Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

IPKI DPC Jakarta Utara Resmi Daftarkan Legalitas ke Kesbangpol


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Utara
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara resmi mendaftarkan legalitas organisasinya ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Walikota Jakarta Utara, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Penyerahan berkas legalitas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC IPKI Jakarta Utara, Djuli Asnawi, didampingi Bendahara Merry Butar serta jajaran pengurus lainnya. Berkas tersebut diterima oleh Ibu Erna, perwakilan dari Kesbangpol Jakarta Utara, yang sekaligus menyerahkan surat tanggapan atas laporan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) IPKI di wilayah Jakarta Utara.

Dalam pernyataannya, Ketua DPC IPKI Jakarta Utara Djuli Asnawi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen IPKI untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, khususnya di Jakarta Utara.

"IPKI adalah organisasi yang berlandaskan pada semangat perjuangan dan nasionalism," kata Djuli Asnawi di Jakarta, Rabu (12/03/2025). 

Dengan didaftarkannya legalitas ini, kami ingin memastikan bahwa IPKI DPC Jakarta Utara dapat menjalankan program-programnya secara resmi dan turut serta dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. 

"Kami berharap dapat bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam mendukung nilai-nilai kebangsaan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Proses pendaftaran ini menandai langkah maju bagi IPKI Jakarta Utara dalam memperkuat eksistensinya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, kebangsaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan legalitas yang jelas, IPKI siap untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi warga Jakarta Utara. (Ar)


Share:

Cair! THR Dan Gaji ke-13 ASN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Prabowo mengumumkan langsung pemberian THR dan Gaji 13 bagi ASN dan Hakim, Selasa (11/3/2025).  

“THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, Para Hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima”, ungkap Presiden sebagaimana disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden.

THR dan Gaji ke-13 ini akan diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja 100%. Sedangkan untuk pensiunan akan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. 

Penting dicatat pula, THR ini akan dibagikan kepada seluruh aparatur negara 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dimulai sejak hari Senin (17/03/2025). Sedangkan Gaji 13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada Bulan Juni 2025.  

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan mudik dan libur lebaran”, tambah Presiden. 

Sebagaimana diketahui, pengumuman THR dan Gaji 13 aparatur negara ini telah diteken Presiden dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Beleid, tersebut tentu menjadi kabar bahagia bagi Aparatur Mahkamah Agung dan Hakim seluruh Indonesia.

Pengumuman Presiden ini menepis kesimpangsiuran informasi pemberian THR dan Gaji ke-13 di tengah efesiensi yang dilakukan di tubuh lembaga negara dan instansi pemerintah. 

Pada akhir pengumuman, Presiden tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur negara dan hakim. “Terima kasih kepada seluruh aparatur negara, hakim, prajurit TNI dan Polri dimanapun sedang bertugas”, ucap Presiden.


Share:

Rencana AHY Realisasikan Tanggul Laut Raksasa Didukung Berbagai Tokoh Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini mengatakan akan segera mewujudkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) untuk wilayah pesisir Jakarta, Banten hingga Jawa Timur.

Rencana tersebut disambut penuh antusias dari berbagai kalangan, baik dari tokoh pers hingga jasa konstruksi tanah air.

"Kami dari masyarakat pers dan dunia usaha tentu sangat mendukung rencana positif tersebut. Bagi kami ini merupakan sebuah megarencana yang patut disambut optmistis," ungkap Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di Bilangan, Jakarta, Selasa (11/3).

Sekjen Forum Lintas Jasa Konstruksi (FLAJK) itu lebih lanjut menyebut bahwa niat baik pemerintah tersebut semoga dapat terealisasi dan mendapat dukungan banyak pihak.

Sebab, kata dia, pembangunan Giant Sea Wall merupakan sebuah langkah yang tidak bisa ditawar lagi di tengah ancaman perubahan iklim yang cukup serius.

"Salah satu fungsi pembangunan Giant Sea Wall ialah menjadi benteng fisik untuk menahan erosi tanah akibat gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai. Dan kita tahu, wilayah pesisir khususnya Jakarta dan sekitar terancam tenggelam jika tidak segera dilakukan langkah-langkah antisipatif," ujarnya.

Karena itu, menurutnya rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini sebuah mega plan yang tidak bisa dipandang remeh.

"Ini demi menyelematkan sejengkal tanah dan bumi yang ada di negeri ini dari bahaya bencana alam dan marabahaya lainnya," terang Yakub.

Yakub juga mengatakan bahwa rekan-rekan pengusaha jasa konstruksi Indonesia sangat menantikan realisasi projek ini untuk terlibat bersama membangun negeri.

"Kami terutama dari FLAJK sangat siap jika pembangunan ini berjalan dan diminta untuk berpartisipasi di dalamnya. Kami punya sumber daya yang siap membangun bangsa," ungkapnya.

Yakub juga menyebut terus memberikan dukungan kepada AHY yang sejauh ini cukup baik dalam menunjukkan kinerja di Kabinet Merah Putih (KMP).

"Kami insya Allah selalu support dan selalu ada untuk pak Menteri (AHY) dan kami siap mengawal pembangunan di bawa koordinasi beliau jika dibutuhkan," pungkasnya. (Ar)


Share:

Diduga Langgar Kode Etik, Oknum Penyidik YS Dilaporkan ke Propam Polda Riau


Duta Nusantara Merdeka | Riau
Seorang oknum anggota kepolisian berinisial YS resmi dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau. Laporan ini tercatat dalam Surat Pengaduan Propam nomor: SPSP2/17/III/2025/Propam. YS, yang merupakan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dengan pangkat Bripka, diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara penipuan dan penggelapan.

Jetro Sitorus, SH, selaku pengacara, melaporkan YS atas dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus yang melibatkan kliennya, Ms, berdasarkan laporan polisi nomor: STTLP/B/483/XII/2023/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 4 Desember 2023. “Kami melaporkan oknum polisi ini ke Propam Polda Riau atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara,” ungkap Jetro, Jum'at (7/03/2025).

Menurut Jetro, kliennya mengaku disuruh oleh YS untuk menandatangani surat pencabutan kuasa dari pengacara. Selain itu, YS diduga meminta uang dari kliennya, pertama sebesar Rp50 juta, dan kemudian menurunkan jumlahnya menjadi Rp30 juta yang harus ditransfer ke rekening istri YS. “Ini jelas melampaui wewenang seorang penyidik,” tegas Jetro.

Hingga berita ini ditayangkan, YS belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut, meskipun telah dihubungi melalui pesan singkat. Kasus ini menyoroti masalah serius pelanggaran kode etik di tubuh Polri. Kapolri sebelumnya mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Polri telah mengeluarkan ribuan putusan disiplin terhadap anggotanya.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang pelanggaran yang terjadi di institusi kepolisian. Masyarakat berharap agar laporan ini ditindaklanjuti dengan serius untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Mahkamah Agung Bolehkan Pegawainya WFH pada 24-27 Maret 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mahkamah Agung membolehkan pegawainya untuk melakukan penyesuaian tugas selama 24-27 Maret 2025. Penyesuaian tersebut, membolehkan para pegawai melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik di kantor maupun dari rumah atau work from home (WFH). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 406/SEK/HM3.1.1./III/2025 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan tanggal 10 Maret 2025. 

Dalam surat yang bisa diakses di pengumuman situs website resmi Mahkamah Agung tersebut, menyatakan, kebijakan ini menyusul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin kelancaran pelayanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pimpinan satuan kerja diminta melakukan pembagian dan pengaturan sistem kerja dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah pegawai, karakteristik dan urgensi pekerjaan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam bekerja secara mandiri dan kemampuan penerapan teknologi informasi secara optimal saat bekerja dari rumah.

Untuk kelancaran terejawantahnya kebijakan ini, Sekretaris Mahkamah Agung meminta pimpinan satuan kerja memastikan, bahwa kebijakan fleksibilitas kerja ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan produktivitas aparatur peradilan tetap terjaga, serta pelayanan publik dan akses keadilan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal selama periode libur nasional dan cuti bersama.

Berikut adalah ketentuan lengkap yang terdapat dalam surat tersebut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan 24 sampai dengan 27 Maret 2025 dapat dilakukan fleksibel secara lokasi, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal. 

2. Pimpinan satuan kerja melakukan pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan: 

a. Jumlah pegawai 

b. Karakteristik dan urgensi tugas/pekerjaan; 

c. Kemampuan SDM dalam bekerja secara mandiri, berkomunikasi efektif dengan atasan dan rekan kerja serta responsif terhadap instruksi penugasan; 

d. Kemampuan penerapan teknologi informasi secara optimal saat bekerja dari rumah/tempat tinggal. 

3. Atasan langsung melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. 

4. Pemberian cuti tahunan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai pada masing masing satuan kerja. 

5. Pimpinan satuan kerja agar memastikan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat. (Ar)


Share:

Menko Polkam: Pemerintah Siap Mensukseskan Pelaksanaan Mudik dan Idul Fitri 1446 H Tahun 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderan Pol (Purn) Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian/Lembaga seluruhnya siap untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan mudik dan lebaran Idul Fitri 1446 H tahun 2025 dengan aman dan lancar.

“Sebagaimana perintah bapak Presiden bahwa pemerintah melalui instrumen Kementerian/Lembaga seluruhnya akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mensukseskan event tahunan ini agar masyarakat dapat menjalankan mudik dan Lebaran Idul Fitri 1446 H tahun 2025 dengan aman dan lancar,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan kepada awak media selesai rapat koordinasi di PTIK Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menko Polkam menyampaikan hasil yang disimpulkan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1446 H tahun 2025 terdiri dari beberapa aspek. Pertama dari aspek pengamanan akan ada 164.268 personil gabungan dari Polri, TNI dan Kementerian/Lembaga yang akan mengisi 2.894 pos pengamanan dan titik rawan lainnya.

“Kedua kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, baik itu transportasi darat, udara, dan laut. Kemudian ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran, dan berikutnya adalah kesiapan tangap bencana yang dipaparkan oleh BMKG, BNPB, Basarnas dan sebagainya dengan pengiringan satuan-satuan tugas tangap bencana dari beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” terangnya.

Menko Polkam mengungkapkan dalam rapat koordinasi kali ini sesuai dengan perintah bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana perintahnya adalah untuk memastikan negara hadir di masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar kemudian dengan aman dan nyaman.

“Sebagaimana perintah bapak Presiden dibentuk juga tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan ganguan keamanan, bencana dan lain sebagainya. Intinya kesimpulan rapat bahwa seluruh kementerian lembaga yang hadir disini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun lebaran Idup Fitri 1446 H tahun 2025,” tambahnya. (Ar)

Share:

Tandatangani PKS, PPWI bersama Firsts Union Association dan LPK GAESI Siap Kirim Tenaga Kerja ke Jepang dan Korea


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Sebagai tindak lanjut dari rencana kerja sama organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama mitra konsorsiumnya, Firsts Union Association, dengan Lembaga Pelatihan Kerja Galuh Essa International (LPK GAESI), ketiga pihak sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penyiapan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang dan Korea. Hal ini disampaikan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini pada Senin, 10 Maret 2025.

“PPWI dan Firsts Union Association secara bersama-sama sudah menandatangani PKS dengan LPK GAESI pada hari Selasa lalu, 4 Maret 2025. Berdasarkan perjanjian kerja sama ini, mulai sekarang PPWI, Firsts Union Association, dan GAESI sudah siap menerima pendaftaran calon-calon pekerja yang ingin bekerja sambil menimba pengalaman di luar negeri, khususnya ke Jepang dan Korea,” ungkap Wilson Lalengke.

Hadir dalam acara penandatanganan PKS tersebut, selain Ketum PPWI, hadir President of Firsts Union Association, Mr. Abdul Rahman Dabboussi; dan Mr. Mahpudin sebagai Ketua LPK GAESI. Selain itu, hadir juga Wasekjen PPWI, Julian Caisar; dan Haji Karso Herdianto, S.T., sebagai Pimpinan Yayasan Galuh Essa International.

Wilson Lalengke yang selalu berupaya menghadirkan peluang kerja bagi setiap pewarta warga dan pencari kerja itu juga menjelaskan bahwa setiap calon pekerja luar negeri perlu mendaftarkan diri dan masuk ke tempat pelatihan LPK GAESI yang berlokasi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. “Setiap peminat bekerja ke Jepang dan Korea dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat Nasional PPWI, selanjutnya akan dirujuk untuk mengikuti pelatihan dan persiapan pemberangkatan di tempat pelatihan,” tambah Wilson Lalengke.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyampaikan bahwa disamping berperan menerima pendaftaran atau memberikan rekomendasi pendaftaran bagi para pemuda Indonesia ke LPK GAESI, PPWI juga akan berperan untuk memonitor serta menjadi kontrol bagi pelaksanaan progam pelatihan dan pemberangkatan tenaga kerja dari lembaga GAESI serta mitranya di Jepang dan Korea agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kata Wilson Lalengke, para pencari kerja tidak tertipu dan atau dirugikan, baik dalam proses rekrutmen maupun pelatihan dan pemberangkatan.

Terkait dengan persyaratan peserta pelatihan dan pemberangkatan bekerja ke Jepang dan Korea, Ketum PPWI menyarankan agar para peminat dapat berkonsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI melalui Call Center/WA di 085772004248 (Ms. Wina) dan atau langsung ke LPK GAESI Majalengka. “Bagi para peminat kerja ke Jepang atau ke Korea dapat berkonsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI dan bisa juga langsung ke lokasi LPK GAESI, Jl. Raya Bandung – Cirebon, Km. 75, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia. Rekrutmen tenaga kerja ke Jepang dan Korea ini terbukan untuk pria dan wanita, usia 18 hingga 40 tahun,” pungkas Wilson Lalengke.

So, bagi Anda yang tertarik bekerja di luar negeri, khususnya Jepang dan Korea, tunggu apa lagi? Silahkan konsultasi ke Sekretariat Nasional PPWI, baik melalui Call Center di 085772004248 (Ms. Wina) atau langsung ke alamat Sekretariat di Jl. Anggrek Cendrawasih X Blok K No. 29, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat - 11480, DKI Jakarta, Mobile/WA: 081378957515 (Mr. Julian Caisar). (APL/Red)


Share:

Dewan dan Pengurus Kin Men Riau Masa Bakti 2025–2029 Resmi Dilantik


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Dewan dan pengurus Kin Men Riau masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dalam sebuah acara meriah yang berlangsung di Grand Lancang Kuning Ballroom Furaya Hotel, Pekanbaru pada Minggu (9/3/2025) malam. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Dewan Pembina, Djohan Nurdin, dan pengibaran bendera pataka oleh Ketua Kin Men Riau, Ali Suyanto.

Dalam sambutannya, Ali Suyanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menekankan bahwa jabatan ketua adalah amanat besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

"Suku Tionghoa di Provinsi Riau banyak berasal dari Kin Men, yang terletak di garis depan antara Taiwan dan Tiongkok. Bahkan, salah satu suku Tionghoa yang pertama kali masuk ke Pekanbaru sudah menyebar di berbagai kabupaten dan kota," ujarnya.

Ali Suyanto juga menyampaikan harapannya agar organisasi ini dapat menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi di antara warga Tionghoa. Saat ini, baru sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di Kin Men Riau, dan ia berharap jumlah tersebut terus bertambah. "Kami mengimbau warga Tionghoa yang berasal dari Kin Men untuk menjadi anggota, karena banyak manfaat yang didapatkan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia pelantikan, Tan Beng Kui, mengungkapkan bahwa sekitar 800 tamu undangan hadir dalam acara tersebut, termasuk tamu dari Kota Batam, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, dan luar negeri. "Kami sangat senang sekali, pelantikan dihadiri banyak tamu undangan, baik dari mitra, keluarga besar Kin Men Riau, tokoh Tionghoa, maupun Ketua Ormas Tionghoa di Pekanbaru," ungkapnya.

Acara pelantikan dimeriahkan dengan penampilan budaya, artis Mandarin dari Jakarta, Nathasia, dan dari Malaysia, Brenesia Sea. Sebagai penutup, diadakan undian doorprize dengan hadiah utama dua unit sepeda listrik dan dua unit sepeda motor, serta hadiah menarik lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

6 Tren Kehumasan di Tahun 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menjelang tahun 2025, lanskap kehumasan akan mengalami perubahan signifikan yang didorong oleh kemajuan teknologi dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Belanja pasar, situasi ekonomi dan politik dunia, serta ketidakpastian menjadi faktor-faktor yang berpengarug terhadap bisnis dan kehumasan di tahun depan. 

Berikut enam tren yang dirangkum SEQARA Communications, yang akan membentuk industri PR di Indonesia dan global selama satu tahun mendatang:

 *1. Humas Bertenaga Kecerdasan Buatan* 

Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) akan menjadi inti humas di tahun 2025, yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pemantauan media dan pembuatan konten. Dampaknya, PR person dapat menginvestasikan lebih banyak energi untuk strategi dan membangun hubungan. 

Dengan AI, kita dapat mengharapkan kampanye yang sangat personal dan berbasis data yang akan memperluas jangkauan global kita sekaligus meningkatkan efisiensi. Kebebasan kreatif yang dihadirkannya akan bersifat transformatif, sehingga kita dapat terlibat lebih dalam dan bermakna dengan audiens.

Kecerdasan buatan akan memainkan peran penting dalam industri humas di tahun 2025. Sederhananya, AI mencakup mesin yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas. Perangkat berbasis AI akan terus berkembang seiring waktu berdasarkan informasi yang dikumpulkannya.

 AI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manusia, bukan untuk menggantikannya. Hal ini menjadikan AI sebagai aset bisnis yang berharga untuk dimiliki hingga tahun 2025.

Potensi AI untuk meningkatkan peringkat konten melalui pengoptimalan SEO (Search Engine Optimization) dan personalisasi audiens yang ditingkatkan akan meningkatkan upaya PR pada tahun 2025. AI juga akan membantu dalam pelacakan media dan menghitung respons audiens secara lebih efisien.

McKinsey memperkirakan bahwa AI akan menciptakan nilai bisnis hingga US$2,6 triliun dalam penjualan dan pemasaran saja. Hal ini berarti bahwa AI akan sangat menguntungkan untuk bisnis, begitu pula untuk dunia PR.

 *2. Etika dan Transparansi* 

Kepercayaan tidak pernah lebih penting dari sebelumnya. Konsumen semakin waspada, dan brand yang mengutamakan praktik etis dan transparansi akan membangun hubungan jangka panjang yang penting untuk kesuksesan. Pada tahun 2025, merek yang mengutamakan integritas akan melihat peningkatan signifikan dalam loyalitas dan kepercayaan konsumen.

Inti dari PR yang efektif adalah kebutuhan untuk membuat keputusan yang etis. Setiap hari kita menghadapi skenario rumit yang mengharuskan kita mempertimbangkan implikasi dari tindakan kita. 

Apakah kita menyajikan informasi secara adil? Apakah kita memprioritaskan kepentingan klien kita di atas hak publik untuk tahu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus memandu pendekatan kita.

Di era saat ini ketika informasi menyebar dengan cepat, konsekuensi dari ketidakjujuran bisa sangat buruk, seperti yang terjadi di panggung politik Indonesia beberapa saat lalu. 

Satu pernyataan yang menyesatkan dapat menyebabkan kemarahan publik, merusak reputasi, dan akhirnya, mengakibatkan hilangnya bisnis. Inilah sebabnya mengapa mematuhi standar etika bukan hanya praktik yang baik; itu penting untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan.

Sebenarnya, etika harus menjadi landasan dari setiap strategi komunikasi. Mengingat kekuatan untuk memengaruhi persepsi dan membentuk masyarakat secara keseluruhan, konsultan PR harus sadar akan narasi yang mereka jalin, tujuan yang mereka perjuangkan, merek yang mereka wakili, dan, tentu saja, bagaimana mereka berperilaku sebagai profesional. 

Asosiasi PR seperti APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia) juga dituntut untuk menyebarluaskan standar dalam kehumasan dan membimbing praktisi tentang praktik terbaik untuk menavigasi dilema etika dengan lebih baik.

Sementara itu, transparansi berarti bersikap terbuka tentang maksud di balik suatu kampanye atau pesan, memastikan bahwa publik memahami konteks dan tujuan komunikasi. Merilis informasi kepada publik menunjukkan bahwa bisnis Anda jujur dan dapat dipercaya, yang merupakan bagian penting dari pengelolaan kehumasan. 

Hal ini juga merupakan cara yang efektif untuk membangun simpati dan loyalitas terhadap brand Anda. Faktanya, konsumen 94% lebih mungkin loyal terhadap merek yang memasukkan transparansi ke dalam model bisnisnya.

Sebagian besar gerakan transparansi didorong oleh kaum milenial. Dengan rentang usia kaum milenial sekitar 21-37 tahun, mereka berada pada usia pengeluaran utama dalam hidup. 

Itulah sebabnya setiap bisnis yang memasarkan produk kaum milenial, baik secara eksklusif maupun sebagian, mungkin perlu mempertimbangkan untuk memasukkan unsur transparansi ke dalam strategi PR campaign mereka.

 *3. Konten Video dan Podcast akan Berkembang Pesat* 

Dengan meningkatnya permintaan konten video dan audio, tidak mengherankan bahwa ini merupakan bagian integral dari masa depan PR dan masih ada dalam daftar tren PR. 

Podcast (baik podcast audio maupun video) sangat diminati dan terus berkembang hingga muncul kanal khusus dengan topik yang kian spesifik dan pangsa pemirsa yang semakin niche. Podcast bisa dipergunakan untuk menceritakan suatu case study tentang krisis atau untuk menceritakan kisah yang sangat visual. 

Dari kampanye PR biasa hingga mewah, video berkualitas tinggi menghadirkan media yang sempurna untuk memamerkan produk, layanan, dan bahkan acara merek terbaru Anda. Tidak hanya itu, video juga akan membantu Anda menyampaikan sisi cerita selama krisis.

Baik video berdurasi pendek maupun panjang, faktanya tetap bahwa pemasaran video ada untuk jangka panjang. HubSpot melaporkan bahwa 54% konsumen ingin melihat lebih banyak konten video dari bisnis atau merek yang mereka dukung.

 *4. Manajemen Krisis di Era Digital* 

Dengan informasi yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya secara daring, manajemen krisis harus tangkas dan responsif. 

Pemantauan waktu nyata dan tindakan cepat akan sangat penting untuk mengubah potensi kesalahan langkah PR menjadi peluang untuk membangun kepercayaan. Di era digital, cara Anda menangani krisis akan menentukan ketahanan dan keandalan merek Anda.

Media sosial akan tetap menjadi sarana buat PR pada tahun 2025. Trulist melaporkan bahwa profesional PR lebih memilih LinkedIn, dengan 81% responden menyatakan bahwa LinkedIn penting untuk strategi komunikasi mereka. Sementara itu, sekitar 77% mengatakan mereka menggunakan Twitter untuk tujuan yang sama.

Tidak seperti metode PR tradisional, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara merek dan pelanggan, media, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Peningkatan citra merek dan reputasi melalui media sosial juga kemungkinan akan terus berlanjut di tahun depan. Media sosial akan terus berperan dalam membantu merek mengelola krisis PR dan menetralkan publisitas negatif.

 *5. Pesan Personal dan Konten Interaktif* 

Personalisasi dasar tidak akan berhasil pada tahun 2025. Dengan AI dan big data yang kita miliki, brand dapat memberikan konten yang lebih personal, sesuai dengan preferensi individu dan nuansa budaya. 

Tingkat pesan yang disesuaikan ini akan mendorong keterlibatan, meningkatkan konversi, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih langgeng dengan audiens global.

Konten interaktif adalah masa depan PR, pembuatan konten daring, dan pemasaran. Bentuk konten ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dengannya dengan mengeklik, mengarahkan kursor, atau menjawab pertanyaan. Contoh konten interaktif adalah jajak pendapat, kuis, dan bahkan video yang dapat dibeli atau interaktif. 

Konten interaktif sangat berbeda dari konten tertulis, yang statis. Konten interaktif telah mengubah lanskap PR. Bahkan, beberapa perusahaan di Indonesia telah mulai bereksperimen dengan menggabungkan konten statis dengan konten interaktif.

Dalam salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Blue Fountain Media, kombinasi infografis dan siaran pers tentang tren pemrosesan pembayaran yang dikirim ke organisasi media menghasilkan hasil yang lebih baik daripada infografis yang dikirim sendiri. 

Sementara cerita tersebut diambil oleh beberapa media ketika infografis saja dikirim, itu hanya diambil oleh perusahaan media besar seperti Reuters, CNN dan Yahoo Finance ketika siaran pers dilampirkan padanya.

 *6. Influencer Marketing* 

Laporan Komunikasi Global tahunan USC Annenberg menyatakan bahwa 60% pemimpin PR percaya bahwa influencer media sosial akan terus memainkan peran kunci dalam keberhasilan PR pada tahun 2025. 

Influencer dengan pengikut yang relatif lebih sedikit di jejaring sosial memiliki komunitas yang erat dan lebih dipercaya oleh pengikut mereka. Hal ini membuat mereka lebih disukai oleh brand saat mengumumkan kampanye PR baru atau mencoba mengelola krisis PR. Cara ini bisa berhasil selama Anda memilih influencer yang audiensnya relevan dengan bisnis Anda.

Influencer Computer-generated imagery (CGI ) adalah suatu hal yang nyata. Bahkan, sejumlah brand mewah telah mulai mengikuti tren ini. 

Shudu Gram (@shudu.gram), misalnya, adalah supermodel CGI pertama yang pernah dibuat. Adalagi Miguela (@lilmiguela), Bermuda (salah satu teman Miquela dengan IG @bermudaisbae), Blawko (@blawko22), dan masih banyak lainnya.  

Meskipun influencer CGI tidak sepopuler influencer manusia dalam PR, hal ini mungkin berubah di masa mendatang. 

Seiring dengan bertambahnya pengikut influencer CGI ini—misalnya, Shudu.gram memiliki 225.000 pengikut di Instagram dan terus bertambah — brand dapat memanfaatkan mereka untuk menjaga reputasi — untuk mengumumkan acara PR baru atau mengelola reputasi mereka dalam krisis PR. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pemasaran influencer cocok dengan masa depan PR. Namun, yang jelas, hal itu akan memainkan peran yang signifikan di tahun 2025.

Di Indonesia, lanskap PR juga terus berkembang karena preferensi orang terus berubah dan teknologi terus berkembang. 

Di tahun depan AI akan mengubah hubungan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk menyusun siaran pers. Chatbot akan terus meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan distribusi pesan merek yang lebih cepat kepada publik.

Kita juga akan melihat lebih banyak konten video dan podcast yang digunakan untuk PR oleh bisnis pada tahun 2025. Podcast mudah didengarkan saat bepergian, dan video membantu Anda mengemas banyak informasi menarik dalam beberapa menit untuk audiens Anda.

Media sosial, konten interaktif, dan pemasaran influencer akan menjadi tren karena merek memanfaatkan setiap sudut untuk membangun hubungan pribadi dengan pelanggan dan memastikan reputasi merek yang baik. 

Terlepas dari itu semua, sebagai brand, korporasi, atau lembaga pemerintah perlu mencermati strategi PR yang tepat sasaran dan memiliki dampak sesuai dengan pesan kunci yang akan disampaikan. Bantuan dari konsultan PR seperti SEQARA Communications untuk tahun 2025 juga perlu dipertimbangkan agar reputasi brand atau perusahaan tetap baik, bahkan sem akin moncer.

*Sumber: determ.com, LinkedIn, Forbes, dan internet*

Share:

Komunikasi Humas Perlu Seirama Soal Kebijakan Pemerintah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, perlu adanya komunikasi yang seirama dalam menginformasikan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, tegasnya, kolaborasi tiap humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Setiap lembaga pemerintahan, menurut Hasan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait kebijakan. 

“Kita harus punya tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Harus maju bersama dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama yang kerap disalahpahami masyarakat,” ujarnya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta, Selasa (26/2/2025).

Menurut Hasan, keselarasan komunikasi antar humas pemerintah merupakan bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka ketika ada suatu isu yang menimbulkan kesalahpahaman, katanya mencontohkan, seyogianya tidak hanya satu pihak dari pemerintah yang menjelaskan. 

Sebaliknya, tegas Hasan, seluruh unsur pemerintahan harus turut serta buka suara dan meluruskan kekeliruan. 

Wajib Memiliki Benang Merah yang Sama

Ada satu hal yang perlu dipastikan sebelum seluruh unsur pemerintahan buka suara terkait suatu isu. 

Hal itu adalah kesepahaman atas isu yang hendak direspons. Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman menilai, dewasa ini publik justru melihat adanya kealpaan benang merah dalam komunikasi publik yang dijalankan pihak-pihak pemerintah. "Sehingga, banyak suara-suara yang berbeda. Ini hal yang kurang baik dalam komunikasi publik, khususnya di pemerintahan," jelasnya saat dihubungi HUMAS INDONESIA, Kamis (20/2/2025).

Apa yang diharapkan oleh Hasan Nasbi sebelumnya, disebut Dian sebagai peningkatan koordinasi komunikasi. 

Hal itu, katanya, dapat memastikan pengelolaan komunikasi berjalan seirama dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. 

"Komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan untuk penyampaian pesan, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai satu tujuan negara," pungkasnya. 

Sumber : Humas Indonesia.id

Share:

Dirjen Badilum: Hakim Jangan Modal Ilmu Hukum Saja, Hormati Rekan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) H Bambang Myanto meminta calon hakim agar tidak bermodal ilmu hukum semata. Tetapi juga perlu dibekali dengan kemampuan manajemen hingga etika yang baik.

“Bapak ibu kader-kader hakim masa depan. Tidak cukup ilmu hakim saja sebagai seorang calon pemimpin. Tidak cukup!” kata H Bambang Myanto.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM), Senin (10/3/2025). 

Hadir dalam acara itu narasumber Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Sumpeno dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis), Hassanudin. PERISAI BADILUM diikuti secara online dari 900 hakim/calon hakim.

“Bapak ibu harus dibekali manajemen. Manajemen umum, manajemen perkara. Sebagai pemimpin harus bisa menginspirasi jajaran di bawah bapak ibu semua,” ujar Bambang Myanto yang pernah menjadi Ketua PN Jaksel itu.

Sebagai hakim diminta jangan apatis, tapi memahami situasi yang ada di lingkungan peradilan.

“Bisa menjamin kantor bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Juga komunikasi dengan lembaga lain,” ucap Bambang Myanto. 

“Kalau bekalnya ilmu hukum saja dan kecanggihan tenologi informasi, ya kan susah memimpin lembaga nanti,” sambung Bambang Myanto menegaskan.

Oleh sebab itu, calon hakim diharapkan bisa menjadi bagian dari komponen perubahan Mahkamah Agung (MA). Sebab, MA sedang melakukan perubahan yang besar. Bambang Myanto minta hakim jangan hanya datang, sidang dan pulang.

“Sehingga kalau bapak ibu ingin MA lebih baik, maka harus aktif, jangan apatis,” ungkap Bambang Myanto.

Selain memiliki manajemen kepemimpinan, Bambang Myanto juga berharap para calon hakim memiliki kepekaan dengan rekan kerja. Baik yang lebih senior atau pun yang lebih rendah.

“Menghormati senior, rekan, bina seakrab mungkin. Jangan merasa saya paling pandai, saya paling pinter,” ucap Bambang Myanto.

Bambang Myanto juga berpesan agar cepat menyesuaikan diri di tempat kerja. Harus pandai bergaul dengan masyarakat. Dan menjadikan tempat kerja baru sebagai keluarga baru sehingga nyaman bekerja dan betah.

“Tidak tiap hari ngeluh, tiap hari ingin pulang-ingin pulang,” kata Bambang Myanto.

Termasuk juga kepada honorer/cleaning servis. Bambang Myanto mencontohkan dirinya saat berdinas di Sumatera Barat. Ada honorer bergelar datuk. 

“Datuk itu pimpinan suatu kaum, begitu kita kenal, dia dihormati sekali oleh masyarakat. Artinya apa? Ketika kita bisa bergaul dengan baik, maka bapak ibu akan nyaman,” kata Bambang Myanto berpesan.

Terakhir, Bambang Myanto berpesan agar para calon hakim siap menjadi patriot keadilan dan bukan menjadi sumber masalah.

“Jadilan partriot-patriot keadilan. Saudara ditunggu negara, pejuang keadilan. Kalau ada satu dua yang kemudian bermasalah, artinya mereka sendiri yang mencari masalah. Bapak ibu jadilah patriot keadilan, tetap teguh. Hakim juga harus memiliki kebijaksanaan untuk menerapkannya dengan adil,” pungkas Bambang Myanto. (Ar)


Share:

Sunat Minyakita Jadi 0,75 Liter, Produsen: HET Pemerintah di Bawah Biaya Produksi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam sidak yang dilakukan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/02/2025), ditemukan dugaan penyunatan takaran dalam produk minyak goreng merek Minyakita. Kemasan yang seharusnya berisi 1 liter diduga hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

Selain itu, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700/liter, namun dijual dengan harga Rp 18.000/liter.

Dugaan ini memicu pertanyaan: Mengapa produsen melakukan hal tersebut?

Menurut Pengamat Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, penyunatan takaran minyak goreng bisa terjadi karena biaya produksi yang semakin tinggi.

Harga bahan baku utama, yaitu crude palm oil (CPO), dalam enam bulan terakhir telah mencapai Rp15.000-16.000/kg, jauh lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah untuk bahan baku Minyakita, yaitu Rp13.400/kg.

"Ini baru menghitung harga bahan baku CPO, belum memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan," jelas Khudori dalam keterangannya, Minggu 9 Maret 2025.

Menurutnya, jika memperhitungkan semua biaya tersebut, harga jual minyak goreng Minyakita yang ditetapkan pemerintah berada di bawah biaya produksi, sehingga produsen berisiko mengalami kerugian.

Dalam kondisi ini, produsen dihadapkan pada dua pilihan sulit:
1. Menjual Minyakita sesuai HET tetapi mengurangi kualitas atau takaran produk.
2. Menjaga kualitas Minyakita tetapi menjualnya dengan harga di atas HET.

Khudori menilai bahwa kedua opsi tersebut sama-sama melanggar aturan, tetapi tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga dari pemerintah, industri minyak goreng berisiko mengalami ketidakseimbangan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

"Jika aturan yang ada tidak memungkinkan usaha tetap berjalan tanpa melanggar regulasi, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga kebijakan yang diterapkan," ungkapnya.

Pemerintah sendiri telah mengancam akan menutup dan mencabut izin tiga perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam produksi Minyakita.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan masyarakat.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan penyesuaian harga bahan baku dan mekanisme subsidi agar industri minyak goreng tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan praktik curang yang merugikan masyarakat.
Jika tidak, masalah ini bisa menjadi berulang dan berdampak pada stabilitas pasokan minyak goreng nasional. (Ar)


 
Share:

Mendiktisaintek Brian Yuliarto Ngopi Bareng dan Iftar Bersama Jurnalis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto berdiskusi bersama para jurnalis dari berbagai media nasional pada acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama di Auditorium Lantai 2 Gedung D, Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pada Jumat (7/3/2025). Sekitar 45 perwakilan media nasional hadir dalam kegiatan tersebut.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan kegembiraannya bisa berkenalan dan bersilaturahmi dengan para jurnalis dari berbagai media di Indonesia. 

Momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara Kemdiktisaintek dan media dalam mendukung perkembangan program dan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kebersamaan ini diharapkan komunikasi dan kolaborasi kedua belah pihak ke depan semakin kuat.

“Kami sangat mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat mendukung kemajuan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Dalam kesempatan yang sama, Mendiktisaintek juga berdiskusi dengan para jurnalis membahas berbagai isu di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Menteri Brian juga mengajak para jurnalis untuk memberikan masukan dan saran terkait program-program Kemdiktisaintek, bahkan mengajak berkolaborasi untuk melakukan riset-riset di bidang jurnalistik guna kemajuan bangsa Indonesia. “Mewujudkan negara maju bisa dicapai dengan kuatnya riset dan inovasi, ” jelasnya.

Acara Ngopi Bareng dan Iftar Bersama ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Fauzan Adziman, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib, dan jajaran pejabat di Kemdiktisaintek lainnya. Acara diakhiri dengan sesi buka puasa bersama dan berbincang santai. (Ar)


Share:

Danrem 031/WB Tinjau Korban Banjir di Pekanbaru


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Brigjen TNI Sugiyono, Danrem 031/WB, bersama para Kasi Kasrem 031/Wirabima, melakukan peninjauan langsung terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Jumat (07/03/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan akibat bencana alam tersebut.

Dalam peninjauan ini, Danrem didampingi oleh Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Zarman Candra, serta sejumlah pejabat militer lainnya, termasuk Kasi Ops Kasrem 031/WB Kolonel Inf Winarno S. Sos dan Kasi Log Kasrem 031/WB Kolonel Inf Achmad Hisom Baihaki. Mereka bertemu langsung dengan warga yang terdampak banjir, meninjau pos pengobatan, tempat pengungsian, dan rumah-rumah yang terendam air.

Banjir yang melanda wilayah ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di Riau, yang mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Siak. Pemukiman di tepian bantaran sungai, termasuk di Kelurahan Meranti Pandak dan Kelurahan Sri Meranti, menjadi salah satu yang paling parah terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem Sugiyono memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada korban banjir, serta makanan siap saji untuk dinikmati saat buka puasa dan sahur. "Kami berharap kehadiran kami dapat sedikit membantu meringankan beban para warga yang terdampak banjir," ujarnya di Pekanbaru, 

Danrem juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Danramil dan Babinsa di wilayah untuk terus memonitor perkembangan situasi. "Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengetahui tindakan prioritas yang dapat dilakukan," tambahnya.

Kehadiran Danrem 031/WB di lokasi bencana ini menunjukkan komitmen TNI dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Diharapkan, dengan adanya bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, warga yang terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Selamat! Hakim PN Jaksel Djuyamto Raih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS


Duta Nusantara Merdeka | Solo 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto meraih penghargaan sebagai alumni berprestasi dari UNS, Solo. Humas PN Jaksel itu menyelesaikan S1, S2 dan S3 dari kampus tersebut.

“Bahwa sebagai apresiasi atas reputasi, dedikasi, prestasi di tingkat nasional maupun internasional, Universitas Sebelas Maret memberikan penghargaan kepada 16 alumni yang berprestasi pada tahun 2025,” demikian bunyi SK Rektor UNS, Hartono yang dikutip Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Penghargaan dari Rektor UNS itu setelah Rektor mendapat masukan dari fakultas masing-masing. Berikut peraih Penghargaan Alumni Berprestasi dari UNS itu:

1. Hakim PN Jaksel Dr Djuyamto (Fakultas Hukum)

2. Mendag Budi Santoso (FISIP)

3. Wamensos Agus Jabo Priyono (FKIP)

4. Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya, Hananto Aji (FT)

5. Division Head BRI, Bunga Herlina Oktaviyanto (FE)

6. VP of Human Capital Fore Kopi Indonesia, I Kadek Edwin Trisnapati (Fak Psikologi)

7. Manager Area PT Newhope Indonesia Ayub Rizal (Fapet)

8. Senior Data Alanyst PT Financcel Teknologi Indonesia, Arifin Satria Ajinusa (Fak Teknologi Informasi)

9. Kepala Pusan Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud, Ganjar Harimansyah (Fak Ilmu Budaya)

10. Kepala BPOM Tangerang Sony Mughofir (F MIPA)

11. Kepala Dinas TPHP Kalteng, Sunarti (Pertanian)

12. Kepala Bapal TN Baluran Situbondo, Johan Setiawan (Pascasarjana)

13. Tenaga Ahli BPNB, dr Purwadi (FK)

14. Group Leader SHE PT Putra Perkasa Abadi, Asthoni Zainati (Vokasi)

15. Dosen ISTTS Surabaya, Yulius Widi Nugroho (Seni Rupa dan Desain)

16. Owner Toko Boneka Jaya Agung, Umi Napsiutin (Keolahragaan)

Sebagaimana diketahui, Djuyamto menyelesaikan seluruh pendidikan strata 1, 2 dan 3 dari UNS. 

Untuk S3 ia peroleh dengan IPK 3,9 setelah mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Pengaturan Penetapan Tersangka oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Responsif’. Dalam disertasinya itu, Djuyamto menyatakan hakim bisa menetapkan saksi sebagai tersangka korupsi. 

“Dasar rasionalitas dari pemberian kewenangan bagi hakim dalam menetapkan tersangka berbasis fakta pada tindak pidana korupsi,” kata Djuyamto.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Djuyamto SH MH di Aula Gedung 3 (Gedung Amiek Sumindriyatmi) UNS Solo, Jumat (31/1/2025). Alasan pertama hakim bisa menjadikan tersangka korupsi karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. 

“Kedua, dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, tindakan yang diambil selama tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pasti akan memengaruhi operasi pengadilan. 

Sampai pada titik di mana ketidakprofesionalan dalam penyidikan dan penuntutan suatu kasus dapat menyebabkan lembaga peradilan tidak dapat mencapai keadilan substantif yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman,” beber Djuyamto.

Disertasi Djuyamto itu dipertahankan di depan Guru Besar FH UNS Prof Dr Hartiwiningsih, Dr Sulistyanta, Dr Ismunarno, Ketua Muda MA bidang Pidana Dr Prim Haryadi dan Komjen Pol Prof Dr Rudy Heriyanto Adi. Khusus Prim Haryadi menguji secara online karena sedang di Arab Saudi. Selaku promotor yaitu Guru Besar UNS Prof Pujiyono Suwadi dan Dekan FH UNS Dr M Rustamaji selaku co promotor. Sidang dipimpin Dr Sasmini dan Sekretaris Dr Erna Dyah Kusumawati. (Ar)


Share:

Siapa yang Diuntungkan? Diskusi ETOS Bahas Praktik Mafia Migas dan Pupuk


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
ETOS Indonesia Institute menggelar diskusi publik yang mengangkat tema "Mafia Migas dan Pupuk: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?" Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk membahas isu-isu krusial terkait mafia migas dan pupuk di Indonesia.

Ketua Harian Nasional DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, membuka diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara aktivis dan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat. "Kita harus optimis dan semangat dalam melihat bangsa Indonesia. Tema ini sangat mendalam dan menyentuh hati, karena banyak yang dirugikan oleh praktik mafia ini," ujarnya di Jakarta, Jum'at (07/03/2025).

Disisi lain, Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kita harus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pejabat terkait, terutama dalam kasus pupuk dan migas. Uang rakyat harus dikembalikan kepada negara," tegasnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dari praktik mafia ini. Banyak peserta sepakat bahwa para bandar dan pengusaha besar adalah pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat kecil justru menjadi korban. "Korupsi ini sudah menjadi sistem yang mengakar. Kita perlu mencari tahu siapa yang merekomendasikan orang-orang ini untuk menduduki posisi strategis," tambah Iskandarsyah.

Diskusi ini juga menyoroti peran penting penegak hukum dalam memberantas mafia migas dan pupuk. "Jangan sampai hasil korupsi ini kembali dikorupsi. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak sia-sia," kata Raja Agung. 

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi saat ini. "Bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang ada jika korupsi terus berulang? Kita perlu solusi yang lebih dari sekadar penangkapan," ungkap salah satu peserta.

Acara ini diakhiri dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. "Kita harus bersatu untuk melawan mafia dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan haknya," tutup Raja Agung.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mafia migas dan pupuk. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Badilag Buka Layanan Online, Permohonan Mutasi Tak Harus Menghadap Atasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) kini membuka inovasi layanan online Media Urusan Cepat dan Handal Layanan Tenaga Teknis Secara Online (MUCHLIS-ON). Dengan aplikasi ini, para hakim dan aparatur pengadilan tidak perlu jauh-jauh menghadap bila hendak mengurus permohonan mutasi dan promosi. Sebelumnya inovasi ini juga sudah diterapkan di Ditjen Badilum.

"Ini terutama untuk menjaga integritas juga krn semua kegiatan terekam dengan baik," kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Badilag, Candra Boy Seroza kepada Awak Media, Jumat (7/3/2025).

Aplikasi itu ditandatangani oleh Dirjen Badilag, Muchlis pada 4 Maret 2025.  

"Kami membuat terobosan pelaksanaan pelayanan administrasi tenaga teknis peradilan agama termasuk promosi dan mutasi hakim untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan," ucap Candra.

Disebutkan jenis layanan adalah seluruh layanan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, meliputi:

a. Layanan promosi dan mutasi,

b. Layanan kenaikan pangkat,

c. Layanan kenaikan gaji berkala,

d. Layanan pemberhentian dan pensiun,

e. Layanan penerbitan tugas belajar,

f. Layanan izin pencantuman gelar,

g. Layanan izin bersidang dengan hakim tunggal,

h. Layanan pemberian izin penetapan jurusita,

i. Layanan izin dan cuti,

j. Layanan pengaduan,

k. Layanan data kepegawaian, dan

l. Layanan konsultasi aplikasi (SIMTEPA, VISION, SIPINTAR,CCTV Online, e-Binwas, Rekam Jejak Elektronik (ETR) dan lain-lain).

Sedangkan penerima layanan adalah seluruh tenaga teknis peradilan agama,meliputi:

a. Pimpinan Pengadilan,

b. Hakim,

c. Kepaniteraan, dan

d. Kejurusitaan.

Untuk waktu layanan adalah sesuai jam kerja, yaitu Hari Senin sampai Kamis, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB, dengan jam istrirahat pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Hari Jumat, dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, dengan jam istrirahat pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Sedangkan selama bulan Ramadhan jam layanan akan disesuaikan.

Langkah serupa juga sudah diberlakukan sebelumnya di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum). Dalam satu bulan, sedikitnya ada 100 tamu yang menggunakan konsultasi online.

"Dengan adanya ruang tamu virtual, maka kini tidak ada lagi tamu yang datang langsung ke Ganis Badilum. Karena semua cukup membuka siganisbadilum.mahkamahagung.go.id, pilih layanan ruang tamu virtual dan pilih waktu/slot bertamu yang masih kosong," kata Dirbinganis Ditjen Badilum, Hassanudin saat dihubungi terpisah. (Ar)


Share:

Tuduhan Pemerasan Mengguncang Dunia Kuliner: Food Vlogger Codeblu Terjerat Kasus Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Food vlogger terkenal, William Anderson alias Codeblu, kini menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan pemerasan terhadap pengusaha kuliner. Tuduhan ini mencuat setelah percakapan yang diduga miliknya tersebar di media sosial, menunjukkan permintaan uang untuk menghapus ulasan negatif.

Akun media sosial seperti @HushWatchID dan @SSC_politik mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan Codeblu meminta uang antara Rp350 juta hingga Rp600 juta untuk menghapus konten ulasan negatif. "Kak, aku boleh tahu enggak range angka yang ditawarkan di angka berapa?" tanya seorang pemilik usaha. "Untuk range Rp350-Rp600 juta," jawab pihak yang diduga Codeblu.

Tuduhan ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di media sosial, tetapi juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Beberapa pengusaha kuliner di Jabodetabek mengaku menjadi korban praktik serupa, khawatir reputasi usaha mereka hancur akibat ulasan negatif.

Akun @SSC_politik menyebutkan, "Bukan satu atau dua aduan, tapi banyak banget aduan kejahatan si reviewer makanan yang sok ganas itu." Modus operandi Codeblu diduga melibatkan pencarian usaha kuliner yang bisa dimanfaatkan, lalu menawarkan penghapusan ulasan dengan tarif selangit.

Kasus ini memicu kemarahan warganet dan pemilik usaha kuliner. Banyak yang menyerukan boikot terhadap Codeblu dan meminta tindakan tegas dari otoritas terkait. Tokoh kuliner, Chef Haryo Pramoe, mengkritik gaya review Codeblu yang dianggap kasar dan merugikan pelaku usaha. "Ulasan makanan harus dilakukan dengan etika dan fakta, bukan sekadar opini pribadi yang menghina," tegasnya.

Jika terbukti melakukan pemerasan, Codeblu dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Pasal tentang pemerasan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat menjadi dasar hukum untuk menjeratnya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya etika dalam dunia kuliner dan review makanan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Mendadak Dangdut Tayang 30 April 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sinemart dan Amadeus Sinemagna resmi merilis poster film terbaru mereka, Mendadak Dangdut. Poster ini memberikan gambaran pertama tentang warna dan semangat film yang siap menghidupkan kembali euforia dangdut ke layar lebar.

Dalam poster yang telah dirilis melalui akun resmi Sinemart (@sinemart_ph) dan Mendadak Dangdut (@mendadakdangdut.movie), terlihat Anya Geraldine sebagai Naya, sang karakter utama, yang tampil dengan gaya nyentrik, berambut ungu dengan pakaian penuh warna. Wajahnya menampilkan ekspresi yang mencerminkan perjalanan uniknya dalam film, dari benci hingga akhirnya larut dalam pesona musik dangdut.

Disutradarai oleh Monty Tiwa dan diproduseri oleh Mgs Fahry Fachrudin serta Wendhy Antono, Mendadak Dangdut mengisahkan Naya, seorang penyanyi pop ibu kota yang tengah berada di puncak popularitas. Namun, kariernya harus berbelok tajam ketika ia terjebak dalam skandal yang mengancam reputasi dan masa depannya.

Demi menyelamatkan diri, Naya terpaksa menyamar dan masuk ke dunia dangdut, genre musik yang selama ini ia pandang sebelah mata. Perjalanan penuh kejutan ini bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap dangdut, tetapi juga menggugah semangat baru dalam hidupnya.

Film ini juga menghadirkan Keanu Angelo sebagai Wawan dan Nurra Datau sebagai Lola, serta didukung oleh Joshua Pandelaki, Opie Kumis, Fajar Nugra, Wika Salim, Dwi Sasono, dan banyak lagi. 

Dengan kombinasi komedi segar dan irama dangdut yang menggoyang, film ini diharapkan dapat membawa dangdut lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat dan menghidupkan kembali kebanggaan terhadap musik asli Indonesia ini.

Anya Geraldine mengungkapkan antusiasmenya terhadap film ini dengan mengunggah poster film ini sembari menuliskan, “In her comedy movie era, again! Kesulitan shooting film ini adalah cape nahan ketawa karena shootingnya ama temen sendiri, Keanu pula orangnya.”

Sementara itu, Anya tak sendirian dalam mengungkapkan antusiasnya. Keanu Angelo yang debut dalam film genre komedi juga mengungkapkan pengalamannya, 

“My first comedy film, takut banget gila-gila, nggak pake script,” tulisnya di unggahan behind the scene salah satu adegan film. 

Di postingan lain, Keanu juga membocorkan bahwa ia deg-degan bermain di film comedy ini dan berharap ia bisa memberikan penampilan terbaiknya. 

“Pokoknya nanti kalau kurang-kurangnya ya saya masih belajar, kalau suka alhamdulillah, nonton ya, nanti,” ungkapnya dengan tulus.

Jangan lewatkan keseruan Mendadak Dangdut yang akan tayang 30 apri 2025 mendatang! Ikuti terus informasi terbaru mengenai film ini melalui akun Instagram resmi @mendadakdangdut.movie dan @sinemart_ph. Siap-siap tertawa dan menikmati perjalanan tak terduga Naya di dunia dangdut! (Ar)


Share:

Dikunjungi Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menegaskan peran penting kementeriannya dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, terutama untuk program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Dody saat menerima kunjungan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, di Kantornya, Kamis sore (6/3/2025).

Dalam pertemuan yang membahas kerangka kolaborasi untuk program Sekolah Rakyat tersebut, Menteri Dody menekankan kesiapan penuh Kementerian PU untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membentuk generasi unggul, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Kementerian PU akan memberikan dukungan infrastruktur terbaik agar anak-anak Indonesia, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara efektif, Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis—unit baru di Kementerian PU yang berfokus pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan—agar menyiapkan rancangan teknis. Rancangan tersebut mencakup desain gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mampu menunjang kegiatan belajar-mengajar.

“Kami menyambut baik inisiatif Menteri Sosial untuk memprioritaskan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan. Koordinasi antar kementerian perlu dipercepat, sehingga target membangun 100 Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi sesuai arahan Presiden,” papar Dody.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan terima kasih atas respons positif Kementerian PU. Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang berbentuk boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah, berdiri di atas lahan kurang lebih 5 hektare. Ia berharap dukungan Kementerian PU dapat mencakup desain, pembangunan, dan penyesuaian infrastruktur asrama bagi siswa putra maupun putri.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapat sarana yang layak untuk belajar dan berkembang. Dengan adanya campur tangan Kementerian PU, kami optimistis Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” tegas Syaifullah.

Kementerian PU dan Kementerian Sosial bersepakat untuk mempercepat koordinasi teknis serta menyinkronkan target dan sumber daya, agar program Sekolah Rakyat bisa segera diwujudkan. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah. Diharapkan, langkah kolaboratif ini akan membantu mewujudkan pemerataan pendidikan dan memperkuat pondasi bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. (Ar) 


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini