Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan BUMN dan anak usaha BUMN di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN untuk menyamakan perspektif soal kepastian hukum serta mitigasi risiko transformasi korporasi.
FGD bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” itu turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
Dalam beberapa tahun terakhir, isu restrukturisasi BUMN memang kerap memunculkan perdebatan. Di sejumlah perusahaan pelat merah, proses konsolidasi bisnis sering tersendat karena tarik-menarik kepentingan dan persoalan regulasi. Situasi itu membuat pemerintah mulai menaruh perhatian lebih besar pada aspek kepastian hukum.
Dony Oskaria mengatakan transformasi BUMN tak cukup hanya mengejar pertumbuhan bisnis. Menurut dia, proses penataan juga harus berjalan transparan dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam forum tersebut.
Tata Kelola Jadi Sorotan Utama
FGD itu menjadi ruang koordinasi lintas institusi untuk membangun pola pengawasan yang lebih terukur dalam penataan BUMN dan anak usaha BUMN. Pemerintah ingin setiap kebijakan strategis memiliki perlindungan hukum yang kuat sekaligus tetap menjaga prinsip good corporate governance.
Di kalangan pelaku usaha negara, kekhawatiran terhadap risiko hukum memang masih terasa. Seorang pejabat BUMN yang pernah ditemui Tempo beberapa waktu lalu bahkan mengaku banyak direksi kini lebih berhati-hati mengambil keputusan bisnis besar karena khawatir terseret persoalan hukum di kemudian hari.
Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dinilai penting agar proses transformasi tidak berjalan setengah hati. Pemerintah berharap penataan perusahaan negara dapat berlangsung lebih profesional, prudent, dan berorientasi jangka panjang.
Transformasi BUMN Diarahkan Lebih Kompetitif
BP BUMN bersama Danantara Indonesia menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi lintas kelembagaan untuk mendukung daya saing BUMN di tengah tekanan ekonomi global. Penataan korporasi dinilai menjadi langkah penting agar perusahaan pelat merah lebih adaptif menghadapi perubahan bisnis.
Selain memperkuat struktur usaha, pemerintah juga ingin memastikan transformasi BUMN memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar