Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali mencuat, kali ini menyeret Partai Demokrat sebagai pihak yang disebut berada di balik penyebarannya. Namun tuduhan itu dinilai tidak berdasar.
Pernyataan ini muncul setelah pelapor Roy Suryo dalam kasus tersebut, Ade Darmawan, mengisyaratkan adanya “partai biru” di balik isu tersebut. Meski tidak menyebut langsung, dugaan publik tertuju ke Demokrat.
Spekulasi menguat karena Roy Suryo pernah menjadi kader partai berlambang mercy tersebut. Namun, tudingan ini dipandang lemah secara etika dan strategi politik oleh banyak kalangan.
Sejak berdiri pada 2001, Demokrat dikenal menjunjung politik santun. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, partai ini dikenal menolak serangan personal dan kampanye negatif.
Rekam jejak Demokrat selama pemilu 2019 hingga 2024 menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan politik rasional dan berbasis data, bukan menyerang privasi individu.
Menyebarkan tuduhan seperti ijazah palsu Jokowi justru bertentangan dengan prinsip dasar dan reputasi partai sendiri.
Tudingan Tak Masuk Akal Secara Politik
Dari sisi strategi, tudingan itu dianggap tidak masuk akal. Demokrat tengah berupaya memperkuat posisi politiknya sebagai kekuatan moderat yang rasional dan konstruktif.
Mengangkat isu sensitif terhadap tokoh sebesar Jokowi hanya akan memperburuk citra partai di mata publik dan menggerus dukungan politik yang telah dibangun.
Selain itu, isu ini berisiko menghambat langkah Demokrat dalam membangun kerja sama strategis di masa depan.
Waspadai Politisasi Tanpa Dasar
Tanpa bukti kuat, tuduhan terhadap Demokrat adalah bentuk politisasi yang tidak sehat. Dalam demokrasi, perbedaan sah-sah saja, tapi tetap harus dilandasi logika, data, dan etika.
Isu ijazah palsu tak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain tanpa pertanggungjawaban moral dan hukum yang jelas.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar