Baru menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengumumkan langkah berani. Ia menegaskan komitmen memberantas mafia cukai yang lama merugikan negara.
Mafia cukai dinilai sebagai ancaman serius. Dampaknya nyata: penerimaan pajak berkurang, anggaran pembangunan menipis, hingga layanan publik bagi masyarakat ikut terhambat.
Selain itu, keberadaan mafia cukai membuat harga barang legal melambung tinggi akibat persaingan curang, sementara produk ilegal beredar luas merusak industri resmi.
Purbaya menekankan pemberantasan mafia cukai bukan sekadar isu ekonomi, melainkan agenda hukum mendesak untuk menjaga keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Pertanyaan publik pun muncul: mengapa praktik mafia cukai tidak diberantas sejak era Sri Mulyani? Bukankah kerugian negara sudah sangat besar?
Jawaban yang sering terdengar adalah kekuatan lobi politik, regulasi terbatas, serta jaringan mafia mengakar hingga melibatkan oknum internal maupun eksternal.
Situasi ini menunjukkan penegakan hukum kerap terkendala kepentingan kekuasaan. Bukan kurang data, melainkan kurang keberanian politik untuk bertindak tegas.
Kini, Purbaya mencoba memutus rantai lama itu. Keberaniannya menempatkan isu mafia cukai sebagai prioritas utama layak mendapat dukungan publik.
Praktisi hukum menegaskan, penegakan hukum tak boleh melihat era atau pejabat. Yang penting keberanian saat ini untuk mengakhiri praktik merugikan negara.
Mafia cukai terbukti menguras kas negara, melemahkan daya saing industri, dan membebani rakyat. Negara tak boleh lagi memberi ruang bagi praktik kotor ini.
Langkah Purbaya dianggap momentum penting. Jika konsisten, Indonesia berpeluang menutup kebocoran fiskal, menguatkan industri, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar