Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peran aktif pemerintah daerah (Pemda) sebagai ujung tombak implementasi kebijakan gizi nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera membentuk Satuan Tugas MBG, guna memastikan program berjalan optimal dan merata.
Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi virtual bertema pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (18/7/2025).
Ia menyebut pembentukan Satgas MBG bisa dipimpin oleh Sekda, Kepala Bappeda, atau pejabat setempat yang diberi kewenangan penuh.
Langkah strategis ini, menurut Tito, bertujuan mengoptimalkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta mempercepat penentuan titik dapur MBG di daerah.
Daftar contact person antarwilayah telah disiapkan BGN untuk mendukung komunikasi dan pelaporan teknis dari Satgas Pemda.
Tito mencontohkan Kabupaten Garut dan Bogor yang lebih dahulu membentuk Satgas dan merancang peta sebaran dapur gizi anak.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi program berdasarkan karakteristik wilayah seperti daerah kepulauan, pegunungan, dan pelosok terpencil.
Kabupaten Raja Ampat, misalnya, menambah titik dapur MBG dari 3 menjadi 7 agar distribusi makanan tidak terkendala jarak pulau.
Selain meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, program MBG juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor lokal.
Tenaga juru masak, kebersihan, dan logistik akan direkrut dari masyarakat sekitar, serta mendukung pertumbuhan rantai pasok bahan pangan daerah.
Tito menyebut MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi desa, sebab seluruh kebutuhan makanan dibeli dari petani dan produsen lokal.
Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama BGN akan kembali menggelar rapat lanjutan guna memfinalisasi data Satgas dan titik distribusi MBG.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar