Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Kasus Penganiayaan Anak Dilaporkan Sejak Desember 2024, Polres Bogor Terkesan Kalah terhadap Preman


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Empat orang anak mengalami penganiayaan berat oleh puluhan preman berbadan gempal, bernama Mus dkk, pada 16 Desember 2024 lalu, di Kampung Ciburial Citra, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa mengenaskan yang dialami oleh Rusandi (17 tahun) dan 3 rekannya itu telah dilaporkan ke Polres Bogor kesesokan harinya, 17 Desember 2024.

Na’as, kasus yang ditangani oleh penyidik bernama Andri tersebut terkesan diabaikan alias tidak diproses sebagaimana mestinya. Bahkan, hingga kini keluarga korban sebagai pelapor belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sekali pun. Mungkin polisi Bogor takut terhadap para preman tersebut.

"Sudah empat bulan sejak dilaporkan kasus ini, tapi belum diproses sama sekali oleh Polres Bogor. Para pelaku penganiayaan masih berkeliaran di luar, belum ditangkap. Bahkan kami belum mendapatkan sekali pun SP2HP atas kasus ini," ungkap nenek korban, Tiur Simamora (73 tahun) kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, Jumat, 25 April 2025.

Kasus penganiayaan bermula dari adanya dugaan peristiwa kenakalan remaja, yakni Rusandi dan ketiga kawannya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita sebaya mereka. Menurut cerita Nenek Simamora, keempat cucunya itu diajak oleh seorang wanita ke sebuah rumah kosong.

Di tempat itu, cewek yang kita inisialkan saja sebagai Bunga ini mengajak keempatnya meminum ciu (sejenis minuman alkohol) yang sudah disediakan sebelumnya oleh Bunga. Kejadian selanjutnya, diduga terjadi pelecehan seksual terhadap Bunga oleh keempat anak lelaki tersebut.

Kejadian ini memicu kemarahan orang tua dan keluarga besar si Bunga, yang akhirnya mendatangi keempat anak itu dan menganiaya mereka secara brutal dan beramai-ramai. Atas peristiwa tersebut, kedua belah pihak, orang tua Bunga dan orang tua Rusandi saling membuat laporan polisi ke Polres Bogor.

Semestinya, kedua laporan polisi dari kedua pihak diproses hukum secara profesional. Namun faktanya, laporan orang tua Bunga diproses dengan cepat, keempat anak-anak itu langsung ditangkap dan ditahan, sudah hampir 4 bulan.

Menaggapi kasus tersebut, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan proses hukum yang dijalani keempat anak tersebut. Tetapi dia sangat menyesalkan, Polres Bogor tidak memproses hukum laporan penganiayaan berat yang dialami dan telah dilaporkan oleh para korban penganiayaan.

"Jika persitiwa pelecehan itu benar adanya, maka keempat anak-anak itu harus diproses hukum sebagaimana mestinya. Namun, adalah wajib bagi aparat penegak hukum untuk belaku sama terhadap laporan Rusandi cs atas penganiayaan berat yang mereka alami. Jangan timpang, laporan sebelah saja yang diproses, polisi harus netral, harus berlaku adil, tidak boleh hanya menjadi polisi bagi satu pihak saja, sementara menjadi penonton untuk pihak sebelahnya lagi," ujar Wilson Lalengke.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menyesalkan proses penahanan atas keempat anak itu yang sudah ditahan begitu lama tapi belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut informasi, Kejari Bogor menolak mem-P21-kan kasus ini karena tidak cukup bukti atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak itu.

"Jika informasi itu benar, ini merupakan kegagalan Polres Bogor dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik dan benar. Mereka bekerja sekenanya saja, bahkan cenderung sesuka hati saja, tanpa memperdulikan nasib anak-anak itu. Mereka akhirnya tidak bisa ke sekolah dalam waktu yang sudah cukup lama," sesal mantan guru PPKN di beberapa sekolah menengah di Riau ini.

Dalam pengaduannya, Nenek Simamora berharap bantuan dan dukungan organisasi PPWI dalam memperjuangkan keadilan bagi keempat cucunya. Pasalnya, dalam proses penanganan kasus ini pihak Polres Bogor bersama keluarga Bunga memeras keempat anak tersebut untuk membayar ratusan juga rupiah jika mereka mau dilepaskan.

"Tolonglah kami Pak, dari manalah kami dapat uang sebanyak itu, makan pun kami hanya bisa makan ubi, apa tidak kasihan kami orang kecil ini. Pihak Polres dan keluarga si cewek mendesak kami membayar 200 juta agar anak-anak kami bisa dilepaskan," kata Tiur Simamora memelas sembari menambahkan bahwa dalam peristiwa itu, si cewek yang mengajak anak-anak itu minum ciu yang sudah dibelinya terlebih dahulu.

Ketika dikonfirmasi, penyidik Polres Bogor, Andri, mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses laporan para korban penganiayaan itu. "Sedang saya proses ya bapak. Terima kasih sebelumnya," tulis Andri melalui WA ke Ketum PPWI Wilson Lalengke.

Ketika dipertanyakan kemampunan Polres Bogor menangani kasus penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHPidana tersebut, Andri tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Juga ketika ditanyakan kenapa mesti dibiarkan para preman menganiaya anak-anak secara beramai-ramai, polisi ini diam seribu bahasa.

Wilson Lalengke yang dikenal luas sangat getol membela warga terzolimi di berbagai tempat itu mengharapkan agar Kapolres Bogor memberikan atensi serius atas kasus tersebut. Tokoh pers nasional itu bahkan meminta Kapolda dan Kapolri mengevaluasi secara terus-menerus anggotanya yang tidak mampu bekerja, agar segera diberhentikan saja.

"Rakyat sudah lelah menjadi sapi perah membayar kebutuhan hidup para polisi tapi mereka tidak bekerja untuk rakyat. Semestinya anggota polisi yang tidak bisa bekerja secara professional, segera dibina atau dibinasakan alias diberhentikan saja," tegas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Share:

Rotasi Hakim Jadi Strategi MA Tekan Kolusi dan Perkuat Penegakan Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kian kompleks, tuntutan terhadap integritas hakim, aparatur peradilan, dan penegakan hukum yang adil semakin mengemuka. Publik menaruh harapan besar agar lembaga peradilan mampu menjadi benteng terakhir keadilan yang tak tergoyahkan.

Namun, fakta di lapangan terkadang berkata lain. Munculnya sejumlah kasus yang menodai nama baik lembaga peradilan, khususnya di kota besar seperti Jakarta, telah menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi sumber polemik. Hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan menyeluruh, baik secara struktural maupun moral.

Menurut pengamat hukum, upaya menjaga marwah lembaga peradilan harus dimulai dari kesadaran individu. “Aparatur peradilan bukan hanya sekadar profesi, tapi panggilan hidup. Mereka sudah bersumpah di bawah kitab suci untuk menegakkan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membina seluruh aparaturnya. Salah satu langkah penting adalah melakukan rotasi hakim secara periodik. Rotasi ini bukan semata soal penyegaran, tetapi juga memotong akses terhadap praktik kolusi yang bisa menggerogoti integritas hakim dan lembaga peradilan secara umum.

Tak hanya rotasi, pembinaan mental dan peningkatan kapasitas secara berkala juga menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat tantangan aparatur peradilan kini tidak hanya berkaitan dengan teknis hukum, tetapi juga godaan hedonisme, tekanan eksternal, hingga intervensi ekonomi-politik.

Di sisi lain, sistem peradilan juga dituntut untuk membangun kultur kolektif yang kuat. Tidak cukup hanya satu-dua hakim yang berintegritas; seluruh jajaran mulai dari hakim, panitera, hingga staf administratif perlu berada dalam satu irama: menegakkan keadilan.

Komitmen integritas harus dibentuk dalam sistem, bukan hanya slogan. Salah satunya melalui digitalisasi proses peradilan, evaluasi berkelanjutan, dan pelatihan integritas. Karena tantangan ke depan semakin canggih, dan penyimpangan hukum bisa terjadi dalam bentuk yang makin tersembunyi.

Kebijakan MA untuk terus melakukan pengawasan internal, membangun sistem rotasi hakim, serta memperkuat pembinaan SDM aparatur peradilan patut diapresiasi. Apalagi, reformasi lembaga peradilan bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga membangun kepercayaan publik.

“Ketika masyarakat tidak percaya pada pengadilan, maka kita sedang membangun kehancuran secara diam-diam. Itulah mengapa, pembinaan integritas bukan pilihan, melainkan keharusan,” jelas seorang pakar etik hukum.

Lebih lanjut, keadilan tidak boleh hanya menjadi narasi indah dalam buku hukum. Ia harus hadir nyata di ruang-ruang sidang, dalam setiap keputusan hakim, dan dalam setiap perlakuan terhadap pencari keadilan. Aparatur peradilan wajib menjadi cermin keadilan itu sendiri.

Reformasi sistem peradilan juga harus didorong oleh keterlibatan publik. Masyarakat berhak mengawasi proses peradilan dan mengkritisi jika terjadi penyimpangan. Di sisi lain, publik juga perlu diedukasi agar memahami mekanisme hukum secara proporsional.

Dengan kolaborasi antara MA, DPR, lembaga pengawasan, serta masyarakat sipil, supremasi hukum yang adil dan bersih bukan hal yang mustahil. Tentu, perjalanan panjang ini hanya bisa dicapai jika integritas hakim dan aparatur peradilan menjadi fondasi utama.

Ke depan, penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi arah bersama. Bukan hanya semboyan institusional, tetapi menjadi bagian dari identitas bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang hukum dan keadilannya berdiri tegak.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto


Share:

Masjid Istiqlal Luncurkan Program Peduli Thalassemia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (STFI), dan Yayasan Thalassemia Indonesia (YTI) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Peduli Thalassemia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (25/04/2025).

Dalam penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, turut hadir Dr. Apt. Adang Firmansyah, M.Si., dari STFI dan Oktariono Hendratama dari YTI. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari ketiga lembaga, tokoh masyarakat, serta para penyandang thalassemia.

Peluncuran ini menandai dimulainya tahap awal skrining genetik dan edukasi thalassemia kepada 3.000 pelajar dan masyarakat umum sebagai langkah konkret pencegahan dan pengendalian.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 13.000 kasus thalassemia, dengan konsentrasi tinggi di Jawa Barat, khususnya Bandung. Thalassemia adalah penyakit genetik kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan berdampak besar terhadap kualitas hidup penderitanya dan beban ekonomi negara.

Melalui program ini, semua pihak berkomitmen untuk menghadirkan solusi jangka panjang berbasis edukasi, teknologi kesehatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam sambutannya, Prof. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang mengedepankan kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Masjid harus menjadi bagian dari solusi. Program ini adalah upaya kolektif membangun masa depan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas,” ungkap beliau.

Lima Fokus Strategis Program Peduli Thalassemia

Program ini menjadi tonggak sinergi lintas sektor dengan lima fokus utama:

1. Edukasi & Sosialisasi Publik: Menumbuhkan kesadaran tentang thalassemia dan pencegahannya di wilayah berisiko tinggi.

2. Skrining Genetik Dini: Menyasar remaja dan pasangan usia subur dengan riwayat thalassemia.

3. Konseling Genetik: Membantu perencanaan keluarga secara etis dan ilmiah.

4. Riset & Terapi Herbal: Mengembangkan terapi berbasis penelitian, termasuk penggunaan Braz 131.

5. Mobilisasi Pembiayaan: Melibatkan CSR perusahaan dan donasi masyarakat untuk keberlanjutan program.

PKS Implementatif dan Pendekatan Halal Inovatif

Sebagai turunan teknis dari MoU, ditandatangani pula Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara: Istiqlal Halal Center (IHC), Thalassemia Research Center – STFI dan Perhimpunan Orang Tua Thalassemia Indonesia (POPTI).

Direktur IHC, H. Nur Khayin Muhdlor, Lc., M.E., menegaskan bahwa kesehatan harus menyatu dengan prinsip halal dan tayyib, terutama dalam penggunaan produk herbal seperti Braz 131.

“Program ini bukan sekadar medis, tapi gerakan kemanusiaan yang menyatukan iman, ilmu, dan aksi sosial dalam ekosistem halal yang berdaya guna,” jelasnya.

Kolaborasi CSR dan Keterlibatan Dunia Usaha

Program ini telah mendapat dukungan dari PT Pos Indonesia dan JNE melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang membiayai skrining dan edukasi publik.

IHC dan YTI mengajak institusi pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat umum untuk turut berkontribusi dalam menciptakan generasi sehat bebas thalassemia.

“Kami percaya Indonesia sehat hanya bisa diwujudkan dengan partisipasi semua pihak. Ayo bergabung!” ajak Nur Khayin.

Acara ditutup dengan peluncuran simbolis program skrining, penandatanganan nota kesepahaman di hadapan Menteri Agama RI, dan makan siang bersama di ruang VVIP Masjid Istiqlal.

Semangat kolaboratif, nilai-nilai keislaman, dan pendekatan ilmiah berpadu dalam gerakan ini, menjadikan Program Peduli Thalassemia sebagai model sinergi sosial-inovatif yang layak direplikasi di seluruh Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Brigjen TNI Sugiyono Hadiri Jambore Karhutla Riau 2025


Duta Nusantara Merdeka | Siak  
Komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan melalui Jambore Karhutla Provinsi Riau Tahun 2025 yang dibuka secara resmi di Taman Raya Hutan Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (25/4).

Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari unsur TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga terkait.

Turut hadir pula Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan kesiapsiagaan terpadu antarinstansi.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang nyata di Provinsi Riau,” ujar Brigjen Sugiyono.

Dalam amanatnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penyelenggaraan jambore yang dinilai sebagai wujud nyata kolaborasi penanggulangan karhutla. Ia juga mengingatkan bahwa Riau berada di peringkat ke-8 nasional dalam jumlah kasus karhutla, sehingga penanganan harus lebih serius, terstruktur, dan kolaboratif.

“Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam. Penanggulangan karhutla tak bisa dilakukan sendiri, butuh kekompakan semua pihak,” tegasnya.

Jambore Karhutla 2025 ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas personel dalam mencegah karhutla, memperkuat jejaring kerja, serta menyebarkan semangat pelestarian lingkungan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon, penyerahan piagam penghargaan, serta tarian daerah yang menggambarkan semangat kebersamaan dalam menjaga bumi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu, Dankorbrimob Polri Komjen Imam, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Kajati Riau Akmal Abbas, Danlanud Marsma Feri Yunaldi, dan jajaran pejabat penting lainnya.

Jambore berlangsung dalam keadaan aman dan tertib, mencerminkan semangat solidaritas nasional dalam menjaga lingkungan hidup.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Operasi KRYD Korpolairud 2025 Ungkap Praktik Fishing Ilegal di 6 Provinsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam menjaga sumber daya laut Indonesia. Dalam operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung selama 60 hari, sejak 24 Februari hingga 24 Maret 2025, Korpolairud berhasil mengungkap 72 kasus tindak pidana destructive fishing di berbagai wilayah perairan nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4), Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol. Idil Tabransyah, S.H., M.M., menyebut bahwa total 101 tersangka telah diamankan dalam operasi yang juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp49 miliar.

Destructive fishing atau penangkapan ikan secara merusak masih menjadi masalah akut yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Praktik seperti penggunaan bom ikan, alat setrum listrik, bahan kimia, dan alat tangkap terlarang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang, habitat laut, dan mengganggu regenerasi populasi ikan.

“Penindakan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga langkah strategis menjaga ekosistem laut Indonesia yang sangat kaya akan biodiversitas,” ujar Brigjen Idil Tabransyah. “Kita ingin membangun efek jera agar praktik ini tidak terulang kembali.”

Operasi KRYD melibatkan 6 Ditpolairud Polda prioritas yaitu Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta 29 Ditpolairud Polda imbangan di berbagai daerah. Lebih dari 45 kapal patroli laut dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan yang rawan praktik illegal fishing.

Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti, mulai dari detonator, pupuk amonium nitrat, alat selam, kapal nelayan, hingga ribuan kilogram ikan hasil tangkapan ilegal.

Keberhasilan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ekonomi biru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-2, yaitu membangun kebijakan ekonomi yang selaras dengan pelestarian alam.

“Kami berupaya hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam menjaga laut sebagai warisan anak cucu bangsa,” tegas Brigjen Idil. Menurutnya, laut Indonesia menyimpan potensi besar sebagai sumber pangan, energi, dan ekonomi jika dikelola secara berkelanjutan.

Para pelaku destructive fishing dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal 84 jo Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ancaman hukumannya tidak main-main: maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.

Penegakan hukum ini diharapkan menjadi sinyal tegas bagi para pelaku agar menghentikan eksploitasi laut secara ilegal dan destruktif. “Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia,” lanjutnya.

Operasi ini tidak hanya bersifat represif, tapi juga mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan terus dilakukan agar mereka beralih pada praktik perikanan berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan pemahaman bahwa melindungi laut sama pentingnya dengan memanfaatkannya. Ini bukan sekadar operasi, tapi gerakan bersama menyelamatkan laut kita,” pungkasnya.

Dengan keberhasilan operasi KRYD ini, Korpolairud menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga laut Indonesia dari kerusakan. Laut yang bersih dan bebas dari destructive fishing adalah syarat mutlak untuk menciptakan ekonomi biru yang tangguh dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

FGD KEIND: Tantangan & Solusi Kecerdasan Buatan di Dunia Keuangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut The Asian Banker Summit 2025,  Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) bekerja sama dengan The Asian Banker menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “AI untuk Ekonomi Digital Masa Depan: Peluang dan Tantangan dalam Perbankan, Fintech, dan Perdagangan”. Acara ini menjadi bagian penting dari Roadshow to The Asian Banker Summit 2025, yang akan berlangsung di Jakarta pada 21–22 Mei mendatang.

FGD yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta, Jum'at (25/04/2025) ini menyoroti berbagai peluang penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Berbagai tokoh penting dari legislatif, dunia usaha, perbankan, hingga pelaku UMKM turut memberikan pandangan dan strategi menghadapi era digital yang semakin disruptif.

Ketua Umum KEIND, Afda Rizal Armashita, menekankan pentingnya kecerdasan buatan sebagai akselerator efisiensi dan daya saing. Namun ia juga mengingatkan perlunya regulasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan konsumen.

“Kami mendukung kemajuan teknologi, tetapi konsumen tidak boleh menjadi korban. Persaingan harus adil, dan semua pelaku usaha perlu mendapat ruang yang setara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan anti-monopoli dan perlindungan konsumen, terutama di tengah arus transformasi digital yang mengubah lanskap interaksi antara produsen dan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulistio, menyampaikan pentingnya mendorong digitalisasi UMKM dan penguatan ekonomi berbasis desa. Ia menilai, Indonesia memiliki kekayaan komoditi lokal seperti kopi dan teh yang dapat dikembangkan menjadi aset digital melalui teknologi seperti NFT dan blockchain.

“Kita harus membangun ekonomi dari desa. Potensi desa luar biasa. Komoditas lokal bisa menjadi fondasi ekonomi digital baru,” ujar Adisatrya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun regulasi inklusif yang mendorong pemerataan akses teknologi, termasuk bagi UMKM dan masyarakat desa.

Senada, Wakil Ketua KEIND Bidang Logistik dan Rantai Pasok, Juliana Sophfia Damu, menyampaikan bahwa transformasi digital sudah menjadi bagian dari keseharian para pelaku usaha. Ia menilai bahwa edukasi publik menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang ekonomi digital.

“Masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi era tanpa uang tunai. Edukasi digital finance harus menyentuh seluruh lapisan penduduk,” katanya.

Juliana juga menekankan pentingnya pemahaman tentang dunia maya sebagai ruang baru transaksi dan pertukaran nilai yang akan mendominasi ekonomi masa depan.

Sementara itu, Presiden Direktur The Asian Banker, Foo Boon Ping, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi digital Asia. Dengan populasi besar dan pertumbuhan teknologi yang pesat, Indonesia menjadi laboratorium ideal untuk menguji inovasi di sektor keuangan dan perdagangan digital.

“Indonesia adalah pasar dengan potensi besar. Dukungan regulasi dan keterbukaan terhadap inovasi akan menentukan daya saingnya di tingkat global,” ujar Foo.

Ia juga menyampaikan bahwa The Asian Banker Summit 2025 akan menjadi ajang kolaborasi lintas negara untuk mempercepat adopsi teknologi keuangan masa depan.

FGD ini juga menjadi ajang diskusi tentang rancangan Undang-Undang baru, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan revisi UU Persaingan Usaha. Legislator menyatakan komitmennya untuk mendorong regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hak konsumen.

“Kami ingin memastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan keadilan dan keterjangkauan. Regulasi harus progresif dan berpihak pada keseimbangan pasar,” jelas Adisatrya.

AI dinilai mampu mendorong kecepatan analisa dan pengambilan keputusan di sektor perbankan dan fintech. Proses yang sebelumnya memakan waktu kini bisa dilakukan dalam hitungan detik, sehingga mempercepat layanan dan meningkatkan kepuasan konsumen.

Namun, kecepatan ini juga menimbulkan risiko keamanan data, bias algoritma, hingga penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diskusi seperti FGD ini dinilai penting sebagai forum refleksi dan koordinasi lintas sektor.

FGD ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan masa depan ekonomi digital yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Dengan AI sebagai teknologi kunci, tantangannya kini adalah bagaimana mengelola transformasi ini secara etis dan berkelanjutan.

KEIND dan The Asian Banker berhasil menghadirkan ruang dialog produktif, menyatukan perspektif dari legislatif, pelaku industri, UMKM, hingga investor global. Ini menjadi pondasi kuat menuju The Asian Banker Summit 2025 dan era baru ekonomi digital Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Hardini Puspasari Soroti Peran Desa dan UMKM dalam Ekonomi Digital Berbasis AI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut The Asian Banker Summit 2025 yang akan digelar 21–22 Mei mendatang, Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) bekerja sama dengan The Asian Banker menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “AI untuk Ekonomi Digital Masa Depan: Peluang dan Tantangan dalam Perbankan, Fintech, dan Perdagangan”.

Acara ini menjadi bagian dari Roadshow to The Asian Banker Summit, sekaligus wujud nyata upaya mempercepat transformasi digital sektor keuangan Indonesia melalui kolaborasi strategis lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

Hardini Puspasari, S.SOS, M.SI, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur Dan Pembiayaan Pembangunan, menyampaikan bahwa digitalisasi adalah masa depan, dan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi tulang punggungnya.

“Transformasi digital adalah proses memindahkan dunia nyata ke dunia maya. Kita menuju masa di mana transaksi tak lagi berbasis uang tunai. Semua akan beralih ke ekosistem digital,” kata Hardini kepada awak media di Jakarta, Jum'at (25/04/2025).

Menurutnya, AI tidak hanya akan memengaruhi cara bertransaksi, namun juga bagaimana produk dan jasa dikembangkan, dipasarkan, dan diakses oleh masyarakat luas. Fintech dan perbankan pun harus bersiap menghadapi disrupsi dan peluang baru yang ditawarkan teknologi.

Salah satu gagasan revolusioner yang disampaikan Hardini adalah mengenai pentingnya memberdayakan potensi komoditas desa sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. Indonesia memiliki lebih dari 85.000 desa dan kelurahan, masing-masing menyimpan kekayaan komoditas seperti teh, kopi, rempah, dan hasil alam lainnya.

Ke depan, komoditas-komoditas ini bisa dijadikan aset digital melalui kripto atau NFT (non-fungible token) yang memungkinkan desa terhubung dengan pasar global.

“Komoditas dari desa akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Ini adalah era the powerful of the new economy. Kita harus bantu UMKM untuk bisa adaptasi dan ikut dalam ekosistem transaksi digital berbasis AI,” ujar Hardini.

Diskusi juga menyoroti bagaimana perbankan dan fintech harus bertransformasi total. Dengan berkembangnya AI, sistem pembayaran digital, manajemen risiko otomatis, hingga analitik perilaku konsumen berbasis data menjadi lebih canggih.

Bank tak lagi hanya sekadar institusi penyimpan dana, tetapi berubah menjadi penyedia layanan finansial cerdas berbasis teknologi. Fintech juga harus memperkuat edukasi digital di kalangan masyarakat agar adaptasi teknologi tidak meninggalkan kelompok ekonomi kecil.

“Yang bentuknya cash akan ditinggalkan. Semua akan beralih ke sistem yang didukung AI dan blockchain. Siapa yang tak adaptif akan tertinggal,” tegas Hardini.

Hardini juga mengingatkan bahwa tantangan seperti perang dagang global, krisis geopolitik, dan ketegangan ekonomi bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi motivasi untuk memperkuat kemandirian bangsa.

“Kita tidak merevalusi, tetapi bernegosiasi. Kita harus menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri, mulai dari pangan hingga teknologi, dari sumber daya manusia hingga mineral. Indonesia memiliki emas hijau, emas kuning, emas biru, dan emas hitam. Semua itu adalah modal strategis bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan global justru mengharuskan bangsa ini lebih kuat dan mandiri. Ia menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, literasi digital, serta penguatan jejaring antar pelaku usaha untuk memperluas dampak positif digitalisasi.

Kunci keberhasilan transformasi ekonomi digital menurut Hardini adalah edukasi dan partisipasi masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional harus mendapatkan dukungan pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur digital agar bisa bersaing di era ekonomi berbasis data.

“Kalau mau survive, kita harus menguasai AI dan Crypto. Jangan menyerah. Tantangan akan selalu ada, tapi di situlah kita menjadi kuat,” pungkasnya.

Focus Group Discussion ini menjadi pengantar penting menuju The Asian Banker Summit 2025, forum keuangan prestisius yang akan mempertemukan pemimpin perbankan, fintech, dan regulator dari berbagai negara.

Sebagai organisasi pendukung resmi, KEIND berharap kontribusi nyata dari forum ini bisa menjadi peta jalan (roadmap) dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang inklusif, adaptif, dan mandiri.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Gibran Diminta Mundur: Tuntutan Purnawirawan TNI yang Bikin Politik Nasional Memanas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Isu politik nasional tengah memanas menyusul tuntutan resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan sikap ini disampaikan melalui dokumen berisi delapan poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tuntutan ini bukan datang dari sembarang tokoh. Di antara para penandatangan dokumen tersebut terdapat nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Mereka adalah sosok-sosok berpengaruh yang pernah memegang kendali strategis di tubuh TNI.

Menanggapi tuntutan ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menggelar konferensi pers pada Kamis (24/4/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam keterangannya, Wiranto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami dan menghormati aspirasi yang disampaikan para purnawirawan tersebut. “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian. Mereka sama-sama mengusung nilai sapta marga dan semangat kejuangan TNI,” ujarnya.

Namun, menurut Wiranto, Prabowo menyampaikan pesan penting: masyarakat tidak perlu terlibat dalam polemik ini. Presiden menginginkan situasi tetap kondusif dan tidak terganggu oleh dinamika internal antara purnawirawan dan pemerintahan.

“Beliau berpesan agar masyarakat tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” imbuh Wiranto.

Apa Isi Tuntutan Forum Purnawirawan TNI?

Dari delapan poin yang diajukan Forum Purnawirawan TNI, salah satu poin yang paling mencuri perhatian publik adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mereka menilai terdapat ketidakpantasan dalam proses politik yang melibatkan Gibran, terutama menyangkut aspek etika dan moral kenegaraan.

Tuntutan ini memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian menilai bahwa sikap purnawirawan adalah bentuk kritis terhadap demokrasi, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa desakan tersebut terlalu politis dan bisa memicu instabilitas politik.

Menanggapi hal itu, Wiranto menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi juga harus menghormati konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.

"Presiden tidak menginginkan negara ini gaduh hanya karena perbedaan pandangan. Semua disalurkan lewat jalur konstitusional,” kata Wiranto tegas.

Menurutnya, kehadiran purnawirawan dalam kehidupan publik harus tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif, bukan pemicu instabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, Wapres Gibran Rakabuming Raka belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tuntutan yang diarahkan kepadanya. Namun, sumber di lingkungan Istana menyebutkan bahwa Gibran tetap fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan program pemerintahan sesuai arahan Presiden.

Beberapa kalangan menyebut bahwa desakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal, dan lebih merupakan ekspresi politik moral. Namun demikian, isu ini tetap menjadi perhatian luas di ruang publik dan media sosial.

Jalan Tengah: Dialog Nasional atau Konsolidasi Internal?

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Indra Purnama, menilai bahwa langkah Forum Purnawirawan TNI menunjukkan keresahan moral tertentu, namun tidak serta-merta bisa menjadi dasar pemberhentian Wapres. “Solusi terbaik mungkin berupa dialog nasional atau konsolidasi internal di tubuh elite TNI dan pemerintah,” katanya.

Ia menyarankan agar Presiden dan jajaran pemerintahan tetap membuka ruang komunikasi yang aktif dan transparan dengan kelompok purnawirawan demi menjaga stabilitas negara.

Situasi ini menempatkan pemerintah dalam dilema klasik: antara mengakomodasi suara kritis dari kelompok berpengaruh, atau menjaga ketenangan dan keberlanjutan pemerintahan. Presiden Prabowo tampak memilih pendekatan moderat dengan menghormati aspirasi tetapi mengimbau publik tidak terpecah.

Satu hal yang jelas, dinamika ini menunjukkan pentingnya membangun ruang dialog terbuka dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas nasional di era demokrasi yang semakin terbuka.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Glodon AEC Connect Day 2025 Hadirkan Solusi BIM Inovatif dan Kompetisi Terakurat Tahun Ini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan Glodon Indonesia dalam mendukung transformasi digital industri konstruksi di Tanah Air menggelar ajang spektakuler Glodon AEC Connect Day 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/4/2025). Acara ini menjadi momentum penting yang mempertemukan ratusan profesional di bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi (AEC) dalam satu forum kolaboratif bertema “A Decade Stronger.”

Inovasi BIM 5D untuk Masa Depan Industri Konstruksi

Selama satu dekade terakhir, Glodon Indonesia telah berkomitmen menghadirkan solusi digital seperti Cubicost, MagiCAD, GSite, Cad Reader, dan Planform yang membantu pelaku industri AEC melakukan digitalisasi proyek secara lebih presisi dan efisien. Dalam acara ini, para peserta mendapat pembaruan teknologi terbaru dari jajaran produk tersebut serta pengetahuan langsung dari para praktisi yang mengimplementasikan BIM di lapangan.

“Glodon AEC Connect Day bukan hanya perayaan 10 tahun, tapi juga refleksi dan proyeksi masa depan konstruksi digital di Indonesia,” ujar Keiko Fajria, Marketing Communication Executive dalam keterangan tertulis, Jum'at (25/04/2025).

Ajang Bertemunya Para Pemimpin Industri

Acara ini dihadiri lebih dari 300 peserta offline dan 200 peserta online, mencakup jajaran BUMN Karya seperti PT PP, WIKA, Hutama Karya, Adhi Karya, hingga swasta besar seperti Ciputra Development, Pakuwon Group, dan Sinarmas Land. Tak hanya itu, juga hadir perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memberikan keynote speech seputar arah digitalisasi konstruksi nasional.

Glodon 5D BIM Competition 2025: Bukti Implementasi Nyata

Salah satu highlight acara adalah pengumuman pemenang Glodon 5D BIM Competition 2025, kompetisi nasional yang menantang perusahaan untuk menunjukkan keahlian dalam menerapkan BIM dalam proses tender dan pelaksanaan proyek nyata. Dua kategori utama yakni Mastering Profit in Construction Phase dan Quantity Takeoff Precision menjadi tolak ukur evaluasi efisiensi biaya dan akurasi perhitungan volume proyek.

Beberapa pemenang terpilih antara lain: PT Hutama Karya, WIKA Gedung, KSO Adhi-WG, PT Bumi Karsa, Ciputra Development dan PT SASMITO. Setiap finalis berkesempatan membagikan studi kasus penggunaan Cubicost di lapangan secara langsung di panggung utama.

Transformasi Digital Konstruksi Bukan Sekadar Wacana

Glodon menekankan bahwa keberlanjutan industri konstruksi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat adopsi teknologi seperti BIM dilakukan oleh para pelaku industri. Oleh karena itu, melalui acara AEC Connect Day ini, Glodon turut memberikan solusi nyata melalui sesi product showcase, case sharing, serta forum diskusi terbuka antar peserta.

Komitmen Masa Depan: AEC Go Digital 2025

Glodon siap memperluas penetrasi pasar di sektor konstruksi nasional dengan terus mengembangkan teknologi yang adaptif, presisi, dan berbasis data. “Kami percaya Indonesia memiliki potensi menjadi pemimpin digital di kawasan. Glodon siap mendampingi setiap transformasi digital proyek, dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Putusan Sengketa Tanah RSPON Ditunda 4 Kali, Ahli Waris Desak PN Jakarta Timur Segera Bertindak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sidang pembacaan putusan sengketa tanah di lokasi pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono kembali mengalami penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara nomor 731/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM ini telah ditunda sebanyak empat kali, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari pihak ahli waris.

Empat Kali Ditunda, Ada Apa dengan PN Jakarta Timur?

Penundaan pertama dilakukan pada 4 Maret 2025, dengan alasan Majelis Hakim masih bermusyawarah. Hal yang sama juga terjadi pada 18 Maret 2025. Penundaan ketiga jatuh pada 15 April 2025 akibat pergantian hakim anggota yang penetapannya belum ditandatangani Ketua PN Jakarta Timur. Terakhir, pada 22 April 2025, putusan kembali urung dibacakan karena sistem Ecourt mengalami pemeliharaan dan tidak memungkinkan untuk mengunggah dokumen.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 29 April 2025. Penundaan berulang ini menimbulkan keresahan di kalangan pihak yang bersengketa, khususnya keluarga ahli waris.

Bayu Juliandri: Keadilan Harus Ditegakkan Tanpa Intervensi

Bayu Juliandri, anak dari ahli waris Syatiri Nasri, menyatakan kekecewaannya atas penundaan yang berulang kali terjadi. “Kami sudah empat kali bersabar. Putusan ini penting bagi kepastian hukum. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Bayu.

Meski semua penundaan ditayangkan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Bayu menilai jumlah penundaan yang terjadi cukup mencurigakan. Ia berharap tidak ada intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi putusan Majelis Hakim.

Ahli Waris Optimis, Bukti Kepemilikan Tanah Diakui Resmi

Menurut Bayu, semua dokumen kepemilikan tanah sudah diserahkan secara lengkap ke Majelis Hakim. Tanah sengketa seluas 3.686 meter persegi tercatat atas nama almarhum Mutjitaba Bin Mahadi melalui letter C 615 dan C 472, yang telah dikonfirmasi oleh Kelurahan Cawang pada sidang 15 Oktober 2024.

Kuasa hukum ahli waris, Insan Hadiansyah, SH menegaskan bahwa Majelis Hakim sangat objektif dalam proses pemeriksaan. “Kami optimis akan menang. Fakta persidangan sudah membuktikan posisi hukum klien kami sangat kuat,” urai Insan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/04/2025)..

Tergugat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Letter C 1580

Pihak tergugat I, Nurjaya, mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Amsar Bin Tego berdasarkan Letter C 1580. Namun, dalam sidang, klaim tersebut tidak bisa dibuktikan dengan dokumen valid. Sementara itu, Syatiri Nasri tercatat sebagai pembayar pajak aktif atas tanah yang disengketakan, dengan NOP 31.72.020.007.011-0014.0.

Harapan untuk PN Jakarta Timur: Netral, Adil, dan Transparan

Ahli waris berharap sidang putusan pada 29 April 2025 tidak kembali ditunda dan hasilnya sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap. “Kami percaya hukum masih bisa ditegakkan di negara ini, terlebih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegas Bayu.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Humas MA: 5 Hal Penting yang Harus Kamu Ketahui tentang Smart Majelis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mahkamah Agung menargetkan implementasi Smart Majelis untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding paling lambat pada akhir 2025,. Dengan pelaksanaan pilot project pada beberapa pengadilan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal masing-masing lingkungan peradilan.

Setelah peristiwa penangkapan beberapa oknum hakim oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia semakin berupaya memperkuat komitmen dalam menjaga profesionalitas dan integritas. 

Setelah melakukan perombakan besar-besaran melalui promosi mutasi hakim-hakim di kota-kota besar, kini Mahkamah Agung menggencarkan pemanfaatan aplikasi Smart Majelis di seluruh pengadilan di Indonesia.

Aplikasi ini sudah ada sejak 2024, namun pemanfaatannya baru sebatas di Mahkamah Agung. Kini, aplikasi tersebut akan diaplikasikan di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia.

Sebenarnya, apa itu Aplikasi Smart Majelis, tujuannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dalam sebuah kesempatan menjelaskan secara detail aplikasi Smart Majelis kepada penulis. 

1. Inovasi dalam menentukan majelis hakim

Aplikasi Smart Majelis merupakan aplikasi teknologi robotika berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk memilih majelis hakim secara otomatis berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta beban kerja hakim. Inisiatif ini hadir sebagai solusi terhadap tantangan dalam sistem konvensional yang selama ini dinilai rentan terhadap intervensi subjektif, kurangnya transparansi, serta ketimpangan distribusi perkara.

2. Aplikasi sudah berjalan di Mahkamah Agung

Sobandi menjelaskan, Smart Majelis telah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung untuk menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sebagai langkah pengembangan lebih lanjut, Mahkamah Agung tengah melakukan asesmen terhadap pimpinan pengadilan di seluruh lingkungan peradilan di bawahnya. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan masing-masing pengadilan guna mendukung implementasi aplikasi ini secara nasional.

3. Penentuan Majelis tidak bisa diintervensi 

Secara teknis, perkara yang telah mendapatkan nomor registrasi akan dikirimkan ke sistem Smart Majelis, yang selanjutnya memberikan rekomendasi susunan Majelis Hakim kepada Ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan yang bersangkutan. Sistem ini bersifat otomatis dan tidak dapat diintervensi secara manual, kecuali dalam keadaan tertentu seperti sakit atau cuti. Setiap perubahan harus disertai dengan alasan tertulis yang terekam dalam sistem.

4. Aplikasi hasil karya putra putri terbaik Mahkamah Agung

Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara swakelola oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Putra putri terbaik tersebut, tergabung dalam tim pengembang yang berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

5. Seluruh pengadilan diharapkan sudah aktif menggunakan aplikasi Smart Majelis pada akhir 2025

Mahkamah Agung menargetkan implementasi Smart Majelis untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding paling lambat pada akhir 2025, dengan pelaksanaan pilot project pada beberapa pengadilan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan adanya Smart Majelis, Kepala Biro Hukum dan Humas menyampaikan, Mahkamah Agung berharap dapat membangun sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. (Ar)


Share:

APTIKNAS Turut Berpartisipasi di Solartech Indonesia 2025, Pameran Dagang Terbesar di ASEAN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Setelah sukses di tahun 2024, GEM Indonesia kembali hadir dengan Solartech Indonesia 2025. Pameran Dagang Terbesar di ASEAN untuk Tenaga Surya Fotovoltaik dan Penyimpanan Energi ini diselenggarakan bersamaan dengan sub-acara Battery & Energy Storage Indonesia, Smart Energy Indonesia, INALIGHT, Cable & Wire Indonesia, Smart Home+City Indonesia, Smart IoT Indonesia, dan INATRONiCS.

Ajang ini diikuti oleh lebih dari 1.000 perusahaan global terkemuka, termasuk Atelier Solar Indonesia, JA Solar, AE Solar, Jinko Solar, Ginlong Solis, Utomodeck, Solar Mart Energi, dan masih banyak lagi. 

Dalam sambutannya Presiden Direktur PT GEM Indonesia, Baki Lee mengatakan; “Pameran kami ini mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), serta sejumlah asosiasi seperti APAMSI, ALINDO, APERLINDO, AESI dan NBRI, serta dari Gubernur DKI Jakarta, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM., selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta.” Ungkapnya.

Baki Lee menambahkan, “Solartech Indonesia 2025, akan dihadiri lebih dari 35.000 pengunjung selama tiga hari (23–25 April 2025) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia. Ajang ini juga menghadirkan kesempatan utama untuk terhubung dengan para pakar industri terkemuka, membangun hubungan penting, dan memperoleh pengetahuan terbaru di bidang ini.” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH yang hadir bersama Sekjen APTIKNAS Fanky Christian dan Ketua Komtap Kegiatan APTIKNAS Yolanda Roring mengatakan, kegiatan expo ini sangat berkaitan bidang usaha anggota APTIKNAS. “Kami sangat mengapreasiasi ajang ini karena terkoneksi dengan jenis usaha anggota APTIKNAS yang berkaitan dengan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ungkap Soegiharto.

Ia juga mengungkapkan, APTIKNAS terus melakukan sosialisasi transformasi digital, terutama program APTIKNAS Smart Nation, dimana di dalamnya ada 2 pondasi, yaitu; Talenta Digital dan Digital Leadership, serta 6 pilar yaitu; Digital City atau Smart City, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, Blockchain dan Hardware. 

Soegiharto menambahkan, APTIKNAS terus aktif berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengadakan berbagai Seminar, Webinar dan Workshop dengan tujuan peningkatan SDM dibidang TIK, termasuk telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM TIK yang terlisensi dari pihak BNSP RI.

“APTIKNAS saat ini sedang berinisiatif menjalankan program nasional yaitu pelatihan AI untuk 100,000 UMKM di 20 kota besar Indonesia, sepanjang tahun 2025 - 2026, yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemanfaatan Teknologi Kecerdasan buatan (AI),” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Hoky menyampaikan apresiasi kepada EO GEM Indonesia yang telah berhasil menghadirkan para peserta dari luar negeri, yang pada pelaksanaan kali ini terdapat sekitar 600 peserta. Banyak peserta sebelumnya yang telah melakukan investasi membangun parbiknya di Indonesia, untuk memenuhi regulasi terkait TKDN.

Disampaikan pula tentang APTIKNAS juga concern terkait isu TKDN dalam Negosiasi dengan AS, sebab menurut Hoky sesungguhnya TKDN adalah kebijakan yang pro-pertumbuhan industri lokal, bukan proteksi yang tidak fair. TKDN justru mendorong investasi asing untuk berkontribusi pada pembangunan kapasitas industri Indonesia melalui transfer teknologi, alih pengetahuan, dan penciptaan lapangan kerja.

Saran dari APTIKNAS adalah perkuat data dampak positif TKDN, misalkan: peningkatan investasi, lapangan kerja, atau ekspor produk IT lokal, bahkan sesungguhnya TKDN sejalan dengan semangat kemitraan global, bukan penghalang.

Menurut Hoky, “Kita bisa memilah mana yang memang harus TKDN dan mana yang tidak perlu, karena ada produk produk yang memang belum mampu diproduksi di Indonesia.” tuturnya.

“APTIKNAS sangat mendukung kegiatan pameran ini sebab event ini turut mewujudkan Net Zero Emission (NZE) di 2060 nanti. Termasuk dapat menciptakan Smart City dan Smart Home hingga Smart Village. Saya selaku Ketua Umum bersama jajaran pengurus APTIKNAS akan terus berupaya menjalin sinergi dan berkolaboarsi dengan berbagai pihak dalam hal memperkenalkan produk dan solusi untuk implementasi demi mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060 dan program Digitalisasi demi kemajuan serta kemandirian kita dibidang TIK,” pungkasnya. 

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan ini berlatar belakang pertimbangan bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari 280 juta jiwa, yang merupakan pemain utama dalam lanskap energi terbarukan di Asia-Pasifik, di mana tenaga surya fotovoltaik (PV) diperkirakan akan mendominasi, mencakup lebih dari 60% (361 GW) dari kapasitas energi terbarukan yang direncanakan sebesar 587 GW. Kemajuan terkini di sektor tenaga surya Indonesia menunjukkan potensinya untuk menjadi pasar tenaga surya PV teratas di ASEAN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Indonesia menunjukkan adopsi tenaga surya atap yang kuat. Pada tahun 2024, hampir seluruh alokasi tenaga surya atap sebesar 901 MW telah digunakan, dengan hanya tersisa 90 MW. Kuota ini akan meningkat menjadi 1.004 MW pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi 1.593 MW pada tahun 2028. 

Selain itu, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk pengembangan PV terapung di sekitar 325 danau dan bendungan. Informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa 259 bendungan saja dapat mendukung proyek tenaga surya terapung dengan total kapasitas hingga 14,7 GW.

Kemajuan substansial Indonesia dalam memanfaatkan berbagai sumber daya energi diharapkan dapat menarik investor domestik dan internasional untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi inovatif di sektor spesifik mereka. 

Selain dukungan dari pemerintah dan badan usaha milik negara, GEM Indonesia, penyelenggara acara terkemuka di negara ini, juga secara aktif berperan dalam mencapai tujuan Net Zero Emission 2060.
(Ar)

Share:

CASCOW Hadirkan Inovasi Pelapis Anti Api di MegaBuild 2025, Solusi untuk Bangunan Aman


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pameran MegaBuild Indonesia 2025 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), menandai momentum penting dalam pengembangan teknologi konstruksi dan desain interior di Indonesia. Dengan tema “Innovating for Sustainable Tomorrow”, acara ini mempertemukan berbagai perusahaan ternama yang menghadirkan solusi inovatif untuk masa depan industri bangunan. Salah satu peserta yang menarik perhatian adalah CASCOW Sejahtera Chemical yang untuk pertama kalinya turut serta dalam ajang bergengsi ini.

"CASCOW hadir dengan beragam produk unggulan yang menyasar kebutuhan konstruksi modern, khususnya untuk bangunan tahan api dan tahan jamur. Produk andalannya, CASCOW Fire Retardant AF-21, menjadi primadona dalam pameran karena dinilai mampu memberikan perlindungan optimal terhadap potensi kebakaran," kata Vincent, Owner CASCOW kepada awak media di Jakarta, Kamis (24/04/2025).

Menurut Vincent, pelapis anti api AF-21 dirancang dengan formula khusus yang dapat menghambat penyebaran api pada bahan bangunan mudah terbakar seperti kayu, triplek, panel kayu, kain, plastik, dan busa. Produk ini terbagi menjadi dua tipe: Standart untuk furniture dan kayu olahan, serta Heavy Duty untuk bahan yang lebih kompleks seperti kain dan spons.

“CASCOW Fire Retardant AF-21 sangat cocok digunakan di ruang publik seperti mall, hotel, rumah sakit, sekolah, museum, bahkan tempat ibadah,” jelas Vincent. “Produk ini sudah bersertifikat internasional, seperti dari Intertek Amerika, sehingga kualitas dan keamanannya terjamin, bahkan memenuhi standar ekspor.”

Selain pelapis anti api, CASCOW juga memamerkan produk ANTI JAMUR°100 EC WOOD FUNGI, solusi perlindungan untuk kayu, rotan, bambu, plywood, particle board, hingga bahan alami seperti eceng gondok dan pelepah pisang dari serangan jamur, mold, dan bluestain. Ada juga ANTI RAYAP°25 EC WOOD TERMITE yang efektif mengatasi kutu bubuk dan rayap kayu kering.

CASCOW juga memperkenalkan produk pemutih kayu WHITE AGENT, pelapis tahan air, serta penghilang getah alami dari kayu. Seluruh produk CASCOW diproduksi langsung dari pabrik di Surabaya, menjamin kualitas lokal dengan standar internasional.

“Yang membedakan kami adalah kemampuan produksi mandiri dan kontrol kualitas yang ketat. Karena berorientasi ekspor, produk kami sudah dipasarkan ke Amerika, Eropa seperti Jerman dan Belgia, dan terus berkembang,” tambah Vincent.

Kehadiran CASCOW di MegaBuild Indonesia 2025 menjadi tonggak penting dalam perluasan pasar domestik. Vincent berharap pameran ini menjadi wadah edukasi bagi pelaku industri, arsitek, kontraktor, dan masyarakat umum agar lebih peduli terhadap keamanan bangunan dan pentingnya perlindungan sejak dini.

“Peningkatan kesadaran tentang bahaya kebakaran di ruang publik membuat permintaan pelapis anti api meningkat. Kami ingin jadi solusi nyata agar bangunan lebih aman dan risiko korban jiwa bisa diminimalkan,” tuturnya.

MegaBuild Indonesia 2025 berlangsung dari 24 hingga 27 April dan menampilkan ratusan exhibitor dari dalam dan luar negeri yang menampilkan teknologi konstruksi ramah lingkungan, material bangunan inovatif, serta solusi desain interior berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Tanam Padi Serentak, Danrem 031/WB Optimis Wujudkan Ketahanan Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Pelalawan 
Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Kamis (24/04/25), untuk meninjau langsung pelaksanaan Operasi Pengolahan Lahan (Oplah), mengikuti tanam padi serentak, serta meresmikan renovasi bangunan Koramil 15/Kuala Kampar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD melalui Kodam I/Bukit Barisan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan teritorial. Dalam sambutannya, Brigjen Sugiyono menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat petani dalam mengoptimalkan potensi pertanian lokal.

“Program Oplah ini menghidupkan kembali lahan tidur menjadi produktif. Langkah ini bukan hanya mendukung ketersediaan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Danrem. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini bisa membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Danrem juga turut serta dalam kegiatan tanam padi serentak bersama Forkopimda Pelalawan dan petani setempat. Tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat gotong royong dalam mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Riau.

Puncak kegiatan ditandai dengan peresmian bangunan baru Koramil 15/Kuala Kampar. Fasilitas yang telah direhabilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kinerja personel dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan teritorial, khususnya di wilayah pesisir.

“Bangunan baru ini bukan hanya tempat kerja, tapi pusat pelayanan masyarakat. Kami berharap Danramil bisa bersinergi lebih baik dengan Camat dan Kapolsek,” tegas Brigjen Sugiyono.

Acara turut dihadiri oleh Kasiter Kasrem 031/WB, Bupati Pelalawan, Dandim 0313/KPR, Kadis Ketahanan Pangan Riau, Kapolres Pelalawan, serta tokoh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Fery Safaria: Pemerintah Harus Tertibkan Regulasi dan Lahan Rumah Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pameran MEGABUILD Indonesia 2025 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC). Mengusung tema “Innovating for Sustainable Tomorrow”, pameran ini menghadirkan lebih dari 500 produk inovatif dari brand lokal dan internasional. Salah satu sorotan utama adalah partisipasi Dr. Ir. Fery Safaria, Presiden Direktur WIKA Realty, yang menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Mewujudkan Hunian Berkelanjutan untuk Semua”.

Dalam sesi diskusi, Fery menyampaikan dukungan kuat terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan peta biru (blueprint) dan database kebutuhan hunian berbasis data yang akurat.

“Kami sangat mendukung target 3 juta rumah. Tapi perlu ada pemetaan yang jelas, apakah 1 juta rumah di perkotaan, 2 juta di pedesaan, dan siapa yang benar-benar membutuhkannya,” ujar Fery di Jakarta, Kamis (24/04/2025).

Disisi lain, WIKA Realty juga memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung percepatan pembangunan rumah. Fery menjelaskan, perusahaan tengah mengembangkan sistem mass production rumah berteknologi ramah lingkungan yang lebih terjangkau. Tak hanya itu, WIKA Realty juga sedang mengupayakan sertifikasi green building agar pembiayaan KPR bisa lebih fleksibel dan menarik bagi konsumen.

“Kita sedang riset untuk produksi massal. Harapannya, rumah tetap berkualitas tapi dengan harga lebih terjangkau. Di sisi pembiayaan, kami akan ambil sertifikasi green supaya ada lebih banyak opsi KPR,” jelasnya.

Fery juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara asosiasi kontraktor, asosiasi pengembang, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program ini. Ia berharap pemerintah memberi dukungan penuh dari sisi regulasi dan pengadaan lahan agar hunian benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar jadi objek investasi spekulatif.

“Banyak kasus rumah subsidi malah dibeli investor. Kita ingin tepat sasaran, rumah untuk rakyat. Karena itu, pemerintah harus tegas dengan regulasi,” tegas Fery.

Pameran MEGABUILD 2025 menjadi momentum penting untuk membahas masa depan hunian Indonesia. Dengan semangat inovasi dan keberlanjutan, para pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat diajak bersama-sama membangun solusi nyata dalam penyediaan rumah yang terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Basuki Muchlis: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Indonesia tengah bersiap untuk mewujudkan rencana ambisius dalam pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam sesi panel diskusi di MEGABUILD 2025, para ahli dan pemimpin industri berkumpul untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi sektor konstruksi dalam mewujudkan hunian yang inklusif dan berkelanjutan.

Pameran MegaBuild Indonesia ke-22 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) dari 24 hingga 27 April 2025, mengusung tema “Innovating for Sustainable Tomorrow.” Acara ini menjadi ajang unjuk gigi berbagai inovasi terkini di dunia konstruksi, arsitektur, dan desain interior. Dengan lebih dari 300 peserta, pameran ini diharapkan dapat menarik perhatian investor dan pelaku industri untuk berkolaborasi dalam proyek pembangunan rumah.

Dalam diskusi tersebut, Ir. Basuki Muchlis, M.T, Executive Director Asosiasi Kontraktor Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai target pembangunan rumah. “Sektor perumahan adalah sektor krusial yang dapat menopang ekonomi kita ke depan. Program tiga juta rumah menjadi prioritas nasional untuk mengatasi tantangan dan mendorong sektor konsumsi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/04/2025).

Kekhawatiran masyarakat terkait kepemilikan rumah menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi ini. Banyak yang merasa khawatir tidak dapat membeli rumah, namun pemerintah telah menyiapkan serangkaian insentif untuk membantu masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat mengakses kepemilikan rumah. “Ada regulasi yang akan membantu mereka, termasuk insentif bagi lulusan baru,” tambah Basuki.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan lahan yang memadai untuk pembangunan rumah. “Pengadaan lahan adalah langkah awal yang penting. Kami akan mencari solusi, baik melalui pembelian lahan maupun kolaborasi dengan pihak lain,” jelasnya. 

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kepemilikan rumah bukanlah impian yang tidak mungkin dicapai. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, diharapkan generasi muda dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak. 

Selain itu, pameran MEGABUILD 2025 juga menjadi platform untuk memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam konstruksi yang dapat mengurangi dampak lingkungan. “Kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan rumah dapat dilakukan dengan cara yang lebih berkelanjutan,” ungkap salah satu peserta pameran.

"Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar. Pembangunan 3 juta rumah tidak hanya akan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru," tutup Basuki.

Mari kita dukung upaya ini dan bersama-sama mewujudkan hunian yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

#PembangunanRumah 
#KepemilikanRumah 
#InovasiKonstruksi



Share:

Victor: Navawall Hadir di Pameran MEGABUILD Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pameran arsitektur dan konstruksi terbesar di Indonesia, MEGABUILD Indonesia 2025, kembali digelar pada 24–27 April 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Mengusung tema "Innovating for Sustainable Tomorrow," acara ini menjadi ajang utama untuk menemukan inspirasi dan solusi masa depan bagi dunia hunian.

MEGABUILD tahun ini menghadirkan lebih dari 500 produk inovatif dari brand lokal dan internasional, termasuk Germany Brilliant, Bardi, Seyven, Inti Solar, Fortress, WD40, Enchanting, Rooftop Duma, serta Onna dan Kenari Djaja. Pameran ini tampil lebih segar dengan fokus pada teknologi pintar, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu daya tarik utama dari MEGABUILD 2025 adalah kesempatan bagi start-up lokal untuk menunjukkan inovasi mereka. Dukungan dari APTIKNAS dan Synergy Inarkos membuka peluang lebih luas bagi karya anak bangsa untuk bersinar di panggung internasional. Hal ini menunjukkan komitmen pameran untuk mendukung pertumbuhan industri konstruksi dan arsitektur di Indonesia.

Salah satu peserta pameran yang turut andil dalam acara tersebut adalah Navawall. Victor, Business Manager Navawall, menjelaskan bahwa produk mereka memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahan lainnya. “Kami berani memberikan garansi 10 tahun terhadap struktur dan finishing pada produk kami. Perusahaan ini sudah berdiri selama 20 tahun, dan kami telah melakukan berbagai riset untuk memastikan kualitas produk kami,” ungkap Victor kepada awak media di Jakarta, Kamis (24/04/2025).

Bukan hanya itu, Navawall juga terus melakukan inovasi pada setiap produk yang mereka tawarkan. Salah satu produk unggulan mereka adalah laminated flooring yang menggunakan kayu HDF, yang dapat menggantikan kayu asli. “Produk kami lebih unggul dibandingkan produk fiber semen atau sejenisnya. Kami tidak memerlukan finishing, dan produk ini memiliki ketahanan terhadap cuaca karena dilengkapi dengan water shield,” jelas Victor.

Dalam pameran ini, Navawall memamerkan enam produk eksterior yang saling berkaitan, sehingga memudahkan aplikasi dan perawatan. “Kami menargetkan produk kami dikenal oleh konsumen, karena inovasi yang kami tawarkan sangat bermanfaat bagi pengguna,” tambahnya.

Victor berharap prospek industri properti dan bahan bangunan dapat meningkat dan bertumbuh dengan baik di tahun ini. “Meskipun banyak tantangan yang ada, saya optimis ekonomi serta prospek bisnis di Indonesia akan terus membaik,” ujarnya.

MEGABUILD Indonesia 2025 tidak hanya menjadi tempat untuk memamerkan produk, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui seminar-seminar yang diadakan selama pameran. Para ahli dan praktisi di bidang arsitektur dan konstruksi akan membahas berbagai topik terkait inovasi, keberlanjutan, dan teknologi terbaru dalam industri ini.

Dengan adanya pameran ini, diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik dan berkelanjutan. MEGABUILD Indonesia 2025 menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Fenomena Dedi Mulyadi dan Tugas Sang Pemimpin Daerah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sosok Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM (akronim dari Kang Dedi Mulyadi) belakangan ini cukup mencuri perhatian publik.

Gubernur Jawa Barat itu muncul dalam ragam rupa, baik itu melalui narasi di berbagai media massa baik cetak maupun online serta hadir di hampir semua platform media sosial (TikTok, Twitter/X, IG, Facebook).

Berkat ekspos besar-besaran di hampir seluruh saluran digital, membuat namanya tiada henti dibicarakan serta potongan gambar/videonya tidak pernah sepi dionton melalui layar kaca (HP/Tv).

Iya, berkat peran media massa dan media sosial yang begitu intens dan masif mengangkat namanya, membuatnya semakin dikenal luas oleh khalayak.

Saking populernya, sampai-sampa muncul isu kalau dirinya sedang "dipersiapkan" untuk kontestasi Pilpres 2029 mendatang.

Kabar burung yang disinggung terakhir ini memang santer dibicarakan tidak hanya di level elite, tapi juga di kalangan masyarakat awam.

Persepsi tersebut memang tidak keliru, menimbang semuanya berjalan dinamis dan sulit diprediksi. Terlebih, berbicara mengenai Pemilu 2029 saat ini terasa masih sangat "kepagian".

Namun, dalam politik semua bisa saja terjadi. Bahkan apa yang menurut sebagian orang mustahil, justru sekejap berubah menjadi kenyataan.

Karenanya, apapun bentuk wacana, kabar burung, rumor, isu hingga narasi liar yang berkembang, sepanjang ia berkaitan dengan kepentingan politik, maka semua punya peluang terbuka untuk menjadi benar.

*Menyingkap Faktor Popularitas KDM*

Sebelum jauh membahas apa yang mendasari popularitas KDM, barangkali perlu untuk diulas sedikit tentang siapa sebenarnya sosok KDM.

Bagi sebagian besar publik tanah air–jauh sebelum namanya begitu tenar di masyarakat–barangkali tidak begitu familiar dengan sosok KDM. Dan, ini wajar, menimbang KDM termasuk salah satu figur politik lokal yang namanya tidak sepopuler tokoh-tokoh politik seangkatannya, sebut saja Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Basuki Thahaja Purnama, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono dan lainnya.

Nama-nama yang disebutkan di atas meskipun mayoritas bukanlah figur (baca: elit) nasional dalam arti tidak memulai karir politik dari pusat kekuasaan, namun mayoritas masyarakat Indonesia sudah cukup familiar dengan mereka.

Sementara, KDM adalah seorang politisi lokal yang memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sejak 1999-2004. Dalam perjalanan politiknya, ia tercatat pernah dua kali menjabat sebagai Bupati Purwakarta (2008-2013/2013-2018). Bak gayung bersambut, pada 23 April 2016, KDM terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016-2020.

Pertanyaannya, apakah dengan sederet karir politik yang berhasil ia raih itu secara otomatis mengangkat namanya sejajar dengan figur-figur populer yang disebutkan di atas?

Jawabannya, bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei tanah air.

Sebut saja hasil survei DataSight yang merilis 10 figur nasional dengan elektabilitas tinggi. Prabowo Subianto berada di urutan pertama menurut survei itu, disusul Ganjar Pranowo di posisi kedua, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan AHY masing-masing menempati peringkat ke-3 hingga ke-6. Sementara urutan keenam sampai kesepuluh diduduki Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir dan Airlangga Hartarto.

Jika dilihat dari hasil survei di atas, KDM memang belum masuk dalam 10 figur dengan tingkat elektabilitas tertinggi saat survei itu dilakukan.

Jika demikian, apa sebenarnya yang membuat dirinya tiba-tiba mendadak populer hari-hari ini?

Pertanyaan ini tidak hanya memicu rasa penasaran publik, tapi juga memantik suasana psikologis para pemimpin daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Pertama, faktor karakter kepemimpinan dan momentum. 

Dalam lanskap kepemimpinan tanah air pasca Suharto, masyarakat mulai gandrung akan tipe pemimpin yang bergaya populis.

Seorang pemimpin populis ialah ia yang dekat dengan rakyatnya. Tidak ada jarak antara sang pemimpin dengan rakyat yang diperjuangkan.

Kebalikan dari tipe pemimpin populis ialah pemimpin elitis. Karakter pemimpin elitis cenderung menjaga jarang dengan massa rakyat. Ia sangat jarang terlibat atau hidup bersama rakyatnya.

Antony Lee (2017) mendefiniskan pemimpin populis sebagai sosok pahlawan yang didambakan rakyatnya.

Dalam konteks Indonesia, tipe pemimpin populis ini mulai populer seiring kemunculan Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan gaya kepemimpinan "blusukannya".

Hal ini kemudian banyak menginspirasi calon kepala daerah lainnya. Termasuk, apa yang kini dilakukan KDM di Jawa Barat adalah bagian dari aktulisasi ciri kepempinan populis ini.

Memang, salah satu keunggulan dari gaya kepemimpinan ini ialah seorang pemimpin akan sangat disukai pengikutnya/pendukungnya karena dinilai dekat dengan rakyat.

Kedua, peran media. Terlepas dari kualitas individu yang dimiliki, peran media baik media massa maupun media sosial begitu signifikan dalam mengangkat citra KDM.

Tanpa peran media, apapun yang dilakukan KDM hanya akan menjadi konsumsi warga setepat dan pengaruhnya pun tidak seluas saat ini.

Jadi, karakter pribadi, gaya kepemimpinan dan peran media menjadi paket pelengkap dalam menggelembungkan nama KDM di tingkat nasional.

Dari sana faktor kedisukaan (likeability) terus menemukan momentum. Professor of psychology and neuroscience University of North Carolina at Chapel Hill, Mitch Prinstein menulis, apa yang membuat seseorang terkenal tak lain karena adanya faktor kedisukaan yang lahir dari cara dia membangun kedekatan dengan masyarakat. 

"When it comes to likeability, one of the biggest factors is someone that acts in prosocial ways."

*Apa yang Harus Dilakukan para Kepala Daerah?*

Tren kepopuleran KDM di satu sisi membuat namanya melambung tinggi dalam jagat pemberitaan nasional, di sisi lain menimbulkan "kekhawatiran" yang tidak tampak (invisible reaction) pada para kepala daerah lainnya.

Situasi ini meski tidak terlihat di publik, namun bisa dipahami secara imajinatif (sociological imagination).

Ini mudah dipahami karena naiknya popularitas KDM secara tidak langsung mengalihkan seluruh pasang mata publik (nasional) ke sosok KDM dan Jawa Barat.

Masyarakat secara tidak langsung menjadikan KDM sebagai idola baru yang dianggap paling representatif sebagai seorang pemimpin daerah.

Masyarakat pun tanpa sadar memuji "habis-habisan" program atau kebijakan populis yang dicanangkan KDM di Jawa Barat, ambil contoh program pemutihan pajak kendaraan, evaluasi izin tambang, larangan tour luar negeri hingga pungli.

Sederet kebijakan tersebut bahkan dianggap sebagai terobosan besar yang patut diadopsi di daerah masing-masing.

Parahnya, ada yang sampai membanding-bandingkan sosok KDM dengan Gubernur terkait yang dinilai tidak becus mengurus daerah.

Lucunya, ada yang sampai meminta agar dilakukan penukaran terhadap Gubernur atau kepala daerah dengan sosok KDM.

Jelas bahwa pandangan-pandangan di atas selain bias fakta alias tidak relevan, juga turut membentuk persepsi negatif terhadap kepala daerah tertentu.

Padahal, mereka tidak mengerti kondisi aktual yang terjadi di setiap daerah. Mereka lupa bahwa tiap daerah punya kompleksitas masalah yang berbeda-beda, sehingga butuh penanganan yang berbeda pula.

Seorang kepala daerah yang cakap dan berhasil di satu daerah, belum tentu bisa berhasil ketika memimpin daerah lain.

Sebab, masyarakat yang dihadapi pasti tidak sama, budaya, permasalahan kronis, potensi daerah hingga kondisi birokrasi yang ada memiliki dimensi persoalan yang berbeda-beda yang tidak bisa digeneralisir begitu saja.

Ambil contoh, Jokowi di saat memimpin Kota Solo, termasuk salah satu kepala daerah yang paling sukses menata wilayahnya.

Namun, ketika ia memimpin DKI Jakarta yang tidak hanya berbeda dari segi ukuran demografis, tantangan lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur hingga dinamika sosial yang kompleks membuatnya sedikit kewalahan, kalau bukan tidak seberhasil kala memimpin Solo.

Untuk itu, fenomena KDM ini semestinya menjadi satu refleksi bersama bahwa setiap pemimpin punya karakter dan caranya masing-masing dalam menjawab permasalahan yang ada di daerah.

Popularitas bukanlah sebuah parameter bahwa seseorang dianggap punya kualitas jauh di atas yang lain. Ini hanyalah tentang momentum dan cara seseorang menjadi dikenal luas, bukan tentang faktor seseorang lebih baik dari yang lain.

KDM hanyalah sosok kepala daerah yang ingin membangun Jabar dengan caranya. Ia termasuk salah satu putra dan pemimpin terbaik Jabar saat ini. Hanya saja di saat yang sama media secara solid menggelembungkan namanya.

Meski demikian, ini tidak berarti KDM adalah yang terhebat, sedangkan Gubernur atau kepala daerah yang lainnya tidak.

Ukuran tentang mana kepala daerah yang paling sukses dalam membangun daerahnya ditentukan dari seberapa efektif dan efisien anggaran yang digunakan untuk keperluan pembangunan dan pelayanan sosial.

Juga, seberapa kreatif mendorong akselerasi pembangunan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

Dan barometer ini belum bisa dinilai dari sekarang, menimbang para Gubernur, Bupati dan Wali Kota periode ini (2024-2029) baru saja bekerja dan bahkan belum genap setahun.

Sehingga masih terlalu dini untuk menyebut ada kepala daerah yang sukses dan yang lainnya gagal. Kini saatnya para pemimpin daerah membuktikan diri bahwa mereka tidak seburuk yang dipersepsikan orang lain, dan yang dianggap terbaik akan ada waktunya untuk dinilai secara objektif.

Ibarat perlombaan siapa paling cepat meletakkan susunan bola di dalam keranjang. Seseorang yang memulai memungut bola dari depan hingga bola paling belakang akan terlihat lebih cepat memasukkan ke dalam keranjang, ketimbang dia yang mencoba memungutnya dari belakang hingga ke depan.

Namun, esensi keberhasilan bukan terletak pada bagaimana publik menyaksikan perlombaan siapa paling terlihat tenar dan cepat di awal. 

Sebab, mereka yang tampak lamban di awal, adalah justru yang menang di akhir karena mampu menghemat tenaga, energi dan waktu yang ada dalam perlombaan maraton.

Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukan dari seberapa cepat dan populer di awal (perlombaan kinerja), melainkan dia yang mampu menuntaskan segala tugas dan tanggung jawabnya selama 5 tahun masa memimpin.

Jika ia berhasil memanfaatkan waktu menjabatnya dengan menunaikan seluruh kewajibannya dengan baik dan memuaskan maka ialah sang pemenang sesungguhnya. Bukan sebaliknya.

Penulis: Yakub F. Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia


Share:

Imajinari Hadirkan Film Tinggal Meninggal yang Menggugah dan Menghibur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Imajinari, rumah produksi yang dikenal sebagai wadah bagi ide-ide cemerlang dari sineas muda, kembali siap memanjakan penonton dengan karya terbarunya, film "Tinggal Meninggal". Film ini semakin menegaskan komitmen Imajinari dalam mendukung kreativitas para kreator muda yang berani tampil beda. Jelang penayangan di bioskop beberapa bulan mendatang, Imajinari merilis first look yang menampilkan para pemain film ini, termasuk Omara Esteghlal sebagai Gema, yang terlihat penuh tanda tanya di rumah duka, dan Jared Ali yang berperan sebagai Gema kecil dengan wajah jahilnya.

Film "Tinggal Meninggal" merupakan karya perdana Kristo Immanuel sebagai sutradara film panjang. Kristo, yang sebelumnya dikenal sebagai komedian dan kreator konten, mengungkapkan rasa syukurnya karena ide jail yang ia miliki akhirnya bisa terwujud berkat dukungan Imajinari. "Rasanya luar biasa bisa melihat ide yang tadinya cuma ada di kepala, akhirnya bisa ketemu penonton di bioskop nanti," ungkap Kristo, yang menulis skenario ini selama hampir 1,5 tahun dalam keterangan tertulis, Rabu (23/04/2025).

Dukungan dari dua nama besar di industri, Ernest Prakasa dan Dipa Andika sebagai produser, semakin memperkuat film ini. Ernest Prakasa menegaskan bahwa Imajinari memiliki visi kuat untuk menjadi wadah bagi sineas muda dalam menyalurkan kreativitas mereka. "Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan kreatif Kristo lewat film 'Tinggal Meninggal'," ujarnya.

Film ini bercerita tentang kematian, namun dengan pendekatan yang tidak biasa. Gema, seorang pemuda kesepian, justru menemukan kehangatan dari rekan-rekan kantornya setelah ayahnya meninggal. Namun, ketika perhatian itu perlahan memudar, Gema mulai mempertanyakan siapa yang harus meninggal berikutnya. Narasi yang absurd dan menggelitik ini diharapkan dapat menghibur sekaligus menggugah penonton.

Dibintangi oleh jajaran aktor dan aktris ternama seperti Nirina Zubir, Mawar De Jongh, dan Muhadkly Acho, film ini siap memberikan warna tersendiri dalam narasi yang relatable. Kehadiran mereka diharapkan dapat menarik perhatian penonton dan memberikan pengalaman menonton yang tak terlupakan.

Jangan lewatkan info update dan kejutan lainnya dengan mengikuti media sosial resmi @imajinari. Cerita ini bukan hanya tentang Gema, tetapi juga tentang kita semua. Dengan pendekatan yang unik dan segar, "Tinggal Meninggal" siap menjadi salah satu film yang dinanti-nanti tahun ini.

Editor: Arianto 

#FilmTinggalMeninggal 
#Imajinari 
#SineasMuda


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini