Pemerintah menegaskan komitmennya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pendekatan menyeluruh. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Budi Gunawan dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (2/8).
Presiden Prabowo menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku pembakaran, terutama korporasi pemegang izin lahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa lahan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Presiden memberikan arahan keras, tidak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujar Budi Gunawan. Sebaliknya, Prabowo mendukung penggunaan alat berat ramah lingkungan.
Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga seperti Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan BMKG, dibahas pula penyediaan teknologi alternatif untuk masyarakat dan perusahaan yang memerlukan pembukaan lahan.
Program bantuan tersebut meliputi penyediaan alat modern, pelatihan teknik land clearing berkelanjutan, serta pendampingan teknis di daerah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Menko Polkam mengapresiasi keberhasilan Desk Koordinasi Karhutla yang menurunkan drastis jumlah titik api tahun ini. Kolaborasi BNPB, TNI-Polri, BMKG, dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kunci sukses.
“Koordinasi dan respons cepat adalah faktor penting. Operasi pemadaman dilakukan melalui water bombing, modifikasi cuaca, dan pemantauan satelit,” jelasnya.
Pemerintah juga menargetkan tidak ada lagi protes dari negara tetangga akibat asap lintas batas. Komitmen ini menjadi bagian dari diplomasi lingkungan Indonesia di kawasan ASEAN.
Sistem peringatan dini BMKG dan koordinasi lintas daerah terus diperkuat. Langkah ini diharapkan menjadi model penanganan karhutla yang efisien dan ramah lingkungan di masa depan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar