Kemenko Polkam menegaskan percepatan pembangunan digital di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak boleh semata berorientasi teknologi, tetapi harus selaras kepentingan strategis bangsa.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi percepatan konektivitas internet di NTB pada Rabu, 10 September 2025.
Menurutnya, pembangunan digital harus mencerminkan integritas, tata kelola bersih, serta pelayanan publik yang nyata. Internet bukan hanya infrastruktur teknologi, tetapi bagian dari kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Eko Dono juga menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto agar setiap program berorientasi pada zona integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kemenko Polkam, katanya, memiliki mandat penting mengorkestrasi kementerian dan lembaga terkait, menyinkronkan regulasi, serta memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia.
“Blank spot masih banyak ditemukan di NTB. Kami akan menata regulasi, tata kelola, hingga koordinasi lintas sektoral agar akses digital semakin merata,” tegasnya.
Provinsi NTB dianggap strategis, bukan hanya karena destinasi pariwisata Mandalika, tetapi juga perannya sebagai simpul penghubung kawasan Indonesia bagian timur dan tengah.
Namun, wilayah seperti Sumbawa, Dompu, Bima, dan pulau kecil di NTB masih menghadapi kesenjangan konektivitas internet, yang berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan digital masyarakat.
Forum koordinasi ini disebut sebagai momentum strategis. Bukan sekadar seremoni, melainkan ruang faktual untuk pemetaan blank spot, sinkronisasi program, serta komitmen membangun ekosistem digital inklusif.
“Hasil rapat ini akan menjadi pijakan konkret percepatan pemerataan akses digital di NTB, sekaligus mendukung ekonomi digital nasional,” tambah Eko Dono.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan forum ini sangat penting karena berbagai program strategis daerah masih terkendala internet belum merata di Dompu, Bima, dan Lombok Utara.
Ia berharap koordinasi pusat-daerah, disertai kajian berbasis data faktual, bisa mendorong percepatan digitalisasi yang mendukung pendidikan, hukum, ketahanan pangan, serta program pembangunan lainnya.
Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kemenkomdigi, BAKTI, APJII, dan Diskominfo NTB. Forum ini diharapkan melahirkan langkah nyata memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah provinsi.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar