Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan komitmen pemerintah memberantas penyelundupan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga secara berkelanjutan.
Ia menegaskan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan terus diperkuat untuk mengoordinasikan langkah bersama dalam menangani perdagangan ilegal yang merugikan negara.
“Desk ini akan saya dorong agar bekerja konsisten dalam menyatukan gerak kementerian dan lembaga dalam menindak berbagai bentuk penyelundupan,” tegas Budi Gunawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, kerja sama sektor maritim dan penegak hukum sangat penting menjaga kedaulatan laut yang kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan lintas negara.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menutup Operasi Terpadu Semester I-2025 dan meluncurkan Satgas Khusus Penyelundupan untuk pengawasan wilayah rawan.
Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea (Mei–Juli 2025) berhasil mengungkap 16 kasus penyelundupan mulai dari narkotika, timah ilegal, rokok, tekstil, hingga sembako.
Salah satu kasus besar yaitu penggagalan penyelundupan 2 ton sabu oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa yang berlayar dari perairan internasional.
Penindakan ini menyelamatkan negara dari potensi kerugian senilai Rp15 triliun dan mencegah dampak narkoba terhadap 51 juta jiwa masyarakat Indonesia.
Menko Polkam mengapresiasi keberhasilan operasi tersebut dan menilai ini sebagai bukti pengawasan maritim yang efektif dan strategis.
Ia menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi pelaku penyelundupan yang merusak ekonomi dan mengancam stabilitas keamanan nasional.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar