Asosiasi Pesantren NU menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Namun, mereka menolak penggunaan food tray impor China yang menuai kontroversi.
Dukungan itu ditegaskan dalam acara bertajuk “Mendukung Program MBG Presiden dan Menolak Food Tray Impor China” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Sebelumnya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyoroti food tray impor yang digunakan pada program MBG. Produk itu diduga tercemar minyak babi dalam proses produksinya.
Anggota IPNU, Ahmad Muzakki Wafa, menjelaskan indikasi tersebut diperoleh dari dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS). Saat ini, sampel food tray masih diuji laboratorium.
Menurut Wafa, temuan ini perlu dikonfirmasi resmi. Hal itu untuk memastikan keamanan pelajar Muslim penerima manfaat MBG agar terhindar dari produk tidak halal.
Ia menerangkan, pabrik di China menggunakan minyak hewani sebagai pelumas saat mencetak baki. Dugaan kuat, minyak itu berasal dari hewan haram.
Berbeda dengan produk lokal, produsen dalam negeri menggunakan minyak nabati dalam proses pencetakan food tray. Hal ini dianggap lebih aman dan halal.
Produsen lokal seperti Zulfi Hendri dari APMAKI menegaskan pentingnya mendukung industri dalam negeri. Ia mengaku sudah menyampaikan laporan ke MUI dan kementerian terkait.
Menurut Zulfi, praktik impor berlebihan membuat industri lokal tertekan. Padahal, pabrik dalam negeri sudah memiliki sertifikasi halal dan standar nasional Indonesia (SNI).
Ia menekankan, harga murah produk impor tidak boleh mengorbankan standar halal dan keamanan konsumen. Pemerintah diminta lebih serius mengawasi rantai produksi impor.
Ketua RMI NU Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki, juga menyoroti isu halal. Ia menekankan proses produksi harus bebas dari unsur haram sejak awal.
Menurutnya, umat Islam berhak mendapatkan jaminan produk halal, termasuk dalam program MBG. Pemerintah harus memastikan standar halal berlaku untuk semua bahan pendukung.
KH Rakhmad juga mendesak Menteri Perdagangan menghentikan impor food tray yang belum jelas kehalalannya. Ia meminta program MBG mengutamakan produk dalam negeri.
Asosiasi Pesantren NU menegaskan, penolakan mereka bukan semata soal bisnis, melainkan perlindungan akidah umat. Keamanan konsumsi halal adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar