Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan dengan warga Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026). Forum ini membahas konflik agraria dan tata kelola lahan yang tak kunjung tuntas di Riau.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, dan dihadiri Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Sejumlah unsur TNI, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pihak perusahaan turut hadir dalam forum tersebut.
Aspirasi Warga: Dari Tumpang Tindih Hingga Ketidakpastian Hukum
Forum ini menjadi ruang bagi warga menyampaikan keluhan lama: tumpang tindih kepemilikan lahan dan legalitas yang tak jelas. Banyak lahan yang sudah dikelola turun-temurun, tapi status hukumnya masih kabur.
Adian Napitupulu menegaskan persoalan agraria di Riau bukan sekadar administrasi. “Konflik ini menyentuh aspek sosial, ekonomi, bahkan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Situasi ini bukan hal baru. Seorang warga sempat bercerita, lahan yang digarap keluarganya sejak puluhan tahun tiba-tiba masuk konsesi perusahaan. Cerita seperti ini, kata dia, bukan satu dua kasus.
Pemerintah Dorong Penyelesaian Bertahap
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, melihat pertemuan ini sebagai momentum penting menyamakan persepsi antar pihak. Ia menekankan penyelesaian konflik harus dilakukan bertahap, mulai dari kabupaten hingga provinsi.
Pendekatan berjenjang dinilai lebih realistis, mengingat kompleksitas konflik yang melibatkan banyak pihak. Tanpa koordinasi yang rapi, penyelesaian sering kali berhenti di tengah jalan.
Di sisi lain, kehadiran TNI melalui Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutrisno menjadi sinyal kuat dukungan terhadap stabilitas daerah. TNI diharapkan membantu menjaga situasi tetap kondusif.
Menjaga Keseimbangan: Investasi dan Keadilan Sosial
Konflik agraria di Riau tak bisa dilihat hitam-putih. Di satu sisi ada kebutuhan investasi dan pembangunan, di sisi lain ada hak masyarakat yang harus dilindungi.
Pendekatan humanis dan berkeadilan menjadi kunci. Tanpa itu, konflik berpotensi berlarut dan memicu ketegangan sosial.
Pertemuan ini diharapkan tak berhenti sebagai forum seremonial. Warga menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar