Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Dialog Dengan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, Djarot Sarankan Kampanye Bermartabat


DNM.com (Tapanuli Utara)
Calon Gubernur Sumatera Utara 2018 Djarot Saiful Hidayat disela kunjungannya di Tapanuli Utara, melakukan dialog dengan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) bertempat di Hotel Hineni, Tarutung.

Acara yang dimulai sejak pukul 07.30 ini berlangsung cair dan penuh keakraban, terkadang diselingi oleh canda gurau sehingga membuat suasana pertemuan menjadi penuh warna.

Sebelumnya Djarot juga hadir dalam acara penyerahan bantuan KAPT terhadap petani dan penenun wilayah Tapanuli Utara terutama di Tarutung. Pada acara tersebut Djarot bersama Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dan KAPT menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta bahan-bahan untuk menenun.

Djarot menyampaikan rasa antusiasnya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KAPT dengan memberikan bantuan alsinta (alat dan mesin pertanian) yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tarutung. Apalagi Tarutung juga ditargetkan sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional.

Terkait pelaksanaan Pilkada Sumut dan Pilgub Sumut, Djarot pun memberi masukan untuk mengedepankan kampanye yang bermartabat, yakni yang sehat dan jujur serta menjaga keharmonisan dalam keragaman budaya masyarakat Sumut. Dengan tegas Djarot menyampaikan agar tidak terprovokasi kampanye negatif yang dilancarkan oleh pihak lain yang dapat menggangu jalannya pelaksanaan pilkada nanti. **(Red-04)
Share:

Bawaslu Sumut Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA




DNM.com (Medan)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018 Mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso Medan.

Deklarasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan di Delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Ketua Bawaslu SUmut Syafrida R Rasahan mengatakan tujuan deklarasi ini diadakan selain merupakan Program Bawaslu Nasional, Deklarasi ini juga untuk mewujudkan Pilkada yang Berintegritas tanpa adanya Politik Uang dan Politisasi SARA.

"Politik Uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Mencederai Integritas Penyelenggaraan Pilkada, dan Politisasi SARA akan membuat Masyarakat terkotak-kotak, jadi harus kita lawan bersama" ungkap Syafrida.

Kegiatan Deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Sumut H.T. Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen. Pol. Paulus Waterpauw, Calon Wakil Gubernur Sumut Nomor Urut 1 dan 2, Musa Rajeck Shah dan Sihar Sitorus, serta Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Elemen Pemuda dan Masyarakat. **(YES)
Share:

KORSA Sesalkan Import Beras Pemerintah

Amirullah Hidayat, M.Ikom.


DNM.com (Jakarta)

Mantan Relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Komunitas Relawan Sadar (KORSA) sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang telah melakukan impor beras. Dan saat ini telah berlabuh beberapa pelabuhan sebesar 57.000 ton, tindakan ini sama saja melakukan pembunuhan secara tidak langsung kepada petani.

“Sungguh kami tidak menyangka Pemerintahan Jokowi hari ini dengan mudahnya melakukan impor beras tanpa memikirkan nasib petani. Padahal saat ini sedang musim panen, seharusnya petani menikmati hasil jerih payahnya. Sehingga mengakibatkan keresahan masif di kalangan petani dan pedagang lokal,” kata Amirullah Hidayat, Kordinator KORSA, kepada dutanusantaramerdeka.com

Menurutnya, karena bagaimanapun petani ini adalah rakyat kecil yang hidup di pedesaan, mereka juga perlu memenuhi kebutuhan hidupnya, kalau seperti ini kebijakan Pemerintah maka petani jangankan untuk biaya pendidikan anak anaknya, untuk makan saja susah. Dengan kata lain Pemerintah secara tidak langsung telah melakukan penzholiman kepada petani.

“Kami melihat tindakan ini adalah bukti nyata pengkhianatan terhadap Nawacita yang selama ini telah menjadi janji dan jargon-jargon Pemerintahan Jokowi. Maka kami menilai dengan impor beras dilakukan membuktikan bahwa Pemerintahan hari ini tidak ada berpihak kepada kaum miskin terutama petani,” tegas Tokoh Muda Muhammadiyah ini.

Karena tindakan dan kebijakan, lanjut ia, yang dilakukan selama ini oleh Pemerintahan Jokowi sehingga KORSA mengambil sikap untuk keluar dari barisan pendukung Jokowi.

“Sebab kami tidak tahan melihat kebijakan-kebijakan yang di buat selalu berpihak kepada pemodal dan asing. Tidak ada yang berpihak kepada rakyat kecil seperti petani,” jelas Amirullah.

“Maka kami para mantan Relawan Jokowi yang tergabung dalam KORSA, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia terutama kaum miskin baik di kita maupun desa, serta para generasi muda yang disebut generasi mileneal untuk tidak lagi memilih Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 yang akan datang.

Karena Pemerintahan seperti ini tidak bisa terus dilanjutkan, sebab akan membuat rakyat miskin makin miskin secara langsung maupun tidak langsung,” pungkasnya dengan geram. **(Red-03)
Share:

KPU Sumut Undi Nomor Urut Pasangan Calon untuk Pilkada Sumut



DNM.com (Medan)
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengundian nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018 - 2023 yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.

Setelah sehari sebelumnya KPU Sumut juga telah menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Lolos dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Sumut di Hotel Mecure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan dengan menetapkan pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah dan Pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 - 2023.


Selanjutnya KPU Sumut Mengundi Nomor urut Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur dalam Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon di Hotel Mercure Medan, KPU Sumut memberi kesempatan kepada masing-masing calon Wakil Gubernur Musa Rajeck Shah dan Sihar Sitorus untuk mengambil Nomor Pengundian (Giliran), Musa Rajeck Shah mendapat nomor satu dan Sihar Storus nomor dua.

Selanjutnya Pasangan Calon Gubernur Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah mendapatkan kesempatan pertama untuk Mengambil Nomor Calon dan Disusul oleh Pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus. Kedua Pasangan Calon akhirnya membuka secara bersama-sama Nomor Urut yang telah diambil dan KPU Sumut Menetapkan Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah dengan Nomor Urut Satu, sedangkan Pasangan Calon Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus mendapatkan Nomor Urut Dua.**(EPR)


Share:

KPU Sumut Tetapkan Dua Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur Sumut 2018 - 2023


DNM.com (Medan)
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara akhirnya menetapkan dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 - 2023 yang lolos dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan di Hotel Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Kedua pasangan tersebut yakni pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah yang didukung oleh Partai Gerindra (13 Kursi), PKS (9 Kursi) PAN (6 Kursi), Golkar (17 Kursi), Nasdem (5 Kursi) Partai Hanura (10 Kursi) dengan jumlah total 60 Kursi.

Selanjutnya Pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan (16 Kursi), dan PPP (4 Kursi) dengan Total perolehan 20 Kursi. 


Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara itu tertuang dalam Surat Keputusan dengan Nomor : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi  Sumut Mulia Banurea.

Sedangkan pasangan Jopinus Ramli Saragih - Ance Selian yang didukung oleh Partai Demokrat (14 Kursi) PKPI (3 Kursi) dan PKPI (3 Kursi) dengan perolehan total 20 Kursi dinyatakan tidak lolos dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terkait ijazah JR Saragih yang tidak lolos verifikasi oleh KPU Sumut.



KPU menyatakan bahwa pasangan JR Saragih dan Ance Selian tidak lolos karena berkas persyaratan JR Saragih sebagai bakal calon gubernur Sumut tidak memenuhi syarat.

"Sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 pada poin empat menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih," ujar Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga. **(SAN)

Share:

JR Saragih - Ance Gagal Bertarung di Pilkada Sumut 2018


DNM.com (Medan)
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih - Ance Selian (JR - Ance) dipastikan tidak ikut bertarung dalam bursa Pilkada Sumatera Utara 2018 mendatang.

JR Saragih-Ance Selian didukung oleh koalisi tiga partai yaitu Partai Demokrat (14 kursi di DPRD), PKB (3 kursi), dan PKPI (3 kursi), Pasangan JR Saragih - Ance Selian dinyatakan gugur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terkait Ijazah JR Saragih yang tidak lengkap.

Keputusan tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan calin Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018 - 2023 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Berdasarkan info yang dihimpun dutanusantaramerdeka.com Ijazah JR Saragih yang dilegalisir terindikasi terjadi kesalahan, sebab ijazah yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran yang diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara.

 "Sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 pada poin empat menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih," ungkap Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga.

Dalam penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tersebut, hanya pasangan JR Saragih - Ance Selian yang hadir dalam Rapat Terbuka KPU Sumut ini, sedangkan Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah dan Pasangan Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus tidak hadir dan diwakilkan oleh Team Pemenangan dari Kedua Pasangan tersebut. **(EPR)
Share:

Bawaslu Akan Diskualifikasi dan Pidana 5 Tahun Penjara Bagi Pelaku Money Politic


DNM.com (Jakarta)
Politik uang atau money politic dalam Pilkada Serentak 2018 nanti diharapkan tidak akan terjadi, sebab jika hal tersebut muncul dalam pelaksanaan pilkada, ada sanksi hukum yang berat menanti bagi para pelaku tindakan tersebut.

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, menjelaskan bahwa orang yang terlibat politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

“Sanksi pidana bisa penjara jika terbukti. Karena di Undang-Undang Nomor 10 (UU 10/2016), tegas aturannya bahwa pemberi dan penerima sama-sama bisa dihukum. Ancaman pidana sampai lima tahun,” jelas Abhan.

Dengan tegas Abhan mengatakan imbauan tersebut akn benar-benar diterapkan, untuk itu ia berharap para kontestan pilkada dan partai pengusung agar benar-benar menaati aturan tersebut dan tidak melakukan politik uang.

“Maka harapan kami deklarasi ini tidak sekadar statement formal, tapi harus ditaati oleh seluruh peserta pilkada, para calon dan partai politik yang mengusungnya juga harus mendorong,” ujar Abhan.

Abhan menambahkan selain sanksi pidana, ada sansi lainnya yang tidak kalah beratnya yakni ancaman diskualifikasi dari kontestasi jika politik uang yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Sanksi tegasnya politik uang itu sampai pada diskualifikasi kalau sampai terjadi TSM,” pungkas Abhan. **(Red-02)

Share:

Presiden Jokowi Apresiasi Komitmen Pemuka Agama Perkokoh Kerukunan Bangsa

  1. Foto : Istimewa

DNM.com (Bogor)
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat para pemuka agama di seluruh Tanah Air dalam membantu pemerintah menjaga serta memperkokoh kerukunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat bersilaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, Sabtu (10/02) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Din Syamsuddin, kepada seluruh pemuka agama, peserta musyawarah atas komitmennya untuk memperkuat kerukunan bangsa, serta atas komitmennya memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden.

Komitmen kuat dan peran penting para pemuka agama tersebut, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan.

“Indonesia contoh masyarakat muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhineka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Presiden Jokowi mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun sinergi yang kuat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang kokoh, toleran, dan saling pengertian.

“Tetapi juga saling kerja sama, saling bersinergi menjaga pendidikan, menjaga sikap umat masing- masing. Bekerja sama mengembangkan pendidikan yang terbuka, meningkatkan pengertian antar agama, antar etnis, dan antar status sosial,” kata Presiden.

Peran dan kontribusi Indonesia juga dinantikan oleh negara-negara lain dalam rangka menyelesaikan konflik kemanusiaan serta mewujudkan perdamaian dunia, Hal tersebut penting dilakukan mengingat perdamaian merupakan fondasi berharga dalam kehidupan bernegara dan memenangkan persaingan dengan negara lain. Sehingga masyarakat harus terus dibimbing dan diingatkan tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan, dan persatuan.

“Para pemuka agama, visi kita memperkokoh Pancasila dan NKRI tapi kita juga ikut menjaga ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian saudara kita baik di Afghanistan, Rakhine State, dan belahan dunia lain,” ucap Presiden

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. **(Red-01)
Share:

Rumah Juang Gelar Jalan Sehat Bersama Eramas


DNM.com (Medan)
Rumah Juang Sumut mengadakan Jalan Sehat bersama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (Eramas) yang akan dilaksanakan di Stadion Teladan Medan, Minggu 11 Februari 2018.

Selain Jalan Sehat nantinya kegiatan ini juga akan di isi oleh Senam Sehat yang dipusatkan di Stadion Teladan pada pukul 06.00 Wib.

Ketua Rumah Juang Sumatera Utara Ihwan Ritonga mengungkapkan bahwa kegiatan Jalan dan Senam Sehat ini digelar secara gratis untuk warga Medan dan Sekitarnya. Panitia telah menyiapkan berbagai hadiah menarik seperti sepeda motor, mesin cuci, televisi dan puluhan hadiah lainnya, ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan tersebut mengajak warga untuk mengikuti kegiatan ini, selain gratis dan berhadiah, masyarakat juga akan merasakan pola hidup sehat, karena olahraga ini bermanfaat dan buat sehat, ujarnya kepada wartawan.

Lebih Lanjut Ihwan mengatakan nantinya para peserta Jalan Sehat akan mengitari rute yang dimulai dari Stadion Teladan menuju Jalan Gedung Arca lalu melewati Jalan HM Joni dan Kembali ke Stadion Teladan. Ucapnya.

Ketua Panitia Jalan Sehat Rumah Juang Sumut, Hidayat Tanjung didampingi Sekretaris Rahmad Dian mengatakan setelah mengikuti Jalan Sehat peserta nantinya akan mengikuti Senam Sehat di stadion teladan.

Acara tersebut nantinya juga akan dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi - Musa Raje shah. **(HMW)
Share:

Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dukung Kejaksaan Tegakan Supremasi Hukum


DNM.com (Medan)
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan laksanakan Kantin Ilmiah (Kajian Rutin Ilmiah) dengan thema: Komitmen Penegakan Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Kota Medan.
Hadir sebagai narasumber diantaranya yaitu; Erman Syafrudianto SH, Kasi Intelegen Kejari Medan, M. Basir Hasibuan MPd, Aktivis Madrasah Anti Korupsi dan Ibrahim Nainggolan SH, Ketua Majelis Hukum dan Ham PDM Kota Medan.

Kegiatan Kantin Ilmiah kali ini di adakan pada hari Jum'at 9 Februari 2018 mulai pukul 14.00 sampai selesai, bertempat di Aula Masjid Taqwa lantai 1 PCM Kampung Dadap Jalan Mustafa Medan.

Eka Putra Z, Ketua PDPM Medan di dampingi Datuk Imam Marzuki Sekretaris menyebutkan bahwa acara ini sangat penting selain sebagai sarana silaturahim, juga dapat membangun sinergisitas antar lembaga khususnya yang berkaitannya dengan upaya untuk mendorong penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Kota Medan.


Harapan kita, dalam menyelesaiakan persoalan hukum pihak kejaksaan tidak tebang pilih dan tidak ada lagi kedepan kasus-kasus hukum yang mangkrak di kejaksaan negeri Medan termasuk kasus korupsi, sehingga rasa keadilan yabg sesungguhnya dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarkat tanpa melihat status sosial dan lain sebagainya.



Dalam Kesempatan itu, Erman Syafridianto mewakili Kejari Medan menyebutkan bahwa Kejaksaan negeri medan sejak kemarin hingga hari ini mengatakan mereka sangat berkomitmen dalam hal penuntutan, bukan hanya soal pemberantasan korupsi saja, tetapi juga terhadap kasus-kasus pidana umum lainnya seperti Narkoba dan lain sebagainya. Hanya saja menurutnya fungsi utama kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan.

Basir Hasibuan, menyebutkan bahwa fungsi kejaksaan harus ditingkatkan, utamanya  fungsi pencegahan perencanaan, pelaksanaan anggaran pemerintah.

Ibrahim Nainggolan, menyebutkan bahwa jika saja kinerja kejaksaan lebih dimantapkan tentunya persoalan korupsi dapat ditekan, boleh jadi kedepan kepercayaan publik semakin baik kepada Kejaksaan dan boleh jadi kedepan KPK di perlukan lagi, karena pada dasarnya KPK itu lembaga yang bersifat Adhock tuturnya **(Rel-39)
Share:

Pemkab Humbahas Merekrut 400 Calon PNS



DNM.com (Humbahas)
Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) akan mengusulkan/ merekrut 400 calon pengawai negeri sipil (CPNS) untuk jabatan fungsional dan struktural ke Kementerian PAN-RB.

Hal senada dikatakan oleh Kabid Pembinaan Karier dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Humbahas, Rijal Simamora di ruang kerjanya, di Dolok Sanggul, Jumat (9/2/). Kita sudah mengusulkan data usulan tersebut untuk penerimaan CPNS dan selanjutnya pihak pusat yang akan menentukan, kita menunggu hasilnya di bulan Maret 2018,”  Rijal juga  menjelaskan, dalam perekrutan tersebut , pemerintah menerapkan sistem “zero growth”. Artinya, jumlah CPNS yang direkrut sesuai dengan jumlah PNS yang akan pensiun.

”Ini diterapkan sesuai hasil analisa dan beban kerja (ABK) dan serta melihat besaran anggaran belanja pegawai yang tidak melebihi dari angka 50%.  APBD Humbahas masih di bawah angka 50%. Kita berharap agar diberikan lebih banyak jumlah CPNS, sesuai dengan kebutuhan daerah kita saat ini,” sebutnya.

Untuk rasio kebutuhan dan belanja pegawai setelah dilakukan pemetaan jabatan, Pemkab Humbahas masih menitikberatkan kepada kebutuhan jurusan fungsional dan penyuluh pertanian.

”Kita tinggal menunggu hasil validasi berapa lowongan penerimaan CPNS yang akan disetujui, dan diketahui paling lambat Maret 2018. Sembari menunggu, kepada yang berminat supaya mempersiapkan diri untuk tes melalui simulasi CAT dan latihan soal,” katanya. **(B. Nababan)
Share:

Dorong Penegakan Supremasi Hukum, Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Gelar Kajian Ilmiah



DNM.com (Medan)
Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan akan laksanakan Kantin Ilmiah (Kajian Rutin Ilmiah) dengan thema: Komitmen Penegakan Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Kota Medan.

Tampil Sebagai narasumber direncanakan yaitu; Erman Syafrudianto, SH Kasi Intelegen Kejari Medan, M. Basir Hasibuan, MPd Aktivis Madrasah Anti Korupsi dan Ibrahim Nainggolan, SH Ketua Majelis Hukum dan Ham PDM Kota Medan.

Sesuai rencana, kegiatan ini akan di adakan pada hari Jum'at 9 Februari 2018 mulai pukul 14.00 sampai selesai, bertempat di Aula Masjid Taqwa lantai 1 PCM Kampung Dadap Jalan Mustafa Medan.

Ketua PDPM Kota Medan Eka Putra Zakran, SH di dampingi Datuk Imam Marzuki Sekretaris menyebutkan bahwa acara ini sangat penting selain sebagai sarana silaturahim, juga dapat membangun sinergis antar lembaga kaitannya dalam hal upaya mendorong penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi khususnya di Kota Medan.

Harapan kita, dalam menyelesaiakan persoalan hukum pihak kejaksaan tidak tebang pilih dan tidak ada lagi kedepan kasus-kasus hukum yang magkrak di kejaksaan negeri Medan, sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa melihat status sosial dan lain sebagainya. **(Rel-38)
Share:

Kades Pollung Humbahas Laksanakan Musrembang Desa Tahun 2018


DNM.com (Pollung)
Kepala Desa Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Trossky Banjarnahor membuka Musrenbang Desa Tahun 2018, yang diadakan di Aula Gereja HKBP Pargodungan Pollung, pukul 9.30 wib. Hadir pada saat itu Dinas BAPPEDA, Camat, Perangkat Desa, Masyarakat, Lansia, unsur Pendidikan, Kesehatan Kecamatan Pollung.

Acara tersebut disambut baik dan diapresiasi oleh masyarakat desa yang ada,  demi untuk memajukan desa yang ada sesuai dengan visi dan misi desa tersebut melalui program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam sambutannya Kepdes Pollung T. Banjarnahor menyampaikan arahan agar musrembang kali ini, masyarakat dapat memperhatikan dan mengkondusifkan acara ini dengan sebaik baiknya demi untuk keperluan kita bersama.

Sedangkan mantan Camat Pollung Hanaya berpesan agar memprioritaskan pembangunan kabupaten baik dari sektor sektor yang ada , "karna APBD kabupaten Humbahas sangat terbatas, untuk itulah saya mengharapkan agar dana desa yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, demi untuk kemajuan desa ini , dan manfaatnya dapat kita nikmati bersama-sama, untuk itulah jika ada usulan dari setiap desa agar di Entri pada ex planning kabupaten Humbahas", ungkapnya .

Dinas BAPPEDA melalui perwakilannya, Silaban berpesan agar seluruh masyarakat desa berperan aktif dalam membangun mutu pembangunan kabupaten Humbahas dan disarankan agar masyarakat juga turut memantau sebagai control sosial dalam  kegiatan kegiatan desa, terlebih lebih menyangkut dana desa yang dikeluarkan oleh kepala desa yang ada, karena Mentri Keuangan berpesan Dana Desa yang diberikan bukan untuk  kepala desanya melainkan untuk  warga desa melalui infrastruktur pembangunan yang ada, ujar Silaban dalam akhir sambutannya.



Dalam akhir sambutan, kembali kepala desa memberikan arahan saran dan pendapat masyarakat melalui :
Juru bicara dari Dusun I ( Lamsiar Banjarnahor)
1. Pengaspalan dari Dolok Nabolon 1000 x 300m dan Drainase Jalan
2. Pemagaran lokasi sekolah SMPN       1 Pollung.

Dari Dusun II Hotbel Banjarnahor berkomentar perihal Penyambungan pipa air bersih kesetiap tiap desa , Dusun III , Pengaspalan dari Gereja GKPI menuju Desa Pardomuan sepanjang 1500m x 3m  dan pengaspalan dari Sosor Nagugun menuju Desa Pardomuan Siharbangan sampai Jalan Simarsik sekitar 700 x 3m.

Dari Pendidikan dan Paud memberikan pesan , untuk SDN 173410 , 173485 agar memperhatikan pemasokan air bersih dan pemagaran sekolah tersebut serta pemerataan lapangan bermain . Sedangkan dari PAUD berpesan, agar memperhatikan fasilitas gedung sekolah dan memperhatikan gaji guru guru PAUD  yang maksimal menerimah upah /bulannya Rp. 300 ribu .

Sedangkan dari sektor pertanian / peternakan meminta agar pembuatan irigasi dari desa Hutajulu / Parmiakan Aek Raja tembus kedesa Pollung, pemberian bibit ternak dan ikan serta pembangunan rumah kompos.

Dari sektor Pertanian juga menghimbau pemberian bibit kentang dan kopi serta memberikan satu buah traktor untuk desa Pollung. Dalam akhir acara kepala desa berpesan  “Kami menyadari masih banyak masalah dan tantangan, bisa juga banyak potensi dan kesempatan. Oleh karena itu, lewat musrenbang ini, kita harap bisa memulai langkah menuju pencapaian visi dan misi yang sudah sama-sama kita sepakati,”

“Kami ingin terlibat dalam proses pembangunan  bukan semata-mata sebagai penduduk dan customer. Tapi juga sebagai partisipan dan partner. Karena itu, kami berharap dalam proses musrenbang ini kemitraan dapat diwujudkan,” imbuhnya. 

Kepdes juga berharap musrenbang yang digelar hari ini dapat menghasilkan rumusan kegiatan dan strategi yang berorientasi pada keadilan dan keberpihakan. Hal ini demi mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah tertuang di RPJMD itu.

Untuk mencapai misi tersebut, melalui musrenbang pagi ini, kita dapat merumuskan kegiatan strategi yang berorientasi pada keadilan untuk keberpihakan serta memberikan yang cukup bagi warga. **(B Nababan)
Share:

KSAD Tegaskan Komitmen Netralitas TNI pada Pilkada 2018


DNM.com (Jakarta)
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. Hal ini dikatakan Mulyono pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD tahun 2018 yang berlangsung di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2018).
Mulyono mengatakan adapun Rapim tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rapim TNI beberapa waktu lalu.

“Tentunya dalam rapim ini kita mengacu pada kebijakan-kebijakan, pentunjuk-petunjuk serta arahan yang sudah disampaikan pada saat rapim TNI. Kali ini kita padukan dengan apa tindak lanjut Angkatan Darat (TNI AD), kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Angkatan Darat,” ucap Mulyono

Selain itu Mulyono juga menjelaskan selain membahas soal kesiapan TNI AD dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, dalam Rapim TNI AD dia juga mengingatkan soal netralitas TNI. Menurut dia, netralitas TNI sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Netralitas TNI sesuai arahan Panglima TNI itu sudah harga mati tidak boleh ditawar. Terkait dengan netralitas, itu sudah komitmen kita dan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dulu sudah pernah terjadi dan sekarang tidak akan mungkin dulu yang pernah kita rasakan bagaimana pahitnya pilkada dan sebagainya dan itu tentunya menjadi pengalaman dan tidak boleh terjadi,” tegas Mulyono.

Mulyono mengatakan terkait netralitas, Panglima TNI pun telah berulangkali menekankan ini dalam berbagai kesempatan. Untuk itu Masyarakat tak perlu khawatir atau meragukan netralitas TNI.

“Yakinlah masyarakat tidak usah khawatir terlepas ada calon mantan 2 purnawirawan dan sebagainya, itu semuanya sesuai prosedur dan semua sudah ada aturannya. Jadi tidak usah dikhawatirkan, kalau nanti calonnya dari AD di situ AD nanti akan memilih semua, itu bukan jaminan. Tapi itu kan pilihan masing masing, semua punya hak untuk memilih siapapun,” sambungnya.

Mulyono juga mengungkapkan TNI juga sudah menyiapkan unsur-unsur intelijen untuk melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan TNI netral dan tidak terlibat dukung mendukung dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. “Saya jamin prajurit saya yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan satu kontestan, dari TNI itu tidak ada,” tegasnya.

Terkait masalah pengamanan Pilkada 2018, Mulyono mengatakan TNI AD akan membantu pihak kepolisian dalam mengantisipasi ancaman kerusuhan saat pilkada berlangsung. “Salah satu tugasnya adalah membantu kepolisian dalam memelihara keamanan dan stabilitas ketertiban masyarakat, ancaman atau potensi yang terjadi pada saat pilkada adalah kerusuhan masyarakat,” tutur Mulyono.

Lebih lanjut Mulyono menuturkan TNI akan berada di bawah koordinasi kepolisian dalam pengamanan Pilkada 2018. Nantinya jumlah personel TNI yang dikerahkan tergantung pada kebutuhan pihak kepolisian. “Dalam peran TNI untuk pilkada ini adalah membantu kepolisian. Saya di bawah kordinasi kepolisian. Seberapa kekuatan yang dikerahkan itu tentunya berdasarkan permintaan kepolisian, dan tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda itu kesiapan dan peran kita untuk pilkada,” tandas Mulyono. **(Rel-FN)
Share:

Indonesia - Uni Eropa Sepakat Perangi Berita Hoax dan Ujaran Kebencian


DNM.com (Jakarta)
Duta Besar yang juga Ketua Delegasi Uni Eropa David Daly bersama Dicky Komar selaku Ketua Delegasi Indonesia melakukan penguatan kerjasama dan bertukar informasi untuk memerangi berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian dalam Dialog HAM RI - Uni Eropa Ke-7.

Kedua belah pihak berpandangan bahwa bentuk kejahatan tersebut mengancam kemajuan dan perlindungan HAM, namun dalam penanganan harus memperhatikan keseimbangan antara ketentuan umum dan penghormatan hak berekspresi.

Selain itu Kedua pihak juga sepakat untuk melakukan sejumlah tindak lanjut kerja sama di tingkat teknis termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia dan negara-negara anggota UE dalam memerangi kejahatan ujaran kebencian maupun berita bohong.

Dicky Komar menyatakan bahwa kejahatan ini merupakan tantangan bersama dimana pihak UE saat ini tengah memberikan perhatian serius dengan implementasi sejumlah penanganan serta kebijakannya. Di Indonesia, dengan besarnya penetrasi internet, yaitu lebih dari 100 juta penduduk dengan latar belakang sosial budaya dan pendidikan, pemerintah juga telah menempuh sejumlah upaya baik dari segi hukum, pengedukasian publik ataupun berbagai himbauan praktis di tingkat masyarakat untuk tidak secara mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media sosial.

Delegasi Indonesia juga mendorong UE untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam pembuatan keputusan, utama nya terkait dengan kebijakan yang dipandang diskriminatif. 

Dialog HAM ini merupakan agenda bersama UE-Indonesia untuk memajukan penghormatan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sejalan dengan implementasi Perjanjian Kemitraan Kerja sama/Partnership Cooperation Agreement (PCA). 

Dialog dihadiri oleh sejumlah wakil Kementerian dan Lembaga terkait di bidang HAM dan wakil wakil dari Kedutaan Besar negara anggota UE di Jakarta.  Kedua delegasi sepakat untuk menyelenggarakan dialog berikutnya di Brussel, Belgia. **
Share:

Bupati Humbahas Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja BNKP


DNM.com (Doloksanggul)
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE diwakili Plt Sekdakab Drs Augus Panuturi Marbun MSi meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) di Jalan Pemuda Desa Bonani Onan Kecamatan Doloksanggul, Senin (5/2). Pembangunan gedung gereja BNKP merupakan yang pertama di Humbang Hasundutan sejak dimekarkan dari Kabupaten Taput 2003 lalu.

Sambutan Bupati Humbahas yang disampaikan Plt Sekda AP Marbun mengatakan pembangunan fisik gereja salah satu unsur penting penunjang untuk pelayanan kepada jemaat. Disamping itu unsur yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan rohani jemaat.  Kedua unsur ini harus dibangun dengan seimbang dan selaras.

Keberhasilan pembangunan gedung geraja, pertama harus ada keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan dan berkat itu dipakai memuliakan Tuhan. Kedua ada kebersamaan, gotong-royong, komunikasi dan kesehatan antara pendeta, majelis gereja dengan jemaat. Ketiga  adanya dukungan moril yaitu pemikiran, saran dan material. Jika ini disatukan, pembangunan fisik maupun rohani jemaat akan berhasil. Pemkab Humbahas hibahkan Rp 15 juta untuk pembangunan BNKP.

Ketua panitia pembangunan Mangupar Simanullang melaporkan saat ini jumlah jemaat BNKP di Pos Pelayanan Humbang Hasundutan sebanyak 78 kepala keluarga atau sekitar 259 jiwa. Sejak 29 Januari 2007 lalu jemaat BNKP beribadah di Pos Pelayanan Humbang Hasundutan di Desa Bonani Onan Doloksanggul.

Setelah 10 tahun terbentuk pos pelayanan, warga jemaat didukung masyarakat setempat menyepakati dan merindukan gedung permanen BNKP.  Lahan untuk pembangunan gedung BNKP sudah disiapkan seluas 12 x 24 meter dan gedung akan dibangun 9 x 17 meter. Panitia sangat mengharapkan doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses pembangunan cepat terlaksana.

Sementara Pdt Jendyaman Gultom STh dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) peletakan batu pertama merupakan sejarah baru bagi warga masyarakat sekitar khususnya jemaat BNKP. “Kami dari FKUB menyambut baik dan menerima pendirian gereja BNKP di Humbang Hasundutan. Mari kita jalin persatuan dan kesatuan, mari bersatu padu membangun gereja ini. Pembangunan gereja ini luar biasa, kami tahu ketua panitia bapak Mangupar Simanullang merupakan jemaat HKBP” kata Pdt Jendyaman Gultom.

Hadir dalam peletakan batu pertama itu Plt Sekdakab AP Marbun, Wakapolres Humbahas Kompol T Pasaribu, Pabung TNI 0210/TU Mayor M Junedi Tarigan, Wakil Ketua DPRD Humbahas Jimmy Togu H Purba, Kabag Kessos dr Sugito Panjaitan, Kabag Protokol Jakkon H Marbun SE, Grj Drs Faozanolo Waruwu mewakili Ephorus BNKP, tokoh masyarakat Dirman Sinambela, Kades Bonani Onan T Sihite dan lainnya. Sebelum peletakan batu pertama, diawali dengan kebaktian. Acara cukup menarik dengan tampilnya tari Maena.**( B. Nababan)
Share:

Taklukan Mitra Kukar, Persija Masuk Semi Final Piala Presiden 2018



DNM.com (Solo)
Persija Jakarta akhirnya melaju ke semifinal Piala Presiden 2018 setelah mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 3-1 pada laga perempat final atau delapan besar di Stadion Manahan Solo, Minggu (4/2/2018).

Marko Simic mengantarkan Persija Jakarta ke semifinal Piala Indonesia 2018 setelah menyumbangkan dua gol di menit ke-20 dan 45+1 saat meladeni Mitra Kukar, Gol kemenangan Persija diperkuat oleh bambang pamungkas di menit ke-87 dengan kembali menjebol gawang Jae-hoon. 

Mitra kukar sempat memperkecil ketertinggalannya setelah striker Fernando Rodrigues berhasil mencetak gol di menit ke-72, namun kokohnya pertahanan tim Macan Kemayoran membuat Tim Kesebelasan Mitra Kukar sulit menembusnya.

Dengan hasil skor 3-1 ini, Persija lolos ke semifinal Piala Presiden dan akan menghadapi PSMS Medan yang pada laga sebelumnya menyingkirkan Persebaya  Surabaya.


Setelah menyumbangkan dua gol Penyerang Persija Jakarta Marko Simic menyamakan kedudukan sebagai pencetak gol terbanyak atau top score bersama Striker Bali United, Stefano Lilipaly, yang memperoleh 5 gol dan Piala Presiden 2018. Kedua penyerang telah menorehkan lima gol dalam laga waktu normal

Mitra Kukar:
Yoo Jae-hoon (kiper); Dedy Gusmawan, Joko Sidik Fitrayono, Zulchrizal Abdul Gamal (belakang); Bayu Pradana, Muhammad Bahtiar, Septian David Maulana, Anindito Wahyu (tengah); Anindito Wahyu, Hendra Adi Bayauw, Fernando Rodriguez Ortega (depan) | Pelatih: Rafael Berges Marin

Persija Jakarta:
Andritany Ardhiyasa (kiper); Ismed Sofyan, Jaimerson da Silva, Rezaldi Hehanussa, Maman Abdurrahman (belakang); Ramdani Lestaluhu, Rohit Chand, Sandi Sute (tengah); Novri Setiawan, Riko Simanjuntak, Marko Simic (depan) | Pelatih: Stefano Cugurra Teco 

**(Yogie ES)
Share:

Opini - Sistem Hegemoni Kapitalisme Dunia

Hans Sutha Widya SH

DNM.com (Jakarta)
Sistem Ekonomi Kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan Ekonomi hanya akan terwujud, jika semua pelaku Ekonomi terfokus pada akumulasi Kapital (modal). Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga Perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

 Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di Bank tersebut? 

Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari Bank, yaitu: Fix return dan Agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini.

Mereka itu tidak lain adalah kaum Kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga Perbankan ini sudah cukup? Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara  pasar Modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas Saham untuk dijual kepada masyarakat, dengan iming-iming akan diberi Deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan Pasar Modal ini? Dengan persyaratan untuk menjadi Emiten dan penilaian Investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja, yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.Siapa mereka itu? Kaum Kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Adanya tambahan Pasar Modal ini, apakah sudah cukup? Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa lagi?Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”.

Bagaimana caranya? Menurut Teori Karl Marx, dalam pasar Persaingan Bebas, ada Hukum Akumulasi Kapital (The Law Of Capital Accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil. Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.Agar perusahaan Kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan Persaingan Pasar.

Persaingan Pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah.

Bagaimana caranya?Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb. Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut? Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika perusahaan Kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: Sektor Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, Kehutanan, Energi, dsb. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi.

Lantas bagaimana caranya?Caranya adalah dengan mendorong munculnya: Undang-Undang Privatisasi BUMN. Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut.

Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal. Jika dengan cara ini kaum Kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan.
Bagaimana cara mengatasinya? Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor Kekuasaan itu sendiri.

Kaum Kapitalis harus menjadi Penguasa, sekaligus tetap sebagai Pengusaha. Untuk menjadi Penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya Kampanye itu tidak murah.

Bagi kaum Kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal. Jika kaum Kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka Hegemoni (pengaruh) Ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud.

Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan Hegemoni ini. Namun, apakah masalah dari kaum Kapitalis sudah selesai sampai di sini? Tentu saja belum. Ternyata Hegemoni Ekonomi di tingkat nasional saja # cukup.

Mereka justru akan menghadapi problem baru. Apa problemnya? Problemnya adalah terjadinya ekses (kelebihan) produksi.
Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen.

Lantas, ke mana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya?
Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan Hegemoni di tingkat dunia. Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang, yang padat penduduknya.

Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya, tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum Kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya. Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika Kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya. Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan Kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya tentu saja belum. Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi. Caranya? Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, Kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut. Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya: UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi). Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah: UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai Kurs Mata Uang lokalnya. Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan Sistem Kurs Mengambang Bebas (Floating Rate) bagi mata uang lokal tersebut.

Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh Pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut? Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas). Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya.

Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka. Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya.

Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan proses Liberalisasi Pendidikan di negara tersebut. Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan Subsidi bagi pendidikannya. Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi.

 Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya.

Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah. Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan Sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara, dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara Hegemoni Kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan Intervesi UU.

Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi. Nah, cara inilah yang akan menjamin proses Intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menempatkan Penguasa Boneka.

Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum Kapitalis dunia. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi Boneka. Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru. Apa problemnya?

Jika Hegemoni kaum Kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut.

Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat. Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum Kapitalis itu sendiri. Mengapa? Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka.

Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua? Di sinilah diperlukan cara berikutnya. Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM.

Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan Pengembangan Masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil, maupun industri kreatif lainnya.

Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan. Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kaum Kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini.

 Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu:
(1) Masyarakat akan tetap memiliki daya beli (2) akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah (3) negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini Kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”.  Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Jawabnya ternyata masih ada. Apa itu? Ancaman Krisis Ekonomi.

Sejarah panjang telah membuktikan bahwa Ekonomi Kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya Krisis ini. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya.

Apa itu? Ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bail-out) atau Stimulus Ekonomi. Dananya berasal dari mana? Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari Pajak rakyat.

Dengan demikian, jika terjadi Krisis Ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya? Jawabnya adalah:  Rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya. Bagaimana hasil akhir dari semua ini? Kaum Kapitalis akan tetap jaya, dan rakyat selamanya akan tetap menderita. ** (Rel-35)
Share:

Tak Punya Uang Balita Gizi Buruk Dibawa Pulang Ke Rumah


DNM.com (Banten)
Gizi buruk masih menjadi permasalahan panjang di Indonesia, setelah banyak terdapat gizi buruk di Daerah Asmat, banyak juga terdapat di beberapa wilayah negara Indonesia.

Masalah gizi buruk di Tanah Air hingga kini belum tertuntaskan. Seorang bocah penderita gizi buruk di Panimbang, Banten, berusia 3 tahun, kondisinya semakin melemah dengan adanya tumor di bagian perut.

Balita yang diketahui bernama Alfin itu hanya bisa tertidur di rumahnya di Kampung Kalica, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Banten. Kondisi bocah kian hari terus melemah dengan kondisi perut makin membesar akibat gizi buruk karena Alfin juga didiagnosa tumor di bagian perut.

Untuk melakukan pengobatan, orangtua Alfin harus menyiapkan biaya Jutaan rupiah, sedangkan untuk mengoperasi memerlukan biaya ratusan juta rupiah, keluarga tidak sanggup karena biaya operasi tidak menjadi tanggungan pihak BPJS sehingga orangtua terpaksa harus membawa pulang buah hatinya kembali kerumah. 

Saat ini Pihak Keluarga menaruh harapan dan simpati kepada para donatur yang terketuk hatinya untuk membantu mengobati biaya anaknya, agar bisa sembuh dan kembali ceria.
**(Supatno)
Share:

PSMS Medan Melaju Ke Semi Final Piala Presiden Setelah Tekuk Persebaya



DNM.com (Medan)
PSMS Medan akhirnya berhasil Menekuk Persebaya di laga Delapan Besar Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Tim Ayam Kinantan meraih Tiket untuk Maju ke laga Semi Final dan menanti lawan bertanding yang menang antara Persija Jakarta atau Mitra Kukar.

Pertandingan Pembuka Delapan Besar ini bermain cukup seru, diawal pertandingan PSMS Medan Mencetak Gol melalui sundulan Kissito Yessoh di menit Ke empat, Selanjutnya Persebaya melalui irfan Jaya menyamakan kedudukan di menit ke 32 lewat tendangan Pinalty setelah Kiper PSMS Medan melakukan pelanggaran kepada pemain persebaya Riky Kayame.

Tak lama berselang tim asuhan Djajang Nurjaman kembali merubah keadaan lewat tendangan yang dilakukan oleh Sadney Urikhob, sehingga skor 2 -1 hingga turun minum babak pertama.



Namun saat Peluit Babak kedua Berbunyi, lagi-lagi tim PSMS Medan menunjukkan permainan yang baik dengan menambah Keunggulan di Menit pertama babak kedua yang di lakukan Frets Butuan, sehingga Akhirnya Persebaya Tertinggal Jauh 3 - 1.

Tak mau Ketinggalan tim arek-arek Surabaya memperkecil Keadaan dengan melalui Gol yang diciptakan Pahabol, Skor menjadi 3-2 di menit 65, berselang tiga menit akhirnya Persebaya mampu menyamakan kedudukan di menit ke 68 lewat tendangan Nelson ke gawang PSMS Medan. 

PSMS Medan meraih kemenangan lewat drama Adu Pinalti setelah bermain imbang dalam 90 menit waktu normal dengan skor 3-3 sehingga dilanjutkan melalui adu pinalti sebab berdasarkan regulasi pertandingan pra musim ini tidak ada perpanjangan waktu. 

Drama Adu Pinalti mengantarkan PSMS Medan meraih kemenangan 4-3 setelah Legimin Raharjo, N'Guessan Kissito, Suhandi, Abdul Aziz berhasil membobol gawang Persebaya, sementara para Pemain Persebaya hanya tiga orang yakni Misbah Solikhin, Fandri Imbiri, Oktafianus, dan terakhir Osvaldo Haay gagal mencetak gol yang memberikan peluang kepada PSMS Medan malaju ke Semi Final. **(EPR)
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub Kemenkes KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang MDMC Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini