Duta Nusantara Merdeka

Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional 1XBET, Sembilan Tersangka Ditangkap

Redaksi DNM2/21/2025 04:06:00 PMNasional, POLRI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online (judol) jaringan internasional yang beroperasi melalui situs 1XBET. Dalam operasi ini, sembilan orang tersangka ditangkap di berbagai lokasi, termasuk Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kota Tangerang.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini dimulai pada 14 November 2024. "Kami telah mengungkap perkara judi online dengan situs 1XBET di beberapa kota," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jum'at (21/02/2025).

Operasi penindakan dilakukan di lima lokasi, termasuk Urip Indah Residen di Cianjur dan Komplek Mega Cinere di Depok. Dari penindakan ini, lima orang tersangka berhasil diamankan, termasuk AW sebagai agen grup belklo, RNH sebagai superviser operator, dan CRW sebagai admin keuangan.

Polisi juga menyita barang bukti berupa 80 kartu ATM, satu token, 17 buku tabungan, 12 handphone, satu set komputer, dan satu laptop. Pengembangan penyidikan dilanjutkan di Riau dan Kepulauan Riau pada 11 Februari 2025, di mana empat orang tersangka tambahan ditangkap.

Barang bukti yang disita dalam pengembangan kasus ini mencakup 19 handphone, tiga laptop, satu set komputer, dan sejumlah kendaraan mewah, termasuk Toyota Fortuner dan Honda CRV. Selain itu, polisi menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk SGD dan USD, dengan total mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Djuhandhani menjelaskan bahwa para pelaku berkoordinasi dengan agen judi online 1XBET di negara-negara seperti China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. "Mereka saling bertukar data perbankan dan informasi terkait pengawasan judi online," ujarnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

DPP SPKN Soroti Anggaran Bantuan Rumah Swadaya di Pekanbaru

Redaksi DNM2/21/2025 03:48:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) menyoroti anggaran bantuan stimulasi penyediaan rumah swadaya dan belanja barang sebesar 52 miliar rupiah yang dialokasikan pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Frans Sibarani, Sekretaris Jenderal DPP SPKN, dalam konferensi pers yang diadakan di Pekanbaru, jumat (21/02/2025).

Frans Sibarani menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi terkait kegiatan bantuan tersebut dengan nomor 028/konf-dpp-spkn/ll/12 Februari 2025. "Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, DPP SPKN juga menyoroti anggaran belanja barang yang mencapai 4,642 miliar rupiah. "Kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang nama belanja yang disampaikan kepada masyarakat dan siapa saja yang menjadi penerima manfaat," tambahnya.

Frans juga mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan drainase dengan anggaran 4,574 miliar rupiah perlu ditelusuri lebih lanjut. "Kami akan melaporkan seluruh kegiatan ini kepada aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.

DPP SPKN sebelumnya juga telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam pembangunan 10 gedung strategis, termasuk gedung Islamic Center di Cipta Karya, Kota Dumai, kepada Kejaksaan Tinggi Riau. "Kami berharap Kejari Dumai melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap penyelenggara kegiatan," ungkap Frans.

Lebih lanjut, Frans Sibarani menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. "Kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terkait dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara," katanya. Meskipun ada dugaan korupsi, DPP SPKN tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Sebagai organisasi masyarakat, DPP SPKN berkomitmen untuk menjalankan fungsi sosial kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. "Kami akan terus mengawal dan melakukan investigasi terhadap kegiatan yang kami laporkan," tutup Frans.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Beri Ucapan Selamat, IMO-Indonesia Turut Awasi Kinerja 961 Kepala Daerah Baru

Redaksi DNM2/21/2025 03:39:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia akan menyoroti langkah perdana para kepala daerah terpilih setidaknya untuk 100 hari pertama ke depan pasca pelantikan di tengah ketatnya penggunaan anggaran imbas kebijakan efisiensi yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail dalam keterangan yang disampaikan di Kebayoran, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025, mengaku mengapresiasi kepada 961 kepala daerah yang baru saja mengikuti kegiatan pelantikan di Istana, Jakarta pada Kamis (20/2) pagi.

"Memang momentum kali ini harus diakui cukup berat bagi para pemimpin daerah terpilih untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing di tengah kebijakan penghematan anggaran yang begitu besar," kata Yakub.

Ia bahkan men-challenge para kepala daerah di tengah tekanan finansisal untuk terus menumbuhkan kreativitas dalam menyiasati kondisi keterbatasan anggaran yang ada.

"Ini luar biasa, bahkan sangat luar biasa bagi para kepala daerah untuk sebisa mungkin memutar otak demi menjalankan roda pemerintahan di daerah," ujarnya.

Dirinya juga menilai momentum krusial ini akan menjadi ujian sejauh mana komitmen kepala daerah untuk tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat.

"Akhirnya kita patut menguji seberapa komitmen para kepala daerah ini mampu bertahan," paparnya.

*Gebrakan Baru*

Harus diakui bahwa di era kepemimpinan Prabowo-Gibran ini banyak gebrakan yang berhasil dilakukan mulai dari efisiensi anggaran, check up kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga tradisi retret atau pembekalan para kepala daerah yang boleh dibilang yang pertama dalam sejarah Indonesia.

"Harus diakui kegiatan retret bagi kepala daerah ini termasuk yang perdana dalam sejarah Indonesia, sehingga mereka bisa dibilang Angkatan pertama untuk tradisi ini. Dan hemat saya ini cukup positif dalam membangun chemistry antara satu daerah dengan daerah lainnya," ujar Yakub.

Ia bahkan menaruh decak kagum kepada sosok Prabowo yang berani menempuh langkah berbeda dari tradisi kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai retret ini memiliki dampak dan manfaat yang besar dalam mendorong penyelarasan pembangunan di masing-masing daerah.

"Sebab, di sana mereka akan menerima araham umum di bawah satu komando presiden RI. Selain itu, dalam momentum kebersamaan ini, masing-masing kepala daerah akan saling mengenal satu sama lain. Di sana akan terjadi interaksi, tukar pikir terkait kondisi daerah masing-masing. Sehingga akan muncul ide kolaboratif dan sharing profit yang menjanjikan," ucapnya.

Yakub meyakini, kegiatan retret juga akan membentuk sense of belonging di antara sesama angkatan sehingga mudah untuk membangun blok kolaborasi lintas sektor dan wilayah.

"Di mana hal ini bertujuan membangun kesamaan visi dan misi sesuai instruksi dan arahan dari pusat," paparnya.

Pihaknya berharap dengan momentum ini, ekspansi kolaborasi pemerintah daerah terus meningkat baik itu dari government to government atau government to privat.

"Untuk kolaborasi government to privat, saya percaya tekanan keuangan daerah tidak akan menjadi satu hambatan, melainkan memacu inovasi dan kreativitas daerah untuk mengoptimalkan sumber pemasukan yang ada dari hasil kolaborasi yang luas ini," urainya.

Termasuk kata dia, keterlibatan media akan menjadi momentum penting dalam mendorong akselerasi pembangunan di daerah.

"Sebab, peran media akan ikut serta membangun citra dan opini masyarakat yang positif serta mengajak masyarakat untuk terlibat aktif falam pembangunan kolaboratis berorientasi kemajuan," tandasnya.

Terakhir, Yakub memberikan ucapan selamat kepada 961 kepada dearah yang telah dilantik agar mengawali masa pemerintahan mereka sesuai visi misi yang telah ditawarkan.

"Insya Allah semua akan berjalan sesuai harapan," tukasnya.

Ia juga menyebut bahwa IMO- Indonesia akan siap mengawal masa pemerintahan baru ini demi memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional dan cita-cita kesejahteraan sosial yang lebih luas. (Ar)

Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Pangdam I/Bukit Barisan Bersilaturahmi dengan Kapolda Riau

Redaksi DNM2/21/2025 12:59:00 PMTNI-Polri Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, mendampingi Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, dalam rangka bersilaturahmi dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, di Mapolda Riau, Jumat (21/02/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Riau.

Kehadiran Pangdam I/BB dan rombongan disambut hangat oleh Kapolda Riau, bersama Waka Polda Riau, Brigjen Pol Jossy Kusumo, serta para pejabat utama (PJU) Polda Riau dan ratusan personel di lingkungan Polda Riau. Dalam suasana yang penuh keakraban, Pangdam menyampaikan rasa terkejut dan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kapolda Riau.

"Saya terkejut atas sambutan yang luar biasa. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami," ungkap Pangdam dengan penuh rasa haru. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari program kerja Pangdam I/Bukit Barisan untuk mempererat hubungan kerja antara TNI dan Polri serta memastikan terjalinnya koordinasi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dengan hangat menyambut kedatangan Pangdam I/Bukit Barisan. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan tersebut. "Ini merupakan suatu vitamin bagi kami, karena kami disapa dan dikunjungi," ujar Kapolda dengan penuh rasa terima kasih.

Pernyataan tersebut mencerminkan betapa pentingnya silaturahmi antara institusi TNI dan Polri, yang tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi bagi para personel di lapangan dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Riau dan meningkatkan kerjasama antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan yang ada.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Ketua MA: Jalan Memimpin Bukan Jalan yang Mudah, Memimpin Itu Terkadang Menderita

Redaksi DNM2/21/2025 08:56:00 AMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya.

Mahkamah Agung (MA) menggelar acara Pembinaan Kepemimpinan Peradilan sebagai rangkaian kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024 pada Rabu, 19 Februari 2025.

Acara yang digelar di Balairung Gedung Tower MA tersebut, dimulai pada pukul 19.30 WIB, dengan dihadiri oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA, Panitera dan Sekretaris MA, para Pejabat Eselon 1 pada MA, para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, para Pejabat Eselon 2 pada MA serta para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Turut hadir dua narasumber dalam acara pembinaan ini, yaitu Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dan Erry Riyana Hardjapamekas, S.E.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Kemudian diawali dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E.

Refleksi Kinerja dan Harapan pada 2025

Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., membuka secara resmi acara Pembinaan Kepemimpinan Peradilan tersebut dengan prolog bahwa Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, telah mengundang Ketua MA, Wakil Ketua MA beserta para peserta yang hadir dalam kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA untuk hadir ke Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.

Undangan Presiden RI tersebut, disampaikan langsung kepada dirinya sebelum Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA dimulai.

“Beliau (red: Presiden RI) merasa, sebagai kepala negara yang menandatangani SK pengangkatan calon hakim menjadi hakim, juga menandatangani SK pensiun hakim, namun tidak tahu orangnya (red: para hakim),” ungkap Sunarto singkat yang menambahkan bahwa undangan kunjungan ke Istana Negara tersebut adalah dalam rangka audiensi.

Selanjutnya, Sunarto dalam pidato sambutannya menguraikan beberapa hal sebagai refleksi atas kinerja MA dan peradilan di bawahnya setahun lalu. Begitu juga berupa harapan-harapan untuk kinerja yang lebih baik lagi di 2025.

Prof. Sunarto turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin sehingga MA dan peradilan di bawahnya berhasil meraih berbagai penghargaan.

Ia mengaku, berbagai capaian tersebut merupakan bukti konkret kesungguhan dan kerja sama dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan MA dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Harapannya, capaian 2024 tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali pada 2025.

Ketua MA kelahiran Sumenep tersebut, turut mengajak untuk melakukan introspeksi diri dengan bertanya pada hati nurani, apa yang telah kita berikan pada institusi?

“Pertanyaan tersebut penting digaungkan kembali agar rasa memiliki atau sense of belonging terhadap organisasi semakin menguat dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menodai instansi yang kita cintai ini,” ujar Sunarto yang dianugerahi gelar Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga pada 2024.

Jadilah Role Model, Tutup Celah Perilaku Korupsi

Sunarto mengingatkan, pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Kewenangan tersebut berbanding lurus dengan harapan agar pimpinan pengadilan tingkat banding dapat menjadi role model.

Kemudian, Ketua MA ke-15 tersebut mengutip sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Kasman Singodimedjo kepada Haji Agus Salim, yaitu “Een Leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden."

Sunarto menuturkan, jalan memimpin bukan jalan yang mudah, memimpin itu terkadang menderita. Kalimat yang ia kutip tersebut, memiliki makna kesederhanaan hidup dan mengajarkan bahwa menjadi pimpinan tidak selalu identik dengan fasilitas mewah.

“Karena ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya,” imbuh Sunarto.

Sunarto berpesan bagi yang berada di MA maupun di pengadilan tingkat banding yang hendak melaksanakan kunjungan kerja, agar tidak membebani satuan kerja yang dituju. Hal ini dalam rangka menutup celah yang berpotensi dimasuki perilaku korupsi melalui pengumpulan dan penggunaan dana yang tidak tersedia dalam anggaran resmi (nonbudgeting). Pernyataan Sunarto tersebut diikuti dengan tepuk tangan dari para peserta.

Selain itu, Sunarto berharap agar menjunjung tinggi etika profesi dalam bekerja. Hal ini sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, perbuatan korupsi ada yang dilakukan karena kebutuhan (corruption by needs) dan ada yang dilakukan karena keserakahan (corruption by grood).

Berbicara mengenai antikorupsi, Sunarto mengungkap pada 2023, MA mendapatkan hasil indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan nilai 74,93.

Menurutnya, angka tersebut sangat jauh di bawah apabila dibandingkan dengan indeks SPI pada 2021 yang memperoleh 82,72. Adanya penurunan nilai SPI tersebut disebabkannya karena adanya dua faktor pengurang nilai, yaitu kecukupan data/informasi dan fakta masih terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparatur badan peradilan.

“Hal ini menjadi renungan bagi kita. Perbuatan nirintegritas yang dilakukan seseorang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak pada lembaga. Mohon direnungkan,” ujar Sunarto tegas.

Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkarakter

Tak hanya itu, Sunarto turut mengajak MA dan seluruh jajaran peradilan di bawahnya untuk meningkatkan level pelayanan publik. Dari yang semula pelayanan publik transaksional, semu dan pragmatis menjadi pelayanan yang berkarakter.

Pelayananan publik yang transaksional merupakan pelayanan yang paling rendah tingkatannya. Di mana, pelayanan dilakukan karena ada transaksi atau imbalan antara pemberi dan penerima pelayanan. Sedangkan pelayanan semu, dilakukan dengan prinsip asal selesai tanpa mempertimbangkan apakah pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tidak.

Adapun pelayanan pragmatis, ia menambahkan, yaitu pelayanan yang hanya melihat untung dan ruginya kita memberikan pelayanan. Hanya menyelesaikan pekerjaan tanpa dibarengi nilai-nilai yang bersifat transendental. Karena kepentingan agar dapat promosi, mutasi yang baik jika bekerja dengan baik. Oleh karena itu, ia mengajak untuk menghadirkan pelayanan yang berkarakter semaksimal mungkin dengan disertai nilai-nilai transendental.

“Caranya, cukup meniatkan bekerja untuk melayani kepentingan Tuhan di dunia. Dalam Islam, mari kita niatkan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih,” imbau Ketua MA yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu.

Promosi Jabatan Berbasis Kapabilitas dan Integritas

Ke depannya, Sunarto melanjutkan, promosi jabatan harus berbasis kapabilitas dan integritas dan tidak semata-mata berdasarkan senioritas. Hal ini dilakukan guna memberikan peluang lebih besar untuk memiliki pemimpin yang efektif dan adil.

Ia menjelaskan, promosi jabatan berbasis kapabilitas dapat mendatangkan dampak yang positif yaitu:

1. Kinerja yang lebih baik. Pengisian yang sesuai dengan kapabilitas akan meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan tugasnya dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengembangan karir. Individu yang ditempatkan dalam jabatan sesuai dengan kapabilitasnya akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih lanjut dan memajukan karir.

3. Meminimalisir tingkat bongkar pasang (turn over), sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi yang dapat mengurangi tingkat turn over.

Selain kapabilitas, Sunarto menyatakan bahwa pengisian jabatan juga akan dilakukan berbasis integritas.

“Salah satu indikator orang yang berintegritas adalah selalu menjunjung tinggi kejujuran sedangkan orang yang mengalami krisis integritas akan dihantui dengan rasa was-was, rasa bersalah dan/atau penyesalan,” pesan Sunarto singkat.

Pada kesempatan yang sama, Sunarto turut mengajak agar berusaha memantaskan diri sebelum nantinya dapat duduk pada posisi penting di MA.

“Sanggupkah saudara?” tanya Sunarto tegas kepada para peserta dengan diikuti jawaban kesanggupan dari para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut.

Memantaskan diri dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu meningkatkan intelektualitasnya dan senantiasa menjaga integritas.

“Itu saja modalnya. Tidak perlu modal PDKT, apalagi modal setoran. Gak musim sekarang.” ujar Sunarto.

Para pimpinan MA terus berupaya untuk mewujudkan pondasi kelembagaan yang lebih kuat agar kelak dapat meninggalkan legacy peradilan yang lebih efektif, independen dan berwibawa. Hal ini disebabkan, kekuasaan kehakiman bersumber dari kepercayaan publik. Sebab tanpa kepercayaan, putusan pengadilan hanya menjadi teks hukum yang mati dan tidak memiliki makna serta tidak ada manfaatnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Setelah Ketua MA membuka secara resmi acara pembinaan tersebut, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber yang kerap berkontribusi dalam bidang tata kelola pemerintahan dan perubahan organisasi yaitu Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dan Erry Riyana Hardjapamekas, S.E. dengan dimoderatori oleh Hakim Agung MA, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Arianto)

Lantik 961 Kepala Daerah, Presiden Prabowo: Tunjukkan Kekuatan Demokrasi Indonesia

Redaksi DNM2/21/2025 08:55:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Negara menuturkan bahwa pelantikan yang digelar serentak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/02/2025). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia.

“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa pelantikan yang digelar serentak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

“Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan para kepala daerah akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Presiden mengatakan bahwa para kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para kepala daerah. “Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, saudara telah turun ke rakyat, saudara telah minta kepercayaan rakyat dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh kepala daerah akan segera bertemu lagi dalam sebuah retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Presiden pun mengingatkan untuk kesiapan dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, saya akan jumpa saudara-saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” ucap Presiden. (Arianto)

Ketum PERTAABI: Menavigasi Perubahan Regulasi & Isu Global

Redaksi DNM2/20/2025 06:04:00 PMNasional, Seminar Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Rochman Alamsyah, dalam seminar nasional bertajuk "Leadership Transformation & Mining Business Outlook 2025" menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan di tengah tantangan global yang dihadapi industri pertambangan. "Kondisi saat ini sangat menantang, dengan adanya isu perubahan iklim, regulasi yang terus berubah, dan kompetisi global yang semakin ketat," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/02/2025).

Rochman menambahkan bahwa para praktisi perlu memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menghadapi tantangan ini. "Kami perlu berani membuat proposal dan memberikan wawasan tentang bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan yang ada," jelasnya.

Seminar ini juga membahas tentang transisi energi dalam industri alat berat, di mana produk-produk alat berat elektrifikasi semakin banyak muncul. "Perubahan ini menuntut kita untuk belajar cepat dan menganalisis teknologi baru," tambahnya.

Dalam konteks ekonomi global, Rochman mengingatkan bahwa trade war antara Amerika dan China serta krisis di Eropa dapat mempengaruhi pasokan material dan biaya produksi. "Bisnis harus tetap kompetitif dan memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi tantangan ini," tegasnya.

Meskipun ada tantangan, Rochman optimis bahwa sektor alat berat masih memiliki potensi pertumbuhan. "Devisa negara kita banyak berasal dari ekspor komoditas, dan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang masih sangat dibutuhkan di pasar global," ungkapnya.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan peningkatan kompetensi bagi para pelaku industri, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan membawa Indonesia menuju kemajuan di sektor pertambangan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Pangdam I/Bukit Barisan Tinjau Lokasi Makodim di Rokan Hulu

Redaksi DNM2/20/2025 05:49:00 PMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hulu

Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto, melakukan peninjauan lokasi dan bangunan calon Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai Makodim, guna memperkuat pertahanan dan meningkatkan pelayanan TNI AD kepada masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Pangdam didampingi oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, serta sejumlah pejabat TNI dan pemerintah daerah. Pangdam I/BB menyampaikan bahwa keberadaan Makodim di Rokan Hulu sangat penting untuk memperkuat koordinasi keamanan wilayah, mengingat posisi strategis kabupaten ini dalam mendukung stabilitas daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah daerah atas dukungan dan kerjasamanya dalam pembangunan Makodim Rokan Hulu ini. Dengan adanya Makodim di Rokan Hulu, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Pangdam di Rokan Hulu, Kamis (20/02/2025).

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar untuk pembangunan Makodim. Selain meninjau lahan dan bangunan Makodim, Pangdam I/BB juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dalam mendukung pembangunan Makodim di Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam memperkuat kehadiran dan perannya di tengah masyarakat, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Rokan Hulu dan sekitarnya. Dari pantauan awak media, tampak hadir dalam kegiatan tersebut Irdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, Bupati Rokan Hulu, serta para tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Film Pernikahan Arwah Siap Tayang 27 Februari 2025

Redaksi DNM2/20/2025 05:46:00 PMFilm Horor Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Entelekey Media Indonesia bersama Relate Films resmi merilis film horor terbaru mereka, "Pernikahan Arwah" (The Butterfly House), yang akan tayang di bioskop mulai 27 Februari 2025. Film ini mengangkat kisah tentang tradisi kuno Tionghoa, yaitu pernikahan arwah, dan menghadirkan paduan genre horor dengan elemen budaya yang kental.

Film ini bercerita tentang sepasang kekasih, Salim dan Tasya, yang mengalami teror dari arwah leluhur keluarga. Dengan sentuhan budaya Tionghoa yang kuat, "Pernikahan Arwah" tetap menghadirkan kisah yang dapat dinikmati oleh penonton luas.

Sutradara film ini, Paul Agusta, menjelaskan bahwa meskipun berlatar budaya Tionghoa, inti ceritanya tetap universal. "Film ini menceritakan kisah cinta sepasang kekasih yang berasal dari keluarga Tionghoa. Namun, konflik yang mereka hadapi cukup relevan bagi siapa saja. Ada sisi emosional yang kuat dalam film ini, tentang bagaimana kepercayaan leluhur bisa berbenturan dengan keinginan pribadi seseorang," ujar Paul di Jakarta, Kamis (20/02/2025).

Pemilihan tema ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Tionghoa kepada penonton, sekaligus memberikan pilihan tontonan yang lebih beragam, terutama dalam genre horor. Lokasi syuting juga menjadi bagian penting dalam membangun atmosfer film ini. Hampir seluruh proses syuting dilakukan di Lasem, Jawa Tengah, sebuah kota yang dikenal dengan arsitektur dan tradisi Tionghoa yang sangat kental.

Sementara itu, Perlita Desiani, selaku produser "Pernikahan Arwah" dan founder Relate Films, menjelaskan, "Lasem dipilih sebagai lokasi utama karena keindahan serta keasliannya dalam merepresentasikan budaya Tionghoa di Indonesia. Kami ingin membawa nuansa yang autentik, sehingga suasana dalam film terasa lebih hidup dan mendukung cerita yang kami bangun."

Dari segi cerita, film ini menawarkan lebih dari sekadar horor, tetapi juga menggugah emosi penonton dengan pesan tentang cinta dan tradisi keluarga. Dibintangi oleh Morgan Oey, Zulfa Maharani, Jourdy Pranata, Brigitta Cynthia, dan Verdi Solaiman, para pemainnya pun antusias menyambut perilisan film ini. Mereka yakin banyak penonton yang bisa merasa relate dengan kisah yang disajikan.

"Pernikahan Arwah" (The Butterfly House) akan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Februari 2025. Tak hanya itu, film ini juga akan diputar di tujuh negara Asia lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

PERTAABI Soroti Masa Depan Industri Alat Berat: Inovasi & Transisi Energi Jadi Kunci

Redaksi DNM2/20/2025 12:36:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Rochman Alamsjah, dalam seminar nasional bertajuk "Leadership Transformation & Mining Business Outlook 2025" menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan di tengah tantangan global yang dihadapi industri pertambangan. "Kondisi saat ini sangat menantang, dengan adanya isu perubahan iklim, regulasi yang terus berubah, dan kompetisi global yang semakin ketat," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/02/2025).

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

APTIKNAS Dukung Kolaborasi Sivali, ITTS dan Canonical Luncurkan Sahabat Ubuntu Indonesia

Redaksi DNM2/20/2025 09:29:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Tangsel

Teknologi komputasi awan atau cloud computing technology semakin berkembang di Indonesia. Teknologi ini dimanfaatkan berbagai aktivitas bisnis korporasi swasta, BUMN, organisasi hingga instansi pemerintah. Dari sektor bisnis, pengguna teknologi cloud di antaranya perbankan, keuangan, manufaktur, dan telekomunikasi.

Cloud technology sangat diperlukan karena memiliki keunggulan efisiensi, keamanan, dan peningkatan kapasitas. Perusahaan tidak perlu berinvestasi besar pada infrastruktur fisik, seperti server dan pusat data.

Terlebih, cloud technology atau komputasi awan memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, mendukung tren remote working atau yang populer dengan istilah WFH.

Secara lebih luas, komputasi awan juga mendukung transformasi digital yang tengah dipacu di Indonesia. Cloud memungkinkan pemanfaatan teknologi canggih seperti AI dan big data analytics untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Adapun beragam platform cloud menggunakan sistem operasi open source, seperti Ubuntu dari Canonical, sebagai basis infrastruktur mereka. Dengan pendekatan open source, penyedia layanan cloud dapat memberikan biaya yang lebih terjangkau, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, serta didukung oleh komunitas global yang terus meningkatkan keamanannya.

Selain mendukung aktivitas bisnis dan layanan publik, teknologi cloud juga membuka peluang kerja bagi generasi muda termasuk gen Z. Hal ini karena cloud mengandalkan ketersediaan SDM dan dukungan lokal.

Untuk itulah APTIKNAS mendukung kolaborasi Sivali Cloud Technology yang melakukan MoU dengan Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) yang didukung pula oleh Canonical Amerika Serikat, dengan meluncurkan program Sahabat Ubuntu Indonesia - Jaringan Afiliasi Nusantara (SUI JAN), kegiatan tersebut dilakukan di Kampus ITTS, Tangsel, Banten, pada Selasa (18/2/2025).

Dalam sambutannya Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH mengatakan, Launching Program Sahabat Ubuntu Indonesia - Jaringan Afiliasi Nusantara (SUI JAN) dan Peresmian Kerja Sama Sivali Cloud Technology & Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) wajib didukung semua pihak.

“Event ini menjadi ajang penting bagi kemajuan industri TIK di bidang open source di Indonesia untuk berinovasi dan memperkuat daya saing global dengan melakukan kolaborasi antar asosiasi industi dan pelaku bisnis dengan civitas academica,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

“Saya selaku Ketua Umum APTIKNAS merasa beruntung, sebab seluruh pengurus APTIKNAS selalu aktif turut berperan dalam berbagai kegiatan TIK. Bahkan kali ini, anggota APTIKNAS Bapak Wong Sui Jan - President Director Sivali Cloud Technology berperan aktif mengundang saya dalam kegiatan keren ini, saya yakin program ini akan berjalan dengan sangat sukses, karena nama programnya sesuai dengan nama beliau SUI JAN = Sahabat Ubuntu Indonesia - Jaringan Afiliasi Nusantara.” ungkap Hoky sambil senyum sumringah.

Hoky juga mengatakan, APTIKNAS sangat mendukung kerjasama ITTS, Sivali, dan Ubuntu untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan pemimpin dalam transformasi digital agar memastikan kedaulatan data dan teknologi di Indonesia.

Sedangkan Presiden Direktur Sivali Cloud Technology, Wong Sui Jan, selaku pelopor program SUI JAN merasa bersyukur, sebab program ini mendapat dukungan dari banyak pihak khususnya dari pihak ITTS dan dari Canonical Amerika Serikat, dirinya menyadari perlu banyak pihak yang mendukung agar semakin banyak lahirnya tenaga kerja ahli dan sekaligus peningkatan kapasitas SDM.

"Kebutuhan sumber daya ini yang memicu Sivali untuk meluncurkan Sahabat Ubuntu Indonesia - Jaringan Afiliasi Nusantara (SUI JAN) dan merupakan langkah strategis dari Sivali membentuk wadah komunitas dan jaringan afiliasi open source yakni Ubuntu Pro yang tangguh di Indonesia," kata Sui Jan.

Program ini, lanjutnya, memang dirancang untuk memberdayakan individu-individu dalam mengembangkan keterampilan manajemen infrastruktur, meningkatkan karier, dan memberikan kontribusi nyata pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital Indonesia.

Program ini juga bertujuan untuk memberikan peluang karier melalui kerja sama dengan berbagai mitra, seperti System Integrator (SI), Cloud Service Provider (CSP), dan Managed Service Provider (MSP) yang memerlukan tenaga ahli dalam proyek infrastruktur open-source.

Pada kesempatan tersebut Rektor ITTS, Prof. Onno W Purbo mengatakan, ITTS dengan bangga menjalin kemitraan strategis dengan Ubuntu untuk membangun ekosistem cloud berbasis open source yang akan mengubah wajah industri teknologi di negeri ini.

"Saat ini, regulasi seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) semakin menegaskan pentingnya penggunaan data center lokal di Indonesia. Namun, tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, kita juga memerlukan tenaga ahli di bidang networking, cloud infrastructure, DevOps, dan Site Reliability Engineering (SRE) untuk memastikan operasional yang efisien dan aman," ujarnya.

ITTS juga ingin menjadi pilot project pertama dalam membangun ekosistem cloud berbasis open source di Indonesia. Ini bukan sekadar soal mengakses teknologi, tetapi membangun talenta dan komunitas yang paham infrastruktur cloud secara mendalam.

Onno juga menekankan bahwa ITTS dipacu menjadi Pusat Pengembangan SDM Cloud Computing dan Open Source. "Kerjasama ini tidak hanya untuk ITTS, kita ingin menyebarkan ilmu ini ke sebanyak mungkin kampus, sekolah, dan SMK di Indonesia. Ini adalah bagian dari visi kita untuk membangun kedaulatan teknologi, agar bangsa ini tidak terus bergantung pada vendor asing dalam bidang infrastruktur digitalnya," paparnya.

Saat ini, perbankan, pemerintahan, dan sektor telekomunikasi di Indonesia semakin membutuhkan solusi private cloud berbasis open source. Mereka tidak lagi ingin bergantung pada vendor asing yang mahal dan support-nya lambat. Mereka membutuhkan SDM lokal yang bisa membangun dan mengelola infrastruktur mereka sendiri.

"ITTS dan Ubuntu akan memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan pemimpin dalam transformasi digital Indonesia," kata Onno.

Co-Founder and Executive VP Sivali Cloud Technology Ryo Ardian mengatakan, kerja sama Sivali dengan ITTS memacu optimisme menguatkan kualitas SDM teknologi informasi. "Dari sini kita bisa bangun generasi baru yang bakal membangun Indonesia lebih mandiri dan berdaulat di teknologi," tandanya.

"Kalau belajar Kubernetes, OpenStack, Ubuntu, kita belajar cara bikin infrastruktur dari nol. Tidak hanya menjadi generasi user, namun kita lahirkan generasi builder yang tentu saja memiliki skill dan nilai tambah untuk menjadi tenaga kerja ahli yang berani dan mampu berkompetisi secara global," lanjut Ryo.

Ryo memaparkan, deretan peluang karier yang terbuka oleh maraknya adopsi cloud yang ditopang oleh teknologi open source di antaranya tenaga kerja ahli di data center, data science, perusahaan start up, pengembang AI, jasa keuangan atau finansial/ fintech, cyber security, hingga robotic.

Program “Sahabat Ubuntu Indonesia” sendiri menargetkan kalangan mahasiswa, siswa SMK atau sederajat, pegiat open source, para konsultan hingga freelancer yang tertarik menambahkan layanan terkait Ubuntu Pro dalam portofolio mereka.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain; Richard Kartawijaya Ketua Yayasan Pendidikan Tangerang Selatan, Joyce Young Regional Channel Lead Canonical, Andrey Grebennikov Director of Field Engineering Canonical, Harry Sufehmi Penggiat Open Source Ubuntu dan Ruby Alamsyah Pakar Digital Forensik serta Erik Hadi Founder Nusantara Academy. (Arianto)

Presiden Prabowo Apresiasi Peran Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Redaksi DNM2/20/2025 08:11:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para hakim, para peradil,” ucapnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Presiden turut berpendapat bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa juga bergantung pada penegakan hukum di negara tersebut.

“Hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada seluruh hakim di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia menjadikan para hakim sebagai harapan mereka dalam mencari keadilan.

“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang masih perlu ditingkatkan. Kepala Negara mengingatkan agar para hakim terus menjaga integritas, menjadi pelindung rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi sesuai tema Saudara. Jadilah Hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat, berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu,” kata Presiden.

Sebagai penutup, Presiden menekankan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, hakim harus berani menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, dan turut serta dalam memberantas korupsi.

“Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya. (Ar)

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru

Redaksi DNM2/19/2025 06:40:00 PMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto, melakukan kunjungan kerja ke Markas Korem 031/Wira Bima. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan memberikan arahan kepada prajurit serta jajaran Korem 031/WB dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam I/BB disambut langsung oleh Danrem 031/WB, Brigjen TNI Sugiyono, beserta jajaran perwira, prajurit, dan PNS di lingkungan Korem. Pangdam memberikan pengarahan yang menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan pertahanan di wilayah Riau.

"Sebagai prajurit TNI AD, kita harus selalu siap menghadapi berbagai dinamika tugas. Kedisiplinan, kepedulian terhadap masyarakat, serta sinergi dengan seluruh elemen menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini," ujar Pangdam di Pekanbaru, Rabu (19/2/25).

Pangdam juga menyampaikan tentang adanya perubahan struktural dan transformasi yang akan dialami Korem 031/WB menjadi Kodam XIX. Perubahan ini akan mencakup wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Korem, dan sekarang akan berada di bawah Kodam XIX. Diharapkan akan tercipta pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mendukung tugas dan fungsi pertahanan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono mengucapkan terima kasih kepada Pangdam atas arahan dan nasihat yang diberikan, yang akan menjadi motivasi serta semangat bagi seluruh prajurit dan PNS Korem 031/WB.

Setelah pengarahan, Pangdam I/BB melaksanakan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Korem 031/WB. Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten Kasdam I/BB, Ketua Persit Koorcab Rem 031 PD I/BB, para Kasi Kasrem 031/WB, serta prajurit dan PNS.

Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat semangat juang serta meningkatkan soliditas dan sinergi di lingkungan Korem 031/Wira Bima guna menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Pangdam I/Bukit Barisan Tiba di Pekanbaru untuk Kunjungan Kerja

Redaksi DNM2/19/2025 05:29:00 PMNasional, TNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayor Jenderal TNI Rio Ferdianto, tiba di Kota Pekanbaru, Rabu (19/2/25), dalam rangka kunjungan kerja di wilayah jajaran bumi Lancang Kuning. Kedatangan beliau disambut hangat oleh Danrem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, para Kasi Korem 031/WB, Ketua Persit Koorcabrem 031/WB, serta jajaran Forkopimda Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Penyambutan Pangdam I/BB berlangsung meriah dengan pemasangan tanjak, pencak silat, dan tarian Setepak Sirih Melayu Riau. Tarian ini merupakan bagian dari tradisi yang biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat dan budaya, seperti pernikahan dan penyambutan tamu.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau kesiapan satuan, memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, serta memberikan arahan strategis kepada jajaran Korem 031/WB dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Riau. Pangdam I/BB menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan keamanan yang ada.

Selain itu, Pangdam I/BB juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan dengan Gubernur Riau, Kapolda Riau, serta tokoh masyarakat. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan wilayah, serta upaya bersama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

Kegiatan kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Provinsi Riau. Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan keamanan dan ketertiban di wilayah Riau dapat terjaga dengan baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Film Horor DESA MATI Siap Uji Nyali Penonton di Bioskop!

Redaksi DNM2/19/2025 05:11:00 PMFilm Horor Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Film horor terbaru berjudul "DESA MATI" produksi Kami Sinema siap menghantui bioskop Indonesia. Dibintangi oleh aktor dan aktris profesional tanah air seperti Samuel Rizal (Wiryo), Adila Fitri (Ajeng), Frissly Herlind (Lintang), Kiesha Alvaro (Arga), Ehan Brendan (Dimas), dan Shakira Sheldrick (Sandra), film ini menjanjikan pengalaman menegangkan bagi para penontonnya.

Disutradarai oleh Sipu Groso, "DESA MATI" mengisahkan lima mahasiswa yang berencana berlibur ke obyek wisata sendang. Namun, perjalanan mereka berujung pada terjebaknya mereka di sebuah desa mati yang misterius. Poster film ini menampilkan sosok perempuan dengan wajah mengerikan, setengah wajahnya dipenuhi akar belukar, dan mata kanannya menampilkan rumah terbengkalai yang dikelilingi pepohonan besar.

Pilip Tenonet, produser Kami Sinema, menjelaskan bahwa poster ini dirancang untuk menguji nyali penonton. "Kami ingin penonton merasakan ketegangan sebelum menonton filmnya. Beranikah kau mendatangiku di Desa Mati?," kata Pilip Produser via wa ke redaksi, Senin (17/02/2025).

Film ini terinspirasi dari berita nyata tentang desa-desa mati di Indonesia, termasuk di daerah Majalengka. Sipu Groso menjelaskan bahwa ide cerita berawal dari kisah seorang anak kecil yang ditinggal sendirian di desa yang ditinggalkan penduduknya. Proses syuting dilakukan di kawasan Gunung Kidul selama 14 hari, di mana tim produksi mengalami berbagai kejadian mistis yang menegangkan.

Sinopsis singkat film ini mengisahkan Lintang dan teman-temannya yang menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan penduduk desa. Apakah desa ini benar-benar dihuni oleh makhluk pemangsa manusia? Temukan jawabannya di bioskop pada 6 Maret 2025. Jangan tonton sendirian, ajak teman dan kerabat untuk merasakan ketegangan bersama!

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Ketua DPP IMO: Tafsir Sosial atas Fenomena '#KaburAjaDulu'

Redaksi DNM2/19/2025 04:40:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fenomena trending tagar #KaburAjaDulu akhir-akhir ini sedang ramai diglorifikasi di berbagai platform media sosial.

Tidak jelas siapa yang menjadi aktor tunggal di balik fenomena sosial yang menyita atensi publik ini, namun dari berbagai hasil penelusuran ditemukan bahwa awal mula mencuatnya tren ini yakni dimotori oleh kalangan anak muda.

Saking viralnya fenomena tagar ini membuat sejumlah pejabat teras akhirnya ikut bersuara. Sebagian ada yang sinis menanggapi gejala sosial ini, namun ada juga yang menganggap hal ini sebagai bentuk otokritik terhadap kebijakan pemerintah yang tak kunjung memberi harapan kepada anak negeri.

Kendati tengah ramai diperbincangkan di dunia maya, maksud dari tagar tersebut masih multitafsir. Ada yang menggunakan tagar ini untuk berbagi pandangan dan pengalaman mengenai peluang di luar negeri, baik dalam hal studi, pekerjaan, maupun pengembangan diri.

Sementara, sebagian lainnya mengaitkan fenomena ini dengan keinginan generasi muda untuk mengeksplorasi kesempatan yang lebih luas di luar negeri.

Terlepas dari itu semua, beberapa hal yang melatari munculnya fenomena unik ini menarik untuk diulas lebih dalam.

*Duka dalam Negeri*

Tidak ada asap jika tak ada api. Demikian kata pepatah. Setiap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalau sesuatu itu sampai viral dan mengundang banyak atensi publik, tentu punya sebab musabab yang dapat ditelusuri asalnya.

Kaitannya dengan fenomena trending tagar #KaburAjaDulu, hal ini tentu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba tanpa ada sebabnya.

Dan, jika ditelusuri lebih dalam, banyak faktor yang bisa dihubungkan sebagai akar pemantiknya. Sebut saja respons publik terhadap kondisi sosial-ekonomi akhir-akhir ini yang semakin rumit tidak hanya bagi kalangan bawah, melainkan juga dirasakan kelas menengah (middle class) di Indonesia.

Sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, gaji pekerjaan yang tidak seberapa ditambah tekanan bonus demografi serta kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait efisiensi anggaran yang membuat kondisi masyarakat semakin tercekik memicu gejolak sosial, salah satunya melalui kemunculan tagar #KaburAjaDulu ini.

Masalah kesulitan mencari pekerjaan, misalnya, saat ini angka pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi meskipun mengalami penurunan.

Merujuk data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 7,2 juta jiwa.

Menariknya, pemerintah sebagaimana dilansir dari Kompas (27/02/2024), gagal dalam menciptakan lapangan kerja di sektor formal untuk menyerap kelas menengah Indonesia yang terus bertambah.

Imbas dari kegagagalan tersebut, Jokowi di penghujung periode kedua masa pemerintahannya sempat memprediksi kalau peluang kerja akan datang semakin sulit (Tempo, 22/10/2024).

Diakui bahwa mayoritas angkatan tenaga kerja nasional 60 persen disumbang oleh sektor informal. Ini berarti kurang dari 50 persen tenaga kerja Indonesia yang benar-benar tergolong pekerja yang aman dan tercover segala jaminan sosialnya. Sementara, mayoritas pekerja berada dalam kerentanan dan ketidakpastian.

Di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan dan keropos, apapun kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak akan memberi dampak positif bila kebijakan itu sama sekali tidak mengubah kondisi riil sehari-hari mereka.

Apalagi, jika kebijakan itu justru semakin menimbulkan tekanan sosial seperti sulitnya mengakses pekerjaan dan kebutuhan sosial sehari-hari.

Jadi, semua ini harus dibaca sebagai refleksi atas kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia yang boleh jadi telah lama mencekik rakyat, hanya saja momentumnya baru menyeruak sekarang seiring dengan hadirnya sederet kebijakan yang mengundang pro-kontra di masyarakat.

*Secercah Harapan*

Apapun opini yang berkembang hari-hari ini dalam merespons gerakan sosial "KaburAjaDulu", satu hal pasti bahwa itu merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat atas apa yang dirasakan selama ini.

Mereka ingin mencari secercah harapan melalui seruan bertaruh nasib di negeri orang. Ajakan ini tentu bermakna positif dan negatif tergantung dari sudut mana kita membacanya.

Jika pembacaannya menggunakan perspektif nasionalisme, jelas gerakan ini sebagai bentuk protes sosial yang tidak mengindahkan rasa kecintaan terhadap tanah air.

Sebaliknya, jika perspektif yang digunakan adalah kritisisme sosial, maka fenomena ini dimaknai sebagai sebuah kritik sosial terhadap pemerintah yang dinilai kurang aware dan peka terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Jadi, pandangan kita terhadap gerakan ini akan sangat bergantung pada sudut mana kita melihatnya.

Para penyeru gerakan sosial ini adalah mereka yang memiliki alasan tersendiri yang boleh jadi selaras dengan realitas yang terjadi belakangan ini, di mana kegagalan negara mengahadirkan lapangan pekerjaan, ekonomi masyarakat yang kian tertekan serta derasnya gelombang bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik menjadi sumber penyebabnya.

Pemerintah tentu akan membaca sinyal sosial ini sebagai alarm untuk kembali mereview sejumlah kebijakan yang barangkali belum menyentuh aspek kepuasan publik seperti pada kasus efisiensi anggaran dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sikap arif dalam merespons gerakan ini akan jauh lebih baik ketimbang memandangnya sebagai pengalih atau penganggu konsentrasi kebijakan.

Sebab, dalam perspektif kebijakan, sebuah kebijakan (publik) yang baik adalah yang muncul dari aspirasi masyarakat dan memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diaktualisasikan.

Ambil contoh kasus kebijakan efisiensi anggaran yang rencana akan dilakukan dalam tiga tahap selama tiga tahun pertama.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Prabowo dalam pidatonya di acara puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra.

Dikatakan Prabowo, untuk putaran pertama penghematan anggaran sedang dilakukan senilai Rp 306,69 triliun. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

“Sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Presiden dalam pidatonya.

Jika pada tahap kedua, penghematan menyasar pada penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien, maka pada tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun.

Rencananya dana penghematan anggaran ini akan diserahkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran ini, saya secara pribadi sangat mendukung. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dipikirkan matang.

Jangan sampai dana ratusan triliun itu hanya diendapkan begitu saja sebagai tabungan nasional tanpa pemanfaatan secara optimal pada sektor riil.

Padahal, jika anggaran sebanyak itu langsung digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri manufaktur yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja formal, maka masalah pengangguran dan ketidakseimbangan antara pekerja di sektor formal dan informal bisa teratasi.

Sehingga, dengan begitu respons pemerintah terhadap tagar "KaburAjaDulu" benar-benar terjawab karena akan memberikan solusi nyata bagi persoalan yang sedang terjadi.

Penulis: Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia

Ketua MA: Satu Hakim Agung Berhasil Adili 2.076 Berkas Perkara Per Tahun

Redaksi DNM2/19/2025 12:27:00 PMMahkamah Agung Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto menyatakan sepanjang tahun 2024 lembaganya mengadili sebanyak 31.138 perkara. Dengan jumlah hakim agung yang ada, maka tiap hakim agung berhasil adili 2.076 berkas perkara per tahun.

“Beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 31.138, terdiri dari perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147,” kata Prof Sunarto.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang digelar di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

“Jumlah tersebut meningkat 13,18% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 27.512 perkara,” sambung Prof Sunarto.

Beban perkara yang meningkat tersebut ditangani oleh 45 orang hakim agung. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) penanganan perkara selain oleh hakim agung juga oleh hakim ad hoc yang berjumlah 9 orang terdiri dari 4 hakim ad aoc Tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI.

“Sehingga rerata beban kerja tiap hakim agung dalam satu tahun adalah 2.076 berkas perkara,” ucap Prof Sunarto yang juga Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Sepanjang tahun 2024, kata Prof Sunarto, MA berhasil memutus perkara sebanyak 30.908. Jumlah ini meningkat 12,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 27.365 perkara. Dengan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 kurang dari 1%, atau hanya berjumlah 0,74%.

“Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% selama lima tahun berturut-turut sebagaimana dilihat dalam tayangan,” urai Prof Sunarto. (Arianto)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Serahkan Makodim ke Korem 031/Wira Bima

Redaksi DNM2/19/2025 09:44:00 AMTNI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Rokan hulu

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara resmi menyerahkan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Rokan Hulu kepada Korem 031/Wira Bima dalam sebuah acara seremonial di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Senin (17/2/25).

Acara ini diawali dengan prosesi adat berupa pengalungan selendang dan tari persembahan, yang mencerminkan kearifan lokal Rokan Hulu. Prosesi dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Rokan Hulu, Danrem 031/Wira Bima, serta penandatanganan naskah hibah dan penyerahan kunci Makodim sebagai simbol resmi serah terima.

Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman menegaskan bahwa penyerahan Makodim ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pertahanan dan keamanan. “Luas lahan Makodim mencapai 5,5 hektar dan memiliki potensi untuk pengembangan berbagai fasilitas, termasuk lapangan tembak,” ujar Sukiman.

Sementara itu, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono mengapresiasi langkah ini sebagai upaya strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah. “Keberadaan Makodim di Rokan Hulu sangat penting untuk mendukung ketahanan nasional serta memastikan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Setelah prosesi serah terima, acara berlanjut dengan peninjauan gedung Makodim oleh Danrem 031/Wira Bima dan rombongan, yang kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah antara Korem 031/Wira Bima dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rokan Hulu.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Kasrem 031/WB Kol Kav Eko Agus Nugroho, Kasi Pers Korem 031/WB Kol Kav Yuli Eko Hadiyanto, Kasi Log Korem 031/WB Kol Inf Achmad Hisom Baihaki, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho, Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, Ketua DPRD Rokan Hulu, Kalapas Kelas II B Pasir Pengaraian Efendi Parlindungan Purba, Kasdim 0313/KPR Mayor Inf Hendri Donan, serta Sekda Rokan Hulu M. Zaki.

Dengan adanya Makodim Rokan Hulu, diharapkan koordinasi keamanan dan pertahanan di wilayah ini semakin optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung stabilitas nasional. (Ar)

Klaster Banua Kita Gelar Aksi Kolaboratif Keharmonisan Sosial

Redaksi DNM2/19/2025 09:28:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Klaster Banua Kita menggelar aksi kolaboratif keharmonisan sosial dan kesejahteraan bersama di Banjarmasin, Selasa (28/1/2025).

Klaster Banua Kita merupakan gabungan dari 3 simpul agama dan komunitas, yaitu Jamaat Muslim Ahmadiyah, Komunitas Perempuan Interfaith (KPi) Kalsel dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Majelis Umat Kristen Indonesia(MUKI).

Klaster Banua Kita adalah bagian dari Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kegiatan Klaster Banua Kita yang diselenggarakan kali ini mengusung tema "Membangun Kerukunan dan Toleransi dengan Aksi Kolaboratif untuk Keharmonisan Sosial dan Kesejahteraan Bersama".

Dalam aksi tersebut Klaster Banua Kita dengan lancar dan sukses melaksanakan 3 kegiatan dalam satu hari.

Dimulai dengan kegiatan senam bersama dan penyuluhan kesehatan yang bertempat di lapangan RT setempat Jalan Dahlia Kebun Sayur, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Anggota Klaster Banua Kita bersama 100 warga sekitar sangat antusias dalam semangat kebersamaan mengikuti rangkaian acara yang telah disusun.

Dalam sambutannya, Fatrawati yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan menyampaikan tujuan kegiatan klaster mereka adalah membangun dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun toleransi antar seluruh elemen, tidak hanya agama, suku, adat saja.

Senada Ketua Klaster Banua Kita, Atiyani menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas sambutan dan kebersamaan warga Kebun Sayur yang di dukung oleh Ketua RT sehingga kegiatan mereka dapat terlaksana dengan lancar dan kondusif di Kebun Sayur, meskipun lokasinya berdampingan dengan Jamaat Ahmadiyah yang notabene adalah salah satu kelompok minoritas di Banjarmasin.

Acara juga diisi dengan doa oleh Aminullah dan dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan yang bertemakan Kesehatan Pernapasan yang disampaikan oleh dr. Ira Nurrasyidah Sp.(K). Dalam dialog dengan warga, banyak pertanyaan mengenai kesehatan paru yang dilontarkan masyarakat dan dapat dijawab oleh dr. Ira dengan bahasa yang cukup jelas sehingga menjadi pemahaman yang baru bagi masyarakat untuk dapat lebih mawas diri dalam menjaga kesehatan paru-parunya.

Kegiatan kedua, digelar Sosialisasi Pengelolaan sampah di Sekretariat KPi, Jalan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Sosialisasi ini diselenggarakan bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar bisa memilah sampah rumah tangga mulai dari sampah organik, plastik, kaleng, kertas maupun kardus.

Turut hadir Fatmawati, relawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang membantu mengedukasi masyarakat dalam aksi mengurangi penggunaan sampah plastik yang susah diurai oleh alam. Sampah-sampah dari masyarakat yang sudah dipilah dapat di jual melalui bank sampah.

Anggota Klaster Banua Kita bembaur bersama sekitar 100 warga Pekapuran Raya yang sama-sama merasa tersadarkan pada kegiatan tersebut.

Terakhir, aksi selanjutnya yaitu bersih-bersih rumah ibadah yakni Musholla Nurul Ikhsan dan Gereja Toraja di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang V Nomor 50 RT. 63 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Di aksi bersih-bersih ini Klaster Banua Kita memberikan sumbangan alat kebersihan untuk kedua rumah ibadah tersebut. Dilanjutkan dengan membersihkan halaman musholla dan gereja yang tidak berjauhan tersebut.

Tim dibagi menjadi dua, Tim KPi membersihkan gereja dan Tim PWKI bersama Ahmadiyah membersihkan musholla. Terlihat semangat dan kekompakan dari semua tim sehingga aksi bersih rumah ibadah dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Kehangatan dan kebersamaan usai kegiatan semakin terasa ketika mereka duduk santai bersama seluruh anggota Klaster Banua Kita di mushola disela rintik hujan. Rasa lelah mereka terkalahkan dengan kebersamaan yang indah dan hangat

Seluruh program kegiatan Klaster Banua Kita dapat terselesaikan dalam satu hari mulai pukul jam 07:00 hingga berakhir pukul 16:00 Wita, sesuai dengan rundown acara.

Kehangatan dan kebersamaan usai kegiatan semakin terasa sambil.duduk santai bersama seluruh anggota Klaster Banua Kita di mushola dengan ditemani rintikan hujan, rasa lelah terkalahkan dengan kebersamaan yang indah dan hangat. (Ar)

Sertifikasi TKBM di Pelabuhan Trisakti: Solusi atau Beban Baru?

Redaksi DNM2/18/2025 12:42:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Rapat pembahasan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Trisakti digelar di Hotel Victoria, Banjarmasin, pada Senin (17/2/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), serta pihak terkait lainnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Yanuar Noor, mengungkapkan bahwa pertemuan ini membahas sejumlah hal penting, termasuk persyaratan sertifikasi bagi tenaga kerja bongkar muat.

"Sudah disampaikan dalam rapat tadi beberapa keinginan, termasuk sertifikat yang harus dipenuhi. Akan ada pertemuan lanjutan untuk membahasnya lebih detail," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa pelabuhan lain telah menerapkan aturan sertifikasi ini, sehingga diharapkan Pelabuhan Trisakti juga dapat mengikuti langkah serupa demi meningkatkan standar kerja dan keamanan.

Dalam aspek regulasi, Wakil Ketua Bidang Hukum Inkop TKBM, Basri Abbas SH, menegaskan bahwa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Trisakti wajib tergabung dalam koperasi sesuai dengan peraturan pemerintah.

“Aturan ini sudah diterapkan di beberapa pelabuhan lain. Kami akan memastikan hal yang sama berjalan dengan baik di Banjarmasin,” tegasnya.

Namun, jika pekerjaan bongkar muat dengan Floating Crane tidak melibatkan TKBM, maka pihaknya akan mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum APBMI Kalsel, Edi Sucipto, menegaskan perlunya perundingan lebih lanjut terkait status tenaga kerja Floating Crane.

Mereka meminta agar TKBM tidak memberikan tekanan dan diberikan waktu satu minggu untuk mencapai kesepakatan bersama.

"Kami akan menindaklanjuti minggu depan. Jika APBMI dapat mengambil keputusan lebih cepat, maka akan segera dilakukan pemberitahuan resmi," katanya.

Ia menekankan, pentingnya musyawarah demi mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

"Kami ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam hubungan antara APBMI dan TKBM. Oleh karena itu, kami akan terus menggelar musyawarah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Edi juga menambahkan bahwa efisiensi dalam biaya operasional menjadi perhatian utama dunia usaha saat ini, sehingga komunikasi antara APBMI, TKBM, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan di sektor bongkar muat.

Sementara itu, hasil rapat teknis sebelumnya di Makassar menyoroti bahwa anggota usaha APBMI yang belum memenuhi standar perlu melakukan pembenahan.

APBMI menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil keputusan di luar hasil pertemuan sebelumnya.

"Berdasarkan Permen 59 Tahun 2021 Pasal 3, kegiatan bongkar muat dengan Floating Crane harus diperhatikan dan dipastikan berjalan sesuai regulasi," ujarnya.

Dari sisi teknis, APBMI menekankan bahwa Floating Crane adalah peralatan khusus yang harus dioperasikan oleh tenaga kerja berkeahlian di bawah perusahaan yang mengelolanya.

Di sisi lain, pihak pemohon mempertanyakan apakah tenaga kerja bongkar muat dapat dilibatkan dalam operasional Floating Crane dan tidak dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

"Inkop TKBM Pelabuhan mendesak agar anggota Koperasi TKBM Banjarmasin dilibatkan dalam Floating Crane sesuai ketentuan perundang-undangan," ungkapnya.

Mereka menegaskan bahwa sesuai regulasi, pekerjaan bongkar muat di pelabuhan tetap menjadi wilayah kerja TKBM selama sumber daya manusia (SDM) memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

APBMI menyatakan bahwa mereka hanya menyampaikan hasil rapat sebelumnya dan siap untuk merundingkan kembali keputusan tersebut.

"Koperasi harus memastikan bahwa SDM untuk Floating Crane memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan," tegasnya lagi.

Rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan awal, namun masih banyak hal yang perlu dibahas lebih lanjut, terutama terkait regulasi sertifikasi tenaga kerja dan pelibatan TKBM dalam pekerjaan Floating Crane.

Perundingan lanjutan akan dilaksanakan dalam waktu satu minggu untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Dengan musyawarah yang terus berlangsung, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan kepentingan tenaga kerja, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (Arianto)