Ketua Satgas Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin koordinasi percepatan rehabilitasi Aceh, Sumut, dan Sumbar di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian agar penanganan pascabanjir berjalan cepat dan terukur.
Rapat perkembangan digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pertemuan dipimpin Menko PMK Pratikno dan dihadiri sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Fokus utama pembahasan ialah pemenuhan kebutuhan warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Huntara tersebut dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Tito menyebut, warga di huntara mendapat dukungan dapur umum dan kebutuhan makan yang ditanggung pemerintah. Skema ini berlaku sembari menunggu hunian tetap rampung.
Selain menempati huntara, warga terdampak dapat memilih tinggal di rumah kerabat atau menyewa hunian. Pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai kompensasi.
Skema Bantuan dan Penanganan Dampak
Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rusak ringan dialokasikan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang Rp60 juta.
Khusus kategori rusak berat atau hilang, dana Rp60 juta disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun lahan relokasi.
Tak hanya itu, bantuan perabotan dan stimulan ekonomi juga disiapkan. Tito mengusulkan agar bantuan tersebut tidak terbatas bagi korban rusak berat saja.
Menurutnya, warga dengan rumah rusak sedang juga perlu mendapat dukungan perabotan dan bantuan ekonomi agar pemulihan berjalan adil dan menyentuh kebutuhan riil.
Untuk kerusakan ringan, ia membuka ruang diskresi pemerintah daerah guna menilai urgensi tambahan bantuan.
Forum juga membahas penanganan puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di sejumlah wilayah. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan pengelolaannya.
Rapat turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera ini berjalan efektif, dengan koordinasi kuat dan bantuan tepat sasaran bagi warga terdampak.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar