Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Penekanan itu disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah menargetkan pencegahan sebagai strategi utama, bukan sekadar pemadaman. Langkah ini dianggap krusial mengingat pola karhutla yang berulang setiap musim kemarau.
Pencegahan Jadi Kunci Hadapi Karhutla 2026
Djamari Chaniago menegaskan apel kesiapsiagaan bukan seremoni. “Apel ini wujud kesungguhan kita menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama,” ujarnya.
Ia meminta kepala daerah memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan. Tanpa kesiapan itu, respons cepat di lapangan sering kali tersendat.
Instruksi juga diberikan kepada TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan untuk memperkuat patroli terpadu. Titik panas harus diverifikasi cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
Saya pernah menyaksikan langsung di Sumatera, api kecil yang dibiarkan beberapa jam berubah jadi bencana lintas desa. Pola itu berulang—terlambat satu langkah, biaya membengkak berkali lipat.
Tantangan Lahan Gambut dan Respons Cepat
Karakter lahan gambut di Kalimantan Barat menjadi tantangan utama. Api bisa merambat di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.
Faktor lain seperti angin kencang dan keterbatasan sumber air memperumit situasi. “Pencegahan harus jadi prioritas, karena memadamkan api besar jauh lebih sulit dan mahal,” kata Djamari.
Pemerintah juga menekankan perlindungan wilayah strategis: permukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga akses transportasi. Gangguan karhutla bukan hanya soal lingkungan, tapi juga ekonomi.
Di lapangan, warga sering jadi pihak paling terdampak. Asap tebal bukan cuma mengganggu napas, tapi juga menghentikan aktivitas harian—sekolah tutup, usaha kecil lumpuh.
Dukungan Anggaran dan Penegakan Hukum
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan dukungan anggaran terbuka bagi daerah yang menetapkan status siaga. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan anggaran karhutla tidak terdampak efisiensi.
Pesan Presiden Prabowo Subianto jelas: capaian pengendalian karhutla harus dijaga dan ditingkatkan. Target jangka panjang diarahkan menuju zero karhutla.
Di sisi lain, penegakan hukum menjadi elemen penting. Pembakaran lahan harus ditindak tegas karena dampaknya meluas, dari kesehatan hingga investasi.
“Semangatnya bertindak sebelum api membesar,” kata Djamari. Kalimat itu sederhana, tapi jadi garis batas antara pencegahan efektif dan bencana berulang.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar