Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti temuan mengejutkan terkait ribuan pegawai BUMN yang terindikasi menerima bantuan sosial (Bansos) pemerintah.
Puan menegaskan, setiap program bantuan harus berlandaskan data valid dan terkini. Verifikasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum pemerintah mengubah atau melanjutkan kebijakan.
“Verifikasi data itu paling penting. Jangan ubah program tanpa data yang detail, benar, dan akurat, karena itu pegangan utama,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/8/2025).
Peringatan ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima Bansos melalui salah satu bank penyalur.
Tidak hanya pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima Bansos berprofesi dokter, serta lebih dari 6 ribu orang berjabatan eksekutif dan manajerial.
Temuan ini menimbulkan sorotan publik, mengingat Bansos seharusnya menyasar masyarakat miskin dan rentan, bukan mereka yang memiliki penghasilan tetap dan mapan.
Puan mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan penerima manfaat. Kehati-hatian dalam verifikasi dianggap kunci menghindari penyalahgunaan anggaran negara.
Menurutnya, data yang valid tidak hanya mencegah salah sasaran, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas program bantuan.
“Kalau verifikasi datanya kuat, penyaluran akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
