya, menurut dia hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yaitu nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik.

Lebih jauh, Jaksa Agung menyampaikan, adanya mazhab hukum yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan seperti hukum progresif (digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo), karena hukum hidup dan beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan di masa mendatang. Hukum modern saat ini juga tidak terlepas dari nilai kemanusiaan yang ada. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung menuturkan penegakan hukum humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (living law). Meski demikian, hukum positif tidak dapat ditinggalkan dan justru tetap sebagai penguatan menjamin kepastian serta menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat karena memiliki perangkat, sarana, prosedur (tata laksana), dan bersifat mengikat bahkan memiliki sanksi.

Selanjutnya, Jaksa Agung selalu berpesan bahwa kehadiran Jaksa tidak sekedar hanya sebagai pelaksana/cerobong undang-undang, namun Jaksa harus berani mengambil sikap sebagai dinamisator dan katalisator. 

Penegakan hukum humanis harus beradaptasi dengan kebutuhan hukum saat ini, tidak pandang bulu, serta dapat diterima oleh masyarakat. Maka untuk mendukung itu semua, perlu adanya program penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. 

Jaksa Agung mengatakan program penegakan humanis yang sudah ada saat ini seperti penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, pendirian Rumah Restorative Justice dan Balai Rehabilitasi, Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), serta Jaksa Menjawab, harus diefektifkan dan dikembangkan pelaksanaannya di tengah masyarakat. 

Jaksa Agung menekankan seorang Jaksa harus hadir dan memberi manfaat, serta menjadi solusi di setiap permasalahan hukum masyarakat. 

Adanya program penegakan hukum humanis tersebut menunjukkan bahwa program-program dibuat dengan kajian untuk kepentingan masyarakat yang nantinya bermanfaat dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian. 

Apabila kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk, maka secara otomatis akan meringankan pekerjaan penegakan hukum di masa mendatang. Bahkan di beberapa negara maju dan aman, lembaga pemasyarakatannya dalam keadaan kosong yang menandakan bahwa penegakan hukum di negara tersebut berjalan dengan baik. 

"Sebaliknya, bila dilihat lembaga pemasyarakatan dalam keadaan penuh, ini menunjukkan tingginya kasus tindak pidana dan kriminalitas yang ditangani. Selain itu, keadaan lembaga pemasyarakatan yang penuh menandakan bahwa penegakan hukum belum menimbulkan efek jera dan memanusiakan manusia, serta negara belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya," urainya.

Harapan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penggagas penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif yang sudah mendapatkan legitimasi di forum Internasional berupa efektivitas dan implementasi restorative justice sebagai role model penghentian perkara di luar pengadilan, agar kedepannya peraturan mengenai keadilan restoratif didorong menjadi undang-undang. Sebab hal ini sangat penting dalam rangka penegakan hukum humanis dan kita menjadi salah satu barometernya di dunia, sehingga kita mendapatkan legitimasi secara formil dalam pelaksanaannya. 

Diskusi ringan antara Jaksa Agung dengan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditutup dengan pesan Jaksa Agung yaitu bahwa tidak semua yang melakukan tindak pidana itu karena serakah dan jahat, namun bisa akibat faktor lingkungan dan hubungan sosial. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang baik, sehat, dan bermartabat bagi kemanusiaan. (Arianto)

Read More

Mardiansyah: Kami tidak Dukung Calon Presiden yang Menggunakan Strategi Politik Identitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Presiden di Indonesia yang akan datang telah memicu kontestasi politik yang intens di antara berbagai partai politik. Jelang pilkada tinggal delapan bulan lagi, manuver politik sedang berlangsung, dengan partai-partai berupaya membangun koalisi dan menemukan calon terbaik untuk memenangkan pilkada 2024. Tiga calon telah muncul sebagai calon terdepan: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan.

Namun, keterlibatan berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, lembaga, dan organisasi, telah menimbulkan perdebatan dan diskusi yang memanas menjelang pemilu. Keterlibatan lapisan-lapisan ini tidak serta merta merupakan hal yang buruk, asalkan dilakukan secara positif, tanpa menggunakan politik identitas atau isu SARA, seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Rampai Nusantara sebagai Organisasi Masyarakat yang selalu menggelorakan semangat kebaikan, berharap Pemilu Pemilihan Presiden tidak mengakibatkan rusaknya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa apalagi hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Organisasi yang mengedepankan nilai-nilai positif dan kebaikan ini berharap pemilu tidak menimbulkan disintegrasi masyarakat, terutama karena perbedaan preferensi kandidat.

"Rampai Nusantara tidak akan mendukung calon presiden manapun yang menggunakan politik identitas atau strategi apapun yang mengarah pada perpecahan masyarakat. Organisasi ini berkomitmen untuk mempromosikan persatuan nasional dan mendukung calon presiden yang memiliki komitmen tersebut, memiliki etos kerja yang kuat, dan akan melanjutkan agenda pembangunan pemerintah saat ini," kata Mardiansyah, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (02/05/2023).

Berdasarkan kriteria tersebut, menurut Waketum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara Denny Cagur, Rampai Nusantara percaya bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah dua kandidat yang memenuhi harapan mereka. Organisasi ini mendorong partai politik untuk mempertemukan kedua kandidat ini untuk melanjutkan pembangunan negara demi masa depan yang lebih baik.

Harapannya, parpol dan masyarakat fokus pada narasi positif dan menghindari isu SARA dan negatif dalam mengkampanyekan calon pilihannya. Pada akhirnya, tujuan organisasi ini adalah agar pemilihan menghasilkan pemilihan presiden yang akan memimpin negara menuju masa depan yang lebih cerah. (Arianto)

Read More

BRIN Gelar Webinar Textcavation: Integrasi Pendekatan Arkeologi-Filologis dalam Penelitian Sejarah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hardiknas 2023, Pusat Riset Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Sultanate Institute menyelenggarakan Webinar dengan tema "Textcavation: Integrasi Pendekatan Arkeologi-Filologi dalam Penelitian Sejarah". Kegiatan yang diselenggarakan pada Selasa, (02/05/2023), secara hybrid di Gedung R. P. Soejono Kantor BRIN Pasar Minggu dan melalui Zoom Meeting, Kegiatan ini juga menjadi momen peluncuran buku berjudul "Keajaiban Negeri Emas Zabaj: Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah".

Dalam sesi diskusi, Prof. Oman Fathurrahman menjelaskan bahwa filologi dapat membantu dalam menafsirkan teks lama dan menemukan makna yang tersembunyi. Sementara itu, Drs. Sony C. Wibisono menambahkan bahwa arkeologi memberikan bukti fisik untuk memvalidasi data sejarah. 

Abu Bakar Said dari Sultanate Institute yang merupakan penulis buku "Keajaiban Negeri Emas Zabaj", menyampaikan bahwa buku "Keajaiban Negeri Emas Zabaj" yang baru diluncurkan menggambarkan sejarah Indonesia pada masa Abbasiyah yang belum pernah terungkap sebelumnya. Sedangkan Dr. Sastri Sunarti menjelaskan bahwa pusat manuskrip yang ia pimpin memiliki tugas untuk merawat dan mengembangkan koleksi manuskrip Indonesia.

Webinar Hardiknas 2023 ini membuktikan bahwa kolaborasi antara berbagai bidang ilmu dapat memberikan kontribusi besar dalam memahami sejarah. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi motivasi bagi para peneliti dan akademisi untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam penelitian. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, para narasumber dan keynote speaker yang berkompeten di bidangnya. Keynote speaker yang hadir adalah Dr. Herry Jogaswara, M.A., Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN. Selain itu, ada pula Prof. Oman Fathurrahman dari UIN Syarif Hidayatullah yang merupakan guru besar Filologi, Drs. Sony C. Wibisono, M.A., DEA., Peneliti Utama Arkeologi dari Pusat Riset Pra Sejarah dan Sejarah BRIN, Abu Bakar Said dari Sultanate Institute yang merupakan penulis buku "Keajaiban Negeri Emas Zabaj", dan Dr. Sastri Sunarti, M. Hum., Kepala Pusat Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan.

Moderator kegiatan adalah Dr. M. Irfan Mahmud, Kepala Pusat Riset Prasejarah dan Sejarah BRIN. Mereka membahas mengenai integrasi pendekatan arkeologi dan filologi dalam penelitian sejarah, yang disebut sebagai textcavation. Pendekatan ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk memahami dan memecahkan teka-teki sejarah.(Arianto)

Read More

Survei Indikator: Kejagung Termasuk Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga survei publik, Indikator baru saja merilis hasil survei terkait opini publik. Dalam temuannya, publik menaruh kepercayaan besar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung RI) sebagai lembaga penegak hukum.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan meningkat menjadi 80%, sementara Kejaksaan tetap menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Paling dipercaya,” demikian bunyi hasil rilis yang diterima media, Minggu (30/4).

Dalam survei kali ini, populasi merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Sekitar 78.5% warga saat ini cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Tingkat kepuasan ini cenderung mengalami peningkatan dibanding temuan sebelumnya. 

Di samping soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, warga juga cenderung lebih puas terutama karena Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan membangun infrastruktur. 

Sementara warga yang cenderung tidak puas terutama karena merasa bantuan yang diberikan tidak merata dan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. 

Mayoritas warga cenderung puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di tiap segmen demografi dan wilayah, kecuali pada kelompok etnis Minang.

“Kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional secara umum dinilai semakin positif dalam beberapa bulan terakhir. Terutama kondisi ekonomi nasional, saat ini lebih banyak yang menilai positif ketimbang yang menilai negatif,” demikian bunyi laporan hasil survei. (Arianto)

Read More

AQL Islamic Center Gelar Silaturahmi & Halal bi Halal Bareng UBN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka melengkapi kebahagiaan kita di bulan Syawal ini, AQL Islamic Center menggelar silaturahim dan halal bihalal bareng Umat Bersatu Nusantara (UBN) di AQL Islamic Center, Jakarta, Minggu (30/04/2023). Kegiatan ini diadakan untuk mempererat tali silaturahim antara sesama muslim. 

 

"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahim antara umat muslim di Indonesia, khususnya antara para anggota UBN," kata Bachtiar Nasir, Ketua Umum UBN kepada awak media di Jakarta.

Selain itu, ujar Bachtiar, Kita ingin mempererat tali silaturahim antara sesama muslim dan anggota UBN. Kita juga ingin mengajarkan nilai-nilai Islam, seperti saling menghormati dan saling memaafkan, yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar sesama.

Acara halal bihalal ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti tausiyah, doa bersama, acara silaturahim dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

Lebih lanjut, Bachtiar mengatakan, selain mempererat tali silaturahim, kegiatan ini juga merupakan ajang untuk memperkenalkan UBN kepada masyarakat luas. UBN sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan, dan telah memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pusat Peradaban Islam, Iswahyudi Muchlis mengatakan, Hari ini, AQL Islamic Center mengadakan silaturahim dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar anggota dan tim internal. Acara ini dihadiri kurang lebih 250 peserta, termasuk yang mengikuti ajaran Ustadz Bachtiar, serta berbagai unit yang beroperasi di bawah AQL Islamic Center.

"Silaturahmi ini menjadi kesempatan bagi mereka yang selama ini hanya berinteraksi satu sama lain melalui platform daring untuk bertemu langsung dan mempererat persaudaraan. AQL Islamic Center berharap melalui acara seperti ini, tali persaudaraan antar anggotanya akan terus terjalin semakin erat," ungkapnya.

Selain bermanfaat untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, Silahturahmi ini juga bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi tim-tim internal di bawah naungan AQL Islamic Center. Hal ini, pada gilirannya, akan membantu mengembangkan lebih lanjut upaya Yayasan Pusat Peradaban Islam untuk menyebarkan pesan Islam dan bermanfaat bagi masyarakat.

AQL Islamic Center dikenal dengan dedikasinya terhadap ajaran Islam, dan komitmen terhadap anggotanya terlihat jelas dalam acara seperti ini. Melalui pertemuan ini, para anggota dapat mengembangkan hubungan pribadi satu sama lain, menumbuhkan lingkungan persatuan dan persaudaraan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat muslim di Indonesia. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi semua yang hadir," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Desa Berperan Strategis Dalam Konvergensi Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Desa memiliki peran strategis dalam pendekatan konvergensi stunting yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan serentak terhadap kualitas gizi masyarakat. Peran penting desa akan meningkatkan perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita yang menjadi sasaran prioritas program pencegahan stunting. 

Peran strategis desa dalam konvergensi stunting di antaranya dilaporkan desa dalam pencairan dana desa.

Oleh karena itu, desa wajib melaporkan rencana dan kegiatan konvergensi stunting saat pencairan dana desa periode terakhir.

"Desa diharapkan berperan dalam kebijakan konvergensi stunting untuk ibu hamil, serta untuk anak di bawah dua tahun," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Sabtu (29/4/2023).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini memaparkan, data profil desa yang setiap tahun dikumpulkan untuk pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di desa ada sebanyak 3.036.289 ibu hamil, dan 5.332.928 anak di bawah 2 tahun. 

Dari data tersebut, sebanyak 169.584 ibu hamil menerima bantuan penanganan khusus dalam tenggat waktu satu bulan. 

"Namun, masih ada 169.584 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Sehingga, mereka mendapat kunjungan rumah bulanan," sebut Gus Halim.

Sedangkan data anak di bawah umur 2 tahun, rinciannya sebanyak 2.931.289 anak telah mendapat imunisasi dasar lengkap. 

Selanjutnya 3.541.272 anak ditimbang rutin bulanan, serta 3.459.769 anak diukur tinggi badan dua kali dalam satu tahun. 

Guna memastikan pendekatan penanganan stunting terlaksana secara maksimal, dilakukan juga kunjungan ke rumah warga secara intensif. 

"Kunjungan ke rumah yang memiliki anak bergizi kurang, buruk, dan stunting mencapai 212.871 rumah," jelas mantan Ketua DPRD Jatim ini.

Data hasil laporan ukuran tenaga posyandu atas pertumbuhan anak dari usia 0 hingga 23 bulan, menunjukkan masih ada 69 persen atau 146.291 anak desa terindikasi stunting, dan 300.339 anak desa beresiko stunting. 

"Tingkat konvergensi kegiatan-kegiatan desa terhadap ibu hamil mencapai 69 persen. Tingkat konvergensi kegiatan-kegiatan desa terhadap anak usia 0 sampai 23 bulan mencapai 69 persen," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Direktur Utama Waskita Karya Jadi Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka.

Penahanan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

"Adapun 1 orang Tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk. periode Juli 2020 s/d sekarang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Sabtu (29/4).

Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka DES dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 s/d 17 Mei 2023.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan Tersangka.

Akibat perbuatannya, Tersangka DES disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Arianto)

Read More

Perkara APKOMINDO, Soegiharto Santoso Polisikan Pemberi Keterangan Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Soegiharto Santoso alias Hoky akhirnya melaksanakan saran Ketua Majelis Hakim, Panji Surono, SH, MH untuk melaporkan dugaan pemberian keterangan palsu sesuai bukti dari salinan putusan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang telah diserahkan sebagai bukti dalam sidang perkara APKOMINDO No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. 

Saran Hakim Panji Surono tersebut disampaikan saat memimpin jalannya sidang perkara APKOMINDO pada hari Rabu (8/3/2023) bulan lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak tergugat, meski faktanya tidak dihadiri saksi tambahan seperti yang dijanjikan oleh pihak tergugat. 

Menanggapi saran Hakim Panji Surono tersebut, Hoky telah menindaklanjutinya dengan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap para saksi yang dianggapnya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada sidang perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. di PN Jaksel. 

Keterangan yang diduga palsu itu disampaikan oleh tiga orang terlapor yakni Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, serta Chris Irwan Japari saat ketiganya menjadi saksi di sidang perkara di PN JakSel, di mana hal tersebut terungkap ketika Hoky membeberkannya sebagai alat bukti pada sidang perkara APKOMINDO di PN Jakarta Pusat. 

Bahkan sesungguhnya keterangan saksi Hidayat Tjokrodjojo dan saksi Chris Irwan Japari yang diduga palsu tidak hanya dilakukan pada sidang di PN JakSel, melainkan termasuk dalam sidang perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN JakPus, namun ketika itu belum dapat dilaporkan karena sidang masih sedang berlangsung dan belum ada salinan putusan dari PN JakPus. 

Untuk itu, Hoky juga sedang merencanakan akan membuat laporan Polisi lagi, terkait keterangan palsu para saksi dalam sidang perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN JakPus, sedangkan laporan polisi terkait keterangan palsu di PN JakSel telah ditindaklanjuti pihak kepolisian. 

Buktinya, pada hari Jumat, (28/4/2023), Hoky telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diinterview sebagai pelapor, karena laporan polisinya dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Polres Metro Jaksel. 

Hoky menerangkan, dalam surat gugatan Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail di PN JakSel menjelaskan bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 adalah pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO masa bakti 2015-2020 yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal, dan Adnan selaku Bendahara.   

Akibat keterangan tersebut majelis hakim memenangkan gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan, menyatakan Penggugat, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART APKOMINDO. 

Anehnya, pada surat jawaban Rudy Dermawan Muliadi selaku tergugat I dalam Perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, justru menjelaskan hal yang jauh berbeda. Bahwa sejak didirikan sampai dengan saat ini, APKOMINDO telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan. 

Berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta, sebagaimana Akte No.55 tanggal 24 Juni 2015 dari Notaris Anne Djoenardi, SH., tentang perubahan Anggaran Dasar, menerangkan, telah terpilih kepengurusan untuk masa bakti 2015-2020 yaitu Rudi Rusdiah dan Rudy Dermawan Muliadi, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 

Diterangkan pula dalam surat jawabannya, bahwa berhubung Ketua Umum Rudi Rusdiah mengundurkan diri tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya kepengurusan DPP APKOMINDO tersebut dilanjutkan oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO. Hal itu tertuang dalam Akta No. 35, tanggal 27 Desember 2016, Notaris Anne Djoenardi, SH. 

Sehingga melalui akta No. 35 tersebut menjadi terungkap tentang sesungguhnya Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing menjabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO baru terpilih pada tanggal 8 Desember 2016, bukan terpilih pada saat Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015. 

Atas fakta perbedaan dua versi kepengurusan untuk satu kejadian Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015, ketiga saksi, yaitu Hidayat Tjokrodjojo, dan Henkyanto Tjokroadhiguno, serta Chris Irwan Japari seirama memberi keterangan bahwa Ketua Umum APKOMINDO terpilih pada Munaslub tersebut adalah Rudy Dermawan Muladi dan Sekjen terpilih adalah Faaz Ismail. 

Padahal menurut Hoky, para saksi sangat mengetahui bahwa yang terpilih pada Munaslub tersebut adalah Rudi Rusdiah dan Rudi Darmawan Muladi selaku Ketum dan Sekjen, sebab para saksi hadir pada peristiwa tersebut. 

"Fakta inilah yang saya laporkan ke polisi, mereka para terlapor telah memberikan keterangan palsu di persidangan PN JakSel," ungkap Hoky melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Sabtu (29/4/2023). 

Selain dari itu Hoky juga membeberkan, saat bersaksi di PN Jaksel, terlapor Hidayat Tjokrodjojo mengatakan, dirinya merupakan salah satu pendiri Apkomindo. "Padahal Hidayat bukan pendiri karena namanya tidak ada di dalam akta pendirian Apkomindo," ujar Hoky. 

Keterangan Hidayat mengenai Munaslub pada tanggal 2 Februari 2015 adalah merupakan kepengurusan yang sah, menurut Hoky tidaklah benar. "Karena tidak ada satupun DPD Apkomindo yang hadir pada saat itu," tegasnya. 

Hoky membuktikan hal itu pada saat dilakukan inzage di PN Jakarta Pusat (12/4/2023) lalu. Terlihat jelas dalam akta perubahan itu menyatakan yang hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh pemegang saham dalam Perseroan. Dan isi akta Apkomindo tersebut hanya 4 halaman saja alias tidak ada keterangan tentang pelaksanaan Munaslub, serta dari akta No. 35 tersebut pula menjadi terungkap organisasi APKOMINDO dikelola pihak Hidayat Tjokrodjojo dan kawan-kawannya seperti perusahaan, karena jelas tertuliskan dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan. 

Sedangkan terlapor Henkyanto Tjokroadhiguno, memberikan keterangan: “Bahwa masa jabatan kepengurusan berdirinya APKOMINDO sampai dengan kepengurusan 2008-2011 adalah 3 (tiga) tahun berdasarkan AD/ART 2008, namun berdasarkan hasil rapat anggota aklamasi tahun 2015 merubah masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun.” 

Kemudian terlapor Chris Irwan Japari juga sama memberikan keterangan: “Bahwa sejak awal pembentukan APKOMINDO pada tahun 1991 telah memiliki AD dan ART pada tahun 1992, dan telah terjadi perubahan yang menyangkut perubahan periode kepengurusan, dimana periode kepengurusan sebelumnya adalah 3 (tiga) tahun, namun setelah tahun 2015 setelah diadakan Munaslub terjadi kesepakatan secara aklamasi bahwa periode kepengurusan tahun 2015 memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun.” 

Keterangan kedua saksi tersebut, terang Hoky, tidak benar alias palsu karena tidak ada bukti surat hasil rapat anggota atau pun bukti surat hasil Munaslub yang menyatakan aklamasi merubah masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun. Sesungguhnya tidak ada rapat dan tidak ada Munaslub yang memenuhi quorum, termasuk tidak ada satupun DPD Apkomindo yang hadir. 

"Keterangan mereka itu jelas-jelas palsu dan di bawah sumpah di persidangan, sehingga masuk unsur pasal 242 KUHP dengan ancam pidana penjara paling lama tujuh tahun,” tandas Hoky yang juga merupakan wartawan media Biskom dan juga sebagai Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. (Arianto)

Read More

GP Berkemajuan Gelar Deklarasi Menangkan Ganjar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bahwa Indonesia telah ditakdirkan Allah Swt sebagai negara yang penuh dengan kebhinekaan, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Hal itu dikemukakan Kordinator Relawan Nasional GP Berkemajuan, Faozan Amar, saat acara Deklarasi Relawan GP Berkemajuan, Sabtu 29/4/ di Jakarta.

“Semua itu merupakan suatu anugerah sekaligus peluang yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana telah dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa”, ujar Faozan menambahkan.

Karena itu, Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin (rais) yang tidak hanya memahami ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga telah teruji dengan pengalaman dan kerja-kerja nyata untuk memajukan bangsa dan negara di atas prinsip-prinsip gotong royong.

Lebih lanjut, Faozan menambahkan, “Pemimpin Indonesia haruslah seperti matahari yang menyinari tanpa diskriminasi (rahmatan lil alamin) dan berkesinambungan (mustamirun). Mampu mencerahkan (tanwir), menggerakan (yataharak) dan melanjutkan (yukmil) pembangunan nasional menuju Indonesia yang berkemajuan (taqadam)”. Dan sosok itu ada pada H. Ganjar Pranowo.

Oleh sebab itu, para aktifis Muhammadiyah yang tergabung dalam relawan Gerakan Persyarikatan, Gerakan Pencerahan, Gerakan Pemenangan Berkemajuan (GP Berkemajuan) telah sepakat untuk siap bergerak berjuang bersama mendukung dan memenangkan H. Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republika Indonesia Periode 2024-2029. (Ari)

Read More

TNI AU Tunjukkan Komitmen Tegakkan Keutuhan NKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara, memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Selama bertahun-tahun, TNI AU telah mendapatkan reputasi sebagai organisasi yang profesional dan berketerampilan tinggi, dihormati secara luas baik di dalam negeri maupun di luar perbatasannya. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi TNI AU adalah kebutuhan untuk tetap relevan dalam lingkungan keamanan global yang selalu berubah. Ketika dunia menjadi lebih saling terhubung dan saling bergantung, ancaman dan tantangan baru muncul yang membutuhkan solusi inovatif dan respons adaptif. Dalam konteks ini, TNI AU harus terus berkembang dan mengembangkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan keamanan yang terus berubah.

Pada saat yang sama, TNI AU menghadapi kendala sumber daya yang signifikan yang membatasi kemampuannya untuk berinvestasi dalam peralatan dan teknologi baru. Dengan anggaran yang terbatas, TNI AU harus memprioritaskan investasinya untuk memastikan dapat mempertahankan kemampuan inti sekaligus mengembangkan yang baru. Ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan kemauan untuk membuat pilihan sulit tentang kemampuan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditunda.

Tantangan lain yang dihadapi TNI AU adalah perlunya menjaga profesionalisme dan perilaku etis yang tinggi di antara personelnya. Sebagai organisasi yang beroperasi di lingkungan yang kompleks dan sensitif, TNI AU harus menjunjung tinggi standar profesionalisme dan integritas. Ini termasuk menjaga kode etik yang ketat untuk personelnya dan memastikan bahwa mereka menerima pelatihan dan pendidikan reguler untuk tetap mengikuti praktik dan teknik terbaik terbaru.

TNI AU juga menghadapi tantangan yang cukup signifikan berupa ancaman dan tantangan eksternal. Sebagai pemain kunci di kawasan, TNI AU harus siap menghadapi berbagai macam ancaman, antara lain terorisme, bencana alam, dan tantangan keamanan maritim. Untuk melakukannya secara efektif, TNI AU harus bekerja sama dengan mitra regional lainnya dan membangun aliansi yang kuat dengan negara-negara kunci di kawasan.

Terakhir, TNI AU menghadapi tantangan signifikan berupa politik dalam negeri dan persepsi publik. Sebagai organisasi yang dibiayai oleh pembayar pajak dan beroperasi di lingkungan yang sangat kasat mata dan sensitif, TNI AU harus menjaga kepercayaan dan keyakinan publik yang tinggi. Ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kemauan untuk terlibat dengan publik dan mengatasi masalah mereka.

Tak cuma itu, TNI AU juga menghadapi berbagai tantangan strategis dalam upaya mempertahankan statusnya sebagai kekuatan yang dihormati dan dikagumi di kawasan. Tantangan-tantangan ini termasuk kebutuhan untuk tetap relevan dalam lingkungan keamanan global yang terus berubah, kendala sumber daya yang membatasi kemampuannya untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan baru, kebutuhan untuk mempertahankan profesionalisme tingkat tinggi dan perilaku etis di antara personelnya, ancaman eksternal, dan tantangan, dan politik domestik dan persepsi publik. 

Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, TNI AU harus mengembangkan solusi inovatif dan respons adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus lingkungan keamanan tempatnya beroperasi. Ini juga harus bekerja sama dengan mitra regional lainnya dan mengembangkan aliansi yang kuat dengan negara-negara kunci di kawasan ini. Dengan begitu, TNI AU dapat terus menjunjung tinggi reputasinya sebagai organisasi profesional dan berkemampuan tinggi yang disegani secara luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketika ketegangan di kawasan terus meningkat, Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) telah secara aktif bekerja untuk memantapkan dirinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Dengan fokus yang kuat untuk menjunjung tinggi patriotisme dan menegakkan keutuhan NKRI, TNI AU telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menegaskan kewibawaannya dan mendapatkan respek dari negara tetangga.

Mulai dari memperkuat kemampuan pertahanan hingga melakukan latihan militer bersama dengan sekutu, dalam usahanya untuk menjadi kekuatan yang dihormati dan dihormati di kawasan. Pasukan juga aktif terlibat dalam misi kemanusiaan, menunjukkan komitmennya untuk melayani rakyat Indonesia dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Seiring TNI AU terus membangun reputasinya sebagai kekuatan yang patriotik dan disegani, diharapkan bangsa-bangsa sekitar memperhatikan dan melakukan dialog produktif yang bertujuan untuk mendorong perdamaian dan keamanan di kawasan. (Lak)

Read More

Sambangi Semarang, BPH Migas Pantau Stok BBM dan Gas Bumi

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iwan Prasetya Adhi & Wahyudi Anas melaksanakan kunjungan lapangan guna mengamankan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi pasca Idulfitri 1444H di Semarang, Jawa Tengah.

Iwan menyampaikan di sela-sela kunjungan di SPBU Rest Area km 360B, Batang., Selasa (26/4/2023) bahwa stok BBM di Jawa Tengah pada arus balik tersedia dengan aman. "Alhamdulillah dari perencanaan yang matang untuk kegiatan mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444H terkhususnya di area Semarang Jawa Tengah, stok aman dan tidak ditemukan kendala terkait stok maupun distribusi BBM” ujarnya.

Iwan juga mengapresiasi upaya yang dilakukan badan usaha, seperti operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mendapat jadwal bertugas menjelang, saat, dan setelah Idulfitri. "Apresiasi bagi para operator SPBU yang bertugas, sehingga penyaluran BBM bagi para pengguna kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan arus mudik dan arus Balik dapat berjalan lancar," tandasnya.

Sementara itu, Wahyudi Anas saat ditemui Rabu (27/4/2023) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kaligawe, menjelaskan tidak adanya permasalahan yang timbul dalam penggunaan jaringan gas kota (jargas) selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1444H/2023 ini. “Dalam wawancara langsung kepada para masyarakat pengguna layanan Jaringan Gas Rumah Tangga di wilayah Semarang dan Sekitarnya, tidak ditemukannya gangguan dalam penggunaan fasilitas jargas selama Hari Raya Idul Fitri 1444H dan masyarakat pengguna jargas merasa puas,” ujarnya.

Selain itu, Wahyudi mendengarkan komentar positif dari masyarakat terkait penggunaan jargas untuk kemudahan dalam sehari-hari. "Nilai manfaat yang dirasakan antara lain jargas dapat digunakan setiap waktu (24 jam). Jargas yang baik ditandai dengan api kompor yang berwarna biru", imbuhnya.

Hadir menemani kunjungan tersebut Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Semarang Agung K.W., SBM Pertamina Patra Niaga Kendal Novan Reza P., dan Area Head Semarang Pertamina Gas Negara Sugianto Eko Cahyono.

Kunjungan dilakukan di SPBU 44.501.09 daerah Kalibanteng Semarang hingga ruas Rest Area KM 360B Batang Jawa Tengah. Selain itu, Iwan dan Wahyudi memgujungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di daerah Kaligawe Semarang. (Arianto)

Read More

Demi Keadilan, Soegiharto Santoso Pantang Menyerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bertahun-tahun menjadi korban kriminalisasi dan ketidakadilan oleh oknum hakim di PN Jakarta Selatan dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta di Mahkamah Agung RI, tidak lantas membuat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Soegiharto Santoso alias Hoky menyerah mencari keadilan. Kebenaran pasti menang dan hukum akan menjadi panglima di negara ini. 

Hal tersebut disampaikan Hoky saat memberikan keterangan pers di kantor LSP Pers Indonesia pada Rabu, (26/4/2023). 

Tak heran, Hoky pun gigih seorang diri tanpa Advokat melakukan perlawanan hingga tingkat PK di Mahkamah Agung RI, meskipun pihak lawan menggunakan jasa kantor Hukum Otto Hasibuan. 

Hal itu terlihat jelas dari surat gugatan No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. dan surat kontra memori banding No. 235/PDT/2020/ PT.DKI, serta surat kontra kasasi No. 430 K/PDT/2022,  seluruhnya ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM bersama Sordame Purba, SH, dan Nurul Firdausi, SH, serta Kartika Yustisia Utami, SH. 

Patut diduga ada permainan praktek kotor para 'mafia peradilan' di sejumlah lembaga hukum peradilan. Buktinya salah satu hakim agung yang memutus perkara kasasi No. 430 K/PDT/2022 yaitu Sudrajad Dimyati, SH., MH telah ditangkap KPK atas kasus suap dalam perkara lainnya. 

Hoky pun telah melakukan pengaduan kepada KPK, sebab dalam proes kriminalisasi pihak lawan berhasil 'mengelabui' dan memanfaatkan laporan polisi untuk melakukan kriminalisasi terhadapnya. Ternyata ada pihak tertentu yang menyiapkan dana untuk memenjarakan Hoky. 

Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul dan disidangkan hingga 2 kali dengan perkara No. 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl serta perkara No. 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl. 

Namun beruntungnya hukum masih berpihak kepada yang benar dan putusannya menyatakan Hoky tidak bersalah, termasuk upaya kasasi JPU Ansyori, S.H dari Kejagung RI telah ditolak oleh MA. 

Dalam persidangan di PN Bantul, saksi Ir. Henky Yanto TA memberi keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana agar pihak Terdakwa Hoky masuk Penjara, yakni Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat. 

Atas fakta persidangan tersebut, Hoky menegaskan hal itu jelas menjadi bukti ada pihak yang memberi uang untuk menjalankan praktek 'mafia hukum' agar dirinya dipenjara. 

Selain membuat pengaduan kepada KPK, Hoky juga telah membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya atas dugaan menggunakan dokumen palsu di PN JakSel. Dan perlawanan hukum terbaru yang dilakukan Hoky adalah membuat LP ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan dengan terlapor atas nama Hidayat Tjokrodjojo dan Henkyanto Tjokroadhiguno, serta Chris Irwan Japari. 

Laporan polisi itu ditempuh Hoky lantaran ada rangkaian rekayasa hukum pihak lawan memanfaatkan celah hukum di Indonesia untuk mengutak-atik kepengurusan APKOMINDO. 

Sebab bagaimana tidak, organisasi APKOMINDO versi Munas 2015 yang dipimpin Hoky ini sesungguhnya telah mengantongi SK Dirjen AHU Kemenkum HAM RI sejak tahun 2012, lalu tahun 2017 dan tahun 2019. Bahkan sudah pernah memenangkan gugatan kepengurusan APKOMINDO di PTUN dan PT TUN, sampai di MA, namun masih terus saja diganggu oleh sekelompok orang yang tak berhenti menggugatnya hingga berkali-kali. 

Gugatan pertama berlangsung di PN JakTim dengan Perkara No. 479/PDT.G/2013/PN Jkt.Tim. Berlanjut dengan upaya banding dengan Perkara No. 340/PDT/2017/PT.DKI. Kemudian berlanjut upaya kasasi di MA yang hingga kini masih belum ada putusannya.

Bahkan ironisnya setelah 10 tahun berlalu perkara tersebut belum jelas nomor perkara kasasi di MA, padahal saat ini telah tahun 2023. 

Kemudian ada lagi di PN JakSel dengan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. yang diduga menggunakan dokumen palsu namun bisa menang hingga tingkat Kasasi di MA, termasuk sebelumnya menggugat di PTUN dengan perkara No. 195/G/2015/PTUN.JKT yang telah ditolak saat mengajukan Kasasi di MA. 

Parahnya, pihak lawan telah 5 (lima) kali berupaya menggunakan hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi Hoky dengan modus operandi membuat laporan polisi terhadap Hoky yaitu laporan Polisi No. 503/K/IV/2015/Restro Jakpus, laporan Polisi No. LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri, laporan Polisi No. TBL/128/II/2016/ Bareskrim Polri dan laporan Polisi No. LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri serta laporan Polisi No. LP/109/V/2017/SPKT, Polres Bantul. 

Perkara hukum yang silih berganti nyaris tak berujung ini sudah dialami Hoky sejak tahun 2013 dan belum selesai-selesai di tingkat MA. Bahkan terus berlanjut dengan perkara-perkara lainnya. Pelaku yang diduga menggunakan dokumen palsu, anehnya, tetap bisa menang di berbagai peradilan di Indonesia. 

Modus operandi untuk perkara perdatanya adalah sekelompok orang tersebut membuat akta organisasi No. 55 tertanggal 24 Juni 2015 di kantor notaris dengan dokumen seadanya. Seolah-olah telah ada Munaslub APKOMINDO di tanggal 2 Febuari 2015 yang menyatakan sesuai dengan AD & ART Apkomindo, padahal tidak ada satupun pengurus DPD Apkomindo yang hadir. 

Ketika Ketua Umum versi Munaslub 2015, Rudi Rusdiah telah mengundurkan diri karena tidak sepaham lagi, kelompok ini kemudian membuat lagi akta No. 35 tertanggal 27 Desember 2016, yang hanya berisi 4 halaman saja tanpa ada hasil-hasil keputusan Munaslub. 

Jika dibanding akta hasil Munas APKOMINDO No. 3 tertanggal 5 Oktober 2019 versi SK Menkumham, berjumlah 46 halaman yang di dalamnya dilengkapi hasil-hasil keputusan Munas. 

Bisa dibayangkan, isi akta notaris 4 halaman versi pengurus APKOMINDO 'abal-abal' tersebut (tidak ada peserta dan tidak ada foto serta tidak ada dokumen Munaslub, termasuk tidak ada 1 orang DPD Apkomindo) hanya menerangkan telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan untuk perubahan akta APKOMINDO. 

Hal itu terungkap saat dilakukan inzage di PN Jakarta Pusat (12/4/2023). Terlihat jelas dalam akta perubahan itu menyatakan yang hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh pemegang saham dalam Perseroan. 

Kejadian ini bisa jadi satu-satunya di Indonesia ada organisasi membuat perubahan akta notaris dengan tata cara tak bedanya dengan mengurus perusahaan perseroan atau PT. 

Namun 'aneh bin ajaib', kata Hoky, dokumen yang isi keterangannya di dalamnya diduga palsu dan tidak sesuai AD & ART, justru bisa dimenangkan oleh para majelis hakim dalam perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. dan perkara No. 235/PDT/2020/ PT.DKI. serta perkara No. 430 K/PDT/2022 yang saat ini sedang proses PK, termasuk dimenangkan oleh para majelis hakim dalam perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dan perkara No. 138/PDT/2022/PT DKI yang saat ini sedang proses Kasasi. 

Belum lagi sesungguhnya Rudi Rusdiah, Ketum terpilih pada saat kegiatan Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015, telah hadir menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran. 

Rudi Rusdiah telah secara terang-benderang menerangkan kepada majelis hakim di persidangan bahwa tidak benar Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail yang terpilih sebagai Ketum dan Sekjen pada Munaslub Apkomindo periode 2015-2020, melainkan dirinya. 

Sayangnya keterangan saksi kunci tersebut tidak dipakai majelis hakim dalam mengambil keputusan. Malahan, gugatan yang berisi keterangan diduga palsu tersebut justru yang dimenangkan hingga ke tingkat MA, sungguh ironis dan mencoreng marwah peradilan di Indonesia. 

Terbukti meski sudah menang hingga Kasasi di MA, kelompok yang mengatasnamakan APKOMINDO hasil Munaslub ini tidak bisa mengurus SK badan hukum APKOMINDO di Kemenkum HAM RI. Pasalnya, dokumen 4 halaman akta notaris yang dimenangkan oknum hakim tersebut, tidak mungkin lolos syarat utama pengurusan SK Dirjen AHU KemenkumHAM RI yang mewajibkan organisasi perkumpulan harus ada dokumen Munaslub. Dokumen pimpinan sidang, pimpinan terpilih, dan peserta DPD dari daerah. 

Hal itu tidak mungkin terjadi di MenkumHAM, karena menurut Hoky, pihaknya selaku pengurus APKOMINDO yang sah sudah mengantongi SK Dirjen AHU MenkumHAM RI. 

Oknum-oknum yang ingin menggunakan label APKOMINDO, beber Hoky, sengaja memanfaatkan kelemahan peradilan untuk menghasilkan produk rekayasa putusan hukum demi menggunakan label APKOMINDO meski tidak diakui pemerintah. 

"Organisasi profesi itu pake UU Perkumpulan dan pengesahan badan hukumnya di Menkumham. Jadi jika isinya saham perseroan maka APKOMINDO versi putusan hakim itu menjadi aneh dan tidak ada kepastian hukum," terang Hoky menggambarkan potret peradilan di negeri ini. 

Kondisi inilah yang membuat Hoky melaporkan dan membuat aduan ke beberapa lembaga. Karena tidak ada kepastian hukum di lembaga peradilan. 

Laporan pertama, dilayangkan Hoky pada tanggal 2 April 2020 dengan surat No. 035/DPP-APKOMINDO/IV/2020, kepada Kepala Bawas MA, Ketua Komisi Yudisial RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tentang dugaan ketidakadilan, keberpihakan, dan ketidakpedulian, serta ketidakdisiplinan Hakim dalam perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. 

Kemudian laporan kedua pada 24 Spetember 2021 dengan surat No. 001/DP/LSP-Pers-Indonesia/IX/2021, kepada Ketua MA RI, Ketua Komisi Yudisial RI, dan Kepala Bawas MA tentang Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum serta keadilan. 

Yang ketiga pada tanggal 13 Desember 2022, Hoky membuat surat pengaduan ke KPK dengan surat No. 035/OKK/DPP-SPRI/XII/2022, kepada Ketua dan Para Wakil Ketua KPK tentang dugaan ada penyuapan pada proses sidang perkara APKOMINDO dengan melampirkan 18 (delapan belas) lampiran. 

Yang keempat pada tanggal 3 Januari 2023, Hoky melaporkan langsung kepada Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., terkait dugaan penggunaan dokumen palsu di persidangan namun bisa tetap menang di PN JakSel dan di PT DKI Jakarta serta di MA, hal tersebut disampaikan hoky pada saat kegiatan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022. 

Pada akun Youtube resmi MA dapat dilihat laporan Hoky berdurasi sekitar 6 menit (1:10:36 hingga 1:16:21) dan sesi jawaban Ketua MA juga berdurasi sekitar 6 menit (1:23:45 hingga 1:29:45) di https://bit.ly/3Hb4wY0 dengan tema ”REFLEKSI KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022" yang hingga berita ini ditayangkan telah disaksikan lebih dari 7.200 views. 

Selanjutnya, pada 12 April 2023 bersama teman-teman wartawan Hoky yang tergabung dalam Forum Wartawan Mahkamah Agung (FORWAMA) membuat aduan secara lisan Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Dr. Zulkifli, SH., MH. di kantor PN JakPus, kemudian berlanjut kepada Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Sobandi, SH., MH di ruang rapat Biro Hukum, gedung MA RI. 

Proses perlawanan hukum yang sedang dilakukan Hoky saat ini adalah proses gugatan balik dengan perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang kini tinggal menunggu keputusan pada tanggal 3 Mei 2023 oleh majelis hakim yang dipimpin Panji Surono, SH, MH selaku Hakim Ketua, serta Yusuf Pranowo, SH, MH dan Kadarisman Al Riskandar SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta Edward Willy, SH, MH selaku panitera pengganti. 

Putusan perkara ini menarik dikuti karena Hoky selaku penggugat berprofesi sebagai wartawan dan pengusaha, serta mahasiswa Fakultas Hukum semester 6, namun berani melawan pengacara kondang Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM. 

Hoky bertutur: “Kita tidak boleh menyerah mencari keadilan, meskipun prosesnya sangat panjang dan saya sempat ditahan selama 43 hari serta harus berhadapan dengan pakar hukum Bang Otto Hasibuan. Tapi saya yakin pada saatnya kebenaran pasti akan terungkap." 

Sebab menurutnya, dalam surat eksepsi dan jawaban perkara kali ini telah dibongkar sendiri oleh Tim pengacara tergugat. "Sebab mana mungkin 1 peristiwa Munaslub tanggal 2 Februari 2015 direkayasa menjadi 2 versi kepengurusan oleh lawan yang menggunakan kantor hukum Otto Hasibuan,” ujar Hoky penuh semangat. 

Hoky menambahkan, jejak digital perkara Apkomindo bisa diakses dimana-mana. 

Dia menambahkan, Prof. Mahfud MD sempat memberikan dukungan kepada dirinya untuk terus berjuang mencari keadilan. Bahkan Prof. Mahfud MD pernah menyampaikan tentang adanya praktek industri hukum, bukan hukum industri. "Maksudnya, ada oknum aparat penegak hukum yang bisa mencari-cari celah kesalahan orang, supaya orang yang bersalah diatur agar menjadi tidak bersalah ataupun orang bersalah bisa menang dalam proses perkara peradilan," kata Hoky mengutip penyataan Menkopolhukam Mahfud MD. 

Mahfud juga sempat menegaskan bahwa para penegak hukum mulai dari pengacara, polisi, jaksa, hakim untuk tidak menjadikan hukum sebagai industri. (dikutip dari media tempo 04 Desember 2019) 

Sementara itu, terkait proses persidangan di PN Jakpus kali ini, keterangan saksi-saksi dan para ahli serta gestur seluruh pihak yang terlibat dapat dilihat secara utuh melalui beberapa channel Youtube, sehingga akan mudah melihat jejak digital serta mudah menganalisa gesture seluruh pihak yang ada diruang persidangan. 

Hoky juga berharap majelis hakim dapat memutuskan keadilan dan kebenaran serta tidak menciptakan industri hukum seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. 

Kedua belah pihak sudah pernah menang di pengadilan hingga tingkat kasasi di MA. Namun akankah majelis hakim berpihak pada fakta hukum pengurus APKOMINDO versi SK Menkum HAM RI atau kepada pengurus Apkomindo ala perusahaan dengan hanya 4 halaman akta Notaris No. 35 berisi dokumen diduga palsu? Keputusannya kembali ke nurani dan keyakinan majelis hakim. (Arianto)

Read More

Menko PMK, Kakorlantas Polri dan Direktur Jasa Raharja Gelar Pelepasan Mudik Balik One Way di Gerbang Tol Kalikangkung

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Direktur Utama Jasa Raharia Rivan A. Purwantono bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, serta Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi, melakukan pelepasan titik awal one way arus balik Lebaran 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Senin (24/04/2023).

Rivan mengatakan, kebijakan rekayasa arus lalu lintas tersebut, dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan pada puncak arus balik Idulfitri 1444 Hijriah. "Dengan rekayasa lalu lintas ini, diharapkan akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemudik," ujar Rivan di sela kegiatan tersebut, yang juga didampingi Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Rivan mengimbau kepada para pemudik untuk senantiasa mematuhi peraturan berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. "Tentunya hal itu penting dilakukan guna mewujudkan keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalisasi risiko kecelakaan," tambahnya.

Pemberlakuan one way ditandai dengan flag off pada pukul 14.45 WIB. Kakorlantas Polri Irien Pol. Firman Shantyabudi mengatakan, reakayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai dari Km 414 GT Kalikangkung sampai dengan Km 70 GT Cikampek. "Dalam pelaksanaannya, nanti akan kami kawal supaya tidak ada tindakan pelanggaran terkait Kecepatan yang akan membahayakan, ujarnya.

Firman menyampaikan kepada para pemudik mempersiapkan berbagai hal, termasuk fisik dan kendaraan yang prima. "Tentunya agar tidak terjadi antrean di gerbang tol, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengisi kartu tol elektronik dengan cukup," tambahnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengimbau para pemudik untuk tidak hanya menggunakan tol, tetapi juga memanfaatkan jalur arteri. "Masyarakat dapat menggunakan alternatif lain, seperti jalur pantura, jalur tengah, maupun jalur selatan," imbuh Muhadjir.

Menko PMK juga mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perjalanan mudik balik, agar merencanakan ulang keberangkatannya guna menghindari kemacetan. "Sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk tidak terburu-buru mudik balik, karena masih ada waktu hingga tanggal 29 April 2023," ungkap Muhadjir. (Arianto)

Read More

Bayan Resources Bukukan Pendapatan USD4,70 Miliar pada Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten Pertambangan Batubara, PT Bayan Resources Tbk ("BYAN" atau "Perseroan") membukukan peningkatan pendapatan yang mengesankan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Pendapatan Perseroan tumbuh dari USD2,85 miliar pada periode yang sama tahun 2021 menjadi USD4,70 miliar pada tahun 2022.

"Bahkan, Laba kotor perseroan juga mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari USD1,75 miliar pada 2021 menjadi USD3,16 miliar pada 2022. Namun, beban pokok pendapatan perseroan meningkat dari USD1,11 miliar menjadi USD1,54 miliar pada periode yang sama. menjadi perhatian bagi investor," kata Jenny Quantero, Sekretaris Perusahaan BYAN dalam Paparan Publik setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta, Kamis (27/04/2023).

Meskipun terjadi kenaikan biaya, laba sebelum pajak Perseroan juga tumbuh secara substansial, mencapai USD2,95 miliar pada tahun 2022, dibandingkan USD1,63 miliar pada tahun 2021. Laba bersih perseroan yang diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk juga meningkat menjadi USD2,18 miliar, bila dibandingkan dengan USD1,21 miliar pada tahun sebelumnya.

Namun, liabilitas perseroan juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai USD1,95 miliar pada 2022, dibandingkan USD570,81 juta pada 2021. Sementara itu, total aset perseroan meningkat dari USD2,43 miliar pada 2021 menjadi USD3,95 miliar pada 2022.

Kinerja Keuangan ini menunjukkan bahwa Perseroan terus tumbuh dan tetap menguntungkan meskipun tantangan terus dihadapi oleh industri batubara global. Perlu dicatat bahwa industri batu bara menghadapi peningkatan pengawasan karena kekhawatiran akan dampak lingkungannya, dan keberhasilan perusahaan di pasar yang penuh tantangan ini merupakan bukti efisiensi manajemen dan operasionalnya.

Untuk diketahui, PT Bayan Resources Tbk adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara terkemuka di Indonesia dan memiliki kehadiran yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan dalam teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan operasinya dan mempertahankan daya saingnya.

Bukan hanya itu, kinerja keuangan PT Bayan Resources Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 merupakan indikasi positif dari pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Sementara peningkatan liabilitas menjadi perhatian, profitabilitas perusahaan dan kesehatan keuangan secara keseluruhan tetap kuat. Kemampuan Perseroan untuk mengarungi pasar batu bara yang penuh tantangan patut dipuji dan merupakan bukti keahlian manajemen dan efisiensi operasionalnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Jasa Raharja dengan Stakeholder Cek Kesiapan Petugas Melayani Pemudik Lebaran 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam periode PAM Lebaran tahun 2023 ini, Jasa Raharja sangat concern dan mendukung upaya Pemerintah beserta stakholder lainnya dalam upaya memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik maupun balik Lebaran 2023.

Salah satu upaya itu, Jasa Raharja aktif turut serta dalam rangkaian pemantauan arus mudik bersama mitra kerja, dengan tujuan untuk memastikan kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Kali ini, Jasa Raharja turut serta bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Korlantas Polri Irjen. Pol. Firman Shantyabudhi memantau arus mudik pada ruas tol Japek dan Cipali, pada Minggu (24/4/2023).

Pada kesempatan ini, Jasa Raharja menggelar aksi simpatik di Pos Pelayanan Terpadu yang secara simbolis diserahkan oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana ke para petugas di Rest Area Tol Cipali KM 102 dan KM 166. 

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan, penyerahan bingkisan tersebut sebagai salah satu bentuk simpati Jasa Raharja kepada para petugas di lapangan yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dukungan Jasa Raharja kepada para stakeholder terkait yang bertugas di pos-pos pengamanan Lebaran 1444 H., guna menciptakan kondisi aman dan nyaman,” ujar Dewi, usai menyerahkan bingisan tersebut di Posko Rest Area KM 102 Tol Cipali.

Dewi juga mengimbau kepada para petugas di lapangan untuk tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Jasa Raharja tentunya berkomitmen untuk terus men-support berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kepedulian ini, diharapkan para petugas bisa lebih semangat melayani para pemudik,” ungkap Dewi. (Arianto)

Read More

Antisipasi Covid-19 Subvarian Baru, Kejagung Gelar Swab Antigen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk melaksanakan swab antigen kepada seluruh pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mewaspadai penyebaran Subvarian baru Covid-19 Arcturus. 

Adapun kegiatan swab antigen yang dilaksanakan di depan Gedung Utama Kejagung RI ini dimulai sejak pukul 07:30 WIB guna mendeteksi serta melakukan pencegahan secara dini penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Kejaksaan Agung, khususnya pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H. 

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Agung dipastikan dalam keadaan sehat, negatif Covid-19, serta siap bekerja usai menjalani libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin berpesan agar seluruh jajaran pegawai Kejagung tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19. 

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh jajaran pegawai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, untuk melakukan swab antigen.

"Guna mendeteksi serta pencegahan dini demi memastikan pegawai dalam keadaan sehat usai menjalani libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, sehingga seluruh layanan Kejaksaan tetap berjalan dengan normal dan masyarakat pencari keadilan terlayani dengan baik," kata ST Burhanuddin, Rabu (26/4). 

Sementara itu, bagi pegawai yang mengajukan cuti tambahan karena ketidaksediaan tiket pulang, maka sesuai dengan imbauan Pemerintah, dapat menghubungi atasan langsung untuk mendapat persetujuan dan melakukan Work From Anywhere (WFA) sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik. (Arianto)

Read More

Hari Ke-15, BPH Migas: Energi Aman, Permintaan BBM saat Arus Balik Sudah Diantisipasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasokan energi selama arus mudik dan Idulfitri 1444H berjalan baik dan terpantau aman. Selaras yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bahwa Kementerian/Lembaga dan badan usaha terkait terus berupaya agar penyediaan dan penyaluran energi berjalan dengan baik.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku Ketua Posko Nasional sektor ESDM Ramadan dan Idul Fitri 1444 H/2023 Erika Retnowati menjelaskan, pasokan dan pendistribusian energi pada arus mudik berjalan normal. Penyediaan BBM, Gas Bumi, LPG serta kelistrikan juga nyaris tanpa kendala.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik antar instansi, pasokan energi pada periode arus mudik berjalan lancar," ungkap Erika, Selasa (25/4/2023). 

Pemerintah, sambung Erika, terus berupaya agar pasokan energi, utamanya BBM tetap terjamin pada periode arus balik. Berdasarkan laporan Posko Nasional Sektor ESDM hari Senin, 24 April 2023, ketersediaan BBM, termasuk Avtur dalam kondisi aman.

"Semua (pasokan dan pendistribusian BBM) normal dan terkendali," ucap Erika.

Demikian juga dengan penyaluran gas bumi dan LPG nasional, semua terpantau dalam kondisi aman.

"Untuk kelistrikan, sistem nasional juga dalam kondisi normal. Daya mampu pasok nasional berada di atas beban puncak," imbuhnya.

Terkait kebencanaan geologi, pasca kejadian gempa bumi magnitudo 7,3 di Barat Laut Kepulauan Mentawai, dirinya sudah berkoordinasi agar badan usaha segera melakukan asesmen dan evaluasi infrastruktur energi di wilayah terdampak.

Saat ini Posko Nasional Sektor ESDM terus berkoordinasi guna memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap penyaluran energi di wilayah terdampak gempa bumi.

*Pasokan BBM Arus Balik Aman*

Menghadapi arus balik yang diprediksi berlangsung hingga akhir pekan nanti, Posko Nasional Sektor ESDM juga memastikan penyediaan dan penyaluran BBM di sepanjang ruas utama dan arteri tersedia dengan baik.

Pasca Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023, Komite BPH Migas beserta Eselon II dan jajaran terus melakukan pemantauan pasokan energi di berbagai wilayah. 

Tim pengawas juga terus bekerja memastikan keandalan pasokan energi, terutama di wilayah yang mayoritas merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444H, daerah wisata yang menjadi destinasi masyarakat, jalur lintas utama maupun logistik, serta wilayah rawan kemacetan maupun rawan bencana.

"Kami terus memonitor secara langsung pasokan BBM, gas bumi, elpiji, ketenagalistrikan, dan kebencanaan geologi, baik sebelum, saat Hari Raya Idul Fitri, hingga berakhirnya masa kerja Posko Nasional Sektor ESDM. Sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu, periode libur lebaran tahun ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Komunikasi intensif serta sinergitas dengan badan usaha energi dan stakeholder menjadi kunci agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman," kata Erika.

Di samping itu, pengendara yang melakukan perjalanan kembali ke kota asal diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya,  termasuk pengisian BBM. 

"Kami mengimbau masyarakat dapat melakukan pengisian BBM dengan mempertimbangkan kepadatan arus balik menuju kota asal. Pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kami pastikan tersedia dengan baik. Tetap jaga kondisi fisik, kelaikan kendaraan dicek, juga perhatikan kondisi cuaca saat kembali. Utamakan keselamatan," tutup Erika.

Sebagaimana diketahui, Posko Nasional sektor ESDM untuk Ramadan dan Idul Fitri 2023 telah berlangsung sejak 10 April 2023 hingga 2 Mei 2023 mendatang. Tahun ini, BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Posko bertugas untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pasokan energi dan antisipasi kebencanaan geologi. Bertempat di War Room kantor BPH Migas, setiap hari petugas posko secara bergantian bekerja melakukan pemantauan dan menginformasikan  kondisi terkini pasokan energi dari seluruh wilayah Indonesia. (Arianto)

Read More

Jasa Raharja, Menhub dan Kakorlantas Polri Amankan Mudik di Tol Cikarang Utama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jasa Raharja bersama kementerian dan instansi terkait terus berupaya memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023. Salah satunya dengan melakukan pengecekan ke sejumlah titik krusial di sepanjang jalur mudik.

Seperti yang dilakukan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman

Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur, yang melakukan pengecekan arus lalu lintas mudik di km 70 Cikarang Utama (Cikatama) pada Kamis (20/04/2023) malam.

“Kegiatan malam hari ini, kami lakukan untuk dapat memastikan kelancaran arus mudik masyarakat, dan tentunya dalam upaya pencegahan kecelakaan serta dan antisipasi kepadatan arus,” ujar Rivan.

Dari pantauan tersebut, Rivan menyampaikan bahwa mobilitas para pemudik berjalan dengan aman dan kondusif. “Alhamdulilah semua kegiatan berjalan lancar. Semoga masyarakat dapat terus mematuhi aturan berlalu lintas untuk tetap aman dan berkeselamatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri menyebut, jumlah pemudik yang melintas di Tol Cikampek mencapai angka tertinggi dibanding tahun 2019 dan 2022.

Meski demikian, arus mudik dapat berjalan lancar berkat rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. "Alhamdulillah berkat rekayasa yang dilaksanakan, semua bisa berjalan dengan lancar dan teratasi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meskipun jumlah pemudik naik 20 persen dari tahun 2022, namun rata-rata kecepatan kendaraan meningkat dari 69 Km/jam menjadi 71 km/jam. “Hal ini menandakan adanya analisa dan perbaikan infrastruktur yang baik dari semua stakeholder,” ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Budi, pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan langkah-langkah strategis untuk arus balik mendatang. Ia juga meminta kepada seluruh petugas agar terus semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Arianto)

Read More

Pemerintah Imbau Masyarakat Hindari Puncak Arus Balik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menurut Presiden Joko Widodo, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.

Pemerintah mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik. Menurut Presiden Joko Widodo, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.

“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” ujar Presiden dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 24 April 2023.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul data dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek. Presiden menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.

“Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.

“Bapak, ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik kemarin berjalan baik.

“Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya sehingga puncak arus mudik sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar,” kata Presiden. (Arianto)

Read More

BPH Migas Pantau Peningkatan permintaan BBM di Jalur Arteri Semarang dan Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu tujuan wisata sekaligus provinsi yang dilalui pemudik menuju kampung halaman.  Peningkatan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan terjadi sepanjang periode arus mudik dan arus balik Idulfitri 1444H, baik melalui jalur utama maupun arteri.

Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Iwan Prasetya Adhi melakukan pemantauan langsung jelang Idulfitri 1444H dengan menyambangi beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di DIY, seperti di Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul dan Sleman, serta  Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 19-20 April 2023. 

Pemantauan dilakukan guna memastikan penyediaan dan penyaluran BBM terjaga dengan baik. 

“TItik-titik SPBU yang kami pantau di Yogya ini adalah wilayah padat pemudik yang memanfaatkan jalur arteri. Baik mereka yang berasal dari barat ke timur atau sebaliknya”, ujar Harya saat ditemui di salah satu lokasi SPBU. 

Harya menambahkan, antusiasme untuk mudik di tahun ini cukup tinggi, sehingga akan terjadi peningkatan permintaan BBM dibanding waktu normal. “Setiap waktu kami memantau pasokan BBM dengan detil dan teliti bersama dengan badan usaha, untuk benar-benar memastikan alokasi penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia dimanfaatkan dengan baik," imbuhnya. 

Sementara itu, Iwan menjelaskan bahwa pemudik yang melewati Yogyakarta dapat memanfaatkan waktu mereka untuk beristirahat, mengingat sebagian besar pemudik tiba di wilayah ini pada malam hari. 

"Tentunya mereka akan singgah di rest area SPBU untuk istirahat dan sekaligus isi ulang BBM," jelas Iwan. 

Iwan juga menyampaikan bahwa Pemerintah menjamin pasokan BBM dalam menyambut Hari Raya Idulfitri tahun ini dalam kondisi aman. 

“Masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan BBM, lewat jalur tol ataupun jalur arteri. BPH Migas kembali diberi amanat sebagai Koordinator Posko Nasional sektor ESDM periode Idulfitri 2023, komitmen kami untuk melayani masyarakat dengan baik di bidang minyak dan gas bumi," tutupnya.

*Pengisian Berulang*

Dari hasil pemantauan, salah satu SPBU di Sleman ditemukan pengisian berulang kali oleh kendaraan roda empat tanpa pelat nomor hingga 2 hingga 3 kali dalam sehari. 

Menanggapi temuan ini, Harya mengimbau badan usaha untuk meningkatkan kewaspadaan. “Saya harap pihak SPBU tidak bosan melakukan pengecekan CCTV, periksa ulang hasil penjualan yang dirasa janggal. Jangan sampai kendaraan yang sama dengan pelat nomor polisi berbeda dibiarkan mengisi berkali-kali,” tegas Harya.

Lebih lanjut, Harya menegaskan perlu ada ketegasan jika menemukan hal serupa. "Karena kalau tidak ada penindakan tegas, makin banyak operator dan konsumen nakal bermunculan. Jika dibiarkan terus, pengiriman kuota ke depannya perlu dikurangi untuk SPBU yang bermasalah ini. Supaya ada pembelajaran (pembinaan) juga,” tegasnya.

Sementara itu, Iwan berharap kejadian ini dapat ditindaklanjuti sehingga tidak terulang di kemudian hari. “Jangkauan CCTV lebih dioptimalkan dan dipertajam. QR Code sering dicuri, pelat nomor polisi bisa diambil, tanpa melihat jenis kendaraan atau warnanya. Kalau sampai ada apa-apa, yang rugi rekan-rekan SPBU juga. Ini untuk keselamatan dan kebaikan pihak SPBU itu sendiri dan masyarakat yang kebetulan mengisi di SPBU tersebut,” pungkas Iwan. (Arianto)

Read More