Roadshow Air Mata di Ujung Sajadah 2, Cinta Ibu Bikin Nangis Massal

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Roadshow Air Mata di Ujung Sajadah 2 menyapa Kota Makassar, menghadirkan gelombang haru dan antusiasme penonton di Nipah Mall XXI, Minggu (13/10/2025).

Suasana penuh emosi mewarnai special screening film Air Mata di Ujung Sajadah 2 di Nipah Mall XXI. Tangis penonton pecah saat menyaksikan kisah cinta seorang ibu.

Acara berlanjut ke sesi meet and greet di Rooftop Ja & Joy, Nipah Mall Makassar. Ribuan penggemar hadir menyambut hangat produser Ronny Irawan, Daffa Wardhana, dan Fadhilah Intan.

Ronny Irawan menuturkan, film ini merupakan "surat cinta untuk para ibu." la berharap pesan ketulusan dan kasih sayang ibu tersampaikan ke hati penonton Indonesia.

Sementara Daffa Wardhana, pemeran Fathan, mengaku bersyukur menjadi bagian dari film yang sarat makna keluarga. "Melalui Fathan, kita belajar memahami dan mengasihi," ujarnya tulus.

Momen haru semakin terasa ketika Fadhilah Intan menyanyikan langsung OST Air Mata di Ujung Sajadah 2, "Pura-Pura Bahagia," disusul lagu legendaris "Dawal" yang viral di Spotify.

Makassar menjadi penutup roadshow penuh emosi pekan ini. Film produksi Beetle Production itu kembali membuktikan daya magisnya dalam menyentuh hati penonton di berbagai kota.

Melanjutkan sukses film pertama dengan 3,1 juta penonton, Air Mata di Ujung Sajadah 2 siap tayang serentak di seluruh bioskop 23 Oktober 2025.

Film ini menjadi pengingat abadi bahwa cinta seorang ibu tak pernah lekang waktu-sebuah karya yang meneguhkan makna keluarga di tengah derasnya arus modernitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SDM Unggul Penentu Masa Depan, Pesan Airlangga di Wisuda Unbor 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Borobudur 2025, Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah dalam melahirkan talenta adaptif dan berdaya saing tinggi.

"Bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan menjadi kekuatan luar biasa jika SDM-nya memiliki kompetensi digital, etos kerja tinggi, dan karakter kebangsaan kuat," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menegaskan, pendidikan tinggi harus berperan aktif dalam menyiapkan generasi muda yang bukan hanya cerdas akademik, tetapi juga memiliki mental wirausaha dan literasi teknologi global.

Airlangga mencontohkan berbagai program pemerintah, seperti Kartu Prakerja, vokasi industri, hingga transformasi ekonomi digital, yang semuanya diarahkan untuk memperkuat daya saing SDM nasional.

“Visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila kita memiliki SDM unggul yang mampu menguasai teknologi dan berinovasi secara berkelanjutan,” tegas Airlangga.

Rektor Universitas Borobudur menyambut pesan tersebut dengan komitmen memperkuat kurikulum berbasis inovasi dan kemitraan industri agar lulusan siap menghadapi perubahan global yang cepat.

Momentum wisuda ini, lanjut Airlangga, bukan sekadar seremoni akademik, tetapi simbol kebangkitan generasi muda Indonesia yang siap membangun negeri melalui pengetahuan, karakter, dan integritas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Universitas Borobudur Wisuda 594 Mahasiswa, Tekankan Pendidikan 4.0

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Universitas Borobudur Jakarta menggelar Wisuda Tahun Akademik 2024/2025 di Jakarta pada Selasa (14/10/2025), melantik 594 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan tinggi.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan.

Ia berterima kasih kepada seluruh hadirin serta civitas akademika yang telah mengantarkan mahasiswa menjadi lulusan berkompeten dan berkarakter unggul di era globalisasi.

Prof Bambang menegaskan, Universitas Borobudur kini memiliki 19 program studi terakreditasi BAN-PT dan LAM, termasuk program Doktor, Magister, Sarjana, Profesi Ners, dan Diploma Tiga.

Menurutnya, akreditasi ini mencerminkan komitmen kampus dalam menjaga mutu akademik melalui pengawasan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan sistem pembelajaran berbasis standar nasional.

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, Universitas Borobudur telah menerapkan *Learning Management System* (LMS) dan mengembangkan platform *edLink*.

Sistem ini menjadi bagian dari strategi *blended learning* untuk membangun ekosistem pembelajaran digital yang adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada kemandirian mahasiswa.

Prof Bambang juga menyoroti penerapan kurikulum *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka* yang memberi ruang bagi mahasiswa berpraktik langsung di dunia industri.

Ia berharap, lulusan Universitas Borobudur mampu menghubungkan teori akademik dengan kebutuhan profesional, menghadirkan sinergi antara pendidikan dan dunia kerja nyata.

“Berhentilah merasa cukup pintar. Dunia terus berubah, maka belajarlah tanpa henti,” pesan Prof Halilintar penuh makna kepada para wisudawan.

Ia menegaskan, keberhasilan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan panjang untuk berkontribusi bagi bangsa dan kemanusiaan.

Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Togar Tambunan, turut mengapresiasi pencapaian Unbor yang berhasil meraih tiga akreditasi unggul. Ia menilai pencapaian itu bukti nyata kualitas pendidikan tinggi Indonesia yang terus meningkat.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini.

“Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang diwisuda hari ini, karena kerja keras, ketekunan dan dukungan keluarga serta dosen dan civitas akademika Universitas Borobudur ini turut terlibat dalam kesuksesan saudara semua,” kata Ali.

Ia juga menekankan generasi muda saat ini hidup di era teknologi dan transformasi digital yang menuntut generasi muda Indonesia untuk lebih kreatif tangguh dan siap berkompetisi di tingkat global.

Dengan semangat inovasi dan karakter unggul, Universitas Borobudur meneguhkan langkah menuju kampus masa depan yang melahirkan generasi tangguh, mandiri, dan berdaya saing global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kebakaran Hebat Landa Rawa Bebek, Ratusan Rumah Warga Ludes

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (14/10/2025) dini hari, menghanguskan ratusan rumah warga dan satu musala.

Api mulai berkobar sekitar pukul 01.30 WIB saat sebagian besar warga tengah tertidur lelap. Dalam hitungan menit, si jago merah melahap deretan rumah semi permanen.

Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sambil menunggu kedatangan puluhan mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dari berbagai pos terdekat.

Petugas Damkar akhirnya berhasil menjinakkan api setelah hampir tiga jam berjibaku di lokasi. Meski padam, ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Ketua RW 010, H. Rakib, menyebut kebakaran melanda tiga RT sekaligus — RT 07, RT 08, dan RT 011 — dan meminta bantuan Pemda DKI segera turun tangan.

“Kami mohon pemerintah menyiapkan tenda darurat dan dapur umum agar warga yang terdampak tidak terlantar,” ujar H. Rakib penuh harap di lokasi kejadian.

Dua warga, pasangan suami-istri, mengalami luka bakar cukup serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif.

Menurut keterangan warga, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan di tengah padatnya permukiman Rawa Bebek.

Saat ini, BPBD DKI Jakarta telah memasang tenda darurat dan menyalurkan bantuan logistik. Sementara, kerugian material masih dalam proses pendataan resmi.

Ketua RT 07, Sugiyono, berharap pemerintah membantu membangun kembali musala yang hangus terbakar serta rumah warga yang rata dengan tanah akibat musibah ini.

Duka dan harapan menyelimuti warga Rawa Bebek. Mereka kini bergandengan tangan menata kembali kehidupan setelah kebakaran besar meluluhlantakkan rumah dan kenangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Misbakhun Ingatkan Menkeu Purbaya Bangun Tim Ekonomi Solid

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegaskan dukungan penuh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto.

Dalam diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025), Misbakhun menilai langkah Menkeu Purbaya strategis, namun masih perlu memperkuat komunikasi politik dan sinergi lintas kementerian.

Ia menegaskan, Purbaya seharusnya lebih fokus merancang arah ekonomi besar sesuai visi Presiden Prabowo daripada terlalu sering menanggapi kebijakan kementerian lain.

Menurut Misbakhun, pernyataan Menkeu soal alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap sebaiknya dibicarakan bersama DPR karena menyangkut aspek politik anggaran.

Ia juga menyoroti keputusan menaikkan defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 persen tanpa koordinasi yang cukup. Langkah semacam itu, katanya, perlu disinergikan dengan DPR.

“Ruang itu memang ada selama pembahasan APBN, tapi harus tetap ada komunikasi politik yang baik agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujarnya menegaskan.

Selain itu, Misbakhun mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik.

“Saya bahkan menyarankan PPN diturunkan kembali ke 10 persen atau 8 persen, demi memperkuat daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat,” katanya.

Politikus Golkar itu juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin akibat tekanan ekonomi global.

“Desain fiskal harus menyentuh kelompok menengah rentan agar tetap naik kelas. Ini sejalan dengan visi kesejahteraan Presiden Prabowo,” tambahnya.

Misbakhun menutup dengan penegasan dukungan penuh DPR. “Kami siap mengamankan langkah ekonomi Presiden, tapi ingin tahu strategi besar Pak Purbaya ke depan,” pungkasnya.

Pernyataan Misbakhun mencerminkan semangat sinergi legislatif-eksekutif demi menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPR RI Tegaskan Tujuan UU BUMN Baru untuk Wujudkan BUMN Efisien

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Kuasa DPR RI menghadiri sidang pleno di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (13/10/2025), membahas uji materi UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 di Gedung MK, Jakarta.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, hadir mewakili DPR untuk memberikan keterangan resmi terkait pengujian materiil UU BUMN yang sedang diuji di MK.

Dalam sidang tersebut, Anggia menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara dan pengaturan Holding Operasional merupakan langkah strategis mengoptimalkan efisiensi tata kelola serta transparansi korporasi BUMN.

Ia menuturkan, reformasi ini dirancang agar BUMN dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggia juga menyebut, perubahan keempat UU BUMN adalah respons DPR terhadap putusan MK dan aspirasi publik demi memperkuat prinsip *good corporate governance* di tubuh BUMN.

“Undang-undang ini tidak memutus hubungan negara dengan BUMN. Negara tetap menjadi pemegang saham utama melalui kepemilikan saham seri A,” ujarnya tegas.

Menurut DPR, BPI Danantara berstatus *sui generis*, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola investasi dan meningkatkan kinerja ekonomi tanpa membebani keuangan negara.

Selain menyoroti efisiensi, DPR juga menekankan pentingnya prinsip *business judgment rule* agar pengelolaan BUMN berjalan profesional, akuntabel, dan bebas intervensi politik.

Pengawasan terhadap BUMN, lanjut Anggia, dilakukan melalui mekanisme berlapis: Dewan Komisaris, akuntan publik, serta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala.

Dalam penutupnya, Anggia menegaskan bahwa perubahan UU BUMN mencerminkan tanggung jawab DPR menyesuaikan hukum dengan dinamika ketatanegaraan serta menjaga keseimbangan kepentingan publik dan negara.

Sidang di MK ini menjadi bagian penting dari perkara 38/PUU-XIII/2025 dan akan menentukan arah kebijakan investasi nasional serta masa depan BUMN Indonesia.

Langkah DPR di MK menandai komitmen menjaga profesionalisme dan kemandirian BUMN sebagai pilar ekonomi nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI AD dan PTI Sumsel Bina Karakter Atlet Muda di Baturaja

Duta Nusantara Merdeka | Baturaja 

Puslatpur Kodiklat TNI AD bersama PTI Sumsel menggelar pembinaan karakter bagi atlet muda Taekwondo di daerah latihan TNI AD Baturaja, Minggu (12/10/2025).

Puslatpur Kodiklat TNI AD berkolaborasi dengan Persatuan Taekwondo Indonesia (PTI) Pengprov Sumsel dalam kegiatan pembinaan karakter dan peningkatan kualitas atlet muda berprestasi di Baturaja.

Kegiatan tersebut dihadiri Letkol Inf Irwan yang menyampaikan amanat Kasad agar TNI AD ikut membantu pemerintah daerah membina generasi muda berkarakter kuat dan disiplin tinggi.

“Pembinaan karakter penting untuk menanamkan semangat pantang menyerah, sportivitas, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari serta di arena olahraga,” ujar Letkol Irwan.

Danpuslatpur Brigjen Dani Rakca, S.AP., M.Han. turut memberikan dukungan penuh melalui penyediaan fasilitas latihan, pelatih profesional, dan motivasi bagi para atlet binaan PTI Sumsel.

Sinergi ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara Puslatpur Kodiklat TNI AD dan pengurus PTI Sumsel dalam membangun semangat bela negara melalui olahraga Taekwondo.

Selain latihan teknik dan ujian kenaikan tingkat, kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi hasil pembinaan internal organisasi PTI di wilayah OKU Raya dan sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PTI Sumsel menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan luar biasa dari Puslatpur Kodiklat TNI AD dalam membentuk karakter atlet yang jujur, tangguh, dan cinta tanah air.

Ia menegaskan bahwa pengalaman berlatih di lingkungan militer memberi inspirasi dan semangat baru bagi atlet muda untuk berjuang, berprestasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme.

Sinergi antara TNI AD dan PTI Sumsel ini menjadi bukti nyata pembinaan generasi muda tangguh yang berkarakter, berprestasi, dan mencintai NKRI tanpa batas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

KKP Segel 5 Lokasi Ilegal, Tegas Lindungi Laut dari Kerusakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas ilegal pemanfaatan ruang laut di lima lokasi pada 6–9 Oktober 2025.

KKP menindak tegas kegiatan reklamasi terminal khusus tanpa izin KKPRL di Halmahera Timur dan Kabupaten Karimun. Langkah ini dilakukan demi menjaga ekosistem laut nasional.

Tindakan penyegelan dilakukan oleh Polisi Khusus PWP3K Direktorat Jenderal PSDKP. Empat lokasi berada di Halmahera Timur, meliputi area milik PT JAS, PT MJL, PT ANI, dan PT AR.

Sementara satu lokasi lainnya, milik PT MDP di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, juga disegel karena melakukan reklamasi tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundangan.

“Dalam seminggu ini total lima lokasi telah disegel, dengan luasan 12,519 hektare di Haltim dan 0,291 hektare di Karimun,” kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono.

Ia menjelaskan, penyegelan tersebut bertepatan dengan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-26 KKP, menegaskan komitmen menjaga laut dari kegiatan ilegal.

Pengawasan awal dilakukan oleh tim Polsus PWP3K yang menemukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Kegiatan itu berpotensi merusak wilayah pesisir dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

Tindakan penghentian ini merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan regulasi lain terkait izin berbasis risiko.

“KKP akan mendalami kasus ini dan memastikan semua pemeriksaan dilakukan sesuai aturan. Ini bukti nyata komitmen kami menjaga sumber daya kelautan,” ujar Ipunk.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya dokumen KKPRL untuk menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan laut Indonesia.

Melalui tindakan tegas ini, KKP ingin memastikan setiap jengkal ruang laut dikelola secara legal, lestari, dan berpihak pada masa depan generasi bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Mendag Budi Santoso Tekankan Reformasi WTO di Forum G20 Afrika Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menegaskan pentingnya dukungan politik global untuk reformasi WTO saat menghadiri sesi ketiga G20 TIMM di Afrika Selatan, Jumat (10 Okt).

Dalam forum internasional tersebut, Budi Santoso menyoroti urgensi menjaga nilai dan prinsip dasar WTO sebagai fondasi utama sistem perdagangan multilateral dunia.

Ia menegaskan, reformasi WTO menjadi isu penting di tengah meningkatnya langkah-langkah unilateral yang mengancam stabilitas dan keadilan perdagangan antarnegara.

Menurutnya, proliferasi kebijakan unilateral telah menimbulkan skeptisisme global dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang seharusnya bersifat terbuka dan inklusif.

Indonesia, kata Budi, konsisten memperjuangkan agenda reformasi WTO yang memperhatikan dimensi pembangunan dan kepentingan negara berkembang dalam setiap forum perdagangan internasional.

Mendag juga menekankan bahwa sinergi antaranggota G20 diperlukan untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang transparan, adil, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Budi Santoso didampingi Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono serta Direktur Natan Kambuno yang aktif mendukung diplomasi perdagangan RI.

 

Dengan dorongan kuat Indonesia, diharapkan reformasi WTO dapat memperkuat kepercayaan global dan memastikan sistem perdagangan dunia tetap adil bagi semua negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya Tegaskan APBN 2026 Dikelola Efisien dan Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 akan dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan berhati-hati demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Media Gathering bersama wartawan ekonomi nasional, Jumat (10/10), membahas arah kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi menjelang tahun anggaran 2026.

Dalam forum virtual itu, Menkeu menjawab berbagai pertanyaan wartawan terkait APBN 2026, pertumbuhan ekonomi, serta langkah pemerintah menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas keuangan nasional.

Purbaya menegaskan pengelolaan keuangan negara akan dijalankan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian. Ia memastikan belanja pemerintah dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa kebocoran.

Menurutnya, percepatan realisasi belanja serta peningkatan kredit perbankan akan menjadi motor penggerak ekonomi pada akhir 2025 hingga 2026 mendatang, seiring pulihnya daya beli masyarakat.

“Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan secara hati-hati dan efisien agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” tegas Menkeu Purbaya.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas aparatur fiskal di sektor perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah berkomitmen memberi penghargaan bagi pegawai berprestasi serta menindak tegas pelanggaran.

Purbaya menegaskan, keberhasilan APBN 2026 tak hanya diukur dari angka, tapi juga dari kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dokter Beberkan Vitamin Generik yang Kembalikan Stamina Pria

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Banyak pria di atas 60 tahun mengeluhkan cepat lelah, mudah mengantuk, dan kehilangan semangat. Dokter mengungkap penyebab utamanya bukan usia, melainkan kekurangan nutrisi vital.

Fenomena ini dialami banyak pria lansia di Indonesia. Dokter menemukan bahwa defisiensi Vitamin B Kompleks menjadi penyebab utama penurunan energi dan semangat hidup di usia senja.

Dalam wawancara medis terbaru, sejumlah dokter geriatrik menjelaskan bahwa penyerapan vitamin B menurun drastis setelah usia 60 tahun akibat metabolisme yang melambat. 

Vitamin B Kompleks dikenal sebagai penggerak utama energi sel tubuh. Zat ini membantu memperbaiki saraf, meningkatkan fokus, serta menjaga kestabilan hormon testosteron secara alami.

Banyak pria lanjut usia kembali bugar setelah rutin mengonsumsi vitamin generik seharga Rp2.000 per tablet yang tersedia di apotek tanpa resep dokter.

“Ini bukan obat kuat, tapi sumber energi sejati dari tingkat sel,” ujar dr. Rudi Santoso, Sp.GK, pakar gizi klinik dari Jakarta.

Ia menambahkan, konsumsi rutin satu tablet Vitamin B Kompleks setiap hari cukup membantu tubuh memulihkan stamina, memperbaiki tidur, dan meningkatkan mood positif secara alami.

Mengembalikan vitalitas di usia lanjut tak selalu butuh biaya mahal. Kadang, kunci kebugaran justru ada pada nutrisi sederhana yang sering diabaikan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GPI Mantapkan Komitmen Kebangsaan Lewat Sosialisasi Empat Pilar MPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Milad ke-80, Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Acara bertema “Empat Pilar di Tengah Polarisasi” itu menghadirkan tokoh nasional dan kader muda dari seluruh Indonesia, berlangsung khidmat dengan semangat kebangsaan tinggi.

Ketua Dewan Syuro GPI, Mohammad Yamin, menegaskan pentingnya GPI menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di tengah tantangan radikalisme dan politik identitas.

Menurut Yamin, sepanjang delapan dekade perjalanan sejarah, GPI menjadi bagian penting pembentukan karakter bangsa yang meneguhkan semangat nasionalisme dan keislaman dalam satu nafas perjuangan.

“GPI telah melewati pasang surut bangsa, namun semangat mengamalkan nilai Pancasila tetap menjadi urat nadi perjuangan kami,” ujar Mohammad Yamin menegaskan dalam sambutannya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara semangat keislaman dan kebangsaan menjadi jati diri GPI. “Pemuda Islam harus menafsirkan empat pilar kebangsaan agar tetap relevan menghadapi arus global dan ancaman ekstremisme,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI Dr. KH. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kiprah panjang GPI. Ia menilai GPI telah berperan menjaga keutuhan bangsa melalui kaderisasi dan penguatan wawasan kebangsaan.

“Selamat Milad ke-80 untuk GPI. Jas merah—jangan lupakan sejarah. Jas hijau—jangan lupakan jasa ulama dalam menjaga bangsa ini,” kata Hidayat Nur Wahid disambut tepuk tangan peserta.

Hidayat juga mengingatkan agar pemuda memahami semangat konstitusi dan amandemen UUD 1945 yang berpihak pada rakyat, demi menjaga arah cita-cita proklamasi bangsa.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi GPI untuk meneguhkan komitmen nasionalisme di tengah polarisasi sosial dan politik identitas yang kian menguat di ruang publik.

Melalui sosialisasi empat pilar, GPI menegaskan peran strategisnya sebagai wadah kaderisasi pemuda Islam moderat, nasionalis, serta berjiwa persatuan dan kebinekaan.

Perayaan Milad ke-80 juga menjadi refleksi sejarah panjang perjuangan GPI, sekaligus panggilan moral bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah perubahan zaman.

Dengan semangat “Empat Pilar di Tengah Polarisasi”, GPI bertekad menjadi garda terdepan harmoni sosial dan benteng nilai-nilai kebangsaan di masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

 

Read More

Peringati Milad ke-80, GPI Sosialisasikan 4 Pilar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Milad ke-80, Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama MPR RI menggelar sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Joeang, Jakarta, Sabtu (11/10).

Kegiatan bertajuk “Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa” itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Muhammad Hidayat Nur, bersama tokoh pemuda dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Hidayat Nur menegaskan pentingnya empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai pedoman bangsa menghadapi tantangan global.

Ia menekankan, pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga ideologi negara dan semangat kebangsaan agar tidak tergerus arus ekstremisme dan politik identitas.

Menurutnya, perjuangan bangsa Indonesia lahir dari semangat pemuda yang berpikir radikal dalam konteks positif, yakni keberanian untuk membela bangsa dan mempertahankan kedaulatan.

“Para pendiri bangsa adalah aktivis muda, cendekiawan, dan pejuang. Mereka berpikir kritis tapi tetap berjiwa nasionalis. Inilah teladan bagi generasi hari ini,” ujar Hidayat Nur.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman sejarah dan nilai luhur bangsa agar generasi muda tidak terjebak pada polarisasi yang melemahkan persatuan nasional.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi pemuda untuk memahami makna kebhinekaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan di tengah masyarakat.

“Pancasila itu titik temu seluruh perbedaan. Kalau dulu pemuda bisa menyatukan Indonesia, maka hari ini pemuda harus menjaga dan memperkuatnya,” pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Densus 88 dan UIN Bengkulu Bersatu Tangkal Radikalisme di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu 

Densus 88 AT Polri berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Kesbangpol Bengkulu menggelar Seminar Nasional “Sinergi Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital,” Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan 250 peserta lintas kalangan dan menghadirkan narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag yang membahas ancaman global terorisme serta tren radikalisme digital.

Dalam paparannya, Dr. Najih menyoroti perkembangan ideologi radikal yang muncul sejak 1960-an dan kini bertransformasi melalui media sosial yang mudah memengaruhi generasi muda.

Ia menegaskan, radikalisme bisa muncul di semua agama, termasuk melalui jaringan internasional seperti Al-Qaeda dan JAD yang memiliki afiliasi di Indonesia.

“Pencegahan harus dimulai dari penguatan wawasan kebangsaan dan pemahaman agama yang moderat agar masyarakat tidak mudah terpapar paham ekstrem,” ujarnya tegas.

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian menarik acara ini, di mana peserta bertanya tentang cara mengenali ajaran radikal dan membedakannya dari dakwah moderat.

Para peserta juga antusias membahas bagaimana media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi kebencian dan propaganda yang membahayakan persatuan bangsa.

Menurut panitia, kegiatan ini menjadi wujud sinergi nyata antara aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat daya tahan bangsa terhadap radikalisme.

“Kesadaran kolektif menjadi kunci mencegah penyebaran ideologi radikal di tengah derasnya arus informasi digital,” kata salah satu peserta seusai kegiatan.

Seminar ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional dan menanamkan nilai toleransi sebagai fondasi bangsa Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Gaet Standard Chartered dan CI, Bangun Ekonomi Biru Rumput Laut Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Standard Chartered, Conservation International, dan Konservasi Indonesia menandatangani MoU mendukung Indonesia Seaweed Initiative, di Jakarta, Jum'at (10/10/2025).

Inisiatif lintas sektor ini bertujuan mempercepat hilirisasi industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah Indonesia.

Kolaborasi tersebut menggabungkan kekuatan sektor swasta, lembaga keuangan, lembaga riset, dan organisasi konservasi guna membangun ekosistem industri yang tangguh dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyoroti rendahnya pemanfaatan potensi rumput laut Indonesia yang baru mencapai 0,8 persen dari total lahan yang tersedia.

Menurutnya, sebagian besar hasil produksi rumput laut masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi domestik belum optimal bagi petani dan pelaku industri.

“Hilirisasi rumput laut butuh lebih dari sekadar industrialisasi produk. Kuncinya membangun *ecosystem enabler* yang menyatukan riset, pembiayaan, logistik, dan inovasi,” ujarnya tegas.

Shinta menambahkan, APINDO mendorong terbentuknya *roadmap* nasional lintas sektor agar rumput laut ditempatkan sebagai komoditas strategis untuk memperkuat rantai pasok domestik dan ekspor.

Indonesia Seaweed Initiative disebut menjadi langkah konkret membangun sistem ekonomi biru yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan laut Indonesia.

CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, menilai industri rumput laut memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung agenda iklim global.

“Rumput laut dapat menjadi tulang punggung ekonomi biru Indonesia karena menyerap karbon, menjaga ekosistem laut, dan menumbuhkan ekonomi lokal,” katanya.

Sementara itu, Senior Vice President Nature Finance Conservation International, Bjorn Stauch, menegaskan laut sehat adalah prasyarat ketahanan ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.

Konservasi Indonesia turut mendukung riset ilmiah, analisis sosial-ekologi, dan pelatihan masyarakat pesisir guna memperkuat praktik budi daya berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.

“Inisiatif ini menempatkan komunitas sebagai bagian penting dari ketahanan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang,” jelas Meizani Irmadhiany, Executive Chair Konservasi Indonesia.

Kerja sama multipihak ini menjadi tonggak penting menuju transformasi ekonomi biru yang inklusif, berkeadilan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri rumput laut dunia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

UGM Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Zainal Arifin Buka Fakta Mengejutkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Kampus Jakarta menggelar Seminar Nasional bertema tata kelola BUMN dan model ideal komisaris di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Seminar bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” itu membahas transparansi, etika, dan efektivitas manajemen BUMN dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana menegaskan pentingnya hasil seminar ini sebagai masukan konkret bagi penguatan sistem hukum dan tata kelola BUMN yang lebih profesional.

Ia juga menekankan kolaborasi akademisi dan praktisi hukum sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berdampak nyata bagi sektor publik dan korporasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Zainal Arifin Mochtar, memaparkan isu rangkap jabatan komisaris BUMN yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip *good corporate governance*.

Menurutnya, terdapat lebih dari 50 persen posisi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan, termasuk dari unsur kementerian, TNI, Polri, dan akademisi, yang seharusnya diatur lebih ketat.

Zainal menjelaskan, pengaturan rangkap jabatan penting untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pejabat fokus pada tanggung jawab institusionalnya.

Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, termasuk wakil menteri yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Zainal juga mengusulkan reformasi sistem rekrutmen komisaris berbasis kompetensi terbuka, agar negara mendapatkan figur profesional terbaik tanpa intervensi politik atau relasi birokratis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola BUMN harus mengarah pada meritokrasi dan akuntabilitas, agar BUMN benar-benar berfungsi untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Seminar ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembenahan struktur BUMN dan memperkuat komitmen akademik terhadap transparansi, integritas, serta profesionalitas tata kelola korporasi negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Royalti Karya Jurnalistik, Babak Baru Penghargaan untuk Profesi Wartawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sudah puluhan tahun, wartawan dan dosen hidup dengan keyakinan bahwa asal mencantumkan sumber, mengutip karya jurnalistik sah tanpa harus membayar royalti.

Namun, wacana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang kini digodok Kementerian Hukum RI mengubah pandangan lama itu: mengutip bisa berarti wajib membayar royalti.

Revisi ini memuat gagasan penting bahwa karya jurnalistik adalah ciptaan intelektual bernilai ekonomi — dari berita, foto, hingga laporan investigatif dan video liputan.

“Ini bentuk penghargaan terhadap jurnalis yang karyanya digunakan pihak lain, terutama karya eksklusif dan investigatif,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Selama ini, Pasal 14 UU Hak Cipta memberi ruang pengambilan berita aktual asal sumber disebut lengkap. Namun, dunia digital membuat aturan itu mulai usang.

Model bisnis media kini berbasis algoritma dan klik, membuat karya jurnalis sering dikutip, disalin, bahkan dipotong tanpa kompensasi ekonomi bagi media asal.

Data *Reuters Institute Digital News Report 2024* mencatat 57 persen pembaca di Indonesia mendapat berita dari agregator, bukan dari situs media asalnya.

Akibatnya, media kehilangan potensi ekonomi besar. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan media daring turun hingga 30 persen akibat praktik pengutipan bebas.

Di tengah situasi ini, ide royalti menjadi masuk akal — bahkan mendesak, untuk melindungi nilai intelektual dan keberlanjutan ekonomi jurnalisme nasional.

“Kalau kita ambil foto media luar negeri tanpa izin, langsung ditagih dalam dolar,” ujar dosen jurnalistik di Yogyakarta mengingatkan mahasiswanya.

Meski demikian, penerapan royalti bukan perkara mudah karena UU Pers saat ini hanya mensyaratkan penyebutan sumber, bukan pembayaran hak ekonomi.

Dewan Pers dan LBH Pers menegaskan perlunya keterlibatan publik agar revisi UU tidak mengancam kebebasan pers maupun hak publik atas informasi.

Royalti karya jurnalistik bukan untuk membatasi akses, tetapi mengembalikan keseimbangan antara etika, ekonomi, dan penghargaan terhadap profesi jurnalis.

Jika dirancang transparan dan partisipatif, Indonesia akan memasuki era baru: menghargai berita bukan sekadar sebagai informasi, tapi sebagai karya bernilai tinggi.

Mengutip kini bukan hanya soal etika, tetapi tentang keadilan bagi mereka yang menulis kebenaran dengan dedikasi, keberanian, dan waktu yang tak ternilai.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GRAM Gugat Perpol 8/2021 ke MA, Desak Keadilan Humanis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (GRAM) resmi mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung atas Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Langkah hukum ini diambil setelah ditemukannya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pemerasan, serta kriminalisasi pengguna narkotika dalam penerapan keadilan restoratif berbasis Perpol 8/2021.

Ketua Umum Yayasan Mutiara Maharani (YMM), Ade Hermawan, menegaskan banyak laporan penangkapan tanpa prosedur sah, disertai kekerasan dan pemaksaan saat interogasi terhadap warga sipil.

Menurut GRAM, praktik tersebut kerap terjadi dalam kasus narkotika, di mana pengguna dijadikan korban pemerasan dan komersialisasi rehabilitasi, alih-alih mendapatkan pemulihan kesehatan yang layak.

Koordinator GRAM Reinhard A. P. Siagian menyoroti kondisi tempat rehabilitasi yang tidak manusiawi dan sarat transaksi. Akses pemulihan bahkan bergantung pada kemampuan membayar keluarga korban.

Koalisi GRAM terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Jabez Rehabilitasi, Yayasan Agape, PKNI, FARI, YAIR, YLIP, dan BPPN Pemuda Pancasila, yang fokus pada reformasi kebijakan narkotika.

Dalam tuntutannya, GRAM meminta Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal Perpol 8/2021, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika dan asas due process of law.

Selain itu, mereka mendorong perubahan paradigma menuju kebijakan narkotika berbasis kesehatan dan bukti ilmiah, bukan kriminalisasi yang justru memperparah over kapasitas penjara.

“Kami membawa suara korban dan keluarga yang diperlakukan tidak adil. Perpol 8/2021 gagal melindungi warga negara,” ujar Orsem, Koordinator Lapangan aksi di Mahkamah Agung.

Ia menambahkan, GRAM akan terus mengawal proses ini hingga ada reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan bagi pengguna narkotika di Indonesia.

Gerakan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk mendorong evaluasi total terhadap praktik kepolisian, sekaligus membuka jalan menuju reformasi hukum narkotika yang berorientasi kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

AHY Buka IISF 2025, Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Hijau Asia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembangunan berkelanjutan Indonesia harus dimulai dari tiga pilar utama: pangan, air, dan energi.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka "Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025" di Jakarta, Jumat (10/10/2025), dihadiri menteri, duta besar, dan pelaku industri nasional.

“Kita tidak boleh memisahkan isu iklim dan ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama agar pembangunan tidak mengorbankan kemajuan,” tegas AHY disambut tepuk tangan peserta.

AHY menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas utama. Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa harus memiliki sistem pangan tangguh dan berkelanjutan.

Pemerintah kini memperluas kawasan food estate, memperbaiki tata guna lahan agar sawah tetap produktif, serta memperkuat sistem distribusi hasil pertanian di seluruh wilayah.

“Langkah ini bukan strategi jangka pendek, melainkan jaminan pasokan jangka panjang agar bangsa ini mandiri dari ketergantungan impor,” ujar AHY tegas.

Selain pangan, AHY menyoroti akses air bersih yang belum merata. Infrastruktur air sudah tersedia, namun belum optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menargetkan pada 2045 seluruh kawasan perkotaan memiliki akses air bersih andal melalui jaringan pipa modern yang ramah lingkungan.

Di sektor energi, Indonesia menyiapkan peta jalan energi nasional dengan target penambahan 69,5 gigawatt kapasitas listrik baru hingga 2034.

Sekitar 75 persen dari kapasitas tersebut bersumber dari energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan sistem penyimpanan energi modern.

AHY menegaskan pentingnya elektrifikasi transportasi dan hilirisasi industri. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 120 ribu unit hingga Agustus 2025.

“Keberhasilan hilirisasi nikel telah mengubah struktur ekspor Indonesia. Kini kami memperluasnya ke tembaga, bauksit, sawit, dan rumput laut,” jelas AHY.

Ia juga menekankan dekarbonisasi industri melalui efisiensi energi, digitalisasi, kesiapan hidrogen, dan penerapan teknologi penangkapan karbon.

Untuk mendukung transisi hijau, pemerintah menilai dibutuhkan SDM kompeten serta investasi kredibel. Indonesia memerlukan sekitar US$650 miliar pembiayaan infrastruktur hijau.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$190 miliar diharapkan berasal dari sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dan skema pembiayaan campuran (blended finance).

“Transisi hijau tidak cukup dengan slogan. Kita butuh insinyur, teknisi, dan ahli keuangan hijau yang bisa mewujudkan ambisi menjadi aksi nyata,” ujarnya.

ISF 2025 menjadi wadah strategis bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional menyusun langkah konkret menuju pembangunan hijau dan inklusif.

“Kolaborasi lintas sektor adalah mesin sejati pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia ingin menjadi mitra andal dalam mewujudkan visi hijau global,” tutup AHY.

Dengan komitmen tersebut, AHY berharap seluruh pihak dapat membangun masa depan hijau, adil, dan tangguh tanpa meninggalkan satu daerah pun tertinggal.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor' Arianto 

Read More

Kronologi Lengkap Pembunuhan Joel Tanos, Cucu Pengusaha Besar Sulut

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Warga Sulawesi Utara dikejutkan tragedi berdarah tewasnya mahasiswa Swiss, Alberto Benedict Joel Tanos (18), yang ditikam residivis kambuhan di Manado, Senin (4/8/2025).

Peristiwa nahas itu terjadi di Kecamatan Sario, Manado, sekitar pukul 07.30 WITA. Joel merupakan cucu pengusaha besar Sulut, Tony Tanos.

Tersangka utama, Ervannasio Deferde Siging alias EDS, dikenal sebagai residivis pembunuhan. Ia pernah membunuh Bryan Rondonuwu (2015) dan Adriano Manorek (2019).

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan menjelaskan, sebelum kejadian, Joel sempat makan bersama pacarnya di kawasan Megamas Manado.

Usai mengantar obat ke rumah sang pacar, Joel menuju rumah temannya di Sario. Namun di lokasi itu, EDS dan AMR sedang pesta minuman keras.

Sekitar pukul 07.00 WITA, Joel datang mencari pacarnya. Saat membuka pintu, tubuhnya tak sengaja mengenai AMR, memicu cekcok dan perkelahian sengit.

Melihat keributan itu, EDS mengeluarkan pisau dari tasnya dan menikam Joel berkali-kali hingga korban terkapar bersimbah darah di teras rumah.

“Korban sempat dibawa ke RS Bhayangkara Manado, namun meninggal pukul 08.10 WITA akibat luka tusuk di dada kiri dan leher,” kata Kombes Alamsyah.

Tim gabungan Resmob Polda Sulut, Polresta Manado, dan Polsek Sario langsung memburu pelaku dan menangkap keduanya hanya beberapa jam usai kejadian.

Polisi menyita dua pisau, handphone, tas selempang, pakaian korban, serta dua sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Keduanya kini diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulut,” tambah Alamsyah menegaskan komitmen kepolisian mengusut kasus secara transparan.

Joel dikenal sebagai sosok cerdas, santun, dan berprestasi. Ia tengah menempuh pendidikan di Swiss dan pulang ke Manado untuk berlibur bersama keluarga.

Kematian Joel menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar Tanos, terutama sang kakek Tony Tanos, tokoh bisnis infrastruktur Sulawesi Utara yang disegani.

Karangan bunga ucapan duka membanjiri rumah keluarga Tanos, termasuk dari Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo, serta Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko.

Tragedi Joel Tanos menjadi cermin kelam bahwa kebebasan residivis berisiko tinggi. Masyarakat menuntut aparat menegakkan keadilan tanpa pandang bulu bagi korban.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More