Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (purn.) Djamari Chaniago meninjau Sekolah Rakyat Terpadu 53 dan Dapur SPPG Yayasan Lian Asa Borneo di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi langsung program prioritas Presiden di sektor pendidikan dan pemenuhan gizi.
Dalam tinjauan tersebut, Djamari menekankan pentingnya akses pendidikan setara bagi anak-anak, terutama dari kelompok yang selama ini sulit menjangkau sekolah formal berkualitas.
Djamari Chaniago Tinjau Sekolah Rakyat Pontianak
Di Sekolah Rakyat Terpadu 53, Djamari melihat langsung fasilitas asrama, ruang belajar, hingga dukungan kebutuhan dasar siswa. Model sekolah ini dirancang sebagai sistem terpadu: belajar, tinggal, dan makan dalam satu ekosistem.
Ia menilai pendekatan itu memberi peluang lebih adil bagi anak-anak dari keluarga terbatas. “Mereka punya kesempatan yang sama dengan murid yang lain,” ujar Djamari Chaniago saat peninjauan.
Menurut dia, dukungan seragam, asrama, dan konsumsi harian bukan sekadar bantuan sosial. Itu adalah fondasi agar siswa bisa fokus belajar tanpa terganggu kebutuhan dasar.
Pengalaman di lapangan menunjukkan, hambatan pendidikan sering bukan soal kemampuan, melainkan akses. Saya pernah berbincang dengan seorang siswa program serupa di Jawa—bukan tidak pintar, tapi hampir putus sekolah karena ongkos harian. Pola seperti ini yang coba diputus lewat model Sekolah Rakyat.
Djamari juga menyebut program ini bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyiapkan calon pemimpin dari berbagai latar belakang.
Dapur SPPG dan Standar Layanan Gizi Anak
Usai dari sekolah, Djamari melanjutkan peninjauan ke Dapur SPPG Yayasan Lian Asa Borneo. Ia memeriksa alur produksi makanan, kebersihan ruang cuci, kualitas air, hingga pengelolaan limbah.
Peninjauan ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga menyasar kualitas gizi siswa. “Ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan investor, bukan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pengelola meningkatkan standar layanan. Menurutnya, kualitas gizi akan langsung berdampak pada kemampuan belajar anak dalam jangka panjang.
Dalam banyak kasus, program makan gratis sering berhenti di angka distribusi. Namun, yang jarang disorot adalah kualitas dan konsistensinya. Di titik ini, pengawasan justru jadi faktor penentu.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta jajaran Kemenko Polkam dan kementerian terkait.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar