Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera mengendalikan kenaikan harga cabai merah yang terjadi di 242 daerah pada pekan pertama Mei 2026. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Lonjakan harga cabai merah dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kemendagri menyoroti masih adanya daerah yang belum aktif bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam program peningkatan produksi cabai merah.
Kemendagri Soroti Daerah yang Belum Ikut Program Cabai
Tomsi Tohir mengatakan pemerintah daerah tak bisa hanya menunggu pasokan pasar berjalan normal. Menurut dia, daerah perlu bergerak sejak awal untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi dalam forum tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sejumlah daerah belum mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi atau CPCL untuk peningkatan produksi cabai merah. Bahkan, ada daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut.
Padahal, pola kenaikan harga cabai hampir selalu berulang setiap musim berganti. Di sejumlah pasar tradisional, harga cabai sering melonjak cepat hanya dalam hitungan hari. Pedagang kecil biasanya paling dulu merasakan dampaknya karena pembeli mulai mengurangi belanja.
Tomsi mengingatkan pengalaman menghadapi musim hujan, cuaca panas, hingga gelombang tinggi seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan.
“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, kita harus sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu,” kata Tomsi.
Stok Beras Melimpah, Distribusi Tetap Jadi Catatan
Di tengah lonjakan harga cabai merah, Kemendagri justru mengapresiasi stok beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton. Angka itu disebut menjadi cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah.
Namun Tomsi meminta Perum Bulog memastikan distribusi beras berjalan merata. Sebab, masih ditemukan daerah yang harga berasnya berada di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.
“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” ujarnya.
Rapat itu turut dihadiri Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar