Insiden penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam aplikasi JAKI mendapat sorotan dari Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta bertindak tegas atas dugaan manipulasi laporan tersebut.
DPRD Soroti Penyalahgunaan AI dalam Aplikasi JAKI
Kevin menyatakan keprihatinannya atas dugaan penggunaan foto berbasis AI dalam penyelesaian aduan warga.
Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan penyalahgunaan teknologi yang seharusnya mendukung kinerja pelayanan publik.
“Yang pertama, saya merasa prihatin ya bahwa ketika dugaan ini benar, maka sangat disayangkan ada penggunaan aplikasi teknologi yang harusnya bisa produktif bagi pekerjaan tetapi disalahgunakan seperti ini,” tegas Kevin dalam keterangan tertulis, Senin (6/4).
Ia menilai tindakan oknum petugas tersebut berpotensi menciptakan budaya kerja tidak sehat. Praktik ‘asal bapak senang’ dinilai berbahaya karena mengaburkan fakta di lapangan.
“Tentu ini menjadi suatu peringatan, suatu hal yang sangat kita sayangkan jikalau para petugas di lapangan menggunakan cara-cara seperti itu. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, tetapi AI malah digunakan untuk laporan yang sifatnya asal bapak senang,” lanjutnya.
Desakan Sanksi dan Evaluasi Sistem Pelayanan
Kevin mendesak Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan kasus ini. Ia menilai perlu ada sanksi tegas untuk mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari.
“Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Maka perlu ada sanksi keras bagi aparat yang seperti itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayan publik harus menjaga integritas dalam setiap laporan kerja.
Manipulasi data dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Para pelayan masyarakat jangan sampai bersifat manipulatif, menggunakan laporan bohong, laporan kosong, padahal kenyataannya belum dikerjakan,” tambahnya.
Kevin menegaskan bahwa teknologi AI seharusnya dimanfaatkan secara produktif untuk membantu warga, bukan sebaliknya. Insiden ini dinilai sebagai pembelajaran penting bagi seluruh aparatur.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, ia memastikan kasus ini akan menjadi perhatian dalam rapat evaluasi bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Kalau dibiarkan terus, maka itu akan menggerus reputasi dan integritas para pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar