Pemerintah mempercepat strategi hilirisasi energi nasional sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3).
Dalam pertemuan itu, Bahlil menegaskan hilirisasi dan ketahanan energi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus menekan ketergantungan impor energi.
Percepatan Proyek Hilirisasi dan Investasi Baru
Bahlil mengungkapkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap awal, sebagian telah memasuki fase peletakan batu pertama. Sisanya dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar Rp239 triliun yang kini memasuki tahap finalisasi.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil di Hambalang.
Pemerintah juga diarahkan untuk mengoptimalkan energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) guna memperkuat swasembada energi nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” jelasnya.
Kebijakan Komoditas dan Arah Kedaulatan Mineral
Dalam laporan tersebut, Bahlil turut menyampaikan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel, yang masih dipantau pemerintah di tengah dinamika global.
Pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terbatas, namun tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga tidak tertekan.
“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tegas Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk memastikan penerimaan negara lebih optimal dari sektor strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional serta mendorong optimalisasi pendapatan negara.
Bahlil menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum pembuktian kedaulatan mineral Indonesia agar tidak lagi menjual sumber daya dengan harga rendah.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” pungkasnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar