Dr Agustomi Masik saat memaparkan materi fondasi ketahanan bangsa dan efektivitas implementasi program MBG dan KDMP di Jakarta.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Agustomi Masik, M. Dev. Plg., menekankan pentingnya penguatan modal sosial sebagai fondasi ketahanan bangsa untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi program MBG dan KDMP, di tengah ancaman kebocoran ekonomi desa serta polemik tata kelola yang memicu gelombang kritik dari kalangan pengamat dan gerakan mahasiswa dalam diskusi publik di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Mengatasi Kebocoran Ekonomi Desa Melalui Modal Sosial
Dalam diskusi yang digelar DPP Presidium PNI tersebut, Agustomi menjelaskan bahwa desa merupakan sentral produksi wilayah yang krusial bagi ketahanan pangan. Namun, ia menyayangkan kondisi riil di mana kontribusi ekonomi sektor pertanian masih rendah akibat tata niaga yang timpang. Berdasarkan kajian akademis, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kebocoran ekonomi desa.
"Hasil investasi dan nilai tambah produksi desa justru tidak kembali ke desa, melainkan mengalir keluar. Jika kebocoran ini terus terjadi, desa akan sulit mencapai kemakmuran," ujar Agustomi.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP). Menurut Agustomi, esensi program ini adalah memutar roda ekonomi dan rantai pasok langsung di tingkat desa demi memperkuat fondasi ketahanan bangsa. Ia menambahkan, dampak ekonomi dari program kawasan seperti KDMP ini paling cepat terdeteksi setelah enam bulan berjalan.
Kritik Tata Kelola dan Rasionalisasi Target 82 Juta Penerima
Di sisi lain, efektivitas implementasi program MBG dan KDMP ini mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Ray Rangkuti. Ia menyatakan bahwa kritik yang muncul dari masyarakat dan gerakan mahasiswa bukan menyasar ide dasar program, melainkan pada kelemahan tata kelola operasional di lapangan.
Ray menyoroti adanya kasus keracunan makanan hingga penetapan tiga tersangka oleh kejaksaan sebagai bukti nyata sistem yang dibangun masih memiliki banyak celah.
"Kritik program Makan Bergizi Gratis ini mencuat karena lubang sistemnya terlalu banyak, sehingga memungkinkan seseorang menjadi korban atau pelaku korupsi tata kelola MBG," kata Ray Rangkuti.
Lebih lanjut, Ray mendesak pemerintah untuk merasionalisasi target penerima yang saat ini mencapai 82 juta jiwa agar lebih tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai angka tersebut terlalu masif dan rentan ditafsirkan sebagai instrumen psikologi politik menjelang Pemilu 2029. Audit menyeluruh secara transparan sebelum kebijakan dieksekusi dinilai menjadi kunci utama guna meredam protes publik.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
#MakanBergiziGratis #KDMP #EkonomiDesa #KetahananBangsa #KorupsiMBG #RayRangkuti #Kemendesa #JurnalismeInvestigatif #KebijakanPublik #BeritaTerkini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar