ETOS Indonesia Institute merilis survei nasional pada Rabu (11/2) di Jakarta terkait kinerja Polda Metro Jaya di bawah Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam periode 10–30 Januari 2026.
Mayoritas responden dalam Survei Nasional ETOS menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya mampu meningkatkan kinerja, namun publik tetap menuntut pembenahan pada integritas dan pelayanan.
Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah, membuka paparan hasil survei tersebut di hadapan sejumlah awak media. Presentasi teknis disampaikan Direktur Infokom ETOS, Dwiki.
Hasil survei menunjukkan 77 persen responden menilai kepemimpinan Polda Metro Jaya dapat meningkatkan kualitas kinerja kepolisian di wilayah hukumnya.
Survei juga mencatat sejumlah harapan publik terhadap Kapolda Metro Jaya. Sebanyak 28 persen responden meminta penguatan pengawasan agar meminimalkan malpraktik dalam proses penyelidikan.
Sebanyak 21 persen responden berharap penghapusan praktik kekerasan dan pemerasan. Sementara 19 persen menuntut penegakan sanksi tegas dan adil bagi anggota yang melakukan pelanggaran pidana.
Adapun 17 persen responden menyoroti pentingnya pemberantasan suap dan pungutan liar. Sebanyak 13 persen lainnya meminta peningkatan respons pelayanan terhadap laporan masyarakat.
Terkait persepsi publik, 71 persen responden menilai pemberitaan dan tayangan kegiatan kepolisian di media elektronik turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Polda Metro Jaya tercatat sebesar 57 persen. Kepuasan itu terutama bersumber dari pengalaman pribadi maupun keluarga responden sebesar 47 persen.
Media sosial menjadi sumber informasi terbesar mengenai figur kepemimpinan Polda Metro Jaya dengan 42 persen, disusul media cetak sebesar 31 persen.
Survei juga mencatat tingkat pengenalan publik terhadap figur Kapolda mencapai 87 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi institusi kepolisian.
Iskandarsyah menyebut hasil survei tersebut disusun selama hampir 20 hari dan tetap dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Namun, menurutnya, survei tersebut bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Ia menegaskan bahwa kritik publik tidak serta-merta merepresentasikan institusi secara keseluruhan, melainkan perlu dilihat secara proporsional dalam konteks perbaikan berkelanjutan.
Menanggapi sorotan publik terhadap Polri, Prof. Dr. Edi Hasibuan, Penasehat Kapolri Bidang Hukum dan Kriminolog, menyatakan masukan masyarakat akan direspons secara positif.
Menurutnya, Polri terus melakukan pembenahan internal dan peningkatan kinerja, termasuk memperkuat kehadiran di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti berbagai program institusi, termasuk dukungan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program pemerintah.
Terkait isu pemanggilan Kapolri oleh Presiden di Istana Bogor, Edi menilai hal tersebut merupakan koordinasi rutin antara pimpinan negara dan jajaran kepolisian.
Ia menegaskan prosedur pergantian Kapolri memiliki mekanisme yang panjang dan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden.
Menurutnya, saat ini fokus institusi masih pada stabilitas keamanan dan dukungan terhadap agenda prioritas nasional.
Hasil survei ETOS tersebut menambah potret persepsi publik terhadap kinerja Polda Metro Jaya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar