Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dengan Kemenko Polkam di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurut Djamari, Kemenko Polkam tidak memiliki struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, sehingga membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai penghubung arus informasi antara pusat dan daerah.
Ia menilai DPD RI memiliki posisi penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sekaligus membawa aspirasi dan persoalan faktual daerah ke tingkat nasional.
Menko Polkam juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, khususnya maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi serta kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, forum komunikasi resmi dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menindaklanjuti persoalan daerah.
Djamari menegaskan, komunikasi yang terputus berisiko membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif di lapangan. Tanpa alur informasi yang baik, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan.
DPD RI, kata GKR Hemas, memandang komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara utuh di daerah, serta kondisi lapangan cepat terpantau.
Dalam rapat tersebut, DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah hingga potensi kerawanan sosial dan politik.
Isu lain yang turut disorot mencakup penguatan sistem peringatan dini, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, serta keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Kejahatan siber dan dinamika ruang digital juga menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kemenko Polkam menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rekomendasi kebijakan dan langkah terkoordinasi lintas sektor.
GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, termasuk dukungan pemerintah terhadap sejumlah RUU prioritas Prolegnas 2026 dan aspirasi terkait pembentukan daerah otonomi baru.
Rapat konsultasi ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Penulis Lakalim Adalin
Editor Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar