Astra dan Kemendag Luncurkan Program UMKM BISA Ekspor untuk Tembus Pasar Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Astra International Tbk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) resmi meluncurkan program Kick Off Astra Export Champion: UMKM “BISA” Ekspor di Jakarta, Minggu (19/5). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperluas akses mereka ke pasar ekspor global.

Program yang berlangsung selama enam bulan ini mencakup pelatihan ekspor, inkubasi bisnis, pendampingan business plan, business matching, serta pameran di Trade Expo Indonesia 2025. Tujuannya adalah membangun pola pikir wirausaha tangguh, kompetitif, dan siap bersaing secara internasional.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Astra. “Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sektor swasta dan pemerintah bekerja sama dalam mendorong kapasitas ekspor UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa program ini adalah kelanjutan komitmen Astra membangun ekosistem ekspor inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan Desa Sejahtera Astra dan Kampung Berseri Astra yang telah berlangsung sejak 2013.

Sampai saat ini, Astra telah membina 1.515 desa di 35 provinsi dan berhasil mengekspor produk unggulan desa senilai Rp349 miliar. Tak hanya itu, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra, pembinaan kepada 13.663 UMKM telah dilakukan dengan dampak penyerapan tenaga kerja hingga 75.451 orang.

Dalam kerja sama strategis ini, Astra dan Kemendag juga menggelar pelatihan ekspor, pelepasan ekspor dari desa binaan, serta partisipasi aktif di expo internasional seperti China-Asean Expo, Trade Expo Indonesia, hingga event global di Jerman, Turki, Singapura, dan Belanda.

Program UMKM “BISA” Ekspor bukan hanya memberikan bekal teknis, tetapi juga mendorong pelaku UMKM memahami standar kualitas internasional, legalitas, dan strategi pemasaran global. Ini menjadi solusi konkret dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia.

“Kami percaya bahwa pemberdayaan UMKM adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan. Astra siap menjadi jembatan bagi UMKM Indonesia menembus pasar ekspor,” kata Boy.

Langkah ini sekaligus menunjukkan peran sektor swasta dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, terutama dalam hal peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan.

Turut hadir dalam acara peluncuran ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI Fajarini Puntodewi, Staf Khusus Menteri Perdagangan Slamet Nur Achmad, dan Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Miftah Farid.

Semangat “UMKM BISA Ekspor” kini menjadi simbol optimisme baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tampil di pentas global, berkat kolaborasi kuat antara Astra dan Kementerian Perdagangan RI.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Gratis Ongkir Aman! Ini Aturan Baru Diskon Kurir dari Komdigi 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, yang kini menjadi sorotan publik, terutama pelaku industri logistik dan e-commerce.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek layanan pos, termasuk komunikasi tertulis, pengiriman paket, logistik, transaksi keuangan, dan keagenan pos. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 45, yang membatasi diskon ongkos kirim hanya selama tiga hari dalam satu bulan jika tarif di bawah biaya pokok layanan.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran publik soal keberlanjutan promo gratis ongkir yang selama ini menjadi daya tarik e-commerce.

Menanggapi hal itu, Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melarang gratis ongkir. "Yang diatur adalah diskon ongkir yang diberikan langsung oleh perusahaan kurir, bukan subsidi dari platform e-commerce," jelasnya.

Menurutnya, diskon yang dibatasi mencakup potongan terhadap biaya kirim murni, termasuk jasa kurir, transportasi, penyortiran, hingga layanan pendukung lainnya.

Sementara itu, PT Pos Indonesia menyambut positif peraturan ini. Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor logistik.

“Industri ini padat karya dan membutuhkan investasi besar, baik untuk infrastruktur fisik maupun digital. Kebijakan ini penting agar layanan bisa menjangkau hingga pelosok negeri,” ujarnya.

Faizal menambahkan, kehadiran Permenkomdigi ini juga sejalan dengan visi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat menumbuhkan industri pos dan logistik nasional yang lebih kuat dan mandiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tukin Pegawai Kemendes Naik 80 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal naik sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendes PDT. 

Hal ini disambut penuh syukur Mendes PDT Yandri Susanto untuk terus menambah motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja. Terlebih dari sekian banyak K/L yang mengajukan kenaikan tukin, hanya Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi yang mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk naik dari 70 menjadi 80 persen.

"Kami sangat bersyukur atas Perpres ini. Ini menandakan bahwa Kemendes PDT terus berpacu meningkatkan kinerja dan dinilai mampu melaksanakan nilai-nilai reformasi birokrasi," papar Mendes Yandri saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Meningkatnya angka tukin ini berdasarkan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDT baik yang sifatnya general maupun tematik. Antara lain yakni nilai-nilai integritas pegawai, implementasi pemerintahan berbasis digital, capaian kinerja program prioritas, Indeks Kinerja Utama (IKU), tindak lanjut hasil audit BPK, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Mendes Yandri berharap semangat pegawai terus meningkat berikut dengan angka tukin yang tidak berhenti di 80 persen namun bisa mencapai lebih tinggi lagi. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil dengan berbagai cara terbaik serta kolaborasi untuk mewujudkan Asta Cita sebagai upaya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

"Ini Bu Menteri, menjadi motivasi dalam bekerja untuk semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kami juga berharap angka ini bisa dipertahankan bahkan dinaikkan mencapai angka lebih tinggi lagi," tutur Mendes Yandri.

Selain KemenPAN-RB, naiknya tukin ini tidak lepas dari peran Kementerian Keuangan yang juga terlibat dalam proses pengajuannya. Rasa terima kasih pun disampaikan Mendes Yandri ke setiap pihak yang terlibat hingga Perpres ini terbit.

Dokumen Perpres No 41 Tahun 2025 ini diserahkan langsung MenPAN-RB Rini Widyantini kepada Mendes Yandri. Momen ini disaksikan Sekjen Taufik Madjid bersama Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT dan KemenPAN-RB. (Ar)

Read More

HUT ke-18 IKTS Pekanbaru Meriah, Warga Tionghoa Selatpanjang Bersatu dan Solid

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Ribuan orang memadati Hotel Furaya Pekanbaru dalam perayaan HUT ke-18 Ikatan Keluarga Tionghoa Selatpanjang dan Sekitarnya (IKTS), Minggu malam (18/5/2025). Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban, dihadiri tamu dari berbagai kota seperti Jakarta, Batam, Bangka, Selatpanjang, hingga Singapura.

Ketua Umum IKTS Pekanbaru, Tohan SE MH, menekankan pentingnya persatuan anggota IKTS untuk terus mengembangkan organisasi serta memperkuat peran sosialnya. “IKTS aktif dalam kegiatan sosial seperti pembagian sembako dan pemberian beasiswa bagi anggota,” ujarnya.

IKTS Pekanbaru kini menaungi lebih dari 1.600 kepala keluarga. Tohan mengajak seluruh warga Tionghoa asal Selatpanjang untuk bergabung, bersatu, dan berkontribusi dalam pembangunan organisasi.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT, Nata Hedy Nyo SE MH, menyebut sekitar 1.800 orang hadir dalam acara tersebut. “Perayaan ini menjadi momentum penting memperkuat tali persaudaraan,” katanya.

Acara dimeriahkan oleh pertunjukan seni, musik, dan hiburan dari warga Selatpanjang, termasuk artis dari Jakarta. Tidak ketinggalan, pemuda IKTS dan Wisdom Community ambil bagian sebagai panitia acara dan pengisi panggung.

Selain hiburan, perayaan ini juga menjadi ajang penguatan jaringan antarormas, tokoh agama, institusi pendidikan, serta mitra kesehatan dari dalam dan luar negeri. Menjelang akhir Mei, IKTS akan menggelar IKTS Badminton Cup 2025 pada 31 Mei–1 Juni mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TMMD ke-124: TNI dan Warga Dumai Gotong Royong Bangun Jalan Akses

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali tergambar jelas dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 0320/Dumai, Senin (19/5/2025). Salah satu kegiatan fisik utama adalah pengecoran di atas box culvert di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan akses jalan yang sudah lama dinanti warga.

Kegiatan dilakukan bersama oleh personel TNI dan masyarakat setempat. Mereka bahu-membahu mencurahkan tenaga demi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik. Antusiasme warga menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih sangat kuat.

Dandim 0320/Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, menegaskan bahwa TMMD adalah wujud nyata sinergi antara TNI dan rakyat. “Pengecoran ini penting untuk mempermudah mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

Warga menyambut kegiatan ini dengan penuh sukacita. Pak Sanusi, salah satu tokoh masyarakat, mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Kami merasa bangga bisa kerja bareng TNI. Jalan ini sudah kami nantikan lama,” katanya.

Selain proyek fisik, TMMD juga menggelar kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan pembinaan untuk memperkuat ketahanan wilayah serta mempererat kemanunggalan TNI-rakyat.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Waisak 2025 di Riau: Panitia Audiensi ke Danrem 031/WB Bahas Persiapan Acara

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Puncak perayaan Hari Trisuci Waisak 2025 akan digelar di Riau pada 31 Mei mendatang. Menyambut momen sakral tersebut, Panitia Waisak Bersama Umat Buddha Pekanbaru melakukan audiensi ke Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, hadir berbagai tokoh umat Buddha Riau, seperti Peng Suyoto (PSMTI), Ket Tjing (MAPANBUMI), Kurniadi (PERMABUDHI), dan Mariyana (WALUBI). Turut mendampingi Danrem, Kasiren Kolonel Kav Dedi Setiadi, Kasiops Kolonel Inf Winarno, serta Kapenrem Kapten Inf Rhadi Yanuar.

Danrem Sugiyono menyambut baik audiensi ini dan menegaskan pentingnya sinergi lintas agama dalam menjaga persatuan bangsa. Ia menilai kegiatan ini menjadi bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi semangat kebersamaan.

“Meskipun berbeda agama, kita tetap solid menjaga NKRI. Terima kasih atas kontribusi PSMTI dan Vihara Buddha Suci dalam membangun keharmonisan,” ujar Danrem.

Panitia menyampaikan bahwa perayaan Waisak tahun ini akan diisi dengan doa bersama, bakti sosial, dan kegiatan budaya, sebagai bentuk kontribusi umat Buddha untuk bangsa dan negara.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antarumat beragama, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya dalam membangun Riau sebagai provinsi yang rukun dan toleran.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lisa Mariana Gugat Ridwan Kamil Soal Hak Anak, Sidang Perdana Digelar

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Konflik panas antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil memasuki babak hukum baru. Model berusia 25 tahun itu resmi menggugat perdata Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung, dengan sidang perdana digelar hari ini, Senin (19/5/2025).

Sengketa ini bermula dari pengakuan Lisa bahwa anak yang dilahirkannya merupakan hasil hubungan terlarang dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tuduhan tersebut sempat dibantah tegas oleh pihak Ridwan, yang bahkan melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

Namun Lisa tidak gentar. Melalui kuasa hukumnya, Markus Nababan, ia mengajukan gugatan perdata yang disebut berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap hak anak.

“Aku sudah pelajari gugatan ini, dan siap untuk hadapi sidang. Dia harus datang,” kata Lisa saat ditemui media di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (13/05/2025).

Dalam undangan terbuka yang diunggah tim hukum Lisa di Instagram, disebutkan bahwa media cetak dan elektronik diundang untuk meliput langsung persidangan ini.

Lisa menegaskan bahwa proses hukum ini bukan untuk membahas asmara, tapi menuntut tanggung jawab terhadap anak yang ia klaim hasil dari hubungannya dengan Kang Emil.

Sidang perdana ini diprediksi menjadi sorotan publik nasional, mengingat Ridwan Kamil merupakan tokoh politik populer, dan Lisa aktif mengangkat isu ini di media sosial.

Akankah gugatan ini membuka babak baru dalam polemik Lisa vs Kang Emil? Masyarakat menunggu fakta-fakta hukum terungkap di pengadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI Jaga Kejaksaan, Mahfud MD: Bukan Obyek Vital, Ada Potensi Ketegangan Antar-Institusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti langkah TNI yang melakukan penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Menurutnya, tindakan itu tidak normal dan menjadi sinyal ketidakharmonisan antara TNI dan Polri.

Mahfud menjelaskan bahwa kejaksaan tidak termasuk dalam daftar obyek vital nasional sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 63 Tahun 2004. Karena itu, langkah TNI tersebut dinilai menyalahi aturan yang berlaku.

“Nah itu persoalannya. Kejaksaan bukan obyek vital nasional. Jadi, tidak ada dasar hukum bagi TNI menjaga kantor kejaksaan,” tegas Mahfud dalam acara ROSI Kompas TV, Jumat (16/5/2025).

Mahfud menegaskan bahwa pengamanan institusi kejaksaan oleh TNI hanya bisa dilakukan jika ada perubahan peraturan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Tanpa dasar tersebut, tindakan ini justru menimbulkan kegaduhan dan potensi konflik antar-lembaga penegak hukum.

Ia juga menyoroti keberadaan Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer) yang kerap dijadikan alasan atas keterlibatan TNI. “Jampidmil itu punya fungsi terbatas, dan tidak berarti seluruh kantor kejaksaan harus dijaga TNI,” ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa urusan pengadilan militer diatur terpisah, dengan institusi khusus seperti auditor militer dan pengadilan militer, bukan kejaksaan umum.

Pernyataan Mahfud MD menjadi peringatan serius akan pentingnya menjaga batas kewenangan antar-lembaga hukum, demi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Debt Collector Ditertibkan, Polres Jakarta Barat Pilih Mediasi dan Pendekatan Humanis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat menanggapi laporan dari warga berinisial HBA atas kedatangan sejumlah debt collector ke kediamannya di kawasan Kebon Jeruk, Sabtu (17/5/2025).

Kehadiran enam orang debt collector itu terkait masalah utang piutang, yang membuat HBA merasa terintimidasi dan tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut, personel Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung turun ke lokasi.

“Kami hadir sebagai penengah, memastikan tidak ada tindakan melawan hukum dalam proses penagihan. Situasi harus tetap aman dan kondusif,” tegas AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (18/5/2025).

Enam orang debt collector dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan mediasi bersama pelapor dan pemberi kuasa, Bapak MO. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Polisi juga memberikan pembinaan kepada para penagih utang agar dalam menjalankan tugasnya tetap mengutamakan pendekatan humanis, serta tidak melanggar hukum maupun hak asasi manusia.

AKBP Arfan menjelaskan, perkara utang piutang merupakan ranah perdata, bukan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa ketidakmampuan membayar utang tidak bisa dipidana.

Langkah cepat dan humanis ini membuktikan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Alumni Fakultas Kehutanan UGM Buka Suara: Ijazah Jokowi Asli dan Sah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat publik. Kasus ini turut menyeret mantan Menpora Roy Suryo dan podcaster Mikhael Sinaga yang telah diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya.

Roy Suryo mengaku dicecar 24 pertanyaan dalam pemeriksaan pada Rabu, 15 Mei 2025. "Klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar," ucapnya kepada wartawan.

Meski kembali viral, kasus ini sebenarnya sudah muncul sejak tiga tahun lalu. Pada 2022, sejumlah teman kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM) membantah keras tudingan tersebut. Salah satu rekan seangkatannya, Mustoha Iskandar, menegaskan keabsahan ijazah Jokowi.

“Mengenai rekan seangkatan kami, Ir. Joko Widodo, keabsahan ijazahnya sedang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ini ijazah kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah lain,” ujar Iskandar saat konferensi pers di Sleman, 21 Oktober 2022.

Ia menambahkan bahwa Jokowi adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan mengikuti proses perkuliahan seperti mahasiswa lainnya. Para alumni lainnya bahkan menunjukkan ijazah asli mereka sebagai bukti kelulusan bersama Jokowi.

Polemik ijazah ini menunjukkan pentingnya verifikasi fakta dan tidak mudah terpancing hoaks di era digital. Kesaksian teman seangkatan menjadi klarifikasi penting bagi publik yang membutuhkan informasi sahih dari sumber terpercaya.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Anindya Bakrie Copot Pengurus Kadin Cilegon Usai Viral Kasus Pemerasan Kontraktor

Duta Nusantara Merdeka | Cilegon 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Muhammad Salim resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan proyek senilai Rp5 triliun ke PT Chengda, kontraktor utama proyek PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Aksinya terungkap setelah video permintaan “jatah proyek” viral di media sosial.

Saat digiring ke Mapolda Banten pada Sabtu (17/5/2025), Salim tampak bungkam dan hanya mengacungkan jempol kepada awak media. Ia mengenakan baju tahanan bersama dua tersangka lainnya: Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Ismatullah dan Ketua HSNI Rufaji Jahuri.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan Polda Banten. “Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (18/5/2025).

Kadin Indonesia langsung mengambil tindakan internal tegas dengan menonaktifkan seluruh pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat dalam kasus ini. Anindya menegaskan bahwa organisasi tidak mentoleransi perilaku yang mencederai integritas dan nama baik dunia usaha.

“Kami menyesalkan insiden ini yang sudah menimbulkan kegaduhan publik dan merusak kepercayaan terhadap institusi Kadin,” tambahnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha agar menjunjung tinggi etika bisnis. Kadin Indonesia berkomitmen untuk terus membersihkan organisasi dari praktik menyimpang dan menjaga transparansi dunia usaha nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodim 0301 Pekanbaru Gelar Sertijab, Momentum Regenerasi Kepemimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, memimpin langsung upacara serah terima jabatan dan tradisi satuan Komando Distrik Militer (Kodim) 0301/Pekanbaru di Aula Makodim, Sabtu (17/5/2025). Jabatan diserahterimakan dari Kolonel Inf Sri Marantika Beruh, S.Sos., M.I.Pol kepada Letkol Inf Ikhsanudin, S.Sos., M.M.

Upacara berlangsung khidmat, disaksikan jajaran pejabat Korem, para Dandim, Kabalak, serta Ketua dan Pengurus Persit KCK. Dalam sambutannya, Brigjen Sugiyono menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Sri Marantika yang dinilai berhasil menjaga sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Beliau menunjukkan kepemimpinan solid dan penuh komitmen. Selamat bertugas di penugasan berikutnya di Sesko TNI,” ujar Danrem. Ia juga menyambut Letkol Ikhsanudin dengan optimisme. “Saya yakin, Dandim baru akan mampu membawa Kodim 0301 lebih maju dan responsif terhadap tantangan.”

Tradisi TNI AD, termasuk pedang pora, mengiringi pelepasan pejabat lama sebagai simbol penghargaan dan kehormatan. Dalam kesan dan pesannya, Kolonel Sri Marantika berterima kasih atas loyalitas dan kekompakan prajurit selama masa pengabdiannya. Sementara Letkol Ikhsanudin memperkenalkan diri dan memohon doa serta dukungan dari seluruh pihak.

Momentum ini menjadi bagian penting dalam regenerasi kepemimpinan TNI AD, menjaga kesinambungan tugas, serta memperkuat kebersamaan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah Pekanbaru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sinergi TNI dan Warga Bukit Kayu Kapur Wujudkan Lingkungan Pasar yang Bersih

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat kembali menggelora dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 0320/Dumai. Kegiatan ini menyasar pembersihan lingkungan Pasar Minggu di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, pada Minggu pagi (18/5/2025).

Puluhan warga setempat bersama personel Satgas TMMD bahu membahu membersihkan sampah, menata lapak pedagang, hingga memperbaiki saluran air. Komandan Kodim 0320/Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Pasar adalah pusat ekonomi rakyat. Ketika lingkungannya bersih dan sehat, maka aktivitas jual beli bisa lebih nyaman dan bebas penyakit,” ujarnya.

Antusiasme warga mendapat apresiasi dari Letkol Ronald. Warga datang dengan membawa alat kebersihan dan bekerja sama penuh semangat. Kolaborasi ini menjadi contoh kuat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Sementara itu, Lurah Bukit Kayu Kapur, Bapak Muazin, juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam program TMMD. Ia mengaku kondisi pasar sebelumnya kurang tertata dan penuh sampah.

“Kami sangat berterima kasih kepada TNI. Pasar kini bersih dan rapi. Warga merasa senang dan nyaman beraktivitas di sini,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan daya tarik pasar, serta memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MII Gandeng Lark Dorong Transformasi Digital Perusahaan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta – PT Mitra Integrasi Informatika (MII), anak usaha PT Metrodata Electronics Tbk, resmi menjalin kemitraan strategis dengan Lark, platform kolaborasi digital dari ByteDance. Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan hybrid maupun remote.

Lark dikenal sebagai superapp kolaborasi yang menyatukan berbagai fitur seperti chat, video call, cloud storage, kalender, dokumen, hingga manajemen tugas dalam satu platform terintegrasi. Dengan solusi ini, MII menargetkan perusahaan Indonesia dapat menyederhanakan alur kerja, mempercepat proses onboarding dan offboarding, serta menjaga keamanan data melalui sistem akses yang terkendali.

Presiden Direktur MII, Alexander Kuntoro, menyatakan bahwa kerja sama ini memperkuat posisi MII sebagai mitra terpercaya dalam inovasi digital. “Lark memungkinkan komunikasi bisnis menjadi lebih efisien dan terstruktur. Ini solusi nyata untuk dunia kerja masa depan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (16/05).

Dengan jangkauan global di lebih dari 150 negara, Lark telah terbukti efektif mendukung efisiensi kerja tim lintas lokasi dan waktu. Menurut Benjamin Zhou, Head of Commercial Lark APAC, kemitraan ini bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menuju ekosistem kolaboratif yang adaptif.

MII dan Lark percaya bahwa transformasi digital harus mudah diakses dan diterapkan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bersifat modular, scalable, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan sektor publik.

Kolaborasi ini membawa angin segar bagi perusahaan yang tengah beradaptasi dengan model kerja baru. Dengan dukungan teknologi terintegrasi, bisnis dapat bergerak lebih lincah, efisien, dan aman dalam menjawab tantangan digitalisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Buku Rieke Diah Pitaloka Bongkar Teror Kekuasaan dan Kekerasan Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kekerasan negara bukan hanya sejarah, tapi realitas yang terus mengintai kehidupan demokrasi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam peluncuran dan diskusi buku terbaru karya Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., berjudul “Propaganda dan Teror Kekuasaan: Kekerasan Negara Lahirkan Banalitas”, yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/5).

Buku ini merupakan pengembangan dari tesis doktoral Rieke yang ditulis pada 2004. Dalam paparannya, Rieke menekankan bahwa kekuasaan otoriter seringkali menyulap kekerasan menjadi hal biasa dalam masyarakat. “Negara hukum tidak boleh melahirkan kekerasan,” tegasnya.

Rieke mengupas bagaimana propaganda dan teror menjadi alat kekuasaan dalam menundukkan nalar kritis rakyat. Ia menyebut, ketika komunikasi politik digantikan oleh kekerasan, maka kekuasaan sejatinya telah kehilangan legitimasi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat pun kerap mengambil jalan kekerasan karena kehilangan kepercayaan terhadap negara.

Lebih dari sekadar kritik, buku ini menawarkan kerangka berpikir baru tentang relasi antara kekuasaan, hukum, dan hak asasi manusia. Menurut Rieke, kekuasaan negara seharusnya berfungsi untuk melindungi, bukan menindas.

Peluncuran buku ini turut dihadiri akademisi, aktivis HAM, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung hangat, menyoroti relevansi buku dalam konteks kekinian seperti konflik agraria, represi terhadap kebebasan sipil, dan pembiaran terhadap kekerasan aparat.

Buku ini menjadi pengingat bahwa kekerasan, jika dibenarkan atas nama hukum dan kekuasaan, hanya akan melahirkan masyarakat yang apatis dan permisif terhadap pelanggaran HAM. “Ketika kejahatan menjadi kebiasaan, maka banalitas kekuasaan telah tercipta,” tutup Rieke.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Viral Kadin Minta Proyek Rp5 Triliun, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Cilegon, Banten 

Kepolisian Daerah (Polda) Banten resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali. Ketiganya merupakan tokoh penting dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon dan organisasi masyarakat (ormas) lokal. Kasus ini mencuat ke permukaan usai video berdurasi tiga menit beredar luas dan viral di media sosial.

Ketiga tersangka tersebut adalah Muhammad Salim selaku Ketua Kadin Kota Cilegon, Ismatullah yang menjabat Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, serta Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon. Dalam video tersebut, mereka terlihat menuntut proyek senilai Rp5 triliun dari PT Chandra Asri tanpa proses lelang.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, serta setelah memeriksa 17 orang saksi, kami telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penghasutan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, Jumat (16/5/2025).

Dalam video yang viral, Ismatullah terlihat menggebrak meja sambil menuntut agar Kadin diberikan proyek bernilai triliunan rupiah. Rufaji bahkan mengancam akan menghentikan proyek jika kelompok nelayan tidak dilibatkan. Sementara Salim diduga mengajak dan menggerakkan massa untuk melakukan aksi mendesak proyek milik PT Chandra Asri Alkali dan PT China Chengda Engineering.

Menurut Dian, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu video rekaman kejadian, tangkapan layar ajakan aksi oleh Ketua Kadin, satu surat Kadin kepada PT Chengda, dua notulen pertemuan (8 dan 22 April), serta surat permintaan pekerjaan tahap kedua dari Kadin kepada PT Chengda.

“Ketiga tersangka kami sangkakan dengan pasal berlapis, yakni Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal terkait pemerasan,” tambah Dian.

Kasus ini menyoroti praktik penyalahgunaan wewenang dalam dunia usaha lokal yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Banten. PT Chandra Asri Alkali sendiri merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang tengah berjalan di Kota Cilegon, dan keterlibatan oknum dalam pemerasan dianggap mencoreng nama baik dunia industri.

Kadin Indonesia melalui pernyataan resminya menyebut bahwa tindakan Muhammad Salim dan dua rekannya tidak mencerminkan sikap resmi organisasi. Mereka menegaskan akan mendukung proses hukum dan mendorong penegakan etika organisasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemerintah daerah dan pihak keamanan diminta segera memperkuat regulasi partisipasi masyarakat dan organisasi lokal dalam proyek-proyek besar, agar tidak menjadi celah bagi praktik pemerasan, intimidasi, maupun penghasutan.

Praktik meminta proyek tanpa proses tender, terlebih dengan intimidasi dan ancaman, berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan investor. Banten sebagai kawasan industri strategis dinilai harus menjaga kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.

Kombes Pol Dian menegaskan bahwa pihaknya akan memproses kasus ini secara profesional dan terbuka. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atas nama aspirasi atau kepentingan kelompok tertentu.

“Investasi dan pembangunan harus didukung oleh kolaborasi sehat, bukan intimidasi. Kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” tutupnya.

Video viral ini menjadi peringatan bahwa transparansi, hukum, dan etika bisnis harus menjadi pilar utama dalam membangun daerah, khususnya di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek besar.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA RI Dorong Transparansi Lewat JDIH Terpadu, Literasi Hukum Publik Ditingkatkan

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Dalam rangka memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Mahkamah Agung RI melalui Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan kegiatan “Koordinasi Integrasi Putusan antara Direktori Putusan – JDIH MA – JDIH Nasional” pada 15–16 Mei 2025 di Bogor. Acara ini dihadiri 30 peserta dari Kepaniteraan MA, BPHN, dan internal MA.

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Humas MA, menegaskan pentingnya integrasi sebagai upaya strategis meningkatkan akses dan layanan publik terhadap informasi hukum. “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan BPHN pada 20 Februari 2025 dan menjadi langkah penting menuju keterbukaan informasi hukum yang terstandar,” tegas Sobandi.

Turut hadir Saefur Rochim, S.H., M.H., Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan JDIHN. Ia menyatakan, integrasi putusan dari Direktori Putusan ke JDIH MA dan JDIH Nasional sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperluas literasi hukum. “Dengan integrasi ini, publik bisa lebih mudah mendapatkan akses bahan hukum secara digital,” ujarnya.

Sementara itu, Irwan Rosady, S.H., M.H., Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan MA, mengungkapkan bahwa peringkat JDIH MA meningkat tajam dari posisi ketiga menjadi pertama nasional dalam dua tahun terakhir.

Agenda koordinasi ini mencakup integrasi salinan putusan penting, seperti Yurisprudensi, Landmark Decision, Garda Peradilan, Putusan Sorotan, dan Putusan HUM Kabul. Di tingkat satuan kerja, prioritas diberikan pada putusan sorotan dengan nilai kaidah hukum yang tinggi.

Langkah ini menjadi inovasi JDIH MA dalam menciptakan layanan hukum digital yang terbuka, lengkap, dan mudah diakses oleh publik. Sinergi pusat dan daerah melalui integrasi JDIH diyakini mampu memperkuat penyampaian informasi hukum yang lebih efektif dan efisien.

Editor: Arianto 

Read More

Live TikTok Berujung Maut: Valeria Marquez Jadi Korban Pembunuhan di Meksiko

Duta Nusantara Merdeka | Zapopan, Meksiko 

Insiden tragis menimpa Valeria Marquez, seorang content creator populer dan pemilik salon kecantikan Blossom The Beauty Lounge. Ia tewas ditembak saat sedang melakukan live TikTok di salonnya, Selasa (13/05/2025).

Dalam video yang kini viral, Valeria terlihat santai memeluk boneka pink sebelum suasana berubah mencekam. Seorang pria masuk ke salon dan menanyakan namanya, lalu melepaskan dua tembakan yang mengenai bagian perut dan dada Valeria.

“Dia datang,” ujar Valeria sesaat sebelum tragedi terjadi. Pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor dan kini masih diburu pihak berwenang.

Mirisnya, Valeria ternyata sempat memberi sinyal bahaya. Dalam live sebelumnya, ia bercerita soal seseorang yang mengirimkan hadiah mahal lewat temannya, Erika. Indikasi ini memperkuat dugaan adanya ancaman kekerasan berbasis gender terhadap dirinya.

Kepolisian Jalisco menyelidiki kasus ini sebagai femisida—pembunuhan perempuan karena kebencian atau kekerasan terhadap gender. Valeria menjadi korban femisida kedelapan di Jalisco hanya dalam bulan Mei 2025.

Tragedi ini mengguncang publik dan memicu seruan keadilan di media sosial. Banyak pihak menuntut keamanan perempuan serta regulasi lebih ketat terhadap kekerasan online dan nyata terhadap content creator perempuan.

Kematian Valeria Marquez menjadi pengingat pentingnya proteksi bagi publik figur digital, khususnya perempuan, dari potensi ancaman yang kini semakin nyata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bandara Jeddah Jadi Titik Pemisahan Jemaah Haji, Simak Langkah Antisipasinya

Duta Nusantara Merdeka | Jeddah 

Gelombang dua jemaah calon haji Indonesia mulai tiba di Bandara King Abdul Aziz International (KIAA) Jeddah pada Sabtu, 17 Mei 2025. Tidak seperti jemaah yang mendarat di Madinah, para jemaah di Jeddah langsung dipisahkan berdasarkan syarikah masing-masing—yakni perusahaan penyedia layanan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi.

Proses ini menimbulkan kemungkinan jemaah haji terpisah dari rombongan atau keluarga, meskipun berasal dari kelompok terbang (kloter) yang sama. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir, mengatakan pihaknya sedang melobi Kementerian Haji Arab Saudi untuk menyatukan kembali jemaah yang terpisah jika dimungkinkan.

“Tapi kalau tidak bisa, proses penggabungan akan dilakukan oleh Daker Makkah,” ujarnya, Jumat malam (16/5/2025). Untuk mencegah kebingungan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Indonesia telah diminta menyiapkan tanda khusus seperti label warna pada koper dan penanda di pakaian atau tangan.

Tahun ini, terdapat delapan syarikah yang melayani jemaah Indonesia: Al Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. Masing-masing akan menangani antara 11.000 hingga 36.000 jemaah.

Syarikah bertanggung jawab menyediakan layanan logistik, kesehatan, dan akomodasi selama ibadah haji. Dengan jumlah jemaah yang besar, sistem pemisahan ini menjadi solusi logistik terbaik—meski menimbulkan tantangan koordinasi.

Namun, dengan kolaborasi antara PPIH, Daker Bandara, dan Daker Makkah, jemaah tetap dapat menjalani proses ibadah haji secara tertib dan nyaman. Pemberian penanda visual menjadi kunci untuk mempermudah identifikasi dan penggabungan kembali.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TMMD ke-124 Gencarkan Penyuluhan Pertanian untuk Petani Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang dilaksanakan Kodim 0320 Dumai tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menyasar sektor strategis lain seperti pertanian. Salah satu kegiatan unggulan adalah penyuluhan pertanian yang digelar di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Sabtu (17/5/2025), dengan menghadirkan Tim Penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Dumai.

Dipimpin oleh tim yang mewakili Kepala DKPP Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut, M.Si, penyuluhan ini mendapat sambutan hangat dari puluhan petani setempat yang hadir dengan semangat untuk menambah wawasan dan keterampilan bertani.

Materi yang disampaikan mencakup teknik bercocok tanam modern, pemilihan bibit unggul, pemupukan efektif, serta pengendalian hama secara organik dan kimiawi. Tak kalah penting, petani juga dikenalkan pada teknologi pertanian sederhana yang mudah diterapkan di lahan mereka.

“Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan produktivitas petani. Kami juga siap mendampingi secara teknis setelah kegiatan TMMD berakhir,” ujar perwakilan DKPP. Tim penyuluh juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pertanian agar petani tidak hanya produktif sesaat, tetapi juga berdaya saing jangka panjang.

Pemerintah daerah dan TNI melalui Kodim 0320 Dumai pun berkomitmen mendukung penuh pelatihan ini sebagai bagian dari transformasi pertanian di tingkat desa. Dengan sinergi antarpihak, penyuluhan ini diharapkan menjadi model kolaborasi pembangunan berbasis masyarakat.

Seorang petani, warga Bukit Kayu Kapur, mengaku sangat terbantu. “Ilmu yang kami terima sangat berguna. Kami siap mencoba teknik baru agar hasil panen meningkat dan hidup kami lebih sejahtera,” tuturnya.

Melalui pendekatan edukatif ini, TMMD ke-124 tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga memberdayakan petani sebagai penggerak ketahanan pangan lokal. Inilah bentuk nyata TNI manunggal bersama rakyat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More