Pangdam XIX Tuanku Tambusai Rotasi Pejabat Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis Kodam XIX/TT di Makodam XIX/TT, Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026.

Rotasi jabatan itu mencakup posisi Aster Kasdam, Kakomlekdam, Kabekangdam, hingga Kakumdam. Pergantian dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan ritme kerja satuan di lingkungan TNI AD.

Pangdam Tekankan Loyalitas dan Integritas Jabatan

Suasana aula Makodam XIX/TT pagi itu berlangsung khidmat. Jajaran pejabat utama Kodam, para komandan satuan, prajurit, hingga Persit Kartika Chandra Kirana mengikuti prosesi sertijab secara penuh.

Dalam tradisi militer, pergantian jabatan bukan sekadar formalitas administrasi. Ada kesinambungan komando yang harus dijaga, terutama di wilayah teritorial yang ritme kerjanya terus bergerak cepat.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang tulus selama mengemban tugas,” ujar Agus Hadi Waluyo dalam sambutannya.

Pejabat yang melaksanakan pindah satuan yakni Victor Andhyka Tjokro, Sasmito, dan Andi Sugandi. Ketiganya mendapat penugasan baru di lingkungan TNI AD.

Struktur Baru Kodam XIX/TT Mulai Dibentuk

Pada saat bersamaan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga menerima sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis. Mereka diharapkan memperkuat koordinasi internal dan kesiapan operasional satuan.

Pejabat baru tersebut yakni Hermawan Weharema sebagai Aster Kasdam, Rubenson Bulo sebagai Kabekangdam, Raden Gustaman Wiradinata sebagai Kakumdam, dan Bayu Wibowo sebagai Kakomlekdam XIX/TT.

Bagi kalangan internal TNI, rotasi seperti ini lazim menjadi momentum evaluasi sekaligus regenerasi kepemimpinan. Seorang perwira senior pernah mengatakan, jabatan di tubuh militer selalu berjalan bersama tanggung jawab moral yang berat, bukan sekadar pangkat di pundak.

“Jabatan yang diamanahkan merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan dari pimpinan, sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan dedikasi,” tegas Pangdam.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai berharap sertijab pejabat strategis ini dapat memperkuat soliditas organisasi, profesionalisme prajurit, serta kesiapan satuan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Horor Dosa: Penebusan atau Pengampunan Tayang 11 Juni 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film horor “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dijadwalkan tayang pada 11 Juni 2026. Film produksi HAS Pictures dan HAS Creative itu menandai debut penyutradaraan Sondang Pratama di layar lebar.

Trailer dan poster terbaru film ini diperkenalkan dalam acara peluncuran beberapa waktu lalu. Nuansa gelap, konflik keluarga, hingga adegan berdarah langsung menjadi sorotan penonton yang hadir di lokasi.

Konflik Menantu dan Mertua Jadi Pintu Teror

Berbeda dari horor jump scare biasa, film ini membuka cerita lewat konflik rumah tangga yang terasa dekat dengan keseharian. Hubungan menantu dan mertua dijadikan pintu masuk menuju teror psikologis yang lebih dalam.

“Karena secara psikologis konflik itu mudah dipahami penonton,” ujar Sondang Pratama saat menjelaskan alasan memilih tema tersebut.

Di tengah maraknya horor yang hanya mengandalkan suara keras dan visual ekstrem, pendekatan seperti ini justru terasa menarik. Penonton seperti diajak masuk perlahan ke ruang gelap yang akrab, lalu diseret ke situasi yang makin tidak nyaman.

Film “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dibintangi Ratu Sofya, Riza Irsyadillah, Revaldo Fifaldi Surya Permana, Jennifer Eve, dan Dominique Sanda.

Kecelakaan di Perbukitan Berujung Mimpi Buruk

Cerita berpusat pada Bima dan Ersya yang memutuskan pergi ke luar kota meski sudah diperingatkan sang ibu, Nungki. Keputusan itu berubah menjadi petaka setelah mobil mereka mengalami kecelakaan di kawasan perbukitan.

Dalam kondisi terluka, keduanya terdampar di hotel tua misterius. Di tempat itu, mereka mulai diteror penampakan ganjil, pesan misterius, hingga sosok algojo tak kasat mata yang perlahan membuka rahasia masa lalu mereka.

Irish Bella yang kali ini menjadi produser eksekutif mengaku pengalaman tersebut memberi sudut pandang berbeda baginya di industri film.

“Biasanya sebagai pemain, sekarang harus menjaga syuting agar lancar,” kata Irish Bella. Ia juga menilai efek CGI dan atmosfer film membawa pesan tentang penyesalan dan pertobatan.

Bagi penonton film horor Indonesia, tema dosa dan hukuman sebenarnya bukan hal baru. Namun, kombinasi drama keluarga dan horor psikologis dalam film ini memberi ruang tafsir yang lebih personal. Ada rasa takut yang datang bukan hanya dari makhluk gaib, melainkan dari keputusan manusia sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jelang 500 Tahun Jakarta, Bamus Betawi Dorong Sertifikasi Budaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Adat Bamus Betawi (DABB) menggelar Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Rapat Kerja III di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026. Agenda itu bukan sekadar forum internal organisasi. Di forum tersebut, muncul dorongan serius agar masyarakat Betawi memperoleh ruang lebih besar menjelang 500 tahun Kota Jakarta.

Ketua Umum DABB, Eki Pitung, menegaskan rapat kerja merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Menurut dia, forum itu dipakai untuk merumuskan gagasan strategis demi memperkuat posisi masyarakat Betawi di Jakarta maupun tingkat nasional.

“Rapat kerja adalah bagaimana kita menginisiasi gagasan, ide, apapun yang sifatnya memajukan organisasi, khususnya kaum Betawi di Jakarta,” ujar Eki dalam sambutannya di Jakarta.

Sertifikasi Budaya Betawi Jadi Agenda Utama

Dalam forum itu, Eki juga meminta dukungan pemerintah agar DABB bisa bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Targetnya, pelaku budaya Betawi memiliki sertifikasi profesi resmi.

Usulan itu menyasar seniman gambang kromong, pelaku palang pintu, pedagang kerak telor, hingga penggiat kuliner Betawi. Menurut Eki, profesi berbasis budaya lokal selama ini hidup dari tradisi, tetapi belum memperoleh perlindungan administratif yang memadai.

Di banyak sudut Jakarta, profesi budaya Betawi sebenarnya bertahan lewat kerja sunyi. Seorang pedagang kerak telor di kawasan Kota Tua, misalnya, bisa bertahun-tahun berjualan tanpa perlindungan profesi apa pun. Ketika sakit atau kehilangan ruang usaha, mereka nyaris tak punya pegangan hukum.

Karena itu, DABB ingin hadir sebagai pendamping sekaligus kurator sertifikasi budaya Betawi. Eki menyebut langkah awal bisa dimulai dengan sekitar 500 sertifikasi profesi budaya.

Melalui kegiatan ini, Eki Pitung selaku Ketum Dewan Adat Bamus Betawi memberikan Prabowo Gelar Bapak Perdamaian Dunia.

Menjelang 500 Tahun Jakarta, Betawi Dinilai Belum Dapat Peran

Selain isu budaya, Raker Dewan Adat Bamus Betawi juga menyoroti posisi masyarakat Betawi dalam status kekhususan Jakarta. Eki menyinggung Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan daerah khusus.

Ia membandingkan Jakarta dengan Aceh, Yogyakarta, dan Papua yang dinilai telah memperoleh bentuk kekhususan politik maupun adat. Sementara itu, menurut dia, masyarakat Betawi belum mendapatkan ruang serupa di Jakarta.

“Pertanyaannya untuk DKI Jakarta sebagai daerah khusus, Betawi sudah berdaulat belum?” kata Eki.

Pernyataan itu langsung memancing diskusi panjang di arena rapat kerja. Sebagian peserta terlihat mengangguk ketika isu keterwakilan masyarakat Betawi dalam pemerintahan daerah disinggung. Tema itu memang lama menjadi percakapan di komunitas adat Jakarta, terutama menjelang transformasi Jakarta pasca-ibu kota negara pindah.

Di akhir sambutannya, Eki mengatakan hasil rekomendasi Raker III DABB nantinya akan disampaikan kepada Prabowo Subianto. Salah satu usulan yang muncul ialah mendorong pengakuan lebih besar terhadap masyarakat Betawi sebagai bagian dari kekhususan Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Afriansyah Noor Soroti Sertifikasi SDM Betawi di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, menyoroti tantangan besar masyarakat Betawi menghadapi perubahan ekonomi Jakarta menuju kota global. Hal itu disampaikan dalam Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Rapat Kerja III Dewan Adat Bamus Betawi di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Afriansyah menegaskan reposisi masyarakat Betawi tidak cukup hanya bertumpu pada identitas budaya. Menurut dia, penguatan sumber daya manusia, vokasi, dan sertifikasi kompetensi menjadi syarat utama agar warga lokal tidak tersisih di tengah ekonomi digital.

SDM Betawi Dinilai Harus Naik Kelas

Afriansyah memaparkan Indonesia memiliki 216,79 juta penduduk usia kerja. Dari jumlah itu, sekitar 145 juta orang sudah bekerja, tetapi mayoritas masih berada di sektor informal dengan perlindungan minim dan penghasilan tidak tetap.

“Transformasi pekerja informal menuju pekerja formal terampil harus dipercepat,” ujar Afriansyah.

Ia menilai kondisi itu juga terjadi di Jakarta. Di tengah gedung pencakar langit dan pertumbuhan industri digital, banyak tenaga kerja lokal justru belum mampu memenuhi kebutuhan pasar modern.

Fenomena itu terlihat nyata di sejumlah kawasan Jakarta. Di satu sisi, kafe dan kantor digital tumbuh cepat. Namun di sisi lain, masih banyak pemuda lokal yang bekerja serabutan tanpa kepastian pendapatan. Situasi itu disebut Afriansyah sebagai alarm serius.

Menurut dia, masyarakat Betawi tidak bisa lagi hanya mengandalkan aset fisik atau warisan tanah. Arsitektur ekonomi Jakarta kini berubah menjadi ekonomi berbasis talenta dan keterampilan digital.

Sertifikasi dan Vokasi Jadi Kunci

Afriansyah mendorong kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Dewan Adat Bamus Betawi untuk memperluas sertifikasi kompetensi warga Betawi.

Menurut dia, keahlian tanpa sertifikat sering kali tidak dianggap dalam sistem industri modern. Karena itu, pemerintah menyiapkan lebih dari 9.000 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI sebagai acuan resmi tenaga kerja.

Ia juga menyoroti ancaman disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan atau AI yang mulai menggantikan pekerjaan rutin. Karena itu, generasi muda Betawi diminta cepat beradaptasi dengan ekonomi digital.

“Kalau gap ini dibiarkan, posisi strategis di Jakarta akan diisi talenta luar yang lebih siap,” kata Afriansyah.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut dia, telah menyiapkan program skilling, reskilling, dan upskilling melalui BLK Komunitas serta platform digital SIAPkerja.

Selain tenaga kerja formal, Afriansyah juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM Betawi berbasis kuliner dan jasa kreatif. Ia menilai sektor itu bisa berkembang lebih besar jika dipadukan dengan manajemen modern dan pemasaran digital.

Di akhir sambutannya, Afriansyah meminta Bamus Betawi menjadi penghubung aktif antara program pemerintah dan masyarakat. Target akhirnya, kata dia, melahirkan masyarakat Betawi yang kompeten, adaptif, produktif, dan mampu bersaing di kota global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lansia Surabaya Disekap Setahun, ATM dan Emas Dikuras

Duta Nusantara Merdeka |  Surabaya 

Selama hampir satu tahun, keluarga Kusnadi Chandra, 80 tahun, percaya pria lanjut usia asal Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya itu sedang menikmati masa tua dengan bepergian keliling Indonesia. Belakangan, cerita itu ternyata hanya kedok.

Polisi mengungkap Kusnadi diduga disekap di sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Surabaya. Ironisnya, pelaku utama disebut merupakan orang yang sudah lama dekat dengan keluarga korban, yakni Lisa Andriana, 31 tahun, pacar anak korban sendiri.

Kasus lansia Surabaya disekap itu terbongkar setelah keluarga mulai curiga karena korban tak pernah pulang selama berbulan-bulan. Situasi makin janggal ketika Lisa mendadak menghilang dan mengganti nomor telepon sejak Februari 2026.

“Dijawab oleh pacarnya bahwa engkong lagi jalan-jalan sama bapak saya, keliling Indonesia menikmati hari tua,” ujar Luthfie Sulistiawan saat menjelaskan hasil penyelidikan, Jumat, 8 Mei 2026.

Disekap di Apartemen Tanpa Alat Komunikasi

Menurut polisi, drama itu bermula dari hubungan asmara Lisa dengan Agus Pranoto, anak korban, pada 2025. Lisa sempat tinggal bersama keluarga dan dikenal dekat dengan Kusnadi.

Kedekatan itu diduga menjadi pintu masuk aksi kejahatan. Pada Oktober 2025, korban diminta datang ke sebuah lokasi untuk bertemu Lisa. Namun sesampainya di sana, Kusnadi justru dihadang dua pria lalu dibawa ke apartemen.

Di tempat itu, korban disebut dikurung di dalam kamar tanpa akses komunikasi. Polisi menyebut Kusnadi hanya diberi makanan setiap hari dan beberapa kali dipindahkan ke lokasi berbeda.

“Korban dikurung di satu kamar tanpa handphone dan tanpa alat komunikasi apa pun,” kata Luthfie.

Ada satu detail yang membuat penyidik cukup terkejut. Selama korban hilang, lingkungan sekitar nyaris tidak menaruh curiga. Aktivitas di apartemen terlihat biasa saja. Korban pun disebut jarang keluar kamar.

ATM Korban Dikuras untuk Gaya Hidup

Saat Kusnadi disekap, Lisa diduga menguasai ATM korban. Awalnya, kartu itu dipakai dengan alasan membantu pembayaran tagihan harian. Namun rekening korban justru terkuras perlahan.

Polisi memperkirakan uang yang hilang mencapai sekitar Rp2 miliar. Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan nilai setara sekitar 1 kilogram emas juga dilaporkan raib dari rumah.

“ATM korban terus dipegang tersangka dan dikuras sampai kurang lebih Rp2 miliar,” ujar Luthfie.

Penyidik menduga uang tersebut dipakai untuk memenuhi gaya hidup mewah pelaku. Salah satunya menginap di hotel dengan tarif mencapai Rp2 juta per malam.

Kini Lisa bersama pembantunya, Naily, telah ditahan. Polisi juga masih memburu dua pria lain yang diduga ikut membantu proses penyekapan.

Kasus penyekapan apartemen Surabaya ini masih dikembangkan. Penyidik membuka kemungkinan adanya pelaku lain yang ikut menikmati hasil kejahatan maupun membantu menyembunyikan korban selama hampir setahun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Homeless Media Makin Populer, Gen Z Ubah Cara Konsumsi Berita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena homeless media makin populer di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Media digital tanpa situs resmi itu tumbuh cepat melalui Instagram, TikTok, X, hingga Telegram, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi harian.

Model media semacam ini berkembang karena biaya operasionalnya murah dan distribusi kontennya jauh lebih cepat dibanding media konvensional. Di tengah banjir informasi digital, homeless media hadir dengan format singkat, visual kuat, dan bahasa yang lebih dekat dengan kebiasaan pengguna internet muda.

Homeless Media Tumbuh dari Perubahan Pola Konsumsi Informasi

Homeless media pada dasarnya tidak memiliki “rumah” utama berupa situs berita atau kantor redaksi besar. Seluruh aktivitas publikasi dilakukan lewat akun media sosial aktif yang fokus mengejar interaksi dan penyebaran cepat.

Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Banyak kreator muda mulai melihat media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan, melainkan saluran distribusi berita yang murah dan efektif. Dalam beberapa kasus, satu unggahan pendek bahkan bisa menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam.

Situasi itu terasa akrab bagi banyak orang. Di warung kopi atau ruang tunggu commuter line, semakin sering terlihat orang membaca berita langsung dari Instagram atau TikTok, bukan lagi membuka portal berita seperti satu dekade lalu.

Data We Are Social 2025 menunjukkan 62,9 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Angka tersebut memperlihatkan perubahan besar perilaku publik dalam mencari informasi dan mengambil keputusan sehari-hari.

Cepat dan Menarik, Tapi Rentan Minim Verifikasi

Kekuatan utama homeless media ada pada kecepatannya. Konten dibuat singkat, mudah dipahami, dan dirancang menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Model ini cocok dengan pola konsumsi informasi generasi muda yang serba cepat.

Namun, di balik pertumbuhan itu, muncul persoalan serius. Banyak homeless media belum menerapkan standar jurnalistik yang ketat. Verifikasi data sering terabaikan karena tekanan mengejar trafik dan viralitas.

Akibatnya, risiko penyebaran hoaks menjadi lebih besar. Beberapa akun bahkan menghapus unggahan tanpa klarifikasi ketika informasi yang disampaikan terbukti keliru.

Selain itu, perlindungan hukum homeless media juga belum jelas. Sebagian besar belum berbadan hukum atau memiliki struktur redaksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika muncul sengketa informasi.

Di tengah perubahan lanskap digital itu, publik kini dituntut lebih kritis memilih sumber informasi. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi tetap menjadi fondasi utama jurnalisme.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemendagri Minta Hotel Tak Lagi Fotokopi KTP, Ini Risikonya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai mendorong masyarakat serta lembaga layanan publik meninggalkan kebiasaan menyerahkan fotokopi e-KTP saat check in hotel maupun registrasi rumah sakit. Imbauan itu disampaikan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.

Kebijakan tersebut muncul karena e-KTP saat ini sudah dilengkapi cip elektronik yang menyimpan data kependudukan secara digital. Pemerintah menilai proses verifikasi identitas sebenarnya dapat dilakukan lewat card reader atau sistem digital tanpa perlu menggandakan dokumen fisik yang rawan disalahgunakan.

Kemendagri Soroti Risiko Penyalahgunaan Fotokopi KTP

Direktorat Jenderal Dukcapil menilai praktik fotokopi KTP sudah terlalu lama dianggap prosedur biasa. Padahal, salinan identitas itu dapat tersebar tanpa kontrol yang jelas. Dalam beberapa kasus, data KTP bahkan dipakai untuk pinjaman online hingga pendaftaran akun ilegal.

Situasi tersebut membuat pemerintah mulai mendorong layanan publik dan swasta beralih ke sistem verifikasi digital. Langkah ini dianggap lebih aman karena data kependudukan tidak lagi berpindah tangan dalam bentuk lembaran kertas.

Di sejumlah hotel besar, proses pemindaian identitas sebenarnya sudah mulai diterapkan. Namun di lapangan, banyak pengelola masih meminta tamu meninggalkan fotokopi KTP di meja resepsionis. Kebiasaan itu dianggap praktis, meski menyimpan risiko besar.

Beberapa rumah sakit juga masih menerapkan prosedur serupa untuk mempercepat administrasi pasien. Padahal, menurut Dukcapil, teknologi e-KTP sejak awal dirancang agar identitas warga cukup diverifikasi secara elektronik.

Transisi ke Verifikasi Digital Dinilai Belum Merata

Peralihan menuju sistem digital memang tidak mudah. Banyak layanan daerah belum memiliki perangkat card reader maupun integrasi data yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga masih terbiasa menyerahkan fotokopi identitas tanpa mempertanyakan keamanan datanya.

Pengalaman semacam itu cukup sering terjadi. Ada warga yang baru sadar data pribadinya tersebar setelah menerima tawaran pinjaman mencurigakan dari nomor asing. Sebagian lainnya mengaku tidak tahu ke mana fotokopi KTP mereka berakhir setelah check in hotel.

Karena itu, Kemendagri meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menyerahkan data identitas. Penggunaan KTP diimbau hanya untuk kebutuhan resmi dengan sistem keamanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Putusan MA 179KAg2017 Tegaskan Risiko Bisnis Bukan Force Majeure

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 179/K/Ag/2017 menegaskan penurunan omzet usaha tidak dapat otomatis dikategorikan sebagai force majeure dalam akad perbankan syariah. Putusan itu menjadi penanda penting dalam menjaga kepastian hukum dan integritas akad pembiayaan syariah di Indonesia.

Majelis Hakim Kasasi menilai kerugian usaha akibat perubahan pasar merupakan risiko bisnis yang semestinya telah diperhitungkan debitur sejak awal menandatangani akad. Karena itu, alasan kesulitan ekonomi biasa tidak cukup untuk menghapus kewajiban pembayaran utang.

Dalam praktik perbankan, dalih force majeure memang kerap muncul ketika usaha debitur mulai goyah. Seorang praktisi hukum perbankan syariah pernah bercerita, perkara seperti ini meningkat setiap kali ekonomi melambat dan daya beli masyarakat turun.

Gugatan Nasabah Kandas di Tingkat Kasasi

Perkara bermula ketika Hajjah Fulanah menggugat Bank XX Syariah setelah usahanya di bidang obat herbal mengalami penurunan omzet. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait BPJS Kesehatan membuat pelanggan beralih ke fasilitas kesehatan negara.

Nasabah kemudian meminta dibebaskan dari sisa kewajiban utang sekaligus menuntut pembatalan lelang jaminan yang dilakukan pihak bank.

Namun, Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Hakim menyatakan tidak ada hubungan sebab-akibat langsung antara kebijakan BPJS dengan ketidakmampuan absolut debitur membayar kewajibannya.

Majelis menilai perubahan regulasi dan pergeseran pasar adalah bagian dari dinamika bisnis. Kondisi itu berbeda dengan force majeure yang sifatnya luar biasa, tidak terduga, dan benar-benar menghalangi pemenuhan kewajiban.

MA Perkuat Perlindungan Sistem Perbankan Syariah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menegaskan beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak debitur. Dalil keadaan memaksa harus dibuktikan secara konkret dan empiris.

Bank XX Syariah dinilai telah menjalankan prosedur sesuai aturan, termasuk pemberian somasi sebanyak tiga kali sebelum lelang agunan dilakukan melalui KPKNL.

Putusan ini sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas sistem pembiayaan. Jika setiap penurunan omzet dianggap force majeure, fondasi perbankan dinilai bisa terganggu.

Di kalangan pelaku usaha, situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak pebisnis kecil merasakan pasar berubah cepat setelah kebijakan baru muncul. Namun hukum tetap membedakan antara kerugian usaha biasa dengan keadaan yang benar-benar memaksa.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung mengirim pesan tegas bahwa integritas akad syariah harus dijaga. Kegagalan usaha semata tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum debitur terhadap kewajiban pembiayaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PWMOI Kepri Dilantik, Profesionalisme Media Online Disorot

Duta Nusantara Merdeka | Batam 

Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik di Aula Engku Hamidah, Kompleks Kantor Wali Kota Batam, Sabtu, 9 Mei 2026. Pelantikan itu sekaligus menjadi momentum penguatan profesionalisme wartawan media online di tengah derasnya arus informasi digital.

Acara bertema “Memperkuat Profesionalisme Wartawan Media Online dalam Mewujudkan Informasi yang Akurat, Berimbang dan Berintegritas di Era Digital” itu dihadiri pengurus DPW PWMOI Riau bersama sejumlah pengurus daerah lain di Sumatera. Kehadiran mereka menegaskan upaya memperkuat jaringan organisasi pers berbasis digital di kawasan tersebut.

DPW PWMOI Riau Dorong Soliditas Organisasi

Ketua DPW PWMOI Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos hadir bersama Bendahara Nurhayati, Hendra Saputra selaku humas, dan Sadrail sebagai Sekretaris OKK. Mereka memberikan dukungan langsung kepada Hendri yang kembali dipercaya memimpin DPW PWMOI Kepulauan Riau periode 2026–2029.

Rio juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian kepengurusan PWMOI Kepri pada periode sebelumnya. Menurut dia, perkembangan organisasi di Kepri terlihat cukup aktif dibanding beberapa daerah lain.

“Dan semoga di periode keduanya, PWMOI Kepri bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi ke depan,” ujar Rio dalam sambutannya.

Di sela acara, suasana pelantikan sempat terasa cair ketika sejumlah pengurus daerah berbincang soal tantangan media online saat ini. Obrolan kecil di lorong aula itu berkisar dari persoalan biaya server hingga tekanan kecepatan berita yang sering mengorbankan akurasi.

MoU Hosting Jadi Sorotan di Tengah Tantangan Media Digital

Selain pelantikan, perhatian peserta juga tertuju pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PWMOI Kepri dan Lira Hosting. Kerja sama itu dinilai penting untuk menopang kebutuhan teknis media online yang terus berkembang.

Rio berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di Provinsi Riau. Menurut dia, dukungan hosting menjadi kebutuhan mendasar bagi media digital, terutama bagi media kecil yang sering terkendala biaya operasional.

“Dan semoga dengan MoU ini, bisa juga ditularkan ke Riau, sehingga kita bisa membantu hosting kawan-kawan yang habis dan akan habis,” kata Rio.

Ia menegaskan kehadiran PWMOI Riau di Batam bukan sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, solidaritas antardaerah menjadi modal penting memperkuat posisi media online di Pulau Sumatera.

“Dan mari kita besarkan PWMOI di Pulau Sumatera ini,” ujar Rio.

Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Ketua DPD PWMOI Kota Pekanbaru Aprianto yang mendampingi rombongan DPW PWMOI Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri Mutasi 108 Perwira, Regenerasi Polri Dipercepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi besar di jajaran perwira tinggi dan perwira menengah. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026, sebanyak 108 personel mengalami mutasi jabatan.

Rotasi itu mencakup promosi, pergeseran jabatan setara, personel selesai pendidikan, hingga pejabat yang memasuki masa pensiun. Sejumlah posisi strategis di Mabes Polri dan tingkat kewilayahan ikut berganti.

Mutasi kali ini menarik perhatian karena menyentuh sembilan kursi Kapolda sekaligus. Di internal kepolisian, pergantian serentak seperti ini biasanya dibaca sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus percepatan regenerasi kepemimpinan.

Sembilan Kapolda dan Pejabat Mabes Bergeser

Beberapa nama yang masuk daftar pergantian antara lain Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. dan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.

Selain itu, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., hingga Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. turut mengalami pergeseran jabatan.

Pergantian juga terjadi pada Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., Kapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., serta Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H.

Sementara di Mabes Polri, Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si dipercaya menduduki posisi Kalemdiklat Polri.

Di level kewilayahan, mutasi turut menyentuh Kapolres Metro Depok Kombes Pol Dr. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H. dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko, S.I.K., M.M.

Promosi Perwira Jadi Sinyal Regenerasi Organisasi

Dalam mutasi tersebut, Polri mencatat 16 personel promosi menjadi Irjen Pol dan 43 personel naik pangkat ke Brigjen Pol. Ada pula 16 personel promosi ke Kombes Pol.

Satu nama Polwan ikut mendapat sorotan, yakni Brigjen Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini, M.Si. yang dipercaya menjabat Karolemtala Stamarena Polri.

Bagi sebagian anggota kepolisian, momen mutasi seperti ini sering disebut sebagai fase paling menegangkan dalam karier. Seorang perwira menengah pernah bercerita, telepon tengah malam dari atasan biasanya menjadi pertanda posisi baru segera diumumkan.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan mutasi merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan penguatan profesionalisme personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny.

Ia menambahkan, regenerasi kepemimpinan dibutuhkan agar Polri tetap adaptif dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polri Waspadai Penipuan Nobar Piala Dunia 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi penipuan nobar Piala Dunia 2026 dan maraknya judi bola menjelang turnamen yang digelar Juni hingga Juli mendatang. Peringatan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung TVRI, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Polri meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi penipuan tiket nonton bareng atau aktivitas perjudian yang memanfaatkan euforia Piala Dunia 2026. Laporan dapat disampaikan melalui layanan hotline 110 yang disiapkan kepolisian.

Polri Antisipasi Penipuan Nobar Piala Dunia 2026

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan praktik penipuan biasanya meningkat saat antusiasme publik terhadap ajang olahraga internasional melonjak. Modusnya beragam, mulai dari tiket palsu hingga pungutan liar berkedok acara nobar resmi.

“Masyarakat dapat memanfaatkan layanan hotline 110 untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan,” ujar Trunoyudo.

Di sejumlah turnamen besar sebelumnya, fenomena serupa memang kerap muncul. Banyak warga tergoda promosi tiket murah di media sosial, tetapi lokasi nobar justru tidak pernah ada. Situasi seperti itu, menurut kepolisian, berpotensi terulang pada Piala Dunia 2026.

Polri juga membuka peluang membentuk kanal pengaduan terpadu bersama TVRI. Langkah itu dilakukan karena seluruh penyelenggara nobar resmi akan didata agar pengawasan lebih mudah dilakukan.

“Nantinya memungkinkan ada hotline bersama dengan TVRI terkait pelaksanaan nobar,” kata Trunoyudo.

Judi Bola Piala Dunia 2026 Jadi Sorotan

Selain penipuan nobar Piala Dunia 2026, Polri menyoroti potensi kenaikan praktik judi bola selama turnamen berlangsung. Aktivitas tersebut dinilai rawan memicu tindak pidana lain, mulai dari penipuan digital hingga pinjaman ilegal.

“Judi bola harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai momentum ini justru dimanfaatkan untuk aktivitas melanggar hukum,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat menikmati pertandingan dengan cara sehat dan tetap menjaga keamanan lingkungan. Fanatisme berlebihan, menurut dia, sering memicu gesekan antarsuporter, terutama saat laga besar berlangsung hingga dini hari.

Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia berencana menggelar nobar di 34 stasiun daerah yang terbuka untuk masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Djamari Chaniago Minta Perwira Polri Dicintai Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, meminta calon perwira Polri membangun karakter yang dekat dengan masyarakat dan tidak sekadar mengejar jabatan. Pesan itu disampaikan saat memberi pembekalan kepada 1.064 taruna dan siswa Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 8 Mei 2026.

Dalam kuliah umum bertema perwira Polri adaptif dan profesional, Djamari menekankan bahwa institusi kepolisian hanya akan dipercaya jika hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sekadar simbol kewenangan negara.

Pengabdian Perwira Polri Jadi Sorotan

Djamari Chaniago mengatakan profesi polisi sejak awal adalah jalan pengabdian yang menuntut ketahanan mental dan integritas. Ia mengingatkan para taruna agar tidak terjebak pada orientasi pangkat setelah lulus pendidikan.

“Masyarakat membutuhkan profil personel Polri yang tulus mengabdi. Sadarilah bahwa menjadi perwira polisi adalah pengabdian, bukan sekadar profesi,” ujar Djamari Chaniago di Akpol Semarang, Jumat.

Di banyak daerah, citra polisi sering kali dibentuk dari pengalaman kecil masyarakat. Ada warga yang merasa tertolong karena respons cepat aparat. Namun ada pula yang kehilangan kepercayaan akibat sikap arogan di lapangan. Djamari tampaknya membaca kegelisahan itu.

Menurut dia, slogan polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus terasa nyata dalam tindakan sehari-hari. Karena itu, perilaku anggota Polri akan menentukan wajah institusi di mata publik.

“Pangkat ada waktunya, jabatan ada masanya, tetapi pengabdian kepada bangsa harus dilakukan sepanjang hidup,” katanya.

Taruna Akpol Diminta Siap Hadapi Keragaman Indonesia

Djamari juga mengingatkan Indonesia memiliki karakter sosial yang sangat beragam. Taruna Akpol, kata dia, harus siap ditempatkan dari wilayah barat hingga timur Indonesia dengan tantangan budaya berbeda.

Ia menilai kedekatan pemimpin dengan anggota menjadi modal penting dalam menjaga soliditas di lapangan. Menurutnya, seorang perwira tidak kehilangan wibawa hanya karena bekerja bersama anak buah.

“Tempat terbaik seorang pimpinan adalah bersama anak buahnya,” ujar Djamari.

Sementara itu, Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyebut kehadiran Djamari memberi motivasi tersendiri bagi para calon perwira Polri. Ia menilai pengalaman panjang Menko Polkam menjadi pelajaran penting bagi generasi muda kepolisian.

“Usia 77 tahun bukanlah angka yang kecil, tetapi bagi seorang prajurit, usia hanyalah hitungan kalender,” kata Daniel.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kejati Sumsel Selamatkan Rp1,2 Triliun, KUR Disorot

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mencatat penyelamatan keuangan negara senilai Rp1.208.832.842.250 sepanjang 2026. Capaian itu mendapat sorotan publik karena dinilai menjadi salah satu langkah asset recovery terbesar di lingkungan kejaksaan daerah tahun ini.

Lembaga survei kebijakan dan opini publik INISIATOR menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Ketut Sumedana yang mendorong penanganan korupsi tak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Asset Recovery Jadi Fokus Penegakan Hukum

Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail, mengatakan pendekatan asset recovery mulai memberi pesan berbeda dalam penegakan hukum korupsi. Negara, kata dia, tidak cukup hanya memenjarakan pelaku jika uang publik yang hilang tak kembali.

“Karena itu, kami dari INISIATOR memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Kajati Sumsel Ketut Sumedana beserta seluruh jajaran atas kinerja dan komitmennya yang luar biasa dalam menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp1,2 triliun,” ujar Yakub di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Di sejumlah daerah, kasus korupsi kerap berakhir panjang di pengadilan tanpa hasil pemulihan yang jelas. Seorang mantan auditor BUMN pernah bercerita, negara sering menang di meja hijau tetapi kalah saat mengejar aset yang sudah lebih dulu berpindah tangan. Pola itu yang kini mulai coba diputus.

Menurut Yakub, capaian asset recovery Kejati Sumsel menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia sepanjang 2026. Ia menyebut pengembalian kerugian negara punya dampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

Kasus Korupsi KUR Muara Enim Bertambah

Di tengah capaian penyelamatan keuangan negara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat Mikro dan pengelolaan aset kas besar pada salah satu bank pemerintah di Kabupaten Muara Enim.

Tiga tersangka baru itu masing-masing berinisial AW, SF, dan SP. Dengan penambahan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara korupsi KUR Muara Enim kini mencapai 10 orang.

Yakub menilai penyalahgunaan fasilitas KUR tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tujuan utama program pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro. Ia menyebut pengusutan kasus ini memperlihatkan keseriusan Kejati Sumsel membongkar praktik korupsi di sektor perbankan.

“Negara tidak boleh absen menjaga integritas sistem keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yakub.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sokhiatulo Laoli Dorong Konsolidasi Peternak Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menegaskan dukungan terhadap penguatan hilirisasi perunggasan nasional berbasis ekonomi rakyat dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Ketua Dewan Pembina Aspeksindo Drs. Sokhiatulo Laoli MM mengatakan konsolidasi antarpihak menjadi kunci utama agar sektor peternakan rakyat tidak terus berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha diminta bergerak dalam satu arah.

“Sinergitas antar semua pihak itu penting. Kalau tidak bekerja bersama-sama, susah,” ujar Sokhiatulo dalam seminar tersebut di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Konsolidasi Peternak Dinilai Jadi Titik Lemah

Menurut Sokhiatulo, persoalan terbesar peternakan nasional bukan semata produksi, melainkan lemahnya konsolidasi di tingkat bawah. Ia menilai banyak peternak masih menjalankan usaha secara tradisional dan belum membangun pola bisnis modern.

Ia mencontohkan program Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang selama ini dijalankan bersama pemerintah daerah. Program itu melibatkan dukungan APBD, asosiasi, dan kelompok peternak dalam pelatihan selama tujuh bulan.

“Peternak tidak hanya diajarkan beternak, tapi bagaimana menjadi pengusaha yang profesional,” katanya.

Di sejumlah daerah pesisir, kata dia, pendekatan itu mulai terlihat hasilnya. Kelompok kecil peternak yang sebelumnya berjalan sendiri kini mulai membangun jejaring produksi dan pemasaran bersama.

Saya sempat menemui pola serupa di beberapa sentra peternakan rakyat Jawa Tengah beberapa tahun lalu. Banyak kandang berdiri berdampingan, tetapi para peternaknya bahkan tidak saling mengetahui harga pakan terbaru di wilayahnya sendiri.

Kondisi seperti itu, menurut Sokhiatulo, membuat posisi peternak rakyat mudah tertekan ketika harga pakan naik atau distribusi tersendat.

Daerah Diminta Aktif Masuk ke Ekosistem Hilirisasi

Aspeksindo juga meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif terhadap sektor peternakan rakyat. Sokhiatulo mengatakan kepala daerah harus ikut terlibat membangun ekosistem usaha hingga pemasaran hasil ternak.

“Nah itu kami mengajak para bupati anggota Aspeksindo. Kami bilang, ‘Sudah bantu saja, itu aset daerah dan rakyat juga’,” ujarnya.

Ia menjelaskan satu kelompok peternak idealnya menjadi pusat pembelajaran bagi kelompok lain. Dengan pola itu, hilirisasi perunggasan nasional tidak berhenti pada produksi, tetapi menciptakan regenerasi usaha di daerah.

Menurut dia, kawasan kepulauan dan pesisir memiliki tantangan distribusi berbeda dibanding wilayah daratan. Karena itu, dukungan regulasi dan keberpihakan anggaran daerah dinilai menentukan keberhasilan ketahanan pangan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPN Soroti Telur Impor dan Mahalnya Jagung Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pinsar Petelur Nasional (PPN) menyoroti tingginya biaya produksi, masuknya telur impor, hingga rencana investasi asing di industri unggas nasional dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Ketua Presidium PPN Yudianto Yosgiarso mengatakan peternak layer rakyat kini menghadapi tekanan berlapis. Produksi telur nasional memang surplus, tetapi harga jagung, distribusi logistik, dan pasar yang tidak stabil membuat peternak kecil makin terdesak.

PPN Soroti Harga Jagung dan Telur Impor

Yudianto menilai industri peternakan telur nasional sebenarnya sudah teruji menghadapi berbagai krisis. Mulai dari krisis moneter 1998, wabah flu burung, hingga pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan distribusi pangan.

“Kami peternak layer tidak ada yang putus asa,” ujar Yudianto di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Menurut dia, produksi telur nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 6,5 juta ton per tahun. Angka itu ditopang sekitar 4 juta peternak rakyat yang turut membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Di sisi lain, industri unggas juga menjadi penyangga petani jagung nasional. Sekitar 80 persen hasil panen jagung dalam negeri disebut terserap untuk kebutuhan pakan ternak.

Namun persoalan muncul ketika harga jagung di lapangan melonjak. Peternak kini membeli jagung Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, lebih tinggi dibanding harga acuan pemerintah Rp6.400.

“Bagaimana kami bisa mengupayakan harga telur Rp20 ribu per kilo? Itu sangat jauh dari harapan,” katanya.

Masalah lain datang dari masuknya telur asal Malaysia ke Sumatera Utara. Kondisi itu membuat distribusi telur peternak lokal ke Batam dan Bangka terganggu, sementara stok telur menumpuk di Pulau Jawa.

Tolak Investasi Asing, Dorong Penguatan Koperasi

Dalam forum itu, Yudianto juga menolak rencana investasi asing di sektor peternakan ayam nasional. Menurut dia, peternak lokal masih mampu menjaga swasembada telur tanpa dominasi modal luar negeri.

“Kalau investasi untuk peternakan panda silakan, tapi begitu yang diinvestasikan ayam, terus terang kami menolak,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta seminar.

PPN kini mulai memperkuat jaringan koperasi peternak di berbagai daerah. Hingga 2026, asosiasi tersebut mengklaim telah membentuk sekitar 38 koperasi untuk memperkuat distribusi dan penyerapan produksi telur.

Selain itu, PPN mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai pasar baru bagi telur nasional. Peternak bahkan mulai meningkatkan populasi ayam lebih awal karena optimistis program itu dapat menyerap produksi dalam jumlah besar.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kodam XIX Tuanku Tambusai Buka Seleksi Kowad 2026

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX Tuanku Tambusai mulai menjalankan tahapan validasi penerimaan Calon Bintara (Caba) Kowad Tahun 2026 di Panda Kodam XIX/TT, Pekanbaru, sejak 7 Mei 2026. Hingga hari pertama, sebanyak 232 peserta telah melakukan validasi dari total 406 pendaftar online di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Lonjakan peserta terlihat sejak pagi di lokasi validasi. Para calon Kowad datang membawa berkas pendaftaran online untuk diverifikasi panitia sebelum menjalani pemeriksaan fisik awal berupa pengukuran tinggi dan berat badan.

Seleksi Caba Kowad 2026 Mulai Tahap Validasi

Data panitia mencatat, di wilayah Korem 031/Wira Bima sebanyak 204 peserta telah melakukan validasi dari 331 pendaftar online. Sementara di wilayah Korem 033/Wira Pratama, tercatat 28 peserta sudah mengikuti validasi dari total 75 pendaftar.

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan terbuka dan tanpa pungutan biaya. Penegasan itu disampaikan di tengah tingginya minat generasi muda mengikuti seleksi Kowad tahun ini.

“Validasi berjalan sesuai jadwal hingga 16 Mei 2026. Namun apabila kuota pendaftaran sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup lebih awal,” ujar Mayor (K) Caj Juni Herawati Nasution, Jumat, 8 Mei 2026.

Suasana di lokasi validasi terlihat cukup ketat. Panitia memeriksa dokumen peserta satu per satu sebelum memasuki tahapan penomoran administrasi. Beberapa peserta bahkan datang sejak subuh demi menghindari antrean panjang.

Pemandangan seperti ini sebenarnya bukan hal baru di Pekanbaru. Dalam beberapa tahun terakhir, seleksi TNI AD memang selalu menarik perhatian anak muda daerah yang melihat jalur militer sebagai ruang pengabdian sekaligus masa depan karier yang lebih pasti.

Rik Uji Jadi Penentu Lolos Seleksi Daerah

Setelah tahap validasi selesai, peserta akan dibagi dalam beberapa gelombang untuk mengikuti rik uji. Tahapan itu meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes jasmani, hingga pendataan rekam set sebelum data dikirim ke Mabesad.

Kodam XIX Tuanku Tambusai hanya melaksanakan seleksi tingkat daerah hingga tahapan rik uji. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti seleksi tingkat pusat atau panitia pusat (Panpus).

Antusiasme tinggi peserta dinilai menjadi gambaran meningkatnya minat perempuan muda di Riau dan Kepulauan Riau untuk bergabung ke TNI AD. Di tengah ketatnya persaingan kerja, jalur Kowad masih dipandang sebagai profesi yang menjanjikan disiplin, stabilitas, dan pengabdian negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Suwardi: Di Balik MBG dan Impor Pakan, Peternak Ayam Kian Terjepit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menyoroti carut-marut industri perunggasan nasional dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Peternak menilai persoalan sektor unggas kini makin kompleks, mulai dari impor bahan baku, harga pakan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi mengatakan kondisi peternak ayam pedaging dan petelur sedang tertekan. Menurut dia, masalah utama muncul di sektor hulu, regulasi budidaya, dan pasar hilir yang belum berpihak kepada peternak rakyat.

Peternak Nilai Program MBG Belum Menyentuh Akar Masalah

Suwardi menilai program MBG sejatinya memiliki tujuan baik. Namun di lapangan, banyak peternak justru belum merasakan manfaat nyata dari program tersebut.

“Hari ini peternak-peternak seperti saya hanya mendapatkan PHP dari program MBG itu,” ujar Suwardi di hadapan peserta seminar.

Pernyataan itu langsung memancing perhatian forum. Sebagian peserta mengangguk, sebagian lain memilih diam. Di beberapa sentra unggas, isu serapan produk untuk MBG memang sempat memunculkan harapan besar. Banyak peternak memperkirakan telur dan ayam mereka akan terserap stabil oleh program pemerintah.

Namun kenyataannya belum berjalan mulus. Seorang peternak telur asal Blitar yang hadir dalam forum itu bercerita harga telur sempat jatuh ketika produksi meningkat, sementara akses distribusi ke program MBG belum terbuka merata.

Suwardi juga mengkritik tata kelola MBG yang dinilai terlalu dikuasai kelompok bisnis tertentu. Ia meminta pemerintah membuka transparansi harga dan memperkuat peran koperasi peternak dalam rantai distribusi pangan nasional.

Harga Pakan dan Impor Jadi Beban Peternak

Selain MBG, forum itu juga menyoroti kebijakan impor Grand Parent Stock (GPS) dan bahan baku pakan yang dianggap terlalu bergantung pada pemain besar.

Menurut Suwardi, pengalihan impor bungkil kedelai dari swasta ke PT Berdikari justru memicu kenaikan harga pakan hingga 20 persen. Kenaikan itu langsung menekan biaya produksi peternak mandiri.

“Kalau kita mau harga telur Rp25 ribu bisa. Yang penting di hulu ditata dengan adil dan bijaksana,” kata Suwardi.

Ia menilai regulasi budidaya unggas sebenarnya sudah memberi ruang besar bagi peternak rakyat. Namun implementasinya dinilai belum konsisten di lapangan. Peternak kecil, kata dia, sering kalah bersaing dengan integrator besar yang menguasai rantai pasok dari hulu sampai hilir.

Di akhir forum, Suwardi meminta pemerintah tidak terlalu bergantung pada investasi asing untuk sektor budidaya unggas. Menurut dia, peternak lokal masih mampu memperkuat produksi nasional jika diberi akses modal, distribusi, dan perlindungan kebijakan yang jelas.

Reporter: Thalia Febiola 

Editor: Arianto 

Read More

Hilirisasi Perunggasan Nasional Didorong, Dana Rp20 Triliun Disiapkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah mulai mendorong transformasi besar sektor perunggasan nasional di tengah tekanan harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi. Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Pertanian disebut menyiapkan pendanaan Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.

Rencana itu mengemuka dalam seminar hilirisasi perunggasan pada rangkaian AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, BUMN pangan, hingga investor nasional.

Hilirisasi Perunggasan Jadi Fokus Pemerintah

Di balik angka investasi jumbo itu, ada persoalan lama yang belum selesai. Peternak rakyat selama bertahun-tahun terjebak pada pola usaha yang rentan. Saat harga ayam hidup jatuh, margin peternak ikut ambruk. Sebaliknya, ketika harga pakan naik, biaya produksi langsung melonjak.

Situasi itu belakangan makin terasa di sejumlah sentra unggas. Seorang peternak di Blitar pernah bercerita bagaimana harga telur bisa turun drastis hanya dalam hitungan pekan. “Kadang belum sempat balik modal, harga sudah berubah lagi,” katanya saat ditemui dalam pameran peternakan tahun lalu.

Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan hilirisasi agar peternak tidak hanya menjual ayam hidup atau telur mentah. Infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas usaha.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan hilirisasi bukan lagi pilihan. “Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino di Jakarta, Jum'at (8/5/2026).

Impor SBM dan Dominasi Pasar Jadi Sorotan

Selain hilirisasi, forum itu juga menyoroti rencana pemerintah mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada BUMN. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk menjaga stabilitas bahan baku pakan ternak yang selama ini sangat dipengaruhi rantai pasok global.

Namun, pelaku usaha meminta pemerintah berhati-hati. Alvino menegaskan koordinasi dengan asosiasi peternak dan peternak mandiri perlu diperkuat agar pasokan tidak terganggu.

Seminar itu juga menargetkan tiga hasil konkret. Pertama, komitmen penyerapan hasil peternak oleh BUMN pangan seperti Berdikari dan Bulog. Kedua, skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage bersama Danantara. Ketiga, penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani.

Di sisi lain, langkah ini menunjukkan pemerintah mulai melihat sektor perunggasan bukan sekadar urusan pangan murah. Industri unggas kini diposisikan sebagai penyangga ekonomi desa sekaligus bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gus Ibi Dukung Gus Muhaimin Pimpin PBNU ke Depan

Duta Nusantara Merdeka | Sarang 

Muhammad Imam Roghibi As-Siddiqie atau Gus Ibi menilai dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun 2026 terlalu berpusat pada figur calon pemimpin. Menurut dia, pembahasan publik seharusnya diarahkan pada visi, gagasan, dan arah gerakan organisasi di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ibi saat ditemui di Pondok Pesantren MIS Sarang, Kamis, 7 Mei 2026. Ia mengatakan NU di abad kedua membutuhkan kepemimpinan yang memahami tantangan zaman sekaligus tetap berpijak pada tradisi pesantren.

Gus Ibi Ingatkan NU Butuh Arah, Bukan Sekadar Figur

Menurut Gus Ibi, atmosfer menjelang muktamar mulai dipenuhi pembicaraan soal siapa yang layak memimpin PBNU. Padahal, kata dia, persoalan mendasar justru menyangkut arah gerakan NU menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan geopolitik global.

“Kalau kita hanya sibuk pada figur tanpa membedah gagasan, maka kita sedang menyiapkan masalah baru di masa depan,” ujar Gus Ibi.

Ia mengibaratkan NU bukan hanya membutuhkan sopir yang piawai, tetapi juga “mesin baru” serta arah perjalanan yang jelas. Analogi itu, menurutnya, penting karena organisasi sebesar NU tidak cukup hanya mengandalkan popularitas figur.

Di sejumlah forum pesantren belakangan, isu regenerasi kepemimpinan PBNU memang mulai ramai dibahas. Namun, percakapan di tingkat akar rumput sering kali berhenti pada nama besar tokoh, bukan pada peta program lima tahun mendatang.

Dukungan kepada Gus Muhaimin dan Akar Pesantren

Gus Ibi juga menekankan pentingnya kepemimpinan PBNU yang memiliki kedekatan dengan dunia pesantren dan dzuriyah muasis atau keturunan pendiri NU. Faktor itu dinilai penting agar ruh perjuangan NU tidak terlepas dari akar sejarahnya.

Sebagai bentuk sikap politik organisasi, Gus Ibi menyampaikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Ia menilai Muhaimin memiliki pengalaman organisasi, pemerintahan, dan kedekatan kuat dengan kultur pesantren.

“NU butuh pemimpin yang tidak hanya kuat secara simbolik, tapi juga punya roadmap yang jelas untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Menurut Gus Ibi, tantangan NU saat ini bukan hanya menjaga tradisi keilmuan, tetapi juga menjawab disrupsi teknologi, krisis moral, dan perubahan geopolitik. Karena itu, Muktamar ke-35 NU diharapkan melahirkan konsensus strategis, bukan sekadar pergantian kepemimpinan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Soroti Moralitas Hakim dan Wibawa Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung-RI (FORSIMEMA-RI) menilai pesan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, mengenai pentingnya moralitas hakim dan aparatur peradilan menjadi pengingat serius bagi dunia hukum nasional. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, dalam keterangan pers, Kamis, 7 Mei 2026.

Syamsul mengatakan integritas aparat peradilan bukan sekadar urusan etik pribadi. Menurut dia, moralitas merupakan fondasi utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di Indonesia.

Moralitas Hakim Jadi Penentu Kepercayaan Publik

Di ruang sidang, kata Syamsul, masyarakat tidak hanya mencari kepastian hukum. Mereka juga ingin melihat keadilan berjalan tanpa tekanan, transaksi, atau kepentingan tersembunyi. Karena itu, pesan Ketua MA dinilai relevan di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

“Integritas adalah roh dari keadilan itu sendiri,” kata Syamsul Bahri.

Ia menjelaskan aparatur peradilan kerap menghadapi tekanan pragmatis dalam penanganan perkara. Dalam situasi seperti itu, moralitas menjadi benteng pertama untuk menolak intervensi, gratifikasi, maupun pengaruh pihak luar.

Di sejumlah pengadilan daerah, isu kedekatan dengan pihak berperkara masih menjadi obrolan yang sering terdengar di ruang tunggu sidang. Situasi itu, menurut Syamsul, membuat penguatan etika tidak cukup hanya lewat slogan.

Pengawasan Internal dan Keteladanan Pimpinan

FORSIMEMA-RI menilai penguatan moral aparatur peradilan perlu diterjemahkan ke langkah konkret. Salah satunya melalui internalisasi kode etik hakim dan pegawai peradilan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Selain itu, pengawasan internal juga dinilai penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak awal. Syamsul menekankan pimpinan lembaga peradilan harus menjadi contoh dalam disiplin dan kejujuran.

“Hukum tanpa moralitas bisa menjadi kaku dan buta,” ujarnya.

Menurut dia, budaya kerja berintegritas harus dibangun secara konsisten. Lingkungan kerja yang menghargai profesionalisme dan menindak penyimpangan dinilai akan memperkuat wibawa lembaga peradilan.

Dalam kesempatan itu, Syamsul juga menyoroti kemitraan Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM bersama FORSIMEMA di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan. Ia meminta humas Mahkamah Agung lebih proaktif membangun komunikasi dengan media guna menjaga transparansi informasi publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More