Sorotan publik terhadap kinerja BUMN kembali menguat di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Pemerintah merespons dengan mendorong penguatan pengawasan dan tata kelola.
Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana penunjukan utusan khusus untuk memantau kinerja BUMN. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat kontrol langsung dari level tertinggi pemerintahan.
Langkah tersebut melengkapi kebijakan sebelumnya melalui pembentukan Danantara. Lembaga ini berfungsi mengelola dan mengoptimalkan aset negara, termasuk BUMN.
Fungsi Utusan Khusus dalam Pengawasan BUMN
Utusan khusus Presiden dirancang sebagai instrumen tambahan dalam sistem pengawasan yang sudah berjalan. Perannya bukan menggantikan lembaga formal, melainkan memperkuat efektivitas pengawasan.
Mereka bertugas menjadi penghubung langsung antara Presiden dan dinamika operasional BUMN. Fungsi ini dinilai penting untuk mempercepat aliran informasi strategis.
Selain itu, utusan khusus akan melakukan pemantauan berkala, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta menyusun rekomendasi berbasis data lapangan.
Peran lainnya adalah mendorong transparansi publik terkait kinerja, tantangan, dan penggunaan sumber daya di tubuh BUMN.
Dengan fungsi tersebut, utusan khusus tidak hanya bekerja untuk Presiden, tetapi juga membawa kepentingan publik dalam pengawasan aset negara.
Kandidat Utusan Khusus: Tidak Sekadar Birokrat
Wacana ini memunculkan pertanyaan mengenai figur yang layak mengisi posisi tersebut. Selama ini, pendekatan konvensional cenderung terbatas pada birokrat atau profesional internal.
Namun, dinamika ekonomi modern menuntut keterlibatan pihak eksternal yang lebih independen dan kritis. Pelaku media dinilai memiliki kapasitas tersebut.
Insan pers memiliki pengalaman dalam verifikasi informasi, investigasi, serta penyusunan laporan berbasis data. Hal ini menjadikan mereka relevan sebagai pengawas independen.
Selain itu, figur publik dan influencer juga berpotensi dilibatkan, terutama yang memiliki integritas dan rekam jejak dalam isu kebijakan publik.
Akademisi, aktivis, dan pengamat independen turut menjadi kandidat penting. Mereka dikenal mampu membaca celah kebijakan dan menyuarakan kritik konstruktif.
Skema Evaluasi dan Tantangan Implementasi
Agar efektif, penunjukan utusan khusus perlu disertai sistem evaluasi yang transparan dan terukur. Masa tugas awal selama satu tahun dapat menjadi periode uji coba.
Dalam periode tersebut, para utusan harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan transparansi BUMN.
Jika dinilai berhasil, masa jabatan dapat diperpanjang hingga lima tahun. Sebaliknya, evaluasi menjadi dasar pergantian jika kinerja tidak optimal.
Dengan desain tersebut, utusan khusus diharapkan tidak sekadar simbol kebijakan, melainkan agen perubahan yang mendorong pengawasan BUMN lebih akuntabel.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar